APOTEK AL RASY APOTEK AL RASYID

APOTEK AL RASYID Apoteker : website : http://apotekalrasyid.wordpress.com/ Jl. Bojong Sayang nomor 39 Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Telp. 92939290

Lampiran

: Surat Keputusan PENGURUS DAERAH ISFI JATIM Nomor : 02 /ISFI-JATIM/SK/V/2009 JATIM/SK/V/2009 Tentang STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA APOTEKER PENGELOLA APOTIK DENGAN PEMILIK SARANA APOTIK

STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA APOTEKER PENGELOLA APOTIK DENGAN PEMILIK SARANA APOTIK

- Pada hari ini ,

hari Tanggal :

:

Yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : Tmpt/Tgl lahir : Pekerjaan : Alamat : Pemegang KTP No. : - selanjutnya disebut PIHAK KESATU – APOTEKER PENGELOLA OLA APOTIK (APA)

-

-

: II. Nama Tmpt/Tgl lahir : Pekerjaan : Alamat : Pemegang KTP No. : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA– KEDUA PEMILIK SARANA APOTIK (PSA)

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dengan ini telah sepakat dan mengikat diri untuk me mengadakan kerja sama diantara mereka dengan syarat-syarat syarat syarat dan ketentuan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ............................................................Pasal 1.......................................................... 1............................................................... .................... ............................................

-

KETENTUAN UMUM...... ..............................................

Para pihak dengan ini telah sepakat dan mengikat diri untuk memenuhi ketentuan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam: - Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik - Undang0Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan - Peraturan menteri kesehatan kesehatan Nomor 1027 Tahun 2004 tentang Standar pelayanan kefarmasian di Apotik - Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1332 tahun 2004 tentang tata cara Pendirian Apotik - Surat keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Nomor 0.05.3.2522/2003 tentang tentang cara Distribusi Obat yang Baik ........................................................Pasal 2.............................................................. 2............................................................... ............................................ HAK DAN KEWAJIBAN..... ................ ..............................................

1. PIHAK KESATU - APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) berhak untuk :


-

-

menerima Jasa Profesi atas pengelolaan Apotik, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) atau Surat Keputusan Bersama Ik Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI Daerah atau ISFI Cabang)– Cabang) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat studi kelayakan , rencana kerja apotik dan pengelolaan Apotik

2. PIHAK KEDUA – PEMILIK SARANA APOTIK ( PSA) berhak untuk : - memberikan persetujuan kepada kepada PIHAK KESATU dalam membuat studi kelayakan, rencana kerja apotik dan pengelolaan apotik 3. PIHAK KESATU APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) berkewajiban untuk : - membuat Studi Kelayakan apotik baru - membuat rencana kerja apotik , termasuk menyusun jumlah karya karyawan , mekanisme kerja yang sesuai dengan kaidah jaminan mutu pelayanan, kebutuhan sarana /prasarana pelayanan dan rencana bisnis (business plan) - melakukan pengelolaan apotik, sesuai CDOB dan GPP,, yang meliputi : a. Pengeloloaan Sumber Daya manusia (SDM) b. Pengelolaan lolaan Organisasi c. Pengelolaan keuangan secara terbuka dan tertib d. Pengelolaan Sistem Informasi Manajeman (SIM) e. Pengelolaan komoditi sesuai dengan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) dan Pengelolaan obat (Drug management) - melakukan asuhan kefarmasian ( Pharmaceutical Pharmaceutical care) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 tahun 2004 - Bersama dengan PIHAK KEDUA, secara periodik sesuai dengan kesepakatan , mengadakan evaluasi dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja apotik yang diperlukan untuk ke kelancaran pelayanan kefarmasian dan tercapainya pembiayaan apotik yang rasional 4. PIHAK KEDUA – PEMILIK SARANA APOTIK ( PSA ) berkewajiban untuk : - menyediakan sarana/prasarana fisik - menyediakan biaya operasional apotik (financial), mulai dari proses perijina perijinan sampai berdiri dan beroperasinya apotik, yang meliputi biaya pengadaan dan pengelolaan obat, sarana/prasarana, biaya personil/karyawan, pajak - mengelola keuangan apotik dan administrasi yang terkait dengan keuangan secara tertib dan terbuka - bersama PIHAK KESATU , secara periodik sesuai dengan kesepakatan , mengadakan evaluasi dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja apotik yang diperlukan untuk kelancaran pelayanan kefarmasian dan tercapainya pembiayaan apotik yang rasional

............................................................Pasal ......................................Pasal 3.............................................................. ........................................................JASA PROFESI.......................................................

-

Atas tanggung jawab yang yang telah menjadi beban kerja PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak untuk menerima jasa profesi atas pengelolaan apotik sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) atau Surat keputusan bersama Pengurus daerah Ikatan an sarjana Farmasi Indonesia jawa Timur (ISFI) – Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota


-

-

PIHAK KEDUA dengan ini sepakat dan mengikat diri untuk mentaati Surat keputusan pengurus daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Jawa Timur (ISFI) atau Surat Keputusan B Bersama Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia jawa Timur (ISFI) daerah atau cabang cabang-Kepala Dinas Kesehatan kota/Kabupaten Pengaturan Standar Jasa Profesin tersebut dibuat secara tertulis dan akan dilekatkan pada perjanjian ini karena pengaturan Standar Standar Jasa Profesi merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini

............................................................Pasal 4.......................................................... 4............................................................... PENGHENTIAN / PEMBATALAN KERJA SAMA SAMA.............................. .............................PENGHENTIAN -

-

−

-

Apabila PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA berencana untuk menghentikan/membatalkan kerja sama , maka harus ada pemberitahuan secara tertulis (Surat Rencana Penghentian/pembatalan kerja sama)) dan lisan yang dilakukan selambat selambat-lambatnya 2 (dua) bualn sebelumnya kepada masing-masing Pihak Surat Rencana Penghentian / pembatalan kerja sama tersebut juga harus menyertakan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota/KabupatenKota/Kabupaten Pengurus Cabang ISFI Apabila PIHAK KESATU yang mempunyai Rencana Penghentian/Pembatalan kerja Sama tersebut , maka sebagai kompensasinya : Pihak KESATU harus menetapkan usulan nama Apoteker Pengganti Apabila dalam hal : 1. Usulan Apoteker Pengganti tidak disetujui oleh PIHAK PIHAK KEDUA 2. Terjadi sesuatu yang menyebabkan belum adanya kepastian Apoteker Pengganti ; Maka PIHAK KESATU selaku APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan Pengurus ISFI Cabang Selanjutnya nya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Pengurus Cabang ISFI akan melakukan telaah terhadap kondisi apotik Kepala Dinas kesehatan akan menerbitkan Surat tentang tindak lanjut pemecahan permasalahan apotik tersebut berdasarkan masukan serta rekomendasi rekomendasi dari Pengurus Cabang Ikatan Sarjana farmasi Indonmesia Apabila PIHAK KEDUA yang mempunyai rencana Penghentian/Pembatalan Kerja sama, maka sebagai kompensasinya , PIHAK KEDUA harus memberikan 4 kali jasa profesi, dihitung sejak tanggal penghentian ian / pembatalan kerja sama Apabila PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kersehatan dan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, maka Kepala Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi adminsitrasi ........................................................Pasal 5.............................................................. 5............................................................... ............................................................Pasal ............................................

PERATURAN PENUTUP...... .............................................

1. Perjanjian ian ini berlaku sejak PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA menanda tangani i naskah Perjanjian kerja Sama dihadapan Notaris 2. Perjanjian ini berlaku minimal selama 2 (dua) tahun atau berlaku sesuai dengan masa berlakunya SIA ( Surat Ijin Apotik) 3. Perubahan Ketentuan dalam perjanjian ini harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia 4. Para Pihak menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul secara musyawatah untuk mufakat. Apabila salah satu satu pihak mengingkari ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Farmasi indonesia


5. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih te tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengaadilan negeri di Surabaya 6. Hal-hal hal yang belum diatur dadlam perjanjian ini akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan dibuat secara tertulis

Demikian, perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di.......,, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini

PIHAK KESATU

...............................................................

Lampiran

PIHAK KEDUA

........................ ..........................................

:Surat Keputusan PENGURUS DAERAH ISFI JATIM Nomor : 03 /ISFI-JATIM/SK/V/2009 JATIM/SK/V/2009 Ten Tentang STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI APOTIK 1. Jasa Profesi merupakan hak apoteker pengelola apotik 2. Jasa Profesi meliputi : A.Jasa Pengelolaan Apotik , sebesar minimal Rp. 2.000.000, 2.000.000,- diterimakan sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhi Akhir Tahun, untuk Apoteker baru. B.Jasa Pelayanan yang (diterima langsung dari pasien) sebesar Rp. 4.000, 4.000,- Rp. 5.000,5.000, Per lembar resep / per konsultasi 3.Apoteker Pengelola Apotik berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan 4. Apoteker Pengelola Apotik berhak berhak mendapatkan 1% omzet ((pendapatan kotor) 5. Jasa Pengelolaan Apotik naik secara berkala, disesuaikan dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup 6. Apoteker Pengganti minimal menerima jasa profesi seperti Apoteker yang digantikan 7. Jasa Profesi diberikan diberikan paling lambat, sejak penanda tanganan Perjanjian Kerja Sama, minimal sejumlah 50%. Penerimaan 100% diberikan setelah SIA terbit