6 Des 2013 ... (Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945). AMANAT. PEMBUKAAN. UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 1945. ALINEA.
KEBIJAKAN KESBANGPOL, Antara Lain:
RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOL
“STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL KONDUSIF DALAM RANGKA TANNAS TANNAS””
PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu 7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 9. Permendagri Nomor 12 Tahun 20 06 tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ; 10. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 11. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 12. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
Mendukung Cita2/Tujuan Nasional (Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)
Jakarta , 6 Desember 2013
POLITIK STRATEGI GEO GEOPOLITIK DALAM RANGKA KESBANGPOL
AMANAT PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 ALINEA
Panca Gatra
Strategi Geopolitik
(Dinamis)
KEEMPAT
BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
� KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)
� KETAHANAN NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah)
�Suprastruktur Suprastruktur Pol, �Infrastruktur Infrastruktur Pol, �Substruktur Substruktur Pol. (Incl. Ormas)
Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia
Satu Kesatuan (Integrated)
Global Regional Nasional Peluang
Kendala • HUKUM • IPTEK
I P O L E K S O S B U D H A N K A M
Tri Gatra
Asta Gatra
(Alamiah) TRIGATRA �
Peng ungkit -UU � -PP -Perpres -Perda � -Perkada
�
Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) Kepulauan terbesar di dunia (17.667 pulau)
Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945
Jumlah Penduduk 234 jt Kekayaan SDA hayati non hayati
Pertumbuhan ekonomi nasional 4 % (No.2 di 6, 6,4 dunia th 2012 2012))
� Besaran PDB 1 Trilyun US Dolar (No. 15 di Dunia)
KESBANGPOL KONDUSIF
TANNAS TANGGUH
RAKSASA DI ASIA TIMUR4
STRATEGI GEOSTRATEGI DALAM RANGKA KESBANGPOL � RPJMD � RKPD � APBD
Konsepsi Geostrategi
FKDM, FPK, KOMINDA, FKUB
UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Sektor Dunia Usaha
Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Vertikal, Pemda) �RPJPN RPJPN /RPJPD �RPJMN/RPJMD RPJMN/RPJMD �RKP/RKPD RKP/RKPD �APBN/APBD APBN/APBD
Selaras/ Sinergi
TANNAS TANGGUH (Agregat Daerah)
Agenda 14 Program Aksi Prioritas Nasional (Mis:Pendidikan, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Polhukam)
1.
2.
KEWAJIBAN PEMDA Melindungi masy. 1. 1.Melindungi menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI Peningkatan kualitas 2. 2.Peningkatan kehidupan masy., serta mewujudkan keadilan dan pemerataan (Angka 1 dan 2 selaras dgn konsepsi geopolitik dan geostrategi)
Pasal 22 Huruf a UU 32 Th 2004 Pasal 22 Huruf b dan d UU 32 Th 2004
BUMN/ BUMD
RAKSASA DI ASIA TIMUR
TANNAS TANGGUH
KESBANGPOL KONDUSIF
Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945
TANNAS TANGGUH (Agregat Daerah)
SUBSTRUKTUR POLITIK
TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945)
SUPRASTRUKTUR POLITIK
INFRASTRUKTUR POLITIK
PEMDA
Masyarakat
Pasal 27 ayat 1 Huruf b dan c UU 32 2004
Agregat Agregat Daerah Daerah
OPERASIONALISASI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA STABILITAS KESBANGPOL DALAM RANGKA TANNAS
UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
KEWAJIBAN KDH/ WAKIL KDH Meningkatkan 1. 1.Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Memelihara 2. 2.Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat (Angka 1 dan 2 selaras dgn konsepsi geopolitik dan geostrategi)
KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)
KEBIJAKAN
KESBANGPOL KONDUSIF(Agreg at Daerah)
Agregat Agregat Daerah Daerah
TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKA AN UUD 1945)
DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD
OPERASIONAL
DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD
TANNAS TANGGUH (agregat daerah)
KESBANGPOL KONDUSIF (agregat daerah)
Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 1945)) /agregat daerah
DPRD - BUMD/BUMN - INSTANSI VERTIKAL (Mis. TNI/POLRI) - K/L
Capaian 14 Program Aksi Prioritas Nasional Optimal (Mis:Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Polhukam) Polhukam)// agregat daerah
8
? KONDISI FAKTUAL
14 PROGAM RIORITAS AKSI P PRIORITAS RPJMN 20102014
?
?
STABILITAS KESBANGPOL KONDUSIF
POTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INI INI,, AL : SEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN oSEMAKIN KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI RELATIF T INGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG TINGGINYA oRELATIF POLEKSOSBUD TINGGINYA TINGKAT KORUPSI DAN L EMAHNYA PENEGAKAN LEMAHNYA oTINGGINYA HUKUM RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM oRENDAHNYA PEMILU/PEMILUKADA M ASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI oM MASYARAKAT KURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL oKURANGNYA SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. KURANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA oK PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL.
KETAHANAN NASIONAL
??
.. . ?
A MD /PE KAN EM IJA L P N KEB PO G RA PE LAM BAN DA KES 9
