Dalam perkara sengketa waris, tidak perlu ditetapkan harga dan penunjukkan ...
menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;.
CATATAN KECIL OLEH
: TENTANG KAIDAH HUKUM : Drs. A. MU’THI, MH
01. Foto copy sebagai alat bukti 1. Dalam keadaan tertentu, foto copy dari foto copy dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti foto copy itu untuk menunjang pengakuan Termohon kasasi/Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon kasasi/penggugatyang setelah beralih ke tangan Termohon kasasi/tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon kasasi/tergugat III. Tanpa melihat dalam konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkanputusan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hokum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd); 2. Untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas billijkheid beginsel, maka yang harus membuktikannya adalah pembeli (i.c. Termohon Kasasi/Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya. Menurut Majelis Kasasi, bukti-bukti yang diajukanoleh Termohon Kasasi/Tergugat III sebagai dasar telah beralihnya hak atas tanah sengketa kepada Termohon Kasasi/Tergugat III mengandung cacat yuridis; Putusan No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008; Yurisprudensi MARI Tahun 2008, hal, 18; 02. Nebis in idem Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hokum tetap maka gugatan dinyatakan nebis in idem; Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002; Yurisprudensi MARI Tahun 2007, hal, 20; 03. Tanah yang dijaminan 1. Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan tanpa seizin pemilik; 2. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa mutlak adalah batal demi hokum; 3. Bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantuan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan; Putusan No. 1400 K/Pdt/2001 tanggal 2 Januari 2003; Yurisprudensi MARI Tahun 2007, hal, 74;
1
04. Surat Kuasa Surat kuasa yang tidak menyebutkan semua nama-nama tergugat secara lengkap tidak menyebabkan surat kuasa tidak sah; Putusan No. 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2003; 05. Waris 1. Dalam perkara sengketa waris, tidak perlu ditetapkan harga dan penunjukkan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi; 2. Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak; Putusan No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005; Himpunan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam bidang perdata Agama MARI, 2009, hal, 803; 06. Waris Malwaris, harta bawaan, dan hibah 1. Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris; 2. Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masingnya; 3. Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hokum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pulaharta yang masih terikat dengan suatu sengketa; Putusan No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005; Yurisprudensi MARI Tahun 2005, hal, 320; 07. Gono-gini, Harta bersama 1. Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan); 2. Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima; Putusan No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004; Himpunan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam bidang perdata Agama MARI, 2009, hal, 849;
2
08. Waris Bahwa didalam hokum waris mal waris, dimana mengenai sengketa tentang harta peninggalan diantara para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga tidak dapat termasuk sengketa milik, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima; Putusan No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999; Himpunan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam bidang perdata Agama MARI, 2009, hal, 563; 09. Gugat rekonpensi cerai thalak 1. Gugatan rekonpensi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara cerai thalak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio; 2. Kewajiban seorang ayah untuk member nafkah kepada anaknya adalah Lil-intifa’ bukan Lil-tamlik maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat; 3. Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak yang harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku; Putusan No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; Yurisprudensi MARI Tahun 2007, hal, 358; 10. Cerai Talak tentang saksi 1. Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hokum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hokum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu, harus dipertimbangkan secara cermat; 2. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi “Unus testis nullus testis” sebagai asas yang berlaku dalam hokum acara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; Putusan No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005; Himpunan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam bidang perdata Agama MARI, 2009, hal, 989; 11. Cerai Gugat, tergugatnya gila Pemeriksaan terhadap perkara yang pihak tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan Kurator dari Pengadilan Negeri; Putusan No. 249 K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998; Yurisprudensi MARI Tahun 2007, hal, 313;
3
12. Hibah Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya; Putusan No. 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 Himpunan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam bidang perdata Agama MARI, 2009, hal, 765; 13. Ahli waris pengganti Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur; Putusan 334 K/AG/2005 tanggal 18 Januari 2006 Yurisprudensi MARI Tahun 2008, hal, 196; 14. Akta P3HP Akta Pembagian Warisan diluar sengketa (Akta P3HP) eks Pasal 107 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 harus mencantumkan seluruh ahli waris. Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakan tidak berkekuatan hokum dengan alas an terdapat kekeliruan yang nyata; Putusan No. 353 K/AG/2005 tanggal 27 April 2006; Yurisprudensi MARI Tahun 2008, hal, 183; 15. Hadlanah Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normative paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah diserahkan kepada ayahnya; Putusan No. 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Yurisprudensi MARI Tahun 2008, hal, 207;
4
