... DI PERGURUAN TINGGI. Pendidikan kewarganegaraan secara substantif dan
pedagogis didesain untuk ... terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan
kerangka berpikir mengenai pendidikan .... UPI: Bandung. Pemerintah Negara ...
A. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI Pendidikan kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Saat ini Pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi pendidikan nasional Indonesia dalam lima status: 1. Sebagai mata pelajaran di sekolah. 2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. 3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. 4. Sebagai program pendidikan politik yaitu sebagai suatu crash program. 5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan.
B. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan berbagai istilah seperti Civic Education, Citizenship Education dan Democracy Education. Cogan (1999:4) mengartikan civic education sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives.” yaitu suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Berdasarkan Kep. Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi, yaitu: Pasal 1: Visi pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Pasal 2: Misi pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
1
Pasal 3 (1): Standar kopetensi kelompok MPK yang wajib dikuasaii mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis; bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis; berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban. (2): Kompetensi dasar untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan sebagai berikut: Menjadi ilmuan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,demokratis yamg berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing,berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. C. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Hakekat PKN adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warganegara. Dengan kemampuan dasar diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap, berfikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis dan berkeadaban. Adapun Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta anah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab. D. LANDASAN HISTORIS, ILMIAH DAN YURIDIS PKN DI PERGURUAN TINGGI
Dengan berkembangnya era globalisasi, maka diharapkan Indonesia mampu bersaing di kancah dunia internasional, berkenaan dengan tuntutan tersebut, maka MPR RI menegaskan Visi Indonesia 2020 (di dalam TAP MPR No.VII/MPR/2001) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang : religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan visi tersebut maka indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut : (1) Penghormatan terhadap martabat kemanusiaan; (2) Meningkatnya semangat persatuan bangsa, toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; (3) Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai perbedaan dalam kemajemukan; (4) Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan kontrol sosial masyarakat ;(5) Berkembangnya Ormas dan orpol yang bersifat terbuka;(6) Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama dan bersaing di era global; (7) Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa, agar sejajar dengan bangsa lain; (8)
2
Terwujudnya penyelenggaraan negara yanmg profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Menghadapi era globalisasi adalah tugas kita semua agar hasil didik Indonesia berkemampuan kompetitif untuk memperoleh lapangan kerja. Persyaratan kerja ini menurut Hamdan Mansyur (Dikti, 2001: Bag II) meliputi 1) Pengetahuan dan ketrampilan yang berupa kemampuan menghitung, analisis,sintesis, kem ampuan manajerial dan komunikasi, serta memahami bahasa asing; (2) Perilaku menghadapi pekerjaan, yang meliputi sifat kepemimpinan, mampu bekerja dalam tim, dapat bekerja lintas budaya dan berkepribadian; (3) Mengenal sifat pekerjaan, meliputi terlatih etika kerja, paham globalisasi, fleksibel, pemilihan kerja. Persyaratan kemampuan hasil didik kinipun berubah diantaranya kemampuan analisis, mampu bekerja sama, serta dapat kerja lintas budaya dan lintas disiplin. Karena itu pendidikan tinggi dituntut agar lebih humanis serta diharuskan memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Tuntutan lainnya adalah pendidikan diharapkan menyatu dengan pembangunan (link and match), proses pembelajaran sepanjang hayat (long life education) serta mampu bersaing dalam internasionalisasi lapangan kerja. Adalah tugas kita semua untuk membangun dan membina kemampuan kompetitif. Kemampuan kompetitif bangsa hanya dapat berhasil atas dasar kepribadian nasional yang kuat dan berbudaya (Prof Satryo S. Brodjonegoro, 2003). Dalam kaitan ini menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi untuk menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai masyarakat madani yang baik dan mengarah pada kehidupan yang layak. Pada akhir abad XX UNESCO menyarankan adanya empat kelompok bahan ajar di perguruan tinggi yaitu kelompok : (1) learning to know; (2) learning to do; (3) learning to be; serta (4) learning to live together. Dalam kaitan tersebut, Depdiknas membagi lima kelompok mata kuliah,yaitu : (1) Matakuliah Keilmuan dan ketrampilan (MKK); (2) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB); (3) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);(4) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); (5) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu matakuliah pada kelompok Pengembangan Kepribadian.
3
DAFTAR PUSTAKA Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. ”PARADIGMA”: Yogyakarta. Sumarsono,S dkk.2006. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Syaripudin, Tatang. 2006. LANDASAN PENDIDIKAN. UPI: Bandung. Pemerintah Negara Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bidang Dikbud KBRI Tokyo. Pemerintan Negara Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Winataputra, Udin Saripudin dan Sumanah Saripudin. Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi. http://www.depdiknas.go.id/jurnal/45/udin_s_winataputra.htm Depdknas. 2006. Kep. Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006. http://www.kopertis4.or.id/Pages/data%202006/aturan%20&%20lain2/sk%20nomor%20 43.pdf Depdiknas. 2006. Kep Dirjen DIKTI No. 44/DIKTI/Kep/2006. http://kopertis4.or.id/Pages/data%202006/aturan%20&%20lain2/sk%20nomor%2044.pdf
4
