Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan melalui Program ...
Recommend Documents
351.077. Ind Indonesia` Kementerian Kesehatan Rt. Direktorat p Jenderal Bina
Upaya Kesehatan. Pedoman peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK.
ODHA & Akses Pelayanan Kesehatan Dasar. Konsultan dan penulis akhir:
Irwanto, Ph.D. Laurike Moeliono, MA. Editor: Danny Irawan Yatim.
21 Mei 2013 ... Pasal 7. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana,
prasarana, sumber daya manusia, keselamatan dan peralatan.
Silabus Manajemen Pelayanan Kesehatan Dasar (PHC). Program Studi Magister
Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universitas Udayana. Kompetensi.
pekerjaan baik (73,1%), persepsi terhadap kepemimpinan baik (73,1%),
persepsi terhadap imbalan ...... sistematik untuk mengevaluasi kelebihan dan
kekurangan setiap ..... keputusan pada gaya kepemimpinan demokratis akan
berdampak.
Staf edukatif pada Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ...
melaksanakan serta mengevaluasi proses pembangunan (Kusnaka dan Harry,
2001).
kepala sikat gigi berada di atas. 2.2. Pelayanan Asuhan ... kesehatan (
rehabilitatif). Program ini dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, ... siswa
sekolah dasar yang rentan terhadap penyakit gigi dan mulut (Depkes RI,. 1999).
2.2.4.
Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan melalui Program ...
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan melalui Program
Jaminan Pelayanan Kesehatan. Oleh: Marita Ahdiyana. Abstrak.
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Oleh: Marita Ahdiyana Abstrak Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian pembiayaan kesehatan, sesuai pasal 66 UU No. 23 Tahun 1992 pemerintah telah menetapkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM). Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin sejak tahun 2008 untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu membayar dengan sistem asuransi. Bahkan untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, telah ada UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk menjamin seluruh rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk didalamnya kesehatan. Hal ini diperkuat dengan disyahkannya UU BPJS I dan BPJS II pada Oktober 2011. Namun demikian, masih banyak penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan (uninsured). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, baru 54% warga DIY yang terjamin kesehatannya melalui berbagai sistem asuransi, atau masih ada 46% atau hampir 1,6 juta penduduk DIY yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan rentan jatuh miskin jika sakit. Dalam tulisan ini akan dibahas berbagai program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, terutama bagi peningkatan akses masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan. Bahasan dalam tulisan ini didasarkan pada studi pustaka, media masa, dan analisis berbagai hasil studi peneliti pada berbagai program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan asesmen dan evaluasi program pelayanan kesehatan yang dikemukakan oleh Leiyu Shi, evaluasi terhadap program pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk melihat dari bagaimana program dioperasionalkan secara nyata, apakah program tersebut dapat mencapai tujuannya, dan sejauh mana program pelayanan kesehatan memiliki dampak tertentu. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berbagai program jaminan pelayanan kesehatan mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, walaupun belum mampu memberikan jaminan kepada seluruh penduduk. Keywords:
