BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Program Jaminan Kesehatan ...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Madani Program Jaminan

dilaksanakan

Kesehatan

berdasarkan Perjanjian

Masyarakat Kerja

Umum (PJKMU)

Madani

Sama antara Pemerintah

Kota

Tanjungbalai No. 900/24518 dengan PT. Askes (Persero) Cabang Kota Tanjungbalai No.080/PKS/1210 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Madani Bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2011. 2.1.1 Identitas Peserta 1. Kartu Askes, karton warna “PUTIH” adalah bukti sah atas hak Peserta PJKMU Madani untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pada Kartu Peserta PJKMU Madani tercantum: a. Nama, nomor dan status peserta b. Tanggal lahir peserta c. Alamat peserta d. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) e. Masa berlaku (sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama) 2.1.2 Paket Pelayanan 1. Paket Utama terdiri dari:

Universitas Sumatera Utara

a. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) b. Rawat inap tingkat pertama (RITP) c. Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) d. Rawat inap tingkat lanjutan (RITL) e. Persalinan (dalam bentuk Paket Persalinan) f. Pelayanan Obat DPHO g. Pelayanan Darah 2. Paket Tambahan terdiri dari: a. Pelayanan kasus rujukan berjenjang ke RSUD. H. Abdul Manan Simatupang Kisaran b. Pelayanan kasus rujukan berjenjang ke RSU. dr. Pirngadi Medan c. Pelayanan Ambulance 2.1.3 Ruang Lingkup Paket Pelayanan Kesehatan 1. Rawat jalan tingkat pertama (di Puskesmas) dibayar dengan sistem kapitasi untuk pelayanan: a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan b. Pemeriksaan fisik c. Laboratorium sederhana d. Tindakan medis kecil e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal f. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan balita g. Pelayanan KB dan penyembuhan efek samping h. Pemberian obat standar sesuai dengan indikasi medis


i.

Pelayanan gawat darurat

2. Rawat inap tingkat pertama, meliputi: a. Akomodasi rawat inap b. Konsultasi medis c. Persalinan puskesmas dan bidan puskesmas d. Pemeriksaan fisik e. Laboratorium sederhana f. Tindakan medis kecil/sederhana g. Pemberian obat standar dan bahan/alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan 3. Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), meliputi: a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum b. Pemeriksaan fisik c. Pemeriksaan penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik d. Tindakan medis, sedang dan besar e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan f. Pemberian obat-obatan sesuai dengan DPHO g. Pelayanan darah h. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi 4. Rawat inap tingkat lanjutan (RITL), meliputi: a. Akomodasi rawat inap pada Kelas III b. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan


c. Pemeriksaan fisik d. Pemeriksaan penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik e. Tindakan medis atau operasi sedang dan besar f. Pelayanan rehabilitasi medis g. Perawatan intensif h. Pemberian obat-obatan sesuai dengan DPHO i.

Pelayanan darah

j.

Bahan dan alat kesehatan habis pakai

k. Persalinan 5. Persalinan a. Persalinan dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, atau bidan desa tergantung pilihan peserta PJKMU Madani 6. Pelayanan Obat a. Mengacu pada DPHO untuk rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL). 7. Pelayanan Darah a. Pelayanan darah dilaksanakan di rumah sakit pada pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dan persalinan.


b. Pelayanan darah didapat dari Unit Transfusi Darah/PMI atau rumah sakit setempat dengan menyerahkan surat permintaan darah dari dokter yang merawat. 8. Pelayanan Rujukan a. Apabila peserta PJKMU Madani yang berobat ke RSUD. Kota Tanjungbalai memerlukan pelayanan yang tidak dapat dilayani oleh rumah sakit tersebut, maka peserta PJKMU Madani dapat dirujuk secara berjenjang ke RSUD. H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dan RSU. dr. Pirngadi Medan 2.1.4 Pelayanan yang Tidak dijamin Pelayanan PJKMU Madani yang tidak dapat diberikan kepada Peserta PJKMU Madani apabila: a. Tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan b. Peserta yang tidak berhak c. Pelayanan kosmetik d. Pelayanan yg bertujuan untuk memiliki anak e. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis f. Pelayanan canggih (Operasi jantung, MRI, dan transplantasi organ) g. General Chek-Up h. Biaya obat diluar DPHO i.

Pelayanan dialisa

j.

Alat bantu kesehatan


k. Pelayanan kesehatan

lainnya

yang

merupakan

jaminan dari badan

penyelenggara lain seperti kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja.

2.2 Asuransi Kesehatan 2.2.1 Definisi Asuransi Kesehatan Asuransi/jaminan

kesehatan

adalah

suatu

sistem

pembiayaan

yang

memberikan perlindungan atau jaminan dalam mengatasi risiko dan ketidakpastian gangguan kesehatan serta implikasi biaya yang diakibatkan. Manfaat yang diperoleh adalah kompensasi untuk mengatasi kerugian akibat peristiwa sakit tersebut baik kerugian akibat perawatan dan pengobatan di pelayanan kesehatan maupun kerugian akibat hilangnya waktu kerja (Murti, 2004). Asuransi kesehatan adalah suatu instrumen sosial yang dapat menjamin seseorang

untuk

memenuhi

kebutuhan

pemeliharaan

kesehatan

tanpa

mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tersebut ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dasar asuransi kesehatan adalah menghilangkan ketidakpastian yang dihadapi seseorang dari kemungkinan kebutuhan pengobatan karena ketidakpastian dari insiden sakit dan biaya pengobatan (Thabrany, 2005). Menurut Azwar (1996), asuransi kesehatan adalah suatu sistem dalam pembiayaan kesehatan dimana dilakukan pengelolaan dana yang berasal dari iuran teratur peserta untuk membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta. Adapun pihak yang terlibat dalam asuransi kesehatan adalah:


1. Peserta (client), yakni mereka yang terdaftar sebagai anggota, membayar

sejumlah iuran (premi) dengan mekanisme tertentu dan karena itu ditanggung biaya kesehatannya. 2. Badan penyelenggara asuransi (health insurance institution), yakni pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta 3. Penyedia pelayanan (health provider), yakni pihak yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk itu mendapatkan imbalan jasa dari badan asuransi. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) (2000) dalam pelaksanaannya juga memiliki pelaku/pihak yang terlibat yang terdiri dari: 1. Peserta, yang mendaftarkan diri dalam satuan keluarga, kelompok, unit organisasi, dengan membayar kepada bapel sejumlah iuran tertentu secara teratur untuk membiayai pemeliharaan kesehatannya. 2. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang merupakan bagian dari jaringan pelayanan kesehatan teroganisir untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang secara efektif dan efisien. 3. Badan penyelenggara JPKM yang merupakan badan hokum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan JPKM dengan secara profesional menerapkan manajemen kepesertaan, keuangan dan pemeliharaan kesehatan. 4. Pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan fungsi membina, mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan JPKM.


Diantara

keempat

pelaku

tersebut

terjdi

hubungan

yang

saling

menguntungkan dan berlaku penerapan prinsip kendali biaya, kendali mutu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang. 2.2.2 Pola Asuransi Kesehatan 1.

Pola Tripartie Pola tripartie merupakan pola asuransi dimana fungsi pembiayaan dan penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan terpisah oleh institusi yang berbeda. Perusahaan asuransi membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan swasta pada fasilitas kesehatan yang bukan milik perusahaan asuransi. Bentuk asuransi ini merupakan yang paling sederhana

karena

perusahaan

asuransi

hanya

bertanggung

jawab

mengembalikan uang tanggungan yang jumlahnya ditetapkan di muka untuk melindungi peserta dari suatu peristiwa dan tidak mengenal kajian utilisasi (utilization review) untuk mengontrol biaya. 2. Pola Bipartie Pola bipartie menggunakan model managed care dimana fungsi pembiayaan dan penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan oleh satu instansi sehingga perusahaan dapat melakukan kontrol langsung terhadap pemberi pelayanan kesehatan (Murti, 2004). 2.2.3 Macam Asuransi Kesehatan Menurut Azwar (1996), ada banyak macam asuransi kesehatan 1. Ditinjau dari pengelola dana


a. Asuransi kesehatan pemerintah, jika pengelolaan dana dilakukan oleh pemerintah. Beberapa keuntungan dari bentuk ini adalah dapat diawasinya penggunaan biaya kesehatan yang ada dan pelayanan kesehatan dapat distandarisasi b. Asuransi kesehatan swasta, jika pengelolaan dana dilakukan oleh suatu badan swasta. Kelemahan bentuk asuransi ini adalah sulitnya mengawasi biaya kesehatan yang pada akhirnya dapat memberatkan peserta sendiri. 2. Ditinjau dari keikutsertaan anggota a. Asuransi kesehatan wajib (Compulsary Health Insurance) Keikutsertaan peserta adalah wajib, dapat berlaku untuk setiap penduduk dan atau untuk kelompok tertentu saja misalnya dalam suatu perusahaan. Pada umumnya, asuransi kesehatan wajib berlaku jika asuransi kesehatan tersebut dikelola oleh pemerintah. b. Asuransi kesehatan sukarela (Voluntary Health Insurance) Keikutsertaan peserta tidak wajib melainkan terserah pada kemauan masing-masing. Bentuk ini berlaku jika asuransi kesehatan tersebut di kelola oleh pihak swasta. 3. Ditinjau dari jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung a. Menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan Pada sistem asuransi kesehatan dimana pengelola dana juga bertindak sebagai penyedia pelayanan, jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga yang bersifat preventif. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan peserta.


b. Menanggung sebagian pelayanan kesehatan saja Disini yang ditanggung hanya sebagian dari pelayanan kesehatan saja. Misalnya untuk macam pelayanan kesehatan tertentu yang umumnya membutuhkan biaya besar. 4. Ditinjau dari jumlah dana yang ditanggung a. Menanggung seluruh biaya kesehatan yang diperlukan Pada sistem ini, seluruh biaya kesehatan ditanggung oleh asuransi kesehatan. Hal ini dapat mendorong pemanfaatan pelayanan kesehatan yang berlebihan bila peserta kurang memiliki kesadaran sehingga menyulitkan badan asuransi kesehatan dan atau penyedia pelayanan kesehatan. b. Hanya menanggung pelayanan kesehatan dengan biaya yang tinggi Untuk mengatasi penggunaan yang berlebihan maka sebagian badan asuransi hanya menanggung pelayanan kesehatan yang membutuhkan biaya besar saja. 5. Ditinjau dari jumlah peserta yang ditanggung a. Peserta adalah perorangan (Individual Health Insurance) b. Peserta adalah satu keluarga (Family Health Insurance) c. Peserta adalah satu kelompok (Community Health Insurance) 6. Ditinjau dari penerapan atau kegiatan badan asuransi a. Hanya bertindak sebagai pengelola dana


Bentuk ini adalah bentuk klasik dari sistem asuransi kesehatan yang apabila dikombinasikan dengan sistem reimbursment dapat mendorong tingginya biaya kesehatan.

b. Juga bertindak sebagai penyedia pelayanan kesehatan Kelebihan dari bentuk asuransi ini adalah dapat diawasinya biaya kesehatan dan kerugiannya adalah kurang sesuainya pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat. 7. Ditinjau dari cara pembayaran imbalan jasa terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan a. Pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta (Reimbursment) Pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah kujungan peserta yang datang berobat ke penyedia pelayanan kesehatan. Makin banyak jumlah kunjungan, maka makin besar uang yang diterima oleh penyedia pelayanan kesehatan. b. Pembayaran berdasarkan jumlah peserta (Capitation) Pada sistem ini, pembayaran terhadap penyedia pelayanan kesehatan bukan berdasarkan jumlah kunjungan melainkan berdasarkan jumlah orang yang ditanggungkan. Jumlah uang yang diterima penyedia pelayanan kesehatan selalu tetap meskipun kunjungan meningkat dan atau menurun.


2.3

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

2.3.1 Defenisi Jamkesda Jamkesda merupakan program pemerintah yang pada dasarnya mengacu kepada sistem jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan akses bagi seluruh rakyat terhadap pelayanan kesehatan. Penyelenggaraannya berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan kepesertaan yang wajib dan besaran premi yang ditetapkan oleh pemerintah (Trisnantoro, 2009). 2.3.2 Prinsip Jamkesda Penyelenggaraan jamkesda mengacu kepada beberapa prinsip dasar, yaitu (Trisnantoro, 2009): 1. Prinsip solidaritas sosial Program jamkesda diselenggarakan berdasarkan prinsip solidaritas sosial dimana tercipta subsidi silang antara yang kaya kepada yang miskin, antara yang muda kepada yang tua, antara yang sehat kepada yang sakit dan antar daerah yang kaya kepada daerah yang miskin. 2. Prinsip efisiensi Penyelenggaraan jamkesda mengacu pada sistem managed care dimana pelayanan yang diberikan efisien, terkendali utilisasi dan biayanya. 3. Prinsip ekuitas Jamkesda diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dimana setiap penduduk tanpa memandang suku, agama dan status ekonominya harus memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.


4. Prinsip komprehensif Manfaat pelayanan pada jamkesda harus bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis peserta, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

5. Prinsip nirlaba (not for profit) Pengelolaan jamkesda diselenggarakan atas dasar bukan mencari atau memupuk keuntungan tetapi memaksimalkan pelayanan kesehatan. Badan penyelenggara tidak membayarkan dividen atas sisa anggaran tetapi menggunakannya untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta. 6. Prinsip responsif Penyelenggaraan jamkesda harus responsif dengan tuntutan peserta sesuai dengan perubahan standar hidup para peserta. 7. Prinsip koordinasi manfaat Dalam pemberian jaminan, tidak boleh terjadi duplikasi jaminan antara program jamkesda dengan jaminan kesehatan yang lain ataupun jaminan yang lain seperti jaminan kecelakaan yang diterima oleh peserta. 2.3.3 Manfaat Pengembangan Jamkesda Menurut Mukti yang dikutip oleh Trisnantoro (2009), ada beberapa manfaat pengembangan jamkesda, diantaranya: 1. Terpenuhinya hak konstitusional atas jaminan sosial yang langsung menyentuh perhatian dan dirasakan nyata manfaatnya secara terukur bagi


setiap individu masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk pengembangan diri sesuai dengan martabat kemanusiaan. 2. Pengembangan jamkesda dapat menekan tingkat kecemburuan sosial akibat kesenjangan tingkat ekonomi antar kelompok masyarakat di suatu wilayah maupun masalah ekonomi antar wilayah. 3. Meningkatkan dan menjamin kesinambungan, efisiensi dan efektifitas dana bantuan sosial dari anggaran pemerintah. 4. Mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pengendalian biaya secara konsisten dan terus menerus. 5. Menekan angka urbanisasi dan menguatkan perekonomian masyarakat sektor informal. 6. Terjaminnya kebutuhan dasar masyarakat yang layak dan tanggap terhadap perkembangan. 2.3.4 Badan Penyelenggara (Bapel) Jamkesda Bapel jamkesda adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan di suatu daerah yang bersifat sosial. Entitas badan hukum dibutuhkan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan sebagai pelaksana wajib pemerintah daerah dan pengguna anggaran. Bapel jamkesda memungut iuran dan mengelola dana tersebut dengan prinsip dana amanat ( Hendrartini, 2009). Menurut Mukti dan Moertjahjo yang dikutip oleh Hendrartini (2009), secara umum bapel jamkesda mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:


1. Mengelola kepesertaan yang meliputi pendaftaran, pemberian nomor identitas jaminan kesehatan sosial, mutasi, penghentian misalnya meninggal atau pindah permanen keluar daerah. 2. Melakukan pembayaran manfaat kepada peserta dan atau pembayaran kepada pihak pemberi pelayanan kesehatan. 3. Menghimpun iuran dari peserta langsung dan tidak langsung. 4. Mengelola dana yang dititipkan oleh peserta guna memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada peserta. 5. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan secara transparan kepada seluruh stakeholder. 6. Melakukan pengembangan Jamkesda untuk meningkatkan kinerja Jamkesda. 2.3.5 Manajemen Program Jamkesda Menurut Hendrartini (2009), secara umum manajemen program jaminan kesehatan daerah meliputi: 1. Aspek perencanaan Bapel jamkesda harus memiliki rencana pengelolaan program Jamkesda yang meliputi perencanaan pengembangan SDM, SIM, pengembangan kepesertaan, sistem verifikasi, sistem pembayaran PPK dan manajemen lainnya untuk menunjang operasional bapel yang efektif dan efisien. 2. Aspek pengorganisasian Dalam menjalankan program jamkesda, sebaiknya ada jalur struktur organisasi jamkesda yang jelas untuk membagi peran, tugas dan wewenang


dalam program tersebut, termasuk hubungan bapel dengan dinkes setempat, pemda dan PPK. 3. Aspek pengendalian dan pengawasan Dalam struktur organisasi bapel harus ada badan yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaaan jamkesda. Badan pembina atau wali amanah merupakan salah satu badan yang dapat menjadi pengawas kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan dana jamkesda. 4. Aspek administrasi dan verifikasi klaim Penyelenggaraan sistem jamkesda menuntut administrasi keuangan dan pencatatan yang akurat. Bapel jamkesda harus mempunyai beberapa tenaga verifikator untuk melakukan verifikasi klaim yang meliputi verifikasi administratif (kepesertaan, prosedur rujukan, dll) dan verifikasi medis (tindakan, diagnosis dan obat). 5. Aspek sistem informasi kesehatan Bapel jamkesda perlu mengembangkan sistem kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang mampu mendukung implementasi program jamkesda. Mekanisme pelaporan juga harus diatur dari PPK maupun bapel ataupun bapim. 2.3.6 Premi Jamkesda Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara berkala oleh seseorang setelah mendaftarkan diri/keluarganya sebagai peserta yang jumlah dan waktu pengumpulannya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara peserta dan badan penyelenggara. Perhitungan premi dilakukan untuk menentukan biaya yang akan


dibebankan kepada masyarakat untuk melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang bersangkutan (Hendrartini, 2009) Penentuan premi yang harus dibayarkan masyarakat harus ditetapkan dengan pertimbangan (Hendrartini, 2009): 1. Asas kecukupan Untuk menjaga posisi keuangan yang aman, badan penyelenggara harus menetapkan premi yang cukup untuk menutupi semua biaya penyelenggaraan program, termasuk biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya penyelenggaraan. Disamping itu, premi pun harus dapat memenuhi tujuan badan penyelenggara yaitu surplus yang nantinya dikembalikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 2. Asas kewajaran Keseimbangan antara kualitas tingkat pelayanan dan kewajaran tingkat premi merupakan hal yang harus senantiasa dijaga. Premi yang terlalu tinggi akan mendorong penolakan masyarakat atas program jaminan kesehatan. Tingkat pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: fleksibilitas pelayanan kesehatan dan administrasi, efektifitas dan efisiensi penanganan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan kendali biaya dan komunikasi dengan peserta dalam rangka penerapan prinsip-prinsip jaminan kesehatan. 3. Asas keadilan. Badan penyelenggara program jaminan kesehatan harus membebankan premi kepada peserta sesuai dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan program bagi peserta yang bersangkutan. Karena peserta


pada dasarnya memiliki karakteristik resiko yang berbeda-beda, maka premi dapat berbeda sesuai dengan risiko. 2.3.7 Kepesertaan Jamkesda Kepesertaan ialah menjadi pesertanya seseorang atau kelompok orang secara sah dalam program jaminan kesehatan dengan memenuhi syarat sebagai peserta. Kepesertaan seseorang atau kelompok dalam program jaminan kesehatan biasanya ada batasan waktu. Setelah habis masa perjanjian, maka pihak peserta dapat menghentikan atau melanjutkan kepesertaannya. Kepesertaan lanjutan dapat berlangsung tanpa adanya perubahan apapun, dapat pula mengalami perubahanperubahan misalnya dalam hal paket, jenis fasilitas, dan besarnya premi (Hendrartini, 2009).

2.4

Manajemen

2.4.1 Definisi Menurut Blanchard (1980), manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan Stoner (1986) menyatakan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya, demi tercapainya tujuan organisasi. Millet (1987) menekankan manajemen sebagai suatu proses yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan, yakni: 1. Proses pengarahan (process of directing) yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau


kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk pencapaian tujuan. 2. Proses pemberian fasilitas kerja (process of facilitating the work) yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan (Siswanto, 2005) Menurut Kast (1995) yang dikutip oleh Vionalita (2008), manajemen adalah subsistem kunci dalam sistem organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua subsistem lainnya. Manajemen mencakup hal hal berikut: 1. Mengkoordinir sumber daya manusia, material dan keuangan ke arah tercapainya sasaran organisasi secara efektif dan efisien. 2. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. 3. Mengembangkan iklim organisasi dimana orang dapat mengejar sasaran perorangan dan sasaran bersama (collective) 4. Melaksanakan berbagai peranan antar pribadi, informasional dan memutuskan 5. Melaksanakan

fungsi-fungsi

tertentu

yang

dapat

ditetapkan

seperti

menentukan sasaran, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi. 2.4.2 Fungsi Manajemen A.

Perencanaan (Planning)


Menurut Koontz (1990), perencanaan mendahului semua fungsi manajerial lainnya dimana perencanaan pada hakikatnya merupakan penetapan sasaran yang ingin dicapai dan cara mencapainya yang terdiri dari menetapkan bagaimana struktur organisasi, bagaimana kualifikasi orang-orang yang diperlukan, bagaimana cara efektif untuk mengarahkan mereka dan menetapkan standar-standar pengendalian Perencanaan merupakan serangkaian keputusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dan diarahkan kepada tujuan (goal oriented). Perencanaan harus jelas mengemukakan: 1. Apa yang akan dicapai berkenaan dengan penentuan tujuan 2. Mengapa hal itu perlu dilakukan, berkenaan dengan alasan atau motif perlunya kegiatan tersebut. 3. Bagaimana akan dilaksanakan, berkenaan dengan prosedur kerja, sasaran dan biaya. 4. Bilamana akan dilaksanakan, berkenaan dengan penjadwalan kegiatan kerja atau pelaksanaan kegiatan, pentahapan kegiatan sampai dengan selesai. 5. Siapa yang akan melaksanakan, berkenaan dengan orang orang yang turut terlibat dan menjadi sasaran dalam kegiatan . 6. Mengadakan penilaian, berkenaan dengan kegiatan, yang mana yang telah selesai, sedang dan akan diselesaikan. 7. Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan mengadakan penyesuaian dan perubahan rencana (Widjaya, 1995). Menurut Terry (1986), yang dikutip oleh Vionalita (2008), ada enam jenis rencana manajemen, yakni:


1. Perencanaan prosedur Prosedur merupakan tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain yang merupakan bagian daripada urutan kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 2. Perencanaan metode Metode merupakan suatu cara yang diterapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dengan cukup memperhatikan sasaran, fasilitas yang tersedia dan pengeluaran total berupa waktu, uang dan usaha. 3. Perencanaan standar Standar merupakan suatu kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan atau tingkat referensi. Penetapan standar biasanya menggunakan pengalaman masa lampau, penilaian dan metode ilmiah. 4. Perencanaan anggaran Anggaran merupakan sebuah rencana untuk pendapatan atau pengeluaran yang menyangkut uang, personil, barang yang dibeli, barang yang dijual, ataupun entitas lain yang dianggap oleh pihak manajerial akan membantu usaha-usaha manajerial di masa yang akan datang. 5. Perencanaan program Program merupakan sebuah rencana komprehensif meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk sebuah pola yang terintegrasi dan yang menetapkan suatu urutan tindakan yang perlu dilaksanakan serta jadwal waktu untuk masing-masing tindakan tersebut dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.


B.

Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian adalah pembagian kerja

yang

direncanakan untuk

diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif di antara mereka dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. Pengorganisasian juga diartikan sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan manajer pada seluruh hirarki organisasi (Siswanto, 2005). Menurut Terry (1992), pengorganisasian adalah proses pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan untuk mengawasi anggotaanggota kelompok. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan termasuk manusia sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Terry (1992) juga menyatakan bahwa mengorganisir adalah suatu proses pembagian kerja. Pembagian kerja dapat dibedakan atas: 1. Pembagian kerja secara vertikal Pembagian ini didasarkan atas penetapan garis-garis kekuasaan dan menentukan tingkat-tingkat yang membentuk bangunan organisasi itu secara tegak. Selain dari menetapkan kekuasaan, pembagian kerja vertikal memudahkan arus komunikasi dalam organisasi. 2. Pembagian kerja secara horizontal


Pembagian ini didasarkan atas spesifikasi kerja. Asumsi dasar yang melandasi pembagian kerja horizontal adalah bahwa dengan membuat setiap tugas pekerja jadi terperinci, makin banyak pekerjaan yang dapat dihasilkan dengan usaha yang sama melalui peningkatan efisiensi dan kualitas. Secara terperinci, pembagian kerja horizontal berakhir dengan keuntungan sebagai berikut: a. Lebih sedikit kecakapan diperlukan seseorang. b. Lebih mudah untuk memperinci kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk penyaringan atau tujuan latihan. c. Mengulangi atau mempraktekkan kerja yang sama mengembangkan kemahiran. d. Penggunaan kecakapan-kecakapan secara efisien terutama sekali dengan menggunakan kecakapan-kecakapan terbaik setiap pekerja. e. Kemampuan untuk beroperasi bersama-sama. f. Lebih banyak terdapat keseragaman dalam produksi akhir, jika setiap potong selalu diproduksi oleh orang yang sama. Menurut Azwar (1988) terdapat tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu pengorganisasian, yakni: 1. Hal yang diorganisasikan Hal yang perlu diorganisasikan adalah kegiatan dan tenaga pelaksana. Pengorganisasian kegiatan adalah pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan terpadu yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian tenaga pelaksana mencakup pengaturan hak dan


wewenang setiap tenaga pelaksana sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan ada penanggungjawabnya. 2. Proses pengorganisasian Pengorganisasian pada dasarnya merupakan suatu proses yang menyangkut langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga segala kegiatan dan tenaga pelaksana mendapat pengaturan yang sebaik-baiknya serta setiap kegiatan memiliki penanggungjawab. 3. Hasil yang dicapai Hasil dari pengorganisasian adalah suatu wadah yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksana yang dikenal dengan nama organisasi (organization). C.

Penggerakan (Actuating) Penggerakan

merupakan

usaha

untuk

menggerakan

anggota-anggota

kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggerakan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok (Terry, 1992). Menurut

Azwar

(1988)

yang

dikutip

oleh

(Widya,

2008),

untuk

menggerakkan anggota-anggota, seorang manajer memerlukan suatu keterampilan sehingga memotivasi bawahannya untuk bertanggung jawab melaksanakan aktivitas yang telah di susun. Keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang manajer adalah:


1. Motivasi Motivasi merupakan upaya untuk menimbulkan rangsangan atau dorongan pada seseorang atau kelompok sehingga orang atau kelompok tersebut mau berbuat dan bekerja bersama secara optimal melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Komunikasi Komunikasi merupakan pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling pengertian serta saling percaya demi terciptanya hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lainnya. 3. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain, sehingga secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Siswanto (2005) menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai sifat dan perilaku untuk memengaruhi bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis dengan mempertimbangkan aspek efisien dan efektif untuk mencapai tingkat produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan 4. Pengarahan


Pengarahan merupakan pemberian bimbingan serta mengendalikan para pekerja atau staf dalam melakukan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Amuhni (2011), menyatakan pengarahan merupakan suatu tindakan mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial. 5. Pengawasan Pengawasan

dilakukan

untuk

memberikan

penilaian

dan

sekaligus

memberikan koreksi terhadap penampilan staf untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. D.

Pengawasan/Pengendalian (Controlling) Menurut

Mokler

(1972)

yang

dikutip

oleh

Siswanto

(2005),

pengawasan/pengendalian adalah suatu usaha untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran organisasi. Adapun manfaat dilakukannya pengawasan antara lain (Azwar, 1988): 1. Tujuan yang ditetapkan dapat diharapkan pencapainnya dan selanjutnya pencapaian tersebut adalah kualitas dan kuantitas tertinggi. 2. Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak melebihi apa yang telah ditetapkan, bahkan mungkin dapat ditekan, sehingga efisiensi dapat lebih ditingkatkan.


3. Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan memacu karyawan untuk lebih berprestasi dan berkreasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2.5

Fokus Penelitian Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka fokus dalam penelitian ini

adalah:

Pelaksanaan PJKMU Madani

-

INPUT Kebijakan Dana

PROSES -

Penentuan Kepesertaan Sosialisasi Tata Laksana Pengawasan Pembinaan Peserta Hambatan

OUTPUT -

-

-

Cakupan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Kunjungan ke Pelayanan Kesehatan Derajat Kesehatan


: Area yang diteliti Gambar 2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan definisi fokus penelitian sebagai berikut: 1. Kebijakan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemda Tanjungbalai sebagai pedoman pelaksanaan PJKMU Madani bagi pihak-pihak terkait. 2. Dana adalah besaran dana yang digunakan untuk melaksanakan program dan penetapan besaran premi bagi peserta PJKMU Madani. 3. Kepesertaan adalah kriteria masyarakat yang ditetapkan untuk menjadi peserta PJKMU Madani. 4. Sosialisasi adalah penyebaran informasi tentang pelaksanaan PJKMU Madani berupa peran/tanggung jawab pihak-pihak terkait dan prosedur pelayanan PJKMU Madani. 5. Tata laksana adalah kesesuaian dan ketepatan persyaratan pemberian dan pembayaran pelayanan kesehatan PJKMU Madani. 6. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengawasi dan menemukan penyimpangan dari pelaksanaan PJKMU Madani. 7. Pembinaan peserta adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sikap dan tindakan yang berorientasi hidup sehat di kalangan peserta PJKMU Madani.


8. Hambatan adalah masalah yang mengganggu pelaksanaan program PJKMU Madani 9. Cakupan kepemilikan jaminan kesehatan adalah jumlah masyarakat Tanjungbalai yang telah memiliki jaminan kesehatan setelah pelaksanaan PJKMU Madani. 10. Kunjungan ke pelayanan kesehatan adalah kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilaksanakannya PJKMU Madani 11. Derajat

kesehatan

adalah

status

kesehatan

masyarakat

setelah

dilaksanakannya PJKMU Madani. BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orangorang yang berperilaku yang akan diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng, 1990). Metode ini dipilih untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan PJKMU Madani di kota Tanjungbalai tahun 2011.

3.2

Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kota Tanjungbalai yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya yakni PJKMU Madani.


3.2.2 Waktu Penelitian Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2011-Februari 2012.

3.3

Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini adalah orang yang ditentukan secara purposive

yaitu pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pelaksanaan PJKMU Madani terdiri dari satu orang informan dari PT. Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai, satu orang informan Camat (Camat Datuk Bandar), satu orang informan anggota DPRD Kota Tanjungbalai, satu orang informan dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, satu orang informan Kepala Puskesmas (Puskesmas Datuk Bandar), satu orang informan dari RSUD. Tengku Mansyur Tanjungbalai, dan tiga orang informan dari peserta PJKMU Madani.

3.4

Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada para informan dengan menggunakan alat perekam (tape recorder), sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan cara mengobservasi lapangan dan telaah dokumen. Untuk menjaga validitas data maka dilakukan dengan triangulasi sumber yang berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, yakni dengan memilih informan yang dianggap dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan (Sugiyono, 2005).


3.5

Analisis data Proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yakni wawancara mendalam dengan informan dan telaah dokumen data sekunder. 2. Dilakukan proses transkrip data dengan cara menuliskan semua data yang didapat dari hasil wawancara secara berurutan. 3. Dilakukan kategorisasi dengan mengelompokkan dengan kategori yang sama dan sesuai dengan topik diskusi yang tertuang dalam pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian untuk dipindahkan pada matriks wawancara. 4. Penyajian ringkasan data dalam bentuk matriks, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel-variabel tertentu. 5. Proses analisis data dilakukan dengan membandingkan dengan teori yang ada.
