BAB VII. SIMPULAN DAN SARAN. 7.1 Simpulan. Pengelolaan keuangan daerah
bila dilihat dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target ...
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan Pengelolaan keuangan daerah bila dilihat dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target yang ditetapkan, sangat efektif karena rata-rata capaian hasilnya adalah 120,95 persen (Tabel 5.4), akan tetapi berdasarkan atas hasil penelitian yang merujuk pada tujuan penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1)
Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah Kabupaten Klungkung masih sangat rendah karenanya pembiayaan dari Pemerintah Pusat masih dominan.
2)
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebagai ukuran kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2001-2008, diketahui bahwa ratio PAD terhadap TPA adalah hanya sebesar rata-rata 6,95 persen (Tabel 5.5) sehingga masuk dalam klasifikasi sebagai sangat kurang (Tabel 2.1).
3)
Perkiraaan penerimaan PAD Kabupaten Klungkung dari 2009-2011, cenderung mengalami peningkatan. Terlihat perkiraan penerimaan PAD tahun 2009 sebesar Rp35.150.830.939,39
meningkat menjadi sebesar
Rp36.967.089.668,80 di tahun 2010 dan menigkat lagi menjadi sebesar Rp38.783.348.398,21 di tahun 2011, peningkatannya disumbangkan dari sumber-sumber PAD seperti yang terlihat pada Tabel 6.2 yaitu sebagai berikut: Pajak Daerah tahun 2009 sebesar Rp2.919.794.288,05 tahun 2010
89
90
sebesar Rp2.949.103.808,89 dan tahun 2011 sebesar Rp2.978.413.329,73. Retribusi tahun 2009 sebesar Rp23.264.948.767,62 tahun 2010 sebesar Rp24.709.027.798,73 dan tahun 2011 sebesar Rp26.153.106.829,83. Hasil Pengelolaan
BUMD
dan
kekayaan
daerah
tahun
2009
Rp3.518.763.542,70 tahun 2010 sebesar Rp3.714.724.278,25 dan
sebesar tahun
2011 sebesar Rp3.910.685.013,80. Lain-lain PAD yang sah sebesar tahun 2009 sebesar Rp5.447.324.341,02 tahun 2010 sebesar Rp5.594.233.782,94 dan tahun 2011 sebesar Rp5.741.143.224,86 7.2 Saran Berdasarkan atas hasil penelitian maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut : 1)
Sumbangan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) sebagai tolok ukur dalam menilai kemampuan keuangan daerah masih jauh dari ideal, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang selama ini diterapkan masih perlu dikaji lagi dan terus diperbaharui agar di masa mendatang potensi yang ada dapat tergarap secara optimal. Di samping itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a)
Selalu berupaya bekerja optimal dengan menggali lebih jauh sumbersumber PAD dan tetap berusaha mempertahankan kestabilan PDRB.
b)
Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya kewajiban sebagai masyarakat yang baik yaitu dengan tertib membayar pajak agar Pemerintah Kabupaten Klungkung mampu meningkatkan pelayanan dan pembangunan.
91
c)
Meningkatkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak suasta, sehingga peran sertanya akan dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Klungkung secara lebih luas, adil dan merata.
2)
Untuk mengatasi kendala dalam pemungutan PAD maka diperlukan langkahlangkah seperti mengefektifkan penerimaan daerah dengan pengawasan melekat (koordinasi antara unit kerja terkait yang berhubungan langsung dengan wajib pajak), penyegaran aparat melalui mutasi keluar maupun kedalam unit pengelolaan pendapatan daerah, dengan tujuan agar aparat yang bertugas sebagai pengelola tidak terlalu lama melaksanakan tugas pada unit yang dimaksud. Terbatasnya kemampuan pengelola keuangan dapat diatasi dengan mengadakan pendidikan dan latihan kepada aparat agar lebih menguasai sistem dan prosedur pengelola manajemen keuangan
baik
pengeluaran anggaran daerah maupun pembangunan. 3)
Untuk memotivasi pegawai dalam meningkatkan realisasi penerimaan PAD dapat disarankan agar pegawai khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yang bertugas sebagai pemungut pajak/retribusi daerah diberikan penghargaan bila mampu memenuhi dan melampaui target dan memberikan sanksi berupa tegoran dan sejenisnya bagi yang belum mencapai target.
