BAB I PENDAHULUAN LKPJ Tahun 2011 ini merupakan LKPJ ...

BAB I PENDAHULUAN LKPJ Tahun 2011 ini merupakan LKPJ tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2008-2013. Berangkat dari keinginan Pemerintah agar “Sulawesi Selatan sebagai Provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar”, menjadi visi dan aspirasi

penyelenggaraan

pemerintahan

di

Sulawesi

Selatan.

Dengan harapan pada tahun keenam (tahun 2013) maka visi itu diharapkan dapat tercapai. Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian visi dan misi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Ukuran capaian kinerja terhadap kebijakan atas program prioritas yang capaiannya dapat diukur dari kondisi sosial dan kondisi

makro

ekonomi

telah

menunjukkan

angka

yang

menggembirakan untuk mencapai pembangunan tahun kelima yaitu tahun 2012. Terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011, maka LKPJ Gubernur Tahun 2011 akan menggambarkan kinerja

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

dengan

mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011,

sebagai

alat

ukur

perencanaan

untuk

pelaksanaan

pembangunan di tahun 2011 ini. Oleh karena itu

mengacu pada

RKPD

pada

Sulsel,

pembangunan

2011

diarahkan

tema

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Daya Saing Sulawesi Selatan. Tema inilah yang menjadi pedoman dan pegangan arah pembangunan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun dan sinergitas antara Program prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011

1

Dengan demikian terdapat 5 prioritas pembangunan yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak daerah, pengembangan pengembangan

industri,

energi

dan

pengolahan

infrastruktur

hasil

wilayah,

pertanian, peningkatan

kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia serta peningkatan kaulitas pengelolaan sumber daya alam. Selain itu program strategis terukur lainnya yang bersifat urgent dan memerlukan dukungan serta perhatian pada pembangunan di tahun 2011. Dalam 3 tahun secara berkesinambungan telah ditetapkan prioritas yang menjadi acuan tahapan pembangunan di Sulawesi Selatan

untuk

terhadap

mempercepat

Sulawesi

Selatan

terciptanya

sebagai

aspirasi

provinsi

masyarakat

terbaik.

Harapan

terhadap terjadinya perbaikan secara bertahap dapat dilakukan antara lain pergeseran data dan informasi terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan produk domestik Bruto dengan memperkuat sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat. Evaluasi pembangunan

terhadap yang

hasil

dituangkan

pencapaian dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan tersebut tertuang dalam LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan.

Hal mana LKPJ merupakan dokumen yang merupakan

pengejewantahan amanat perundang-undangan yang menyebutkan bahwa

seorang

kewajiban

Kepala

untuk

daerah

melaporkan

secara

konstitusional

pelaksanaan

memiliki

penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dokumen Laporan Keterangan pertanggungjawaban Gubernur

disusun

dan

diperhadapkan

kepada

DPRD

sebagai

dokumen untuk penyempurnaan dan koreksi atas pelaksanaan pembangunan di daerah ini dalam rangka perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun selanjutnya.


2

Sistematika dan ruang lingkup penyusunan LKPJ telah diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat yang kemudian menjadi ruang lingkup uraian atas penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari sisi aspek pelaksanaan urusan, sehingga pencapaian target dari pelaksanaan pembangunan terurai

dalam

pelaksanaan

urusan,

maka

penguraian

dalam

pelaksanaan 7 agenda pembangunan akan terukur pada pencapaian pelaksanaan urusan-urusan dan pada akhir dari dokumen ini akan dipaparkan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Provinsi pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah di tahun ketiga ini. A. DASAR HUKUM Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan diatur berdasarkan UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1960, yang merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah. yang berkedudukan di Kota Makassar (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara RI nomor 2102). Undangundang tersebut di atas, telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah

Undang-Undang

Nomor

47

Tahun

1960

Tentang

pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) Selain itu dasar hukum dari pelaksanaan penyelenggaran Pemda sebagai berikut:


3

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286); 5. Undang-Undang

Nomor

27

Tahun

2009

tentang

Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah,

dan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4385); 7. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan


4

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

RI

Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4438); 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 12. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

3

Pemerintahan

Tahun

2007

Daerah

Tentang

Kepada

Laporan

Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan

Penyelenggaraan

Rakyat

Daerah,

Pemerintahan

dan

Daerah

Informasi Kepada

Laporan

Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


5

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan

pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 19. (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor: 243) 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor: 12). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 15); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan. B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis Daerah a. Luas

Wilayah

dan

Batas

Administrasi


6

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi, memiliki

luas

wilayah

kurang lebih

45.764,53 km2 dan terbagi kedalam 24 kabupaten/kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar yakni sekitar 7.502,68 km2 atau 16,39 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sementara itu kabupaten/kota dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Parepare dengan luas sekitar 99,33 km2 atau kurang lebih 0,22 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Secara geografis posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48’- 122°36’ Bujur Timur dan 0° 12’ - 8° Lintang Selatan,

dengan

batas-batas

wilayah

Sebelah

Utara

berbatasan dengan Sulawesi Barat, Sebelah Timur dengan Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, sementara di Sebelah Barat berbatasan dengan

Selat Makassar dan di Sebelah Selatan

berbatasan dengan Laut Flores. Wilayah

Sulawesi

Selatan

khusunya

wilayah

daratan

mencapai 45.764,53 Km², dimana sebagian besar wilayah daratan berada pada jazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian

lainnya

berada

pada

jazirah

tenggara

pulau

Sulawesi. b. Topografi dan Iklim

Lanskape Sulawesi Selatan membentang dari dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan kondisi kemiringan 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai dengan 8 persen merupakan tanah yang relative bergelombang, 8 sampai 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah dataran terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPI, dan sebagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPI.


7

Provinsi Sulawesi Selatan dialiri 65 aliran sungai, dimana sebahagian

besar

aliran

sungai

tersebut

terdapat

di

Kabupaten Luwu yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang di daerah ini yaitu Sungai Saddang dengan panjang kurang lebih 150 km melalui 3 kabupaten yakni Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang dan Pinrang. Selain aliran sungai, daerah ini juga memiliki empat buah danau yaitu Danau Tempe di Kabupaten Wajo dengan luas 30.000 m2 dan Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap dengan luas 15.000 m2, dan di Kabupaten Luwu Timur terdapat dua danau yakni Danau Matana dengan luas 18.000 m2 serta Danau Towuti dengan luas 65.000 m2. Selain itu, daerah ini juga memiliki 7 buah gunung, dimana Gunung Rantemario dengan ketinggian 3.470 m di atas permukaan laut merupakan yang tertinggi di daerah. Gunung ini

berdiri

tegak

di

antara

Kabupaten

Enrekang

dan

Kabupaten Luwu. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah

IV Makassar,

temperatur udara rata-rata di Kota

Makassar dan sekitarnya sepanjang Tahun 2011 sekitar 27,4°C dengan suhu minimum 24,0° C dan suhu maksimum rata-rata 32,1° C. 2.

Gambaran Umum Demografis. a.

Jumlah penduduk

Hingga tahun 2011 Penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 8.115.638 jiwa, yang berarti jumlah penduduk daerah ini tumbuh 1,01 persen dibanding jumlah penduduk tahun 2010 yang mencapai 8.034.776 jiwa, dapat dilihat pada Tabel 1.1.


8


9


10

Jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota pada tahun 2011 sangat bervariasi, dari yang tertinggi Kota Makassar dengan jumlah

penduduk

1.352.136

jiwa

dan

terendah

yaitu

Kabupaten Selayar dengan jumlah penduduk sebesar 123.283 jiwa. Diantara jumlah penduduk pada tahun 2011 tersebut, 48,84 persen atau 3.963.926 jiwa adalah pria dan 51,16 persen atau 4.151.712 jiwa merupakan penduduk wanita. 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Selatan

telah

menetapkan

beberapa komoditas unggulan daerah ini. Setiap komoditas disesuaikan dengan potensi masing-masing kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan komoditas tersebut untuk tetap mengembangkan komoditas lain. Terdapat 6 (enam) komoditas unggulan yakni Beras dan Jagung sebagai komoditas ungulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Coklat

sebagai

komoditas

unggulan

Perkebunan,

Pengembangan Populasi Sapi sebagai komoditas unggulan Sektor Peternakan sementara Udang dan Rumput Laut sebagai komoditas unggulan Sektor Perikanan. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Komoditas Beras sebagai salah satu komoditas unggulan daerah dengan target produksi hingga tahun 2013 sebesar 3 juta ton, dan tahun 2011 produksi beras yang berhasil dicapai sebesar 2,93 juta ton. Pencapaian produksi tersebut menunjukkan bahwa target produksi beras 3 juta ton pada tahun 2013 akan dapat


11

terlampaui. Disamping itu, pencapaian tersebut menunjukkan pula bahwa produksi beras daerah ini rata-rata tumbuh 3,38 persen per tahun sejak tahun 2008 yang pada saat itu baru mencapai 2,65 juta ton. Komoditas lain yang menjadi unggulan daerah ini adalah komoditas jagung dengan target produksi hingga tahun 2013 sebesar 1,5 juta ton. Pada tahun 2011 produksi yang dihasilkan telah mencapai 1,42 juta ton yang menimbulkan optimisme target 2013 akan dapat terlampaui. Pencapain tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata produksi jagung daerah ini sejak tahun 2008 yang mencapai 1,20 juta ton tumbuh 5,82 persen. Sebagai

salah

satu

komoditas

unggulan,

pertumbuhan

produksi kakao dalam periode 2008-2011 juga menunjukkan suatu

peningkatan

dengan

pertumbuhan rata-rata

21,37

persen per tahun, yakni dari 110,01 ribu ton pada tahun 2008 menjadi 196,70 ribu ton pada tahun 2011. Walaupun produksi yang dicapai telah mengalami peningkatan, namun untuk mencapai target produksi kakao sebesar 325 ribu ton pada tahun 2013, maka Pemerintah Provinsi telah melakukan peremajaan

tanaman

kakao,

rehabilitasi

dan

kegiatan

intensifikasi melalui Gernas Kakao, serta kegiatan pemulihan produksi maupun kualitas. Sapi sebagai salah satu komoditas unggulan sektor peternakan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan suatu peningkatan, dari 703 ribu ekor lebih pada tahun 2008 menjadi 1,02 juta ekor lebih pada tahun 2011. Pencapaian produksi tersebut selain menunjukkan bahwa populasi sapi di daerah ini rata-rata tumbuh 13,23 persen, menunjukkan pula bahwa target 1 juta ekor populasi sapi pada tahun 2013 telah terlampaui.


12

Komoditas unggulan sektor perikanan di Sulawesi Selatan meliputi komoditas udang dan rumput laut. Khusus komoditas udang, hingga tahun 2011 produksi yang telah dicapai sebesar 26,24 ribu ton yang berarti mengalami peningkatan sebesar 13,95 persen dibanding tahun 2008 yang baru mencapai 17,73 ribu ton. Apabila produksi udang pada tahun 2011 diperhatikan maka untuk mencapai target produksi sebesar 33,20 ribu ton pada tahun 2013 maka Pemerintah Provinsi telah melakukan pemberian paket bantuan sarana produksi dan bibit udang, disamping

itu

telah

pula

dilakukan

pembinaan

dalam

pengembangan udang dengan cara budidaya ikan/udang yang baik (CBIB) Selain

udang,

komoditas

perikanan

lain

yang

menjadi

unggulan daerah adalah Rumput Laut. Produksi Rumput Laut Sulawesi Selatan tahun 2008-2011 tumbuh 29,99 persen, yakni dari 749 ribu ton pada tahun 2008 menjadi 1,64 juta ton pada tahun 2011. Dengan pencapaian produksi tersebut, maka target produksi 1 juta ton pada tahun 2013 telah terlampaui. b. Pertumbuhan Ekonomi Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya

peranan

suatu

sektor

dalam

perekonomian,

memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Kondisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2010 mencapai angka pertumbuhan yang signifikan kenaikanya dari tahun ke tahun dengan melihat kondisi 4 (empat) tahun, dimana tahun 2008, pertumbuhan ekonomi mencapai sangat mengesankan yaitu 7,78 persen, namun pada tahun 2009 terjadi penurunan pertumbuhan akibat krisis moneter global, ekonomi Sulsel


13

hanya mampu tumbuh 6,20 persen akan tetapi pertumbuhan ekonomi melaju menakjubkan ditahun 2010 menembus angka 8,18 persen dan termasuk sebagai peringkat keempat dengan pertumbuhan

tertinggi

secara

nasional.

Sementara

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di tahun 2011 mencapai

7,65

persen,

dan

jika

dibandingkan

dengan

pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6.50 persen, maka pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan masih lebih tinggi 1,15 persen. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2011, inflasi di Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan yakni dari 12,40 persen di tahun 2008 menjadi 3,39 persen di tahun 2009. Pada tahun 2010 inflasi di daerah ini mengalami kenaikan menjadi 6,56 persen namun berkat upaya pengendalian yang telah dilakukan inflasi itu dapat ditekan hingga 2,88 persen pada tahun 2011. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2008-2011 perekonomian Sulawesi

Selatan

juga

menunjukan

peningkatan

dan

berdasarkan indikator ini tergambar bahwa hingga tahun 2011 jumlah uang yang beredar di Sulawesi Selatan mencapai Rp. 137 trilyun lebih. Disamping hal tersebut melalui PDRB atas dasar harga berlaku ini tergambar pula bahwa hingga tahun 2011 perekonomian daerah ini masih didominasi oleh sektor pertanian yakni 25,35 persen.

Walaupun

tersebut

peranan

kecenderungan mengalami

demikian

yang

selama

sektor menurun,

peningkatan

peran

periode

pertanian sementara adalah

2008-2011

menunjukkan sektor sektor

yang jasa,

perdagangan, dan keuangan.


14

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita.

Semakin

penduduk

di

tinggi

PDRB

per

suatu wilayah maka

kapita

yang

tingkat

diterima

kesejahteraan

masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. b

Dalam periode 2008-2011 rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita di Sulsel mencapai 15,54 persen pertahun yakni dari Rp.10,91 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.16,82 juta pada tahun 2011. Dalam periode tersebut pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2008 yakni 21,53 persen dan pada tahun 2011 pertumbuhan yang dicapai sebesar 14,72 persen. Disamping peningkatan pendapatan per kapita, meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah ini tergambar pula pada peningkatan daya beli masyarakat, dimana hingga tahun 2011 daya beli masyarakat Sulawesi Selatan telah mencapai Rp.640 ribu lebih yang berarti rata-rata mengalami peningkatan 0,5 persen per tahun sejak tahun 2008 yang hanya mencapai Rp.630 ribu lebih. Sebagai salah satu gambaran kepercayaan terutama investor terhadap stabilitas perekonomian dan keamanan Sulawesi Selatan terlihat pada perkembangan investasi di daerah ini. Total investasi di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 mencapai 36,60 trilyun lebih yang berarti meningkat 21,43 persen dibanding tahun 2008 yang mencapai

20,44 trilyun lebih.

Khusus tahun 2011 investasi pemerintah persen atau Rp. 31,81 trilyun lebih

mencapai 86,91

sedangkan investasi

swasta 13,09 persen atau Rp. 4,79 trilyun lebih.


15

Perdagangan luar negeri Sulawesi Selatan tahun 2008-2011 terus mengalami surplus walaupun dari tahun ke tahun nilai yang dicapai berfluktuasi. Nilai surplus yang tertinggi dicapai pada tahun 2010 yakni US$ 1,33 milyar dan pada tahun 2011 hanya mencapai US$ 0,49milyar. c. IPM Provinsi Sulsel Dampak tidak langsung dari peningkatan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tergambar pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana hingga tahun 2010 IPM daerah ini telah mencapai 71,62 yang berarti meningkat

0,68

point.

Peningkatan

tersebut

telah

mendorong posisi Sulawesi Selatan menjadi peringkat 19 dari 33 provinsi di Indonesia. Memperhatikan pencapaian peningkatan IPM tersebut dan akselerasi pembangunan di daerah ini maka ditargetkan pada tahun 2011 IPM daerah ini dapat mencapai 72,20. 4. Kondisi Administrasi Pemerintahan Hingga tahun 2011, administrasi pemerintahan wilayah masih

terbagi kedalam 21 Kabupaten dan 3 Kota yaitu:

Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Makassar, Pare-pare dan Palopo. Pada Tahun 2011 jumlah kecamatan berdasarkan dasar hukum pembentukannya berjumlah 304 Kecamatan, sedangkan kelurahan dan desa berjumlah 2.193 desa dan 773 kelurahan, terdapat

penambahansebanyak

8

Desa

dan

2

Kelurahan

dibanding tahun sebelumnya.


16

Dengan demikian Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas, 5 Staf Ahli Gubernur,

4 Asisten

Sekretaris Daerah, 13 Biro Pada Sekretariat Daerah dan 1 Sekretariat DPRD, 19 Dinas, 25 Lembaga Teknis dan Lembaga Lain, 104 Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

selama

tahun 2010 telah dihasilkan produk hukum daerah yang terdiri dari 14 buah Peraturan Daerah, 64 buah Peraturan Gubernur, 3.693

buah

Keputusan

Gubernur

dan

40

buah

Perjanjian

Kerjasama (MoU). Pendanaan penyelenggaraan keuangan daerah bersumber dari Pendapatan Daerah yang pada tahun 2011 mencapai

Rp.3,10 trilyun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang lebih Rp. 1,97 trilyun atau 62,99 persen dari total pendapatan, dimana hingga akhir tahun 2011 dapat terealisir sebesar 99,39 persen. Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah 88,23 persen, Retribusi Daerah 5,69 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3,18 persen dan 2,88 persen bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah. Jumlah Pegawai negeri Sipil yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 9.912 orang. Berdasarkan golongan jumlah PNS tersebut terbagi menjadi golongan I sebanyak 306 orang atau 3,09% golongan II sebanyak 2.511 orang atau 25,33%, golongan III sebanyak 5.779 orang atau 58,30%

dan

Golongan IV sebanyak 1.316 orang atau 13,28%. Dengan perbandingan kedudukan struktural sebagai berikut Eselon I-B sebanyak 1 orang, Eselon II-A sebanyak 45 orang, II-B sebanyak


17

17 orang, Eselon III-A sebanyak 313 orang, Eselon III-B sebanyak 21 orang, Eselon IV-A sebanyak 840 orang dan Eselon IV-B sebanyak

8 orang dan staf sebanyak 8.667 orang.

Pejabat fungsional sebanyak 2.105 orang serta fungsional umum (staf) sebanyak 6.562 orang. Sementara itu latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah SD sebanyak 202 orang atau 2,04%, SLTP sebanyak 246 orang atau 2,48%, SLTA sebanyak 2.853 orang atau 28,78% dan D1 sebanyak 124 orang atau1,25%, D2 sebanyak 75 orang atau 0,76%, D3 sebanyak 1.182 orang atau 11,92%, D4 sebanyak 77 orang atau 0,8%, S1 sebanyak 3.844 orang atau 38,78%, Akta IV sebanyak 13 orang atau 0,13%, SP1 sebanyak 100 orang atau 1%, S2 sebanyak 1.175 orang atau 11,85% dan S3 sebanyak 21 orang atau 0,2%.


18