Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang.
Pembentukan ... 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Agam pada Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diubah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437),
Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
2
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut :
1. Bab II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) huruf d Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Pasal 2 ayat (2) huruf i nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu diganti menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 3. Pasal 2 ayat (2) huruf k Kantor Penelitian dan Pengembangan dihapus. Sehingga selengkapnya Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah. (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Inspektorat; c. Badan Kepegawaian Daerah; d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; f.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; h. Badan Pengelola Lingkungan Hidup; i.
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
j.
Kantor Arsip dan Perpustakaan;
k. Rumah Sakit Umum Daerah; l.
Satuan Polisi Pamong Praja.
4. BAB III tertulis Bagian Pertama diganti menjadi Bagian Kesatu. Sehingga selengkapnya BAB III berbunyi sebagai berikut : BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 3 5.
Pasal 5 ayat (1) huruf f Bidang Penanaman Modal diganti menjadi Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, dengan Sub Bidang sebagai berikut : 1) Sub Bidang Statistik; 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
3
Sehingga selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a.
Kepala;
b.
Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c.
Bidang Ekonomi, membawahkan : 1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; 2) Sub Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
d.
Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan : 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
e.
Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana, membawahkan : 1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; 2) Sub Bidang Prasarana Wilayah.
f.
Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan : 1) Sub Bidang Statistik; 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 6. Bagian Kedua Inspektorat, Pasal 8 ayat (1) huruf c Inspektur Pembantu Wilayah I diganti menjadi Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur. 7. Pasal 8 ayat (1) huruf d Inspektur Pembantu Wilayah II diganti menjadi Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 8. Pasal 8 ayat (1) huruf e Inspektur Pembantu Wilayah III diganti menjadi Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial. 9. Seluruh Seksi yang berada pada Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dihapus. Sehingga selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8 (1) Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur;
4
b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan; e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial; f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (3) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 10. Bagian Keempat nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 11. Nomenklatur Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 12. Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2) Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah diganti menjadi Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah. 13. Pasal 14 ayat (1) huruf e Bidang Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan membawahkan Sub Bidang sebagai berikut : 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi; 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama. Sehingga selengkapnya Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut : Bagian Keempat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 12 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 13 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
5
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik; d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan : 1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik; 2) Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah. d. Bidang Politik, membawahkan : 1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat; 2) Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga. e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, membawahkan : 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi; 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama. f.
Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 14. Bagian Kesembilan nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu seluruhnya diganti menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 15. Nomenklatur tugas dan fungsi Kantor Pelayanan diganti menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 16. Bagian Kesembilan Kantor Pelayanan Terpadu, Pasal 29 ayat (1) huruf c Seksi Perekonomian dan Pembangunan diganti menjadi Seksi Promosi. 17. Pasal 29 ayat (1) huruf d Seksi Kesejahteraan Rakyat diganti menjadi Seksi Investasi. 18. Pasal 29 ayat (1) huruf e Seksi Pemerintahan dan Non Perizinan Lainnya diganti menjadi Seksi Perizinan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, Penyewaan Aset dan Non Perizinan. 19. Pasal 29 ayat (1) huruf f Kelompok Jabatan Fungsional diganti menjadi Seksi Perizinan Perikanan, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Komunikasi, Informatika, Pertambangan dan Lingkungan Hidup. 20. Menambah Pasal 29 ayat (1) huruf g Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Reklame, Kepariwisataan, dan Kepekerjaan Umum;
6
21. Menambah Pasal 29 ayat (1) huruf h Tim Teknis; 22. Menambah Pasal 29 ayat (1) huruf i Kelompok Jabatan Fungsional.
Sehingga selengkapnya Pasal 29 berbunyi sebagai berikut : Pasal 29 (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Promosi; d. Seksi Investasi; e. Seksi Perizinan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, Penyewaan Aset dan Non Perizinan; f.
Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Reklame, Kepariwisataan, dan Kepekerjaan Umum;
g. Seksi Perizinan Perikanan, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Komunikasi, Informatika, Pertambangan dan Lingkungan Hidup; h. Tim Teknis; i.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (3) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 23. Bagian Kesebelas Kantor Penelitian dan Pengembangan dihapus. 24. Bagian Keduabelas Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 36 menjadi Pasal 33, Pasal 37 menjadi Pasal 34 dan Pasal 38 menjadi Pasal 35. 25. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf c Seksi Operasional diganti menjadi Seksi Penegakan Peraturan Daerah. 26. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf d Seksi Ketentraman dan Ketertiban diganti menjadi Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 27. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf e Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas diganti menjadi Seksi Pengembangan Kapasitas. 28. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf f Kelompok Jabatan Fungsional diganti menjadi Seksi Sarana dan Prasarana. 29. Menambah Pasal 41 ayat (1) huruf g Seksi Perlindungan Masyarakat. 30. Menambah Pasal 41 ayat (1) huruf h Seksi Kelompok Jabatan Fungsional. 31. Bagian Ketigabelas menjadi Bagian Keduabelas, Pasal 39 menjadi Pasal 36, Pasal 40 menjadi Pasal 37 dan Pasal 41 menjadi Pasal 38.
7
Sehingga selengkapnya Bagian Keduabelas berbunyi sebagai berikut : Bagian Keduabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 36 (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Keputusan Keputusan Kepala Daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 37 (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati; b. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; c. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah; d. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; f.
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentraman dan Keputusan Kepala Daerah;
g. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8
e. Seksi Pengembangan Kapasitas; f. Seksi Sarana dan Prasarana; g. Seksi Perlindungan Masyarakat h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 32. Bab IV, V, VI, VII, dan VIII urutan Pasal disesuaikan, Pasal 42 menjadi Pasal 39, Pasal 43 menjadi Pasal 40 dan seterusnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.
Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Maret 2011 BUPATI AGAM, dto INDRA CATRI Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 6 September 2011 SEKRETARIS DAERAH,
dto SYAFIRMAN, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580524 198611 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR 5
9
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011
RANCANGAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG EKONOMI
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN PRASARANA
SUBBID PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN
SUBBID SUMBER DAYA MANUSIA
SUBBID PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SUBBID USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SUBBID PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
SUBBID PRASARANA WILAYAH
BIDANG STATISTIK, EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBID STATISTIK
SUBBID EVALUASI DAN PELAPORAN
BUPATI AGAM,
KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI
dto INDRA CATRI
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011
ALTERNATIF II
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
INSPEKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
UPATI AGAM,
BUPATI AGAM,
KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI
dto
ARISTO MUNANDAR
INDRA CATRI
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
USULAN BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS TANGGAL 2 FEBRUARI 2010
NOMOR 5 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
BIDANG
KESATUAN BANGSA
POLITIK
SUBBID KETAHANAN BANGSA DAN PENANGANAN KONFLIK
SUBBID FASILITASI PARPOL DAN PEMBINAAN POLITIK MASYARAKAT
SUBBID KEWASPADAAN, PEMANTAUAN DAN ANALISA INFORMASI DAERAH
SUBAG KEUANGAN
SUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
SUBBID BINA KETAHANAN EKONOMI
SUBBID BINA KETAHANAN SENI, SOSBUD DAN AGAMA
SUBBID BINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BUPATI AGAM,
KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI
UPTD UPTD UPT
dto INDRA CATRI
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011
OK BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KEPALA
SUBBAG TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI
PROMOSI
INVESTASI
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
SEKSI
SEKSI PERIZINAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENYEWAAN ASET DAN NON PERIZINAN
SEKSI PERIZINAN INDAGKOP, REKLAME, KEPARIWISATAAN, DAN KEPUAN
PERIZINAN PERIKANAN, PERHUBUNGAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, KOMINFO, PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
BUPATI AGAM, KETERANGAN
dto GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI
INDRA CATRI
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011
USULAN BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS TANGGAL 2 FEBRUARI 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBAG TATA USAHA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGEMBANGAN KAPASITAS
SARANA DAN PRASARANA
PENEGAKAN PERDA
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BUPATI AGAM,
KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI
UPTD UPTD UPT
dto INDRA CATRI
