007. pembinaan guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ...

DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PEMBINAAN GURU DALAM  UPAYA PENINGKATAN MUTU  PENDIDIKAN ISLAM  SEKRETARIS   DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  

www.ummah.net/islam/nusantara/foto/madrasa.gif

SISTEMATIKA  I.

TIGA MASALAH UTAMA GURU   DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  AGAMA  II. KEBIJAKAN DAN PROGRAM  III. SKEMA BANTUAN 

www.muis.gov.sg/.../warita6-2000/images/p7-1.jpg

I. TIGA MASALAH UTAMA GURU   DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  AGAMA  a. Kuantitas  b. Kualitas  c. Kesejahteraan 

A. KUANTITAS  1) Secara umum data jumlah guru pada pendidikan  Agama dan Keagamaan dipandang cukup proporsional  dibanding jumlah siswa (± 1:16)   2) Data jumlah guru pada pendidikan agama dan  keagamaan memuat ± 20% guru paruh waktu yang  mengajar di lebih dari satu madrasah.  3) Distribusi guru masih timpang sehingga lembaga  pendidikan di daerah‐daerah tertentu, khususnya  daerah terpencil dan perbatasan masih kekurangan  guru.   4) Lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan seperti  pendidikan diniyah dan pondok pesantren pada  umumnya masih kekurangan guru. 

B. KUALITAS  Guru pada madrasah dan lembaga‐lembaga  pendidikan keagamaan pada umumnya  menghadapi masalah kualitatif, yaitu:  1) Masih berlatar belakang pendidikan dibawah S1.  (Underqualified )   2) Belum memiliki sertifikasi guru profesional.  (Uncertified )  3) Mengajar bidang studi bukan keahliannya  ( Missmatch ) 

C. KESEJAHTERAAN  Adanya ketimpangan kesejahteraan: 

1) Antara guru‐guru pada madrasah dan  lembaga‐lembaga keagamaan dengan guru‐ guru pada sekolah.  2) Antara guru‐guru pada madrasah negeri  dengan guru‐guru pada madrasah swasta.  3) Antara guru‐guru pada madrasah dengan  guru/ustadz pada pendidikan diniyyah dan  pondok pesantren  4) Belum teralokasikannya anggaran untuk  tunjangan profesi bagi guru agama 

II. KEBIJAKAN DAN PROGRAM  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengangkatan Guru Honorer menjadi  Guru PNS.  Bantuan peningkatan kualifikasi guru.  Bantuan sertifikasi guru.  Bantuan Beasiswa Pendidikan S2 (Guru Master).  Bantuan Beasiswa Pendidikan Kompetensi Ganda.  Bantuan tunjangan guru pengganti.  Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS.  Bantuan tunjangan profesi guru.  Penghargaan bagi guru berprestasi. 

III. SKEMA BANTUAN  A. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BANTUAN 1. Tepat Sasaran Bantuan diberikan langsung kepada penerima (orang/lembaga). 2. Tepat Waktu Bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan 3. Tepat Jumlah a) Bantuan yang disalurkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, tidak ada pemotongan dan tidak ada manajemen fee dalam pelaksanaan program bantuan. b) Jumlah sasaran penerima sesuai dengan yang telah ditetapkan. 4. Tepat Guna Bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. 5. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan wajib bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan bantuan.

B. TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUAN Pelaksanaan program bantuan prioritas nasioal meliputi tahapan-tahapan: (1) sosialisasi, (2) Pendataan dan verifikasi calon penerima, (3) penetapan penerima bantuan, (4) penyaluran bantuan melalui rekening penerima, (5) pemantauan penyaluran bantuan, (6) pemantauan penggunaan bantuan, (7) pelaporan pelaksanaan program bantuan, (8) pelaporan penggunaan bantuan

C. MEKANSIME PENYALURAN BANTUAN DAERAH 1. Sosialisasi   • Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat  penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing‐masing  2. Pendataan dan Verifikasi   • Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada  Dirjen Pendidikan Islam untuk bahan monitoring.  • Melakukan verifikasi calon penerima bantuan.  3. Penetapan Penerima  • Menetapkan daftar penerima bantuan.  • Membuat SK penerima bantuan.  4. Penyaluran   • Menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui nomor  rekening lembaga atau perorangan sesuai mekanisme melalui SPM‐LS  ke KPPN setempat  5. Pemantauan   • Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan.  • Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Dirjen Pendidikan  Islam.  6. Evaluasi dan Pelaporan   • Menghimpun dan mengevaluasi laporan penggunaan bantuan.  • Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan Islam. 

D.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT DAN DAERAH NO

TAHAP

01

Sosialisasi

PUSAT

DAERAH

1. Menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bantuan 2. Sosialisasi kebijakan dan program bantuan secara nasional

Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing

02

Pendataan dan Verifikasi

Memverifikasi data calon penerima bantuan

Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada pusat

03

Penetapan Penerima

Membuat SK bantuan rehab/RKB dan tunjangan profesi guru

Mengajukan usulan daftar penerima bantuan

Menyusun juknis pemberian bantuan

Membuat SK daftar penerima bantuan non rehab/RKB

04

Penyaluran

1. Mengatur pedoman penyaluran dana program bantuan 2. Memproses SE Dirjen Perbendaharaan dalam penyaluran

Menyalurkan dana bantuan sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran yaitu melalui nomor rekening penerima

05

Pemantauan

1. Mengatur pedoman pemantauan pe laksanaan program bantuan 2. Melakukan pemantauan atas penyaluran bantuan

1. Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan 2. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Pusat

06

Pelaporan

Menyusun pedoman pelaporan pelaksanaan dan penggunaan bantuan

1. Menghimpun laporan penggunaan bantuan 2. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Pusat

NO.

KEGIATAN

WAKTU

PENANGGUNGJAWAB

01

Penyusunan dan sosialisasi panduan

Januari-Februari

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

02

Sosialisasi dan pendataan calon penerima bantuan

Disesuaikan

Kantor Wilayah Departemen Agama RI

03

Pengusulan daftar penerima bantuan

Disesuaikan


04

Penetapan daftar penerima bantuan

Disesuaikan


05

Evaluasi tengah-program (midterm evaluation)

Disesuaikan


06

Penyaluran dana bantuan

Disesuaikan


07

Pemantauan pelaksanaan program bantuan

Disesuaikan


08

Pemantauan penggunaan program bantuan

Disesuaikan

Kantor Wilayah Departemen Agama

09

Pelaporan penggunaan bantuan

Disesuaikan

Penerima Bantuan

10

Pelaporan Pelaksanaan Program Bantuan

SeptemberNovember

Kantor Wilayah Departemen Agama

11

Pelaporan Nasional Pelaksanaan Program Bantuan

NovemberDesember


E. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN a) Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus  memperhatikan ketentuan sebagai berikut :  b) Wajib menggunakan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen  Pendidikan Islam/Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis  dan Peraturan yang berlaku;  c) Wajib melakukan pengelolaan keuangan dengan baik;  d) Merealisasikan bantuan paling lambat satu bulan setelah bantuan  diterima;  e) Merealisasikan bantuan dengan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat  jumlah;  f) Memenuhi ketentuan perpajakan;  g) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tertulis  kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q pejabat eselon II  terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu  bulan setelah selesai penggunaan dana bantuan. 

F. MONITORING DAN PELAPORAN MONITORING   a) Monitoring bantuan dilakukan untuk mengetahui  dan memantau  proses, pelaksanaan,  pertanggungjawaban dan pemanfaatan bantuan.   b) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring  yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan  Islam Departemen Agama dan atau Kepala Kantor  Wilayah Departemen Agama.  c) Tujuan monitoring adalah : Mengukur capaian  sasaran; Mengetahui ketepatan guna, sasaran dan  jumlah; Mengetahui manfaat bantuan; Melakukan  penilaian dan identifikasi permasalahan yang  terjadi, dan memberikan saran pemecahan  terhadap permalasahan yang dihadapi. 

G. PELAPORAN   a) Pelaporan oleh Tim Monitoring Ditjen Pendidikan Islam dan  Kanwil Departemen Agama.  b) Pelaporan oleh Penerima Bantuan: Pemanfaatan bantuan  sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan atau  Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan  Peraturan yang berlaku;  • Bukti penggunaan dana bantuan (kuitansi, faktur, dsb);   • Bukti penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang  berlaku;  • Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan  secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan  Islam c.q Direktur terkait dan Kepala Kanwil Departemen  Agama, paling lambat satu bulan setelah dana bantuan  digunakan.  c) Pelaporan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama    Menghimpun laporan penggunaan bantuan    Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke  Ditjen Pendidikan Islam. 

Contoh: Mekanisme Pencairan Bantuan BOS berdasarkan Perdirjen PER-14/PB/2007 tanggal 26 Maret 2007

KPPN KAS NEGARA

3

SP2D 4 SPM LS

REKENING

2

5 SEKOLAH DAERAH DAERAH Penerima

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Bantuan

1

SPP LS

DAERAH DAERAH TIM MANAJEMEN BOS PROV.

Alur Mekanisme Pencairan Dana Bantuan yang dananya di dalam DIPA Kantor Wilayah atau PTIN