Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seakan – akan menjadi ...
Kasus korupsi tersebut hanyalah salah satu contoh yang terjadi di daerah.
BAB I PENDAHULUAN
I.1.
Latar Belakang Penelitian Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seakan – akan menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihilangkan sejak zaman orde baru dan menjadi sebuah perilaku yang mencoreng nama baik negara kita. Hal itu tercatat oleh CPI (Corruption Perception Index) bahwa, Indonesia menduduki perngkat ke 130 pada tahun 2008 dengan point 2,3. Peringkat ini lebih baik dari tahun 2005 dimana Indonesia menduduki posisi 20 besar negara terkorup di dunia dengan point 2,1. Kasus korupsi masih terus saja muncul satu – persatu dari yang bernilai ratusan juta hingga triliunan rupiah. Anehnya hanya seedikit dari kasus kejahatan tersebut yang tercium oleh pihak yang berwajib maupun para auditor internal pemerintahan. Hal itu dikarenakan lihainya atau licinnya permainan mereka dalam menutupi kecurangannya. Para koruptor ini mencoba untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan efek apa yang akan dirasakan oleh rakyat. Dengan tindakan mereka rakyat menjadi miskin. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan kepentingan publik, justru dimakan untuk kepentingan memperkaya diri. Padahal sebelum mereka diangkat menjadi pemimpin atau orang yang dipercaya, meraka diambil sumpahnya atas nama Tuhan namun ternyata sumpah yang dipercaya dengan atas nama Tuhan bukan lagi suatu hal yang membuat mereka takut akan dosa. Kasus korupsi yang biasanya terjadi dalam pemerintahan negara adalah pengadaan tender barang atau jasa yang dalam pelaksaannya tidak sesuai dengan 1
prosedur. Dalam proses tender bisanya ada satu yang ditunjuk untuk mengatur penawaran pembanding dengan memainkan harga (marked up). Dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi, salah satunya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Abdullah Puteh, mantan gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kasus korupsi tersebut dilakukan terkait dalam pembelian helikopter MI2 di propinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan alasan keamanan di NAD yang masih bergejolak akibat gerakan separatis GAM. Akibat kasus ini, Abdullah puteh menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 13,687,500,000 serta melanggar aturan pertanggungjawaban keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan barang dan jasa. Kasus korupsi tersebut hanyalah salah satu contoh yang terjadi di daerah Aceh dan masih terdapat 137 kasus korupsi lainnya yang terjadi pada propinsi Aceh ini. Kasus korupsi pengadaan helikopter MI-2 oleh Abdullah Puteh ini seperti fenomena gunung es karena sistem pengelolaan keuangan daerah Nangroe Aceh Darussalam yang belum tertata dengan baik (tidak tertib) mengingat propinsi NAD masih berada dalam status darurat sipil. Sebagai kepala daerah, Abdullah Puteh, memiliki wewenang yang sangat besar dalam menentukan tiap keputusan yang diambil di NAD. Dengan demikian, ditengah ketidaktertiban tersebut, orang akan mudah melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri tanpa diketahui. Berdasarkan wacana diatas, saya menjadi tertarik untuk melakukan peninjauan atas kasus korupsi pembelian MI-2 oleh Abdullah puteh.
2
1.2.
Ruang Lingkup Penelitian Dalam
penulisan
skripsi
ini,
penulis
membatasi
ruang
lingkup
penelitiannya pada: 1.
Siapa saja pelaku yang terlibat tindak pidana korupsi pembelian MI-2?
2.
Apa modus operandi pelaku terhadap tindak pidana korupsi pembelian MI-2?
I.3.
3.
Bagaimana prosedur terjadinya tindak pidana korupsi pembelian MI-2??
4.
Darimana dana yang diperoleh untuk pembelian helikopter MI-2?
5.
Kemana uang korupsi pembelian MI-2 itu mengalir?
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari dilakukannya penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Menemukan indikasi kecurangan di dalam sistem pemerintahan daerah Aceh. 2. Menemukan pihak – pihak atau para pelaku kecurangan yang terkait . 3. Motif yang dilakukan oleh para perpetrator. 4. Mencari penyebab terjadinya kecurangan dalam instansi pemerintahan Aceh sehingga dapat dicegah dan dideteksi untuk meminimalisasikan kecurangan yang terjadi. Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengendalian instansi pemerintahan Aceh. Selain itu, penulis juga dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini serta mengolah daya pikir, nalar dan logika dalam menelaah dan menilai masalah yang dihadapi. 2. Bagi pihak yang bersangkutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 3
digunakan sebagai bahan tambahan dalam penulisan karya ilmiahnya yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi Abdullah Puteh. 3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan masukan dalam menghadapi masalah untuk mencegah dan mendeteksi fraud yang terjadi di instansi pemerintahan.
1.4.
Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan oeh penulis untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 1.
Studi kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder melalui buku-buku dan literatur lainnya (internet) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna mendukung dan melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
2.
Studi lapangan (Field Research) Studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Analisis data Melakukan analisis terhadap data-data informasi yang didapat di kantor KPK untuk menemukan kronologis terjadinya kecurangan pada instansi pemerintahan daerah Aceh. b. Wawancara Mencari informasi dengan bertanya kepada para sumber yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi Abdullah Puteh.
4
1.5.
Sistematika Pembahasan Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kerangka umum audit investigasi. Sistematika penulisan itu terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: BAB 1
:
PENDAHULUAN Bab ini membahas secara singkat mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi serta sistematika pembahasan.
BAB II
:
LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori konsep audit investigasi, tujuan dan ruang lingkup audit investigasi, pengertian keuangan
daerah dan
lainnya. BAB III
:
PROFILING Bab
ini
menjelaskan
mengenai
struktur
management KPK, fungsi dan peranannya serta sejarah
singkat
Darussalam
serta
mengenai profil
Nangroe
sang
koruptor
Aceh dan
perjalanan hidupnya.
BAB IV
:
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat pembahasan mengenai modus operandi yang dilakukan, bagaimana kecurangan 5
tersebut bisa terjadi dan pelaksanaan audit investigasi yang dilakukan terhadap tersangka. BAB V
:
SIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis membuat kesimpulan atas tinjauan ulang terhadap kasus korupsi Abdullah Puteh dan memberikan saran-saran perbaikan yang mungkin dapat mengatasi persoalan dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi pada instansi pemerintah daerah Aceh .
6
