ABPEDNAS Ber-azaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal4. Tujuan ABPEDNAS adalah meningkatkan harkat dan martabat lembaga. BP
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NASIONAL ABPEDNAS
INDONESIA
ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NASIONAL
ABPEDNAS - INDONESIA
ANGGARAN DASAR ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NASIONAL
Sekretariat : Jl.Raya Gudang Peluru B1-24 A Jakarta Selatan Hp.085927775234-081395385234-081999988234
ABPEDNAS BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN BENTUK
Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional disingkat ABPEDNAS; 2. ABPEDNAS didirikan pada tanggal 09 April 2013 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan; 3. Organisasi berkedudukan di Provinsi DKIJakarta 4. ABPEDNAS dimusyawarahkan bersama ketua dan anggota BPD yanga mewakili dari Provinsi Se-Indonesia,
Pasal 2 ABPEDNAS adalah organisasi profesi berbentuk Asosiasi dengan ruang lingkup di wilayah Indonesia yang berdaulat, kebersamaan serta turut membangun/memfasilitasi pemerintahan desa sampai dengan Pemerintahan Pusat bahkan sampai tingkat Internasional
INDONESIA 1
BAB II
BAB IV
ASAS DAN TUJUAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
Pasal 3
Pasal 7
ABPEDNAS Ber-azaskan Pancasila dan UUD 1945
1. Manfaat dan Fungsi mendirikan Lembaga Bantuan Hukum;
Pasal4
adalah untuk membantu dan memperjuangkan Hak-hak
Tujuan ABPEDNAS adalah meningkatkan harkat dan martabat lembaga
masyarakat dan pemerintahan Desa, Kabupaten dan Provinsi
BPD sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Desa. Untuk Mengawasi
BAB V
dan Penampung Aspirasi serta Memberikan Informasi melalui Media Cetak
VISI DAN MISI
(Aspirasi Nusantara (ANTARA)) atau Media Elektronik (DESA-TV). Demi
Pasal 8
mencerdaskan masyarakat Desa melalui media ini Pasal 5
Visi Terwujudnya Masyarakat dan pemerintahan desa yang sejahtera
1. ABPEDNAS bersifat Independen;
dan selalu menjungjung etika budaya dalam menyampaikan
2. Independen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak terlibat dan
aspirasi
atau
melibatkan diri dalam gerakan-gerakan yang mengarah pada
kepentingan kelompok/golongan dan kekuasaan; 3. Akan dibentuk Indonesia Informasi Center (IIC) guna informasi
rakyat,
Motto
ABPEDNAS:
(Menumbuhkembangkan
Sumber Daya Manusia dan Menggali potensi Sumber Daya Alam, Untuk Kesejahteraan masyarakat. “Membangun Desa–Menata Kota. Dalam bingkai NKRI”);
tentang Indonesia; Alamat Website: Www.abpednews.com
Pasal 9
BAB III
MISI
MEDIA INFORMASI
1. Menampung aspirasi untuk membantu menyampaikan kepada
Pasal6 1. Media Informasi sebagai alat Komunikasi antar BPD di dirikanlah media
Pemerintah terkait; 2. Memberdayakan Badan Pennusyawaratan Desa;
cetak dan media elektronik (ABPEDNEWS, ASPIRASI NUSANTARA
3. Mencerdaskan masyarakat pedesaan;
dan DESA TV).
4. Menjalin kemitraan antar BPD se-Indonesia 5. Menjalin kemitraan dengan Lembaga desa dan lembaga lainnya ; 2 3
6. Menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarkat,
lembaga sosial kontrol masyarakat.
1. Anggota tetap; adalah anggota BPD yang tersebar di desa-desa se-Indonesia yang masih menduduki jabatannya di BPD.
BAB VI
2. Anggota Luar Biasa; adalah anggota yang setelah masa
LOGO
baktinya habis dalam kepengurusan BPD tetapi masih peduli
Pasal 10
akan Asosiasi BPD.
1. Warna dasar putih dengan batas lingkaran warnabiru; kesucian yang
3. Anggota kehormatan/istimewa; adalah anggota dari pejabat
memberi kesejukkan kepada anggota ABPEDNAS dan masyrakat
Negara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang mendukung dan
pedesaan khususnya umumnya masyarakat Indonesia,dan hubungan
berupaya untuk membangun pemerintahan desa.
baik dengan pihak terkait teijalin kerja sama;
4. Pelindung ; Pimpinan Republik Indonesia
2. Rantai berwama Merah yang tidak putus; beraniberkata benar dalam menampung
danmenyampaikan
aspirasi
masyarakat
yang
menjadimata rantai yang perlu ditindaklanjuti ke pihakterkait;
Swadaya
Penasehat;
adalah
Masyarakat,
tokoh
Organisasi
masyarakat,
Lembaga
Kemasyarakatan,
tokoh
pemuda yang mendukung dan berupaya untuk membantu
3. Burung Garuda (Logo Nasional); walaupun berbeda-beda pendapat tapi
5. Dewan
satu tujuan;( Logo Kabupaten/Provinsi dapat dipergunakan
sebagai ciri khas lokal)
ABPEDNAS serta peduli pembangun pemerintahan desa. 6. Dewan Pembina; adalah pejabat Negara, pejabat Provinsi, pejabat Kabupaten, pejabat kecamatan, dan pejabat lainnya.
4. Padi dan Kapas dengan wama emas; dengan hatiyang mulia untuk mensejahterakan
masyarakatpedesaan
khususnya
umumnya
masyarakat Indonesia;
Pasal 12 Masa Bakti anggota ABPEDNAS dari semua tingkatan adalah 6 (enam) tahun, kepengurusan yang lama dapat pilih kembali baik
5. Gemah Ripah Repeh Rapih ; merupakan kesatuan Negara Indonesia,
secara demokrasi maupun aklamasi.
artinya Asosiasi ini tidak terlepas dari pemerintahan dan kedudukuan wilayah Indonesia. BAB VII KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI Pasal 11 4
Pasal 13 PEMBERHENTIAN ANGGOTA 1. Meninggal Dunia; 2. Mengundurkan Dili; 5
3. Melanggar AD/RT ABPEDNAS. 4. Pindah ke luar negeri
Tingkat Kabupaten; 8. Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) dilaksanakan selama 3
BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT
(tiga)
sekali
dalam
rangka
mendengar,
masukan
dari
kepengurusan tingkat Kecamatan dan desa.
Pasal 14 1. Musyawarah tingkat Nasional (MUNAS) diadakan dalam waktu 1 (satu) tahun sekali, dengan lokasi ditetapkan dalam MUSDA sebelumnya.
BAB IX WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan
Pasal 15
agenda mengevaluasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Musyawarah tingkat Provinsi (MUSDA) diadakan dalam waktu 1 (satu) tahun sekali, dengan lokasi ditetapkan dalam MUSKAB sebelumnya. Dengan agenda
mengevaluasi kepengurusan ABPEDNAS Provinsi;
3. Musyawarah Luar Biasa (MUSWALU) dilaksanakan secara mendadak setelah dikaji dan pertimbangan dari kepengurusan kabupaten dengan turun ke pengurus tingkat kecamatan; 4. Musyawarah Daerah (MUSDA) dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun
ketika kepengurusan ABPEDNAS akan berakhir;
5. Musyawarah Tingkat Kabupaten (MUSKAB) dilaksanakan sesuai dengan tingkat Kabupaten dimaksud berdiri; 6. Musyawarah Tingkat Kecamatan (MUSCAM) dilaksanakan sesuai dengan tingkat kecamatan dimaksud berdiri; 7. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan sekali, dalam rangka mendengar masukan dari kepengurusan
6
1. Asosiasi BPD Nasional berwenang untuk ikut dalam mengawasi jalannya roda Pemerintahan Desa dan Seterusnya dan atau menindaklajuti hasil pengawasan dimaksud. 2. Pengurus tingkat Nasional (ABPEDNAS) berwenang; a. Menentukan kebijakan dalam Asosiasi, dalam menentukan AD/ART Tingkat Nasional; b. Menentukan waktu, tempat untuk mengadakan MUSWALU; c. Mengesyahkan kepengurusan Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dengan mendengarkan masukan dari masing-masing tingkat kepengurusan; d. Mengesyahkan AD/ART kepengurusan tingkat Provinsi. 3. Pengurus tingkat Provinsi (PENGDA) berwenang; a. Menentukan kebijakan dalam Asosiasi, dalam kebijakan Tingkat Provinsi; b. Menentukan waktu, tempat untuk mengadakan MUSWALU;
7
c. Mengesyahkan
kepengurusan
Tingkat
Kabupaten
dengan
BAB X
mendengarkan masukan dari masing-masing tingak kepengurusan;
STRUKTUR KEPENGURUSAN
d. Mengesyahkan kepengurusan tingkat Kabupaten.
Pasal 16
4. Pengurus tingkat Kabupaten (PENGKAB) berwenang;
1. Asosiasi ini terdiri dati tinkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat
a. Menyusun Kepengurusan Tingkat Kabupaten untuk disyahkan oleh tingkat Provinsi;
Kabupaten, tingkat kecematan dan tingkat desa. 2. Struktur kepengurusan tingkat Nasional terdiri dari:
b. Menentukan waktu, tempat untuk mengadakan MUSKAB dan
a. Pelindung
mengundang
b. Dewan Penasehat;
kepengurusan tingkat kecamatan;
c. Dewan Pembina;
c. Memberikan arahan dan masukan kepada pengurus tingkat
d. Seorang Ketua Umum;
kecamatan yang anggotanya masih aktif dalam kepengurusan BPD
e. Seorang Sekretaris Umum;
kecamatan terkait;
f.
d. Menampung asiprasi dari anggota BPD untuk dimusyawarahkan di tingkat
kecamatan
dan
dimasukan
dalam
rencana
tingkat
kabupaten. 5. Pengurus tingkat Kecamatan (PENGCAM); adalah anggota BPD yang masih
bertugas
dalam
unsur
penyelenggara
Kecamatan/desa. Berhak menjadi anggota
g. Seorang Bendahara Umum ; h. Seorang Benbahara; i.
Tiga puluh tiga orang koordinator wilayah ;
j.
Bidang Organisasi dan Litbang; Bidang Hukum dan HAM;
pemerintahan
Bidang
ABPEDNAS, berwenang
Humas
dan
Kesra,
Pemberdayaan
dan Bidang antar lembaga.(disesuaikan Kabinet Indonesia ) k. Masing-masing bidang diisi oleh seorang ketua, seorang sekretaris, serta l.
anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
Anggota terdiri anggota tetap, anggota luarbiasa dan anggota Kehormatan/ istimewa.
8
Bidang
Perempuan, Bidang Sosial ekonomi Politik dan Keamanan,
memberi masukan dan pendapat kepada kepengurusan tingkat Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi,tingkat Nasional secara berjenjang.
Seorang Sekretaris :
9
3. Struktur kepengurusan tingkat Provinsi terdiri dari :
BAB XI
a. Pelindung
KEUANGAN
b. Dewan Penasehat;
Pasal 17
c. Dewan Pembina;
1. luran Wajib dan iuran sukarela;Dimusyawarahkan di Pusat
d. Seorang Ketua;
2. Bantuan dan sumbangan yang syah dan tidak mengikat;
e. Seorang Sekretaris dan dibantu 2(dua) sekretaris;
3. Usaha ABPEDNAS lainnya yang syah.
f. Seorang Bendahara dan dibantu 2(dua) Bendahara;
BAB XII
g. Koordinator wilayah 5(lima); disesuaikan luas wilayah
SERAGAM
h. Terdiri Bidang Organisasi dan Litbang; Bidang Hukum dan HAM; Bidang Humas dan Kesra, Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Pasal 18 1. Seragam warna kombinasi; Merah, Putih, Hitam, Orange dapat
Bidang Sosial ekonomi Politik dan Keamanan, dan Bidang antar
dipilih sesuai keinginan; Mengenai harga/iuran wajib/sumbangan
lembaga (disesuaikan Pemerintahan Provinsi)
ditentukan dari Pusat.
i. Masing-masing bidang diisi oleh dua orang pengurus atau sesuai dengan kebutuhan.
BAB XIII PEMBUBARAN ANGGOTA
j. Anggota terdiri anggota tetap, anggota luar biasa dan anggota kehormatan/istimewa
Pasal 19 1. Pembubaran anggota sesuai dengan masa bakti dan bisa
4. Struktur kepengurusan tingkat Kabupaten terdiri dari : a. Seorang Ketua;
diangkat kembali sesuai pemilihan dalam MUNAS. 2. Pembubaran mutlak dan syah apabila disetujui oleh 3/4 anggota
b. Seorang Sekretaris;
MUNAS yang hadir;
c. Seorang Bendahara;
Ditetapkan di : JAKARTA
d.Terdiri dari Bidang-bidang (disesuaikain Pemerintahan Kabupaten)
Pada tanggal : 09 APRIL 2013 Ketua Umum
e. Koordinator wilayah/Dapil; 5. Struktur kepengurusan tingkat Kecamatan terdiri dari kepengurusan
R. DEDEN SAMSUDIN SALEH
anggota BPD Desa se-Kecamatan ; 10
11
ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (ABPEDNAS) PROVINSI JAWA BARAT
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Sekretariat : Jl.Raya Gudang Peluru B1-24 A Jakarta Selatan Hp.085927775234-081395385234-081999988234
ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NASIONAL
ABPEDNAS BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Jenis Keanggotaan Anggota ABPEDNAS terdiri dari: 1. Anggota tetap; anggota BPD yang tersebar di desa-desa seiNDONESIA yang masih menduduki jabatannya di BPD; 2. Anggota Luar Biasa; adalah anggota yang setelah masa baktinya habis dalam kepengurusan BPD tetapi masih peduli akan asosiasi BPD; 3. Anggota kehormatan; adalah anggota dari pejabat Negara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang mendukung dan berupaya untuk membangun pemerintahan desa; 4. Pelindung Pimpinan Republik Indonesia; 5. Dewan Swadaya
Penasehat;
adalah
Masyarakat,
tokoh
Organisasi
masyarakat,
Lembaga
Kemasyarakatan,
tokoh
pemuda yang mendukung dan berupaya untuk membantu
INDONESIA
ABDEPNAS serta peduli pembangun pemerintahan desa; 6. Dewan Pembina; adalah pejabat Negara, pejabat provinsi,
Sekretariat : Jln Raya Gudang Peluru B1 – 24 A Jakarta Selatan Telp. 085927775234 – 081395385234-081999988234
pejabat
kabupaten, pejabat kecamatan, dan pejabat lainnya; 1
Pasal 2 Anggota 1. Berkewajiban untuk mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Tatalaksana Asosiasi (PTA) dan keputusan-keputusan Pengurus; 2. Berkewajiban untuk membayar iuran wajib dan iuran sukarela atau sumbangan untuk kemajuan Asosiasi; 3. Berkewajiban Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA-Multyfungsi); untuk Asuransi, Koperasi dan yang lainnya; 4. Berkewajiban memiliki pakaian seragam yang dikeluarkan oleh pengurus Pusat;dengan cara dibeli atau sumbangan untuk Asosiasi; 5. Harus Aktif dalam melaksanakan/mensukseskan program Asosiasi 6. Menjaga nama baik dan martabat, untuk mengembangkan/meningkatkan citra Asosiasi; 7. Menghadiri Pertemuan/Rapat/Musyawarah Asosiasi; sesuai ketentuanketentuan Asosisai yang berlaku; 8. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Asosiasi dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh keikhlasan;
2. Hak Anggota luar biasa : a. Mengikuti rapat-rapat atas undangan pengurus; b. Mengajukan saran dan kritik; c. Memberikan masukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan asosiasi; d. Hak memilih dan dipilih dalam semua jabatan asosiasi; 3. Hak Anggota Kehormatan/Istimewa : a. Mengikuti rapat-rapat atas undangan pengurus; b. Mengajukan saran dan kritik; c. Memberikan, masukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan asosiasi; 4. Hak Pelindung melindungi serta memberikan informasi dan komunikasi; 5. Hak Dewan Penasehat: a. Mengikuti rapat-rapat atas undangan pengurus; b. Mengajukan saran dan kritik;
Pasal 3 Hak Anggota 1. Hak Anggota tetap :
c. Memberikan masukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan asosiasi;
a. Hak bicara dan hak suara pada Rapat-rapat/Musyawarah asosiasi sesuai dengan Peraturan asosiasi yang berlaku; b. Hak memilih dan dipilh dalam semua jabatan asosiasi; c. Hak menyampaikan pendapat, dan atau saran- saran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus melalui jenjang asosiasi;
2
3
6. Hak Dewan Pembina :
4. Memberikan laporan berkala pada Musyawarah Kerja di
a. Mengikuti rapat-rapat atas undangan pengurus;
masing-masing tingkatan kepengurusan;
b. Memberikan fasilitas sesuai kebutuhan asosiasi;
5. Memberikan laporan pelaksanaan program atas permintaan tingkatan kepengurusan yang lebih tinggi; 6. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan program pada akhir masa jabatannya; Pasal 6
c. Memberikan masukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan asosiasi; BAB II
Hak Pengurus
KEPENGURUSAN
1. Mengadakan dan menggunakan anggaran keuangan, sarana dan kekayaan asosiasi untuk kepentingan pelaksanaan program asosiasi danpengembangan asosiasi; 2. Menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan asosiasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Permusyawaratan asosiasi dan Keputusan tingkatan kepengurusan yang ada diatasnya; 3. Membentuk alat kelengkapan asosiasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
Pasal4 Tingkat Kepengurusan 1. Pengurus ABPEDNAS tingkat Nasional disebut PENGNAS; 2. Pengurus ABPEDNAS tingkat Provinsi disebut PENGPROV; 3. Pengurus ABPEDNAS tingkat Kabupaten disebut PENGKAB; 4. Pengurus ABPEDNAS tingkat Kecamatan di sebut PENGCAM; 5. Pengurus ABPEDNAS tinkat Desa disebut BPD; Pasal 5
Pasal7
Kewajiban Pengurus 1. Mentaati dan Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan-keputusan asosiasi; 2. Menghadiri rapat-rapat kepengurusan jdi tingkat kepengurusan dan menghadiri undahgan dari tingkat lebih atas; 3. Melaksanakan
program-program
permusyawaratan asosiasi;
4
yang
ditetapkan
oleh
Pemilihan Pengurus Tingkat Nasional 1. Pemilihan Pengurus tingkat Nasional dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS), dan musyawarah Luar Biasa (MUSWALU); 2. Pemilihan Pengurus tingkat Provinsi dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah (MUSDA); 3. MUNAS dan MUSWALU memilih Ketua Nasional dan Jajarannya;
5
Pasal 10 Pemilihan Pengurus PENGKAB
4. Tatacara pemilihan pengurus tingkat Provinsi ditetapkan oleh MUSDA atau MUSWALU. Pasal 8 Susunan Pengurus Tingkat Provinsi 1. Pengurus tingkat Provinsi disebut PENGPROV; 2. PENGPROV terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum, 1 (satu) orang Sekretaris Umum, 2 (dua) orang sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara Umum, 2 (dua) Bendahara, 5 (lima) Koordinator Wilayah, Bidang-
1. Pemilihan Pengurus PENGKAB dilaksanakan dalam Musyawarah Kabupaten (MUSKAB); 2. MUSKAB memilih Ketua PENGKAB dan Formatur; 3. Jajaran MUSKAB bertugas menyusun Kepengurusan tingkat Kabupaten ; 4. Tatacara pemilihan pengurus PENGKAB ditetapkan oleh MUSDA atau MUSWALU;
bidang; disesuaikan dengan kebutuhan;
Pasal 11 Pemilihan Pengurus PENGCAM
3. Pengurus tingkat kabupaten disebut PENGKAB; 4. PENGKAB terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara,5 (lima) Koordinator Wilayah, Bidang-bidang; disesuaikan dengan kebutuhan; Pasal 9 Pemilihan Pengurus PENGPRO 1. Pemilihan Pengurus PENGPROV dilaksakan dalam Musyawarah Daerah
(MUSDA), atau Musyawarah Luar Biasa (MUSWALU)
2. MUSDA dan
1. Pemilihan
Pengurus
PENGCAM
dilaksanakan
Musyawarah Kecamatan (MUSCAM); 2. MUSCAM memilih Ketua tingkat kecamatan dan jajarannya; 3. Jajaran
MUSCAM
bertugas
menyusun
Kepengurusan
PENGCAM; 4. Tatacara pemilihan pengurus PENGCAM ditetapkan oleh Ketua PENGKAB;
MUSWALU memilih Ketua Umum PENGPROV dan
Formatur; 3. Jajaran MUSDA dan MUSWALU bertugas menyusun Kepengurusan tingkat Provinsi;
BAB III ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI
4. Tatacara pemilihan pengurus PENGPROV ditetapkan oleh MUSDA atau MUSWALU;
Pasal 12 1. Masing-masing tingkatan kepengurusan dibentuk alat kelengkapan asosiasi;
6
dalam
7
2. Alat kelengkapan oleh tingkat kepengurusan masing-masing melalui
4.Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS;
rapat tingkat pengurus
5.Rapat Kerja Provinsi, disingkat RAKERDA;
3. Alat kelengkapan bertanggung jawab kepada kepengurusan ditingkat
6.Rapat Kerja Kabupaten, disingkat RAKERKAB
masing-masing.
7.Rapat Kerja Kecamatan disingkat RAKERCAM
BAB IV
Pasal 15
PELINDUNG, DEWAN PEMBINA, DAN DEWAN PENASEHAT
Quorum
ORGANISASI
1. MUNAS dianggap syah apabila dihadiri sekurang- kurangnya 2/3
Pasal 13
dari jumlah PENGPROV yang syah dan meliputi ½ lebih satu
Pelindung Dewan Penasehat, Dewan Pembina,
dari jumlah Povinsi di Indonesia;
1. Pelindung pejabat Pimpinan Republik Indonesia; 2. Dewan
Pembina
Pejabat
Negara,
pejabat
2. MUSDA dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ kabupaten,
pejabat
kecamatan:dan pejabatlainnya; 3. Dewan Penasehat adalah Tokoh masyarakat yang peduli akan
lebih PENGKAB; 3. MUSWALU dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ lebih PENGPROV.
kemajuan pemerintahan desa di wilayah Indonesia; Pasal 16 BABV
Apabila sebuah permusyawaratan tidak memenuhi Quorum, maka
MUSYAWARAH-MUSYAWARAH
permusyawaratan ditunda paling lama 15 hari, setelah 15 hari
Pasal 14
jumlah yang hadir juga tidak memenuhi Quorum maka panitia
Jenis-Jenis Musyawarah
permusyawaratan yang bersangkutan atas persetujuan peserta
Musyawarah ABPEDNAS, terdiri dari: 1. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS; 2. Musyawarah Provinsi, disingkat MUSDA; 3. Musyawarah Luar Biasa, disingkat MUSWALU;
musyawarah dilaksanakan;
Pasal 17 Pengambilan Keputusan
Pasal 20
1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam tiap-tiap permusyawaratan
Pembubaran
ditetapkan dalam tata tertib permusyawaratan yang bersangkutan; 2. Khusus dalam pengambilan keputusan mengenai pemilihan ketua dan
1.ABPEDNAS dibubarkan dengan MUNAS/MUSWALU; 2. Perubahan Peraturan tentang Badan Permusyawaratan Desa;
jajarannnya di semua tingkatan, dilaksanakan secara bebas dan rahasia sesuai
BAB VII
dengan kebutuhan dan mekanisme yang ada;
Pasal 21 Pasal 18
1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur lebih
Hak Bicara dan Suara
lanjut dalam Peraturan Asosiasi yang dibuat dan ditetapkan oleh
1. Setiap peserta mempunyai hak bicara;
Pengurus Nasional (Pengurus Pusat);
2. Unsur Pengurus ABPEDNAS memiliki 1 (satu) hak suara;
2. AD/ART ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
3. Setiap PENGPROV mempunyai 1 (satu) hak suara; Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 09 APRIL2013
BAB VI PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Ketua Umum
Pasal 19 Perubahan Perubahan AD/ART ABPEDNAS dilakukan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Luar Biasa (MUSWALU) yang sekurangkurangnya
dihadiri
oleh
2/3
PENGPROV
yang
mewakili
R. DEDEN SYAMSUDIN SALEH
wilayah
koodinator;
10
11
