Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Kepala Bidang ...
laporan. Jadi tanpa adanya suatu struktur organisasi dan manajemen yang tepat.
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang efektivitas pengelolaan persampahan di kota Makassar. Adapun dasar penelitian ini adalah empat faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Richard M. Steers yang didukung dengan pendekatan efektivitas yaitu pendekatan tujuan oleh Martani dan Lubis. Perlu diketahui bahwa tujuan pengelolaan persampahan di Kota Makassar adalah adalah berkurangnya timbulan sampah, menurunnya pencemaran terhadap sungai, kanal, dan saluran drainase, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan. Sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan persampahan di Kota Makassar akan diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan berikut : V.1
Hasil Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyebab belum
efektifnya
pengelolaan
persampahan
di
Kota
Makassar,
maka
peneliti
mengumpulkan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan yang terpilih terkait pengelolaan persampahan di Kota Makassar yaitu Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penataan Kebersihan Kota, Staff/Pegawai di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penataan Kebersihan serta Masyarakat yang difokuskan pada dua kecamatan yaitu kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya.
63
Yang menjadi konsep efektivitas dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas oleh Richard M. Steers meliputi : Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, Kebijakan dan Praktek Manajemen. Adapun hasil penelitian tentang efektivitas pengelolaan persampahan di Kota Makassar akan di uraikan sebagai berikut : V.1.1 Karakteristik Organisasi Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur organisasi meliputi bagaimana pembagian tugas pengelolaan sampah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Serta teknologi adalah mekanisme yang digunakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam mengubah sesuatu menjadi lebih bermanfaat dalam hal ini sampah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, maka karakteristik organisasi terkait pengelolaan persampahan akan diuraikan sebagai berikut : V.1.1.1 Struktur Organisasi Struktur
organisasi
menunjukkan
adanya
pembagian
kerja
dan
menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Jadi tanpa adanya suatu struktur organisasi dan manajemen yang tepat organisasi tersebut akan kacau dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya
64
bahkan organisasi tersebut bisa bubar sebab tidak ada pembagian unit-unit kerjanya. Oleh karena itu dalam struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota
Makassar
perlu
diketahui
bagaimana
pembagian
tugas
pengelolaan sampah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Adapun Hasil wawancara dari Informan kami Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan yaitu Bapak H. Muh. Kasim menyatakan bahwa : “ Pembagian tugas pengelolaan sampah di sini sudah sangat jelas dengan melihat struktur organisasi yang sekarang, sebelumnya bidang pengembangan kapasitas dan penataan kebersihan kota satu unit kerja tapi sekarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, unit kerja ini di bagi menjadi dua yaitu Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota dan Bidang Penataan Kebersihan Kota dengan fungsi yang berbeda“ (wawancara pada tanggal 19 maret 2012) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang merupakan sebuah organisasi sudah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas dan unit-unit kerja yang sudah jelas khususnya yang menangani masalah pengelolaan persampahan. Dalam struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan ada dua bidang yang khusus menangani pengelolaan persampahan yaitu : Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota dan Bidang Penataan Kebersihan Kota . V.1.1.2 Teknologi Organisasi Teknologi organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mekanisme / teknik yang digunakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam mengkonversi sampah tersebut menjadi bahan yang berguna secara efisien dan
65
ekonomis dengan dampak lingkungan yang minimal di tempat pembuangan akhir (TPA). Hasil wawancara dari Bapak Andi Murtan selaku kepala Bidang Penataan Kebersihan Kota Makassar yang pernah bertugas di TPA menyatakan bahwa : “Saat ini pengelolaan sampah Kota Makassar itu sudah dikelola menggunakan sistem landfill atau tanah urug dengan bekerja sama dua investor asing yang berasal dari Australia dan Jepang, yang dari Australia (PT Organik Recovery Grupi) ini sampah tersebut diolah dan dijadikan kompos sedangkan dari Jepang (PT Gikoko Kokyo) mengolah sampah di TPA itu menjadi gas methan yang menghasilkan energi listrik, namun energi listrik dari sampah ini masih hanya melayani sekitar TPA saja belum seluruh Makassar” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012)
Kemudian menurut Bapak Iskandar sebagai Kepala Bidang Pengembangan kapasitas kebersihan kota juga menyatakan bahwa: “Pengelolaan sampah di Kota Makassar menggunakan teknologi yang disebut sistem landfill yaitu menimbun sampah di dalam tanah sehingga sampah tersebut dapat menghasilkan gas methan yang dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik di sekitar TPA” (wawancara pada tanggal 16 Maret 2012) Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ternyata selama ini sampah di tempat pembuangan akhir itu tidak hanya ditumpuk begitu saja tapi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah berusaha mengolah sampah menjadi lebih berguna dengan menggunakan teknologi yang disebut sistem landfill serta bekerja sama dengan investor asing untuk pengelolaan sampah menjadi lebih efektif.
66
V.1.2
Karakterisitik Lingkungan Karakteristik lingkungan adalah bagaimana lingkungan yang berasal dari
dalam (internal) dan luar organisasi (eksternal) mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini tujuan pengelolaan sampah yang efektif. Hasil penelitian ,mengenai faktor pengaruh karakteristik lingkungan ini terbagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. V.1.2.1 Lingkungan Internal Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus. Lingkungan internal berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi pegawai / pekerja dalam organisasi tersebut, serta pimpinan / manajer. Dalam penelitian ini pengaruh lingkungan internal yang perlu diketahui adalah jumlah pegawai / pekerja di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar khususnya pekerja di bidang pengelolaan sampah (kebersihan). Karena pekerja di bidang kebersihan ini yang bergelut dalam aktivitas operasional pengelolaan sampah dengan kegiatan mulai dari penyapuan jalan, pengumpulan dan pengangkutan sampah hingga pembuangan akhir. Adapun jumlah pekerja dan tugasnya digambarkan dalam tabel berikut :
67
Tabel II Jumlah Pekerja di Bidang Kebersihan Kota Makassar Sub Unit
Pengangkutan Sampah
Penyapuan UPTD TPA
Tugas Staff Pengawas Sopir Operator alat berat Pekerja Pengawas Pemotong Rumput Pekerja Staff Operator alat berat
Jumlah 6 orang 10 orang 133 orang 7 orang 216 orang 3 orang 3 orang 80 orang 85 orang 5 orang
Sumber : Potensi pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Desember 2011
Selanjutnya adalah hasil wawancara sesuai pertanyaan penelitian apakah jumlah pekerja di bidang kebersihan sudah seimbang dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan? Informan yang bernama Bapak Syahrul salah satu staff di bidang penataan kebersihan kota menyatakan bahwa : “Jumlah
pekerja atau tenaga operasional untuk pengangkutan sampah saat ini masih kurang sehingga tidak seimbang dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan di mana dalam satu mobil angkutan sampah itu dibutuhkan tiga orang sedangkan yang ada sekarang hanya dua orang oleh karena itu butuh waktu lebih untuk mengangkut sampah setiap hari”( wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) Adapun menurut Ibu Tia yang juga sebagai staff di bidang pengembangan kapasitas kebersihan kota juga menyatakan bahwa : “Pekerja sekarang ini sangat kurang jika mau dibandingkan dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan setiap hari, ini karena banyak pekerja yang sudah berhenti dan sudah pensiun dan belum ada pengganti mungkin karena jarang orang yang berminat untuk bekerja sebagai tukang sampah makanya sampai saat ini kami masih kesulitan menambah jumlah pekerja” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012)
68
Dan menurut Bapak Buyung yang juga sebagai salah satu staff di Bidang pengembangan kapasitas kebersihan kota menyatakan bahwa : “Jumlah pekerja saat ini tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang ada utamanya dalam hal pelayanan pengangkutan sampah karena banyak pekerja yang berhenti dan banyak yang sudah pensiun tetapi tidak ada yang mengganti oleh karena itu pekerja sekarang ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Kemudian menurut Bapak Muh.Zain yang juga salah satu staff di dinas kebersihan dan pertamanan menyatakan bahwa : “Memang jumlah pekerja saat ini jelas tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang harus di selesaikan setiap hari yaitu melayani pengangkutan sampah dengan jangkauan wilayah kota Makassar yang begitu luas dan jutaan penduduk yang pastinya berbanding lurus dengan volume sampahnya. Jumlah pekerja ini juga semakin berkurang karena banyak yang sudah pensiun dan berhenti tapi penggantinya belum ada ” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) V.1.2.2 Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan terkait dengan kegiatan operasional organisasi dalam hal ini kegiatan operasional pengelolaan sampah. Lingkungan eksternal yang difokuskan pada hasil penelitian ini adalah
seperti apa peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan
bagaimana usaha pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta apakah sudah ada sosialisasi tentang persampahan di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pertama adalah seperti apa peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, menurut Informan yang bernama Pak
69
Buyung sebagai salah satu staff di Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan menyatakan bahwa: “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terbagi dua aspek yaitu aspek aktif dan pasif, aspek aktif itu masyarakat harus turut serta dalam mengolah dan mengelola sampahnya sedangkan aspek pasifnya itu masyarakat diwajibkan membayar retribusi persampahan” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Selanjutnya menurut Bapak Syahrul salah satu staff di bidang penataan kebersihan juga menyatakan bahwa: “Sejauh ini peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih sangat kurang karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah dan juga perilaku sebagian masyarakat yang masih seenaknya membuang sampah sembarangan”(wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Muh.Zain salah satu staff di bidang penataan kebersihan menyatakan bahwa: “Peran serta masyarakat seperti yang diharapkan masih kurang dan tidak optimal karena masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya kebersihan sebagai contoh masih ada masyarakat tidak membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah dan bahkan tidak menyediakan tempat sampah di rumahnya sendiri serta masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau membayar iuran sampah”(wawancara pada tanggal 14 Maret 2012)
Dan menurut Ibu Tia yang juga salah satu staff di bidang pengembangan kapasitas kebersihan menyatakan bahwa: “Dalam hal pengelolaan sampah peran serta masyarakat dirasakan masih kurang sampai saat ini sehingga kita harus meningkatkan kesadaran mereka bahwa masalah sampah itu hasil tindakan mereka jadi tanggung jawab masalah sampah merupakan tanggung jawab mereka juga” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Kedua untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah atau program pemerintah.
70
Adapun program pemerintah atau Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat menurut Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota yaitu : “Usaha atau program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan adalah mengadakan kampanye penyadaran publik terhadap persampahan atau sosialisasi terhadap masyarakat tentang persampahan dan itu sudah dilaksanakan di setiap kecamatan serta melalui program pemerintah saat ini yaitu program Green and Clean” (wawancara pada tanggal 16 Maret 2012) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Penataan Kebersihan Kota bahwa : “Program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungannya adalah mengadakan sosialisasi mengenai persampahan terhadap masyarakat misalnya melibatkan ibu-ibu pkk mengelola sampah di lingkungannya serta sosialisasi ke setiap masjid untuk senantiasa mengadakan program jum’at bersih, menerapkan program pengelolaan sampah terpadu dengan sistem 3 R (reduce, reuse, dan recycle) serta melalui program Green and Clean” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) Kemudian yang ketiga pernyataan masyarakat berdasarkan pertanyaan peneliti apakah sudah pernah ada sosialisasi dan program pengelolaan sampah oleh Pemerintah menurut beberapa informan yaitu : Menurut Ibu Sitti menyatakan bahwa : “Sudah ada sosialisasi di kelurahan tentang persampahan di mana masyarakat diharapkan bisa mengelola sampahnya sendiri mulai dari hal kecil saja yaitu penanganan sampah dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering serta bagaimana mengolah sampah tersebut. Dan juga ada sosialisasi tentang pencanangan motor sampah yang akan beroperasi setiap minggu di lingkungan rumah” (wawancara pada tanggal 22 Maret 2012)
Menurut Ibu Sulfiani juga menyatakan bahwa :
71
“Iya Sudah pernah ada sosialisasi persampahan minimal katanya kalau tidak bisa ki’ membersihkan jangan ki’ mengotori dan kita juga diajarkan bagaimana cara mengolah sampah menjadi barang kerajinan seperti topi, vas bunga, paying, tas dan sebagainya sehingga bisa menghasilkan uang” (wawancara pada tanggal 22 Maret 2012) Selanjutnya menurut Ibu Atty menyatakan bahwa : “Kalau sosialisasi tentang pengelolaan sampah sudah pernah ada. Yang dibahas itu masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah sehingga diperlukan partisipasi langsung dari masyarakat agar bisa mengolah sampahnya sendiri dan mengubahnya menjadi lebih bermanfaat” (wawancara pada tanggal 22 Maret 2012) Dan menurut Ibu Ros menyatakan bahwa : “Saya belum pernah mengikuti sosialisasi tentang persampahan karena memang di tempat kami belum pernah ada sosialisasinya, walaupun belum pernah ada sosialisasi tentang persampahan kami tetap berusaha menjaga kebersihan lingkungan kami”(wawancara pada tanggal 23 Maret 2012)
Adapun menurut Ibu Anna juga menyatakan bahwa : “Belum pernah ada sosialisasi tentang persampahan jadi saya belum pernah mengikuti sosialisasi tentang persampahan namun tanpa sosialisasi saya sudah berusaha menerapkan cara menangani sampah dengan pemisahan antara sampah basah dan sampah kering” (wawancara pada tanggal 23 Maret 2012)
V.1.3
Karakteristik Pekerja Pekerja dalam sebuah organisasi merupakan sumber daya manusia yang
sangat dominan dalam sebuah organisasi. Pekerja juga merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan persampahan, oleh sebab itu perilaku pekerja yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, dan walaupun teknologi yang
72
digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya. Hasil
penelitian
mengenai
karakteristik
pekerja
adalah
perilaku
pekerja/personil kebersihan dalam mengumpulkan dan mengangkut sampah serta faktor-faktor yang menghambat para pekerja. Perilaku pekerja/personil kebersihan utamanya dalam mengumpulkan dan mengangkut sampah menurut beberapa informan dari masyarakat yang bermukim di Makassar sebagai berikut : Menurut Ibu Sitti menyatakan bahwa : “Sikap pekerja dalam mengangkut sampah sudah baik dan sesuai tanggung jawab pekerjaannya, hanya saja waktu pengangkutan sampah disekitar lingkungan rumah kami sudah jarang beroperasi sehingga sampah kadang tinggal menumpuk” (wawancara pada tanggal 22 Maret 2012)
Selanjutnya menurut Ibu Sulfiani memberikan komentar bahwa : “Kadang sikap pekerja yang mengangkut sampah suka marah-marah dan mengomel apabila terlalu banyak sampah dan cara mengangkut sampahnya asal angkut tidak peduli ada sebagian sampahnya yang jatuh berserakan. Mereka harusnya sadar kalau itu sudah menjadi tugas mereka mengangkut sampah kami”(wawancara pada tanggal 22 Maret 2012)
Adapun menurut Ibu Atty mengungkapkan bahwa : “Hanya satu kali seminggu ada mobil pengangkut sampah yang datang untuk mengangkut sampah disekitar perumahan kami, jadi menurut saya perilakunya kalau keadaannya seperti ini mereka mungkin yang malas untuk menjalankan tugasnya setiap hari” (wawancara pada tanggal 22 Maret 2012) Selanjutnya menurut Ibu Ros menyatakan bahwa : “Perilaku pekerja/tukang sampah kalau mengangkut sampah itu ada yang sering marah-marah apalagi kalau sampahnya banyak. Apa
73
mereka tidak sadar kalau itu sudah menjadi tanggung jawabnya mengangkut sampah”(wawancara pada tanggal 23 Maret 2012) Dan Menurut Ibu Anna menyatakan bahwa : “Ada sebagian pekerja yang mengangkut sampah pasti marah-marah kalau sampah terlalu banyak menumpuk padahal sampah itu juga menumpuk karena diangkut hanya tiga kali seminggu sementara tiap hari selalu ada sampah yang dihasilkan dan kadang sampah yang diangkut itu juga banyak yang jatuh dan mereka biarkan berserakan” (wawancara pada tanggal 23 Maret 2012) Adapun faktor yang menghambat para pekerja di bidang kebersihan khusus yang bertugas mengumpulkan dan mengangkut sampah menurut beberapa staff Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yaitu : Menurut Bapak Buyung staff di Bidang Pengembangan Kapasitas menuturkan bahwa : “Faktor penghambat para pekerja yaitu faktor profesionalisme dimana banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah disertai dengan tingkat kesejahteraan pekerja juga masih rendah yaitu gaji pekerja/petugas pengangkutan sampah masih minim” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Menurut
Ibu Tia
juga
staff di
Bidang
Pengembangan
Kapasitas
mengungkapkan bahwa : “Ada banyak faktor yang menghambat para pekerja kebersihan dan faktor yang menjadi kendala utama itu jumlah pekerja yang sedikit, kualifikasi pendidikan yang relatif rata-rata, dan masih rendahnya gaji para pekerja yang hanya sekitar lima ratus ribu rupiah perbulan”(wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Selanjutnya menurut Bapak Muh.Zain selaku staff di bidang penataan kebersihan kota menyatakan bahwa : “Faktor penghambat pekerja dilapangan khususnya pekerja yang bertugas di pengangkutan sampah tentu saja harus berhadapan dengan berbagai macam jenis sampah dan kuman penyakit yang terkandung di dalamnya. Mengingat hal tersebut seharusnya mereka 74
dilengkapi peralatan kerja yang memenuhi standar kesehatan seperti penggunaan sarung tangan, masker penutup mulut, topi, baju khusus, dan sepatu bot standart karena belum ada anggaran untuk itu sehingga penggunaan peralatan untuk pekerja belum terpenuhi” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) Dan menurut Bapak Syahrul juga staff di bidang penataan kebersihan mengutarakan hal yang sama bahwa : “Yang menjadi faktor penghambat para pekerja kebersihan yang bertugas mengumpulkan dan mengangkut sampah, pertama adalah mereka belum dilengkapi peralatan kerja yang memadai seperti pakaian khusus, masker penutup mulut, sarung tangan, dan sepatu bot. Kedua jumlah mereka yang sedikit dan ketiga masih minimnya gaji yang mereka terima ” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) V.1.4
Kebijakan dan Praktek Manajemen Dengan makin rumitnya proses teknologi dan serta makin rumitnya
pengaruh lingkungan terhadap pengelolaan sampah maka sangat diperlukan kebijakan dan praktek manajemen. Sehingga dalam penelitian ini perlu diketahui tentang kebijakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah serta peranan manajemen dalam mengkoordinasi sumber daya dan proses demi mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif. V.1.4.1 Kebijakan Mengenai kebijakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar terhadap pengelolaan sampah Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Bapak Muh. Kasim mengungkapkan bahwa : “Kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah tertuang dalam renstra (rencana strategis) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Dan untuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah kota Makassar merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2012)
75
V.1.4.2 Praktek Manajemen Manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen terdiri
dari
rangkaian
kegiatan
seperti
merupakan proses yang
perencanaan,
pengorganisasian,
penggerakan, dan pengendalian / pengawasan. Peranan manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan persampahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terkait dengan manajemen maka dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah sumber daya pengelolaan sampah yaitu sarana dan prasarana serta pembiayaan pengelolaan sampah dan salah satu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah yaitu mekanisme pengawasan (monitoring) pengelolaan sampah oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. A. Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan Pengelolaan Sampah Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional pelayanan pengangkutan sampah ditunjang dengan sarana dan prasarana pada tabel sebagai berikut :
76
Tabel III Sarana dan PrasaranaPengelolaan Sampah Sarana pengelolaan Sampah
Usia
Jumlah
> 10 tahun > 5 tahun < 5tahun -
37 unit 52 unit 56 unit 31 unit
-
276 unit
Bakhoe Loader
Sejak tahun 1995
3 unit
Wheel Loader W70
Sejak tahun 1984
1 unit
Wheel excavator
Sejak tahun 2006
1 unit
Kendaraan pengangkut sampah Motor tiga roda (motor sampah) Container
Prasarana Pengelolaan Sampah Lahan TPA
143 ha
Bangunan Bengel
1 unit
Jembatan Timbang
1 unit
Kantor Pengelola TPA
1 unit
Sumber : Rencana strategis SKPD 2009-2014 Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Adapun Hasil wawancara apakah sarana dan prasarana pengelolaan sampah khususnya Menurut Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Syahrul sebagai staff Dinas Pertamanan dan Kebersihan menyatakan : “Sarana pengelolaan sampah tidak memadai khususnya armada pengangkut sampah jumlahnya masih sedikit sehingga perlu penambahan armada sebanyak 50 unit, dan itu sudah kami usahakan penambahan 13 unit armada tinggal menunggu kapan ditambahkan oleh pemerintah. Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini sehingga ada dua kecamatan yaitu kecamatan Tamalanrea dan kecamatan Biringkanaya yang tidak maksimal pelayanan sampahnya dan butuh interval waktu selama dua hari untuk bisa mengangkut sampah di wilayah kecamatan tersebut” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012)
Selanjutnya menurut Bapak Muh.Zain yang juga salah satu staff Dinas Pertamanan dan Kebersihan menyatakan bahwa :
77
“Sarana pengelolaan sampah dapat dikatakan belum memadai karena kurangnya jumlah kendaraan pengangkut sampah ditambah banyak yang sudah tua dan sering rusak sehingga pelayanan pengangkutan sampah tidak berjalan maksimal” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Buyung dengan pernyataan bahwa : “Sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar masih kurang memadai, apalagi jumlah mobil pengangkut sampah yang masih sangat kurang dan butuh penambahan sekitar 50 unit untuk bisa memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah seluruh Kota Makassar” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Kemudian menurut Ibu Tia salah satu staff Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga menyatakan bahwa : “Untuk saat ini sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak cukup memadai untuk pengangkutan sampah karena jumlah kendaraan pengangkut sampah masih minim, sudah tua dan sering rusak. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan jumlah sarana pengangkut sampah sekitar 50 unit dan telah diusahakan agar pengangkutan sampah dapat berjalan maksimal”(wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan saat ini secara langsung juga mempengaruhi pembiayaan operasional persampahan. Biaya operasional untuk menunjang pengelolaan sampah diperoleh dari Subsidi Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Sampah. Adapun
perbandingan
realisasi
penerimaan
anggaran
per
tahun
dengan
pembiayaan operasional dalam jangka waktu lima tahun terakhir akan disajikan pada tabel berikut.
78
Tabel IV.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar REALISASI PENERIMAAN PERTAHUN ANGGARAN (Rp) Tahun
Jumlah Realisasi Penerimaan
Target
Persentase Tercapai
Persentase Ideal
Selisih
Keterangan
2007
1.883.272.000
1.784.526.000
105,3%
100%
5,53%
Lebih
2008
1.879.618.500
1.952.172.000
96,28%
100%
-3,72%
Kurang
2009
1.718.511.500
1.952.172.000
88,03%
100%
-11,97
Kurang
2010
3.828.496.220
5.449.655.000
70,25%
100%
-29,75
Kurang
2011
3.710.689.060
5.596.163.000
66,31%
100%
-33,69
Kurang
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2007-2011
Tabel IV.2 Biaya Operasional Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Tahun
Biaya Operasi dan Pemeliharaan
Biaya Administrasi
Belanja Modal
Total Biaya
2007
Rp. 9.094.289.890
Rp. 4.529.584.195
Rp.
331.226.900
Rp. 13.955.100.985
2008
Rp. 10.297.627.335
Rp. 3.985.964.400
Rp. 14.518.825.800
Rp. 28.802.417.535
2009
Rp. 9.087.857.703
Rp. 3.776.397.720
Rp. 2.877.504.774
Rp. 15.741.760.197
2010
Rp. 9.512.806.000
Rp. 2.559.800.000
-
Rp. 12.072.606.000
2011
Rp. 10.860.375.500
Rp. 2.579.207.500
Rp.
350.000
Rp. 13.789.583.000
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Adapun hasil wawancara bagaimana biaya operasional menunjang pengelolaan sampah, menurut Bapak Buyung salah satu staff di Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan menyatakan bahwa : “Biaya operasional untuk menunjang pengelolaan sampah setiap tahunnya pasti mengalami kekurangan salah satunya karena penerimaan retribusi sampah yang masih jauh dari target. Agar operasional pengelolaan sampah dan tingkat pelayanan persampahan
79
tetap berjalan maksimal, pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan sudah berusaha sebaik-baiknya mengatur biaya-biaya yang ada”(wawancara pada tanggal 13 Maret 2012) Selanjutnya menurut Bapak Syahrul sebagai staff di Bidang Penataan Kebersihan menyatakan bahwa : “Biaya operasional yang dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan sampah mencapai puluhan milyar sedangkan penerimaan hanya milyaran sehingga saat ini biaya operasional pengelolaan sampah masih selalu defisit anggarannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang ada sekarang membutuhkan biaya maintenance (pemeliharaan) yang cukup tinggi” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012)
Adapun menurut Bapak Muh.Zain juga sebagai staff di Bidang Penataan Kebersihan menyatakan bahwa : “Untuk menunjang pengelolaan sampah saat ini dibutuhkan biaya operasional yang tinggi disebabkan karena jumlah peralatan yang tersedia dengan beban kerja yang terus meningkat menjadikan peralatan yang sudah cukup tua seperti kendaraan pengangkut sampah sering rusak dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi sehingga biaya operasional setiap tahunnya masih kurang” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2012) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Tia sebagai staff Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota menyatakan bahwa : “Biaya operasional pengelolaan sampah masih kurang dibandingkan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan mulai dari biaya pemeliharaan peralatan hingga biaya operasional lainnya, hal ini disebabkan karena kondisi sarana pengelolaan sampah yang ada sekarang membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi serta pemasukan retribusi sampah juga belum maksimal. Oleh karena itu sangat sulit untuk meningkatkan pelayanan persampahan yang lebih maksimal” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012)
80
B. Mekanisme Pengawasan (Monitoring) Pengelolaan Sampah Mekanisme
pengawasan
terhadap
pengelolaan
persampahan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Muh. Kasim menuturkan bahwa : “Di setiap kecamatan kami sudah menempatkan satu orang pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk mengawasi dan memonitoring kegiatan pengelolaan sampah dengan memeriksa keadaan peralatan pengelolaan sampah, mengetahui jumlah timbulan sampah di kecamatan tersebut serta membuat laporan atau keterangan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan sampah setiap bulan” (wawancara pada tanggal 19 Maret 2012) Dan Hal itu sesuai dengan mekanisme pengawasan yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan: a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah b. Memeriksa instalasi, timbulan sampah, dan atau alat transportasi c. Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah
81
V.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa konsep efektivitas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Richard M. Steers yang terdiri dari : Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, Kebijakan dan Praktek Manajemen. V.2.1 Karakteristik Organisasi Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi organisasi. Struktur organisasi meliputi bagaimana Dinas Pertamanan dan Kebersihan membagi tugas pengelolaan sampah dengan penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang tepat. V.2.1.1 Struktur Organisasi Sebagai suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya Dinas Pertamanan dan Kebersihan pasti telah memiliki struktur organisasi. dengan pembagian tugas dan unit-unit kerja khususnya yang menangani masalah pengelolaan persampahan agar tujuan pengelolaannya efektif. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bahwa dalam struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan ada dua bidang yang khusus menangani pengelolaan persampahan yaitu : Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota dan Bidang Penataan Kebersihan Kota. Adapun
pembagian
tugas
khusus
pengelolaan
sampah
di
Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sudah jelas berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2009 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 82
a. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan
pembinaan
kelembagaan
pengembangan
partisipasi
masyarakat,
penyuluhan/pembinaan
penyadaran
masyarakat
dalam
bidang
teknik
masyarakat, dan
Pengelolaan
Kebersihan/Persampahan. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota menyelenggarakan fungsi : · melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya · penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis kelembagaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota · penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan peran serta masyarakat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota · penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota · mengembangkan lokasi-lokasi percontohan peran serta masyarakat dalam
kegiatan
kebersihan/persampahan
serta
mempromosikan
program kegiatan 3 R, kegiatan persampahan (pengelolaan daur ulang) yang berorientasi peningkatan sumber daya manusia, lingkungan dan ekonomi · pengelolaan administrasi urusan tertentu
83
b. Bidang Penataan Kebersihan Kota Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai
tugas
melaksanakan
kegiatan
pengembangan
teknik
pengelolaan kebersihan kota, melaksanakan monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan pemeliharaan peralatan dan alat berat. Bidang Penataan Kebersihan Kota menyelenggarakan fungsi : · melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya · penyiapan
bahan/data
perencanaan
dan
perumusan
teknik
pengembangan penyelenggaraan Bidang Penataan Kebersihan Kota · penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampah dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) · melaksanakan penataan sistem dan mekanisme pembersihan jalan, pengelolaan TPS/Kontainer dan penataan zona/blok/jalur pelayanan pengangkutan sampah · penyiapan bahan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan Bidang Penataan Kebersihan Kota · penyiapan
bahan
perumusan
kebutuhan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota · melaksanakan
penelitian/kajian,
observasi
pengembangan
sistem
pengelolaan kebersihan/persampahan · melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
sistem
pelaksanaan
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota
84
· melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat · pengelolaan administrasi urusan tertentu V.2.1.2 Teknologi Organisasi Teknologi organisasi yang dimaksud adalah mekanisme / teknik yang digunakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam mengkonversi sampah tersebut menjadi bahan yang berguna secara efisien dan ekonomis dengan dampak lingkungan yang minimal di tempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sampah kota Makassar yang telah menumpuk hingga berjuta ton ditempat pembuangan akhir yang terletak di Antang itu telah diolah melalui satu teknologi yang disebut sistem landfill atau tanah urug disertai kerja sama dengan investor asing yang berasal dari Australia (PT Organik Recovery Grupi) dan Jepang (PT Gikoko Kokyo). System Landfill adalah suatu metode pengelolaan sampah dengan cara menimbunnya di dalam tanah sedalam 12 meter. Cara ini merupakan konversi biologis yang dapat dicapai dengan cara digestion secara anaerobik (biogas) dan menghasilkan gas dari sampah berupa methan dan slurry (kompos untuk tanaman) dengan bantuan mikroba dari sampah itu sendiri. Gas methan ini dapat digunakan sebagai energi listrik yang ada di sekitar TPA itu.
Caranya gas methan dari dalam tanah urug itu dialirkan melalui satu
saluran berupa pipa hingga ke mesin pembangkit.
85
V.2.2 Karakteristik Lingkungan Karakteristik lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan persampahan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berasal dari dalam organisasi (lingkungan internal) dan luar organisasi (lingkungan eksternal). V.2.2.1 Lingkungan Internal Pengaruh lingkungan internal yang dibahas adalah jumlah pegawai / pekerja di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar khususnya pekerja di bidang pengelolaan sampah (kebersihan). Karena pekerja di bidang kebersihan ini yang bergelut dalam aktivitas operasional pengelolaan sampah dengan kegiatan mulai dari penyapuan jalan, pengumpulan dan pengangkutan sampah hingga pembuangan akhir. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar belum berjalan maksimal dalam mewujudkan dan menjaga kebersihan kota Makassar, karena Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memiliki pekerja dengan jumlah yang masih relatif sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang harus di selesaikan khususnya pengumpulan dan pengangkutan sampah. Selanjutnya dengan melihat tabel II (jumlah pekerja di Bidang Kebersihan Kota Makassar) pada hasil penelitian, memang jumlah pekerja masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Makassar saat ini yang mencapai kurang lebih 1,3 juta jiwa dan harus mereka layani dalam hal pengangkutan sampah setiap harinya. Jumlah pekerja yang bertugas dalam pengangkutan sampah itu
86
hanya 349 orang yang diperoleh dari jumlah pekerja 216 orang ditambah 133 orang supir harus melayani pengangkutan sampah kurang lebih 1,3 juta penduduk setiap harinya itu sangat tidak proporsional karena idealnya jumlah pekerja yang diperlukan adalah tidak kurang dari 433 orang dengan rasio perbandingan 3 : 1000, tiga orang pekerja proporsional per 1000 penduduk (sumber : Profil Kebersihan Kota Parepare). Maka dengan demikian sebaiknya Dinas Pertamanan dan Kebersihan menambah jumlah pekerja khususnya di bidang kebersihan agar pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dari sebelumnya. V.2.2.2 Lingkungan Eksternal Dalam
pembahasan
ini,
lingkungan
eksternal
yang
mempengaruhi
pengelolaan persampahan adalah peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, usaha pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta apakah sudah ada sosialisasi tentang persampahan di masyarakat. Pertama berdasarkan hasil penelitian, peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah baik secara pasif (masyarakat diwajibkan membayar retribusi persampahan) maupun secara aktif (masyarakat harus turut serta dalam mengolah dan mengelola sampahnya) untuk mewujudkan kebersihan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan.
87
Peran serta masyarakat dalam menyukseskan tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sangat besar dan memegang peranan penting, sebab masyarakat adalah pelaku kebersihan sekaligus penerima manfaat langsung dari masyarakat tersebut. Jadi bersih tidaknya suatu daerah sangat tergantung dengan peran serta dan kesadaran masyarakat. Namun bentuk peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yaitu membayar retribusi sampah, menjaga kebersihan lingkungan dan aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah masih sangat kurang dan tidak optimal. Sehingga untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif maka peran serta atau partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan perlu kesadaran dari masyarakat bahwa sampah yang dihasilkan adalah hasil tindakan masyarakat dan menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 35 yaitu : · Menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif · Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan dan pemberian insentif · Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan cara penyediaan komunikasi, aktif dan secara tepat memberi tanggapan, melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat. 88
Selanjutnya kedua, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah atau program pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa demi tercapainya pengelolaan sampah yang lebih efektif pemerintah telah berusaha meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat yang masih kurang melalui usaha atau program pemerintah sebagai berikut : · Sosialisasi mengenai persampahan/ kampanye penyadaran publik terhadap persampahan. Yang telah dilaksanakan di setiap kecamatan · Menerapkan pengelolaan sampah terpadu dengan sistem 3R (reduce, reuse, dan recycle). Sistem 3R ini diterapkan untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap
sampah.
Reduce
adalah
mengurangi
segala
sesuatu
yang
mengakibatkan sampah. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Dan recycle adalah mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. · Program Green and Clean adalah program lingkungan berbasis masyarakat yang bertujuan mengubah paradigma umum dalam penanganan masalah lingkungan termasuk sampah domestik. Dan yang ketiga adalah tentang sosialisasi persampahan ke masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan masyarakat maka dapat diketahui bahwa pemerintah sudah mengadakan sosialisasi tentang persampahan ke masyarakat walaupun masih ada daerah yang belum mendapat sosialisasi. Oleh karena itu pemerintah harus tetap berusaha semaksimal mungkin mengadakan
89
sosialisasi tentang persampahan dan program kebersihan guna meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat menjadi lebih efektif. V.2.3 Karakteristik Pekerja Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan persampahan, oleh sebab itu perilaku pekerja yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas. Pada efektivitas
pembahasan
pengelolaan
ini,
karakterisitik pekerja
persampahan
di
Kota
dalam
Makassar
mempengaruhi adalah
perilaku
pekerja/personil kebersihan dalam melaksanakan tugas yaitu mengumpulkan dan mengangkut sampah serta faktor-faktor yang menghambat para pekerja tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian melalui wawancara dengan masyarakat, disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya masih ada pekerja yang sikap dan perilakunya tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan tidak menyadari kalau mengangkut sampah itu sudah menjadi tugas mereka hal ini terbukti dengan sikap pekerja yang sering marah-marah apabila sampah yang dihasilkan masyarakat begitu banyak dan menumpuk. Namun dalam menjalankan tugasnya, para pekerja juga pasti mengalami berbagai faktor yang menghambat. Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga faktor
90
yang menghambat para pekerja di bidang kebersihan khususnya yang bertugas mengumpulkan dan mengangkut sampah. Yang pertama para pekerja belum dilengkapi peralatan yang memenuhi standart karena tidak adanya anggaran untuk itu. Kedua jumlah mereka yang sedikit dan ketiga tingkat kesejahteraan dalam hal ini gaji mereka juga masih rendah. Maka dari itu agar pengelolaan sampah berjalan efektif Dinas Pertamanan dan Kebersihan harus lebih memperhatikan kondisi pekerjanya. V.2.4 Kebijakan dan Praktek Manajemen Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang kebijakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah serta peranan manajemen dalam mengkoordinasi sumber daya dan proses demi mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif. V.2.4.1. Kebijakan Kebijakan pemerintah / Dinas Pertamanan dan Kebersihan merupakan suatu keputusan dan tindakan yang mempunyai maksud tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan atau persoalan tertentu dan dalam bidang pengelolaan persampahan di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, Kebijakan tentang pengelolaan persampahan di Kota Makassar sudah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Adapun peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan kota Makassar merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
91
Selanjutnya
Kebijakan
Dinas
Pertamanan
dan
Kebersihan
terkait
pengelolaan sampah yang tertuang di dalam rencana strategis Dinas Pertamanan dan
Kebersihan
Tahun
2009-2014
bertujuan
mengembangkan
pelayanan
persampahan yang berkualitas, terjangkau, efektif, efisien, menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta berwawasan lingkungan, adapun arah kebijakannya sebagai berikut : 1. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) 2. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan hingga akhir tahun 2014 3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelolaan TPA 4. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan paradigma pengelolaan persampahan dan kemitraan pemerintah-swasta (publicprivate-partnership) dalam pengelolaan persampahan 5. Mendorong terbentuknya kemandirian pengelolaan sampah di setiap kelurahan dan regionalisasi pengelolaan persampahan 6. Meningkatkan
kinerja
pengelola
persampahan
melalui
restrukturisasi
kelembagaan dan revisi peraturan daerah yang terkait 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan melalui pembinaan kedisiplinan, uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan 8. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem lahan urug terkendali (sanitary landfill)
92
V.2.4.2. Praktek Manajemen Peranan manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan persampahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sumber daya pengelolaan sampah yaitu sarana dan prasarana serta pembiayaan pengelolaan sampah dan salah satu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah yaitu mekanisme pengawasan (monitoring) pengelolaan sampah oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar akan di uraikan sebagai berikut : A. Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan Pengelolaan Sampah Pelayanan pengangkutan sampah sebagai bagian dari pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar masih kurang memadai, oleh karena itu Sub unit Dinas Pertamanan dan Kebersihan selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada. Sesuai hasil penelitian yang ada dari hasil wawancara dan dengan melihat tabel III (Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah) dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar memang tidak memadai karena jumlah kendaraan pengangkut sampah masih kurang ditambah banyak yang sudah tua dan sering rusak menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Makassar belum berjalan maksimal sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat dikatakan belum efektif. Oleh karena itu perlu adanya penambahan armada pengangkut sampah sekitar 50 unit untuk melayani
93
pengangkutan sampah di Kota Makassar agar lebih maksimal dan telah diusahakan penambahan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebanyak 13 unit armada pengangkut sampah. Dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan saat ini secara langsung juga mempengaruhi pembiayaan operasional persampahan. Biaya operasional untuk menunjang pengelolaan sampah diperoleh dari Subsidi Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Sampah. Sejalan dengan hasil penelitian terkait biaya operasional untuk menunjang pengelolaan persampahan di Kota Makassar selalu mengalami defisit anggaran setiap tahunnya karena penerimaan retribusi sampah yang belum mencapai target dapat dilihat dihasil penelitian pada perbandingan antara tabel IV.1 dan tabel IV.2 (tabel perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi persampahan dan biaya operasional pengelolaan persampahan) serta kembali pada kondisi sarana dan prasarana yang sudah cukup tua dan sering rusak juga menyerap biaya pemeliharaan yang cukup tinggi dalam menunjang kelancaran operasional pengelolaan sampah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya biayaa operasional untuk menunjang pengelolaan persampahan menjadi kendala efektifnya pengelolaan persampahan di Kota Makassar.
94
B. Mekanisme Pengawasan/Monitoring Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan diperlukan
untuk
memastikan
apakah
apa
yang
telah
direncanakan
dan
diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan semestinya maka pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Pengawasan
(monitoring)
pengelolaan
sampah
dimaksudkan
untuk
mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Dari kegiatan monitoring akan diperoleh informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan program atau kegiatan di tingkat lapangan. Dengan diketahui hasil pelaksanaan kebijakan melalui monitoring, maka akan mempermudah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, dapat diketahui bahwa mekanisme pengawasan/monitoring pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yaitu menempatkan satu orang pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan di setiap kecamatan untuk mengawasi dan memonitoring kegiatan pengelolaan sampah mulai dari memeriksa keadaan peralatan pengelolaan sampah, mengetahui jumlah timbulan sampah di kecamatan tersebut
serta membuat laporan atau keterangan pertanggungjawaban kegiatan
pengelolaan sampah setiap bulan. Dan mekanisme pengawasannya telah sesuai
95
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 36 (dapat dilihat pada hasil penelitian di atas). Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan secara menyeluruh dengan membandingkan antara realita yang ada dan bentuk idealnya pengelolaan sampah agar dapat menjadi lebih efektif akan di sajikan dalam tabel berikut : Tabel V Matriks Pembahasan INDIKATOR
Struktur Organisasi
Karakteristik Organisasi Teknologi Organisasi
Karakteristik Lingkungan
Lingkungan Internal (Jumlah Pekerja di Bidang Kebersihan)
REALITA Sudah ada pembagian tugas khusus menangani pengelolaan persampahan di Kota Makassar Teknologi yang digunakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam mengelola sampah di Kota Makassar adalah system Landfill Pengaruh yang berasal dari dalam organisasi adalah jumlah pekerja di bidang kebersihan tidak seimbang dengan volume kerja yang harus diselesaikan. Jumlah pekerja yang ada hanya sekitar 349 orang untuk melayani pengangkutan sampah kurang lebih 1,3 juta jiwa penduduk kota Makassar setiap harinya
IDEAL
-
-
Untuk melayani pengangkutan sampah 1,3 juta jiwa penduduk kota Makassar, idealnya jumlah pekerja yang diperlukan adalah tidak kurang dari 433 pekerja dengan rasio perbandingan 3 : 1000, tiga orang pekerja proporsional per 1000 penduduk
KET Hal tersebut sudah dapat dikatakan efektif Pengelolaan sampah dapat menjadi efektif apabila teknologi yang digunakan dapat lebih dikembangkan Jumlah pekerja sedikit sehingga menjadi kendala tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang efektif. Untuk itu perlu penambahan pekerja sekitar 100 pekerja
96
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah Lingkungan membayar retribusi Eksternal sampah, menjaga (Peran serta kebersihan dan aktif masyarakat dalam pengurangan dan dan penanganan sampah. usaha/program Namun peran serta pemerintah sebagian masyarakat dalam masih sangat kurang meningkatkan walaupun pemerintah kesadaran telah berusaha masyarakat meningkatkan peran terhdap serta masyarakat melalui pengelolaan berbagai program . Akan sampah tetapi usaha pemerintah tersebut juga belum berjalan maksimal. Sikap sebagian pekerja dalam menjalankan tugasnya yaitu mengumpulkan dan mengangkut sampah banyak yang sering marah-marah saat mengangkut sampah apabila sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu banyak dan menumpuk. Karakteristik Pekerja Adapun faktor yang (Sikap pekerja yang bertugas menghambat pekerja mengangkut dan dalam menjalankan mengumpulkan sampah) tugasnya untuk mengangkut dan mengumpulkan sampah yaitu para pekerja belum dilengkapi peralatan kerja yang memenuhi standar karena tidak adanya anggaran untuk itu, jumlah mereka yang masih sedikit, dan tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat
Perlu adanya kesadaran diri dari sebagian masyarakat agar aktif dan turut berperan serta dalam hal pengelolaan sampah seperti rajin membayar retribusi sampah dan selalu menjaga kebersihan. Adapun pemerintah harus lebih berusaha maksimal dalam menjalankan program guna meningkatkan peran serta masyarakat.
Peran serta masyarakat yang masih kurang menjadi kendala terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif
Para pekerja sebaiknya menyadari bahwa mengumpulkan dan mengangkut sampah itu adalah tugas mereka, jadi mereka tidak harus marahmarah jika sampah yang di angkut itu banyak dan menumpuk. Para pekerja yang mengangkut dan mengumpulkan sampah sebaiknya dilengkapi peralatan yang memenuhi standar kesehatan seperti pakaian khusus, topi, masker penutup mulut, dan sepatu bot karena mereka setiap hari harus bergelut dengan sampah. Kemudian gaji
Pengelolaan sampah di Kota Makassar belum efektif karena sebagian pekerja yang mengumpulkan dan mengangkut sampah masih kurang bertanggung jawab dan tingkat kesejahteraan pekerja yang masih rendah.
97
kesejahteraan/gaji pekerja yang juga masih minim hanya sekitar Rp.500.000 perbulan
Kebijakan
Kebijakan dan Praktek Manajemen
Praktek Manajemen
Kebijakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan terkait pengelolaan sampah sudah tertuang di dalam rencana strategis Dinas Pertamanan dan Kebersihan Tahun 20092014 yang bertujuan mengembangkan pelayanan persampahan yang berkualitas, terjangkau, efektif, efisien, menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta berwawasan lingkungan. Namun tujuannya belum berjalan secara efektif dengan melihat kondisi Makassar saat ini. - Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar belum memadai khususnya jumlah kendaraan pengangkut sampah masih kurang hanya sekitar 145 unit dan ditambah kondisinya yang sudah tua dan sering rusak sehingga pelayanan pengangkutan sampah belum berjalan maksimal dan pengelolaan sampah
pekerja sebaiknya disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) adapun Upah Minimum Kota Makassar yaitu sekitar Rp.1.265.000 Arah kebijakan pengelolaan sampah di kota Makassar harus dimaksimalkan untuk bisa mencapai sasaran dan tujuannya yaitu mengembangkan pelayanan persampahan yang berkualitas, terjangkau, efektif, efisien, menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta berwawasan lingkungan
Sarana dan prasarana pengelolaan sampah seharusnya lebih memadai khususnya jumlah kendaraan pengangkut sampah. Diperlukan penambahan sekitar 50 unit kendaraan agar pelayanan pengangkutan sampah berjalan maksimal. Serta pengaturan pola pembiayaan
Diharapkan kebijakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dapat diterapkan dan terlaksana secara maksimal sehingga tujuannya tercapai.
Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai ditambah biaya operasional untuk menunjang pengelolaan sampah yang selalu defisit menjadi penyebab pengelolaan
98
dapat dikatakan belum efektif. - Biaya operasional untuk menunjang pengelolaan sampah di Kota Makassar setiap tahunnya mengalami defisit anggaran karena penerimaan retribusi sampah yang tidak mencapai target di tambah dengan kondisi sarana dan prasarana yang sudah tua dan sering rusak pastinya menyerap biaya operasional yang cukup tinggi dalam menunjang kelancaran operasional penngelolaan sampah. - Selanjutnya mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan sudah ada dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.
operasional harus lebih efisien agar pengelolaan sampah di Kota Makassar berjalan efektif.
persampahan di Kota Makassar belum efektif.
99
