ABSTRAK dan ABSTRACT.pdf

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ( Studi di Kabupaten Banyumas )

Sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan pembangunan, maka izin mendirikan bangunan sangat penting keberadaannya. Izin adalah sebagai penertib, pengatur, pengendali serta pengawas atas kegiatan yang dilakukan masyarakat. IMB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 7 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 1 angka 17 menyebutkan banhwa perizinan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi dan melestarikan/memugar bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran pembangunan di Kabupaten Banyumas ternyata tidak hanya mengajukan permohonan IMB kemudian melanggar syarat-syaratnya, akan tetapi ada juga para pemilik bangunan yang sedang atau bahkan sudah membangun bangunan tapi belum mengajukan permohonan IMB terlebih dahulu. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana penegakan hukumnya terhadap IMB di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analitis dengan spesipikasi penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa di dalam penegakan hukum administrasi terhadap IMB di Kabupaten Banyumas pelaksanaannya meliputi pengawasan/pengendalian dan penerapan sanksi. Kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan. Bupati dapat memberi peringatan tertulis kepada pemilik bangunan, apabila melanggar persyaratan teknis pembangunan pada saat pengawasan dilakukan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran IMB tersebut dapat berupa pembekuan, pencabutan IMB sampai pembongkaran bangunan. Kata Kunci : Penegakan, Hukum Administrasi dan Izin Mendirikan Bangunan.

vii

ABSTRACT

In accordance with the development of entrepreneurship and construction, the construction permits play an important role. Permits are as officers, regulators, controllers and supervisors of community activities. IMB according to Regulation No. 7 Banyumas Regency in 2011 on the Building Permit Section 1 paragraph 17 states that permissions granted by the Regents or officials appointed officer to the owner to construct, rehabilitate / renovate and preserve / restore the building in accordance with the requirements of the administrative and prevailing technical requirements. Violations of development in Banyumas Regency was not only in the sense of applying for the IMB and then violated the terms, but there are also the building’s owners that are constructing or even have built a building but not yet applied for IMB (Construction Permit) in advance. Therefore, the writer was curious to know how law enforcement against the IMB in Banyumas Regency law. The research was conducted through a normative juridical approach by using statutory law approach method and analytical descriptive research. It can be seen from the result of the study that the implementation of administrative law enforcement against the IMB in Banyumas includes monitoring / controlling and the application of sanctions. The supervision activities include the building function inspection, technical requirements of the building, and reliability of the building. Regents may give written notice to the owners of the building, if they violate the technical requirements of development at the time of surveillance is carried out. The application of sanctions against violations of the IMB can be freezing, IMB revocation until the demolition of buildings. Key words: Enforcement, Administrative Law and against Construction Permits.

viii