tindakan yg dilakukan. untuk dan atas nama. perusahaan menjadi. tanggung jawab. perusahaan sepenuhnya. Whoops! There was
BADAN-BADAN USAHA Dalam menjalankan bisnisnya, telah banyak dikenal berbagai macam bentuk badan usaha yang memberi wadah bisnis para pelakunya. Bentuk badan usaha tersebut makin lama semakin berkembang sesuai tuntutan jaman. Dewasa ini terdapat sekitar 7 bentuk badan usaha yang keberadaannya diakui oleh UU dan memiliki konsekuensi yuridis masing-masing, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) Firma ( UU Commanditaire Vennootschap (CV) Usaha Dagang (UD) Badan Usaha Milik Negara Koperasi Yayasan
A. Perseroan Terbatas Bentuk ini merupakan bentuk yang paling populer diantara yang lain. Nama lainnya adalah Limited Liability Company/Naamloze Vennootschap). Pengertiannya adalah: Persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Ketentuan yang mengatur adalah UU No. 40 Tahun 2007. Pendirian PT: Untuk mendirikan PT, harus dilakukan minimal oleh 2 orang pendiri. Adapun proses pendiriannya adalah sebagai berikut: Tahapan Uraian Konsekuensi Akta Notaris Merupakan tahapan awal dan Pihak pendiri sudah bisa syarat formal pendirian. Di mulai berbisnis dg nama dalamnya terdapat AD PT. 25% perusahaan, tapi modal dasar sudah harus tanggung jawab kpd Pihak ditempatkan dan disetor, nama III masih atas nama PT sudah definitif pribadi. Setelah BH terbentuk, maka tindakan mrk diratifikasi oleh perseroan shg TJ nya diambil alih oleh perush. Pengesahan Akte pendirian diajukan Perush mendapat status kepada Menkumham untuk BH mendapatkan pengesahan Pendaftaran dalam Daftar Perush harus didaftarkan Perusahaan dalam daftar perusahaan Pengumuman dalam Tambahan Diumumkan untuk memenuhi Perush sebagai BH telah Berita negara unsur keterbukaan kepada sempurna berdiri, segala masyarakat tindakan yg dilakukan untuk dan atas nama perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya.
Tanggung Jawab PT: Tanggung jawab PT hanya sebatas pada harta/saham yang ada dalam perseroan/limited. Maka, tidak ada tanggung jawab yang sifatnya pribadi, sehingga jika ada gugatan, harta pribadi tidak boleh disita. Prinsip tanggung jawab tersebut tidak berlaku, jika: a. Persyaratan sbg BH belum/tidak terpenuhi. b. Pemegang saham ybs, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT semata-mata untuk kepentingan pribadi. c. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yg dilakukan perseroan d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung scr melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yg mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT tsb. e. Direksi akan bertanggung jwb secara pribadi jk dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku direksi f. Demikian juga komisaris, berlaku seperti huruf e. Organ-organ PT a. Rapat Umum pemegang saham (RUPS) Merupakan organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi, terbagi menjadi RUPS biasa (tahunan ) dan RUPS luar biasa. b. Direksi Memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengambil kebijaksanaan perusahaan (eksekutif), dipilih oleh RUPS, jd bertanggung jawab pada RUPS. c. Komisaris Merupakan organ yg melaksanakan tugas pengawasan terhadap perseroan. Dipilih dan bertanggung jawab pada RUPS Pembubaran PT Pembubaran/likuidasi karena: -
Keputusan RUPS Jangka waktu berdiri sudah habis Penetapan pengadilan
B. FIRMA Firma/partnership adalah suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih, dimaksudkan untuk menjalankan usaha di bawah suatu nama bersama. Biasa disebut dengan nama Fa. Hanif &Co. Setiap partner dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan, meski ke dalam ada pembagian tugas, salah satu menjadi manager dari yang lain. Proses Pendirian: 1. Tahap Akta Otentik
Lahirnya firma hrs dengan akta otentik/akta notaris. Jk tidak didirikan dg akta notaris, maka tidak terpengaruh pada Pihak III, shg hal ini tidak boleh dijadikan alasan yg merugikan P III. 2. Tahap Pendaftaran Akta Firma Setelah akte notaris jadi. Maka akta firma harus didaftarkan dalam suatu register khusus di kepaniteraan PN diwilayah firma tsb berkedudukan. 3. Tahap Pengumuman Dalam Berita Negara Diumumkan dalam berita negara dengan tujuan agar pihak III mengetahui dan agar firma tersebut berlaku dan mengikat pihak III. Tanggung Jawab Para Partner Tindakan atas nama firma, maka tanggung jawab juga atas nama firma dan tanggung jawab secara hukum menjadi beban para persero secara tanggung renteng untuk seluruh hutang dari firma tersebut, tanpa melihat siapakah diantara persero tersebut secara riil melakukan perbuatan tersebut. Hal inni terjadi karena firma bukanlah BH, sehingga tidak ada kekayaan khusus yg disisihkan untuk berbisnis. Yang digunakan adalah harta pribadi. C. CV Disebut juga limited Corporation, merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana 1 atau lebih dari pendiri merupakan perserto aktif, yakni yang aktif menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Sedangkan satu atau lebih yang lainnya merupakan persero pasif, dimana mrk hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja. Jadi bentuk usaha ini merupakan kombinasi antara Firma dan PT. D. USAHA DAGANG Merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi/sendiri, tanpa mendirikan badan hukum. OKI, tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dalam suatu BH, sehingga jika ada tuntutan pihak lain, maka tanggung jawab secara hukum hanya dipikul oleh pemilik itu sendiri E. BUMN Merupakan usaha di bidang-bidang tertentu, yang umumnya menyangkut kepentingan umum, didirikan karena amanah UUD 1945. Peran pemerintah sangatlah besar dengan menguasai mayoritas saham. Dalam perkembangannya, BUMN mengambil bentuk: 1. Perusahaan Jawatan/Perjan, dg tujuan penyediaan jasa bagi masyarakat, tidak mengutamakan keuntungan, misal Perjan Pegadaian, PJKA. Sekarang statusnya ditingkatkan menjadi Perum/Persero 2. Perusahaan Umum/Perum, berusaha dibidang pelayanan bagi kemanfaatan umum, juga mencari keuntungan, Sekarang ditingkatkan menjadi Persero. 3. Perusahaan Perseroan/Persero, mengutamakan mencari keuntungan dengan berusaha dibidang yang mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi. Dalam praktek. Persero tidak beda dengan PT biasa, kecuali eksistensi unsur pemerinyah yang masih mayoritas.
F. KOPERASI (UU. No. Adalah badan usaha berbentuk Badan Hukum, anggotanya terdiri atas orang perorang/ badan hukum koperasi, dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. G. YAYASAN (UU No. Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan, yaitu dalam bidang: sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Konsekuensi sebagai BH, maka tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama yayasan, hanya yayasan dan harta benda yayasanlah yang dapat dimintakan tanggung jawabnya. Proses pendirian 1. Tahap Surat Wasiat Tahap ini tidaklah harus, hanya jika memang ada wasiat untuk pendirian yayasan, maka ahli waris harus memproses pendiriannya. 2. Tahap Akta Notaris Yayasan didirikan dengan akta notaris, disebut akta pendirian yayasan. 3. Tahap Pengesahan Akta pendirian yayasan (didalamnya terdapat AD yayasan) harus dimintakan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Setelah pengesahan diberikan, maka yayasan mendapat status BADAN HUKUM, dengan tanggung jawab sebatas harta yang disishkan sebagai harta yayasan tersebut. 4. Tahap Pengumuman Akta pendirian yang sudah disahkan Menkumham, harus diumumkan dalam tambahan berita negara dengan tujuan supaya mayarakat tahu telah ada sebuah yayasan yang berdiri. Konsekuensinya, pengurus yayasan dibebaskan dari tanggung jawabnya secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh yayasan. Organ Yayasan 1. Pembina, Organ ini mirip pemegang saham pada PT, harus mengadakan rapat minimal 1 tahun sekali 2. Pengurus Terdiri atas Seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang bendahara 3. Pengawas Sebuah yayasan minimal harus punya 1 orang pengawas. Fungsinya mirip dengan komisaris pada PT.
Spin off : pemisahan tidak murni
KEPAILITAN DAN LIKUIDASI A. KEPAILITAN Keadaan pailit adalah keadaan dimana perusahaan atau orang pribadi tidak sanggup/ tidak mau membayar utang-utangnya, sehingga agar tidak semrawut, perlu aturan untuk mengurus pembayaran utang-utangnya kepada debitur. Kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus (Pengadilan Niaga), dengan permohonan khusus,, atas seluruh aset debitur (BH/pribadi) yang mempunyai lebih dari satu utang/kredit dimana debitur berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitur segera membayar utang-utangnya tersebut. Syarat yuridis dinyatakan pailit: 1. Debt mempunyai lebih dari 1 utang 2. Minimal 1 utang sudah jatuh tempo 3. Permohonan dimintakan oleh: a. Debitur b. Kreditur c. Jaksa ( untuk kepentingan umum) d. Bank Indonesia, jika debiturnya adalah bank e. Bappepam jk debt.nya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian f. Menteri keuangan jk debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak untuk kepentingan umum 4. mmm B. LIKUIDASI Adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktivanya kepada kreditur dan pemegang saham. Elemen-elemen hukum dari suatu likuidasi perusahaan: 1. Penutupan/penghentian bisnis perusahaan 2. Pemberesan perusahaan (menjual dan membagi aset) 3. Pembubaran (pelaporan, pendaftaran dan pengumuman tentang pembubaran) Sebaba-sebab likuidasi: 1. Kehendak RUPS 2. Jangka waktu berdirinya perusahaan sudah habis 3. Berdasar penetapan perusahaan: a. Permohonan dari pihak kejaksaan b. Permohonan paling sedikit 10 % pemegang saham c. Permohonan kreditur d. Permohonan pihak perseroan dengan alasan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian 4. Sebagai akibat merger/konsolidasi perusahaan Akibat Hukum Likuidasi: 1. Perusahaan tidak bisa berbisnis lagi
2. Masih bisa melaksanakan kegiatan sejauh tentang urusan pemberesan kekayaan perusahaan 3. Dibelakang nama perusahaan dibubuhkan kata “dalam likuidasi” 4. Pengangkatan likuidator 5. Kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan 6. Pembubaran perusahaan Pengangkatan likuidator oleh: 1. RUPS jika likuidasi ditetapkan oleh RUPS 2. Pengadilan jika likuidasi atas perintah pengadilan Yang diangkat sebagai likuidator: 1. 2. 3. 4.
Pihak dalam perusahaan (direksi, bisa ditambah komisaris atau manajer ) Pihak luar perusahaan (lawyer/akuntan publik) Kombinasi pihak dalam dan luar perusahaan Direksi (demi hukum) jika tidak ada penunjukan likuidator
Tugas yuridis likuidator: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bertugas sebagaimana layaknya direksi perusahaan Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perusahaan Penjualan aset-aset perseroan Penagihan piutang perseroan Melanjutkan bisnis perseroan sebelum dijual aset jika hal tersebut dianggap yang terbaik buat perolehan perusahaan yang optimal Pemanggilan kreditur dan pemberitahuan kepada kreditur dan publik Penentuan tata cara pembagian aset perseroan sesuai aturan main yang berlaku Pembayaran kepada kreditur Pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
