A. LATAR BELAKANG - WordPress.com

A. LATAR BELAKANG Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undangundang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri. Alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 1.

Panduan Pelaksanaan Pendidikandan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013

1

Gambar 1.Alur sertifikasi bagi guru dalam Jabatan

Mulai tahun 2012 atau tahun keenam sertifiksi guru dalam jabatan, dilaksanakan kebijakan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan sertifikasi guru yaitu Uji Kompetesi Awal (UKA) sebagai persyaratan bagi guru yang sertifikasinya mengikuti pola PLPG. UKA diukur menggunakan instrumen dengan komposisi 70% komponen materi bidang studi dan 30% komponen pedagogik dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil UKA dilakukan perubahan struktur program PLPG, disesuaikan dengan kondisi guru dan implementasinya mengacu pada prinsip-prinsip pendekatan Tailor Made. Acuan pendekatan Tailor Made dalam penyelenggaraan PLPG pada tahun 2012, diterbitkan dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB) yang merupakan pelengkap Buku 4: Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG. Mulai tahun 2013, Prosedur Operasional Baku (POB) Tailor Made diintegrasikan ke dalam buku ini.


2

B. DASAR HUKUM Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tetang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

C. TUJUAN Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi.

D. PESERTA Peserta PLPG adalah guru yang telah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA), baik berasal dari guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah. Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) PSPL dengan status TMP, (2) pola portofolio yang bestatus MPLPG, atau (3) tidak lulus verifikasi berkas portofolio, (4) sertifikasi pola PLPG, dan (5) peserta yang tidak lulus sertifikasi tahun sebelumnya. Data peserta di atas di dasarkan pada data yang diunggah di ASG online.


3

Peserta yang memilih pola PLPG secara langsung harus menyerahkan:(1) Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP, (2) Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, (3) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS), (4) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait, (5) Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah dalam 5 tahun terakhir yang disahkan oleh atasan, dan (6) Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal). Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2013 wajib memiliki dan mempelajari modul materi PLPG sebagai persiapan mengikuti PLPG. Modul materi PLPG dapat diunduh melalui laman: sergur.kemdiknas.go.id. Untuk mata pelajaran tertentu yang modulnya belum tersedia, kisi-kisinya dapat diunduh pada laman yang sama, sedangkan bahan cetaknya (modul atau bahan ajar) disediakan oleh Rayon LPTK penyelenggara. Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG harus membawa modul materi PLPG bagi mata pelajaran yang sudah tersedia dan dokumen pendukung (kurikulum, buku, referensi, dan contoh RPP) yang relevan dengan bidang keahlian masingmasing. Guru BK membawa buku-buku yang berkaitan dengan BK, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, program penyelenggaraan bimbingan dan konseling, contoh laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling, contoh instrumen asesmen, dan contoh media serta pendukung penyelenggaraan layanan BK. Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi tahun berikutnya.


4

E. PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan PLPG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1.

PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG.

2.

PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 44 JP teori dan 46 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.

3. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. a. Kecukupan dan kelayakan ruangan. b. Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar. c. Rasio jumlah peserta dengan ruang peerteaching. d. Kecukupan dan kelayakan mebeler. e. Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran. 4.

Penempatan Peserta. Rayon LPTK penyelenggara PLPG mengelompokkan peserta PLPG berdasarkan hasil UKA. Pengelompokan ini terdiri atas: (1) kelompok peserta di bawah rerata UKA (30≤ X1