2. Pedoman Penyusunan Perencanaan Gampong - Bappeda Kota ...

Pedoman Penyusunan

PERENCANAAN GAMPONG

Pedoman Penyusunan

PERENCANAAN GAMPONG Buku ini diterbitkan oleh Pemerintah Aceh atas kerjasama dengan LOGICA (Local Governance Innovation for Communities in Aceh)

Pemerintah Aceh

PEDOMAN PENYUSUNAN

PERENCANAAN GAMPONG Cetakan Pertama, Agustus 2009 Penyusun

: Farid Hadi Rahman, Joko Purnomo, Maulina Yani, Frisca A. Nilawati.

Editor

: Lalu Suhayatman, Kamaruddin Andalas, Farid Hadi Rahman, Sugeng Bayu Wahyono

Ilustrasi

: Ary Lesmana, Rinal

Semua bahan dalam buku ini diperkenankan untuk dikutip dan digandakan dengan mencantumkan sumbernya.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

P E R E N C A N A A N

G A M P O N G

Daftar Isi Daftar Tabel ~ vi Kata Pengantar Gubernur Aceh ~ vii Kata Pengantar LOGICA ~ vii Kata Pengantar - Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan UN Yogya ~ x Teurimong Geunaseh ~ xii BAB I - PENDAHULUAN 1. Pembangunan Berproses dari Bawah ~ 1 2. RPJMG dan RKPG ~ 2 3. Peran Strategis Perencanaan Gampong ~ 3 4. Dasar Hukum Perencanaan Gampong ~ 4 5. Pelaku Penyusunan Perencanaan Gampong ~ 5 6. Waktu Penyusunan RPJMG dan RKPG ~ 6 BAB II - MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG) 1. Tujuan Menyusun RPJMG ~ 11 2. Cara Menyusun RPJMG ~ 12 3. Langkah-langkah Menyusun RPJMG ~ 13 BAB III - MENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN GAMPONG (RKPG) 1. Pengertian RKPG ~ 47 2. Tujuan Menyusun RKPG ~ 47 3. Cara Menyusun RKPG ~ 47 BAB IV - PENUTUP ~ 57 Lampiran ~ 61 Daftar Istilah ~ 118 Daftar Singkatan ~ 120 Daftar Pustaka ~ 121

v

Daftar Tabel Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12

vi

Sejarah Pemerintahan Gampong Sejarah Pembangunan Gampong Struktur Pemerintahan Gampong Potensi Gampong Analisis Pelaku Pembangunan Kerawanan Pemetaan Permasalahan Gampong Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah Gampong Skenario Pembangunan Gampong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Non Fisik Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG)

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

GUBERNUR ACEH

Kata Pengantar Assalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

G

ampong sebagai salah satu strata pemerintahan di Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai lembaga pemerintahan, gampong merupakan wilayah otonomi asli dan melaksanakan urusan pemerintahan dari sebagian urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang diserahkan kepada gampong serta melaksanakan tugas pembantuan dan tugas pemerintahan lainnya. Pengelolaan pemerintahan gampong dengan menganut prinsip dasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan perhatian serius dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kemandirian gampong sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.

Kebijakan Pemerintah Aceh mengenai gampong adalah mengupayakan penguatan gampong sebagai landasan penguatan daerah dengan strategi perencanaan pembangunan yang partisipatif, penataan kelembagaan gampong yang sesuai dengan kondisi daerah setempat, memperjelas kewenangan gampong, peningkatan kualitas aparatur gampong, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana serta mengupayakan alokasi dana gampong. Salah satu wujud penataan pemerintahan gampong adalah mengembangkan perencanaan pembangunan partisipatif sebagai bentuk kesepakatan yang dapat diterima dan dilaksanakan serta ditaati oleh masyarakat gampong itu sendiri. Buku Pedoman Penyusunan Perencanaan Gampong diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan pembangunan di gampong secara partisipatif. Akhirnya terimakasih kepada tim penyusun dan LOGICA yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini, semoga menjadi pedoman bagi aparatur pemerintahan gampong di Aceh. Banda Aceh, Agustus 2009 GUBERNUR ACEH WAKIL GUBERNUR

MUHAMMAD NAZAR vii

Kata Pengantar

G

ampong atau nama lain rata-rata memiliki sumber daya yang sangat beragam, baik berbentuk fisik maupun non fisik. Selain itu, tiap gampong juga mempunyai permasalahan spesifik yang berbeda dengan gampong lainnya. Dengan keragaman gampong tersebut, maka pembangunan gampong tentu tidak mungkin dibuat secara seragam. Senada dengan permasalahan masing-masing gampong yang spesifik tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mewajibkan bagi tiap desa atau gampong untuk mengelola pembangunannya sendiri sesuai dengan preferensi masyarakat warganya. Di dalam Pasal 63 PP No. 72/2005 dijelaskan bahwa pemerintahan desa (Aceh: gampong) wajib menyusun perencanaan pembangunannya secara partisipatif. Perencanaan partisipatif yang disusun oleh gampong adalah pijakan bagi semua pihak yang akan melakukan pembangunan gampong, baik untuk jangka menengah (lima tahun) yang disebut dengan RPJMG maupun perencanaan tahunan yang disebut dengan RKPG. Seiring dengan dimilikinya dana yang menjadi hak gampong sebesar minimal 10 persen dari perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 68 PP 72/2005), maka sudah saatnya gampong harus memiliki perencanaannya sendiri. Selama ini perencanaan gampong dikemas sebagai bagian dari perencanaan daerah yang dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang mulai dari gampong hingga kabupaten/kota. Perencanaan yang prosesnya sangat partisipatif tersebut dinilai kurang memberikan peran gampong sebagai pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang menentukan pembangunan rumah tangganya karena pada akhirnya perencanaan tersebut hanya ditetapkan oleh kabupaten/kota. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa memberikan amanah bahwa desa atau gampong bukan sekadar peserta dalam sistem perencanaan daerah, melainkan memiliki hak dan berkewajiban menetapkan perencanaannya sendiri secara partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang ada di gampong. Perencanaan pembangunan gampong lima tahunan (RPJMG) selanjutnya ditetapkan dengan qanun gampong, sedang perencanaan pembangunan tahunan (RKPG) ditetapkan dengan keputusan keuchik. Proses, metode maupun alat yang diuraikan dalam buku pedoman ini dikembangkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, referensi metodologi perencanaan partisipatif maupun pengalaman lapangan di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Pengalaman dan variasi proses dan penulisan tersebut menjadi kekayaan inovatif bagi tim untuk bekerja keras menelaah dan menyesuaikan sehingga menjadi pedoman yang praktis dan sesuai dengan kontek gampong di Aceh.

viii

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

Buku ini sangat penting menjadi pedoman bagi para keuchik, sekretaris gampong, perangkat gampong maupun tuha peut gampong mulai dari proses, cara menyusun dokumen perencanaan pembangunan gampong hingga pengesahannya. Buku ini juga sangat membantu bagi para fasilitator, pendamping dan para pemerhati gampong. Dengan segala keterbatasan yang ada, buku pedoman ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang tertarik dengan perencanaan gampong. Buku ini sama sekali tidak bermaksud mengesampingkan buku-buku sejenis tetapi diharapkan dapat dijadikan pelengkap maupun pembanding. Banyak sekali pengalaman penting yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dan kami sangat terbuka terhadap kritik maupun saran/masukan untuk kesempurnaan dan tercapainya cita-cita kemandirian gampong. Akhir kata, kami mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Aceh atas kerjasamanya yang baik dalam pengembangan buku pedoman dan panduan pelatihan serta penerapannya. Banda Aceh, Agustus 2009 Team Leader LOGICA (Local Governance Innovation for Communities in Aceh)

Jeff Herbert

ix

Kata Pengantar

Menuju Era Pencerahan Melalui Demokratisasi Gampong

M

odel pembangunan partisipatif sebenarnya sudah diintrodusir oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak era pemerintahan Orde Baru. Pada waktu itu konsep ini diluncurkan sebagai respons atas semakin meningkatnya kecenderungan pola pembangunan sentralistik yang lebih menggunakan pendekatan dari atas-bawah (topdown approach). Berbagai program pembangunan pada saat itu lebih banyak prakarsa datang dari pemerintah, sementara prakarsa dari masyarakat kurang terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi pun kemudian dipahami menurut tafsir tunggal pemerintah, yaitu yang dimaknai seberapa jauh masyarakat melaksanakan program pembangunan yang dirancang dari atas, dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada era Orde Baru sebagian besar proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah adalah proyek sektoral/proyek departemen atau proyek pemerintah pusat. Sementara proyek pemerintah daerah hanya sedikit, yang perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya dilakukan Pemda sendiri. Sisanya adalah proyek bantuan pemerintah pusat berupaya proyek Inpres, yang perencanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyaknya proyek pembangunan di daerah yang dirancang dari pusat mempunyai implikasi terhadap makin surutnya partisipasi masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya. Pada waktu itu, partisipasi masyarakat seringkali dilontarkan, tetapi pelaksanannya kurang diperhatikan. Pendekatan pembangunan yang top-down tidak mampu menggerakkan sikap-sikap aktif pada masyarakat sendiri untuk berkreasi dalam pembangunan. Sementaran dalam teori pembangunan menjelaskan, bahwa pembangunan belum dianggap berhasil manakala dalam proses pelaksanaannya belum dapat membangkitkan sikap partisipatif pada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri yang akhirnya mampu secara mandiri melanjutkan usaha pembangunan. Atas dasar pemikiran seperti itu, inisiatif LOGICA yang ingin secara total menerapkan konsep pembangunan partisipatif dalam masyarakat gampong di Provinsi Aceh patut mendapat apresiasi tinggi. Obsesi LOGICA tentang Demokrasi Gampong bukan saja merupakan tuntutan perkembangan yang mengikuti dinamika perubahan konstelasi politik nasional ke arah demokratisasi, tetapi lebih dari itu bahwa Demokrasi Gampong adalah manifestasi keinginan luhur untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. demokrasi gampong akan mengangkat harkat dan martabat warganya, karena akan menjadi subyek atau pelaku otonom dalam dinamika pembangunan. Model pembangunan partisipatif mengutamakan kreativitas dan inisiatif masyarakat. Dalam proses pembangunan didorong agar muncul kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat, bahwa pembangunan bukan saja tugas pemerintah, tetapi juga tugas dan tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Masyarakat bukanlah obyek dari

x

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

pembangunan, melainkan juga subyek pembangunan. Tugas pemerintah adalah untuk melakukan intervensi secara proporsional (tergantung kebutuhan masyarakat yang sedang membangun) sehingga tidak mematikan kreativitas dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Melalui penerapan model pembangunan partisipatif, potensi kekuatan masyarakat dapat diberdayakan dengan mengubah kultur dari yang semula fatalistik menjadi masyarakat yang transformatif. Proses ini akan mendorong masyarakat mampu secara otonom mengambil keputusan strategis dalam dinamika pembangunan. Dalam jangka panjang proses itu akan menjadikan peran pemerintah lebih sebagai fasilitator yang menjamin berkembangnya inisiatif, kreativitas, dan inovasi masyarakat. Bukan sebagai regulator dan pengambil keputusan tunggal yang mematikan partisipasi masyarakat. Namun untuk menerapkan pembangunan partisipatif pada tingkat gampong, bukanlah pekerjaan mudah karena akan banyak masalah yang dihadapi. Rendahnya tingkat pendidikan, angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, kultur warga yang belum transformatif, dan dinamika tarik-menarik kepentingan antar elite, adalah sedikit dari deretan masalah yang akan menghadang proses demokrasi gampong. Belum lagi upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya, tentu akan menghadapi gelombang arus kapitalisme global yang mengkondisikan warga gampong semakin konsumtif dan tergantung. Oleh karena itu, upaya LOGICA untuk menjadi pionir dalam mewujudkan Demokrasi Gampong adalah mengemban tugas sejarah, sehingga patut mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap masyarakat gampong. Berbagai pelatihan fasilitator yang selama ini telah dilakukan dan akan terus dilaksanakan patut mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak terkait. Terbitnya buku bertajuk Perencanaan Gampong sebagai salah satu wahana dan sarana bagi warga masyarakat gampong untuk belajar bersama tentang demokrasi, agaknya dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian demokratisasi gampong menuju era pencerahan warga gampong pada khususnya, dan masyarakat Aceh pada umumnya.

Dr. Sugeng Bayu Wahyono, Msi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

xi

Teurimong Geunaseh

B

uku Pedoman Penyusunan Perencanaan Gampong ini dapat terwujud berkat kontribusi berbagai pihak yang bekerja pada isu penguatan pemerintahan gampong, terutama yang berkenaan dengan perencanaan gampong. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pengalaman dan pemikirannya mengenai perencanaan gampong. Terimakasih yang pertama kami sampaikan kepada rekan Nasrul Ilahi, yang selama tahun 2007 dengan sabar telah memulai membantu Tim LOGICA mengembangkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong (RPJMG-RKPG). Bahan pelatihan tersebut pertama kali diuji coba di beberapa gampong contoh di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Kami juga sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan Village Governance Reform Facilititator LOGICA yang melakukan penyempurnaan dan mensinergikan dengan Permendagri No. 66/2007 serta melatihkan secara luas melalui pelatihan para pelatih (ToT) kepada Tim Kabupaten serta Tim Kecamatan di lebih dari 10 kabupaten/kota di Aceh. Berbagai masukan dalam implementasi tindak lanjut pasca ToT terus menambah dan menyempurnakan pedoman penyusunan perencanaan gampong. Tidak lupa kami sampaikan pula kepada rekan-rekan Mercy Corps yang telah memfasilitasi berbagai pelatihan bagi kecamatan maupun gampong-gampong dampingannya di Kabupaten Aceh Besar dan gampong-gampong di Kabupaten Aceh Barat, serta rekan HHF yang aktif mengikuti ToT dan mendampingi beberapa gampong di Kabupaten Aceh Jaya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Tim LOGICA yang hadir dalam workshop penyusunan buku pedoman pada bulan Agustus 2008, antara lain A. Rofik, Joko Purnomo, Kurniawan, Zulmahdi, Maulina Yani, Zulfahmy, Fakhrurazy, Frisca A. Nilawati, Furqan, M Rifai yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan sabar dan tekun merangkum perjalanan dan menulisnya hingga menjadi pedoman penyusunan perencanaan gampong. Terkhusus ucapan terima kasih kepada Bapak Kamaruddin Andalas, Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh, Lalu Suhayatman, Civil Society Advisor juga PPK Aceh Barat yang telah bersama-sama melatih penyusunan perencanaan gampong bagi keuchik, tuha peut, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong, Wahyu Basjir dan Ari Lesmana, Local Institutional Specialist LOGICA dan Rinal yang telah memberikan kontribusi tata tampilan sehingga layak menjadi sebuah buku pedoman yang mudah diikuti. Tidak lupa juga kami sampaikan terimakasih kepada Elvida Sofa, administrasi community strengthening LOGICA, yang telah merangkum berbagai dokumen, pengalaman lapangan, serta berbagai sumber referensi dan regulasi yang dibutuhkan para penulis. Banda Aceh, Agustus 2009 Tim Penulis

xii

BAB I

1

PENDAHULUAN

PEDOMAN PENYUSUNAN GAMPONG

BAB I

Pendahuluan

S

alah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar mampu membuat perencanaan gampong, adalah memahami secara benar apa yang dimaksud dengan konsep pembangunan partisipatif. Karena itu, sebagai langkah awal siapa pun yang ingin membuat perencanaan gampong perlu memahami konsep pembangunan partisipatif. Metode atau cara menyusun perencanaan partisipatif berkembang dinamis di Indonesia semenjak era 80-an, diantaranya yang dikenal adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), Rapid Rural Appraisal (RRA), Ziel Orientierte Projekt Plannungen (ZOPP), SWOT, P3MD, P3MD Plus, Future Search Conference (FSC), dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap metode tentu memiliki kelebihan atau kekurangan namun tidak menghilangkan substansi tujuan membangun partisipasi dalam perencanaan. Buku pedoman ini bukan dimaksudkan untuk mengabaikan berbagai metode atau cara yang telah berkembang, melainkan untuk memperkaya dinamika pembangunan partisipatif yang menempatkan gampong dan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Bagi gampong yang telah menyusun perencanaan dengan metode atau cara apapun harus kita hargai sebagai dokumen perencanaan yang sah dan tidak diperlukan untuk menyusun ulang baik proses maupun penulisan dokumennya. Perhatikan secara saksama dan silakan Anda membacanya dengan cermat beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan pembangunan partisipatif berikut ini.

1. Pembangunan Berproses dari Bawah Perencanaan pembangunan adalah jalan untuk mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan menuju kesejahteraan. Pembangunan yang berdasarkan pada perencanaan yang berorientasikan kebutuhan masyarakat adalah praktik nyata dari konsep bottom up planning sebagai jawaban atas kegagalan konsep top down yang dilakukan masa lalu. Pembangunan dari bawah ke atas merupakan proses yang lebih mengarus-utamakan partisipasi, pemberdayaan potensi lokal, dan kelembagaan masyarakat. Strategi pembangunan dari bawah ke atas berorientasi pada kebutuhan dasar bukan sematamata kepentingan politik, padat karya bukan padat modal, teknologi tepat guna bukan teknologi tinggi, dan ekonomi rakyat bukan konglomerasi. Pendekatan ini juga memaksimalkan sumber daya lokal, bukan semata-mata bergantung dari pihak luar. Pembangunan gampong harus diawali dari proses perencanaan yang disusun secara partisipatif (melibatkan semua unsur masyarakat). Kewajiban gampong menyusun perencanaan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

1

BAB I - PENDAHULUAN

2. RPJMG dan RKPG Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, menjelaskan bahwa desa atau gampong harus menyusun 2 (dua) jenis perencanaan pembangunan gampong, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG). RPJMG merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun secara partisipatif dan berfungsi sebagai acuan utama pelaksanaan pembangunan gampong untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Qanun Gampong. RKPG adalah dokumen perencanaan yang diturunkan dari prioritas kegiatan-kegiatan dari RPJMG yang disepakatai dari evaluasi tahunan melalui Musrenbang gampong yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik. RPJMG antara lain memuat: t "SBILFCJKBLBOQFNCBOHVOBOgampong. t "SBILFCJKBLBOLFVBOHBOgampong. t ,FCJKBLBOVNVNEBOQSPHSBNQFNFSJOUBIgampong. t 1SPHSBNTLBMBEBFSBIVOUVLEJMBLTBOBLBOPMFI4BUVBO,FSKB1FSBOHLBU%BFSBI (SKPD). RKPG memuat: t 1SPHSBNQSJPSJUBTZBOHEJVTVMLBOMBOHTVOHPMFIQFNFSJOUBIgampong maupun masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan RPJMG. t 1SJPSJUBTLFHJBUBOQFNCBOHVOBOTLBMBgampong yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). t 1SJPSJUBTLFHJBUBOQFNCBOHVOBOTLBMBLBCVQBUFOLPUBZBOHEJEBOBJNFMBMVJ APBK dan dilaksanakan oleh SKPD. Perhatikan dengan seksama alur perencanaan berikut ini, kemudian baca penjelasannya secara cermat dan akurat.

2

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

Penjelasan Alur Alur tadi menggambarkan siklus perencanaan dan penganggaran yang terbagi dalam 4 (empat) tingkat. t 5JOHLBUgampong, alur perencanaan dan penganggaran yang ada di gampong. t 5JOHLBULBCVQBUFOLPUB BMVSQFSFODBOBBOMBOKVUBOZBOHNFNCBIBTQSPHSBNZBOH diusulkan gampong di Musrenbang kecamatan sampai Musrenbang kabupaten/kota. t 5JOHLBUQSPWJOTJ .VTSFOCBOH1SPWJOTJZBOHBLBONFOHBLPNPEBTJVTVMBOVTVMBO kegiatan/program kabupaten/kota yang diusulkan ke pemerintah provinsi. t 5JOHLBUOBTJPOBM NFOVOKVLLBO.VTSFOCBOH/BTJPOBMZBOHNFOHBLPNPEBTJVTVMBO usulan kegiatan/program dari seluruh provinsi.

3. Peran Strategis Perencanaan Gampong Baik dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan ruang pemerintahan dan pembangunan gampong yang lebih otonom. Salah satu otonomi gampong antara lain ditunjukkan melalui kewenangan gampong untuk mengelola pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban. Perencanaan gampong yang disusun secara partisipatif memiliki peran dan makna strategis. 3.1. Alat untuk Mewujudkan Otonomi Desentralisasi pembangunan ditunjukkan oleh pelimpahan kewenangan daerah, termasuk gampong untuk mengurus rumah tangganya secara otonom. Kewenangan gampong meliputi kewenangan asli berdasarkan hak asal-usul gampong, kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten/kota dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau kabupaten/kota. Paradigma ini dimaksudkan agar seluruh tingkatan pemerintahan dapat berperan sesuai hak dan kewenangannya. Sebagai misal, kabupaten/kota sudah tidak perlu campur tangan dalam urusan-urusan skala gampong melainkan lebih tepat menangani urusanurusan yang berskala makro, luas (antar gampong) dan strategis untuk jangka panjang. 3.2. Alat untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan yang menekankan prinsip keadilan dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk secara lebih luas dan merata. Untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan maka dibutuhkan perencanaan partisipatif. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan akan menjadi alat kontrol bagi keseimbangan prioritas pembangunan dan menghindari diskriminasi yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu saja. Partisipasi juga menambah rasa kepemilikan dan terakomodasinya kebutuhan berbagai elemen masyarakat. Ketiadaan partisipasi masyarakat akan menjadikan pembangunan gampong jadi tidak efisien, karena kian pudar semangat gotong royong. Sebagai contoh adalah termuat dalam berita yang berjudul ”Jalan di Gampong Lam Ujong Rusak Berat” yang dimuat di Serambi, 15 Juni 2009.

3

BAB I - PENDAHULUAN

Serambi, 15 Juni 2009

Jalan di Gampong Lam Ujong Rusak Berat JANTHO - Jalan di Gampong Lam Ujong Meunasah Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, kini rusak berat. Masyarakat sangat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera membangun kembali jalan di desa tersebut. Menurut keterangan Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Lam Ujong Meunasah Intan, Jufri SE, kepada Serambi Minggu (14/6) mengatakan, kerusakan jalan di gampong Lam Ujong Meunasah Intan tersebut sudah berjalan selama tiga tahun. Namun, diakui hingga saat ini sarana perhubungan itu belum pernah ditinjau sekalipun. “Kami mengharapkan agar jalan itu segera diperbaiki, sebab jika ditangani tahun depan, dikhawatirkan akan membutuhkan dana yang

cukup besar, karena harus dimulai dari dasar lagi,” ujar Jufri. Untuk itu, Jufri bersama sejumlah warga lainnya meminta Pemkab Aceh Besar, memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di gampong. “Jadi harapan kita ke depan, Pemkab bisa lebih fokus terhadap pembangunan gampong, sebab maju atau mundurnya sebuah kabupaten, tolok ukurnya adalah pembangunan sarana dan prasarana desa,” tambah Sekdes Lam Ujong Meunasah Intan tersebut. Jufri yang didampingi ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Gampong Lam Ujong, Evi Mirja dan Agus Salim IBR, juga mengungkapkan bahwa di gampong tersebut sedang dibangun drainase sepanjang 155 meter. Namun, dana yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut tidak sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. “Dana pembagunan drainase itu bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Perkotaan sebesar Rp 30 juta, dan dana tersebut kita khawatirkan tidak cukup untuk pembangunan drainase tersebut,” ungkapnya seraya meminta dukungan dari Pemkab setempat.(tz)

Peristiwa tersebut merupakan bukti bahwa dalam masyarakat gampong telah terjadi pemudaran semangat partisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur, yaitu jalan. Dulu melalui semangat gotong royong, masyarakat gampong sendiri yang menjalankan fungsi pemeliharaan jalan gampong. Akan tetapi setelah pemerintah memberikan politik bantuan, maka pembangunan pun dipahami sebagai perintah dari atas yang seluruh biayanya diberi oleh pemerintah, termasuk dana pemeliharaan sarana pembangunan. Akibatnya, dalam masyarakat gampong tidak tumbuh rasa memiliki terhadap infrastruktur gampong, sehingga jika terjadi kerusakan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Peristiwa seperti tidak akan terjadi apabila menerapkan konsep pembangunan partisipatif, karena modal sosial akan tetap dipelihara agar semangat gotong royong tetap terjaga untuk menjalangkan fungsi pemeliharaan. 3.3. Alat untuk Mengontrol Intervensi Perencanaan gampong yang ditetapkan dengan qanun gampong memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan gampong harus mengacu pada dokumen tersebut. Perencanaan gampong harus ditaati oleh pemerintah gampong, seluruh masyarakat dan semua pihak yang berkepetingan dengan pembangunan gampong. Dengan demikian dokumen perencanaan ini dapat menjadi pijakan bagi pihak yang ingin membantu gampong.

4. Dasar Hukum Perencanaan Gampong Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan kewajiban kepada desa untuk menyusun perencanaan yang melibatkan warga dan lembaga masyarakat.

4

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

Ada beberapa sebutan desa di Aceh antara lain gampong, kampong, kampung dan kute. 4.1. Regulasi Pendukung Perencanaan Gampong Regulasi yang terkait dan menjadi acuan, antara lain: t t t t t t t t t t t

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa/Gampong; Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelanggaraan Pemerintahan Desa; Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Peumakmoe Gampong.

4.2. Kedudukan Perencanaan Gampong Perencanaan gampong merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota.1 Perencanaan gampong harus memperhatikan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada di dalam perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka menengah daerah. Di sisi lain perencanaan gampong layaknya menjadi masukan penting bagi perencanaan kabupaten/kota, karena berbagai isu yang otentik ada dalam dokumen-dokumen perencanaan gampong. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa lebih memberikan gambaran yang jelas bahwa gampong wajib menyusun perencanaan pembangunan (RPJMG dan RKPG).

5. Pelaku Penyusunan Perencanaan Gampong Rencana pembangunan gampong sebagai perwujudan hak otonomi gampong merupakan rangkuman dari aspirasi elemen-elemen masyarakat sekaligus menjadi bagian integral dari perencanaan daerah. 5.1. Pemerintah Kabupaten/Kota Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kabupaten/kota bertugas membina penyelenggaraan pemerintahan gampong, termasuk dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong.2 Peran kabupaten dalam perencanaan gampong dilakukan melalui pembentukan tim teknis yang bertugas antara lain:

1 Pasal 63, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2 Pasal 66, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

5

BAB I - PENDAHULUAN

t t t t t

Melatih fasilitator tingkat kecamatan tentang penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran gampong; Mendampingi fasilitator kecamatan dalam melatih tim penyusun perencanaan gampong; Memantau fasilitator kecamatan dalam mendampingi tim penyusun perencanaan gampong; Menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan kepada bupati; Tim teknis ini juga bisa melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan persiapan dan mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG).

5.2. Camat dan Imeum Mukim Dalam PP No. 19/2008 tentang Kecamatan menguraikan bahwa salah satu tugas camat adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tugas camat dalam pembinaan desa atau gampong juga disebutkan secara jelas di PP No. 72/2005. Camat bertugas antara lain memfasilitasi, membina dan mengawasi proses perencanaan partisipatif dan pembangunan gampong. Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, camat dapat membentuk tim khusus yang diberi tugas untuk memfasilitasi, melatih, mendampingi, memberikan konsultasi teknis terhadap pemerintah gampong. Hal ini perlu dilakukan mengingat perencanaan gampong masih merupakan hal baru bagi gampong dan masih memerlukan penjelasan maupun bimbingan teknis secara intensif. Tim khusus yang dibentuk camat juga harus dibekali melalui pelatihan dan pemahaman pedoman teknis perencanaan gampong. 3 Imeum Mukim juga bertugas memberikan pembinaan dan koordinasi dengan gamponggampong di dalam wilayah kemukimannya. Secara ideal berhubungan dengan perencanaan gampong, mukim juga mempunyai peranan dalam mempercepat penyusunan perencanaan gampong.4 5.3. Keuchik Keuchik adalah penanggungjawab utama penyusunan perencanaan gampong. Dalam pelaksanaannya, keuchik dapat membentuk tim perencanaan dan penganggaran gampong yang bertugas memfasilitasi berbagai proses Musrenbang dan penyusunan dokumen. Untuk Musrenbang tahunan, keuchik menyampaikan review pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, apakah sudah mencapai target atau belum dari yang direncanakan. 5.4.Tuha Peut Sebagai perwujudan demokrasi, tuha peut mempunyai peran dalam antara lain: t

Menjamin proses penyusunan perencanaan gampong dilakukan secara partisipatif.

3 Pemerintah Aceh bersama LOGICA memberikan ToT (training of trainer) bagi tim kecamatan dan tim kabupaten (Laporan ToT AIPRD-LOGICA, 2008) 4 Dalam pelaksanaannya, Imeum Mukim banyak membantu mendorong tersusunnya perencanaan gampong. Sesuai dengan fungsinya, Imeum Mukim seringkali menengahi masalah-masalah yang muncul saat penyusunan perencanaan.

6

P E D O M A N

t t

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

Memastikan penyusunan perencanaan gampong berdasar pada kebutuhan masyarakat banyak dan memprioritaskan kepentingan publik. Memastikan program-progaram yang diusulkan dalam perencanaan gampong memperhatikan isu-isu pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

6. Waktu Penyusunan RPJMG dan RKPG Sesuai amanat peraturan perundang-undangan gampong wajib segera menyusun dokumen perencanaan. Dokumen RPJMG disusun setiap lima tahun, sedangkan dokumen RKPG disusun setiap tahun, paling lambat pada bulan Januari pada tahun berjalan.

Pengalaman di kabupaten Aceh Besar, seluruh kecamatan menunjukkan peran yang sangat membantu dalam proses penyusunan perencanaan gampong. Untuk mempermudah kerja pendampingan, maka di kecamatan dibentuk tim pendamping yang berjumlah 4 orang (Kasi Pemerintahan Desa, Kasi Pemerintahan, dan 2 orang staf biasa) di bawah koordinasi camat. Tim ini kemudian dilatih TOT untuk bekal pendampingan gampong dalam perencanaan dan penganggaran gampong. Tim ini mempunyai tugas antara lain: r

Melakukan sosialisasi penyusunan RPJMG, RKPG.

r

Memfasilitasi pelatihan penyusunan perencanaan gampong untuk perangkat gampong, tuha peut dan Tim Perencanaan Gampong.

r

Mendampingi (asistensi) Tim Perencanaan Gampong dalam penyusunan RPJMG dan RKPG.

r

Mendampingi Tim Perencanan Gampong dalam melaksanakan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RPJMG dan RKPG.

r

Memantau dan asistensi Tim Perencana Gampong dalam Penyusunan Dokumen RPJMG dan RKPG.

r

Menyusun Laporan Monitoring yang diserahkan kepada Tim Teknis Kabupaten melalui Camat.

r

Bersama camat melakukan evaluasi terhadap rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG,

r

Melalui camat meneruskan Qanun gampong tentang RPJMG yang telah ditetapkan oleh keuchik dan disetujui tuha peut kepada tim kabupaten.

Di beberapa kecamatan di Aceh Besar, Aceh Barat, Subulussalam, dan Abdya, tim kecamatan membuka klinik konsultasi perencanaan dan penganggaran gampong. Melalui klinik ini, tim perencanaan gampong berkonsultasi dalam setiap saat untuk proses maupun penyusunan dokumen. Masalah yang sering dikonsultasikan antara lain cara pengisian tabel-tabel, penulisan dokumen RPJMG, RKPG dan APBG serta penyusunan Qanun Gampong tentang RPJMG.

7

BAB I - PENDAHULUAN

8

BAB II

2

MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG)

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN GAMPONG

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)

R

PJMG adalah rencana strategis untuk pembangunan gampong dalam jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMG memuat kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan (spatial) gampong. Perencanaan jangka menengah ini disusun secara partisipatif dengan memperhatikan perencanaan yang dimiliki oleh daerah, seperti Rencana Tata Ruang, RPJP, RPJMK, dan Renstra SKPK. RPJMG ditetapkan dalam qanun gampong dan menjadi dasar penyusunan RKPG dan APBG setiap tahun. Dalam menyusun RPJMG perlu diperhatikan langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu: merumuskan tujuan, membentuk tim perencanaan Gampong, dan melakukan pengkajian gampong secara partisipatif. Dalam melakukan pengkajian Gampong, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan meliputi penelusuran sejarah Gampong masing-masing, penggalian database Gampong, mendata dan menganalisis pelaku pembangunan Gampong, serta kemudian membuat peta kerawanan Gampong. Langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan dan mengikuti Musrenbang dalam dua tahap. Pada Musrenbang pertama kegiatannya adalah menetapkan peserta yang representatif, memetakan permasalahan Gampong, menganalisis tindakan pemecahan masalah, pemaparan Keuchik, dan menyusun skenario pembangunan Gampong. Setelah Musrenbag pertama selesai, maka segera menyusun draft atau rancangan awal dokumen RPJMG. Selanjutnya adalah menyelenggarakan dan mengikuti Musrenbang kedua dengan agenda utama melakukan pembahasan draf atau rancangan awal dokumen RPJMG. Dalam forum ini mengupayakan agar mendapat persetujuan dari masyarakat, dan kemudian musyawarah menentukan tim utusan Gampong untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan. Tahap akhir penyusunan RPJMG adalah finalisasi yang hasilnya adalah dokumen RPJMG yang telah ditulis dalam format buku, dan kemudian mendapatkan legalisasi dari Qanun Gampong yang akan disahkan oleh keuchik dan tuha peut. Oleh karena itu, untuk mendapat pemahaman yang jelas tentang bagaimana prosedur menyusun RPJMG secara benar, maka dalam bab ini akan menguraikan secara rinci berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan RPJMG. Silakan membaca dengan cermat materi berikut ini dan silakan mendiskusikan dengan orang yang sekiranya akan terlibat dalam penyusunan RPJMG.

1. Tujuan Menyusun RPJMG Penyusunan RPJMG bertujuan untuk5: t t t t

.FXVKVELBOQFSFODBOBBOQFNCBOHVOBOgampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; .FODJQUBLBOSBTBNFNJMJLJEBOUBOHHVOHKBXBCNBTZBSBLBUUFSIBEBQQSPHSBN pembangunan gampong; .FNFMJIBSBEBONFOHFNCBOHLBOIBTJMIBTJMQFNCBOHVOBOgampong. .FOVNCVILFNCBOHLBOEBONFOEPSPOHQFSBOTFSUBNBTZBSBLBUEBMBN pembangunan gampong;

5 Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perenncanaan Pembangunan Desa.

11

BAB II - MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG RPJMG

2. Cara Menyusun RPJMG Penyusunan RPJMG perlu diperhatikan 3 (tiga) aspek bahasan yang saling berkait sebagai kerangka dasar meliputi: t

Fokus Masa Lalu gampong yang merupakan representasi masa lalu gampong dalam hal sejarah asal-usul, lembaga kepemerintahan dan pembangunan.

t

Fokus Masa Kini yang merupakan gambaran kondisi gampong saat ini, meliputi kondisi potensi, peta sosial dan peran pelaku pembangunan gampong.

t

Fokus Masa Depan merupakan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat untuk kondisi gampong di masa mendatang baik dalam hal kelembagaan, ekonomi, dan fasilitas dasar umum lainnya.

Penyusunan RPJMG dilakukan melalui beberapa tahap sebagaimana terdapat dalam Bagan Alur Penyusunan RPJMG (RKPG). Bagan Alur Penyusunan RPJMG dan RKPG*

* Alur ini dilaksanakan bagi gampong yang pertama kali menyusun perencanaan jangka menengah, tahunan dan rencana anggaran. Proses tersebut setiap periode 5 (lima) tahun akan dialami oleh gampong.

12

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

3. Langkah-langkah Penyusunan RPJMG 3.1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Perencana dan Penganggaran Gampong. Pertama kali hendak menyusun RPJMG, di gampong perlu dilakukan sosialiasi kepada seluruh warga sehingga mereka memahami apa maksud dan tujuan serta menfaat gampong memiliki dokumen RPJMG. Dalam sosialisasi tersebut biasanya di usulkan nama calon Tim Perencana dan Penganggaran Gampong dan Penganggaran dengan kriteria (1) berpendidikan minimal SMA, aktif di kegiatan gampong, mampu memfasilitasi pertemuan/ rapat dan bersedia membantu gampongnya.

“ Keterlibatan kaum perempuan dalam Tim Perencanaan Gampong sangat dibutuhkan untuk mengakomodir perspektif gender dalam perencanaan gampong.”

Pembentukan Tim Perencanaan dan Penganggaran Gampong (TPG) ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Keuchik dan beranggotakan 3-5 orang terdiri dari sekretaris gampong atau perangkat gampong lainnya ditambah dengan masyarakat gampong. Sekretaris Gampong sekaligus berperan sebagai koordinator tim. Anggota Tim Perencanaan dan Penganggaran Gampong perlu memperhatikan keterlibatan perempuan dengan tujuan memberdayakan perempuan.

Pemilihan Tim Perencanaan dan Penganggaran Gampong dapat dilakukan melalui musyawarah gampong atau ditunjuk langsung oleh keuchik dengan sepengetahuan tuha peut. Tugas dari Tim Perencanaan dan Penganggaran Gampong adalah sebagai berikut: t t t t t

.FOHVNQVMLBOdatabase gampong dan menganalisa data. .FOFMVTVSJTFKBSBIgampong. .FOHJEFOUJmLBTJQFTFSUB.VTSFOCBOH .FNGBTJMJUBTJNVTSFOCBOHgampong. .FOZVTVOESBGUEPLVNFO31+.(CFSEBTBSLBOIBTJM.VTSFOCBOH

3.2.Kajian Partisipatif Gampong untuk Menyusun Data/Informasi yang Berasal dari Data Base Gampong Tim Perencanaan dan Penganggaran Gampong mulai mengumpulkan data-data gampong dengan wawancara, survey, menggunakan dokumen yang sudah ada untuk menyusun data base gampong, kemudian melakukan analisa kerawanan, analisa pelaku pembangunan, penelusuran sejarah gampong. Kegiatan ini meliputi: t Penelusuran Sejarah Gampong Sejarah gampong diperlukan untuk mengetahui asal-usul, perkembangan gampong sehingga masyarakat bisa belajar dari pengalaman dan menjadikan kekuatan gampong untuk membangun masa depan. Sejarah gampong meliputi: a. Sejarah asal-usul gampong, menguraikan bagaimana berdirinya gampong, penamaan gampong. b. Sejarah pemerintahan gampong, berisikan urutan pemerintah/ keuchik gampong dari sejak berdiri sampai sekarang, serta gambaran kondisi pemerintahan pada masa keuchik tersebut. c. Sejarah pembangunan gampong berisikan perkembangan pembangunan gampong dari sejak berdiri sampai sekarang. Penting digambarkan prestasi (kejayaan) gampong yang pernah diraih dan kegagalan, musibah, peristiwaperistiwa besar yang terjadi di gampong.

13


Contoh: Sejarah asal usul Gampong

Sejarah Kampong Linge, Kabupaten Aceh Tengah Gampong Linge berasal dari kata Le’nge’ Ara Jemae Gere yang artinya ada “suara tetapi tidak ada ujudnya” Berdasarkan penuturan sejarah asal-usul negeri Gayo bahwa yang suaranya ada tetapi wujudnya tidak ada adalah yang dikenal dengan nama Genali (Pahrum Putro Alam) yang merupakan keturunan dari Raja Room (Persia) yang saat itu terdampar di Buntul (bukit) Linge. Beliau merupakan orang pertama penghuni kampong Linge.

Dalam perkembangannya Genali mengirim seekor ikan yang bersisik emas yang berisi intan permata didalam perut ikan tersebut kepada Raja Room sebagai pertanda bahwa Genali masih hidup. Sebagai tabir kerajaan Room diutuslah Putri Terus Mata beserta dayang sebanyak 38 orang yang dikenal dengan sebutan Penginang 2 x 7, Pengasuh 2 x 8. Mereka menemukan Genali di Linge kemudian mereka menetap dan beranak pinak di Linge. Selanjutnya kelompok tersebut membentuk suatu komunitas dan mendirikan Umah Pitu Ruang sekaligus membentuk pemerintahan Sarak Opat, dengan susunan sebagai berikut: r 3FKF.VTVLFU4JQFU r Imeum Perlu Sunet r 1FUFV.VTFEFL4BTBL r 3BLZBU(FOBQ.VQBLBU Raja Pertama di Linge adalah Pahrum Putra Alam (Genali) dengan permaisuri bernama Putri Terus Mata.

Berikut ini adalah contoh tabel sejarah pemerintahan gampong dan tabel sejarah pembangunan gampong: Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Gampong No

Tahun

Aparatur

Kondisi Pemerintah

Nara Sumber

Keterangan

1

2

3

4

5

6

M.Yusuf

Pada masa pemerintahan keuchik Adam perangkat gampong belum lengkap, tidak ada bantuan dana pemerintah kabupaten.

1

2

14

1950 s/d 1965

1965 s/d 1991

Adam

M. Ali

- Sistem pemerintahan tradisional - Tidak ada struktur pemerintahan - Hanya terdiri keuchik dan wakil keuchik - Sudah ada LKMD, sekdes yang membantu kechik - Masa Jabatan keuchik tidak terbatas - Dibangunnya kantor keuchik

Sabri

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

Petunjuk pengisian: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

Diisi dengan nomor urut Diisi dengan periode keuchik tersebut menjabat Diisi dengan nama keuchik Diisi dengan kondisi pemerintahan pada saat keuchik tersebut menjabat Diisi dengan asal sumber informasi Diisi dengan keterangan pendukung

Tabel 2. Sejarah Pembangunan Gampong No

Tahun

WĞƌŝƐƟǁĂ

Dampak

Narasumber

Keterangan

1

2

3

4

5

6

1

2003

Pembangunan kantor PKK

Sudah ada tempat kegiatan bagi ibuibu PKK

Sabri

Bangunan semi permanen

2

2004

Pembangunan kantor Desa

Tersedianya tempat untuk pertemuan aparatur

Mahfud

Bangunan semi permanen

Petunjuk pengisian: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

Diisi dengan nomor urut Diisi dengan tahun pelaksanaan pembangunan ŝŝƐŝĚĞŶŐĂŶũĞŶŝƐƉĞƌŝƐƟǁĂďĞƐĂƌͬƉĞŵďĂŶŐƵŶĂŶǇĂŶŐďĞƌƉĞŶŐĂƌƵŚ ŝŝƐŝĚĞŶŐĂŶĚĂŵƉĂŬ͕ďĂŝŬƉŽƐŝƟĨŵĂƵƉƵŶŶĞŐĂƟĨ Diisi dengan asal sumber informasi Diisi dengan keterangan pendukung

t Penggalian Data Base Gampong Untuk melihat kondisi masa kini gampong dapat dilihat dari data yaitu dengan mengumpulkan database gampong yang terdiri dari: a. Struktur Pemerintahan Gampong Struktur pemerintahan gampong, menggambarkan jumlah, jenis dan kondisi aparatur pemerintahan di gampong. Struktur pemerintahan gampong yang dimaksud disini meliputi Tuha Peut, Keuchik, Kaur sampai dengan Kepala Dusun. Jumlah, jenis dan penyebutan nama perangkat Gampong dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Prinsip yang dianut dalam pembentukan perangkat gampong adalah ”miskin struktur dan kaya fungsi” yang didukung oleh sistem anggaran yang mengikuti fungsi (money follows function). Jumlah perangkat gampong juga harus mempertimbangkan jumlah penduduk yang harus dilayani, jangan sampai jumlah perangkat gampong tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani. Struktur pemerintahan gampong yang gemuk hanya akan menambah biaya operasional yang tidak perlu. Ada tiga unsur perangkat gampong yang melaksanakan tugas-tugas di gampong. Pertama adalah unsur staf, yang melaksanakan tugas administrasi/ ketatausahaan. Kedua, staf pelaksana tekhnis yang melaksanakan tugas dan fungsi khusus bidang tertentu. Ketiga, unsur pelaksana wilayah gampong, yaitu Kepala Dusun/Jurong/Lorong atau nama lain. Satuan organisasi tata kerja pemerintah gampong tersebut ditetapkan melalui Qanun Gampong.

15


b. Data potensi Gampong t 4VNCFSEBZBNBOVTJB NFOKFMBTLBOCFSBQBKVNMBIQFOEVEVLgampong, tingkat pendidikan warga, siapa saja yang sukses atau berpengaruh di gampong maupun di luar gampong. t

4VNCFSEBZBBMBN NFOKFMBTLBOTVNCFSEBZBBMBNZBOHQPUFOTJBMEJ gampong seperti tambang galian golongan C, sungai, batuan, hutan, sawah, kebun, laut/pantai. Diberikan penjelasan bagaimana saat ini potensi tersebut dikelola, oleh siapa, bagaimana cara pengelolaannya, dan apa dampaknya. Juga perlu dijelaskan jika potensi tersebut belum dikelola, serta apa keuntungan atau kerugiannya jika dikelola.

t

4VNCFSEBZBTPTJBM NFOKFMBTLBOLPOEJTJQPUFOTJTPTJBMLFNBTZBSBLBUBO yang ada di gampong, misalnya bagaimana gotong-royong masyarakat, swadaya masyarakat, kesatuan warga, pemanfaatan sarana sosial yang ada di gampong, kegiatan kepemudaan, perempuan, olah raga, dan keagamaan.

t

4VNCFSEBZBFLPOPNJ NFOKFMBTLBOQPUFOTJFLPOPNJNBTZBSBLBUgampong baik yang terkandung dalam individu maupun kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), kelompok tani dan nelayan, koperasi, dan kegiatan ekonomi lainnya.

t

4VNCFSEBZBCVBUBO NFOKFMBTLBOQPUFOTJTBSBOBEBOQSBTBSBOBmTJLZBOH ada di gampong misalnya: bendungan, saluran irigasi, kantor keuchik, balai gampong, dan pasar gampong.

Tabel 3. Struktur Pemerintahan Gampong No

Aparatur Pemerintahan Gampong

Nama

Tugas yang dijalankan

Keterangan

1

2

3

4

5

1

Tuha peut

Jadam

Mengkoordinir lembaga tuha peut

Ibnu M. Azhar

Wakil Ketua Mengurus kegiatan administratif dan kesekretariatan tuha peut

M. Daud M Nasir Jalaluddin 2

16

Keuchik

Syaharuddin

Ketua

Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Menjalankan peyelenggaraan pemerintah gampong

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N


G A M P O N G

No

Aparatur Pemerintahan Gampong

Nama

Tugas yang dijalankan

Keterangan

1

2

3

4

5

Menjalankan fungsi administrasi penyelenggaraan pemerintahan gampong, penyusunan rancangan Qanun gampong, mengkoordinir pengelolaan keuangan gampong, dan mengkoordinir penyusunan perencanaan gampong

3

Sekretaris Gampong

M. Ali Aji

4

Imam Meunasah

Zamzami K.Y

Mengurus kegiatan keagamaan di tingkat gampong

5

Bendahara Gampong

K.M. Yunus

Melakukan penatausahaan keuangan gampong

M. Djamil

Membantu sekretaris gampong dan keuchik dalam mengurus kegiatan bidang pemerintahan

Tgk. Husien

Membantu sekretaris gampong dan keuchik dalam mengelola keuangan gampong Membantu sekretaris gampong dan keuchik dalam mengelola dan melaksanakan

6

7

Kaur Pemerintahan

Kaur Keuangan

8

Kaur Pembangunan

M. Djafar

9

Keujrun Blang

Malik Adam

10

Peutua Sueneubuk

Latif Hasbalah

11

12

13

Kepala Dusun Meunasah Bayi

Kepala Dusun Meunasah Manyang

Kepala Dusun Monsinget

Syafruddin

Membantu keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkatan dusun

Ibrahim R.


Hasan Basri


Mulai ada perbaikan

17


Tabel 4. Potensi Gampong Uraian

Sungai

Gp.Lam Cut

Volume

1

Kebun masyarakat

Gp.Lam Cut

100 Ha

^ĂǁĂŚŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ

Gp.Lam Cut

98 Ha

Ladang Masyarakat

Gp.Lam Cut

60 Ha

Kebun gampong

Gp.Lam Cut

2 Ha

^ĂǁĂŚgampong

Gp.Lam Cut

2 Ha

Jumlah Penduduk

Gp.Lam Cut

ολμ:ŝǁĂ

^ĂƌũĂŶĂͬƐλ

Gp.Lam Cut

8 Orang

D3

Gp.Lam Cut

Guru

Gp.Lam Cut

13 Orang

PNS (non Guru)

Gp.Lam Cut

6 Orang

WĞŶŐƵƐĂŚĂͬ ǁŝƌĂƐǁĂƐƚĂ

Gp.Lam Cut

2 orang

Kelompok ŬŽŶŽŵŝƉƌŽĚƵŬƟĨ perempuan (PEKKA)

18

Lokasi

Gp.Lam Cut

1 Unit

Peluang

-

Sumber irigasi Sumber pembangkit listrik tenaga air

-

Pembukaan lahan kebun baru Membuka lapangan kerja

-

Resiko Ͳ ĞďŝƚĂŝƌƟĚĂŬ menentu - Membutuhkan anggaran yang ƟŶŐŐŝ -

Harus ada penyediaan tenaga kerja

-

Membutuhkan alokasi dana

-

Batas ladang ƟĚĂŬũĞůĂƐĂŬĂŶ menimbulkan ŬŽŶŇŝŬ

-

Sumber pendapatan masyarakat

-

Sumber pendapatan masyarakat

-

Sumber pendapatan asli gampong

-

-

Sumber pendapatan asli gampong

-

-

Sumber tenaga kerja

-

Tenaga pendidik di gampong

-

Wadah pengembangan ekonomi masyarakat

-

Sumber untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam

Ͳ KZKE'Ϳ

Gampong

Gampong

Gampong

Gampong

5

SKALA

35

8

1

- Mengurangi ƌĞƐŝŬŽŬĞŵĂƟĂŶ karena penyakit malaria Ͳ λμρŽƌĂŶŐ - Berjalannya kegiatan posyandu di gampong melalui sejumlah kegiatan - 30 orang

25

ρ

VOL

- Meningkatkan kesehatan keluarga - 35 orang

- Meningkatkan gizi untuk balita - 25 balita

6

MANFAAT & PENERIMA

Paket

Kali

Paket

Paket

8

UNIT

25.000.000

8.000.000

ξν͘ροκ͘κκκ

31.250.000

9

PERKIRAAN /z;ZƉͿ

APBG

APBG

APBG

APBG

10

SUMBER DANA

1 paket Bantuan anggaran

25 balita

11

Tahun I

Bantuan anggaran

1 paket

2 x penyemprotan

35 orang

25 balita

12

Tahun II

Bantuan anggaran

1 paket

2 x penyemprotan

35 orang

25 balita

13

Tahun III

Pelaksanaan

Tabel 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Bidang Pelayanan Umum 2009-2013

Bantuan anggaran

1 paket

2x penyemprotan

35 orang

25 balita

14

Tahun IV

Bantuan anggaran

1 paket

2 x penyemprotan

35 orang

25 balita

15

Tahun V

LAMPIRAN

9

pengelolaan keuangan gampong

WĞůĂƟŚĂŶ

kesehatan bagi kader kesehatan

Baru

Baru

ρ

WĞůĂƟŚĂŶ

Baru

Pengadaan 1 unit komputer

Lam Cut

Lam Cut

Lam Cut

Lam Cut

Lam Cut

LOKASI (DUSUN, >KZKE'Ϳ

Gampong

Gampong

Gampong

Gampong

Gampong

SKALA

53

1

1

3

2

- Pelayanan kesehatan masyarakat ditangani dengan cepat dan murah Ͳ λμρ;ZƉͿ

APBG

APBG

APBG

APBG

APBG

APBG

SUM BER

BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

BKPG

ADG

ADG

ADG

BKPG

ADG

KET

P E N Y U S U N A N

λμρ