9 Des 2010 ... Jakarta, kpu.go.id- Lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi ... anggota
KPU harus lebih akuntabel, bukan penunjukan seperti kemarin.
KPU Profesional: Anggota KPU dari Parpol Dinilai Tak Langgar UUD KOMPAS, 9 Desember 2010 Jakarta, kpu.go.id- Lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, membutuhkan orang yang mempunyai kredibilitas dan kemampuan dalam berbagai bidang terkait pemilu. Dengan demikian, bukan hanya independensi yang dibutuhkan di lembaga penyelenggara pemilu. Hal itu terungkap dalam diskusi mempertahankan independensi KPU yang diselenggarakan konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) diJakarta, Rabu (8/12). Diskusi menghadirkan Pembicara Ketua PBNU Masdar F Mas’Udi; anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Agus Purnomo; dan Mantan anggota KPU, Valina Singka Subekti. Valina mengatakan, hanya orang-orang yang mampu menyelenggarakan pemilu, misalnya mempunyai kemampuan memahami sistem pemilu, kepartaian, dan system politik di Indonesia. “Satu lagi yang penting, mempunyai leadership (kepemimpinan) yang bagus. Saya kira kepemimpinan Pak Nazar (mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin) memberi nilai dalam Pemilu 2004 sehingga hasilnya relatif baik meski tidak ada Pemilu yang sempurna,” kata dia. Sementara itu, Agus Purnomo mengatakan, seleksi anggota KPU mendatang harus lebih baik dibandingkan dengan seleksi KPU sebelumnya yang menggunakan penunjukan langsung. ”Seleksi anggota KPU harus lebih akuntabel, bukan penunjukan seperti kemarin. Saat ini draf revisi UU Penyelenggara Pemilu belum disepakati. Bagaimana mengobati kekecewaan terhadap KPU yang lalu ini akan dicarikan Solusinya,” ujar dia. Wakil Ketua KRHN Yulianto mengungkapkan, persyaratan untuk menjadi anggota KPU dalam undangundang harus ada penekanan yang lebih tegas sehingga syarat-syarat itu mampu melahirkan anggota KPU yang profesional. Pakar Hukum tata Negara Irmanputra Sidin di Jakarta, kemarin, mengatakan, kesepakatan Komisi II DPR memperbolehkan anggota partai politik menjadi anggota KPU dinilai tidak melanggar konstitusi. Apalagi, ada persyaratan anggota partai politik harus mundur begitu mandaftar sebagai calon anggota KPU. Menurut Irmanputra, tidak ada jaminan anggota KPU dari kalangan nonparpol bisa tetap mandiri. Kasus Andi Nurpati, anggota yang masuk kepengurusan Partai Demokrat sebelum masa jabatannya berakhir, seharusnya dijadikan pelajaran bagi pembuat undang-undang. Jika ingin KPU mandiri, kata Irman, undang-undang harus mencabut hak politik anggota KPU. (NTA/SIE)
