maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). Kota Semarang Tahun 2014. Mengingat : 1.
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang :
Mengingat
1
:
a.
bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2014 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;
b.
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2014.
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
2
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
3
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Nomor 54 Tahun 2010 Pemerintah Nomor 8 Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan Rencana
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 25) 30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
4
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 1); 35. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014.
Pasal 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2014 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Walikota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
5
Pasal 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH
DAERAH DAN KEBIJAKAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP Pasal 3 Isi beserta uraian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Mei 2013 Plt. WALIKOTA SEMARANG WAKIL WALIKOTA ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 21 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd ADI TRI HANANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 17 6
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013
7
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013
DAFTAR ISI DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang -----------------------------------------------------------1.2 Dasar Hukum Penyusunan ---------------------------------------------1.3 Hubungan Antar Dokumen ---------------------------------------------1.4 Sistematika Dokumen Rancangan RKPD -----------------------------1.5 Maksud dan Tujuan -----------------------------------------------------BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ----------------------------------2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi -------------------------------2.1.1.1 Aspek Geografis -------------------------------------2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah -----------------2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana --------------------------2.1.1.4 Demografi --------------------------------------------2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------------------------2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial -----------------------2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ----------------2.1.3 Aspek Pelayanan Umum --------------------------------------2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib ------------------2.1.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan ----------------2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ------------------------------------2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah -----------2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ---------2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi --------------------------2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia --------------------2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2012 Kota Semarang --------------2.2.1 Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 --------------------------------------------------2.2.2 Capaian Prestasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012 ---------------------------------------------------------2.2.3 Capaian Kinerja Program Masing-masing Urusan -------2.3 Permasalahan Pelaksanaan RKPD 2012 Kota Semarang -------2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah ------------------------------2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah -------------2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah -----------------------------------------
i iii I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 CAPAIAN II.1 II.1 II.1 II.5 II.9 II.10 II.11 II.11 II.12 II.14 II.14 II.14 II.22 II.23 II.23 II.24 II.26 II.27 II.27 II.27 II.30 II.32 II.79 II.80 II.80 II.88
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ------------------------------------III.1 3.1.1 Kondisi Makro Perekonomian Daerah ----------------------III.1 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daearh ----------------------------------III.3 3.2.1 Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2012 …………….……………………… III.3 3.2.2 Neraca Daerah -------------------------------------------------III.7 3.2.3 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2014 -------- III.11
i
3.2.4 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah ------------------ III.14 3.2.5 Pengeluaran Derah --------------------------------------------- III.16 BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan --------------------------------IV.1 4.2 Prioritas Pembangunan ------------------------------------------------ IV.12 4.2.1 Isu Strategis dari Permasalahan Pembangunan tahun 2014 yang Dimunculkan ………………………………….…… IV.12 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1 Program/ Kegiatan Prioritas Daerah --------------------------------5.2 Rencana Kerja Tahun 2014 ------------------------------------------BAB VI. PENUTUP
ii
V.1 V.3
DAFTAR TABEL Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Semarang
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan Tahun 2012 PDRB Atas Dasar Harga Konstan th 2011-2012
II.10
Besarnya Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Masingmasing Urusan Besarnya Anggaran, Realisasi Penyerapan (SPJ) dan Presentase Penyerapan Belanja Langsung Th. 2012 Perbandingan Prosentase Realisasi Keuangan dengan Realisasi Fisik
II.28
Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pendidikan
II.32
Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kesehatan
II.35
Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pekerjaan Umum
II.39
Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perumahan
II.41
Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Penataan Ruang
II.42
Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perencanaan Pembangunan
II.43
Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perhubungan
II.44
Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Lingkungan Hidup
II.47
Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pertanahan
II.48
Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
II.49
Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.50
Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Sosial
II.52
Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Ketenagakerjaan
II.54
Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Koperasi dan UKM
II.56
Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Penanaman Modal
II.56
Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kebudayaan
II.57
Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6
iii
II.1
II.23
II.29 II.30
II. 51
Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemuda Dan Olahraga
II.58
Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kesbangpol Dalam Negeri
II.60
Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepagawaian dan Persandian Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Ketahanan Pangan
II.61
Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat
II.67
Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Statistik
II.71
Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kearsipan
II.71
Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Komunikasi dan Informatika
II.72
Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perpustakaan
II.73
Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pertanian
II.75
Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kehutanan
II.76
Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan ESDM
II.77
Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pariwisata
II.77
Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kelautan dan Perikanan
II.78
Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perdagangan
II.78
Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perindustrian
II.79
Tabel 2.40
Permasalahan Tahun 2014 Terkait dengan RPJMD
II.80
Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kota Semarang Th. 2010-2012 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Semarang Th 2011-2014 Evaluasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2012 Kota Semarang Proyeksi Kapasitas Keuangan DaerahRPJMD Kota Semarang Tahun 2011-2015
III.1
Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang
III.6
Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang
III.7
Tabel 3.7
Rata-rata Pertumbuhan Neraca DaerahKota Tahun 2010, 2011 dan proyeksi 2012 - 2013
Tabel 2.27
Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4
iv
Semarang
II.66
III.2 III.4 III.5
III.8
Tabel 3.8
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota SemarangTahun 2011 dan proyeksi 2012-2013
III.11
Tabel 3.9
Prosentase Sumber Pendapatan DaerahKota Semarang 2011 s/d 2013
III.11
Tabel 3.10
Prosentase Pertumbuhan Pendapatan DaerahKota Semarang 2011 s/d 2013
III.12
Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan DaerahKota Semarang Tahun 2014
III.13
Tabel 3.12
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota SemarangTahun 2011 – 2013 dan Proyeksi 2014
III.14
Tabel 3.13
Proyeksi/Target Penerimaan DaerahKota Semarang Tahun 2014
III.15
Tabel 3.14
Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat RKPD Kota Semarang Tahun 2014
III.18
Tabel 3.15
Penggunaan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2014
III.19
Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta kesesuaian dengan Sapta Program
IV.4
Tabel 4.2
Keselarasan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2010-2015 dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2014
IV.17
Rekapitulasi Pagu/Indikatif Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014 Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintahan serta SKPD Kewenangan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pendidikan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Kesehatan
V.3
Tabel 4.3 Tabel 5.1
Tabel 5.2 Tabel 5.3
IV.21
V.5 V.27
Tabel 5.4
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pekerjaan Umum
V.51
Tabel 5.5
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Perumahan
V.86
Tabel 5.6
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Penataan Ruang
V.107
Tabel 5.7
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Perencanaan Pembangunan
V.116
Tabel 5.8
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Perhubungan
V.125
Tabel 5.9
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Lingkungan Hidup
V.136
Tabel 5.10
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pertanahan
V.155
Tabel 5.11
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil
V.156
v
Tabel 5.12
V.161
Tabel 5.35
Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Sosial Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Penanaman Modal Daerah Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Kebudayaan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pemuda dan Olahraga Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Ketahanan Pangan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Statistik Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Kearsipan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Komunikasi dan Informatika Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Perpustakaan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pertanian Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Kehutanan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pariwisata Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Kelautan dan Perikanan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Perdagangan Pagu/ Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014 Urusan Perindustrian Usulan Bantuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2014
Tabel 5.36
Usulan Kegiatan Sektoral Kota Semarang Tahun 2014
V.567
Tabel 5.37
Usulan Kegiatan UKPPD Kota Semarang Tahun 2014
V.572
Tabel 5.13 Tabel 5.14 Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17 Tabel 5.18 Tabel 5.19 Tabel 5.20 Tabel 5.21 Tabel 5.22 Tabel 5.23 Tabel 5.24 Tabel 5.25 Tabel 5.26 Tabel 5.27 Tabel 5.28 Tabel 5.29 Tabel 5.30 Tabel 5.31 Tabel 5.32 Tabel 5.33 Tabel 5.34
vi
V.165 V.166 V.190 V.192 V.202 V.208 V.214 V.218 V.235 V.360 V.364 V.519 V.520 V.521 V.523 V.528 V.534 V.535 V.536 V.538 V.544 V.552 V.557
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (berikut perubahannya, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKPD Kota Semarang berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui mekanisme forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari rembug warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan serta memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Semarang pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 bahwasanya Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Provinsi yang mempunyai wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Di samping itu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengamanatkan bahwa RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kota Semarang Tahun 2014 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kota Semarang dengan perencanaan dan penganggaran Tahunan, baik dalam bentuk KUA-PPAS maupun RAPBD Kota Semarang Tahun 2014. RKPD Kota Semarang Tahun 2014 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Kota Semarang Tahun 20102015, khususnya pelaksanaan tahun keempat dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Sedangkan fungsi pokok RKPD adalah sebagai berikut: (i) sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; (ii) pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun; dan (iii) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah. Sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat Nasional dan Provinsi, Kota Semarang telah melakukan langkah yang sama dalam penentuan prioritas pembangunan daerah tahunan yang disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan; 2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; RKPD Kota Semarang Tahun 2014
I.1
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; 5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan RKPD menjadi dokumen yang sangat penting dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan tahunan. RKPD Kota Semarang Tahun 2014 merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. RKPD Kota Semarang Tahun 2014 ini dibuat sebagai rujukan program dan kegiatan, melalui sebuah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan program dan kegiatan (prioritas) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki pada Tahun 2014, berdasarkan pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); RKPD Kota Semarang Tahun 2014
I.2
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); RKPD Kota Semarang Tahun 2014
I.3
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 25) 30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 1); 35. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 1);.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Penyusunan dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2014 tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan program kegiatan yang terdapat di dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2014 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 merujuk pada perencanaan tahun keempat dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti: (i) hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang; (ii) evaluasi pembangunan pada Tahun sebelumnya; serta (iii) memperhatikan juga kebijakan Kepala Daerah; dan (iv) pokok-pokok pikiran DPRD yang akan direncanakan di Tahun 2014. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yang terkait dengan sumber pendanaan program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. RKPD Kota Semarang Tahun 2014 dipergunakan sebagai pedoman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja RKPD Kota Semarang Tahun 2014
I.4
SKPD) Tahun 2014, serta sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Kota Semarang Tahun 2014. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya; dan (v) SKPD pelaksananya. Mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berikut perubahannya, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), maka rencana kerja dan pendanaan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah beserta program dan kegiatan yang menyertainya dengan mengacu, menyesuaikan dan mendasarkan diri pada Visi dan Misi, Gambaran Kondisi Umum Daerah, serta Isu dan Masalah Kota Semarang Tahun 2014. 1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD Kota Semarang 2014 adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2.1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 2.2.2. Capaian Prestasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012 2.2.3. Capaian Kinerja Program Masing-masing Urusan 2.3. Permasalahan Pelaksanaan RKPD 2012 Kota Semarang 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Makro Perekonomian Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2012 3.2.2. Neraca Daerah 3.2.3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2014
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
I.5
3.2.4. Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.2.5. Pengeluaran Derah BAB IV
BAB V.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan 4.2.1. Isu Strategis dari Permasalahan Pembangunan Tahun 2014 yang Dimunculkan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
5.1 Program/Kegiatan Prioritas Daerah 5.2 Rencana Kerja Tahun 2014 PENUTUP
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2014, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2014. RKPD Kota Semarang Tahun 2014 merupakan penjabaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang memuat kebijakan dan strategi untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera. Tema RKPD Kota Semarang 2014 adalah Pemantapan Pencapaian Sapta Program. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2014. Selain itu juga dimaksudkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan Kota Semarang. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. 2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang Tahun 2014; dan 3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2014 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014.
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
I.6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat dari 3 (tiga) Aspek pencapaian sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah. Ketiga aspek tersbeut yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran kondisi masing-masing aspek pencapaian pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang. 2.1.1.1. Aspek Geografis Gambaran umum pada aspek geografis akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Semarang. a.
Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2 dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Semarang No
Jml Kelurahan
Kecamatan
Luas (km2)
1
Mijen
14
57,55
2
Gunungpati
16
54,11
3
Banyumanik
11
25,69
4
Gajahmungkur
8
9,07
5
Semarang Selatan
10
5,93
6
Candisari
7
6,54
7
Tembalang
12
44,20
8
Pedurungan
12
20,72
9
Genuk
13
27,39
10
Gayamsari
7
6,18
11
Semarang Timur
10
7,70
12
Semarang Utara
9
10,97
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.1
Kecamatan
Jml Kelurahan
13
Semarang Tengah
15
6,14
14
Semarang Barat
16
21,74
15
Tugu
7
31,78
16
Ngaliyan
10
37,99
177
373,70
No
TOTAL
Luas (km2)
Sumber: Semarang Dalam Angka 2011, BPS Kota Semarang
b.
Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 60 50’ – 70 10’ Lintang Selatan dan garis 1090 35’ – 1100 50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. c.
Topografi Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.2
yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. d.
Geologi Kondisi Geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan. Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua. e.
Hidrologi Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang. Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 - 40 m. Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90 meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di pertemuan antara RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.3
lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. Untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih mungkin ditemukan, karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung. f.
Klimatologi Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. g.
Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi penggunaan lahan sawah, lahan non sawah dan lahan kering. Penggunaan lahan sawah terdiri dari irigasi teknis (198 Km2), setengah teknis (530 Km2), irigasi sederhana/irigasi desa/non PU (45 Km2), tadah hujan (2,031 Km2), dan yang tidak diusahakan (267 Km2). Penggunaan lahan sawah dan lahan non sawah meliputi lahan pekarangan (38%), ladang (21%), tegalan (14%), lainnya (11%), perkebunan (5%), tambak dan kayu-kayuan (4%), padang rumput (2%), tidak diusahakan (1%). Sedangkan lahan kering meliputi pekarangan dan bangunan (42%), padang gembala (5%), tambak/rawa, tegalan dan kebun (27%), tambak/kolam, lainnya/tanah kering (26%). Penggunaan lahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pola pemanfaatan ruang meliputi: Kawasan lindung yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; dan Kawasan Budidaya yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata dan industry dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.4
a.
Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional dan nasional. Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar pada setiap Bagian wilayah Kota (BWK) terutama di pusat-pusat BWK sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di pusat kota. Arahan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut: 1. Pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan skala regional, nasional maupun internasional, berada di kawasan Peterongan, Tawang dan Siliwangi; 2. Kawasan perdagangan dan jasa khusus, yaitu kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan dan komoditas khusus. Kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan khusus adalah kawasan Pasar Johar. Kawasan pasar Johar merupakan pasar tradisional skala pelayanan regional yang terletak di pusat kota, selain itu Pasar Johar merupakan bagian dari ikon Kota Semarang. Kawasan perdagangan dan jasa dengan komoditas khusus adalah Pasar Agro yang direncanakan di BWK V. Pasar agro ini digunakan untuk memasarkan produkproduk pertanian yang ada di Kota Semarang dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Pasar agro ini dirancang untuk memiliki skala pelayanan regional, sehingga diperlukan dukungan jalan sekurang-kurang kolektor sekunder. 3. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sebagian wilayah kota sampai dengan kota tersebar pada setiap pusat BWK dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang serta lingkup pelayanannya; 4. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan dapat berlokasi dimanapun sepanjang memiliki dukungan akses jalan sekurangkurangnya jalan lokal sekunder. 5. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya; 6. Pada pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/ pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 7. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi. b.
Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa Potensi pergeseran peruntukan non komersial ke arah komersial ini harus diantisipasi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan perkembangan yang ada agar konflik antar kegiatan kawasan, antar pelaku kegiatan, dan antar jenis kegiatan ekonomi tidak terjadi. Arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman, perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Fungsi Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa dilakukan di kawasan pusat kota (Central Bussiness Distric/CBD) Peterongan – Tawang – Siliwangi; 2. Pengembangan jenis kegatan ini di kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi bertujuan untuk mendukung terwujudnya kawasan Peterongan – Tawang –
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.5
3.
4.
Siliwangi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional; Pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa di kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi tetap mempertahankan Kampung Heritage sebagai kawasan permukiman dan pariwisata; Pengembangan kegiatan permukiman di kawasan ini dilakukan secara vertikal dengan pola rumah susun/ apartemen/ kondominium.
c.
Rencana Kawasan Pendidikan Dalam hal pendidikan, Kota Semarang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pendidikan khususnya pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kota Semarang dilakukan sebagai berikut : 1. Mengarahkan pengembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional nasional yang berada di kawasan Tembalang, Pedurungan, Sekaran, dan Mijen. Pengembangan fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional/ nasional perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. 2. Kawasan Pendidikan Bendan perlu ada pembatasan pengembangan karena kondisi fisiknya yang rawan bencana alam dan kegiatan pendidikannya yang kurang berkembang. Kawasan ini akan dialihkan sebagai kawasan jasa pelayanan untuk penginapan, rapat, pertemuan, seminar, dan sebagainya. 3. Pembangunan fasilitas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di pusat kota diarahkan pada lokasi atau kawasan atau ruas jalan yang memadai serta tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan. 4. Pembangunan fasilitas pendidikan ditepi ruas jalan utama harus mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut. 5. Untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal, jadi fasilitas ini akan dikembangkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota. d.
Rencana Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran Kawasan Pemerintahan, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, regional Provinsi, maupun Pemerintah kota. Rencana kawasan pemerintahan dan perkantoran dalam RTRW Kota Semarang ini adalah : 1. Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kawasan perkantoran utama Pemerintah Provinsi direncanakan berada di Jalan Pahlawan dan Jalan Madukoro. Lokasi pengembangan kantor Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dilokasi lain dengan tetap mempertimbangkan kemudahan jangkauan pelayanan bagi pengguna dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. 2. Kawasan perkantoran Pemerintah Kota Semarang Kawasan Pemerintah Kota Semarang direncanakan di Jalan Pemuda dan Jalan Soekarno-Hatta (di dekat kawasan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah). Kawasan perkantoran yang ada di Jalan Pemuda direncanakan untuk Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang, kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai balaikota. Sedangkan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Semarang yang ada di Jalan Soekarno-Hatta diperuntukkan untuk pelayanan pemerintahan. 3. Kawasan Perkantoran Swasta Kawasan perkantoran menengah dan besar diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa, sedangkan kawasan perkantoran kecil lokasinya dapat di kawasan permukiman dengan memperhatikan akses pelayanan. e.
Rencana Kawasan Industri Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan di bidang industri seperti pabrik dan pergudangan. Dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.6
RTRW Kota Semarang 2010-2030 pengembangan kawasan industri lebih dibatasi, hal ini sesuai dengan visi Kota Semarang yang akan lebih mengedepankan pengembangan sektor tersier (perdagangan dan jasa) sebagai penopang utama perekonomian kota. Kawasan industri direncanakan di BWK III (Kawasan industri dan pergudangan Tanjung Emas), BWK IV (Genuk), BWK X (Kawasan Industri Tugu dan Mijen). Kegiatan industri diprioritaskan untuk pengembangan industri modern dengan kadar polusi rendah. Rencana sebaran industri Kota Semarang adalah sebagai berikut: 1. Kawasan Industri Genuk 2. Kawasan Industri Tugu 3. Kawasan Industri Candi 4. Kawasan industri dan Pergudangan Tanjung Emas 5. Kawasan Industri Mijen 6. Kawasan Industri Pedurungan f.
Rencana Kawasan Olah Raga Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan olahraga, maka selain lapangan olahraga yang resmi dan dikelola oleh Pemerintah, diperlukan areal terbuka, yang dapat difungsikan sebagai lapangan olah raga yang ada di lingkungan masyarakat. Lapangan olah raga yang ada di Kota Semarang antara lain stadion olahraga GOR Jatidiri di Kecamatan Gajahmungkur yang berskala regional/nasional, stadion yang berskala kota Stadion Citarum dan Stadion Diponegoro. g.
Rencana Kawasan Wisata / Rekreasi Kawasan Wisata, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, fasilitas rekreasi Kota Semarang direncanakan meliputi: 1. Wisata bahari/pantai ditetapkan pada BWK III (Kawasan Marina) dan BWK X (direncanakan di kawasan pantai di Kecamatan Tugu) dimana pembangunannya harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pantai/pesisir; 2. Wisata satwa berada pada di BWK X, yaitu di Kawasan Kebun Binatang yang ditekankan pada upaya pelestarian satwa dan lingkungan alam di dalamnya; 3. Wisata pertanian (agrowisata) berada pada BWK VI (Kecamatan tembalang), BWK VIII (Kecamatan Gunungpati), dan BWK IX (Kecamatan Mijen) juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian perkotaan dan budidaya pertanian. 4. Lokasi yang ditetapkan dan rencana pengembangan kawasan wisata Religi dan Religi: BWK III : Kawasan Gereja Blenduk dan Kuil Sam Po Kong BWK V : Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah BWK VII : Kawasan Vihara Watugong 5. Wisata alam dan cagar budaya BWK I : Kampung Pecinan dan Kampung Melayu BWK III : Museum Ronggowarsito, kawasan Maerokoco, kawasan Kota Lama Semarang BWK VII : Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo BWK VIII : Gua Kreo, Waduk Jatibarang, Lembah Sungai Garang. BWK X : Taman lele 6. Wisata belanja dikembangkan di Kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan Pandanaran. 7. Wisata Mainan Anak berada di Kecamatan Candisari , WaterPark (BWK IX dan BWK III)
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.7
Pengembangan kawasan wisata ini direncanakan untuk dapat mendukung fungsi kotaSemarang sebagai Kawasan Perkotaan dengan skala regional/ nasional/ internasional. h.
Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman Kawasan Perumahan dan permukiman, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiri dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan dibangun oleh pemerintah. i.
Rencana Kawasan Pemakaman Umum Pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di KotaSemarang. Kawasan Tempat Pemakaman Umum dapat menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan sebagai berikut : 1. Pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dengan pengembangan makam-makam yang telah ada maupun pembangunan makam baru, dan didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana permakaman; 2. Pembangunan Tempat Pemakaman Umum skala kota berada di Bergota yang termasuk di BWK I dan Pemakaman di Kecamatan Gayamsari yang termasuk di BWK V; 3. Pada skala lingkungan pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan lingkup pelayanannya; 4. Untuk mendukung penyediaan tempat pemakaman umum setiap perusahaan pembangunan perumahan yang melaksanakan pembangunan perumahan, diwajibkan menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; 5. Penyediaan tempat pemakaman umum dapat dilakukan dengan penyediaan lahan pemakaman di sekitar lokasi pembangunan atau berpartisipasi dengan menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembangan makam Kepada Pemerintah Kota Semarang senilai harga tanah seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan. j.
Rencana Kawasan Khusus Kawasan Khusus, merupakan kawasan dengan kondisi dan karakteristik yang bersifat khusus karena jenis kegiatan yang diwadahi memiliki kondisi dan perlakuan tertentu. Dalam Kebijakan penataan ruang Kota Semarang, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus adalah kawasan militer dan kawasan pelabuhan. Kawasan militer berada di BWK III (Kawasan Bandara Militer A Yani) dan BWK VII (Kawasan Kodam). Kawasan Pelabuhan berada di wilayah BWK III yaitu di Kawasan Pelabuhan Laut Tanjung Emas. Pelaksanaan pembangunan di kawasan khusus harus tetap memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya. k.
Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kota Semarang dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana banjir, rob dan tanah longsor. Bila
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.8
ditelaah lebih jauh, ketiga macam bencana di Semarang ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan. Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai dan di bagian utara kota yang morfologinya berupa dataran pantai. Kawasan potensi bencana banjir secara umum diklasifikasikan menjadi: a.
Kawasan Pesisir/ Pantai Merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level, MSL), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami.
b.
Kawasan Dataran Banjir (Flood Plain Area) Adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini bila dilalui oleh sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup besar, seperti Kali Garang/ Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur di Kota Semarang, memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.
c.
Kawasan Sempadan Sungai Merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu.
d.
Kawasan Cekungan Merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir. Pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan. Potensi banjir di Kota Semarang sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan daerah sempadan sungai, berdasarkan aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: banjir limpasan sungai/banjir kiriman; banjir lokal; dan banjir pasang (rob). Banjir pasang (rob) terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan di sekitar pantai. Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat adanya luasan genangan rob yang semakin besar. Selain banjir, bencana yang berkaitan dengan musim hujan adalah longsor. Kota Semarang pada beberapa wilayah menunjukkan potensi bencana longsor yang mengancam masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Kota Semarang, musim kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan kekeringan di daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Sebagian besar daerah yang mengalami kekeringan terdapat di Semarang atas.
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.9
Berdasarkan data yang ada pada Buku Rencana Aksi Nasional 2010-2014, potensi bencana yang ada di Kota Semarang adalah banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, erosi, kebakaran gedung dan permukiman dan risiko cuaca ekstrim.
2.1.1.4. Demografi Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Kota Semarang pada tahun 2012 sebesar 1.559.168 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,96 % dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 1.544.358 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk yang paling tinggi berada pada wilayah perkotaan antara lain meliputi kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.946 jiwa /km2, Candisari sebesar 12.228 jiwa/km2, Semarang Tengah sebesar 11.680 jiwa/km2 , Gayamsari sebesar 11.894 jiwa/km2, Semarang Utara sebesar 11.599 jiwa/km2, Semarang Timur sebesar 10.235 jiwa/km2 dan secara rinci jumlah kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan sebagaimana tabel 2.1. di bawah ini, terlihat bahwa kepadatan paling rendah berada di wilayah kecamatan yang berada di wilayah pinggiran yang merupakan wilayah pertanian, tegalan dan tambakan yakni Kecamatan Tugu sebesar 955 jiwa/km2, Kecamatan Mijen sebesar 982 jiwa/km2, dan Gunungpati sebesar 1.387 jiwa/km2. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang per Kecamatan Tahun 2012 No
Kecamatan
Luas (Km2)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kepada tan (Jiwa/Km2 )
Juml. Pend. Lahir
Juml. Pend. Mati
Juml. Pend. Datang
Juml. Pend. Pindah
1
Mijen
57,55
56.570
982
845
319
2.121
990
2
Gunung Pati
54,11
75.027
1.387
1.086
379
1.899
1.003
3
Banyumanik
25,69
128.225
4.990
1.786
748
3.568
3.692
4
Gajahmungkur
9,07
63.430
6.991
948
406
1.405
1.720
5
Semarang Selatan
5,93
82.931
13.963
1.098
663
1.539
2.305
6
Candisari
6,54
79.902
12.228
1.293
621
1.741
2.393
7
Tembalang
44,2
142.941
3.193
2.537
1.523
5.801
4.066
8
Pedurungan
20,72
175.770
8.488
2.579
943
5.417
5.315
9
Genuk
27,39
91.527
3.361
1.665
429
3.652
1.788
10
Gayamsari
6,18
73.584
11.894
1.320
434
2.236
2.669
11
Semarang Timur
7,70
78.889
10.235
1.054
675
1.443
2.624
12
Semarang Utara
10,97
127.891
11.599
1.982
1.018
2.443
3.583
13
Semarang Tengah
6,14
71.674
11.680
944
578
1.285
2.458
14
Semarang Barat
21,74
158.981
7.336
2.268
1.080
3.311
5.117
15
Tugu
31,79
30.904
955
464
161
770
517
16
Ngaliyan
37,99
120.922
3.183
1.761
627
4.266
2.952
Total 373,70 1.559.168 Sumber: BPS Kota Semarang 2012 *)
4.167
23.630
10.604
42.897
43.192
Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2012 dipengaruhi oleh jumlah migrasi dan penduduk yang lahir/mati. Walaupun laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan, yaitu dari 1,11% pada tahun 2011 menjadi 0,96% pada tahun 2012, tetap saja terjadi kenaikan jumlah penduduk yang ditunjukkan dengan tingkat atau laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sangat dipengaruhi proses alami yaitu kelahiran dikurangi kematian RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.10
penduduk, selain itu juga dipengaruhi migrasi penduduk dari daerah sekitar Kota Semarang yang merupakan imbas dari daya tarik Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah: tidak punya ijazah SD sebesar 21,16%; tamat SD/MI sederajat sebesar 26,10%; tamat SMP/MTs sederajat sebesar 13,71%; tamat SMA/MA sederajat sebesar 26,83%; dan tamat Perguruan Tinggi sebesar 12,20%. Hal ini menggambarkan masih cukup tinggi komposisi penduduk usia >5th yang belum/tidak tamat SD. Dalam hal ini lulusan SMA/MA menjadi perhatian yang lebih serius oleh Pemerintah Kota karena merupakan usia yang produktif. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturutturut adalah Buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh Tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia < 15 tahun dan > 64 tahun adalah 438.124 jiwa pada tahun 2011 menurun menjadi 428.216 jiwa pada tahun 2012. Sedangkan jumlah berdasarkan kelompok usia 15 – 64 tahun pada tahun 2011 adalah 1.106.234 jiwa naik menjadi 1.130.952 jiwa pada tahun 2012. Rasio Ketergantungan Total (perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif) di Kota Semarang pada tahun 2012 mencapai 37,86%, dengan rasio ketergantungan muda mencapai 31,30% dan rasio ketergantungan tua sebesar 6,56%. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: a.
Pertumbuhan PDRB Kondisi perekonomian Kota Semarang dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB Konstan dalam 2 tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2012 sebesar Rp 24.139.130,96 (juta) atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 22.736.136,19.410 (juta), namun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang mengalami penurunan dari 6,41% pada tahun 2011 menjadi 6,17% di tahun 2012. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang juga mengalami penurunan dari 6,49% menjadi 6,23%. Dan jika dilihat dari sektor pembentuk PDRBnya Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang berperan paling tinggi menyumbang PDRB di Kota Semarang dengan persentase menyentuh 28,01% di tahun 2011 dan 28,30% di tahun 2012. Hal ini selaras dengan visi Kota Semarang yang berfokus untuk Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera Urutan kedua yang juga berperan dalam kontribusi kota yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 23,91% di tahun 2012 ini diikuti sektor Bangunan sebesar RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.11
19,86% dan sektor Jasa sebesar 13,22%. b.
Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat keparahan inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat. Inflasi Kota Semarang di tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 4,85% dibandingkan 2011 yang tercatat sebesar 2,87% angka inflasi Kota Semarang ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 4,30% maupun inflasi Jawa Tengah yang tercatat 4,24 %. Isu kenaikan BBM yang gencar cenderung menjadi salah satu faktor penyebab naiknya angka inflasi di Kota Semarang selain juga dipengaruhi krisis ekonomi di negara-negara Eropa/ PIGS (Portugal, Italia, Greece, Spain) serta harga minyak dunia yang sempat mencapai 125 dollar/ barrel. c.
PDRB per Kapita Jika dilihat dari jumlah PDRB Perkapita (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2011-2012 Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari Rp 31.101.850,41 di tahun lalu menjadi Rp 35.033.671,76 atau naik sekitar 11,2% di tahun 2012 ini. d.
Indeks Gini Dari data Susenas tahun 2011, indeks Gini Ratio Kota Semarang lebih tinggi dari Jawa Tengah (0,3462), dengan angka mencapai 0,3545. Angka indeks gini ini masih digunakan juga di tahun 2012 yang berarti ketimpangan pemerataan penduduk di Kota Semarang mencapai level sedang. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan 0,5 dan rendah < 0,5). Sedangkan menurut kriteria bank dunia, masyarakat kelompok I (kurang beruntung) menyentuh angka 21,68% , masyarakat kelompok II (menengah) mencapai 35,13% dan masyarakat kelompok III (kaya) mencapai persentase tertinggi yaitu diatas 43%. e.
Rasio Penduduk Miskin Untuk perhitungan angka kemiskinan tahun 2012 di Kota Semarang masih menggunakan data base kemiskinan tahun 2011 yaitu 26,44% hal ini disebabkan karena survey terhadap penduduk miskin dilakukan secara periodik 2 tahun. Rasio ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 yaitu dari 26,41% atau dari 398.009 jiwa/111.558 KK menjadi 448.398 jiwa/128.647 KK (dasar: Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Th. 2011). Rasio penduduk miskin yang dilihat berdasarkan review database gakin ditambah hasil uji publik memungkinkan penambahan, sesuai dengan pergerakan warga miskin perkotaan kemiskinan yang masih tinggi inilah yang perlu menjadi perhatian khusus, karena berdasarkan dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 angka kemiskinan pertahun ditargetkan turun 2% sehingga target th 2011 yang dipatok sebesar 24,41% dan target th 2012 dilevel angka 22,41% tidak tercapai dan ini juga akan memperberat kinerja pemerintah Kota Semarang di tahun-tahun kedepan. Namun hal tersebut berlawanan jika yang menjadi acuan adalah data base yang terdata di Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan data versi BPS, September 2011 rasio penduduk miskin Kota Semarang hanya menyentuh angka 5,68% dan bahkan RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.12
jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah 14,98% maupun angka kemiskinan nasional yang mencapai 11,66% di tahun yang sama. 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2012 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut: a.
Pendidikan Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), dan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan. Kondisi makro Kota Semarang dari sisi pendidikan semakin membaik dari tahun lalu. AMH pada tahun 2012 naik menjadi 99,79% dibanding tahun 2011 yang tercatat . Angka rata-rata lama sekolah untuk pendidikan wajib belajar 9 tahun cenderung tetap. Sedangkan rata-rata Angka Partisipasi Kasar Sekolah di Kota Semarang untuk SD/MI naik dari 105,9% menjadi 107,25% dengan Angka Partisipasi Murni naik dari 90,55% menjadi 92,58% pada tahun 2012. Untuk APK SMP/MTs naik dari 110,31% menjadi 112,20% dengan APM turun dari 79,24% menjadi 79,14%. Pada pendidikan menengah atas APK naik dari 111,39% menjadi 119,56% dengan APM naik dari 79,29% menjadi 84,11% di tahun 2012 ini. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2012 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2011 untuk jenjang SMA/SMK dan SMP/MTs. Untuk Jenjang Pendidikan SMA/SMK pada tahun 2012 sebesar 99,62% atau mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 98,85% dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 97,28% mengalami penurunan sebesar 1,18% dibanding tahun 2011 yang sebesar 98,46%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD/MI tetap yakni sebesar 100%. Dari Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK yang 99,62 % dengan jumlah lulusan 20.674 siswa, hanya 42,86% yang merupakan lulusan siap kerja (SMK) . Untuk pendidikan luar sekolah dalam hal ini PAUD, jumlah anak usia 4-6th yang mengikuti PAUD pada tahun 2012 ini mencapai 94,84% hal ini naik secara signifikan dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 68,66%. b.
Kesehatan Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari derajat kesehatan masyarakat yang meliputi indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup. Berdasarkan indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami pertumbuhan, meski tidak terlalu signifikan yaitu dari 82% menjadi 82,75% untuk Angka Hidup Bayi, sedangkan untuk Usia Harapan Hidup pada tahun 2012 diprediksi sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yaitu dari 72,18 tahun menjadi 72,3 tahun (angka sementara). Jumlah penderita baru TB BTA (+) yang ditemukan & diobati di 1 wilayah kerja selama 1 tahun sebesar 1.128 jiwa naik sebesar 27,17% dari tahun lalu yang hanya sebesar 887 jiwa. Sedangkan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di 1 wilayah kerja selama tahun 2012 mencapai 1.283 jiwa, menurun 1,07% dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 1.297 jiwa c.
Kepemilikan Tanah Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8%, sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa sebagian besar kepemilikan hak atas tanah/ lahan di Kota Semarang belum memperoleh legalitas ataupun masih dikuasai oleh mayarakat yang tinggal di luar Kota Semarang. RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.13
d.
Kesempatan Kerja Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Jumlah angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2012 sebanyak 708.960 orang dengan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 63,47%. Sedangkan jumlah pengangguran berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2012 tercatat sebesar 91.378 orang (monev simperda). e.
Angka Kriminalitas Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Sampai dengan tahun 2012 rasio kriminalitas Kota Semarang tercatat sebesar 0,07% atau sama dengan tahun sebelumnya. Angka kriminalitas pada suatu daerah semakin rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Tingkat kriminalitas di Kota Semarang selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi dikalangan masyarat yang aman, nyaman dan tentram tidak adanya gejolak di masyarakat. 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Kondisi makro bidang kesenian dan budaya pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup baik terlihat dari pertumbuhan jumlah sanggar seni budaya yang terdata meningkat dari 60 sanggar menjadi 200 sanggar di tahun 2012 ini, serta untuk jumlah gedung kesenian bertambah satu unit dibanding tahun lalu. Sedangkan dari bidang keolahragaan meski tidak terlalu signifikan tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan terlihat dari jumlah organisasi olahraga yang bertambah menjadi 48 dibanding tahun lalu yang hanya 41 organisasi. Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah kota, seperti acara Car Free Day (CFD) yang rutin tiap akhir pekan, juga acara bersepeda (gowes) maupun jalan sehat. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.1.3.1. Fokus Layanan urusan Wajib a.
Urusan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Kinerja urusan pendidikan selama tahun 2012 dapat terlihat dari jumlah kualitas gedung/ruang kelas, rasio guru dan ruang kelas terhadap murid serta jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sedangkan untuk sarana prasarana pendidikan pada tahun 2012 kondisi bangunan baik SD/MI 93,46%; kondisi bangunan baik SMP/MTs 97,92% ; kondisi bangunan baik SMA/MIA/SMK 99,05%. Meskipun secara statistik angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 93% untuk kondisi baik bangunan SD/MI ; 92,01% kondisi baik bangunan SMP/MTs serta 95,41% kondisi baik bangunan SMA/MA/SMK namun di tahun 2012 ini berarti masih ada bangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.14
sekolah-sekolah yang belum 100% dalam kondisi baik. Untuk kualitas tenaga pengajar jika dilihat melalui kualifikasi lulusan, rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2012 ini masih 79,70% dari keseluruhan jumlah guru yang ada yaitu 20.815 guru. Rasio ini lebih rendah 9,64% dibanding tahun lalu yang mencapai 86,34%. b.
Kesehatan Kesehatan di Kota Semarang menjadi urusan yang sangat penting untuk ditingkatkan mengingat prioritas pembangunan adalah mewujudkan Semarang Kota Sehat. Berbagai upaya dilakukan sehingga dalam penanganan gizi buruk, terlihat ada kanaikan jumlah penderita gizi buruk dari jumlah 26 jiwa di tahun 2011 menjadi 39 jiwa di tahun 2012. Jika dilihat dari sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu Puskesmas, Kota Semarang sampai dengan tahun 2012 ini hanya memiliki 37 Puskesmas dengan 5 puskesmas diantaranya telah bersertifikat ISO 2001 dan 1 puskesmas yang menjadi Puskesmas unggulan yitu Puskesmas Halmahera. c.
Pekerjaan Umum Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, dan penanganan rob dan banjir. Infrastruktur Kota Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dapat dilihat dari semakin meningkatnya panjang jalan kondisi baik pada tahun 2012 sepanjang 1.336 Km mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sepanjang 1.237 Km di tahun 2011, atau meningkat sebesar 7,98% atau mencapai 49,66% dari keseluruhan panjang jalan 2.690 km. Sedangkan kondisi jalan sedang menurun dari 882.881 km menjadi 852.833 km, begitu juga dengan kondisi jalan rusak menurun lebih dari 12% yaitu dari 569.879 km menjadi 501.279 km. Dari keseluruhan, rasio perbandingan jalan rusak terhadap jalan baik menurun dari 21,19% menjadi 18,62% di tahun 2012 ini dengan jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kualitasnya meningkat dari 66 km menjadi 99 km. Untuk penanganan rob dan banjir memang menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah langganan banjir rob, terlihat dari luas genangan yang makin bertambah dari 3.017ha menjadi 3.217ha di tahun 2012. Namun begitu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Dari data sektoral SKPD terlihat penambahan pompa/ polder sejumlah 3 unit hingga saat ini menjadi 27 buah dan kapasitas pompa yang meningkat dari 25.270 lt/dt menjadi 26.770 lt/dt dengan perluasan areal layanan seluas 1.530 ha. Selain itu jumlah kegiatan/ proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob meningkat menjadi 276 proyek dari tahun lalu 221 proyek. Kegiatan rutin yang dilaksanakan yaitu perawatan sungai-sungai secara berkala. Usaha-usaha tersebut terbukti efektif dalam menurunkan genangan banjir dan rob setelah hujan dari 180 menit menjadi hanya sekitar 120 menit. Salah satu usaha yang dapat ditempuh Kota Semarang terkait dana penataan sungai yang sangat besar, pemerintah Kota Semarang bisa memanfaatkan dana-dana yang bersumber dari dana non-APBD, seperti APBD provinsi maupun pemerintah Pusat. Pedestrian menjadi salah satu hal yang berperan dalam penataan wajah Kota Semarang, untuk itu pembangunan pedestrian (trotoar) yang ramah lingkungan secara bertahap di seluruh jaringan jalan masih akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kualitas maupun kuantitasnya. d.
Perumahan Urusan Perumahan menjadi urusan yang penting, karena perumahan merupakan kebutuhan yang pokok dan wajib dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat Kota Semarang yang belum memiliki rumah layak huni dan yang tinggal di kawasan kumuh. Namun demikian, keadaan tersebut jauh lebih baik dilihat RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.15
dari meningkatnya rumah layak huni dari 423.341 unit di tahun 2011 menjadi 423.635 unit di tahun 2012 atau meningkat sebesar 0,7 % pada tahun 2012. Dan luas kawasan kumuh yang menurun dari 596 di tahun 2011 menjadi 570 di tahun 2012 atau ada penurunan sebesar 4,36 % di tahun 2012. Kondisi di Kota Semarang dilihat dari jumlah rumah tangga bersanitasi meningkat dari 348.901 unit di tahun 2011 menjadi 367.897unit di tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 5,29%. Luas perumahan & permukiman yang lingkungannya sehat juga semakin meningkat dari 7.574 di tahun 2011 menjadi 7.581 di tahun 2012 atau meningkat sebesar 0,09%. Hal ini didukung pula dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki jamban keluarga dari 472.580 menjadi 537.598 rumah tangga. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, pemerintah juga perlu mencari lokasi baru untuk menambah jumlah rusunawa karena masih ada penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni serta terkait juga dengan warga yang terkena gusuran akibat proyek rel ganda. e.
Penataan Ruang Kinerja urusan Penataan Ruang dapat dilihat dari rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB. Pada tahun 2011 adalah 18,38% meningkat menjadi 37,36% atau meningkat sebesar 18,98% di tahun 2012. Jika dilihat dari jumlah rumah/ bangunan yang memiliki ijin HO dan IMB pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan, ijin HO meningkat dari 606 menjadi 1.249 ijin, dan ijin IMB meningkat dari 1.848 menjadi 4.575. f.
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang dikatakan semakin baik, di samping terlihat dari ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah) Tahun 2011-2030 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. Hal tersebut juga didukung dengan adanya SIMPERDA (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) yang dikelola oleh Bappeda yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dari perencanaan tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota termasuk juga evaluasi dan pengendalian program dan kegiatannya. g.
Perhubungan Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik. Jumlah penumpang angkutan umum di Kota Semarang meningkat jika dilihat dari jumlah penumpang moda transportasi massal yaitu dari 1.678.542 orang terangkut menjadi 1.960.200 orang terangkut atau meningkat hampir 17%. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi indikator keberhasilan pada urusan perhubungan. Jumlah trayek yang dilayani BRT di tahun 2012 ini bertambah menjadi 2 koridor, koridor I: Mangkang-Penggaraon dan koridor II: TerboyoSisemut. Manfaat adanya penambahan trayek BRT di tahun 2012 adalah untuk peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan umum massal, terciptanya efektivitas pelayanan angkutan umum massal sebagai satu kesatuan melalui penerapan perpindahan koridor tanpa tarif tambahan pada shelter transfer point (shelter yang melayani perpindahan antar koridor) dengan sedapat mungkin memanfaatkan dana CSR BUMN/BUMS. Disamping itu manfaat adanya penambahan trayek BRT tersebut adalah terhubungnya pelayanan angkutan umum massal 2 wilayah (Ungaran dan Kota
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.16
Semarang), dimana merupakan embrio angkutan massal Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang dan Purwodadi). Hal yang perlu menjadi perhatian serius yaitu terkait kondisi V/C rasio jalanjalan di Kota Semarang, dengan bertambahnya armada bus diharapkan rasio jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum kecil lainnya ikut berkurang serta waktu jarak tempuh perjalanan harus semakin cepat. Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain: penambahan/pemanfaatan Automatic Traffic Control System (ATCS) yang terhubungkan di semua titik lokasi lampu lalu lintas, optimalisasi dan penataan terminal-terminal angkutan darat sebagai terminal penumpang. h.
Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari cakupan penanganan terhadap lahan yang kritis di Kota Semarang. Dari data yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2012 ini BLH telah memulihkan 5 ha lahan kritis di Kecamatan gunungpati dan Kecamatan Mijen yang merupakan Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang sebagai Rencana Tempat IPA PDAM. Sehingga BLH Kota Semarang secara umum telah memulihkan seluas 20 Ha (tahun 2009 s/d tahun 2012 ). Untuk cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” di Kota Semarang pada akhir tahun 2012 mencakup 42.866.978 m2 atau kira-kira 15,17% dari keseluruhan Lubang Resapan Biopori dan Sumur Resapan diperkirakan seluas 28.249,667 Ha atau seluas 282.496.670 m2. Luas cakupan ini meningkat sekitar 1,99% dibanding tahun 2011 yang tercatat seluas 13,17%. i.
Pertanahan Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari jumlah tanah yang bersertifikat dan persentase bidang tanah yang sudah melaksanakan pendataan administrasi pertanahan. Sampai dengan tahun 2011 terdapat 18 Kelurahan yang telah melaksanakan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) dan pada tahun 2012 sebanyak 16 Kelurahan sehingga sampai dengan tahun 2012 sudah dilaksanakan di 34 kelurahan. Sedangkan untuk jumlah kasus pertanahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang adalah sejumlah 19 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2011 yang sejumlah 20 kasus. j.
Kependudukan dan Catatan Sipil Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang semakin meningkat. Terlihat pada kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 85 % di tahun 2012 atau sama dengan tahun sebelumnya, namun apabila dilihat dari jumlahnya mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 1.110.209 jiwa meningkat menjadi sebesar 1.219.390 jiwa di tahun 2012. Untuk e-KTP, sampai dengan akhir tahun 2012 perekaman e-KTP telah mencapai 85,31 % atau sebesar 1.028.585 wajib KTP dari target 1.205.691 wajib KTP. Sedangkan rasio bayi berakta kelahiran juga mengalami kenaikan dari 81,85 % tahun 2011 menjadi 90,96 % tahun 2012 atau ada peningkatan sebesar 9,11 %. Rasio Pasangan nikah yang berakta nikah juga mencapai 100%. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK pada tahun 2012. k.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari 81 kasus di tahun 2011 menjadi 125 kasus di tahun 2012 atau ada penurunan sebesar 54,32%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum berjalan secara optimal. RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.17
Indikator lainnya adalah Tingkat partisipasi angkatan (TPAK) perempuan, meningkat sebesar 74,84% di tahun 2012 dari tahun sebelumnya yang hanya 10%. l.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 2,81 % dari 75,05% di tahun 2011 menjadi 77,86% di tahun 2012. Jumlah peserta KB aktif juga mengalami peningkatan dari 194.166 orang di tahun 2011 menjadi 203.322 orang di tahun 2012 atau meningkat sebesar 4,71%. Jumlah pasangan usia subur (PUS) juga mengalami peningkatan sebesar 0,93% yaitu dari 258.712 orang di tahun 2011 menjadi 261.133 orang di tahun 2012. m.
Sosial Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Semarang menurut data sektoral SKPD mengalami kenaikan sekitar 2%. Dilihat dari jenis PMKS, pada tahun 2011 jumlah PMKS tercatat sejumlah 462.660 jiwa meningkat menjadi 473.552 jiwa di tahun 2012. Sedangkan untuk jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan meningkat dari 3.218 jiwa di tahun 2011 menjadi 3.411 jiwa di tahun 2012 ini atau meningkat hampir 6%.Salah satu bentuk penanganan terlihat dari kegiatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Dari jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang meningkat dari 65 kelompok di tahun 2011 menjadi 70 kelompok di tahun 2012, 50 orang peserta diantaranya adalah termasuk kedalam kelompok penyandang masalah kesejahteraasn sosial. Meski telah dilakukan penanganan namun hal ini masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, karena masih ada kenaikan jumlah pada sub-sub PMKS yang penting, dilihat pada data anak jalanan justru meningkat menjadi 401 anak di tahun 2012 dari jumlah 151 anak dari tahun sebelumnya. Jumlah gelandangan naik dari 29 jiwa menjadi 199 jiwa di tahun 2012. Jumlah pengemis meningkat cukup drastis dari 117 jiwa menjadi 500 jiwa di tahun 2012. Jumlah Anak korban tindak kekerasan meningkat dari 4 anak menjadi 16 anak di tahun 2012. Jumlah Wanita korban tindak kekerasan meningkat menjadi 103 jiwa dibanding tahun 2011 yang hanya 30 jiwa. Meski angka kenaikan ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kepada yang berwajib yang meningkat, namun Pemerintah Kota tetap harus serius dalam penanganan. Upaya penanganan sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi PMKS tersebut, tetapi mengubah pola pikir untuk hidup yang layak dengan kemampuan yang ada memang bukan pekerjaan yang mudah dan instan. Penyebab yang paling mendasar terjadinya PMKS adalah karena faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai ketrampilan, tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan penghasilan yang rendah. n.
Ketenagakerjaan Selaras dengan kondusifnya Kota Semarang pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini dapat dilihat dari menurunnya meningkatnya angka partisipasi kerja (APK) dan menurunnya angka pengangguran terbuka. Pada tahun 2012 angka partisipasi kerja di Kota Semarang mengalami peningkatan dari 60,72% pada tahun 2011 menjadi 63,47% pada tahun 2012. Pengangguran terbuka juga mengalami penurunan di tahun 2012 dari 84.340 orang pada tahun 2011 menjadi 71.378 orang pada tahun 2012 atau mengalami penurunan sebesar 18,16 % dari tahun sebelumnya. o.
Koperasi dan UKM Kinerja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari jumlah koperasi maupun jumlah UMKM binaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif di Kota Semarang meningkat dari 799 unit di tahun 2011 menjadi 826 unit di tahun 2012 atau meningkat sebesar 3,38%. Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan dari 8.914 unit di tahun 2011 menjadi 9.132 unit di tahun 2012 atau ada peningkatan sebesar 2,44%. Jumlah UKM aktif non BPR/LKM RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.18
tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak 514 unit di tahun 2012 . p.
Penanaman Modal Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Namun jika dilihat dari Laju pertumbuhan investasi di Kota Semarang yang menurun menjadi 27,89% di tahun 2012 dibanding tahun lalu yang mencapai 38,82%. Angka ini lebih dipengaruhi dari sektor investasi dalam negeri, meski nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan peningkatan yang sangat besar yaitu 278,82% di tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya namun hal ini tidak didukung oleh nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN yang mengalami penurunan signifikan yaitu sekitar 51,06% di tahun 2012 dari tahun sebelumnya. Untuk nilai investasi penanaman modal non (PMA/PMDN) juga meningkat sebesar 9,65%. Berbagai upaya selain perijinan terus ditingkatan untuk menunjang iklim investasi seperti infrastruktur yaitu pengembangan Bandara Ahmad Yani dan pengembangan obyek wisata. q.
Kebudayaan Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina. Dalam penyelenggaran pagelaran/pentas seni dan budaya pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari sebesar 41 kegiatan pada tahun 2011 menjadi 86 kegiatan pada tahun 2012 atau sebesar 109,75 %. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang ada tidak mengalami perubahan dan tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yakni jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina sebanyak 67 buah, serta benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 171 buah. r.
Pemuda dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2011 adalah sebanyak 47 organisasi dan masih tetap pada tahun 2012. Untuk jumlah organisasi olahraga meningkat dari 41 organisasi menjadi 48 organisasi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan jumlah gelanggang olahraga menunjukkan jumlah yang tetap yaitu 3 unit selama tahun 2011 sampai 2012 dengan kegiatan perbaikan sarpras olahraga. s.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Peran serta masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga ataupun organisasi kemasyarakat yang mendukung nasionalisme untuk pertahanan keamanan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tercatat ada peningkatan sebesar 25,8% jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sampai dengan tahun 2012 dari tahun 2010. Jumlah LSM juga terus meningkat menjadi 40 di tahun 2012 dari 28 di tahun 2010 atau meningkat sebesar 42,8%. Namun begitu, berbagai upaya terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah dengan terus memberikan pembekalan untuk peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Kota Semarang. Beberapa program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk mewujudkan stabilitas keamanan daerah antara lain adalah program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pengembangan wawasan kebangsaan, dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan dan keamanan. t.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kinerja pada urusan ini dapat terlihat dari sisi otonomi daerah dan pemerintahan umum, administrasi pengelolaan keuangan dan adminitrasi RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.19
pengelolaan kepegawaian. Untuk menumbuhkan kenyamanan di masyarakat maka diperlukan adanya penegakan peraturan daerah, yang pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 810 kegiatan, menurun dibandingkan tahun 2010 yang dilakukan sebanyak 810 kegiatan. Pada tahun 2011 juga dilakukan kegiatan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) untuk pemantauan dan penyelesaian K3 sebanyak 4.314 kegiatan. Jumlah ini menurun dibandingkan kondisi pada tahun 2010 yang mencapai 5.265 kegiatan. Penurunan ini salah satunya diindikasi sebagai semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan dalam Perda. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan perda ini, didukung oleh rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk yang jumlahnya meningkat pada tahun 2011 menjadi 2,2 dari kondisi pada tahun 2010 yang hanya 1,6. Sedangkan jumlah petugas Perlindungan Masyarakat pada tahun 2011 mencapai 6.647 orang. Untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat salah satunya dapat terlihat melalui persentase ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran, dimana pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 75,69 % yaitu 193 dari 255 kasus kejadian kebakaran. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 81,46% yaitu 167 dari 205 kasus kejadian kebakaran. Keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya kepemerintahan yang baik. Untuk melaksanakan hal ini, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki sistem informasi manajemen sejumlah 4 buah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Persentase penanganan pengaduan yang masuk pada tahun 2012 mencapai 100%, yaitu dari 152 pengaduan yang masuk, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai 771 kasus. Pada sisi regulasi, pada tahun 2012 dari 43 Raperda yang masuk prolegda telah ditetapkan 14 Perda, jumlah ini menurun/ lebih sedikit dibanding tahun 2011 yaitu dari 39 Raperda yang masuk prolegda, telah ditetapkan sejumlah 23 perda. Dari sisi pengelolaan kepegawaian, jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Tahun 2012 mencapai 75 orang, meningkat dari tahun lalu yang hanya 43 orang. Sementara dari sisi pendapatan daerah, pada tahun 2012 persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dalam APBD meningkat menjadi 30,98%. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 yang terbesar berasal dari pajak daerah yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.597.485.288.205,- atau sekitar 76,08 prosen. Dibandingkan tahun 2011 penerimaan dari pajak daerah mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 60,25 % dari penerimaan pajak daerah tahun 2011 yang sebesar Rp.361.471.100.496,-. Kenaikan penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan ini karena adanya penyerahan penanganan PBB secara penuh dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang. u.
Ketahanan Pangan Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 116.951 kilogram per 1000 penduduk. Jumlah ini meningkat dibanding kondisi pada tahun 2011 yang hanya sebesar 116.951 kg per 1000 penduduk. Skor Pola Pangan Harapan merupakan susunan berbagai bahan makanan atau kelompok bahan makanan yang didasarkan pada sumbangan energinya dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,30 dibandingkan skor tahun 2011 yang 84. v.
Pemberdayaan Masyarakat Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LSM yang aktif di Kota Semarang sampai dengan tahun 2012 mencapai 40 LSM atau tidak mengalami perubahan sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2012 telah dapat dicapai angka RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.20
100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Persentase Posyandu aktif selama tahun 2012 juga telah mencapai angka 100% dengan jumlah 1.537 unit dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 1.533 unit. w.
Statistik Pada tahun 2012, kinerja makro urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2011, Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2011, Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2011, Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2011, Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2010, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2011, Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2011, Buku Saku Kota Semarang tahun 2011, Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang tahun 2011, Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2010-2011, Buku Statistik Industri Sedang/ Besar Kota Semarang tahun 2011. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. x.
Kearsipan Kinerja makro urusan kearsipan Kota Semarang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, jumlah arsip yang diklasifikasikan serta jumlah berkas/arsip di Depo Penyimpanan. Untuk penanganan arsip, pada tahun 2012 telah ditambah SKPD untuk dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah yaitu menjadi 23 SKPD dari 21 SKPD di tahun 2011. Jumlah arsip yang diklasifikasi pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari 6.600 berkas di tahun 2011 menjadi 6.750 berkas atau meningkat sebesar 2,27%. Jumlah berkas/arsip yang tersimpan di Depo Penyimpanan ada 65.925 berkas meningkat di tahun 2012 dari 64.825 berkas di tahun 2011. y.
Komunikasi dan Informasi Kinerja makro urusan komunikasi dan informatika Kota Semarang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah jaringan telepon genggam, jumlah wartel/warnet, jumlah surat kabar nasional/lokal serta jumlah penyiaran radio/TV lokal. Jumlah jaringan telepon genggam meningkat 0,05% di tahun 2012 dari tahun sebelumnya. Jumlah wartel/warnet juga meningkat 0,06% di tahun 2012. Jumlah surat kabar nasional/lokal sampai dengan tahun 2012 sebanyak 16 buah. Sedangkan jumlah penyiaran radio/TV lokal masih menunjukkan jumlah yang sama dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 43 jenis radio/TV lokal. z.
Perpustakaan Sampai dengan tahun 2012, Kota Semarang memiliki 163 perpustakaan dengan jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 21.191 eksemplar meningkat secara signifikan dari tahun 2011 sebanyak 9.616 eksemplar. Jumlah kunjungan ke perpustakaan juga mengalami peningkatan selama tahun 2012 mencapai 1.731.142 pengunjung dibanding tahun 2011 sebanyak 1.518.766 pengunjung atau meningkat sebesar 13,98%. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah Kota melakukannya dengan cukup serius terbukti dengan diselenggarakannya secara rutin kegiatan riset & talk show pengembangan minat & budaya baca setiap tahunnya, serta peningkatan pelayanan perpustakaan yang berbasis IT yang terus dioptimalkan. 2.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan a.
Pertanian Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani (NTP petani), serta peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian. RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.21
NTP Petani pada tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yakni 816,73 menjadi 732,98 di tahun 2012. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi Kota Semarang yang merupakan kota Perdagangan dan Jasa, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan bekerja pada sektor perdagangan dan jasa, disisi lain lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman sebagai pemicu menurunnya luasan lahan pertanian yang berdampak pada menurunnya produktifitas pertanian di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2012, cakupan bina kelompok tani atau kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Semarang menurun dari 6,08% di tahun 2011 menjadi 15,97% di tahun 2012 dengan perbandingan 50 kelompok tani yang mendapatkan bantuan dibagi seluruh kelompok tani yang terdata sebanyak 313 kelompok. Apabila dilihat dari produktivitas hasil pertanian, pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011, produktivitas hasil peternakan tercatat sebesar 23.904.515.87 kg pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 3,30 % dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 23.140.499 kg, produktivitas hasil tanaman perkebunan pada tahun 2012 sebesar 323.52 ton atau mengalami penurunan sebesar 51,67 % dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 669.48 ton hal tersbeut disebabkan banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi perumahan, sedangkan untuk produktivitas bahan pangan utama pada tahun 2012 sebesar 39.015,68 ton atau mengalami penurunan sebesar 0,50 % dibanding tahun 2011 yang tercatat sebesar 39.212 ton. Penurunan produktivitas bahan pangan utama disebabkan oleh beralihfungsinya lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. b.
Kehutanan Kinarja pelayanan pada urusan kehutanan antara lain dapat dilihat dari indikator-indikator seperti kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Konstan dan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Kota Semarang sebagai wilayah perkotaan memiliki konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang relatif kecil. Luas lahan pertanian didalam hutan produksi pada tahun 2012 mengalami penurunan pada tahun 2011 seluas 1.559,70 ha menurun menjadi 1.0925 ha di tahun 2012. Upaya lain yang dilakukan dalam memperbaiki lahan kritis di Kota Semarang dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pada tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi lahan seluas 10.978,85 atau sebesar 93,29 % dari jumlah lahan kritis yang ada yakni seluas 11.769 Ha. c.
Energi dan Sumberdaya Mineral Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan sektor yang tidak diprioritaskan karena Kota Semarang tidak memiliki sumberdaya mineral (hasil tambang). Terdapatnya lokasi penambangan Galian C di Kota Semarang berdampak negatif terhadap keseimbangan alam, sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menghentikan kegiatan penambangan Galian C yang tidak mempunyai ijin serta merekomendasikan pencabutan ijin penambangan galian C ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2012 jumlah penambangan Galian C tanpa ijin mencapai 25%, jumlah ini menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai sebesar 28%. d.
Kelautan dan Perikanan Kinerja pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah ikan hasil tangkap dari laut, jumlah ikan hasil perikanan darat, panjang garis pantai yang rawan abrasi, luas hutan mangrove, dan luas hutan mangrove yang berhasil di rehabilitasi. Sebagai kota yang terletak di pesisir, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang cukup strategis bagi pengembangan perekonomian di KotaSemarang. Produktivitas hasil perikanan di Kota Semarang pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2011. Pada tahun 2012 produksi RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.22
Ikan sebesar 2.539,30 Ton atau mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 144,09 % dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 1.040,31 ton. Produksi ikan hasil tangkap pada tahun 2012 sebesar 715,53 ton atau mengalami peningkatan sebesar 85,54 % dibanding tahun 2011 yang hanya 385,64 ton. Sedangkan produksi ikan budidaya pada tahun 2012 sebesar 1.823,80 ton atau mengalami peningkatan sebesar 190,15% dibanding tahun 2011 yang hanya 628,58 ton. Apabila dilihat dari konsumsi ikan masyarakat Kota Semarang, pada tahun 2012 mengalami peningkatan yakni dari 23,73 pada tahun 2011 menjadi 23,95 pada tahun 2012. e.
Kepariwisataan Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Untuk itu peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Jumlah kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik di Kota Semarang pada dua tahun ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan mencapai 1.885.519 orang dan meningkat di tahun 2012 menjadi 2.417.886 orang atau sebesar 28,23 %. Konstribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2012 sebesar Rp. 87.978.572.690 atau mengalami peningkatan sebesar 12,30 % dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp 78.344.000.000. f.
Perdagangan Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Jika pada tahun 2011, kontribusinya mencapai 23,58%, pada tahun 2012 jumlahnya menurun menjadi 22,99%. g.
Industri Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kinerja makro urusan industri dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Kinerja pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang. Pada tahun 2012 jumlah industri di Kota Semarang sebanyak 3.559 buah atau meningkat sebesar 0,57 % dibanding tahun 2011 yang tercatat sebanyak 3.539 buah, sedangkan kelompok pengrajin industri pada tahun 2012 sebanyak 2.620 unit atau meningkat sebesar 8,71 % dibanding tahun 2011 yang tercatat sebanyak 2.410 unit. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Semarang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Kemampuan ekonomi Kota Semarang di 2 tahun terakhir ini yang tertinggi adalah pada sektor lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu Rp. 7.394.959 (juta) atau porsi 30,90% di tahun 2011 menjadi Rp. 7.515.923 (juta) atau porsi 31,14% pada tahun 2012. Disusul sektor usaha Industri Pengolahan sebesar 26,60% di tahun 2011 atau sebesar Rp. 6.047.908 (juta) RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.23
dan menjadi 26,40% atau sebesar Rp. 6.373.348 (juta) di tahun 2012. Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan th 2011-2012 (dalam jutaan) No
Lapangan Usaha
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri dan Pengolahan
4.
Listrik Gas, dan Air Bersih
5.
2011
%
2012
%
245.321,84
1,08
248.720,65
1,03
33.150,07
0,15
33.965,39
0,14
6.047.907,66
26,60
6.373.348,74
26,40
284.108,72
1,25
294.602,81
1,22
Bangunan
3.534.478,44
15,55
3.747.765,85
15,53
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7.025.525,39
30,90
7.515.923,44
31,14
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
2.191.791,44
9,64
2.324.484,83
9,63
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
615.605,88
2,71
646.324,60
2,68
9.
Jasa-jasa
2.758.246,72
12,13
2.953.994,65
12,24
Jumlah
22.736.136,19
24.139.130,96
Secara tren dalam lima tahun terakhir sektor lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan dan selalu mencapai porsi diatas 30% dari keseluruhan sektor lapangan usaha. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah. a.
Aksesbilitas Daerah Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain: Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota dengan panjang total sepanjang 2.690,00 km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar 0,17% serta rasio kondisi jalan baik mencapai di atas 45,99%. Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional pada tahun 2011 jumlah kedatangan penumpang dari pintu domestik mencapai 1.212.191 penumpang meningkat dari tahun 2010 sebesar 911.481 penumpang sedangkan dari sektor keberangkatan mencapai 1.188.853 penumpang meningkat dibanding tahun 2011 sejumlah 884.643 penumpang. Sedangkan jika dilihat dari pintu kedatangan internasional mencapai 15.201 penumpang, menurun dibandingkan tahun lalu yaitu sebanyak 18.636 penumpang, begitu juga melalui pintu keberangkatan internasional menurun dari 20.023 penumpang di tahun 2011 menjadi 17.055 penumpang di tahun 2012. Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjng Emas juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2011 jumlah kunjungan kapal mencapai 818, meningkat dari tahun 2011 yang hanya berkisar 796 kali.. RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.24
Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan Tembalang. Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.
b.
Penataan Wilayah Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan Olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan Perumahan dan Permukiman, Kawasan Pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/ jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran kota. c.
Ketersediaan air bersih Menurut data sektoral SKPD prosentase jangkauan pelayanan air bersih di Kota Semarang pada tahun 2012 ini mencakup 57%, meningkat dari cakupan tahun lalu yang hanya sebesar 55%. Hal ini didukung oleh pemerintah Kota melalui kegiatan untuk hal penyediaan air bersih yang meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 24 kegiatan menjadi 35 kegiatan/ proyek di tahun 2012 ini. Sedangkan untuk pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan air bersih dan sanitasi melalui pembagunan deep well/ sumur dalam meningkat dari 16 unit menjadi 41 unit di tahun 2012, dan untuk Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) masih terus dijaga. Hal ini selain mempermudah warga masyarakat Semarang dalam mendapatkan air bersih juga secara otomatis dapat menurunkan angka penggunaan air bawah tanah (ABT) sebagai salah satu bentuk pelestarian lingkungan. d.
Fasilitas Listrik dan Telepon Fasilitas Listrik di Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), pada tahun 2010 daya listrik terpasang untuk semua golongan tarif sebesar 1.679.267.915 KWh. Dari jumlah total pelanggan listrik, jumlah pelanggan dengan golongan tarif Rumah Tangga (R) menempati urutas teratas dalam pemakaian yaitu 994.874 pelanggan atau sebesar 92,15% diikuti golongan tarif Usaha (U)+U/Khusus+Industri Kotel (Ih) sebanyak 50.729 pelanggan atau sebesar 4,7%. Untuk golongan tarif Industri (I) meski jumlah pelanggannya tergolong paling kecil yaitu hanya sebesar 1.210 pelanggan atau 0,11% namun menghabiskan 110.722.915 Kwh terjual atau 37,54% dari keseluruhan Kwh terjual Kota Semarang. Hal ini RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.25
menunjukkan pergerakan industri di Kota Semarang relatif tinggi. Untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara lain Telkom, Indosat, XL, dan lain-lain pelanggan dapat secara cepat dapat menggunakannya. e.
Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan jasa, dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2012 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan, jumlah restoran/rumah makan/kedai sebanyak 231 buah, Hotel Berbintang sebanyak 38 buah, hotel non bintang 54 buah, pasar tradisional sebanyak 47 buah, pasar lokal sebanyak 22 buah, pasar swalayan/supermarket/toserba sebanyak 303 buah, mal/plaza sebanyak 14 buah, dan pertokoan/warung/kios sebanyak 1.634 buah. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk berkunjung di Kota Semarang. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. a.
Keamanan dan Ketertiban Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada tahun 2012 terjadi peningkatan angka kriminalitas atau gangguan keamanan yaitu sebanyak 45 kali dibandingkan pada tahun 2011 sebanyak 33 kali, namun demikian kriminalitas atau gangguan yang terjadi tidak berdampak luas terhadap aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan Kamtibmas dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui wadah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).Pada tahun 2012 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 6.647 orang, sedangkan jumlah Poskamling yang menjalankan Siskamling adalah sebanyak 4.818 unit meningkat dibandingkan tahun 2011 sebanyak 4.673. Sedangkan untuk stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruh oleh aktivitas kelompok masyarakatyang menyampaikan pendapat dimuka umum (unjuk rasa), pada tahun 2012 aktivitas unjuk rasa sebanyak 101 kali, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebannyak 72 kali, kenaikan jumlah aktivitas unjuk rasa pada tahun 2012 ini dipengaruhi oleh rencana Pemerintah menaikan harga BBM, rencana penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan beredarnya film “Innocence of Muslims” di internet. Secara umum unjuk rasa yang dilakukan berjalan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melakukan pengerusakan fasilitas umum RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.26
b.
Kemudahan Perijinan Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kota Semarang pada tahun 2012 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal. Hal ini dapat ditunjukkan pada perkembangan jumlah permohonan perijinan pada tahun 2011 sebesar 3.520 permohonan dan sedikit menurun menjadi 2.722 permohonan pada tahun 2012. Dengan perincian 43 permohonan PMA, 19 permohonan PMDN dan 2.722 permohonan investasi lainnya (non PMA/PMDN). c.
Pengenaan Pajak Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak. Pada tahun 2011 dan 2012, pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan jumlah yang meningkat yaitu pajak daerah adalah sebesar Rp 363.028.315.774,- pada tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 501.850.000.000,- pada tahun 2012 atau telah terjadi peningkatan sebesar 38,24%. Sedangkan untuk retribusi daerah adalah sebesar Rp 84.428.629.685 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 96.899.998.000 pada tahun 2012 atau telah terjadi peningkatan sebesar 14,77%. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk suatu daerah merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Tingkat ketergantungan penduduk berdasarkan penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun adalah 594.247 jiwa pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 458.389 jiwa pada tahun 2012. Sedangkan tingkat ketergantungan penduduk usia 15 – 64 tahun pada tahun 2011 adalah 1.107.967 jiwa serta meningkat menjadi 1.106.882 jiwa pada tahun 2012. Rasio Ketergantungan Total (perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif) di Kota Semarang pada tahun 2012 mencapai 58,59%, dengan rasio ketergantungan muda mencapai 33,87% dan rasio ketergantungan tua sebesar 7,54%. Hal ini menunjukkan rasio ketergantungan penduduk di Kota Semarang yang masih cukup tinggi. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar. 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2012 KOTA SEMARANG 2.2.1 Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Dalam dokumen RKPD Tahun 2012, kegiatan pembangunan di Kota Semarang yang direncanakan meliputi 33 urusan, yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 838.180.805.158,- . Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp 1.010.296.426.000,- atau terjadi peningkatan menjadi sebesar 121% dibandingkan usulan dalam RKPD. Demkian pula yang terjadi pada anggaran perubahan terdapat peningkatan dibandingkan anggaran murni atau sebesar 21%, atau menjadi Rp 1.226.297.000.000,-. Namun pada realisasi anggaran pada tahun 2012 sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2012 (Desember 2012) dana yang terserap hanya 74,26 % atau sebesar Rp. 910.609.706.826,- . Persentase anggaran yang tidak terserap dengan jumlah yang cukup besar tersebut yaitu sebesar 25,74 % tentu perlu mendapat perhatian serius pada pelaksanan pembangunan tahun berikutnya, yaitu Tahun 2013 maupun dalam penyusunan perencanaan Tahun 2014. Melihat besarnya persentase dana yang tidak terserap cukup tinggi ini (lebih dari 10%), dapat dipastikan bahwa sisa anggaran RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.27
tersebut bukan hanya berasal dari penghematan anggaran, namun perlu diwaspadai terjadi mis-management dalam implementasi. Oleh sebab itu perlu dicari faktor-faktor penyebab atau timbulnya permasalahan yang terjadi pada tahun 2012 tersebut. Dari sisi kemanfaatan program / kegiatan bagi masyarakat atau dari sisi tujuan program / kegiatan dalam memecahkan permasalahan, dengan adanya sisa anggaran yang cukup besar tersebut (25,74 %) berarti ada permasalahan yang tertunda penyelesaiannya atau bahkan permasalahan tidak tertangani dan atau menimbulkan permasalahan baru. Jika dilihat alokasi anggaran masing-masing urusan dengan persentasenya dapat dilihat pada tabel 2.4, dimana yang terbesar adalah Urusan Pekerjaan Umum (29,69%). Empat urusan lainnya yang menduduki 5 besar dalam alokasi anggaran adalah, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian (18,77%), Pendidikan (15,17%), Kesehatan (8,38%) dan Lingkungan Hidup (4,70%). Tabel 2.4 Besarnya Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Masing-masing Urusan Tahun Anggaran 2012 Kode
Anggaran Perubahan (Rp)
Urusan
% Anggaran Perubahan
01
Pendidikan
186.076.803.000
15,17
02
Kesehatan
102.751.075.038
8,38
03
Pekerjaan Umum
364.060.665.450
29,69
04
Perumahan
52.147.698.500
4,25
05
Penataan Ruang
8.100.488.300
0,66
06
Perencanaan Pembangunan
11.268.080.000
0,92
07
Perhubungan
29.264.010.200
2,39
08
Lingkungan Hidup
57.653.567.950
4,70
09
Pertanahan
500.000.000
0,04
10
Kependudukan Dan Catatan Sipil
11.564.905.000
0,94
11
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan
2.504.413.300
0,20
12
Keluarga Sejahtera
Keluarga
2.036.679.700
0,17
13
Sosial
11.709.156.100
0,95
14
Ketenagakerjaan
8.176.067.000
0,67
15
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
5.095.895.000
0,42
16
Penanaman Modal
12.128.694.000
0,99
17
Kebudayaan
4.892.764.000
0,40
18
Pemuda Dan Olahraga
5.090.725.000
0,42
19
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
10.535.734.800
0,86
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
230.193.317.562
18,77
21
Ketahanan Pangan
1.282.672.000
0,10
22
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
28.514.983.000
2,33
23
Statistik
460.000.000
0,04
24
Kearsipan
621.000.000
0,05
25
Komunikasi Dan Informatika
5.541.696.500
0,45
26
Perpustakaan
4.385.720.000
0,36
Berencana
Dan
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.28
Kode
Anggaran Perubahan (Rp)
Urusan
% Anggaran Perubahan
27
Pertanian
7.319.317.700
0,60
28
Kehutanan
1.951.534.400
0,16
29
Energi Dan Sumberdaya Mineral
584.371.000
0,05
30
Pariwisata
2.888.250.000
0,24
31
Kelautan Dan Perikanan
5.573.641.000
0,45
32
Perdagangan
49.370.374.500
4,03
33
Perindustrian
2.052.700.000
0,17
34
Transmigrasi
0
0,00
1.226.297.000.000
100.00
Jumlah
Jika dilihat dari persentase penyerapan dana, terdapat 3 urusan yang penyerapan dananya kurang dari 50%, yaitu Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (14,77 %), Pendidikan (45,83 %) dan Pemuda dan Olahraga (46,91 %). Urusan yang cukup mencolok adalah Urusan Energi Sumberdaya Mineral. Selain itu, Urusan Pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian serius mengingat penyerapan dana masih kurang dari 50 %. Urusan ini memiliki kategori alokasi anggaran yang cukup besar (peringkat ketiga setelah urusan PU dan Otonomi Daerah) namun penyerapan dananya kurang dari 50%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian sangat serius, karena dari segi alokasi dana yang cukup besar menggambarkan persoalan yang besar pula, namun dari segi realisasinya yang kurang dari 50% maka menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang tersisa yang belum diselesaikan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Besanya Anggaran, Realisasi Penyerapan (SPJ) dan Persentase Penyerapan Belanja Langsung Th. 2012 Realisasi Anggaran % Kode Urusan Penyerapan (SPJ) Perubahan (Rp) Penyerapan (Rp) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda & Olahraga
186.076.803.000 102.751.075.038 364.060.665.450 52.147.698.500 8.100.488.300 11.268.080.000
85.273.836.138 98.713.971.455 253.367.014.863 48.899.394.188 7.074.442.398 9.278.149.796
45,83 96,07 69.59 93,77 87,33 82,34
29.264.010.200 57.653.567.950 500.000.000 11.564.905.000
26.571.936.819 47.918.347.946 492.615.400 11.561.683.500
90,80 83.11 98,52 99,97
2.504.413.300
2.286.283.094
91,29
2.036.679.700
1.436.509.050
70,53
11.709.156.100 8.176.067.000 5.095.895.000
9.335.024.164 5.624.029.204 4.862.471.522
79,72 68,79 95,42
12.128.694.000 4.892.764.000 5.090.725.000
10.786.550.461 4.638.604.332 2.388.050.400
88,93 94.81 46.91
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.29
Kode 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Statistik Kearsipan Komunikasi Dan Informatika Perpustakaan Pertanian Kehutanan Energi Dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan & Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
Jumlah
Anggaran Perubahan (Rp)
Realisasi % Penyerapan (SPJ) Penyerapan (Rp)
10.535.734.800
9.891.880.360
93,89
230.193.317.562
171.749.020.704
74,61
1.282.672.000 28.514.983.000
1.273.515.078 27.733.296.154
99,29 97,26
460.000.000 621.000.000 5.541.696.500
450.042.060 549.970.742 4.931.602.472
97,84 88,56 88,99
4.385.720.000 7.319.317.700 1.951.534.400 584.371.000
4.245.219.412 6.475.651.896 1.646.698.000 86.333.000
96,80 88,47 84,38 14,77
2.888.250.000 5.573.641.000 49.370.374.500 2.052.700.000 0
2.467.851.770 5.399.082.008 41.672.634.070 1.527.994.370 0
85,44 96,87 84,41 74,44 0,00
1.226.297.000.000
910.609.706.826
74,26
2.2.2
Capaian Prestasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012 Dari data hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012, diperoleh hasil bahwa masing-masing SKPD sebagai pelaksana pembangunan urusan, mentargetkan pelaksanaan pekerjaan selesai 100 %. Namun sampai dengan akhir tahun 2012 ratarata prestasi fisik yang bisa dicapai seluruh urusan adalah 96,37 %. Masih ada gap yang belum terselesaikan sebesar 3,63 %. Meskipun besaran angkanya hanya sebesar 3,63 %, perlu adanya perhatian serius dari masing-masing SKPD agar prestasi atau capaian fisik di tahun-tahun yang akan datang mendekati angka 100 %. Prestasi capaian fisik sebesar 96,37 % tersebut sangat bagus jika dipersandingkan dengan presentase realisasi anggaran 2012 (SPJ) yaitu sebesar 74,26% .Dengan demikian secara rata-rata bisa dianggap terjadi penghematan, dimana biaya yang dikeluarkan lebih sedikit untuk mencapai prestasi yang sama. Perbandingan prosentase realisasi Keuangan dengan realisasi fisik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini Tabel 2.6. Perbandingan Prosentase Realisasi Keuangan dengan Realisasi Fisik Persentase Persentase Deviasi Kode Urusan Realisasi SPJ Realisasi Fisik (%) (%) (%) 01 02 03 04 05 06 07
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan
45,83 96,07 69.59 93,77 87,33 82,34 90,80
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.30
98,00 97,66 90,01 92,78 98,14 98,55 99,17
52,17 1,59 20,42 -0,99 10,81 16,21 8,37
Kode 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Urusan
Persentase Realisasi SPJ (%)
Persentase Realisasi Fisik (%)
Deviasi (%)
83.11 98,52 99,97
91,81 100,00 99,66
8,7 1,48 -0,31
91,29
100,00
8,71
70,53
94,19
23,66
79,72 68,79 95,42 88,93 94.81 46.91
95,62 99,65 100,00 97,00 99,44 96,67
15,90 30,86 4,58 8,07 4,63 49,76
93,89
98,43
4,54
74,61
87,97
13,36
99,29 97,26 97,84 88,56 88,99 96,80 88,47 84,38 14,77 85,44 96,87 84,41 74,44 0,00
100,00 97,31 100,00 100,00 100,00 100,00 99,77 100,00 54,53 95,00 100,00 99,26 99,66 0,00
0,71 0,05 2,16 11,44 11,01 3,20 11,30 15,62 39.76 9,56 3,13 14,85 25,22 0,00
Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi Dan Informatika Perpustakaan Pertanian Kehutanan Energi Dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan Dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
2.2.3
Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Capaian Indikator Kinerja Program masing-masing urusan dapat dilihat pada masing-masing-masing tabel berikut ini : 1. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan Kondisi pembangunan pada urusan pendidikan di Kota Semarang menunjukkan kinerja yang Cukup Baik. Sebanyak 47 indikator yang diampu dalam urusan tersebut, masih terdapat 14 indikator yang capaiannya tidak mencapai target pada tahun 2012. 14 Indikator yang dimaksud antara lain: 1) Rasio Ketersediaan Sekolah, 2) Angka Partisipasi Sekolah, 3) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, 4) Kondisi Sekolah SMP/MTs kondisi baik, 5) Angka Putus Sekolah SD/MI, 6) Angka Putus Sekolah SMP/MTs, 7) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK, 8) Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, 9) Guru yang memenuhi Kualifikasi D4/S1, 10) meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi sebesar 25%, 11) Akreditias PKBM sebesar 40, 12) 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan, 13) 1 TBM di masing-masing Kecamatan, dan 14) Jumlah guru SD berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 88%. Sebanyak 33 indikator kinerja program lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat 17 indikator yang pencapaian targetnya mencapai lebih dari 100%. RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.31
Permasalahan yang melatarbelakangi rendahnya pencapaian dari beberapa indikator kinerja urusan pendidikan antara lain: 1) Adanya regulasi (juknisjuklak) DAK tahun 2012 yang diterbitkan tidak sesuai dengan model pengelolaan keuangan daerah, 2) Dana DAK tidak dapat terserap secara optimal karena harus melalui mekanisme lelang yang waktunya sangat terbatas pada triwulan akhir tahun anggaran, sehingga mengakibatkan kegagalan lelang, dan 3) Adanya perubahan regulasi tentang Hibah dan Bansos menyebabkan beberapa kegiatan yang tidak terealisir. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh SKPD pengampu urusan pendidikan antara lain: 1) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian atau instansi terkait agar juknis dan juklak dapat menyesuaikan dengan kondisi dan model pengelolaan keuangan daerah, 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 akan dianggarkan kembali pada tahun 2013, 3) melakukan penyesuaian jenis dan bentuk kegiatan agar tidak bertentangan dengan regulasi tentang Hibah dan Bansos. Total alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar Rp 186.076.803.000,- dari dana tersebut realiasi penyerapannya adalah sebesar Rp 85.273.836.138,- atau sebesar 45,83 %, sangat rendah, namun demikian capaian prestasi fisiknya tinggi yaitu sebesar 98,00 %. Capaian indikator kinerja program urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pendidikan % Indikator Kinerja Target Capaian Satuan Capaia Status SKPD Program 2012 2012 n Angka Partisipasi Kasar
%
100
108,5
108,5
tercapai
Dinas Pendidikan
Rasio Ketersediaan Sekolah (%)
%
6,02
0,38
6,31
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
1:20
1:16
120
tercapai
Dinas Pendidikan
Rasio guru/ murid APS
%
94
81,9
87,13
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)
%
3
0,3
10
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
1:14
1:11
121,43
tercapai
Dinas Pendidikan
%
99,5
99,79
100,29
tercapai
Dinas Pendidikan
dengan
unit
3.361
4.301
127,97
tercapai
Dinas Pendidikan
Kondisi Sekolah SMP/MTs kondisi baik
unit
2.465
2.209
89,61
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Sekolah SMA/MA/SMK Kondisi baik
unit
1.521
2.294
150,82
tercapai
Dinas Pendidikan
Jumlah Siswa pada jenjang RA
%
82
115,66
tercapai
Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SD
Siswa
25
33
68
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Angka Putus SMP/MTs
Sekolah
Siswa
20
30
50
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Angka
Sekolah
siswa
15
55
-166,67
tidak
Dinas
Rasio guru terhadap murid Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) Sekolah SD/MI kondisi baik
Putus
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.32
94,84
Indikator Kinerja Program
Satuan
Target 2012
Capaian 2012
% Capaia n
SMA/MA/SMK
Status
SKPD
tercapai
Pendidikan
Angka Kelulusan SD/MI
%
99,99
100
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan SMP/MTs
%
95,50
97,28
101,9
tercapai
Dinas Pendidikan
Angka SMA/MA/SMK
Kelulusan
%
97
99,62
102,7
tercapai
Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
%
105
102.69
97,8
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
%
110,00
116,3
105,7
tercapai
Dinas Pendidikan
Guru yang memenuhi Kualifikasi D4/S1
%
88
79,7
90,6
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong menjadi TK Bertaraf Internasional
sekolah
1
1
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Mempertahankan APK SD diatas 100%, dan APM SD diatas 90%
%
100
100
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Mempertahankan APK SMP diatas 100%, dan APM SMP diatas 75%
%
100
100
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas Peserta didik dengan mempertahankan kelulusan SD diatas 95%, dan SMP diatas 90 %
%
100
100
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki 325 ruang kelas rusak
ruang
231
454
196,5
tercapai
Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP,memperbaiki 160 ruang kelas rusak
ruang
106
290
273,6
tercapai
Dinas Pendidikan
SD e-
sekolah
5
5
100
tercapai
Dinas Pendidikan
capaian 60% pelaksanaan pembelajaran
SMP e-
%
54
54
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Mempertahankan SD SBI
jumlah
sekolah
1
1
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Mempertahankan SMP SBI
jumlah
sekolah
4
4
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Mempertahankan APK SM diatas 100%, dan mempertahankan APM diatas 75%
%
100
100
100
tercapai
Dinas Pendidikan
capaian 16 rintisan pelaksanaan pembelajaran
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.33
Indikator Kinerja Program
Satuan
Target 2012
Capaian 2012
% Capaia n
Status
SKPD
Meningkatkan kualitas Peserta didik dengan mempertahankan kelulusan SMA/SMK diatas 90%
%
100
100
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Meningkatkan jumlah SMK ber ISO 9001-2008 sebanyak 11
sekolah
8
8
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Mempertahankan sekolah SMA RSBI
jumlah
sekolah
4
4
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Mempertahankan sekolah SMK RSBI
jumlah
sekolah
4
4
100
tercapai
Dinas Pendidikan
meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi sebesar 25%
%
10
4
40
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Akreditasi PKBM sebesar 40
lembaga
10
8
80
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
sekurang-kurangnya kelurahan VOKASI setiap Kecamatan Kecamatan)
1 di (16
kecamat an
10
4
40
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan)
TBM
6
60
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Jumlah guru berkualifikasi sebesar 87%
10
SMA/SMK S-1/D-4
%
86
92
107,0
tercapai
Dinas Pendidikan
Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi 90%
%
62
92
148,4
tercapai
Dinas Pendidikan
Jumlah guru SD berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 88%
%
86
64
74,4
tidak tercapai
Dinas Pendidikan
Jumlah guru SMP berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 98%
%
88
88
100
tercapai
Dinas Pendidikan
Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008
sekolah
8
8
100
tercapai
Dinas Pendidikan
jumlah SMP
%
92
94
102,2
tercapai
Dinas Pendidikan
meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi minimal B
%
88
104,8
tercapai
Dinas Pendidikan
meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90%
%
84
107,7
tercapai
Dinas Pendidikan
meningkatkan sekolah SD, terakreditasi 95%
84
78
2. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan Capaian indikator kinerja program urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut tercermin dari 99 indikator yang melekat pada urusan kesehatan, Sebanyak 81 indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2012 dan sebanyak 18 indikator tidak tercapai. Indikator cakupan rawat inap di puskesmas belum bisa mencapai target dikarenakan masih RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.34
kurang optimalnya sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di masingmasing puskesmas di Kota Semarang. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan membangun sarana dan prasaran puskesmas dan puskesmas pembantu di kecamatan/kelurahan yang masih kekurangan sarpras yankes. Beberapa indikator lain, seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan prevalensi gizi buruk, serta penemuan pneumoni masih belum dapat mencapai target dikarenakan masih kurang optimalnya kinerja dari SDM SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan dini terhadap beberapa penyakit yang diderita. Total alokasi anggaran Urusan Kesehatan adalah sebesar Rp 102.751.075.038,- dari dana tersebut realiasi penyerapannya adalah sebesar Rp 98.713.971.455,- atau sebesar 96,07 %. Capaian prestasi fisiknya lebih tinggi yaitu sebesar 97,66 %. Capaian indikator kinerja program Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.8. Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kesehatan Indikator Kinerja Program Cakupan kebidanan (%)
Satuan
Target 2012
Capaian 2012
% Capaian
Status
SKPD
komplikasi ditangani
%
97
55,4
57,11
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)
%
93
98,2
105,59
tercapai
Dinas Kesehatan
Cakupan kelurahan UCI (%)
%
98.00
100
102,04
tercapai
Dinas Kesehatan
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
%
100.00
100
100,00
tercapai
Dinas Kesehatan
Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
%
55.00
69,98
127,24
tercapai
Dinas Kesehatan
Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
%
55.00
100
181,82
tercapai
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
%
14.50
132,2
911,72
tercapai
Dinas Kesehatan
Cakupan (%)
bayi
%
91.00
99,3
109,12
tercapai
Dinas Kesehatan
sesuai
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
ketersediaan obat generik
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
ketersediaan obat esensial
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
ketersediaan narkotika,spikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Pembinaan kesarana distribusi obat (puskesmas)
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Pembinaan kesarana distribusi obat (apotek)
%
50
98
196
tercapai
Dinas Kesehatan
yang
kunjungan
Ketersediaan kebutuhan
Obat
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.35
Indikator Kinerja Program
Satuan
Target 2012
Capaian 2012
% Capaian
Status tercapai
SKPD
Pembinaan kesarana distribusi obat (toko obat)
%
80
95
118,75
Pembinaan kesarana distribusi obat (IKOT)
%
15
80
533,33
Pembinaan distribusi kosmetik)
%
95
80
84,21
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
obat yang
%
100
80
80
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu pelayanan Puskesmas (ISO)
buah
6
5
83,33
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
%
80
80
100
tercapai
Dinas Kesehatan
cakupan rawat jalan di sarkes dasar (puskesmas)
%
17
24
141,18
cakupan rawat inap di sarkes dasar (puskesmas)
%
0,47
0,30
63,83
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada kejadian bencana
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
pelayanan rujukan pada miskin
kesehatan masyarakat
%
15
100
666,67
tercapai
Dinas Kesehatan
sarkes rujukan/RS dgn kemampuan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Pelayanan Gangguan jiwa di sarkes
%
0.32
0,25
78,13
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
sarkes penunjang yang melaksanakan pemantapan mutu internal
%
80
80
100
sarkes penunjang yang melaksanakan pemantapan mutu eksternal
%
65
62
95,38
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Rumah tangga Sehat
%
60
60
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Posyandu purnama
%
40
35,93
89,83
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Posyandu mandiri
%
7
37,98
542,57
tercapai
Dinas Kesehatan
Angka bebas jentik
%
85
91,99
108,22
tercapai
Dinas Kesehatan
kelurahan siaga aktif
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Balita (0-59 bl)yang datang dan ditimbang (D/S)
%
78
78,51
100,65
tercapai
Dinas Kesehatan
Balita (0-59 bl)yang berat badannya (N/D)
%
78
88,33
113,24
kesarana obat (toko
penulisan obat generik industri kecil tradisional (IKOT) menerapkan CPOTB
naik
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.36
tercapai
tercapai
tercapai
tercapai
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja Program
Satuan
Target 2012
Capaian 2012
% Capaian
Status
Balita Bawah Garis Merah (BGM)
%
2.8
1,45
148,21
Prevalensi Gizi kurang balita
%
13,5
6,10
154,81
tercapai
Dinas Kesehatan
Prevalensi Gizi buruk balita
%
1.6
0,69
156,88
tercapai
Dinas Kesehatan
Ibu hamil tablet Fe
90
%
94
95,86
101,98
tercapai
Dinas Kesehatan
balita
%
97
99,54
102,62
tercapai
Dinas Kesehatan
bayi
%
92
100,60
109,35
tercapai
Dinas Kesehatan
Pemberian Vit A Ibu nifas
%
87
106,59
122,52
tercapai
Dinas Kesehatan
Anemi gizi besi ibu hamil
%
23
19,07
117,09
tercapai
Dinas Kesehatan
Ibu hamil kurang kronik (KEK)
energi
%
4.5
4,06
109,78
tercapai
Dinas Kesehatan
Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln dari keluarga miskin
%
100
100
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Bayi mendap ASI Eksklusif
%
45
51,73
114,96
tercapai
Dinas Kesehatan
Keluarga sadar gizi
%
74
82,27
111,18
tercapai
Dinas Kesehatan
Cakupan garam beryodium
%
90
97,92
108,80
tercapai
Dinas Kesehatan
Cakupan air bersih
%
91,6
96,00
104,80
tercapai
Dinas Kesehatan
mendapat
Pemberian Vit A mendapat 2 kali /th Pemberian Vit A mendapat 1 kali /th
tercapai
SKPD Dinas Kesehatan
Kualitas air memenuhi syarat
minum
%
77
94,10
122,21
tercapai
Dinas Kesehatan
Kualitas air memenuhi syarat
bersih
%
72
72
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Rumah sehat
%
83
89,70
108,07
tercapai
Dinas Kesehatan
Penduduk yang memanfaatkan jamban
%
93
91,20
98,06
Rumah saluran limbah
yang mempunyai pembuangan air
%
80
85,20
106,50
Tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan
%
85
82
96,47
tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Angka kematian DBD
%
2
1,58
121
tercapai
Dinas Kesehatan
pendud uk
240.00 /100.000
64,40 /100.000
173,16
tercapai
Dinas Kesehatan
incident Rate DBD
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
II.37
tidak tercapai tercapai
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Satuan
Target 2012
Capaian 2012
% Capaian
Status
prevalensi TB
pendud uk
107.00 /100.000
107.00 /100.000
100
tercapai
Dinas Kesehatan
Angka kematian diare
pendud uk
1.00 /10.000
23 /10.000
2.100,00
Tidak tercapai
Dinas Kesehatan
Angka balita
pnemoni
pendud uk
310.00 /10.000
277
112,90
tercapai
Dinas Kesehatan
Kasus DBD yg difoging
