3.1 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Promosi ... - PPSP

Profil Sanitasi Kota Banjarbaru

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Bab 3

Beban lingkungan yang makin besar akibat pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya (terutama oleh arus urbanisasi), yang belum diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman yang memadai menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan di Kota Banjarbaru. Kondisi ini semakin diperparah oleh perilaku hidup masyarakat yang belum sadar sanitasi, masih kita dapati sebagian kecil masyarakat yang tinggal di tepian badan air menggunakan sungai untuk keperluan MCK. Kondisi ini juga terjadi pada sektor persampahan, perilaku sebagian masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang tepat menyebabkan seringnya terjadi penumpukan sampah di beberapa kawasan pemukiman. Berbagai

upaya

telah

di lakukan

untuk melestarikan

dan

mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang termasuk upaya pengelolaan sanitasi yang baik untuk kepentingan masyarakat luas. Upaya ini tentunya harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap terwujudnya lingkungan yang sehat, pembangunan bidang sanitasi merupakan kerja besar bersama yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah dan dalam waktu singkat. Pembangunan sanitasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, derajat kesehatan tidak hanya

ditentukan oleh pelayanan kesehatan oleh pemerintah,

faktor yang lebih dominan justru adalah kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

halaman

Upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mendukung peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Yang dimaksud dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kick Off Secara Resmi Dibuka Oleh Bpk Walikota Banjarbaru adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri(mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

1

3.1 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene

III



Tujuan PHBS adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta mendorong peran serta sektor swasta (masyarakat dan dunia usaha) untuk berperan serta secara aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pada dasarnya PHBS berada di lima tatanan yakni: (1) tatanan rumah tangga, (2) tatanan sekolah, (3) tatanan tempat kerja, (4) tatanan tempat umum,dan (5) tatanan fasilitas kesehatan. Dari kelima tatanan tersebut, lingkungan rumah tangga dan sekolah dianggap sebagai pilar utama penerapan PHBS. Rumah tangga merupakan titik awal keberhasilan penerapan PHBS, bila PHBS dilaksanakan secara baik dalam tatanan rumah tangga baik, maka PHBS dalam semua tatanan akan baik pula, baik dalam lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan kualitas PHBS jangka panjang diperlukan dukungan dan atau pembinaan/pengenalan pada lingkungan sekolah. Sebagai sarana pembelajaran, sekolah memiliki peranan strategis untuk memperkenalkan PHBS kepada anak didik tentang bagaimana menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang bersih dan sehat, yaitu yang dimulai dari individu, rumah tangga, kelompok, dan lingkungan. 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga Sasaran utama PHBS dalam di dalam lingkungan rumah tangga diantaranya adalah menggunakan jamban sehat (stop BABS), mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan limbah cair di rumah tangga dan membuang sampah di tempat sampah. Kebiasaan BAB di tempat yang tidak memadai merupakan menjadi salah faktor resiko menurunnya status kesehatan masyarakat. Selain mencemari tanah, praktek semacam ini dapat berlanjut dengan pencemaran sumber air bersih. Yang dimaksud dengan tempat yang tidak memadai bukan hanya BAB di ruang terbuka (sungai, kolam, got, kebun), tetapi juga sarana penampungan dan pengolahan limbah padat yang tidak memenuhi syarat teknis seperti tidak kedap air dan atau terlalu dekat dengan sumber air bersih.


halaman

Jika dilihat menurut wilayahnya, maka Kecamatan Cempaka dan Banjarbaru Selatan merupakan wilayah yang paling bermasalah dalam praktek BABS. Di Kecamatan Cempaka ditemukan sekitar 38% rumah tangga melakukan praktek BAB ke sungai dengan menggunakan WC Helikopter, sedangkan di Kecamatan Banjarbaru Selatan, masih terdapat sekitar 15% rumah tangga yang membuang limbah padatnya ke sungai atau tempat lain yang tidak semestinya.

2

Hasil study EHRA yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru menemukan bahwa sekitar 82% rumah tangga di Kota Banjarbaru memiliki fasilitas jamban pribadi, sekitar 4% yang BAB di MCK/WC umum. Sedangkan sisanya sekitar 14% melakukan praktek BAB di tempat yang tidak semestinya seperti WC Helikopter, WC cemplung/cubluk dan tempat terbuka seperti sungai, rawa dan lubang galian.

III



Tabel 3.1 Tempat Yang Digunakan Untuk Buang Air Besar (% KK) BANJARBARU BANJARBARU SELATAN UTARA 77,0% 95,2% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Tempat BAB A. B. C. D. H.

Jamban pribadi MCK/WC Umum Ke WC Helikopter Ke sungai/pantai/laut Lainnya JUMAH

LANDASAN ULIN 96,2% 2,5% 0,0%

LIANG ANGGANG 85,5% 5,7% 0,0%

CEMPAKA 56,1% 4,3% 38,4%

KOTA BANJARBARU 81,6% 4,2% 7,9%

14,5% 0,6%

2,7% 2,0%

1,3% 0,0%

5,0% 3,8%

0,0% 1,2%

4,8% 1,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber: EHRA, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

Hasi study EHRA juga menemukan bahwa tempat penampungan limbah yang dimiliki warga sebagian besar (67,0 %) adalah tangki septik, namun hampir seluruh tangki septik tersebut belum memenuhi standar septic tank yang benar sehingga tidak memberikan pengolahan optimal kepada limbah tersebut. Meskipun tidak tersedia informasi resmi, dikhawatirkan kondisi pengelolaan limbah padat ini akan menjadi ancaman utama bagi kualitas air sumur dangkal yang saat ini masih digunakan secara luas sebagai sumber air bersih bagi warga kota. Sedangkan yang lainnya antara lain dibuang ke sungai sebanyak 17,5 % (baik secara langsung maupun lewat pipa), cubluk sebesar 15,1 %, langsung ke drainase 0,3 %, serta dibuang ke kebun/tanah lapang dengan proporsi 0,1 %. Masih banyaknya ditemukan perilaku membuang tinja ke sungai atau saluran drainase (primer) tidak lepas dari kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat yang hidupnya terintegrasi dengan sungai. Tabel 3.2 Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja (% KK)

1

Banjarbaru Selatan

14,1%

0,0%

0,8%

0,0%

SUNGAI/ DANAU/ RAWA 5,8%

2

Banjarbaru Utara

14,4%

0,0%

4,0%

0,0%

1,5%

0,0%

0,1%

3

Landasan Ulin

16,8%

0,0%

2,9%

0,1%

0,3%

0,0%

0,0%

4

Liang Anggang

15,6%

0,0%

2,6%

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

5

Cempaka Kota Banjarbaru

6,1%

0,0%

4,9%

0,1%

8,5%

0,0%

0,0%

67,0%

0,0%

15,1%

0,3%

17,5%

0,0%

0,1%

No

KECAMATAN

TANGKI SEPTIK

SEWER

CUBLUK/ SALURAN LUBANG DRAINASE

KOLAM/ SAWAH 0,0%

KEBUN/ TANAH LAPANG 0,0%


halaman

Untuk pengelolaan sampah rumah tangga, cara yang paling banyak yang dijumpai adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke halaman atau lokasi sekitar rumah rumah kemudian dibakar sebesar 53,5 %, sementara warga yang pengelolaan sampahnya dilayani oleh kolektor informal yang mengambil sampah dari rumah ke rumah dan membuangnya ke TPS mengambil proporsi sekitar 20,8%.

3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

III



Selain itu terdapat sekitar 7% rumah tangga yang membuang sampah ke dalam lubang galian, sedangkan sekitar 18% lainnya membuang ke sungai, lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk. Tabel 3.3 Pengelolan Sampah Rumah Tangga (% KK) No. 1

PENANGANAN SAMPAH Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dikumpulkan oleh kolektor informal yang daur ulang

BANJARBARU BANJARBARU LANDASAN SELATAN UTARA ULIN 0,0% 2,5% 1,3%

LIANG ANGGANG 0,0%

CEMPAKA 0,0%

KOTA BANJARBARU 0,7%

39,5%

22,0%

26,6%

15,1%

0,0%

20,8%

Dibakar Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah

19,2%

51,6%

61,4%

70,4%

66,9%

53,5%

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

0,5%

3,6%

5,7%

1,9%

1,3%

19,4%

6,4%

6

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

19,8%

5,7%

0,6%

0,6%

6,9%

6,8%

7

Dibiarkan saja sampai membusuk Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk

0,6%

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

10,8%

4,4%

7,6%

11,9%

5,0%

8,0%

5,4%

6,3%

0,6%

0,6%

0,6%

2,7%

0,0%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

2 3 4 5

8 9

Lain-lain, sebutkan .................

10 Tidak tahu

Sumber: EHRA, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

Dari sisi layanan pengangkutan sampah oleh petugas atau armada angkutan sampah yang dimiliki oleh pemerintah, data yang ditunjukkan oleh tabel 3.4 menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah di Kota Banjarbaru relatif cukup baik. Hanya di Kecamatan Banjarbaru Selatan ditemui keluhan bahwa sampah yang ada tidak pernah diangkut oleh truck pengangkut sampah, sementara di daerah lain minimal diambil beberapa kali dalam seminggu sehingga sampah yang ada tidak sempat mengalami pembusukan. Tabel 3.4 Frekuensi Pengambilan Sampah Rumah Tangga (% KK) No

BEBERAPA KALI TIDAK PERNAH DALAM SEMINGGU

KECAMATAN

TIAP HARI

TIDAK TAHU

JUMLAH

1

Banjarbaru Selatan

16,700%

50,0%

16,7%

16,7%

100%

2

Banjarbaru Utara

66,7%

33,3%

0,0%

0,0%

100%

3

Landasan Ulin

55,6%

44,4%

0,0%

0,0%

100%

4

Liang Anggang

58,8%

41,2%

0,0%

0,0%

100%

5

Cempaka

25,0%

75,0%

0,0%

0,0%

100%


halaman

Kondisi kesehatan masyarakat Kota Banjarbaru dapat terlihat dari pola hidup masyarakat yang menyangkut sanitasi, serta jumlah timbulan penyakit terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk. Data Profil Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2011 yang merupakan rekapitulasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh Puskesmas yang ada di tip-tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sekitar 55,4% sebagaimana dapat dlihat pada tabel 3.5.

4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2012

III



Tabel. 3.5 Kondisi PHBS Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 No

KECAMATAN / PUSKESMAS

1 Banjarbaru Selatan - PKM Sei Besar - PKM Banjarbaru 2 Banjarbaru Utara - PKM Banjarbaru Utara - PKM Sei Ulin 3 Cempaka - PKM Rawat Inap Cempaka 4 Landasan Ulin - PKM Guntung Payung 5 Liang Anggang - PKM Landasan Ulin - PKM Liang Anggang

JUMLAH 13.092

JUMLAH

RUMAH TANGGA DIPANTAU % Ber-PHBS 210 1,6% 120

% 57,1%

12.999

210

1,6%

114

54,3%

7.485

210

2,8%

96

45,7%

14.432

210

1,5%

105

50,0%

8.935

210

2,4%

147

70,0%

56.943

1.050

1,8%

582

55,4%

Sumber : Profil Kesehatan Kota Banjarbaru, 2011

Angka tersebut masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan Renstra Kementerian Kesehatan yang mentarget bahwa pada tahun 2014 praktek PHBS sudah mencakup 70% rumah tangga. Hal ini jelas menuntut peningkatan kinerja yang luar biasa dalam pembinaan PHBS, tidak hanya melalui pembinaan dan sosialisasi PHBS dalam tatanan rumah tangga melainkan juga pada tatanan lain terutama di lingkungan sekolah. 3.1.2 Tatanan Sekolah Pembinaan PHBS pada tatanan sekolah di Kota Banjarbaru umumnya masih sebatas mengkampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun dtingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD, meskipun ada juga sekolah yang sudah melakukan pengelolaan sampah dengan metode 3R. Permasalahan spesifik dan paling banyak yang dihadapi adalah kemauan dan kesadaran siswa/siswi untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum jajan maupun makan yang masih rendah. Disisi lain, anggaran pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana CTPS masih sangat terbatas.


halaman

Dari upayanya untuk melakukan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah 3R, SMP tersebut mendapat penghargaan sekolah berwawasan lingkungan di tingkat nasional dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada tahun 2010 serta

5

Pembelajaran tentang hegiene dan sanitasi diintegrasikan dengan mata pelajaran Muatan lokal (Mulok), Pendidikan Jasmani, Agama dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hampir 98 % sekolah belum melakukan proses pengolahan sampah, sampah di sekolah kebanyakan di kumpulkan dan dibuang ke TPS atau dibakar, dan hanya sebagian kecil saja sekolah yang sudah melakukan proses pengolahan sampah, salah satunya adalah SMP Negeri 11 Banjarbaru.

III



penghargaan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012. Penghargaan Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tabel 3.6 Rekapitulasi Kondisi Fasilitas Sanitasi Di Sekolah/Pesantren

PAUD (TK/RA) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang Sekolah Dasar (SD)

L

Jumlah Siswa P L+P

L

Jumlah Guru P L+P

Jumlah UKS Toilet

Sbr Air Bersih PDAM Sumur

81

252

2.875

2.806

5.681

35

458

493

-

153

62

19

25 23 15 8 10

70 84 53 18 27

957 838 656 191 233

918 786 639 217 246

1.875 1.624 1.295 408 479

3 3 23 3 3

133 130 109 41 45

136 133 132 44 48

-

43 43 35 16 16

25 22 15

1 8 10 19

83

622

12.402

11.554

23.956

312

1.051

1.363

68

98

57

Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang

26 17 16 17 7

143 154 187 113 25

3.495 2.621 3.197 1.327 1.762

3.396 2.361 2.978 1.280 1.539

6.891 4.982 6.175 2.607 3.301

76 55 59 75 47

369 213 241 134 94

445 268 300 209 141

19 14 13 16 6

26 21 21 20 10

23 16 15 3

16 3

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

11

69

1.254

1.239

2.493

46

97

143

2

25

-

11


1 1 5 4

6 7 29 27

105 99 693 357

99 79 695 366

204 178 1.388 723

3 5 28 10

9 7 52 29

12 12 80 39

1 1 -

1 3 7 14

-

1 1 5 4

18

211

3.646

3.585

7.231

208

436

644

12

97

9

6

4 4 4 3 3

32 11 95 18 55

534 828 883 424 977

505 846 917 370 947

1.039 1.674 1.800 794 1.924

31 44 53 38 42

98 112 84 56 86

129 156 137 94 128

4 2 2 4 -

27 24 20 14 12

4 2 1 1 1

1 3 2

8

66

1.215

1.160

2.375

90

90

180

3

21

2

6

1 1 3 3

11 15 19 21

110 241 864

125 500 377 158

235 500 618 1.022

7 34 49

12 24 34 20

19 24 68 69

1 2

4

1

8 9

1

2 4

Sek. Men. Pertama (SMP) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang Madrasah Tsanawiyah (MTs) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang Sek. Menengah Atas (SMA)

9

121

1.401

1.768

3.169

107

149

256

6

41

7

1


4 2 1 2

60 26 16 19

488 336 298 279

611 509 310 338

1.099 845 608 617

39 23 23 22

39 49 25 36

78 72 48 58

3 1 1 1

12 12 6 11

4 1 1 1

-

Sek. Men. Kejuruan (SMK)

11

113

2.187

1.609

3.796

220

202

422

7

39

13

-


5 4 1 1 -

18 69 12 14 -

207 1.281 490 209 -

211 1.074 7 317 -

418 2.355 497 526 -

45 140 12 23 -

44 110 17 31 -

89 250 29 54 -

3 2 1 1 -

5 23 10 1 -

5 6 1 1 -

-

8

51

675

790

1.465

82

91

173

8

9

1

7

1 3 4

3 11 37

42 149 484

41 214 535

83 363 1.019

12 27 43

12 39 40

24 66 83

1 2 5

1

1

4 4

-

3 4

Madrasah Aliyah (MA) Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Landasan Ulin Cempaka Liang Anggang

1

6

Jumlah Sekolah Rg. Kelas

halaman

Jenjang Sekolah Kecamatan

Sumber : Profil Kesehatan Kota Banjarbaru, 2011


III



Tabel 3.7 Kondisi Sarana Sanitasi Di Sekolah

Jenjang Sekolah

Apakah pengetahuan tentang higiene dan sanitasi diberikan

Apakah ada dana utk air bersih/sanitasi/ pend. Higiene

Cara Pengelolaan Sampah

Tempat buangan air kotor

Kondisi Higiene Sekolah

Saat pertemuan / penyuluhan tertentu

Saat mata pelajaran Penjas di Kelas

Ya

PAUD

--

Ya

Ya

Dikumpulkan di bak sampah

Baik

SD / MI

Ya

Ya

Ya


Baik

SMP /MTs

Ya

Ya

Ya


Baik

Tidak

Dipilah dan dibuat kompos SMA/SMK/ MA

Ya

--

Ya


Baik

3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah adalah bahan buangan dari hasil aktivitas manusia. Limbah berdasarkan asal sumbernya secara garis besar dapat dibedakan menjadi industri, pusat-pusat ekonomi atau perdagangan (ruko-ruko dan rumah makan), pemukiman penduduk, pertanian (pemupukan yang melebihi standart) dan limbah medis. Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah limbah yang berasal dari metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja. Kelompok pertama ini biasa disebut sebagai blackwater. Sedangkan kelompok kedua adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain berasal dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi. Bagian kedua ini dikenal sebagai greywater. 3.2.1 Kelembagaan


halaman

Ditingkat masyarakat dan dunia usaha, belum ada partisipasi aktif terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan, baik di dalam prilaku sehari-hari maupun dalam sistem

7

Unit kerja Pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani pengelolaan air limbah di Kota Banjarbaru adalah Dinas Pekerjaan Umum (melalui Bidang Cipta Karya), didukung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam tugas pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah tinja. Sedangkan Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik, terlebih oleh limbah industri dan lainnya.

III



kelembagaan. Kondisi ini tentunya menuntut upaya yang lebih keras dari pemerintah untuk mengkampanyekan dan mengadvokasi para pelaku usaha dan masyarakat luas untuk memberi perhatian lebih terhadap penanganan dan pengelolaan air limbah. Tabel 3.8 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Air Limbah Domestik Kota Banjarbaru PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kota Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

ѵ

x

x

ѵ

ѵ

ѵ

Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

ѵ

x

x

Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic

ѵ

ѵ

x

Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik)

ѵ

ѵ

ѵ

Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja)

ѵ

ѵ

ѵ

Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

ѵ

ѵ

x

Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

ѵ

ѵ

x

Menyediakan layanan pengelolaan lumpur tinja

ѵ

ѵ

x

Mengelola IPLT dan atau IPAL

ѵ

ѵ

x

Melakukan penarikan retribusi pengelolaan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

Perencanaan

Pengadaan Sarana

Pengelolaan

Mengatur prosedur penyediaan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

8

Pengaturan dan Pembinaan


halaman

Dilanjutkan

III



PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kab.

Swasta

Masyarakat

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kota

ѵ

x

x

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

ѵ

x

x

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestic

ѵ

x

x

ѵ

x

x

Monitoring dan Evaluasi

Landasan hukum pengelolaan air limbah di Kota Banjarbaru masih menggunakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Banjarbaru belum menyusun atau merancang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki dasar pijakan yang kuat dalam penerapan kebijakan pengelolaan air limbah. Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan limbah cair berdasarkan beberapa produk hukum nasional, antara lain berupa : a. Undang-Undang : 1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Kepmen No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 3) Kepmen No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

halaman

9

b. Peraturan pemerintah : 1) PP No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 2) PP Nomor 18 tahun 1999 jo PP No.85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 3) PP Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3


III



Tabel 3.9 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kota Banjarbaru Peraturan  Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum  Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha  Keawajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum  Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik  Retribusi pengelolaan air limbah domestik  Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Ketersediaan Ada Tdk Ada -

Efektif dilaksanakan -

Pelaksanaan Belum efektif Tidak efektif dilaksanakan Dilaksanakan -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan

Sumber : Dinas PU dan Dinas Perumtarungwasbang Kota Banjarbaru

a. Struktur Organisasi pengelola air limbah domestik

berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Banjarbaru No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah Dinas Perkerjaan Umum, yaitu pada Seksi Air

halaman

10

Bersih dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya.


III



Gambar 3.1 Diagram Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah b. Tugas dan kewenangan Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut : Tugas : Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan. Kewenangan : 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang cipta karya; 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan di bidang cipta karya.

halaman

Tata laksana pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru sampai saat ini masih mengacu pada Perda No 15 tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan biaya biaya penyedotan kakus yang dibebankan kepada konsumen hanya didasarkan dasarkan pada perhitungan biaya operasional dengan besaran tarif sebagai berikut: - Rumah tangga sebesar Rp 50.000,- per m³ - Perkantoran/instalasi sebesar Rp 75.000,- per m³ - Industri sebesar Rp 150.000 per m³

11

c. Harga / tarif.


III



3.2.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan Kondisi umum sistem pelelolaan air limbah domestik di Kota Banjarbaru secara teknis dilakukan dengan 2 cara yaitu : a. sistem setempat (on site system) merupakan sistem pengolahan limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Sistem pengolahan setempat yang umum dijumpai di Kota Banjarbaru adalah mempergunakan septic tank.

Namun tidak seluruh jamban yang dimiliki masyarakat Kota

Banjarbaru telah memenuhi standar septic tank yang benar. Di beberapa lokasi, dijumpai masyarakat yang masih mempergunakan cubluk untuk pembuangan limbah tinja, atau bahkan dibuang ke sungai, baik secara langsung atau melalui pipa (plengsengan).


halaman

Gambar 3.2 Diagram System Sanitasi On Site

12

Dari tempat penampungan tersebut (septic tank), limbah tinja disedot dan diangkut dengan mobil tanki tinja untuk dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang berada di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka. Namun pengelolaan tempat pembuangan lumpur tinja ini belum memenuhi atau sesuai dengan prosedur operasional IPLT yang diharapkan, kondisi ini terjadi karena proses pengolahan lumpur tinja hanya dibiarkan secara alami tanpa ada penanganan. Minimnya peralatan dan tidak tersedianya biaya operasional menjadi kendala utama dalam pengelolaan IPLT tersebut.

III



Untuk layanan penyedotan tinja, pemerintah daerah hanya memilki 1 unit mobil pengangkut tinja/air limbah dengan kapasitas 5 m3, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengangkut air limbah ke pembuangan akhir.

Faktor utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya pengelolaan air limbah dalam rangka menjaga kualitas air lingkungan, terutama air permukaan. Rata-rata permintaan penyedotan lumpur tinja oleh masyarakat hanya berkisar antara 9 – 12 kali dalam sebulan. Untuk penyediaan sarana prasarana sanitasi, di beberapa kawasan permukiman telah dibangun sistem MCK (mandi, cuci dan kakus) komunal melalui program PNPM Perkotaan, SANIMAS dan kegiatan Satker Penyehatan Lingkungan

Permukiman

Provinsi

Kalimantan

Selatan,

tetapi

menjangkau seluruh pemukiman padat sehingga perlu juga kita

belum lakukan

pengadaannya di lokasi-lokasi lain. b. Sistem terpusat (off site system) adalah sistem suatu pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk selanjutnya diolah.

Pengolahan

dimaksudkan untuk mengkondisikan air limbah agar siap untuk diolah pada pengolahan tahap selanjutnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.3 (DSS off site system), yaitu :  pengolahan primer, dimaksudkan untuk memisahkan secara fisik partikel tersuspensi (SS) sehingga beban pada unit pengolahan selanjutnya dapat dikurangi, prosesnya menggunakan system pengendapan dan pengapungan.  pengolahan sekunder, pada tahap ini akan terjadi proses penguraian (secara biologis atau biokimia dengan bantuan mikroorganisma) dan menguraikan zat-zat organic, perosesnya menggunakan lumpur aktif, cakram biologis, trikling filter, extended aeration, dan oxidation pond. Di Kota Banjarbaru, sistem ini sudah mulai

dibangun terutama pada

kawasan padat penduduk, diantaranya melalui kegiatan yang dibiayai oleh APBN melalui Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2011 yang lalu telah dibangun 1 unit IPAL komunal di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan, namun belum termanfaatkan secara optimal karena belum selesainya penyambungan pipa dari rumah-rumah penduduk menuju ke lokasi IPAL.

Selain itu juga sedang dikaji untuk

agar membangun septic tank (IPAL) komunal pada kawasan perumahan yang

halaman

dibangun.

13

pengembangannya bekerja sama dengan para pengusaha perumahan (Developer)


III



Gambar 3.3 Diagram Sistem Sanitasi Off Site Pembuangan limbah cair rumah tangga selain tinja, yaitu yang berasal dari dapur dan kamar mandi serta air hujan disalurkan umumnya langsung disalurkan ke tanah atau ke saluran air (drainase) yang akan bermuara ke badan air berupa anak sungai atau sungai yang ada di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, sungai merupakan tempat penampungan seluruh limbah cair di Kota Banjarbaru. Tabel 3.10 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik User Interface

Penampungan Pengolahan Pembuangan / Pengaliran Awal Akhir Daur Ulang

Black Water WC Sentor

Tangki Septik

Truk tinja

IPLT

Sungai

Black Water WC Sentor

IPAL Komunal

Truk tinja

IPLT

Sungai

Black Water WC Helikopter

Sungai

Black Water WC Cemplung

Sungai

Black Water WC Cubluk

Galian

Tempat Cuci piring, Air Cucian Pakaian

Sewer

Drainase / Sungai

halaman

Grey Water

14

Input


III



Sebagian besar rumah tangga di Kota Banjarbaru sudah menggunakan WC sentor, baik berupa Kloset jongkok maupun kloset duduk leher angsa, hanya saja tidak semuanya tersambung dengan tangki septik sebagai tempat penampungan awal limbah tinja.

Masih ada sebagian warga yang menyalurkan limbahnya

langsung ke badan air seperti sungai atau rawa.

Sementara itu di beberapa

permukiman yang berorientasi pada alur sungai, sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan WC cemplung atau WC helikopter. Tabel 3.11 Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Ada Di Kota Banjarbaru Kelompok Fungsi User Interface

Penampungan Awal

Teknologi yang digunakan WC Sentor

Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

Jumlah (Kuantitas)

25.806 WC

Dinas Kesehatan

KK Tersambung

26.217 KK

Dinas Kesehatan

WC Cemplung dan Cubluk

KK Tersambung

5.686 KK

Dinas Kesehatan

Tangki Septik

Jumlah (Kuantitas)

22.632 tangki

Dinas Kesehatan

Pembuangan / Sungai Nama Sungai Daur Ulang Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru,2012

Kemuning, Bangkal

Dinas Kesehatan

Untuk melayani pengurasan atau penyedotan lumpur tinja dari septic tank, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyediakan 1 unit mobil pengangkut tinja. Sayangnya sarana ini belum termanfaatkan secara optimal karena jarangnya permintaan dari masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja dari septic tank yang ada di rumah mereka, rata-rata hanya 10 kali dalam sebulan. Dampaknya, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada saat ini belum dioperasikan secara optimal karena penerimaan dari retribusi jasa penyedotan tinja tidak mampu menutupi biaya operasional pengelolaan IPLT. penunjang

menyebabkan

lumpur

tinja

yang

Minimnya peralatan

mengendap

di

koam-kolam

pengendapan tidak apat diangkat dan dibiarkan menumpuk di dalam kolam-kolam tersebut. Untuk skala kawasan, pada tahun 2011 telah mulai dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang didanai melalui kegiatan Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaan IPAL kawasan ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kawasan permukiman lain sehingga pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih optimal.

halaman

3.12.

15

Gambaran pengelolaan limbah cair di kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel


III



Tabel. 3.12 Pembuangan Limbah Di Kota Banjarbaru Tahun 2012 No 1

2

3

4

5

URAIAN Jumlah Timbulan Tinja/Black Water - Pengguna tangki septic dan Umum (Rumah) - Standar timbulanTinja/Org/Hr - Jumlah Timbulan (m3) Jumlah Timbulan Grey Water - Standar timbulan Org/Hr - Jumlah Timbulan (m3) Jumlah Tinja terangkut - Mobil tinja Milik Pemerintah (unit) - Kapasitas tangki (m3) - Jumlah Rit / 1 hari - Mobil Tinja Milik Swasta - Kapasitas tangki (m3) - Jumlah Rit / 1 hari Kapasitas IPLT - Dibangun (tahun) - Umur Pakai (tahun) - Kapasitas terpasang (m3) - Kapasitas terpakai (m3) Kapasitas IPAL - Dibangun (tahun) - Umur Pakai (tahun) - Kapasitas terpasang (m3) - Kapasitas terpakai (m3)

JUMLAH/VOLUME

KETERANGAN

48.000 KK 0,1 l 20,3 120 l 24.360 1 Unit 5 M3 1 Rit ------1/3 + 1996 16 100 ---2011 10 Tahun 50 M3 25 M3

Sumber: DKP Kota Banjarbaru, 2012

3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK


halaman

Karakteristik masyarakat Kota Banjarbaru yang sangat terbuka akan masuknya budaya baru pada dasarnya merupakan aset dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kondisi ini juga didukung dengan struktur masyarakat yang sangat heterogen, tidak adanya suku yang terlalu dominan merupakan faktor positif untuk menggerakkan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk dalam pembangunan sanitasi.

16

Secara keseluruhan kesadaran masyarakat dalam penanganan sanitasi lingkungan (termasuk air limbah) di Kota Banjarbaru belum maksimal. Sebagian anggota masyarakat masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah, baik untuk penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Di Kota Banjarbaru terdapat beberapa lokasi sanimas yang melayani kawasan pemukiman.

III



Tabel 3.13 Pengelolaan Sarana Jamban Dan MCK Di Masyarakat Jumlah No.

Kelurahan

1

La nda s a n Ul in Sela ta n

2

Sya ms udin Noor

2

Guntung Pa ika t

4

Cempa ka

5

Ba ngka l

RT

RW

1 2 4 2 3 3 1 2 3 18 13 19 18 7

1 1 0 1 3 3 3

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Jamban Keluarga

226 226 260 260 260 117 117 117 117 362 362 362 362 146

1420 1420 2711 2711 2711 1914 1914 1914 1914 3502 3502 3502 3502 1254

Jumlah MCK Dikelola Dikelola Dikelola Oleh RT Oleh RW Oleh CBO v v v v v v v v v v v v v v

Jumlah Sanimas

Tahun MCK dibangun

Dikelola Oleh Lainnya

v v

Dikelola oleh RT

Dikelola oleh RW

Dikelola Dikelola oleh oleh CBO/LSM lainnya

Tahun Sanimas dibangun

2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012

v v v v

Dalam kaitan dengan gender, pengelolaan sanitasi di Kota Banjarbaru baik terhadap sampah ataupun limbah cair dalam penanganan limbah cair tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender. Dalam kultur masyarakat Kota Banjarbaru, baik laki-laki maupun perempuan bisa mengelola dan menangani permasalahan sanitasi.

Kondisi ini ditunjukkan dengan kerjasama yang serasi antar seluruh

warga dalam pelaksanaan kegiatan desa siaga di 20 kelurahan yang ada dan desa/kelurahan siaga aktif pada 19 kelurahan di seluruh Kota Banjarbaru. Tabel 3.14 Kondisi Sarana MCK Di Masyarakat Lokasi MCK

Jlh T oilet WC

Jumlah Pemakai

Jml Kmr Mandi

Fas. Cuci T angan

Kecamatan MCK RT

RW

L

P

PDAM S

K

SPT

SGL

L

P

L

Ada Biaya Persediaan Pemakaian Sabun MCK

T empat Buangan air kotor

Kapan T angki Septik Dikoso ngkan

P

T

Y

T

Y

T

Y

T

T angki Cubluk Septik

KOT A BANJARBARU Landasan Ulin T imur 3

3

3

3

4

4

Y

T

V

2 Thn

2

2

2

2

2

2

Y

T

V

2 Thn

1

1

1

1

1

1

Y

T

V

2 Thn

3

3

3

3

4

4

Y

T

V

2 Thn

3

3

3

3

4

4

Y

T

V

2 Thn

halaman

17

Syamsudin Noor 4, 2, 3 120 120 V Guntung Payung Guntung Manggis Liang Anggang Landasan Ulin Tengah Landasan Ulin Utara Landasan Ulin Barat Landasan Ulin Selatan 1,2 1 80 80 V Cempaka Palam Bangkal 7 40 40 V Sungai Tiung Cempaka 13, 18, 19 120 120 V Banjarbaru Utara Loktabat Utara Mentaos Komet Sungai Ulin Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan Kemuning Guntung Paikat 1, 2, 3 3 120 120 V Sungai Besar Keterangan : L = Laki-Laki P = Pereampuan S= Selalu Tersedia Air K = Kadang-kadang T = Tidak ada persediaan air SPT = Sumur Pompa Tangan SGL = Sumur Gali Y = Ya T = Tidak


III



Tabel 3.15 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat Ini

Tahun Mulai

Fungsi

Satker PLP Prov Kalsel Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

2009

b. Pembuatan MCK Kel. Guntung Paikat


c. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin

Satker PLP Prov Kalsel

d. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin Selatan

No

Nama Program/Proyek/Layanan

I

a. Pembuatan MCK Kel. Kemuning

Pelaksana/PJ

Tidak Fungsi

Rusak

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

v

v

v

v

2009

v

v

v

v

2009

v

v

v

v


2009

v

v

v

v

e. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin Barat


2009

v

v

v

v

f. Pembuatan MCK Kel. Cempaka


2009

v

v

v

v

g. Pembuatan MCK RT. 1 Kel. Landasan Ulin Selatan


2010

v

v

v

v

h. Pembuatan MCK RT. 2 Kel. Landasan Ulin Selatan


2010

v

v

v

v

i. Pembuatan MCK Jl. Tegal Arum RT. 42 Kel. Syamsudin Noor


2010

v

v

v

v

j. Pembuatan MCK Jl. Tonhar RT. 12 Kel. Syamsudin Noor


2010

v

v

v

v

k. Pembuatan MCK Kel. Sei. Tiung


2010

v

v

v

v

l. Pembuatan MCK Kel. Cempaka


2010

v

v

v

v

m. Pembuatan MCK Kel. Mentaos

Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

2011

v

v

v

v

n. Pembuatan IPAL Jl. Komet Raya Gang I Kel. Mentaos


2011

v

v

v

v

o. Pembuatan IPAL Komunal Jl. Kemuning Kel. Guntung Paikat


2011

v

v

v

v

p. Pembuatan IPAL Komunal Jl. Rambai, RT.01, 02, 03 RW.03 Kel. Guntung Paikat


2011

v

v

v

v

q. Pembuatan IPAL Pasar Ulin Raya Kel. Syamsudin Noor


2011

v

v

v

v

r. Pembuatan MCK Jl. Golf Kel. Landasan Ulin Utara


2011

v

v

v

v

s. Pembuatan MCK RT. 18 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v






halaman

18


III


No

Nama Program/Proyek/Layanan


Pelaksana/PJ

Kondisi Sarana Saat Ini

Tahun Mulai

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

t. Pembuatan MCK RT. 13 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

u. Pembuatan MCK Jl. Mujahidin RT.19 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

v. Pembuatan MCK Pasar Ulin RT. 19 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

w. Pembuatan MCK Jl. Cempaka Pasar Ulin RT. 18 Kel. Cempaka


2011

v

v

v

v

x. Pengembangan PSD air limbah komunal Jl. Kemuning RT. 03 RW. 01 Kel. Guntung Paikat


2010

v

v

v

v

y. Pengembangan PSD air limbah komunal Jl. Kemuning RT. 01, 02, 03 Kel. Guntung Paikat


2010

v

v

v

v

z. Pembuatan MCK Kel. Kemuning


2012

v

v

v

v

aa. Pembuatan IPAL Komunal & Jar. Perpipaan air limbah Kel. Guntung Paikat


2012

v

v

v

v

ab. Pembuatan MCK Kel. Landasan Ulin Barat


2012

v

v

v

v

ac. Pembuatan MCK RT. 07 Kel. Bangkal


2012

v

v

v

v

ad. Pembuatan MCK Kel. Sungai Tiung


2012

v

v

v

v

Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru Bid. Cipta Dinas PU Kota Banjarbaru

Keterangan : PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender Mbr = Masyarakat Berpenghasilan Rendah

3.2.4 Pemetaan Media

halaman

Selain ditujukan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga melalui kegiatan Posyandu yang bekerjasama dengan pihak kelurahan dan puskesmas terdekat, kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan juga diarahkan ke sekolah-sekolah dasar untuk siswa-siswa membiasakan siswa melakukan praktek PHBS seperti kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun.

19

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa telah terjalin dengan baik, namun masih minim yang terkait bidang sanitasi khususnya pengolahan limbah rumah tangga. Isu sanitasi dapat terakses ke desa-desa saat ini melalui penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa atau ibu PKK terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan desa siaga dan desa/kelurahan siaga aktif.


III



Tabel 3.16 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru NO

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan kegiatan

Khalayak sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

1

Sosialisasi SLBM (septic tank komunal dan MCK Umum)

2011

Dinas PU

Penyediaan sarana MCK yang bersih dan sehat

Masyarakat

Stop BABS

Kebersihan lingkungan

2

PHBS

2008 – sekarang

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Pemberdaya an masyarakat

Masyarakat

Badan sehat jika lingkungan bersih

Cara hidup yanh sehat

3

Kampanye CTPS

2009 sekarang

Dinas Kesehatan

Praktek CTPS di sekolah

Siswa SD

Tangan bersih dan makanan yang sehat

Perilaku sebelum makan

Media massa yang ada di Kota Banjarbaru khususnya ataupun di Provinsi Kalimantan Selatan cukup aktif dalam memuat masalah pengelolaan sanitasi lingkungan, meskipun masih sangat tergantung kepada sumbangan tulisan yang dikirimkan oleh para pemerhati kesehatan lingkungan. Media-media ini juga cukup aktif membuat kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup seperti program Green and Clean, atau Gerakan Cinta Sungai Kemuning yang dibina oleh Wakil Walikota Banjarbaru. Tabel 3.17 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru Isu Yang Diangkat

Jenis Acara

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

Radar Banjar

Artikel

Launching Green And Clean

Kebersihan Lingkungan

Positif dan kedalaman materi cukup memadai

2

Banjarmasin Post

Artikel

Penganugerahan Adipura

Peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan kota

Positif dengan materi informasi yang cukup

3

Internet (Web Pemerintah Kota Banjarbaru)

Artikel


Upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan


TVRI Kalimantan Selatan

Talk show

Peran aktif masyarakat adalah kunci sukses program pemerintah


4

Penganugerahan Adipura Penganugerahan Adipura

Upaya penyebarluasan dan pembinaan pengelolaan air limbah, termasuk di dalamnya kampanye praktek PHBS tidak mungkin hanya dilakukan oleh BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

20

Nama Media

halaman

NO

III



pemerintah daerah, diperlukan peran serta dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu pemerintah terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan media ataupun bahan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye dan advokasi pembangunan sanitasi. Tabel 3.18 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi No 1

Jenis Kegiatan Sanitasi

Nama Kegiatan Launching Program Green and Clean


Mitra Kerja Sama Radar Banjar

Bentuk Kerjasama In Kind

Selain dengan mitra yang sudah ada, beberapa perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru juga masih memungkinkan untuk diajak bekerjasama mempromosikan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru, khususnya terkait Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat. Hal yang harus diperhatikan adalah mencari kegiatan-kegiatan baru yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga juga menguntungkan dunia usaha dalam memperkenalkan produknya. Tabel 3.19 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerjasama

1

SKH Banjarmasin Post

PHBS

In Kind

2. 3

PT. BNI 1946 Telkom Flexi

PHBS PHBS

In Kind In Kind

4.

Coca Cola Comp.

PHBS

In Kind

5

Bank Kalsel

PHBS

In Kind

3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha Sejalan dengan masih kurangnya gaung mengenai persoalan pengelolaan limbah cair dan dampaknya terhadap kualitas kesehatan lingkungan, pengelolaan air limbah belum menjadi kebutuhan dan mendapat perhatian besar dari masyarakat, misalnya masih minimnya permintaan masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja dari septic tank yang mereka miliki. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa sampai saat ini belum ada dunia usaha yang tertarik untuk mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengembangkan usaha dalam pelayanan pengelolaan air limbah.

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

halaman

No

21

Tabel 3.20 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik yang Ada Di Kota Banjarbaru

Tidak Ada Penyedia Layanan


III



3.2.6 Pendanaan Dan Pembiayaan Belum adanya investor atau pihak swasta yang masuk atau berkontribusi dalam pengelolaan limbah domestik menjadikan urusan pengelolaan limbah domestik sampai ini masih tergantung pada anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan di dalam APBD maupun dana-dana dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program bantuan dengan Multi-Sources of funding system yaitu program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Table 3.21 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Di Kota Banjarbaru 2009 - 2012 No A

Sub sektor

Realisasi anggaran (Rp.000) 2009

2010

2011

2012

531.363

591.954

1.275.448

1.236.754

53.137

59.196

1.033.505

123.675

584.500

651.150

2.308.953

1.360.429

Air Limbah Anggaran APBN

B

Anggaran APBD Prov

C

Anggaran APBD Kota

D

Anggaran Dari Swasta JUMLAH

Sumber : Memorandum Program Air Limbah Kota Banjarbaru TA 2009-2012

Sebagai unit kerja yang mendapat limpahan tugas untuk menangani pengelolaan limbah domestik, maka alokasi anggaran pembangunan untuk membiayai pengelolaan limbah domestik diutamakan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, sementara unit kerja yang lain merupakan SKPD pendukung. Alokasi anggaran pengelolaan sanitasi pada Dinas Kesehatan lebih banyak diarahkan untuk kegiatan promosi kesehatan (PHBS), sedangkan Badan Perempuan, Masyarakat dan KB memprogramkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan Posyandu. Table 3.22 Realisasi Anggaran Pengelolaan Air Limbah Per SKPD Kota Banjarbaru 2009 – 2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah 1

Bappeda

2

Dinas PU (Bidang Cipta Karya)

4

Kantor Lingkungan Hidup

9

Instansi Lain Terkait Subsektor Sanitasi JUMLAH

Realisasi anggaran (Rp.000) 2009 ---

2010 ---

2011 60.000

2012 105.000

53.137

59.196

1.033.505

1.123.675

53.137

59.196

1.033.505

1.228.675

22

No


halaman

Sumber : Bappeda dan PM Kota Banjarbaru

III



3.2.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Pengelolaan limbah cair sangat tergantung pada kebiasaan/perilaku dan cara berpikir masyarakat, yang tidak lepas dari masalah kesejahteraan. Kebiasaan turun temurun dan masih kurangnya informasi mengenai kesehatan lingkungan menjadi sebab penduduk masih membuang limbah cair rumah tangganya ke saluran drainase yang pada ujungnya masuk/mengalir ke sungai. Sementara itu, sebagian besar septic tank yang dimilki masyarakat belum memenuhi standar kesehatan lingkungan sehingga secara teknis fungsinya hampir tidak berbeda dengan jamban cubluk biasa. Penurunan kualitas badan air pada Kota Banjarbaru semakin menjadi ancaman serius oleh kontribusi dari kegiatan-kegiatan usaha yang berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan daerah. Isu atau permasalahan strategis yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru, baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diurutkan sebagai berikut : 1) Masih banyak masyarakat menggunakan WC Helikopter atau WC cemplung (khususnya masyarakat yang hidup di tepian sungai); 2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengurasan lumpur tinja secara berkala agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya; 3) IPLT yang ada tidak berfungsi optimal karena minimnya peralatan dan tidak adanya biaya operasional; 4) Alokasi anggaran pembangunan sektor air limbah masih sangat terbatas, belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. 5) Belum memadainya instrumen Perda untuk memastikan dukungan bagi penegakan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan,

halaman

8) Belum ada kerjasama dengan dunia usaha untuk penyediaan sarana / infrastruktur pengelolaan air limbah 9) Saluran pembuangan air limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase dan akhirnya masuk ke badan air seperti sungai.

23

6) Koordinasi pembangunan antar SKPD terkait masih kurang bersinergi satu dengan yang lainnya, terutama dalam penentuan lokasi dan waktu dan pelaksanaan kegiatan 7) Belum ada standarisasi tempat penampungan limbah (septic tank) yang memenuhi standar teknis dan berwawasan lingkungan.


III



Tabel. 3.23 Permasalahan Mendesak Di Sub Sektor Pembuangan Limbah Di Kota Banjarbaru No

Isu Strategis dan Permasalahan

Uraian

Non Teknis A

1

B

C

Teknis D

E

ON SITE SYSTEM - User interface (kloset)

- Pengumpulan / penampungan

1

2

Kebiasaan masih menggunakan WC cemplung (khususnya masyarakat tepian sungai) Belum ada lembaga pengolahan air limbah skala kota dan peraturan daerah yang mengatur pengolahan limbah

Kurangnya peran media dalam sosialisasi dan kampanye pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan

- pengangkutan

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah

- IPLT

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah.


Sebagian besar fasilitas septik tank belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan

Sektor swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan air limbah

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurasan lumpur tinja secara berkala

Terbatasnya armada pelayanan penydotan dan pengangkutan lumpur tinja IPLT yang ada tidak berfungsi optimal

III

Beberapa unit kolam mengalami keretakan


No


Isu Strategis dan Permasalahan

Uraian

Non Teknis A

2

OFF SITE SYSTEM - User interface (kloset) - Pengumpulan / penampungan

B

C

Teknis D

E

1 -

Belum ada peraturan daerah yang mengatur pengolahan limbah dengan sistem terpusat

Kurangnya peran media dalam sosialisasi dan kampanye pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat

- perpipaan - IPAL

Pendanaan pemerintah daerah sangat terbatas, masih tergantung dengan pembiayaan dari pemerintah pusat

Sumber : Hasil analisis Keterangan : A = kebijakan daerah dan kelembagaan B = keuangan C = komunikasi


Belum adanya sosialisasi IPAL pada dunia usaha, khususnya pada Developer perumahan

D = partisipasi dunia usaha E = parisipasi masyarakat dan PMJK

III

Minimnya informasi pentingnya bak pengolahan air limbah di setiap rumah tangga

Masih bercampurnya fungsi saluran drainase dengan fungsi pembuangan air limbah (saluran air limbah rumah tangga menyatu dengan saluran drainase) Belum ada sewerage system skala kota / kawasan Wilayah 65% rawa (berpengaruh terhadap tingkat kesulitan untuk membangun system pengelolaan limbah )

1 = Sistem 2 = Konstruksi

2


3.3


Pengelolaan Persampahan

Sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan,atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang dihasilkan di Kota Banjarbaru terdiri dari sampah yang berasal dari domestik dan non domestik. Sampah yang berasal dari domestik ditampung di tempat penampungan sementara yang berupa bak-bak sampah yang selanjutnya diangkut oleh truk sampah (dump truck) menuju ke tempat pembuangan akhir. 3.3.1 Kelembagaan Di dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dilimpahi kewenangan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

pengelolaan sampah

Unit kerja ini juga mendapat tugas

untuk mengelola penyedotan dan pengangkutan tinja

dari

septic tank milik

masyarakat ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Tabel 3.24 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Persampahan

- Menyusun rencana program persapahan dalam angka pencapaian target - Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA - Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah - Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) - Menyediakan sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) - Membangun sarana TPA - Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN - Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS - Mengelola sampah di TPS - Mengangkut sampah dari TPS ke TPA - Mengelola TPA - Melakukan pemilahan sampah - Melakukan penarikan retribusi sampah - Memberikan izin usaha pengelolaan sampah


Swasta

Masyarakat

ѵ ѵ ѵ

x x x

x x x

x ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

ѵ ѵ

x ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ

ѵ ѵ x x x x x

x ѵ ѵ ѵ ѵ x x x x x

halaman

PERENCANAAN - Menyusun target pengelolaan sampah skala kab./kota

Pemerintah Kota

26


III




Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

ѵ

ѵ

x

ѵ

ѵ

x

ѵ

x

x

ѵ

x

x

ѵ ѵ

x x

x x

PENGATURAN DAN PEMBINAAN - Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) - Melakukan sosialisai peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah - Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala - Memberikan sanksi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan - Memberikan sanksi terhadap efektivitas layanan persampahan

Sampai saat ini Pemerintah Kota Banjarbaru belum menyusun atau merancang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki dasar pijakan yang kuat dalam penerapan kebijakan pengelolaan air limbah. Peraturan yang sudah disusun adalah terkait dengan retribusi pelayanan sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi, Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan. Oleh karenanya, pengelolan sampah di Kota Banjarbaru masih mengacu pada peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tabel 3.25 Peta Peraturan Persampahan Domestik Kota Banjarbaru Ketersediaan

 Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Banjarbaru

RPJM

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah

---

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah

---

 Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS

---

 Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha dikawasan komersial/ fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dan membuang ke TPS

---

 Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

---

 Kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

---

 Retribusi sampah atau kebersihan


Perda No. 32 / 2011

Tidak Ada

Efektif

Belum Efektif

Tidak Efektif

Ket.

Efektif

27

Ada (Sebutkan)

halaman

PERATURAN

Pelaksanaan

Efektif

III



3.3.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan Wujud pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (sesuai SK SNI T-13-1990-F,Dep PU) terkait pengelolaan sampah meliputi proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari TPS dan mengangkutnya ke TPA. Sedangkan untuk pengangkutan dari dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut menuju TPS sepenuhnya didasarkan pada swadaya masyarakat, yang menyebabkan pola pembuangan/pengangkutan cukup beragam.

Gambar 3.4 Diagram Sistem Sanitasi Persampahan di Kota Banjarbaru Rute operasional pengelolaan angkutan persampahan sudah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru yaitu mencakup : Lokasi TPS – Container, Rute Pengangkutan dan Jadwal pengangkutan. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan Kota Banjarbaru ditetapkan dengan sistem operasional sebagai berikut : So1 : Sumber sampah – langsung dengan Dump Truck diangkut ke TPA. So2 : Sumber sampah – Gerobak sampah/Tossa – TPS – Dump Truck So3 : Sumber sampah – gerobak sampah/tossa – Container – Arm Roo truck So4 : Sumber sampah – TPS – Dump truck So5 : Sumber sampah – Container – Arm Rool Truck

halaman

28

1. 2. 3. 4. 5.


III



Tabel 3.26 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan di Kota Banjarbaru Input Sampah Organik

User Interface

Penampungan Pengolahan Pengaliran Awal Akhir

Rumah tangga

Kantong plastik, bak / tong plastik Bak / tong plastik / bak semen Tong sampah Kantong plastik, bak / tong plastik Tong sampah

Warung makan Sekolah

Sampah AnOrganik

Rumah tangga Fasum

Pembuangan / Daur Ulang

Gerobak sampah, tossa, Dump truck, Container / arm roll

Kode/Nama Aliran

TPA

Pemulung

TPA

Bila di kawasan-kawasan perumahan umumnya menggunakan jasa tenaga pengumpul, maka rumah tangga yang berada di kawasan permukiman, terutama yang didominasi golongan menegah ke bawah lebih memilih untuk membuang sendiri sampahnya ke TPS terdekat atau melakukan penanganan dengan cara lainnya seperti dibakar atau membuangnya ke dalam lubang galian yang telah disiapkan sebelumnya. Pola pewadahan sampah pada tingkat rumah tangga di Kota Banjarbaru saat ini sepenuhnya didasarkan pada swadaya masyarakat, yang menyebabkan pola pewadahan cukup beragam, ada yang menggunakan kantong plastik, tong plastik atau tong/ember dari karet. Tabel. 3.27 Pelayanan Persampahan No

Volume

Keterangan

Jumlah Timbulan - Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah (m3)

B

Pelayanan Sampah

1 2

Cakupan pelayanan (Ʃ sampah terangkut + diolah / Ʃ timbulan) Perkiraan jumlah KK yang dilayani

3

Perkiraan Sampah terangkut

0.0015 m3/jiwa 300 m3/hari

57,5 % 49.458 KK

- permukiman

104 m3/hari

- Non permukiman

50,5 m3/hari

- Total

154,5 m3/hari

4

Kapasitas pelayanan TPS

260 m3/hari

5

Kapasitas pelayanan TPA

1000 m3/hari

6

Kapasitas pelayanan pengumpulan

17 truk

Min : Kec. Cempaka

29

- Standar timbulan sampah/Org/Hr

halaman

A

Uraian Teknik Operasional

Sumber : DKP kota Banjarbaru. BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



Pelayanan pengelolaan persampahan sampai saat ini mencakup wilayah 4 Kecamatan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru, sedangkan jumlah penduduk yang terlayani (service coverage area) adalah sekitar 86 % atau sekitar 49.458 jiwa. Wilayah yang belum terlayani adalah Kecamatan Cempaka. Dari jumlah timbulan sampah yang diperkirakan mencapai 300 m3/hari, yang mampu diangkut oleh petugas dan armada milik pemerintah baru mencapai 57,5%, sementara sisanya ada yang dikubur atau dibakar oleh masyarakat atau bahkan tertimbun dan membusuk di tempat penampungan sementara. Peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan di Kota Banjarbaru masih sangat terbatas pada pelayanan pengumpulan sampah di kawasan-kawasan perumahan oleh perorangan, baik untuk dipilah dan diolah atau langsung diangkut dan dibuang ke TPS terdekat. Sedangkan pada tahapan selanjutnya sampai ke TPA, belum ada pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi di bidang pengelolaan persampahan ini. Tabel. 3.28 Teknis Pengelolaan Persampahan Dengan Sistem Swakelola Swasta No

Sarana/prasarana

Jumlah (unit)

Kapasitas

Kondisi

A

a. Perwadahan 200

30 kg

Baik

30

1 m3

Baik

Bantuan dari Pemerintah Kota

1

2 m3

Baik

Hadiah Adipura

c. Penampungan Sementara

----

----

----

d. Pengangkutan

----

----

----

e. Pengolahan

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Tong sampah

Keterangan

Bak sampah Kantong plastic Lainnya, sebutkan b. Pengumpul Gerobak Sampah Becak Sampah Gerobak Motor Lainnya, sebutkan

Pengomposan

g. Penged. Pencemaran Sumber : DKP kota Banjarbaru.

Dalam melayani pengangkutan ampah dari TPS menuju TPA Hutan Panjang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan didukung dengan 12 unit Dump Truck dan 5 unit Arm Roll truck yang mengangkut 13 buah kontainer secara bergantian. TPA Hutan Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berlokasi di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, saat ini berada pada lahan seluas 10 Ha (yang dimanfaatkan baru 6 Ha).


halaman

f. Pembuangan Akhir

30

Daur Ulang

III



Sistem pengelolaan sampah yang digunakan di TPA Hutan Panjang sampai saat ini adalah Semi Controlled Landfill. Dalam perencanaan terkait dengan kerjasama kawasan perkotaan Metropolitan Banjar Bakula, TPA Hutan Panjang ini diarahkan menjadi TPA regional, dimana telah dialokasikan lahan seluas 30 Ha, namun sampai saat ini baru terealisasi pembebasan lahan seluas 10 Ha, dan sisanya masih dalam proses oleh Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Banjarbaru. Tabel. 3.29 Teknis Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah

b.

c.

D

e.

f.

g.

h.

Pewadahan Jumlah tong sampah Pengumpulan Gerobak sampah Becak sampah Tossa Penampungan sementara Transfer depo Container Pasangan batu Bak kayu Tanah terbuka Pengangkutan Dump truk Arm roll truk Pengolahan Pengomposan Daur Ulang Pembuangan Akhir Luas Area Buldozer Excavator Lainnya sebutkan - Boeholvr Pengend. Pencemaran Leachate treatment Buffer zone (wilayah penyangga) Saluran pengumpul Drainasae air hujan Sumur kontrol Sarana penunjang Kantor Bengkel Alat dan tempat cuci Alat timbang Gudang

Jumlah (unit) 51

Kapasitas

Kondisi

1 m3

Baik

5 m3

Baik

Keterangan

15

17 44 110 7

2 m3 42 m3

12 5

5 m3 5 m3

10 ha

Rencana 40 Ha

1 1

1

1 1

31

a.

Sarana/parasarana

1

halaman

No

Sumber : DKP kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



Gambar 3.5 Peta Pelayanan Persampahan di kota Banjarbaru


III



3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kantor Lingkungan Hidup tiap tahun mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah, terutama terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R. Sejauh ini masyarakat menyambut dengan antusias kegiatan ini. Harapannya adalah masyarakat mampu melakukan pengelolaan persampahan dengan baik sehingga timbulan sampah di Kota Banjarbaru berkurang. Selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum, terutama ibu-ibu rumah tangga melalui kerjasama dengan pihak kelurahan, sasaran lain adalah anak-anak sekolah terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun karena baru saja disosialisasikan, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan ini belum tampak secara signifikan. Peran serta masyarakat masih terbatas pada melakukan pewadahan dengan baik dan menempatkannya di tempat yang sesuai mudah dijangkau oleh petugas pengumpul yang ada di masing-masing kawasan perumahan. Tabel 3.30 Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kota Jenis Kegiatan Pengumpulan sampah di rumah Pengumpulan sampah di TPS Pengangkutan sampah ke TPS Pengangkutan sampah ke TPA Pemilahan sampah di TPA Para Penyapu jalan

Dikelola oleh Kota L --

P --

-44 -153

--47

Dikelola Masyarakat

Dikelola Swasta

L

P

L ---

P ---

----

----

----

----

Ket.

halaman

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan ini adalah dengan memberikan bantuan alat pemilah dan pengolah sampah (program 3R pada TPST) untuk dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat. Saat ini terdapat 1 unit pengelola sampah sistem 3R yang ada di masyarakat tetapi belum berfungsi optimal karena tidak mampu menyediakan modal awal untuk biaya operasional. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah mengaloksikan anggaran untuk membantu biaya operasional tahun pertama, berikutnya pengelola bisa mengelola secara mandiri.

33

Sumber : DKP Kota Banjarbaru


III



Tabel 3.31 Daftar Program / Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat No.

Nama Program/

Pelaksana/ PJ

Proyek/Layanan

Tahun Mulai

Kondisi Sarana Saat ini

Fungsi

Tdk fungsi

Aspek PMJK

Rusak

PM

JDR

MBR

Tidak ada layanan berbasis masyarakat

3.3.4 Pemetaan Media Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa telah terjalin dengan baik, namun masih minim yang terkait bidang sanitasi termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Isu sanitasi dapat terakses ke desa-desa saat ini melalui penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa atau organisasi PKK yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan desa siaga dan desa/kelurahan siaga aktif. Selain ditujukan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga melalui kegiatan Posyandu yang bekerjasama dengan pihak kelurahan dan puskesmas terdekat, kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan juga diarahkan ke sekolah-sekolah dasar untuk siswa-siswa membiasakan siswa melakukan praktek membuang sampah pada tempatnya serta pengelolaan sampah dengan sistem 3R. Tabel 3.32 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru

1

Sosialisasi dan Penyuluhan Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R

2

Bintek Pengelolaan Bank Sampah

Dinas Pelaksana

Tujuan kegiatan

Khalayak sasaran

Pesan Kunci

2011


Memasyarakatkan gerakan 3R

Masyarakat / Ibu-ibu rumah tangga

Tangani sampah dengan baik, sampah mempunyai nilai ekonomis

2012


Pemberdaya an masyarakat

Masyarakat Sampah yang ditangani dengan baik bisa menjdi tambahan penghasilan

Tahun

Pembelajaran Kebersihan lingkungan, nilai ekonomis

Tangani dan kelola sampah supaya berniai ekonomis

Media massa yang ada di Kota Banjarbaru khususnya ataupun di Provinsi Kalimantan Selatan cukup aktif dalam memuat masalah pengelolaan sanitasi lingkungan, meskipun masih sangat tergantung kepada sumbangan tulisan yang BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

34

Kegiatan

halaman

NO

III



dikirimkan oleh para pemerhati kesehatan lingkungan. Media-media ini juga cukup aktif membuat kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup seperti program Green and Clean, atau Gerakan Cinta Sungai Kemuning yang dibina oleh Wakil Walikota Banjarbaru. Tabel 3.33 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru NO

Nama Media

Isu Yang Diangkat

Jenis Acara

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

Radar Banjar

Artikel




2

Banjarmasin Post

Artikel

Banjarbaru kembali meraih Adipura

Peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan kota


3


Artikel


Upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan


TVRI Kalimantan Selatan

Talk show

Peran aktif masyarakat adalah kunci sukses program pemerintah


4

Penganugerahan Adipura Keberhasilan Banjarbaru meraih Adipura

Upaya penyebarluasan dan pembinaan pengelolaan air limbah, termasuk di dalamnya kampanye praktek PHBS tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, diperlukan peran serta dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu pemerintah terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan media ataupun bahan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye dan advokasi pembangunan sanitasi. Tabel 3.34 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi (Pengelolaan Sampah)

Launching Program Green and Clean




Selain dengan mitra yang sudah ada, beberapa perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru juga masih memungkinkan untuk diajak bekerjasama mempromosikan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru, khususnya terkait Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat. Hal yang harus diperhatikan adalah mencari kegiatan-kegiatan baru yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga juga menguntungkan dunia usaha dalam memperkenalkan produknya.


35

1


Nama Kegiatan

halaman

No

III



Tabel 3.35 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerjasama

1 2.

SKH Radar Banjar PT. BNI 1946

PHBS Bin Sampah

In Kind In Kind

3

Telkom Flexi

Bin Sampah

In Kind

4.

Coca Cola Comp.

PHBS

In Kind

5

Bank Kalsel

Bin Sampah

In Kind

3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha Sampai saat ini, persoalan penanganan sampah masih dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, ditambah dengan masih kurangnya informasi mengenai nilai tambah dari pengelolaan sampah menyebabkan belum ada dunia usaha yang tertarik untuk mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengembangkan usaha dalam pelayanan pengelolaan sampah. Tabel 3.36 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kota Banjarbaru No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan


3.3.6 Pendanaan Dan Pembiayaan Belum adanya investor atau pihak swasta yang masuk atau berkontribusi dalam pengelolaan persampahan menjadikan pendanaan untuk pengelolaan sampah ini masih sangat tergantung pada kemampuan dana APBD maupun danadana dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program bantuan dengan Multi-Sources of funding system yaitu program yang dibiayai oleh Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Table 3.37 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Sub Sektor Pengelolaan Persampahan Di Kota Banjarbaru 2009 - 2012 No

Sub sektor


2010

2011

2012

3.791.686.050

2.709.196.350

5.255.090.360

6.232.714.000

403.040.800

499.146.400

247.621.000

Belum terdata

Belanja APBD

Retribusi sampah

halaman

Sumber : APBD Kota Banjarbaru, DPPKAD Kota Banjarbaru

36

Pendapatan


III



3.3.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Seperti halnya pengelolaan limbah cair, persoalan pengelolaan sampah sangat tergantung pada kebiasaan/perilaku dan cara berpikir masyarakat, yang tidak lepas dari masalah kesejahteraan. Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah tidak akan berdampak signifikan bagi upaya perbaikan pengelolaan sampah di daerah jika tidak didukung oleh perbaikan perilaku masyarakat. Kebiasaan turun temurun dan masih kurangnya informasi mengenai kesehatan lingkungan menjadi sebab penduduk masih membuang sampahnya ke sungai atau menumpuk dan kemudian membakar sampah tersebut. Disisi lain, pemerintah daerah juga masih menghadapi kendala kurangnya sarana prasarana untuk dapat melayani seluruh kawasan di Kota Banjarbaru. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah, serta belum adanya perencanaan pengelolaan sampah yang komprehensif menjadikan upaya peningkatan pengelolaan sampah ini masih berjalan lambat. Tabel. 3.38 Permasalahan Mendesak di Sub Sektor Persampahan di Kota Banjarbaru No

Aspek

Permasalahan

Non Teknis A.

Kebijakan daerah dan kelembagaan - Institusi pelaksana pengelolaan sampah masih terpaku pada tugas keseharian penanganan sampah, belum memikirkan perencanaan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan seperti pengembangan TPST dengan sistem 3R. - Pengelolaan Persampahan ditingkat nasional baru UU Persampahan No 18 Tahun 2008, sedangkan Perda Pengelolaan sampah belum ada di tingkat kota.

B.

Keuangan Keuangan daerah yang terbatas menjadikan terhambatnya pengadaan sarana prasarana dan proses pembebasan lahan untuk TPA

C.

Komunikasi Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, untuk merubah paradigma bahwa sampah tidak lagi dianggap sebagai persoalan tapi bisa menjadi sumber penghasilan

D.

Partisipasi Dunia Usaha Belum ada dunia usaha yang tertarik untuk melakukan usaha pelayanan pengelolaan sampah

Partisipasi Masyarakat dan PMJK

halaman

- Masih kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah ke TPS seperti tidak tepat waktu, cara maupun tempat. - Belum ada usaha masyarakat untuk melakukan pemilahan dan membedakan wadah terhadap sampah basah dan kering

37

E.


III


No


Aspek

Permasalahan

Teknis A.

Sistem - TPA yang ada masih menggunakan sistem Semi Controlled Landfill - Armada Pengangkutan masih menggunakan truck bak terbuka - TPST yang ada belum dapat beroperasi secara optimal karena KSM yang dipercaya menjadi pengelola tidak memiliki biaya operasional

B.

Konstruksi Lahan untuk TPA masih dalam proses pembebasan, sehingga belum dapat dioptimalkan untuk pengembangan sistem Sanitary Landfill

3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1 Kelembagaan Tanggung jawab pengelolaan drainase kota tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada institusi pemerintah daerah, tetapi juga menuntut peran sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan saluran drainse tersebut. Ketiga unsur ini mempunyai hubungan saling ketergantungan yang harus disinergikan supaya drainase lingkungan yang ada berfungsi secara optimal. Tabel 3.39 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan Di Kota Banjarbaru PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

V

X

X

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

X

X

Ѵ

Ѵ

X

Membersihkan sarana drainase lingkungan

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Memperbaiki sarana drainase lingkungan yang rusak

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

Ѵ

Ѵ

X

Perencanaan Menyusun target pengelolaan drainase lingk. skala kota Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target

Pengadaan Sarana Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan

halaman

38

Pengelolaan


III




Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

Ѵ

X

X

Ѵ

Ѵ

X

Ѵ

X

X

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan

Ѵ

X

X

Ѵ

X

X

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan drainase lingkungan.

Ѵ

X

X

Pengaturan dan Pembinaan Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

Ѵ

Monitoring dan Evaluasi

Landasan hukum pengelolaan drainase lingkungan di Kota Banjarbaru masih menggunakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dalam tatanan kota, pengaturan mengenai pengelolaan drainase lingkungan terutama untuk pembangunan kawasan perumahan terintegrasi dalam Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 262 Tahun 2004 tentang Kebutuhan Dasar Perumahan Di Wilayah Kota Banjarbaru Ketentuan ini akan menjadi salah satu syarat dalam penilaian untuk pemberian IPPT dan IMB untuk perumahan. Tabel 3.40 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kota Banjarbaru Efektif dilaksanakan -

Pelaksanaan Belum efektif Tidak efektif dilaksanakan Dilaksanakan -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ket.

39

 Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Drainase Lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan Drainase Lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara drainase sebagai saluran pemutus air hujan

Ketersediaan Ada Tdk Ada -

halaman

Peraturan

Sumber : Dinas PU dan Dinas Perumtarungwasbang Kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



a. Struktur Organisasi Secara kelembagaan, institusi yang bertanggung jawab tterhadap pengelolaan drainase di Kota Banjarbaru adalah Dinas Pekerjaan Umum Umum, dimana untuk sistem drainase primer dibebankan di kepada Bidang Sumberdaya Air Air, sedangkan sistem drainase sekunder dan yang lebih kecil (mikro) menjadi tugas dari Bidang Bina Marga. Marga Struktur Organisasi pengelola Drainase berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pem Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.

Gambar 3.6 Struktur Organissi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku. a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan sarana pengairan, menyusun inventarisasi bangunan pengairan, pengairan, pengumpulan data penggunaan air, pengelolaan hidrologi kawasan danau dan rawa; b. Seksi Pengembangan Prasarana Prasarana Sungai dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan melaksan pembinaan teknis, pengawasan, dan


halaman

Tugas

40

b. Tugas dan kewenangan Bidang Sumberdaya Air

III



pengendalian pemanfaatan air sungai dan waduk, pengelolaan hidrologi dan pemeliharaan daerah aliran sungai dan waduk, penanggulangan akibat bencana alam. Kewenangan : a. Menyusun perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumberdaya air; b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan prasarana irigasi, sungai, waduk, danau dan rawa; c. Penanggulangan bencana banjir, serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil; d. Pengumpulan data dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang sumberdaya air. 3.4.2 Sistem dan cakupan pelayanan


halaman

Beberapa saluran darinase yang ada di Kota Banjarbaru saat ini belum berfungsi secara optimal, kondisi ini yang menyebabkan terjadinya genangan air bila hujan turun dalam intensitas yang tinggi. Penyempitan badan sungai yang diakibatkan oleh berdirinya rumah-rumah penduduk di sepanjang bantaran sungai, yang diperparah dengan perilaku membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan aliran air menyebabkan badan sungai tidak mampu menampung air dalam volume yang tinggi.

41

Sebagaimana kawasan perkotaan lainnya, sistem jaringan drainase di Kota Banjarbaru dibagi atas 2 bagian, yaitu : a. Sistem Drainase Mayor, Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (major system) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini. b. Sistem Drainase Mikro, Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

III



Sedangkan untuk jaringan drainase sekunder dan primer, di beberapa lokasi terputus oleh timbunan tanah atau gorong-gorong yang sempit yang kemudian tersumbat oleh tumpukan sampah yang menyebabkan terhambatnya aliran air hingga meluap ke badan jalan. Kondisi ini diperparah dengan tofografi jalan-jalan yang bergelombang, sehingga volume air menumpuk dan meluber di daerah yang relatif lebih rendah. Tabel. 3.41 Kondisi Genangan / Banjir di Kota Banjarbaru Kelurahan

Dampak Terhadap  Perumahan  Persawahan  Perkebunan

1

Cempaka

Cempaka/Basung

2

Banjarbaru Utara

Loktabat Utara  Jl. A. Yani  BALITRA

 Perumahan  Jalan

3

Banjarbaru Selatan

Kemuning


4

Landasan Ulin

Tonhar


Penyebab Banjir  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai  Aliran permukaan yang besar  Perubahan tata guna lahan  Jaringan sungai terganggu  Penyempitan dan pendangkalan sungai

Luas (Ha) 1,5

1.169,8

6,6

1,5

Sistem drainase primer di Kota Banjarbaru dibagi ke dalam tiga zona prioritas, meliputi : (1) Zona prioritas I, meliputi; Jalan A. Yani (SPBU) – Guntung Simpang Bandara Kiri 2 – Gang SMP, Jalan A. Yani – Pertigaan Traffict Light Bandara, Sungai Kemuning, dan Sungai Basung, (2) Zona prioritas II, meliputi Sungai Ulin Kanan, Sungai Salak Kiri 1, Sungai Payung Hulu Kiri 1, Sungai Payung Hulu Kanan 1, Sungai Payung Hulu,


42

Kecamatan

halaman

No

III



Sungai Kemuning Kanan 2, Sungai Kemuning Kiri 2, Sungai Paring Kanan 1, Sungai Paring Kiri 2, Sungai Gotong Royong, Sungai Simpang bandara Kiri 3, Sungai Simpang Bandara Kiri 1, Sungai Salak Kiri 2, Sungai Kemuning Kanan 1, Sungai Paring Kiri 1, Sungai Lurus Kiri 1, Sungai Basung Kiri , Sungai Basung Kanan, Sungai Tiung Kiri, Sungai Tiung Kanan, Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Sungai Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Sungai Ampuya Kiri 1, Sungai Ampuya Kiri 2, Sungai Ampuya Kanan, Sungai Harapan Kiri, Sungai Salak Kanan 1, Sungai Kemuning Kiri 3. (3) Zona prioritas III, meliputi : Sungai Ulin Kiri, Sungai Ulin Kanan 2, Sungai Ulin Kanan 1, Sungai Lurus Kiri 3, Sungai Lurus Kanan 3, Sungai Lurus Kanan 1, Sungai Payung Kanan, Sungai Payung Hulu Kiri 3, Sungai Lurus Kiri 2, Sungai Lurus Kanan 2. Sedangkan sistem drainase sekunder terintegrasi dengan jalan-jalan utama yang ada di Kota Banjarbaru seperti Jalan A. Yani, Jl. Mistar Cokrokusumo, Jl. RO. Ulin, Jl. Panglima Batur, Jalan Karang Anyar, Jalan Garuda dan jalan utama lainnya. Tabel. 3.42 Kondisi Saluran Drainase

Permanen

Tanah

A

Saluran Primer 1 Sungai Kemuning

7.200

144

v

v

2 Sungai Ambulung

4.328

80

v

3 Sungai Batulicin

3.600

70

v

Konstruksi

4 Sungai Pinang

4.200

84

v

5 Sungai Batu Kapas

4.100

80

v

6 Sungai Paring

3.100

60

v

7 Sungai Sambangan

3.200

64

v

8 Sungai Ampayo

5.500

110

v

9 Sungai Tiung

3.300

65

v

10 Sungai Apukan

20.400

400

v

11 Sungai Basung

3.100

60

v

12 Sungai Banyu Irang

18.000

380

v

13 Sungai Kuranji

3.800

70

v

14 Sungai Rancah

6.190

120

v

15 Sungai Salak

4.222

80

v

16 Sungai Guntung Payung

5.300

100

v

17 Handil Daya Sakti

7.000

140

v

18 Sungai Lu’uk

4.800

90

v

19 Handil Berkat Karya

7.000

140

v

20 Handil Hanyar

4.300

85

v

21 Handil Papikul

7.000

140

v

22 Sungai Jembatan I

4.000

80

v

23 Sungai Jembatan II

4.000

80

v

24 Sungai Pembuang Prov

6.000

120

v

25 Saluran Timbang Rasa

4.000

80

v


Kondisi (Baik/Rusak)ak)

43

Luas Catchman Area (Ha)

Nama Jalan / Sungai

halaman

Panjang (m)

No

III


Panjang (m)

Luas Catchman Area (Ha)

Permanen

Saluran Sekunder 1 Drainase Jl. A. Yani

18.000

200

v

2 Sungai Komet

2.000

20

No B


Nama Jalan / Sungai

Konstruksi Tanah

v

3 Sungai Gotong Royong

1.870

18

v

4 Sungai Gn. Kupang

1.140

10

v

5 Sungai Ulin

1.500

15

v

6 Sungai Karet

1.810

20

v

7 Sungai Lurus

2.100

20

v

8 Sungai Guntung Jingah

1.900

20

v

9 Guntung Paikat

1.350

15

v

10 Sungai Guntung Lua

1.500

15

v

11 Sungai Puyau

1.100

10

v

12 Drainase Jl. Pang. Batur

v

13 Drainase Jl. Karang Anyar

v

14 Drainase Jl. P. M. Noor

v

15 Drainase Jl. RO Ulin

v

16 Drainase Jl. Mistar C K

v

17 Drainase Jl. Bandara

v

18 Drainase Jl. Hercules 19 Guntung Papuyu

v 2.800

30

v

20 Guntung Paring

2.284

25

v

21 Sungai Gunung Kupang II

1.574

15

v

22 Sungai Ujung Murung

2.500

25

v

800

10

v

24 Sungai Lukass

1.500

15

v

25 Sungai Cambai

950

10

v

26 Sungai Mati

2.030

20

v

27 Sungai Dadap

2.260

20

v

23 Sungai Mangguruh

28 Sungai Bangkal Kecil 29 Sungai Batu Kapur 30 Sungai Rimba

490

5

v

2.690

25

v

800

10

v

31 Sungai Tagumpar

1.500

15

v

32 Sungai Sumba

1.350

10

v

33 Sungai Sidomulyo

2.122

20

v

34 Sungai Karya Bhakti

1.700

15

v

35 Sungai Polantan

2.230

20

v

C 1

Saluran Tersier Ratu Elok – Bumi Cahaya Bintang – Komp.Kehutanan

2

Kelapa Gading

3

Banua Permai

4

Loktabat

Kondisi (Baik/Rusak)ak)


halaman

Umumnya rumah tangga di Kota Banjarbaru menggunakan sistem drainase sebagai saluran pembuangan dari sisa-sisa air yang dipergunakan dalam aktivitas

44

Sumber : Dinas PU

III



sehari-hari seperti air bekas mandi, bekas cucian dapur atau bekas cucian pakaian. Demikian juga dengan pengaliran air hujan, hampir semuanya (kecuali sedikit yang terserap ke dalam tanah dan sumur-sumur gali) masuk ke dalam sistem drainase, mulai dari drainase lingkungan (tersier) kemudian masuk ke drainase sekunder sampai akhirnya terkumpul di badan-badan sungai atau saluran irigasi. Tabel 3.43. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kota Banjarbaru Input

User Interface

Penampungan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir

Pembuangan/ Daur Ulang

Rumah Tangga: - Air cucian dari dapur

Tempat cuci piring

Sistem Drainase

Sungai

- Air cucian pakaian

Pembuangan Air Cucian

Sistem Drainase

Sungai

- Air untuk Mandi

Saluran Pembuangan

Sistem Drainase

Sungai

Talang Halaman Ruang Publik

Sistem Drainase

Sungai

Air Hujan

Pengelolaan drainase di Kota Banjarbaru meliputi Bangunan air yang terdiri dari tabat, pintu air, terjunan air dan bangunan air lainnya. Sistem pengelolaan drainase dapat dilihat pada tabel 3.44. Tabel 3.44 Sistem Pengelolaan Drainase yang Ada di Kota Banjarbaru Kelompok Fungsi Bangunan Air

Teknologi yang Digunakan Pembuatan Bangunan Air Pada Sungai Peramuan (4 buah) Pembuatan Tabat Beton Pembuatan Pintu Air

150 m 1 buah 4 buah

1 buah 1 buah

Sumber Data Bidang PSDA Dinas PU (T.A 2002)

Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2004) Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2004) Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2008)

Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2010) Bidang PSDA Dinas PU (T.A. 2010)

halaman

45

Pembuatan Bangunan Air Gt. Manggis, Berlina & Walangku Bangunan Terjunan Sei Puyau Bangunan Terjunan Sei Gotong Royong

(Perkiraan) Nilai Data 4 buah


III



Gambar 3.7. Peta Pelayanan Drainase di Kota Banjarbaru BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

III



3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Peran serta masyarakat secara aktif didalam penanganan saluran drainase masih cukup kecil ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah dari saluran drainase yang tidak berfungsi sesuai dengan yang di harapkan.

Pembersihan drainase

umumnya dilakukan menjelang acara–acara tertentu seperti lomba kebersihan lingkungan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kegiatannya dilakukan secara gotong royong dengan membersihkan saluran yang ada. Selain dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, keterlibatan masyarakat sampai saat ini masih sangat tergantung dengan kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh pihak lain baik pemerintah maupun kelompok-kelompok Pencinta Lingkungan Hidup. Dengan kondisi tersebut, terdapat beberapa saluran drainase yang mengalami masalah seperti tertutup oleh timbunan sampah atau material bahan bangunan yang dibuang oleh masyarakat. Tabel 3.45. Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kecamatan Jumlah

Kecamatan Banjarbaru Utara

RT

RW

122

28

Banjarbaru Selatan

127

23

Landasan Ulin

141

27

Liang Anggang

66

Cempaka

102

Kondisi Drainase Pembersihan Pengelola Data Saat ini Drainase (Rutin/Tdk (Pemerintah/Swasta/M (lancar/mampet) Rutin) asyarakat) Ada yang lancar, sebagian lainnya mampet oleh pasir, tanah atau sampah

Tdk Rutin

Bangunan di atas Saluran (Ada/Tidak

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Tdk Rutin

Pemerintah

Pengelolaan drainase sampai saat ini masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata-mata, sehingga belum ada program/proyek layanan pengelolaan drainase yang berbasis pada masyarakat. Tabel 3.46 Daftar Program / Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat No.

Nama Pelaksana Program/Proyek/L (Pj) ayanan

Tahun Mulai

Kondisi Sarana Saat ini Tidak Fungsi Rusak Fungsi

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

Tidak Ada Program / Layanan berbasis masyarakat

3.4.4 Pemetaan Media dalam advokasi dan sosialisasi pengelolaan drainase yang baik dan berwawasan lingkungan masih minim. pemberitaan

atau artikel

Isu pengelolaan drainase baru terangkat dalam media jika


terjadi

luapan air

47

peran serta media massa

halaman

Seperti halnya sub sektor sanitasi yang lain,

atau banjir yang

III


mengganggu aktivitas pengelolaan drainase


masyarakat.

Sosialisasi atau penyuluhan terkait

umumnya terintegrasi dengan

penyuluhan - penyuluhan

yang dilakukan oleh bidan desa atau organisasi PKK melalui

kegiatan

pengembangan dan pembinaan desa siaga dan desa/kelurahan siaga aktif. Tabel 3.47 Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kota Banjarbaru NO

Kegiatan

1

Sosialisasi dan Penyuluhan Normalisasi Sungai Kemuning

Dinas Pelaksana

Tahun 2010

Dinas PU

Tujuan kegiatan

Khalayak sasaran

Partisipasi masyarakat dalam normalisasi sungai

Masyarakat atau keluarga yang berada di bantaran sungai

Pesan Kunci

Pembelajaran

Jika aliran sungai lancar, tidak akan ada banjir

Media massa yang ada di Kota Banjarbaru cukup aktif dalam memuat masalah pengelolaan sanitasi lingkungan termasuk masalah pengelolaan drainase, terutama jika terjadi permasalahan yang merugikan warga masyarakat seperti terjadinya banjir di sekitar bantaran Sungai Kemuning atau kegiatan bersih-bersih sungai Kemuning yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Pemuatan artikel masih sangat tergantung kepada sumbangan tulisan yang dikirimkan oleh para pemerhati kesehatan lingkungan. Tabel 3.48 Media Komunikasi Yang Ada Kota Banjarbaru Isu Yang Diangkat

Jenis Acara

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

Radar Banjar

Berita

Normalisasi Sungai Kemuning

Pemeliharaan alur sungai


2


Artikel

Wakil Walikota pimpin kegiatan pembersihan sungai Kemuning

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan sungai


Pengelolaan drainase kota mulai dari saluran tersier, sekunder hingga drainase primer tidak akan optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, diperlukan peran serta dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu pemerintah terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan media ataupun bahan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye dan advokasi pembangunan sanitasi. Sedangkan peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam kaitan dengan pengawasan dan pemeliharaan terhadap saluran drainase tersebut. BUKU PUTIH SANITASI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

48

Nama Media

halaman

NO

III



Tabel 3.49 Kerjasama Yang Terkait Sanitasi (Pengelolaan Drainase) No 1


Nama Kegiatan Launching Program Green and Clean




Selain dengan mitra yang sudah ada, beberapa perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru juga masih memungkinkan untuk diajak bekerjasama mempromosikan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru, termasuk dalam hal pengelolaan saluran drainase. Hal yang harus diperhatikan adalah mencari kegiatan-kegiatan baru yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga juga menguntungkan dunia usaha dalam memperkenalkan produknya. Tabel 3.50 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerjasama

1 2.

SKH Banjarmasin Post PT. BNI 1946

PHBS PHBS

In Kind In Kind

3

Telkom Flexi

PHBS

In Kind

4.

Coca Cola Comp.

PHBS

In Kind

5

Bank Kalsel

PHBS

In Kind

3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha Sejalan dengan paradigma masyarakat bahwa persoalan pengelolaan sampah masih dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, sampai saat ini belum ada dunia usaha yang tertarik untuk mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengembangkan usaha dalam pelayanan pengelolaan drainase. Tabel 3.51 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Yang Ada Di Kota Banjarbaru No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan



halaman

Belum adanya investor atau pihak swasta yang masuk atau berkontribusi dalam pengelolaan persampahan menjadikan pendanaan untuk pengelolaan sampah ini masih sangat tergantung pada kemampuan dana APBD maupun danadana dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program bantuan dengan

49

3.4.6 Pendanaan Dan Pembiayaan

III



Multi-Sources of funding system yaitu program yang dibiayai oleh Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Table 3.52 Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Subsektor Pengelolaan Drainase No

Sub sektor Drainase


2010

2011

2012

3.791.686.050

2.709.196.350

5.255.090.360

6.232.714.000

----

----

----

----

Belanja APBD Pendapatan Retribusi Sumber : APBD Kota Banjarbaru, DPPKAD Kota Banjarbaru

3.4.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Pengelolaan drainase sebagaimana halnya di sektor-sektor yang lain, harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).

halaman

50

1. Masalah koneksitas dari drainase tersier ke sekunder, kemudian ke saluran primer, belum semuanya terkoneksi sehingga aliran air menjadi terhambat dan menimbulkan luapan air ketika turun hujan dengan intensitas yang tinggi. 2. Master plan Drainase yang ada hanya terfokus pada aliran sungai dan guntung, belum ada perencanaan untuk jaringan drainase yang berbasis jaringan jalan. 3. Alur sungai yang menyempit karena adanya bangunan yang berdiri di tepian sungai 4. Drainase kurang berfungsi karena tertimbun oleh sampah 5. Pemeliharaan drainase terhambat karena tertutup menjadi jembatan beton 6. Kurang mengertinya masyarakat akan arti pentingnya Drainase sehingga belum menjadikannya salah satu prioritas dalam pembangunan rumah 7. Drainase cenderung mengikuti tofografi jalan yang bergelombang, sehingga memberi beban berat pada titik-titik terendah, memerlukan kolam-kolam retensi. 8. Belum adanya Landasan Hukum yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan saluran drainase pada setiap pembangunan rumah atau kawasan perumahan. 9. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah


III



Tabel. 3.53 Permasalahan Mendesak di Sub Sektor Drainase di Kota Banjarbaru No

Aspek

Permasalahan

Non Teknis A.

Kebijakan daerah dan kelembagaan Belum adanya Landasan Hukum yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan saluran drainase pada setiap pembangunan rumah atau kawasan perumahan.

B.

Keuangan Terbatasnya kemampuan keuangan daerah

C.

Komunikasi Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, untuk merubah paradigma bahwa sungai bukan tempat buangan limbah dan sampah

D.

Partisipasi Dunia Usaha Belum ada dunia usaha yang tertarik untuk melakukan usaha pelayanan pengelolaan drainase

E.

Partisipasi Masyarakat dan PMJK Kurang mengertinya masyarakat akan arti pentingnya Drainase sehingga belum menjadikannya salah satu prioritas dalam pembangunan rumah

Teknis A.

Sistem - Master plan Drainase yang ada hanya terfokus pada aliran sungai

dan guntung, belum ada perencanaan untuk jaringan drainase yang berbasis jaringan jalan.

- Masalah koneksitas dari drainase tersier ke sekunder, kemudian

ke saluran primer, belum semuanya terkoneksi sehingga aliran air menjadi terhambat. - Pemeliharaan drainase terhambat karena tertutup menjadi jembatan beton - Drainase kurang berfungsi karena tertimbun oleh sampah - Alur sungai yang menyempit karena adanya bangunan yang berdiri di tepian sungai

B.

Konstruksi

halaman

51

Drainase cenderung mengikuti tofografi jalan yang bergelombang, sehingga memberi beban berat pada titik-titik terendah, memerlukan kolam-klam retensi.


III