Ketentuan yang menyiratkan tentang pembinaan pegawai negeri dalam .....
pembinaan personel dan pembinaan karier secara obyektif dan tepat, baik ...
BAB III PENGATURAN PEMBINAAN DAN KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL INDONESIA
A.
Pengaturan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
1.
Pengaturan Pembinaan Menurut Undang-Undang No. 18
Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.
Keberadaan pegawai negeri telah mendapat perhatian serius dari pemerintahan era Soekarno.
24
Setelah mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dalam rapat pleno terbuka ke-31 pada hari Senin tanggal 2 Juli 1961 serta melalui Ketetapan MPR Nomor II/ MPRS/ 1961, Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian resmi diundangkan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan yang kuat dalam rangka menyusun aparatur negara yang pada saat itu merupakan alat revolusi nasional. Di samping itu Undang-Undang tersebut juga menjamin kedudukan hukum pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara. Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kepegawaian terdiri dari 25 Pasal yang mengatur tentang
ketentuan
umum,
penerimaan
pegawai,
pengangkatan
pegawai, pemberhentian, kewajiban pegawai, hak-hak pegawai,
24
Ibid, hal. 4-5.
Universitas Sumatera Utara
pengangkatan
pegawai,
pemberhentian
hukuman
jabatan,
penyelenggaraan uraian kepegawaian, peralihan dan penutup. Ketentuan yang menyiratkan tentang pembinaan pegawai negeri dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa untuk mempertinggi mutu kepegawaian kepada pegawai negeri selama bertugas dalam jabatan dapat diberikan pendidikan tambahan atau lanjutan, mengenai lama, isi dan cara pendidikan beserta penghargaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut penjelasan pasal ini, pendidikan tambahan dan lanjutan diberikan kepada pegawai negeri dalam rangka memelihara mutu dan daya guna kepegawaian atau agar pegawai negeri mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya. Kertentuan lain terkait dengan pembinaan pegawai negeri adalah Pasal 31 tentang pembentukan badan atau lembaga yang akan menjalankan dan mengkoordinasikan pendidikan dan latihan-latihan pegawai negeri dengan tugas antara lain menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri dan/ atau calon pegawai,
sehingga
menjadi
tenaga
administrasi
negara
yang
mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya.
2.
Pengaturan Pembinaan Menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ini disusun dan diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18
Universitas Sumatera Utara
Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Alasan penggantian Undang-Undang tersebut a.
25
adalah :
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 didasari oleh manipol
yang ditetapkan dengan ketetapan MPRS Nomor I/ MPRS/ 1960 yang sudah tidak berlaku lagi. b.
Tidak ada keterangan tentang sistem pembinaan pegawai
negeri sipil, apakah sistem karier atau sistem yang lain. c.
Tidak memungkinkan adanya pengaturan secara menyeluruh
terhadap semua pegawai negeri sipil, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil pusat. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentanng
Pokok-Pokok
Kepegawaian
resmi
disyahkan
dan
diundangkan pada tanggal 6 Nopember 1974. Undang-Undang Kepegawaian
produk
pemerintahan
era
Suharto
ini
sekaligus
mencabut 4 (empat) undang-undang lain yang mengatur kepegawaian, yaitu : a.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263). b.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan
Undang-Undang Pemberhentian
Darurat
tentang
Pegawai-Pegawai
Hak
Pengangkatan
Republik
Indonesia
dan Serikat
(Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78). 25
C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian, Republik Indonesia, Pranadya Paramita, (Jakarta : 1979), hal. 14-15.
Universitas Sumatera Utara
c.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 78) tentang “Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia”, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nnomor 100). d.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259). Batang tubuh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdiri dari 41 Pasal yang mengatur tentang pengertian, ketentuan umum, kedudukan pegawai negeri, kewajiban pegawai negeri, tujuan pembinaan pegawai negeri, hak pegawai negeri, pejabat negara, pembinaan pegawai negeri, tujuan pembinaan pegawai negeri, kebijaksanaan pembinaan, formasi dan pengadaan, kepangkatan, jabatan, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan jabatan, pemberhentian jabatan, sumpah, kode etik, peraturan
disiplin,
pendidikan
dan
latihan,
kesejahteraan,
penghargaan, penyelengaraan pembinaan kepegawaian, peradilan kepegawaian, ketentuan pengaturan pembinaan anggota ABRI dengan undang-undang lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pembinaan pegawai negeri menurut undang-undang inidiatur pada Bab Ketiga tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Bab ini
Universitas Sumatera Utara
terdiri dari 11 bagian, dimulai dari Pasal 12 s-d Pasal 35. Masingmasing bagian mengatur hal-hal yang terkait dengan : a.
Bagian Pertama yang terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12
memuat tentang tujuan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan sistem pembinaan pegawai negeri sipil. Menurut pasal ini tujuan pembinaan pegawai
negeri
sipil
diarahkan
dalam
rangka
menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sistem pembinaan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pengertian antara sistem karier dan sistem prestasi kerja diuraikan dalam penjelasan umum dari undang-undang ini. Yang disebut dengan sistem karier adalah “Suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya juga menentukan”. Sementara itu sistem prestasi kerja adalah “Suatu sistem
kepegawaian,
dimana
pengangkatan
seseorang
untuk
menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata”. Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 12, diuraikan mengenai sistem karier yang digunakan yaitu sistem pembinaan karier tertutup artinya pangkat dan jabatan yang ada dalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam
Universitas Sumatera Utara
organisasi itu. Namun demikian untuk jabatan tertentu apabila diperlukan
untuk
kepentingan
negara,
dimungkinkan
adanya
penerapan sistem pembinaan karier terbuka yaitu bahwa pangkat dan jabatan dalam sesuatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi itu tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai dengan syarat yang bersangkutan mempunyai kecakapan yang diperlukan. Dengan demikian akan ada dua kemungkinan, yaitu : 1).
Adanya
perpindahan
pegawai
negeri
dari
Departemen/
Lembaga yang satu ke Departemen/ Lembaga yang lain atau dari propinsi yang satu ke propinsi yang lain, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manageriall. 2).
Adanya pengangkatan tenaga ahli dari luar pegawai negeri
untuk menduduki suatu jabatan negeri disertai pemberian pangkat pegawai negeri. Kewenangan pengangkatan tenaga ahli ini ada pada Presiden dan dilakukan dengan sangat selektif. Dari uraian diatas, diketahui bahwa undang-undang ini telah secara tegas menetapkan tujuan pembinaan pegawai negeri sipil serta sistem pembinaan yang digunakan. Tentang Kebijaksanaan Pembinaan diatur pada Bagian Kedua (Pasal 13 dan Pasal 14). Pasal 13 menentukan bahwa kebijaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden. Pasal 14 memuat ketentuan mengenai perlunya pemupukan dan pengembangan jiwa korps yang bulat di kalangan pegawai negeri sipil
dalam
rangka
meningkatkan
pembinaan,
keutuhan
dan
kekompakkan serta usaha untuk menjamin kesetiaan dan ketaatan
Universitas Sumatera Utara
penuh seluruh pegawai negeri sipil terhadap Pancasila, undangUndang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Pada bagian ketiga, keempat dan kelima dimuat pengaturan mengenai
:
formasi
dan
pegadaan,
kepangkatan,
jabatan,
pengangkatan dalam jabatan, pemindahan jabatan, pemberhentian jabatan, sumpah, kode etik dan peraturan disiplin. Sementara itu pada bagian selanjutnya yang secara eksplisit mengatur hal-hal terkait pembinaan pegawai negeri sipil yakni bagian keenam sampai
bagian
kesebelas.
Bagian
keenam
mengatur
pendidikan dan latihan, bagian ketujuh tentang kesejahteraan, penghargaan, penyelenggaraan pembinaan kepegawaiaan, peradilan kepegawaian, lain-lain, ketentuan pengaturan pembinaan anggota TNI dengan Undang-Undang lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan demikian pembinaan pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian meliputi kegiatan-kegiatan antara lain : formasi dan pengadaan, kepangkatan, jabatan, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan jabatan, pemberhentian jabatan, sumpah, kode etik dan peraturan disiplin.
Universitas Sumatera Utara
3.
Pengaturan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahuun 1999 resmi disyahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Batang tubuh yang terdiri dari 22 pasal perubahan dan 2 (dua) pasal baru, disamping itu terdapat pasal yang menghapus atau tidak memberlakukan lagi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Bab III tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian melalui Undang-Undang ini diubah menjadi Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada ayat (2) dimuat mengenai pembinaan pegawai negeri sipil yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. Lingkup kegiatan manajemen pegawai negeri sipil diatur pada Pasal 13 ayat (1) meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.
Universitas Sumatera Utara
Menurut
Undang-Undang
ini,
pemangku
kebijaksanaan
manajemen pegawai negeri sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat (2). Dalam pelaksanaannya Presiden dibantu oleh Komisi Kepegawaian Negara yang
ditetapkan
memberikan
dengan
pertimbangan
Keputusan tertentu
Presiden kepada
dengan Presiden
tugas dalam
merumuskan kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil, demikian ketentuan Pasal 13 ayat (3).
B.
Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Kata “Jabatan” atau “Job” dalam pengertian umum adalah sekelompok
posisi yang sama dalam organisasi/ pemerintahan.
26
Dalam kerangka
pengertian sederhana ini dapat diketahui bahwa job ada dalam setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dalam tulisan ini yang dimaksud organisasi adalah organisasi pemerintahan, demikian pula dengan yang dimaksud jabatan adalah jabatan pemerintahan yaitu
jabatan
pegawai
negeri
sipil
yang
bekerja
pada
organisasi
pemerintahan. Otis dan Leukart sebagaimana dikutip oleh Moekijat mendefinisikan job dengan “A Group of Positions Involving Substantially The Same Duties, Skill, Knowladges and Responsibilities”, atau sekelompok posisi yang mengandung banyak persamaan dalam tugas-tugas, kecakapan-kecakapan, pengetahuan-pengetahuan dan tanggungjawab-tanggungjawab. 27
26 27
Moekijat, Op.cit, hal, 13. Ibid, hal. 13.
Universitas Sumatera Utara
Dalam lingkungan pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi negara. Pengertian jabatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 secara prinsipil sama, yang membedakan adalah penghapusan kata-kata “rangka susunan”, “satuan”, serta penambahan kata “negara”, dibelakang kata “organisasi”. Selengkapnya bunyi pengertian dari “jabatan”, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.
1.
Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian menyebutkan adanya keharusan klasifikasi jabatan namun tidak secara tegas menguraikan jabatan-jabatan yang dimaksud. Pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan jabatan atau klasifikasi jabatan , antara lain Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 ayat (2). Selain yang tersebut dalam pasal, terdapat juga pada bagian penjelasan yaitu penjelasan Pasal 3. Bunyi selengkapnya masing-masing pasal dan penjelasan pasal tersebut adalah:
Universitas Sumatera Utara
a.
Pasal 1 ayat (1) : “Pegawai Negeri adalah mereka yang telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu Jabatan Negeri
oleh pejabat negara atau badan negara yang
berwenang”. b.
Pasal 1 ayat (2) : “Syarat-syarat pegawai negeri termaksud
dalam ayat 1 diatas meliputi segi kepribadian, kesetiaan, kesehatan badan, kecerdasan, kemampuan, ketangkasan dan syarat-syarat lain yang khusus diperlakukan bagi sesuatu Jabatan Negeri yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah”. c.
Pasal 2 ayat (2) : “Agar supaya organisasi aparatur negara dan
pelaksanaan tugas pegawai lancar jalannya, maka dengan Peraturan Pemerintah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan perincian mengenai susunan kepegawaian (formasi) termasuk tata susunan kepangkatan dan tangga jabatan , susunan organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsional, yang semuanya didasarkan atas tugas dan lapangan kerja badan pemerintahan yang bersangkutan dengan memperhatikan perkembangan pekerjaan”. d.
Pasal 6 ayat (1) : “Pengangkatan seseorang sebagai pegawai
negeri dan penempatannya dalam jabatan diatur dengan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah”. e.
Pasal 8 ayat (2) : “Untuk memangku jabatan-jabatan khusus
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, seorang pegawai
negeri
harus
mengangkat
sumpah
jabatan
yang
bersangkutan”.
Universitas Sumatera Utara
f.
Penjelasan Pasal 3 adalah : “Pasal ini menetapkan keharusan
adanya penggolongan jabatan (klasifikasi jabatan), karena macam jabatan menentukan cara pengisian lowongan”.
2.
Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
a.
Pasal 1 huruf c : “Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang
Eksekutif
yang
ditetapkan
undangan
termasuk
berdasarkan
didalamnya
jabatan
peraturan
perundang-
dalam kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan”. b.
Pasal 17 ayat (1) : “Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam
pangkat dan jabatan tertentu”. c.
Penjelasan Pasal 17 ayat (1) : “ Yang dimaksud dengan pangkat
adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengujian, Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka susuna suatu satuan organisasi. Pengertian Jabatan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu stukturil dan sudut fungsionil. Jabatan dari sudut strukturil adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi dan lain-lain. Jabatan dari sudut fungsionil adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter ahli penyakit jantung, Juru Ukur dan lain-lain yang serupa degan itu. Pegawai negeri sipil diangkat dalam suatu pangkat dan suatu jabatan tertentu sesuai
Universitas Sumatera Utara
dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerjanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3.
Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
a.
Pasal 1 angka 5 : Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang
eksekutif
yang
ditetapkan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan, termasuk didalamnya jabatan didalam kesekretariatan lembaga tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan. b.
Pasal 1 angka 6 : Jabatan karier adalah jabatan struktural dan
fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. c.
Pasal 1 angka 7 : Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang
menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah. d.
Pasal 17 ayat (1) : Pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan
dan pangkat tertentu. e.
Penjelasan Umum angka 8 (delapan) : Selain itu undang-
undang ini menegaskan bahwa untuk manajemen dan pembinaan karier pegawai negeri sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh pegawai negeri sipil dan/ atau pegawai negeri yang telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil. f.
Penjelasan Pasal 17 ayat (1) : Jabatan adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang
Universitas Sumatera Utara
pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier . Jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai negeri yang telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
C.
Pembinaan
Karier
Pegawai
Negeri
Sipil
Melalui
Jabatan
Fungsional. Sebagai
upaya
peningkatan
pembinaan
pegawai
negeri
sipil,
pemerintah menerapkan kebijakan pengembangan karier pegawai negeri sipil melalaui pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilandasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994, dengan pertimbangan untuk meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil dan menjamin kualitas kepemimpinan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural. Disamping melalui jalur jabatan struktural, pemerintah
Universitas Sumatera Utara
menetapkan
pula kebijakan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam
jabatan fungsional. Jabatan
fungsional
mulai
dirintis
pada
tahun
1974,
namun
pengembangan jabatan fungsional terhambat oleh tidak tersedianya acuan pengembangan yang jelas. Sejak tahun 1974 hingga tahun 1984 tidak terdapat jabatan fungsional baru kecuali jabatan fungsional dosen dan peneliti.
28
Tidak tersedianya acuan pengembangan yang jelas mengakibatkan kekaburan dalam metoda dan teknik pengembangannya sehingga tidak banyak organisasi pemerintahan yang tertarik untuk mengembangkan jabatan fungsional.29
Namun
demikian
dengan
meningkatnya
kompleksitas
pembangunan yang mempersyaratkan tersedianya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli, gerakan pengembangan jabatan fungsional mulai dilakukan. Tenaga-tenaga ahli dan terampil di bidang teknis memerlukan wadah pengembangan yang sesuai tugas pekerjaan dan tanggungjawab yang bersifat mandiri, dimana hasil kerja dinilai sesuai dengan apa yang dikerjakan. Wadah pengembangan yang sesuai adalah jabatan fungsional. Melalui jabatan fungsional, para pegawai dapat mengembangkan karier pekerjaannya yang mempunyai sifat kemandirian. Sifat pekerjaan yang mandiri serta penghargaan melalui angka kredit merupakan sebagian ciri dari jabatan fungsional. Kebijakan Pendayagunaan
jabatan Aparatur
fungsional Negara
PNS ditindaklanjuti
oleh
Menteri
(MENPAN)
era
Kabinet
pada
Pembangunan V yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 13 Tahun 1989
28 29
Burhanuddin A. Tayibnapis, Op Cit, hal. 176. Ibid, hal. 177.
Universitas Sumatera Utara
tentang PELITA V, MENPAN menetapkan 8 (delapan) pemacu program PAN (Pendayagunaan
Aparatur
pengawasan melekat
Negara)
yang
terdiri
dari
:
Pelaksanaan
(WASKAT), penerapan analisis jabatan (ANJAB),
penyusunan jabatan fungsuonal (JABFUNG), peningkatan kepemimpinan aparatur (MUTPIM), penyederhanaan prosedur kepegawaian (PROSPEG), penyederhanaan tata laksana pelayanan umum (YANUM), perancangan sisitem informasi administrasi pemerintahan (SIAP) dan penitikberatan otonomi daerah tingkat II (OTODAT). Pada tahun 1994, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Peraturan ini lebih spesifik mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional. Selanjutnya pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 87 Tahun 1999 (Keppres Nomor 87 Tahun 1999), menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Keppres ini merupakan rambu-rambu acuan atau pedoman dalam menetapkan jabatan fungsional sekaligus mengklasifikasikan jenis-jenis jabatan fungsional ke dalam rumpun-rumpun.
Universitas Sumatera Utara
D.
Pengaturan Jabatan Fungsional Menurut Undang-Undang.
1.
Pengaturan Jabatan Fungsional Menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1961.
Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai klasifikasi jabatan Pegawai Negeri, namun di dalam beberapa pasalnya terdapat perintah tindak lanjut dengan Peraturan Pemerintah berkenaan dengan klasifikasi jabatan yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasannya. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ agar supaya organisasi aparatur Negara dan pelaksanaan tugas pegawai lancar jalannya, maka dengan Peraturan Pemerintah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan
perincian
mengenai
susunan
kepegawaian
(formasi) termasuk tata susunan kepangkatan dan tangga jabatan, susunan organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsionil , yang semuanya
didasrkan
pemerintahan
yang
atas
tugas
dan
bersangkutan
lapangan dengan
kerja
badan
memperhatikan
perkembangan pekerjaan”. Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa cara pengisian lowongan jabatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.....”, dalam penjelasannya dinyatakan “.....keharusan adanya penggolongan jabatan (klasifikasi jabatan),
karena
macam
jabatan
menentukan
cara
pengisian
lowongan”. Dari ketentuan pada pasal-pasal tersebut berarti UndangUndang ini akan mengatur klasifikasi jabatan dalam susunan
Universitas Sumatera Utara
organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsionil melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan laporan penelitian Badan Kepegawaian Negara tahun 2000, diketahui bahwa dalam masa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968, jabatan yang terdapat pada organisasi pemerintah dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu : 1.
Jabatan Struktural, jabatan yang jelas tercantum dalam
struktur organisasi, seperti Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan seterusnya. 2.
Jabatan
Non
Struktural,
jabatan
yang
tidak
jelas
tercantum dalam struktur organisasi tetapi jabatan itu harus ada untuk memungkinkan berjalannya organisasi, seperti Juru Gambar, Juru Ukur, Ahli mata, pengetik dan lain-lain yang tidak terdapat dalam struktur organisasi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada rentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 telah terdapat pengklasifikasian jabatan dalam organisasi pemerintahan menjadi 2 (dua) kelompok. Mencermati pengertian dan jabatan–jabatan yang tergolong ke dalam jabatan non struktural, maka dapat dikatakan bahwa jabatan non struktural yang dimaksud adalah jabatan fungsional sebagaimana dikenal pada saat sekarang. Dengan demikian, pemilihan jabatan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu struktural dan non struktural (fungsionil) sudah terjadi sejak masa Undan-Undang
Universitas Sumatera Utara
Nomor 18 Tahun 1961. Namun demikian, tujuan penggolongan/ klasifikasi lebih kepada kepentingan untuk menentukan besaran gaji, belum kepada arah kebijakan pembinaan. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun1967 yang menyebutkan bahwa disamping sebagai upaya perbaikan kinerja aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara, pengaturan gaji pegawai negeri didasarkan atas luasnya tugas pekerjaan, berat tanggung jawab, martabat jabatan serta syarat pengangkatan dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan. Oleh karena itu kemudian dilakukan penentuan-penentuan nama-nama jabatan untuk berbagai jabatan dalam lingkungan organisasi pemerintah.
2.
Pengaturan Tentang Jabatan Fungsional Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974.
Mencermati pasal per pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tidak ada penyebutan secara tegas istilah “Jabatan Fungsional”. Namun demikian terdapat 1 (satu) pasal yang terkait dengan jabatan fungsional. Pada Bab III mengenai Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dalam bagian keempat tentang kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, khususnya dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipill diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Jabatan tertentu sebagaimana
dimaksud
dalam pasal
tersebut
adalah
Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional. Keterangan tersebut tercantum sebagaimana pada bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1), yang
Universitas Sumatera Utara
menyatakan bahwa jabatan merupakan kedudukan yang manifestasi dari tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang (Pegawai Negeri Sipil) dalam suatu satuan organisasi. Selanjutnya diuraikan juga mengenai pengertian jabatan ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu struktural dan sudut fungsional. Jabatan dari sudut struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, Seperti sekretaris, Direktur, Kepala Bagian dan lain-lain. Jabatan dari sudut fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fugsinya dalam suatu organisasi , seperti Peneliti, Dokter ahli penyakit jantung dan lain-lain yang serupa dengan itu. Pegawai negeri sipil diangkat dalam suatu pangkat dan suatu
jabatan tertentu sesuai
dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerjanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan jabatan fungsional dalam suatu organisasi adalah karena fungsinya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka orang atau pegawai negeri yang menduduki jabatan itu harus memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu. Dengan demikian tidak setiap orang dapat
menjadi
pejabat
fungsional
kecuali
yang
bersangkutan
memenuhi kriteria sebagamana telah ditetapkan. Meskipun tidak dimuat secara tegas dalam pasal, tetapi eksistensi jabatan fungsional dalam Undang-Undang ini sedikit lebih jelas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 karena dalam penjelasan pasalnya telah memposisikan jabatan
Universitas Sumatera Utara
fungsional sebagai salah satu yang dapat diduduki oleh setiap Pegawai Negeri yang memenuhi syarat.
3.
Pengaturan Tentang Jabatan Fungsional Menurut Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999.
Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
1999
merupakan
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-Undang ini Jabatan Fungsional dimuat dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 angka 6, sebagai berikut : “Jabatan Karier adalah Jabatan Struktural dan Fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”. Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Jabatan merupakan kedudukan menunjukkan tugas, tanggungjawab,wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah disebut dengan Jabatan Karier artinya jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural merupakan jabatan secara tegas ada dalam struktur organisasi, sementara jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak
Universitas Sumatera Utara
secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, namun karena fungsinya maka diperlukan oleh organisasi. Dari ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut di atas , dapat dikatakan bahwa jabatan fungsional meliputi unsur-unsur sebagai berikut : a.
Jabatan yang tidak tegas disebutkan dalam struktur
organisasi. b.
Merupakan jabatan karier.
c.
Untuk dapat mendudukinya memerlukan syarat-syarat
tertentu. d.
Ada karena fungsi organisasi.
Selain menyangkut batasan pengertian dan kedudukan jabatan fungsional, Undang-undang ini tidak mengatur hal lain terkait dengan jabatan fungsional baik dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 hanya terbatas dalam pengertiiannya terkait dengan klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu, uraian pengertian jabatan fungsional ditempatkan pada bagian penjelasan. Namun demikian, terdapat perbedaan diantara kedua undangundang tersebut. Perbedaan yang dimaksud menyangkut kedudukan jabatan fungsional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan jabatan fungsional sebagai salah satu jenis “jabatan” yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa jabatan fungsional merupakan “Jabatan Karier” Pegawai Negeri Sipil.
Universitas Sumatera Utara
Perbedaan penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa ada suatu peningkatan dalam memaknai jabatan bagi pegawai negeri. Makna yang terkandung dalam “Jabatan” sifatnya tunggal yaitu jabatan itu sendiri, sementara dalam istilah “Jabatan Karier” terkandung makna yang menyangkut tidak hanya “Jabatan” saja tetapi ada unsur bahwa melalui jabatan itu seseorang (pegawai) dapat berkembang atau maju kepada kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, jabatan fungsional sebagai jabatan karier merupakan jabatan yang ditawarkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bisa berkembang atau maju dalam lingkungan pekerjaannya dalam kapasitas sebagai aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pemerintah terlihat lebih serius memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan karier Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian jika menyisir substansi pasal per pasal dari kedua Undang-Undang tersebut, tidak terdapat satu pasal pun tang memuat perintah pengaturan lebih lanjut (pendelegasian) berkenan dengan Jabatan
Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
melalui
peraturan
perundang-undangan yang lain.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV PEMBINAAN KARIER PNS DI MARKAS PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT.
A.
Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Di Markas Pusat Polisi
Militer Angkatan Darat . 1.
Umum. a. tugas
Keberhasilan organisasi TNI dalam rangka pelaksanaan pokok
TNI
akan
dipengaruhi
oleh
kemampuan
pelaksanaan tugas setiap PNS TNI disamping setiap Prajurit TNI. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pembinaan personel dan pembinaan karier secara obyektif dan tepat, baik pengembangan maupun penempatannya sehigga diperoleh hasil yang optimal dari penggunaan setiap individu.
b.
Penggunaan PNS TNI merupakan salah satu fungsi
utama yang sangat penting dalam pembinaan PNS TNI karena merupakan periode yang cukup panjang. Dengan demikian didalam pendayagunaannya harus melalui perencanaan yang mendalam agar diperoleh pengembangan dan peningkatan kemampuan individu secara optimal selama pengabdiannya dalam organisasi TNI.
c.
Penggunaan PNS TNI dapat dicapai dengan baik apabila
didukung
oleh
norma-norma
yang
mengatur
tentang
Universitas Sumatera Utara
penempatan dalam jabatan yang tepat, kesempatan mengikutii pendidikan dan kenaikan pangkat.
2.
Tujuan. Penggunaan PNS TNI bertujuan untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka pemanfaatan yang relatif lama dalam organisasi TNI dengan memberikan peluang untuk berprestasi bagi yang bersangkutan.
3.
Sumber PNS TNI dan Persyaratan.
a.
Sumber PNS TNI. 1).
Masyarakat umum terdiri atas lulusan : a).
Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang telah
diakreditasi.
2).
b).
Akademi Negeri/ Swasta yang telah diakreditasi.
c).
Sekolah Menengah Umum/ Kejuruan/ Setingkat.
d).
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Setingkat.
e).
Sekolah Dasar/ Setingkat.
Pelimpahan PNS dari Non Departemen Pertahanan ke
lingkungan TNI sesuai dengan kebutuhan.
b.
Persyaratan Penerimaan. 1).
Warga Negara Indonesia pria/ wanita beragama.
2).
Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-
tingginya 35 tahun pada saat pengangkatan sebagai PNS.
Universitas Sumatera Utara
3).
Tidak
pernah
dihukum
penjara
atau
kurungan
berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatannya. 4).
Tidak
perrnah
diberhentikan
tidak
dengan
hormat
sebagai ai suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta. 5).
Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
Calon Pegawai Negeri. 6).
Mempunyai
pendidikan,
kecakapan,
keahlian
dan
keterampilan yang diperlukan oleh organisasi TNI. 7).
Berkelakuan
baik
yang
dibuktikan
dengan
surat
dengan
surat
keterangan dari Kepolisian setempat. 8).
Berbadan
sehat
yang
dibuktikan
keterangan dokter dan mempunyai tinggi badan sekurangkurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. 9).
Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Reupblik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 10).
Terdaftar di Depnaker/ Kanwil Depnaker setempat.
11).
Bersedia memberikan baktinya sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun terhitung dari saat pengangkatan menjadi PNS. 12).
Pada waktu melamar bagi wanita tidak dalam keadaan
hamil. 13).
Bersedia mengembalikan segala biaya yang telah
dikeluarkan
oleh
negara
apabila
yang
bersangkutan
mengundurkan diri sebagai CPNS.
Universitas Sumatera Utara
4.
Alokasi Pengadaan PNS TNI. a.
Alokasi pengadaan PNS TNI ditentukan oleh Menteri
yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. b.
Alokasi pengadaan PNS TNI untuk Mabes TNI/ Angkatan
didasarkan pada urgensi dan skala prioritas.
5.
Tata Cara Penerimaan. a.
Pengumuman Penerimaan. 1)
Diumumkan seluas-luasnya melalui media massa
yang tersedia dan yang mungkin digunakan. 2).
Pengumuman harus dicantumkan antara lain : a).
Formasi serta keahlian yang dibutuhkan.
b).
Peryaratan
yang
harus
dipenuhi
oleh
pelamar.
b.
c).
Alamat tempat lamaran diajukan.
d).
Batas waktu pengajauan surat lamaran.
e).
Dan lain-lain yang dipandang perlu.
Pendaftaran Calon. 1).
Pendaftaran
bagi
pelamar
PNS
Mabes
TNI
diajukan kepada Aspers Kasum TNI melalui Kantor Pos. 2).
Pendaftaran bagi pelamaran PNS Angkatan lebih
lanjut diatur oleh Kas Angkatan. c.
Penyaringan. 1).
Tes Penampilan/ pemeriksaan postur dan sikap
pelamar.
Universitas Sumatera Utara
2).
Pemeriksaann kelengkapan administrasi oleh Tim
Administrasi.
Pelamar
yang
memenuhi
persyaratan
sebelum mengikuti seleksi/ pemeriksaan selanjutnya, diadakan
pemeriksaan
terhadap
bahan-bahan
kelengkapan administrasi yang meliputi : a).
Akte kelahiran.
b).
Ijazah Pendidikan Umum.
c).
Surat
Keterangan
Catatan
Kepolisian
(SKCK) dari Kepolisian setempat. d).
Surat keterangan dokter yang menyatakan
berbadan sehat dan tinggi badan sekurangkurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. e).
Surat pernyataan orang tua/ wali yang
menyatakan
sanggup
mengembalikan
segala
biaya yang dikeluarkan, bagi pelamar/ calon yang mengundurkan diri sebagai CPNS/ PNS bukan karena dinas. f).
Kartu Tanda Pencari Kerja dari kanwil
Depnaker setempat. g).
Pas foto hitam putih/ berwarna terbaru
ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar. h). 3).
Surat-surat pendukung lainya.
Ujian Akademik.
Ujian
Akademik
untuk
memperoleh calon yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup pada bidang-bidang :
Universitas Sumatera Utara
4).
a).
Pengetahuan Umum.
b).
Keahlian/ keterampilan.
c).
Pengetahuan Bahasa.
Pemeriksaan Kesehatan. a).
Pemeriksaan
kesehatan
badan
calon
dimaksudkan untuk : (1).
Mendapatkan masukan PNS TNI
yang sehat jasmani, cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai PNS TNI. (2).
Mencegah adanya atau menduga
adanya penyakit menular, cacat yang dapat mengganggu diri yang bersangkutan atau lingkungannya selama menjadi PNS TNI. b).
Ketentuan tata cara pemeriksaan diatur
pada petunjuk tersendiri. 5).
Tes Kesegaran Jasmani. a).
Pemeriksaa
kesegaran
jasmani
calon
dimaksudkan untuk mendapatkan masukan PNS TNI yang mempunyai kebugaran jasmani untuk mendukung tugas pokok dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS TNI. b).
Ketentuan tata cara pemeriksaan diatur
pada petunjuk tersendiri. 6).
Wawancara. Wawancara
untuk
memperoleh
calon
yang
memiliki sikap mental yang baik/ positif terhadap :
Universitas Sumatera Utara
7).
a).
Ideologi negara, Pancasila dan Uud 1945.
b).
Negara.
c).
Tugas dan kewajiban PNS TNI.
Pemeriksaan Psikologi. Pemeriksaan Psikologi bagi CPNS TNI yang berijazah S-1 dan S-3 meliputi :
d.
a).
Inteligensi umum (Intelligence Quotion = IQ)
b).
Kepribadian (Emotional Quotion = EQ)
c).
Sikap Kerja.
Pengumuman
pemilihan.
hasil
pegujian
/
pemeriksaan
dan
Bagi calon yang lulus penyaringan, diadakan
penelitian dan peninjauan kembali yang meliputi : 1).
Hasil penyaringan/ pemeriksaan.
2).
Lahiriah dan jasmaniah secara umum.
3).
Kecakapan dan keterampilan yang diperlukan.
4).
Menetapkan atau memutuskan para calon yang
memenuhi persyaratan. 5).
Panitia mengumumkan para pelamar yang lulus/
terpilih serta menyusun dalam daftar urutan sesuai peringkat hasil penyaringan dan pemilihan untuk diproses lebih lanjut.
6.
Pengangkatan Calon PNS TNI. a.
Para pelamar yang lulus ujian penyaringan dinyatakan
dengan
peraturan,
diusulkan
kepada
Kepala
Badan
Universitas Sumatera Utara
kepegawaiian Negara untuk mendapatkan nomor identitas pegawai berupa Nomor Induk Pegawai (NIP). b.
Penentuan golongan ruang, pengangkatan pertama
sebagai CPNS TNI dengan dasar pendidikan umum yang digunakan dalam penyaringan/ seleksi sesuai dengan alokasi, ditentukan sebagi berikut : 1).
Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat. 2).
Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat. 3).
Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat. 4).
Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II. 5).
Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya meiliki dan menggunakan ijazah Sarjan Muda, Akademi atau Diploma III.
Universitas Sumatera Utara
6).
Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV. 7).
Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara. 8).
Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar
serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S-3).
7.
Jenis dan Bidang Jabatan PNS TNI. Jenis dan bidang jabatan dalam organisasi TNI yang dapat
diduduki oleh PNS TNI adalah : a.
Jenis Jabatan :
1).
Kepala.
2).
Pembantu Pimpinan.
3).
Pengawas.
4).
Perencana.
5).
Penasehat.
6).
Guru.
7).
Pelaksana.
8).
Peneliti.
b.
Bidang Jabatan PNS TNI meliputi : 1).
Bidang Administrasi, antara lain : a).
Personel.
Universitas Sumatera Utara
2).
3).
4).
b).
Keuangan.
c).
Material.
d).
Umum.
Bidang Teknik, antara lain : a).
Mesin/otomotif.
b).
Listriik.
c).
Bangunan.
d).
Elektronik.
e).
Perkapalan.
f).
Senjata.
g).
Pesawat terbang.
Bidang Pelayanan Kesehatan, antara lain : a).
Medis.
b).
Para Medis.
c).
Pembantu Para Medis.
Bidang Khusus, antara lain : a).
Agama.
b).
Topografi.
c).
Sejarah.
d).
Hukum.
e).
Intelijen.
f).
Perpustakaan.
g).
Optik.
h).
Nuklir.
i).
Komputer.
j).
Pendidikan.
Universitas Sumatera Utara
8.
k).
Sandi.
l).
Angkutan.
m).
Dactiloscopy.
n).
Psikologi.
o).
Kimia.
p).
Laboratorium.
q).
Kearsipan.
r).
Meteorologi dan Geofisika.
s).
Fotografi.
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan. a.
Pengangkatan. 1).
PNS TNI untuk diangkat dalam jabatan struktural
harus memenuhi syarat sebagai berikut : a).
Memiliki
kemampuan
manajerial,
kemampuan tekhnis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan. b).
Memiliki
integritas
yang
tinggi
dalam
melaksanakan tugas organisasi. c).
Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan
formal dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang dipersyaratkan untuk
golongan
jabatan
strukturalyang
akan
diduduki. d). tingkat
Memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu di
bawah
pangkat
terendah
yang
Universitas Sumatera Utara
ditentukan
untuk
golongan
jabatan
yang
bersangkutan. e).
Masih
dapat
dikembangkan
kemampuannya. f).
Sehat jasmani dan rohani.
g).
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) rata-rata bernilai baik. h).
Memiliki
kompetensi
jabatan
yang
diperlukan. 2).
PNS TNI yang menduduki jabatan struktural tidak
dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. b.
Pemberhentian. PNS TNI diberhentikan dari jabatan karena : 1).
Telah mencapai batas usia pensiun dalam jabatan
yang diduduki. 2).
Dipindahkan atau diangkat dalam jabatan lain
termasuk diangkat menjadi pejabat negara. 3).
Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari
jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4).
Menjalankan cuti di luar tanggungan negara
kecuali cuti di luar tanggungan negara karena bersalin. 5).
Dijatuhi
berdasarkan
hukuman keputusan
penjara
atau
pengadilan
kurungan
yang
telah
Universitas Sumatera Utara
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 6).
Atas permintaan sendiri.
7).
Tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki
jabatan, antara lain :
9.
a).
Tidak cakap dala melaksanakan tugas.
b).
Tidak sehat jasmani dan rohani.
8).
Meninggal dunia.
9).
Mengikuti pendidikan lebih dari enam bulan.
10).
Melaksanakan beban tugas.
Kesetaraan Golongan dan Eselon Jabatan. Tabel (1) Kesetaraan Golongan dan Eselon Jabatan.
NO.
GOLONGAN JABATAN
ESELON JABATAN
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2 I II III IV V VI VII VIII IX
3 IA IB II A II B III A III B IV A IV B VA
PERSYARATAN PANGKAT PNS (Terendah-Tertinggi) 4 IV/e-IV/e IV/d-IV/e IV/c-IVd IV/b-IV/c IV/a-IV/b III/d-IV/a III/c-III/d III/b-III/c III/a-III/b
(Sumber data : Peraturan Panglima TNI hal 42)
10.
Kepangkatan. a.
Pangkat.
Pangkat
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam
Universitas Sumatera Utara
rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. b.
Nama dan Susunan Pangkat PNS sebagai berikut : Tabel (2) Nama dan Susunan Pangkat PNS
NO. 1
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
NAMA PANGKAT
DIGAJI MENURUT GOLONGAN RUANG
2
Juru Muda Juru Muda Tingkat I Juru Juru Tingkat I Pengatur Muda Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Pengartur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama
3
4
I I I I II II II II III III III III IV IV IV IV IV
a b c d a b c d a b c d a b c d e
(Sumber data : Peraturan Panglima TNI hal 43 – 44)
c.
Pengangkatan.
Pengangkatan dalam pangkat pertama sebagai berikut : Tabel (3) Pangkat dan Kepangkatan NO.
1 1.
MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH/ AKTA/DIPLOMA 2 STTB/Ijazah Sekolah Dasar/Setingkat
PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PANGKA GOL. PANGKAT GOL. T RUAN TERTING RUAN PERTAM G GI G A 3 4 5 6 Juru Muda I/a Pengatur II/a Muda
Universitas Sumatera Utara
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9. 10.
11.
STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setingkat Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama 4 Tahun Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun/ Sekolah Menengah Atas Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I Diploma II Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma III/ Sarjana Muda/ Akademi atau Bakoloreat. Sarjana, Diploma IV Dokter/ Apoteker/ S-2 atau Ijazah lain yang setara Doktor (S-3)
Juru
I/c
Pengatur
II/c
Juru
I/c
Pengatur Tk.I
II/d
Juru
I/c
Pengatur Tk.I
II/d
Pengatur Muda
II/a
Penata Muda Tk.I
III/b
Pengda Tk.I Pengda Tk.I
II/b
Penda Tk.I
III/b
II/b
Penata
III/c
Pengatur
II/c
Penata
III/c
Penata Muda Penata Muda Tk.I
III/a
Penata Tk.I
III/d
III/b
Pembina
IV/a
Penata
III/c
Pembina Tk.I
IV/b
(Sumber data : Peraturan Panglima TNI hal 44)
d.
Kenaikan Pangkat. Kenaikan
Pangkat
adalah
penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara dan dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. e.
Masa Kenaikan Pangkat. Kenaikan
Pangkat
PNS
ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun,
Universitas Sumatera Utara
kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. f.
Jenis Kenaikan Pangkat.
1).
Kenaikan Pangkat Reguler. a).
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS
yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk PNS TNI yang : (1).
Melaksanakan
tugas
belajar
dan
sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. (2).
Dipekerjakan atau diperbantukan secara
penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan
pimpinan
yang
telah
ditetapkan
persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. b).
Kenaikan pangkat Reguler diberikan sepanjang
tidak melampaui pangkat atasan langsung. c).
Kenaikan
pangkat
Reguler
dapat
diberikan
setingkat lebih tinggi apabila : (1).
Sekurang-kurangnya telah empat tahun
dalam pangkat terakhir. (2).
Setiap
unsur
penilaian
prestasi
kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. d).
Kenaikan pangkat Reguler PNS TNI diatur sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Tabel (4) Kenaikan pangkat Reguler PNS TNI NO.
MEMILIKI SURAT
PENGANGKATAN DALAM PANGKAT
TANDA TAMAT
PANGKAT
BELAJAR/ IJAZAH/
PERTAMA
GOL.
PANGKAT
RUANG TERTINGGI
GOL. RUANG
AKTA/ DIPLOMA 1
1.
2
STTB/Ijazah Sekolah
3
4
5
6
Juru Muda
I/a
Pengatur
II/a
Dasar/ Setingkat 2.
STTB/Ijazah Sekolah
Muda Juru
I/c
Pengatur
II/c
Juru
I/c
Pengatur
II/d
Lanjutan Tingkat Pertama/ Setingkat 3.
Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat
Tk.I
Pertama 4.
Sekolah Lanjutan
Juru
I/c
Kejuruan Tingkat
Pengatur
II/d
Tk.I
Pertama 4 Tahun 5.
Sekolah Menengah
Pengatur
Umum Tingkat Atas/
Muda
II/a
Penata
III/b
Muda Tk.I
Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun/ Sekolah Menengah Atas Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I 6.
Diploma II
Pengda
II/b
Penda Tk.I
III/b
II/b
Penata
III/c
Tk.I 7.
Sekolah Guru
Pengda
Universitas Sumatera Utara
Pendidikan Luar
Tk.I
Biasa 8.
Diploma III/ Sarjana
Pengatur
II/c
Penata
III/c
Penata
III/a
Penata Tk.I
III/d
III/c
Pembina
IV/b
Muda/ Akademi atau Bakoloreat 9.
Sarjana, Diploma IV
Muda 10.
Dokter/ Apoteker/ S-2
Penata
atau Ijazah lain yang
Tk.I
setara 11.
Doktor (S-3)
Penata
III/c
Pembina
IV/b
Tk.I (Sumber Data : Peraturan Panglima TNI hal 47)
e).
Kenaikan Pangkat Reguler PNS TNI diberikan
sampai dengan : (1).
Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi
yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar. (2).
Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang
memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. (3).
Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi
yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama. (4).
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan
Universitas Sumatera Utara
Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Ayas 4 Tahun, Ijazah Diploma I atau Diploma II. (5).
Penata,
golongan ruang III/c bagi yang
memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazahh Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat. (6).
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi
yang memiliki Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV. (7).
Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang
memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara. (8).
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S-3). f).
Kenaikan Pangkat Pilihan. (1).
Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada
PNS TNI yang : (a).
Menduduki
jabatan
struktural/
fungsional tertentu. (b).
Menduduki jabatan tertentu yang
pengangkatannya
ditetapkan
dengan
Keputusan Presiden. (c).
Menunjukkan
prestasi
kerja
luar
biasa baiknya.
Universitas Sumatera Utara
(d).
Menemukan
hal-hal
baru
yang
bermanfaat bagi negara. (e).
Diangkat menjadi Pejabat Negara.
(f).
Memperoleh
Surat
Tanda
Tamat
Belajar/Ijazah. (g).
Melaksanakan
tugas
belajar
dan
sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan jabatan fungsional tertentu. (h).
Telah selesai mengikuti dan lulus
tugas belajar. (i).
Dipekerjakan
atau
diperbantukan
secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan
persamaan
eselonnya
atau
jabatan fungsional tertentu. (2). yang
Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS TNI menduduki
tertentu
jabatan
atau
jabatan
struktural/fungsional tertentu
pengangkatannya ditetapkan dengan Presiden
diberiikan
yang
Peraturan
dalam batas jenjang yang
ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. (3).
PNS TNI menduduki jabatan struktural dan
pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
Universitas Sumatera Utara
(a).
Sekurang-kurangnya telah dua tahun
dalam pangkat terakhir. (b).
Telah memenuhi angka kredit yang
ditentukan. (c).
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (4).
PNS
TNI
yang
menduduki
jabatan
fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila : (a).
Sekuarng-kurangnya telah dua tahun
dalam pangkat terakhir. (b).
Telah memenuhi angka kredit yang
ditentukan. (c).
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (5).
PNS TNI yang menunjukkan prestasi kerja
luar biasa baiknya selama satu tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila : (a).
Sekurang-kurangnya
telah
satu
tahun dalam pangkat terakhir. (b).
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
bernilai
amat
baik
dalam
satu
tahun
terakhir.
Universitas Sumatera Utara
(6).
PNS TNI yang menemukan hal-hal baru
yang
bermanfaat
bagi
negara,
dinaikkan
pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan
jenjang
pangkat
dengan
ketentuan
sebagai berikut : (a).
Diberikan
bersangkutan
pada
telah
satu
saat
yang
tahun
dalam
pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir rata-rata bernilai baik. (b).
Ketentuan mengenai penemuan baru
sebagaimana
dimaksud
di
atas
diatur
dengan Peraturan Presiden. (7).
PNS TNI yang diangkat menjadi Pejabat
Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila : (a).
Sekurang-kurangnya
telah
empat
tahun dalam pangkat terakhir. (b). dalam
Setiap unsur penilaian prestasi kerja satu
tahun
terakhir
sekurang-
kurangnya bernilai baik. (c).
PNS TNI yang diangkat menjadi
Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari
jabatan
organiknya,
kenaikan
Universitas Sumatera Utara
pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organiknya.
(8).
PNS TNI memperoleh : (a).
Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b dapat dinaikkan
pangkatnya
menjadi
Juru,
golongan ruang I/c. (b).
Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau
yang
setingkat
dan
berpangkat
serendah-rendahnya Juru, golongan ruang I/c dan sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi
Pengatur
Muda,
golongan ruang II/a. (c).
Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah
Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau berpangkat
Pengatur
Muda,
golongan
ruang II/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. (d).
Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi
atau
Ijazah
Diploma
III
dan
masih
Universitas Sumatera Utara
berpangkat
Pengatur
Muda
Tingkat
I,
golongan ruang II/b dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c. (e).
Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah
Diploma IV dan berpangkat serendahrendahnya Pengatur Muda Tk I, golongan ruang II/b dan sekurang-kurangnya telah naik pangkat sekali dan dua tahun dalam pangkat
terakhir
pangkatnya
dapat
menjadi
dinaikkan
Penata
Muda,
golongan ruang III/a. (f).
Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah
Diploma
IV
paling
rendah
telah
naik
pangkat satu kali dan Pengatur Muda Tk I, golongan
ruang
II/b
dan
sekurang-
kurangnya telah naik pangkat sekali dan dua tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan
pangkatnya
menjadi
Penata
Muda, golongan ruang III/a. (g).
Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan
Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan
ruang
III/a
dapat
dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
Universitas Sumatera Utara
(h).
Ijazah
berpangkat golongan
Doktor
(S-3)
Penata ruang
pangkatnya
dan
Muda
III/b
menjadi
masih
Tingkat
I,
dapat
dinaikkan
Penata,
golongan
ruang III/c. (9).
Yang dimaksud memperoleh ijazah adalah
ijazah yang diperoleh PNS TNI baik sebelum maupun sesudah diangkat sebagai PNS. (10). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam sub pasal (8) diberikan apabila : (a).
Diangkat dalam jabatan/diberi tugas
yang
memerlukan
pengetahuan/keahlian
yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. (b).
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. (c).
Memenuhi jumlah angka kredit yang
ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. (d).
Lulus ujian penyesuaian kenaikan
pangkat. (11). PNS TNI yang sedang melaksanakan tugas belajar
dan
sebelumnya
struktural/fungsional
menduduki
tertentu,
dapat
jabatan dinaikkan
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
Universitas Sumatera Utara
(a).
Sekurang-kurangnya
telah
empat
tahun dalam pangkat terakhir. (b).
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (c).
Diberikan
dalam
batas
jenjang
pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya. (12). PNS TNI yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh: (a).
Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar
Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda,
golongan
ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat, golongan ruang II/b. (b).
Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi
atau
Ijazah
berpangkat
Diploma Pengatur
III
yang
Muda
masih
Tingkat
I,
golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c. (c).
Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah
Diploma
IV
dan
serendah-rendahnya
berpangkat Pengatur Muda Tk I, golongan
Universitas Sumatera Utara
ruang II/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. (d).
Ijazah Dokter , Ijazah Apoteker dan
Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat Penata Muada, golongan ruang III/a, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. (e).
Ijazah
berpangkat
Doktor
(S-3)
Penata
Muda
dan
masih
Tingkat
I,
golongan ruang III/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata,golongan ruang III/c. (13). Kenaikan
pangkat
tersebut
diberikan
apabila : (a).
Sekurang-kurangnya
telah
satu
tahun dalam pangkat terakhir. (b).
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. (14). PNS diperbantukan
TNI
yang
diluar
dipekerjakan
instansi
induknya
atau dan
diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi sebanyak-banyaknya tiga kali kecuali bagi yang dipekerjakan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan Jawatan apabila :
Universitas Sumatera Utara
(1).
Sekurang-kurangnya
telah
empat
tahun dalam pangkat terakhir. (2).
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (15). PNS
TNI
yang
fungsional
tertentu
menduduki
yang
jabatan
dipekerjakan
atau
diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
g).
Kenaikan Pangkat Anumerta. (1).
PNS TNI yang dinyatakan tewas, diberikan
kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. (2).
Kenaikan pangkat anumerta berlaku mulai
tanggal PNS TNI yang bersangkutan tewas. (3).
Calon PNS TNI yang tewas , diankat
menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas. (4).
Keputusan
kenaikan
pangkat
anumerta
diberikan sebelum PNS TNI yang tewas tersebut dimakamkan. (5).
Apabila
Pembina
tempat
Kepegawaian
memungkinkan
kedudukan jauh
pemberian
Pejabat
sehingga
kenaikan
tidak
pangkat
anumerta tepat pada waktunya, maka Kasatker
Universitas Sumatera Utara
PNS
yang
bersangkutan
dapat
menetapkan
keputusan sementara. (6).
Keputusan
sementara
sebagaimana
dimaksud di atas ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
apabila memenuhi syarat yang ditentukan. (7).
Akibat keuangan dari kenaikan pangkat
anumerta
baru
timbul,
setelah
keputusan
sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.
h).
Kenaikan Pangkkat Pengabdian. PNS TNI yang
meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia
pensiun,
dapat
diberikan
kenaikan
pangkat
pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : (1).
Memiliki masa kerja secara terus-menerus
dihitung sejak diangkat menjadi CPNS/PNS TNI selama: (a).
Sekurang-kurangnya
tiga
puluh
tahun secara terus-menerus dan sekurangkurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir. (b).
Sekurang-kurangnya
dua
puluh
tahun secara terus-menerus dan sekurang-
Universitas Sumatera Utara
kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir. (c).
Sekurang-kurangnya sepuluh tahun
secara
terus-menerus
dan
sekurang-
kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir. (2).
Setiap
unsur
penilaian
prestasi
kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. (3).
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir. (4).
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud
dalam huruf h) di atas mulai berlaku : (a).
Tanggal PNS TNI yang bersangkutan
meninggal dunia. (b).
Tanggal satu pada bulan PNS TNI
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. (5).
PNS TNI yang oleh Tim Penguji Kesehatan
dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. (6).
Calon PNS TNI yang oleh Tim Penguji
Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri,
Universitas Sumatera Utara
diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
11.
Pola Karier PNS TNI.
Untuk menjamin kepastian alur pembinaan PNS TNI, khususnya dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, ditetapkan pola dasar karier
PNS TNI yang
menunjukkan keterkaitan antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. a.
Pola Karier PNS TNI Yang Berpendidikan Umum
SD/Setingkat. 1).
Periode Pengenalan Penugasan (Usia 19-25
tahun). a).
Penugasan pada jabatan Pembantu.
b).
Kepangkatan
berupa
kenaikan
pangkat
Reguler dari I/a ke I/b. c).
2).
Pendidikan yang disediakan : (1).
Pendidikan Latprajab Tk. I.
(2).
Pendidikan Bela Negara/Latsamil.
(3).
Pendidikan Teknis.
Periode Penguasaan dan Pemantapan Dalam
Penugasan (Usia 26-30 tahun). a).
Penugasan
pada
jabatan
Pembantu
Pelaksana.
Universitas Sumatera Utara
b).
Kepangkatan
berupa
kenaikan
pangkat
Reguler dari golongan I/b ke I/c dan dari I/c ke I/d. c).
Pendidikan
yang
disediakan
berupa
pendidikan kejuruan. 3).
Periode
Pengembangan
dan
Pematangan
Kemampuan (Usia 31-40 tahun). a).
Penugasan
pada
jabatan
Pembantu
Pelaksana/Pelaksana Kepala. b).
Kepangkatan berupa : (1).
Kenaikan Pangkat Reguler dari I/d ke
II/a merupakan kenaikan pangkat Reguler maksi mal. (2).
Kenaikan
pangkat
pilihan
bagi
personel yang menonjol prestasinya dan menduduki jabatan. c).
Pendidikan
yang
disediakan
berupa
pendidikan kejuruan. 4).
Periode Darma Bakti (Usia 41-56 tahun). a).
Penugasan
pada
jabatan
Pelaksana
Kepala/ Pelaksana Pengawas. b).
Kepangkatan
berupa
kenaikan
pangkat
Pengabdian bagi personil yang tidak pernah mendapat hukuman sedang maupun berat pada tahun terakhir. c).
Pendidikan
yang
disediakan
berupa
pendidikan kejuruan.
Universitas Sumatera Utara
b.
Pola Karier PNS TNI yang Berpendidikan Umum
SLTP/Setingkat. 1).
Periode Pengenalan Penugasan (Usia 19-25
tahun). a).
Penugasan
pada
jabatan
Pembantu
Pelaksana. b).
Kepangkatan
berupa
kenaikan
pangkat
Reguler dari I/c ke I/d. c).
2).
Pendidikan yang disediakan : (1).
Latprajab Tk.I.
(2).
Pendidikan Bela Negara/Latsarmil.
(3).
Pendidikan Kejuruan.
Periode Penguasaan dan Pemantapan dalam
Penugasan (Usia 26-30 tahun). a).
Penugasan
pada
jabatan
Pelaksana/Pelaksana Kepala. b).
Kepangkatan
berupa
kenaikan
pangkat
Reguler dari golongan I/d ke II/a. c).
Pendidikan
yang
disediakan
berupa
pendidikan kejuruan. 3).
Periode
Pengembangan
dan
Pematangan
Kemampuan (Usia 31-40 tahun). a).
Penugasan
pada
jabatan
Pelaksana
Kepala/Pelaksana Pengawas. b).
Kepangkatan berupa :
Universitas Sumatera Utara
(1).
Kenaikan pangkat Reguler dari II/a
ke II/b dan dari II/b ke II/c merupakan kenaikan pangkat Reguler maksimal.
B.
Kondisi Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri
Sipil Di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. 1.
Umum. Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas
Pusat Polisi Militer Angkatan Darat telah berlangsung secara sistematis meliputi Usul Kenaikan Pangkat/ UKP dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan yaitu jatuh pada 1 April dan 1 Oktober setiap tahun bagi
personil
yang
telah
memenuhi
persyaratan,
sedangkan
pembinaan personil Pegawai Negeri Sipil dalam promosi jabatan dapat dilaksanakan dalam waktu yang berbeda dibanding UKP dan dapat dilaksanakan
sewaktu-waktu
sesuai
perkembangan
kebutuhan
organisasi. Dengan adanya pola pembinaan karier yang meliputi promosi jabatan maka akan mempengaruhi pola kerja organisasi ataupun tiaptiap bagian/unit-unit kerja yang terdapat dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan sistem promosi jabatan yang dilaksanakan dengan cara TOA (Tour Of Area) yaitu promosi jabatan dengan memindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut kedalam suatu organisasi lain atau organisasi yang masih dalam struktur yang sama akan tetapi organisasi tersebut di lain kota atau wilayah. Ada juga promosi jabatan dilaksanakan dengan cara TOD (Tour Of Duty) yaitu promosi jabatan dengan memindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut ke bidang/unit
Universitas Sumatera Utara
lain akan tetapi pemindahan tersebut masih di dalam suatu organisasi yang sama.
2.
Kondisi yang dihadapi. Pada periode Triwulan-I TA 2010 Rekapitulasi kekuatan
Personil Pegawai Negeri Sipil di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sesuai golongan jabatan dapat diuraikan sebagai berikut : Golongan Jabatan PNS di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat NYATA
GOLONGAN NO
DSPP RUANG
SELISIH PRIA
WANITA
JML
1
2
3
4
5
6
7
1.
IV/a
-
-
1
1
+1
2.
III/d
-
-
-
3 3.
III/c
4.
III/b
+5 7
1
8
15
4
19
17
+ 33
5.
III/a
8
6
14
6.
II/d
26
9
35
7.
II/c
13
11
24
136
- 51
8.
II/b
12
9
21
9.
II/a
11
4
15
10.
I/c
-
-
-
11.
I/b
-
-
-
12.
I/a
-
-
-
92
45
137
Jumlah
-
156
-
- 19
Sumber data : Laporan Satuan Mapuspomad Triwulan Maret 2010
Universitas Sumatera Utara
Dari data rekapitulasi tersebut di atas kita dapat melihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat apabila DSPP dikurangi jumlah Nyata (156 -137) maka akan terjadi kekurangan jumlah personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Disamping kekurangan tersebut diatas masih terdapat kelebihan Pegawai Negeri Sipil pada golongan : a.
Golongan IV/a
:
1 orang
b.
Golongan III/c s/d III/d
:
5 orang
c.
Golongan IIIa s/d III/b
: 33 orang
Sedangkan pada golongan II/a s/d II/d terjadi kekurangan personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 51 (lima puluh satu ) orang. Akibat kekurangan jabatan yang dominan pada golongan II/a s/d II/d tersebut maka sebanyak 33 orang Pegawai Negeri Sipil yang sudah pada golongan III/a s/d III/b (over capaciti) diberikan tugas dan jabatan pada golongan II/a s/d II/d.
C.
Upaya-Upaya Meningkatkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS).
1.
Umum. Dari uraian didiatas menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan
promosi
jabatan
kepemimpinan,
diperlukan komunikasi,
kerja
sama,
pangkat/
pelatihan
golongan,
tekhnis, kejujuran,
disiplin,prestasi kerja, pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan. Sedangkan dalam tugas karya akhir ini yang membedakan dengan
Universitas Sumatera Utara
penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa pelaksanaan promosi jabatan
selain
memerlukan
kerjasama,
pelatihan
tekhnis,
kepemimpinan, komunikasi, pangkat/ golongan, kejujuran, disiplin, prestasi kerja, pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan juga diperlukan
juga
faktor
senioritas,
pendidikan,
loyalitas
dan
kepemimpinan.Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan promosi jabatan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, karena pegawai yang mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan akan beralih dari satu posisi ke posisi lain yang lebih tinggi sehingga dituntut adanya tanggungjawab yang lebih besar
2.
Pengertian dan Peranan Promosi. Promosi memberikan peranan penting bagi setiap pegawai,
bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan oleh pegawai, karena promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan seorang karyawan untuk menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan memberikan status sosial, wewenang, tanggungjawab dan penghasilan yang semakin besar. Promosi disebabkan adanya suatu jabatan yang lowong karena pensiun, keluar, meninggal dunia atau pejabat yang menduduki jabatan tersebut dipindahkan ke jabatan lain. Nitisemito mengemukakan bahwa pengertian promosi adalah pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dari pada jabatan yang diduduki sebelumnya. 30 Sementara Manullang mengatakan promosi adalah penaikan jabatan, yakni 30
S. Alex Nitisemito, Manajemen Personalia, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 81.
Universitas Sumatera Utara
menerima kekuasaan dan tanggungjawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggungjawab sebelumnya. 31 Pemberian promosi berarti pegawai tersebut naik ke posisi yang lebih tinggi dalam suatu struktur organisasi. Promosi tidak selalu diikuti oleh kenaikan gaji (gaji bisa tetap), tetapi pada umumnya bertambah besar kekuasaan dan tanggungjawab seseorang bertambah juga uang yang diterimanya. Seperti yang dirumuskan oleh Manoppa, sebagai berikut :
“Promotion is the upward reassignment of an individual in
an
organization’s
hierarchy
accompanied
by
increased responsibilities, enhanced status and usually with increased income, though not always so”.
Dapat diartikan bahwa promosi pada umunya merupakan peningkatan
seseorang
dalam
sebuah
organisasi
sehingga
bertambahnya tanggungjawab, peningkatan status dan bertambah pula pendapatannya meskipun tidak selalu. Kemudian
Moekijat
berpendapat
bahwa promosi
adalah
kemajuan seorang pegawai pada suatu tugas yang lebih baik dipandang dari sudut tanggungjawab yang lebih berat, martabat dan status tang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik dan terutama tambahan pembayaran upah atau gaji.
31
Marihaot Amh Manullang, Manajemen Ppersonalia, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006),
hal. 186.
Universitas Sumatera Utara
Syarat, waktu, tempat atau syarat-syarat kerja yang lain dapat juga merupakan ciri tugas yang lebih baik.32 Sedangkan Wursanto mengemukakan bahwa promosi adalah suatu kenaikan jabatan yang yang dialami oleh seorang karyawan yang disertai kekuasaan dan tanggungjawab yang lebih besar daripada kekuasaan sebelumnya. 33 Berdasarkan pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa promosi berarti pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi tingkatnya dalam organisasi. Promosi akan meningkatkan tugas, kewajiban, wewenang, tanggungjawab dan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan hak. Peranan promosi yang besar menyebabkan organisasi harus
membuat
program promosi
dan
memberikan
informasi kepada pegawainya. Promosi akan menjadi suatu masalah bagi organisasi apabila organisasi tidak melakukan persiapan calon yang akan dipromosikan. Upaya untuk mengatasi masalah dalam promosi dapat dilakukan dengan mempersiapkan calon yang akan dipromosikan. Upaya untuk mengatasi
masalah
dalam
promosi
dapat
dilakukan
dengan
mempersiapkan calon yang akan dipromosikan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk dapat menjamin objektifitas dalam promosi dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan dalam organisasi dengan tujuan sebagai berikut :
32 33
Moekijat, Op.cit, hal. 105. Wursanto I.G, Manajemen Kepegawaian , (Yogyakarta : Kanisius 1991), hal. 69.
Universitas Sumatera Utara
a.
Untuk
memberikan
mengembangkan
kesempatan
kreativitas
dan
kepada
inovasinya
pegawai demi
dalam
kemajuan
organisasi. b.
Untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang
semakin besar kepada pegawai yang berprestasi. c.
Untuk menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status
sosial semakin tinggi dan penghasilan semakin besar. d.
Untuk merangsang agar pegawai lebih bergairah dalam bekerja,
berdisiplin tinggi dan memperbesar produktivitas kerja. e.
Untuk menyalurkan atau mendistribusikan jabatan yang tepat
sehingga semangat, kesenangan dan ketenangan dalam bekerja semakin meningkat dan produktivitas kerja juga meningkat. f.
Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat itu berhenti/
mengundurkan diri. 3.
Dasar-Dasar Promosi. Praktek promosi berdasarkan senioritas memberikan arti bahwa
pegawai yang paling berhak dipromosikan yaitu yang masa kerjanya paling
lama.
Banyak
organisasi
menempuh
cara
ini
namun
mengandung beberapa kelemahan, karena pada kenyataannya bahwa pegawai yang paling senior belum tentu merupakan pegawai yang paling produktif, juga belum tentu paling mampu bekerja. Kelemahan tersebut memang dapat diatasi dengan program pendidikan dan pelatihan, baik yang dibutuhkan bagi sekelompok pegawai yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu maupun yang secara khusus diperuntukkan bagi para pegawai senior yang akan dipertimbangkan untuk dipromosikan.
Universitas Sumatera Utara
Dasar promosi menurut Werther pada prinsipnya ada 3 (tiga) yaitu promosi berdasarkan prestasi kerja, senioritas dan gabungan senioritas dan prestasi kerja. a.
Prestasi kerja.
Promosi
yang
didasarkan
atas
prestasi kerja yang telah dicapai oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. Jadi karyawan yang dipromosikan dalam suatu jabatan tertentu karena mereka dianggap mampu untuk menduduki jabatan. b.
Senioritas.
Promosi yang berdasarkan senioritas yaitu
promosi yang didasarkan pada lamanya bekerja/ pengalaman pegawai. Dalam hal ini pegawai yang telah lama bekerja mendapat
prioritas
dalam
promosi.
Kebaikannya
ada
penghargaan bagi pegawai yang bekerja. Sedang kelemahanya, pegawai yang kemampuannya terbatas, karena sudah lama bekerja maka akan tetap dipromosikan, sehingga dalam menjalankan tugasnya kurang baik. c.
Kombinasi
antara
Senioritas
dan
Prestasi
Kerja.
Promosi yang didasarkan pada senioritas dan prestasi kerja. Sistem ini mengurangi kelemahan yang ada dalam dua sistem tersebut diatas. Pertimbangan yang digunakan adalah lamanya bekerja dan prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai yang dipromosikan.
4.
Syarat-Syarat Promosi. Untuk melakukan promosi harus ditetapkan syarat-syarat yang
dapat dipakai untuk menetapkan pegawai yang akan dipromosikan.
Universitas Sumatera Utara
Syarat-syarat promosi harus diketahui oleh setiap pegawai, hal ini penting untuk memberikan motivasi agar pegawai berusaha mencapai syarat-syarat promosi yang telah ditentukan. Menurut Pasal 5 PP Nomor 100 Tahun 2000 persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah : a.
Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
b.
Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.
c.
Memiliki
kualifikasi
dan
tingkat
pendidikan
yang
ditentukan. d.
Semua
unsur
penilaian
prestasi
kerja
sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. e.
Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan
f.
Sehat jasmani dan rohani.
Syarat-syarat promosi untuk setiap jabatan tidak selalu sama karena satu jabatan dengan jabatan lain berbeda tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Seperti yang dikatakan Fathoni bahwa persyaratan promosi untuk setiap organisasi tidak selalu sama, tergantung kepada organisasi masing-masing. Akan tetapi ada syarat-syarat umum yang dapat diterapkan pada setiap jabatan yaitu : kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif dan pendidikan : 1.
Kejujuran.
Pegawai/ karyawan harus jujur terutama pada dirinya sendiri, bawahannya, perjanjian-perjanjian dalam menjalankan atau
Universitas Sumatera Utara
mengelola
jabatan
tersebut.
Dia
tidak
menyelewengkan
jabatannya untuk kepentingan pribadinya. 2.
Disiplin.
Pegawai/ karyawan harus berdisiplin pada dirinya, tugastugasnya serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan. Disiplin sangat penting karena hanya dengan disiplin ini memungkinkan organisasi dapat mencapai hasil yang optimal. 3.
Prestasi kerja.
Pegawai/ karyawan yang akan dipromosikan harus mampu mencapai hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas maupun efisien.
kuantitas dan bekerja secara efektif dan
Hal ini menunjukkan bahwa pegawai/ karyawan itu
dapat memanfaatkan waktu dan mempergunakan alat-alat dengan maksimal. 4.
Kerjasama.
Pegawai/ karyawan itu harus dapat bekerjasama
dengan
harmonis dengan sesama pegawai/ karyawan, baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran organisasi. 5.
Kecakapan.
Pegawai/ karyawan yang dipromosikan harus cakap, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas pada jabatan tersebut dengan baik. Dia dapat bekerja secara
mandiri dalam
mengerjakan pekerjaan dengan baik tanpa mendapat bimbingan yang terus-menerus dari atasannya.
Universitas Sumatera Utara
6.
Loyalitas.
Pegawai/ karyawan itu loyal dalam membela organisasi atau korpsnya. Dia ikut berpartisipasi aktif terhadap organisasi atau korpsnya. 7.
Kepemimpinan.
Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerjasama dan bekerja aktif dalam mencapai sasaran organisasinya. 8.
Komunikatif.
Dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau mempersepsikan bawahannya
informasi
dengan
baik,
dari
atasan
sehingga
tidak
maupun
dari
terjadi
miss
komunikasi. 9.
Pendidikan.
Pegawai/ karyawan harus telah memiliki ijazah dari pendidikan formal sesuai dengan spesifikasi jabatan tersebut. Alasannya adalah bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemikiran akan lebih baik dan lebih luas. 34 Setelah menetapkan syarat-syarat promosi, setiap organisasi harus melakukan evaluasi dan menetapkan siapa diantara pegawai yang sudah memenuhi sayarat untuk dipromosikan. Akan tetapi agar dapat dipaki sebagai pedoman, evaluasi itu hendaknya dilakukan secara rutin oleh bagian pengelolaan sumber daya manusia. Evaluasi harus lengkap dan objektif dari seluruh syarat yang dijadikan dasar promosi. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu karena 34
Abdurrahmat Fathoni, Op. Cit, hal. 168-169.
Universitas Sumatera Utara
kurang
dapat
memberikan
gambaran
yang
sebenarnya
tidak
memberikan informasi secara lengkap. Untuk
memenuhi
syarat
promosi,
organisasi
hendaknya
bertindak secara aktif dalam rangka menunjang pegawai untuk memenuhi syarat-syarat promosi, kemudian menghindarkan tindakan yang tidak adil dalam memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memenuhi syarat-syarat promosi. Selain itu penetapan syarat-syarat promosi harus tegas dan jelas karena akan dipergunakan oleh pegawai tanpa menimbulkan keraguan dan penafsiran berbeda. Penetapan syarat-syarat yang tegas dan jelas akan menimbulkan motivasi yang tinggi bagi karyawan, dalam hal mereka yang memiliki kemampuan dan berambisi untuk dipromosikan dapat berusaha untuk lebih
berpartisipasi dalam
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan meminimalkan kemungkinan timbulnya ketidak adilan dalam pelaksanaan promosi, karena promosi merupakan masalah sangat penting untuk masa depan setiap pegawai. Oleh karena itu hendaknya setiap pegawai diberi kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat-syarat promosi. Apabila pilih kasih dalam melaksanakan promosi maka akan menimbulkan rasa putus asa bagi pegawai sehingga akan merugikan organisasi seperti yang dikatakan Dessler bahwa proses promosi tidak selalu merupakan pengalaman yang positif bagi pegawai. Ketidak adilan, kesewenangan atau kerahasiaan dapat mengurangi efektifitas dari proses itu bagi semua pihak yang terlibat.35
35
Gary Dessler, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta : PT Indeks, Edisi Kesepuluh, 2007), hal. 12.
Universitas Sumatera Utara
5.
Azas-Azas Promosi. Azas promosi harus dituangkan dalam program promosi secara
jelas.
Hal
ini
penting
agar
pegawai
dapat
mengetahui
dan
memperjuangkan nasibnya. Menurut Fathoni ada 3 (tiga) azas promosi yang harus diketahui oleh pegawai, yaitu : a.
Kepercayaan.
Promosi
hendaknya
pada kepercayaan atau keyakinan
berazaskan
mengenai kejujuran,
kemampuan dan kecakapan pegawai yang bersangkutan pada jabatan tersebut. Pegawai akan dipromosikan jika pegawai itu menunjukkan kejujuran, kemampuan dan kecakapan dalam memamngku jabatan. b.
Keadilan.
Promosi
hendaknya
berazaskan
pada
keadilan. Penilaian harus jujur dan obyektif, jangan pilih kasih. Pegawai
yang
mempunyai
peringkat
terbaik
hendaknya
mendapat kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat suku, golongan dan keturunannya. c.
Formasi.
Promosi harus berazaskan kepada formasi
yang akan ada, karena promosi pegawai hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong, agar ada uraian pekerjaan jabatan yang hendak dilaksanakan oleh pegawai itu.36
6.
36
Persiapan Calon Untuk Promosi.
Abdulrrahmat Fathoni, Op Cit, hal. 166-167.
Universitas Sumatera Utara
Untuk dapat memenuhi calon pegawai yang akan dipromosikan, organisasi biasanya memberikan kesempatan kepada pegawaianya untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kesempatan yang diberikan untuk melakukan persiapan promosi harus dilakukan secara adil kepada pegawai, karena promosi merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan pegawai. Persiapan calon yang akan dipromosikan merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi organisasi. Dengan adanya persiapan calon yang akan dipromosikan organisasi dapat memilih dengan tepat pegawai yang akan dipromosikan dalam jabatan tertentu. Untuk dapat memperoleh calon yang tepat, maka organisasi harus memilih calon yang dipersiapkan harus mempunyai kemampuan dan bakat serta memenuhi persyaratan. Promosi harus dilakukan secara obyektif agar agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi pegawai yang tidak memperoleh promosi sehingga prestasi kerja menurun. Percobaan bagi calon yang telah dipersiapkan untuk promosi dapat dilakukan pada saat seorang pejabat sedang melakukan cuti. Apabila pegawai yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan tugas itu
berarti pegawai tersebut telah siap dipromosikan pada
jabatan yang baru.
7.
Pelaksanaan Promosi.
Universitas Sumatera Utara
Dalam melaksanakan promosi, organisasi dapat memilih 2 (dua) cara yaitu promosi dari dalam dan promosi dari luar.37 Pengertian promosi dari dalam adalah melakukan peningkatan jabatan pegawai dalam organisasi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari pada jabatan yang diduduki sebelumnya. Sedangkan pengertian promosi dari luar adalah mengisi jabatan dengan orang yang sebelumnya bukan pegawai dari organisasi sendiri. Promosi dari dalam atau dari luar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan melaksanakan promosi dari dalam adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memegang jabatan serta memberikan motivasi kepada seluruh pegawai akan mendapatkan kesempatan yang sama sehingga seluruh pegawai berusaha untuk memenuhi syarat-syarat promosi. Sedangkan kelemahannya adalah pegawai yang dipromosikan sudah mengetahui lingkungan organisasi dan dikenal oleh atasan dan teman sekerjanya sehingga ide-ide baru untuk mengembangkan organisasi biasanya sangat sulit dan kurang ditanggapi, baik oleh bawahannya maupun oleh atasannya, sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Bahkan hal itu biasanya menimbulkan iri hati dari teman sekerjanya. Selain itu apabila pelaksanaan promosinya dipaksakan maka pekerjaan dan tugas-tugas yang dibebankan kurang berhasil. Sedangkan promosi dari luar dimungkinkan pelaksanaanya karena diantara pegawai dalam organisasi tersebut belum ada yang memenuhi syarat. Kebaikan promosi dari luar adalah dengan munculnya ide-ide yang belum dapat dilakukan oleh pegawai yang ada dalam organisasi. Sedangkan kelemahannya akan menyebabkan 37
Alex Nitisemito S, Op. Cit, hal. 87.
Universitas Sumatera Utara
ketidak puasan bagi pegawai yang sudah bekerja cukup lama, yang mengharapkan dipromosikan untuk mendapatlkan jabatan. Hal itu akan mempengaruhi motivasi pegawai karena harapan yang dinantikan telah diisi oleh orang dari luar. Selain itu akan menimbulkan kekurangtahuan terhadap lingkungan organisasi dalam melaksanakan pekerjaan dalam jabatan sehingga perlu dilakukan pengenalan lingkungan dan pelatihan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Kebaikan
dan
kelemahan
promosi dari luar dan dari dalam
digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel : 6 KEBAIKAN PROMOSI DARI DALAM DAN PROMOSI DARI LUAR
No. 1.
Promosi dari dalam Moral
pegawai
Promosi dari luar
cenderung Ide-ide baru cenderung lebih
dapat lebih ditingkatkan 2.
Pengetahuan lingkungan
diharapkan.
tentang Kewibawaan
cenderung
cenderung
lebih dapat diharapkan lebih dapat
baik. 3.
Loyalitas
cenderung
lebih Orang
dapat diharapkan. 4.
paling
tepat
cenderung dapat diperoleh.
Data identitas cenderung lebih Unsur dapat diketahui sebelumnya.
yang
seleksi
obyektivitas
dalam
cenderung
dapat
dieliminasi. Sumber data : Nitisemito, 1996, hal. 87.
Universitas Sumatera Utara
Pada Tabel : 6 diatas memperlihatkan gambaran kebaikan promosi dari dalam dan dari luar, dengan penjelasan sebagai berikut :
a.
Kebaikan Promosi Dari Dalam : 1.
Pelaksanaan karyawan
promosi
merasa
dari
dalam
diperhatikan,
menyebabkan
sehingga
motivasi
pegawai untuk bekerja akan meningkat. 2.
Promosi dari dalam
akan memunculkan pejabat yang
mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan karena sudah mengenal lingkungannya dengan baik. 3.
Loyalitasnya akan lebih meningkat serta data identitas pegawai dapat diketahui dengan jelas.
b.
Kebaikan Promosi Dari Luar : 1.
Ide-ide baru cenderung lebih dapat diharapkan karena yang dipromosikan ingin mendapat pengakuan yang lebih baik dari organisasi.
2.
Kewibawaan cenderung lebih dapat diharapkan, karena seorang pejabat baru akan bersaing dengan pegawai lama.
3.
Promosi jabatan dari luar dilaksanakan secara ketat sesuai
dengan
syarat-syarat,
sehingga
unsur
ketidakpuasan dari pegawai akan berkurang.
Universitas Sumatera Utara
Tabel : 7 KELEMAHAN PROMOSI DARI DALAM DAN PROMOSI DARI LUAR
No. 1.
Promosi dari dalam Cenderung
sulit
Promosi dari luar untuk Cenderung
mendapatkan ide-ide baru.
dapat
menurunkan moral pegawai yang sudah lama.
2.
Kemungkinan promosi yang Loyalitas dari pejabat yang dilakukan
lebih
ditekankan bersangkutan
sulit
pada senang dan tidak senang diharapkan. daripada
bakat
dan
kemampuan. 3.
Kemungkinan promosi yang Kurangnya dilakukan dipaksakan.
pengetahuan
tentang lingkungan pekerjaan yang baru.
Sumber data : Nitisemitto, 1996, hal. 7.
Pada Tabel : 2 diatas memperlihatkan gambaran kelemahan promosi dari dalam dan dari luar, dengan penjelasan sebagai berikut : a.
Kelemahan Promosi Dari Dalam : 1.
Pegawai yang dipromosikan sudah mengenal atasan, teman sekerja dan lingkungan tempat bekerja sehingga cenderung sulit mengembangkan ide-ide baru.
2.
Pegawai yang dipromosikan biasanya mengerjakan pekerjaan pejabat sebelumnya (pejabat lama) sehingga sulit melakukan perubahan. Pegawai yang dipromosikan
Universitas Sumatera Utara
juga sudah dikenal oleh atasan dan teman-teman sekerjanya. 3.
Karena pelaksanaan promosinya dipaksakan sehingga pekerjaan
dan
tugas-tugas
yang
diberikan
kurang
berhasil.
b.
Kelemahan Promosi Dari Luar : 1.
Menyebabkan
ketidakpuasan
bagi
pegawai
lama
sehingga motivasi pegawai menjadi lebih rendah bahkan hilang, karena harapan yang dinanti-nantikan untuk mendapatkan promosi telah diisi oleh pegawai dari luar. 2.
Loyalitas
terhadap
diharapkan,
karena
organisasi
sulit
pejabat
tersebut
untuk
dapat
mempunyai
pemikiran dipekerjakan pada saat dibutuhkan saja. 3.
Promosi dari luar menimbulkan kekurangtahuan pejabat baru tersebut terhadap lingkungan tempat bekerja, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan perlu dilakukan pengenalan lingkungan dan pelatihan terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya.38
Ada hal lain yang perlu dilakukan dalam menentukan pegawai untuk mendapatkan promosi yaitu penilaian pekerjaannya, kegiatan penilaian kinerja menurut Saydam adalah :
38
S. Alex Nitisemito, Op. Cit, hal . 87-88.
Universitas Sumatera Utara
“Membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pegawai dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dari hasil penelitian ini ternyata pegawai yang bersangkutan masih jauh atau belum dapat mencapai tolak ukur yang ditetapkan, maka mungkin salah satu penyebabnaya adalah masih belum sepenuhnya pegawai tersebut melaksanakan disiplin kerja, sering mangkir atau sering menundanunda
pekerjaan
sehingga
target
penyelesaian
pekerjaan tidak pernah tercapai”. 39
Dengan pengertian diatas dapat diungkapkan bahwa promosi adalah berkaitan dengan keadaan seseorang dalam suatu organisasi terhadap tingkat pelaksanaan tugasnya. Pengangkatan dalam jabatan dapat dilakukan akibat adanya promosi. Sedangkan program promosi jabatan pegawai pada dasarnya dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong dan setiap pegawai mendambakan promosi karena dipandang sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam berprestasi kerja yang tinggi dan sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan dan potensi seseorang untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Oleh karena itu program promosi jabatan dapat diberikan kepada pegawai yang sama sekali belum memegang jabatan atau bagi pegawai yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi.
39
Gouzalli Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro, (Jakarta : Djambatan, 2000), hal. 463.
Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT (BERDASARKAN ESELON DAN JABATAN)
KOMANDAN WAKIL KOMANDAN Eselon Pimpinan Eselon Pembantu Pimpinan IR
DIRBIN CAB
DIRBIN DIKLAT
DIRBIN LID PAM
DIRBIN HARTIB
DIRBIN IDIK
DIRBIN TAHMIL
Eselon Pelayanan
SES
DAN DENMA
KAINFO LAHTA Eselon Pelaksana
KASAT LIDPAM
KASAT IDIK
KASTAL TAHMIL
KALAB KRIM
DANYONPOM PUSPOMAD
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A.
Kesimpulan.
Berdasarkan uraian dalam bab-bab tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.
Jabatan fungsional merupakan upaya untuk mengembangkan
profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil telah ada sejak masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Undang-undang tersebut memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, terkait dengan pembentukan organisasi hierarkhi dan organnisasi fungsional serta klasifikasi jabatan.
2.
Pada fase Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Jabatan
fungsional Pegawai Negeri Sipil mulai mendapatkan dukungan dalam birokrasi pemerintahan akan tetapi dalam undang-undang ini masih belum tegas disebutkan di dalam pasal-pasalnya, selanjutnyat undangundang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dimana jabatan fungsional diklasifikasikan sebagai jabatan karier bersamaan dengan jabatan struktural akan tetapi kedua undangundang tersebut tetap tidak menyebutkan dalam pasalnya mengenai
Universitas Sumatera Utara
pengaturan lebih lanjut (pendelegasian pengaturan) jabatan fungsional PNS.
3.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jabatan
fungsional diatur tersendiri. Namun demikian dari pencermatan batang tubuhnya, peraturan ini belum representatif untuk memberikan payung hukum bagi jabatan fungsional PNS. Sistem pembinaan yang sekarang berlaku khususnya di lingkungan Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat masih belum menyentuh
seluruh
jenis
jabatan
fungsional,
baik
dalam
pengembangan maupun dalam pemantauan perkembangan jabatan fungsional karena belum berjalannya sistem pembinaan jabatan fungsional yang terarah dan terpadu bahkan kurang ada koordinasi yang maksimal antara lembaga/ instansi pengguna dengan lembaga/ instansi pembina jabatan fungsional hal ini terlihat dari adanya kekurangan nyata personil PNS pada jabatan tertentu sesuai DSPP harus dirangkap oleh beberapa PNS lainnya, bahkan beberapa golongan Jabatan tertentu yang seharusnya tidak berada di lingkungan Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat masih tetap dipertahankan dan tidak dimutasai ke Instansi/ lembaga lain dimana golongan jabatan tersebut memang tersedia.
B.
Saran.
1.
Perlu dirumuskan sistem pembinaan jabatan fungsional di
linkungan Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat yang lebih
Universitas Sumatera Utara
terarah dan terpadu sehingga mampu menyentuh seluruh aspek jabatan fungsional mulai dari penetapan, pengangkatan, kepastian Karier dalam jabatan, tunjangan jabatan hingga pemberhentian (pensiun) melalaui peran dan fungsi lembaga/ instansi yang kompeten melaksanakan pembinaan jabatan fungsional melalaui jaring jabatan fungsionalyang melibatkan instansi pengguna, instansi pembina, serta Dephan sehingga dapat menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan dan pengembangan jabatan fungsional dan segera ditemukan solusinya.
2.
Memberikan informasi tentang azas-azas, dasar-dasar, jenis-
jenis dan syarat-syarat pegawai yang akan dipromosikan. Oleh karena itu program promosi jabatan harus diiformasikan lebih terbuka, transparan, obyektif, sesuai dan menyesuaikan pendidikan yang ditempuh sehingga dapat bertugas lebih optimal di bidang yang sepantasnya.
3.
Melaksanakan mutasi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
golongannya tidak lagi terdapat di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat ke instansi lain seperti ke Mabesad, Mabes TNI, Dephankam atau departemen lainya dengan maksud tidak mengganggu pola pembinaan yang telah ada serta demi kebaikan dan kemajuan karier pegawai itu sendiri.
.
Universitas Sumatera Utara