BAB I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN. KEUANGAN. 1 ...
Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007
DI BALIGE
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI MEDAN
Nomor : Tanggal :
/S/XVIII.MDN/11/2008 Nopember 2008
DAFTAR ISI
BAB I
LAPORAN
HASIL
PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN BAB II
LAPORAN
1 KEUANGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN
TOBA SAMOSIR
3
A. Neraca
3
B. Laporan Realisasi Anggaran
5
C. Laporan Arus Kas
8
D. Catatan Atas Laporan Keuangan BAB III GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
11 36
A. Dasar Pemeriksaan
36
B. Tujuan Pemeriksaan
36
C. Sasaran Pemeriksaan
36
D. Metode Pemeriksaan
37
E. Standar Pemeriksaan
37
F. Jangka Waktu Pemeriksaan
37
G. Objek Pemeriksaan
37
H. Pengujian Substansif
37
I.
38
Batasan Pemeriksaan
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bertugas memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI juga melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir terhadap peraturan berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK-RI menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan ini telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI mengungkapkan kondisi pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang telah dimuat dalam Laporan atas Pengendalian intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini. Sebagaimana yang disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Butir 1.1.1 saldo Kas per 31 Desember 2007 sebesar Rp46.765.087.179,27. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan tertib, tidak melaksanakan rekonsiliasi antara saldo BKU dengan Rekening Koran secara periodik, tidak adanya buku bantu cek dan buku bantu bank, serta tidak adanya pisah batas yang jelas untuk penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2007 yang terlihat dari adanya pencairan SP2D UP/GU/TU Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan di tahun 2008 sebesar Rp11.939.944.174,00, sehingga saldo kas yang disajikan dalam Neraca sebesar Rp46.765.087.179,27 tidak dapat diyakini kewajarannya .
Sebagaimana yang disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Butir 1.3, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp587.890.481.219,00. Jumlah tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena BPK-RI menemukan adanya perbedaan pengakuan nilai aset pada lima SKPD antara nilai yang disajikan pada neraca dengan hasil penilaian konsultan appraisal sebesar Rp12.634.025.250,00, Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir tidak mengakomodir nilai tersebut karena appraisal belum dilakukan pada semua SKPD. Perbedaan tersebut tidak dapat ditelusuri karena tidak adanya dokumen-dokumen yang memadai atas seluruh nilai aset tetap yang disajikan, yaitu tidak adanya Buku Induk Inventaris Barang dan Buku Inventaris per jenis barang yang memuat posisi awal periode akuntansi dan mutasi tambah/kurang atas Aset Tetap. Menurut pendapat BPK-RI karena hal yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, BPK-RI tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan yang dilakukan tidak cukup untuk memungkinkan BPK-RI memberikan pendapat dan BPK-RI tidak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007.
Medan, 20 September 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK RI di Medan a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan Ketua Tim
Ahmad Fadli, S.E., Ak. Akuntan Register Negara D-23.034
BAB II LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
A. Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 Kode Rekening
Jumlah
Uraian Tahun 2007
1
2
1
Tahun 2006
3
ASET
4
645.328.299.945,43
519.606.997.103,43
ASET LANCAR Kas
48.902.556.242,67 46.765.087.179,67
35.468.434.451,67 34.481.698.671,67
39.859.135.406,89
29.530.191.884,50
6.905.951.772,78
4.951.506.787,17
0,00
0,00
1 1
1 1
1
1
1
1
1
Kas di Kas Daerah
1
1
1
2
Kas di Bendahara Pengeluaran
1
1
2
Investasi Jangka Pendek
1
1
3
Piutang
1
1
4
Piutang Lain-lain
1
1
6
1 1
2 2
1
100.977.132,00
0,00
0,00
0,00
Persediaan
2.036.491.931,00
986.735.780,00
1
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen
8.336.095.817,00 1.469.000.000,00
6.120.095.817,00 6.120.095.817,00
2
2
Investasi Non Permanen
6.867.095.817,00
0,00
1 1
3 3
1
ASET TETAP Tanah
587.890.481.219,09 205.102.345.713,00
477.749.300.168,09 205.042.495.713,00
1
3
2
Peralatan dan Mesin
78.640.100.296,00
54.803.998.706,00
1
3
3
Gedung dan Bangunan
123.979.130.947,00
77.615.828.642,00
1
3
4
Jalan, Jaringan dan instalasi
170.554.401.011,09
130.859.827.561,09
1
3
5
Aset Tetap Lainnya
9.614.503.252,00
9.427.149.546,00
1
3
6
Konstruksi Dalam Pengerjaan
0,00
0,00
1 1
5 5
1
ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
199.166.666,67 0,00
269.166.666,67 0,00
1
5
2
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
0,00
0,00
1
5
3
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
0,00
0,00
1
5
4
Aset Tidak Berwujud
0,00
0,00
1
5
5
Aset Lain-lain
199.166.666,67
269.166.666,67
645.328.299.945,43
519.606.997.103,43
KEWAJIBAN
99.704.517,00
0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
99,704,517.00 99,704,517.00
0,00 0,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2 2
1
2 2
1 1
1 2
Utang Bunga
0.00
0,00
2
1
3
Utang Pajak
0.00
0,00
2
1
4
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
0.00
0,00
3
2 2
1 1
1 5 6
2 Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya
2 2 2
2 2 2
1 2
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri
3
3
0,00 0,00
0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00
645.228.595.428,43
519.606.997.103,43
EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
48.802.851.725,67 46.665.382.662,67 100.977.132,00 2.036.491.931,00
35.468.434.451,67 34.481.698.671,67 0,00 986.735.780,00
0,00
0,00
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang
596.425.743.702,76 8.336.095.817,00 587.890.481.219,09
484.138.562.651,76 6.120.095.817,00 477.749.300.168,09
199.166.666,67
269.166.666,67
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EKUITAS DANA
3 3 3 3
1 1 1 1
1 2 3
3
1
4
3 3 3
2 2 2
1 2
3
2
3
3
2
4
3 3
3 3
1
4 0.00 0.00
EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
B. Laporan Realisasi Anggaran PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2007 Kode Rekening
Uraian
1 1
2
Anggaran Setelah Perubahan 2007 (Rp) 3
PENDAPATAN
4
Realisasi 2007 (Rp)
Persentase (%)
Realisasi 2006 (Rp)
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
8.841.454.000,00
7.029.047.155,00
79,50
6.921.093.487,26
1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah
3.635.311.000,00 2.218.040.000,00
1.992.952.457,00 1.445.992.472,00
54,82 65,19
1.661.771.736,00 1.206.532.558,00
607.603.000,00 2.380.500.000,00
980.840.264,00 2.609.261.962,00
161,42 109,60
1.216.056.214,00 2.836.732.979,26
1.1.4 1.2
PENDAPATAN TRANSFER
335.306.024.150,00
327.739.093.185,00
97,74
263.715.818.035,00
1.2.1
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan
320.538.945.850,00
314.495.101.367,00
98,11
256.616.363.782,00
1.2.1.1 1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
23.572.695.850,00
19.294.870.841,00
81,85
18.989.763.972,00
1.2.1.3 1.2.1.4
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1
1.623.250.000,00
666.230.526,00
41,04
528.073.001,00
239.982.000.000,00 55.361.000.000,00
239.982.000.000,00 54.552.000.000,00
100,00 98,53
210.442.000.000,00 26.656.526.809,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuian
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi
14.767.078.300,00
13.243.991.818,00
89,68
7.099.454.253,00
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
14.767.078.300,00
8.165.515.318,00
55,29
7.099.454.253,00
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
0,00
5.078.476.500,00
0,00
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
11.446.306.912,00
18.403.920.040,00
160,78
1.3.1
Pendapatan Hibah
0,00
0,00
0,00
1.3.2 1.3.3
Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemanfaatan Daerah Lainnya
0,00
8.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Jumlah
2
10.317.000.087,28 0,00 0,00 6.667.000.087,28
11.446.306.912,00
10.403.920.040,00
90,89
3.650.000.000,00
355.593.785.062,00
353.172.060.380,00
99,31
280.953.911.609,54
BELANJA
2.1
BELANJA OPERASI
265.818.725.484,00
228.236.845.338,00
85,86
190.131.662.289,00
2.1.1 2.1.2
Belanja Pegawai Belanja Barang
171.600.716.652,00 79.674.094.832,00
149.096.881.264,00 66.112.724.874,00
86,88 82,97
112.821.023.749,00 63.015.542.590,00
2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
0,00 10.061.808.000,00 0,00 4.482.106.000,00
0,00 9.208.784.000,00 0,00 3.818.455.200,00
0,00 91,52 0,00 85,19
0,00 9.708.121.950,00 0,00 0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
0,00
0,00
0,00
4.586.974.000,00
2.2
BELANJA MODAL
117.178.059.578,00
110.141.181.051,00
93,99
76.245.141.661,09
5
1
2
3
4
5
6
2.2.1 2.2.2
Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin
60.000.000,00 25.998.370.778,00
59.850.000,00 23.836.101.590,00
99,75 91,68
3.960.451.073,00 20.746.724.240,00
2.2.3 2.2.4
Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
46.998.047.000,00 43.881.341.800,00
46.363.302.305,00 39.694.573.450,00
98,64 90,45
9.141.131.800,00 39.039.670.548,09
2.2.5 2.2.6
Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
240.300.000,00 0,00
187.353.706,00 0,00
77,96 0,00
3.357.164.000,00 0,00
2.3
BELANJA TIDAK TERDUGA
850.000.000,00
844.350.000,00
104,04
0,00
2.3.1
Belanja Tidak Terduga
850.000.000,00
844.350.000,00
104,04
0,00
383.846.785.062,00
339.222.376.389,00
88,37
266.376.803.950,09
Jumlah 2.4
TRANSFER
2.4.1
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.1
Bagi Hasil Pajak
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.2 2.4.1.3
Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(28.253.000.000,00)
13.949,683.991,00
3
PEMBIAYAAN
3.1
29.000.000.000,00
34.481.698.671,67
118,90
23.059.656.829,22
29.000.000.000,00 0,00
34.481.698.671,67 0,00
118,90 0,00
23.059.656.829,22 0,00
3.1.4
PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.5 3.1.6
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
29.000.000.000,00
34.481.698.671,67
118,90
23.059.656.829,22
0,00 747.000.000,00
0,00 747.000.000,00
0,00 100,00
Surplus / (Defisit)
3.1.1 3.1.2 3.1.3
Jumlah
14.577.107.659,45
3.2
PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 3.2.2
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3 3.2.4
Pembiayaan Dana Bergulir Pembayaran Pokok Utang
0,00 0,00
1.019.000.000,00 0,00
0,00
0,00
3.2.5
Pemberian Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah
747.000.000,00
1.766.000.000,00
236,41
3.155.065.817,00
28.253.000.000,00
32.715.698.671,67
115,79
19.904.591.012,22
0,00
46.665.382.662,67
Pembiayaan Netto 3.3
3.155.065.817,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
6
0,00 3.155.065.817,00
34.481.698.671,67
C. Laporan Arus Kas PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2006 DAN TAHUN 2007
N0 1 1 2
TAHUN 2007 ( Rp ) 3
URAIAN 2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
TAHUN 2006 ( Rp ) 4
Arus Kas Masuk :
3
Pajak Daerah
1.992.952.457,00
1.661.771.736,00
4
Retribusi Daerah
1.445.992.472,00
1.206.532.558,00
5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7
Dana Bagi Hasil Pajak
8
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
980.840.264,00
1.216.056.214,00
2.609.261.962,00
2.836.732.979,26
19.294.870.841,00
19.517.836.973,00
666.230.526,00
9
Dana Alokasi Umum
239.982.000.000,00
210.442.000.000,00
10
Dana Alokasi Khusus
54.552.000.000,00
26.656.526.809,00
11
Dana Otonomi Khusus
0,00
0,00
12
Dana Penyesuaian
0,00
0,00
13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
8.165.515.318,00
7.099454.253,00
14
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
5.078.476.500,00
3.650.000.000,00
15
Hibah
0,00
0,00
16
Dana Darurat
8.000.000.000,00
0,00
17
Pendapatan Lainnya
18 19
Jumlah ( 3 s/d 17 )
6.667000.087,00 280.953.911.609,26
149.096.881.264,00
112.821.023.749,00
66.112.724.874,00
190.131.662.289,00
0,00
0,00
9.208.784.000,00
9.708.121.950,00
Arus Kas Keluar :
20
Belanja Pegawai
21
Belanja Barang dan Jasa
22
Belanja Bunga
23
Belanja Subsidi
24
Belanja Hibah
25
Belanja Bantuan Sosial
26
Belanja Bantuan Keuangan
27
Belanja Tidak Terduga
28
Belanja Bagi Hasil ke Desa
29
Jumlah ( 20 s/d 28 )
30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 18 - 29 )
31
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN
32
10.403.920.040,00 353.172.060.380,00
Arus Kas Masuk :
7
0,00
0,00
3.818.455.200,00
4.586.974.000,00
0,00
0,00
844.350.000,00
0,00
0,00
0,00
229.081.195.338,00
190.131.662.289,00
124.090.865.042,00
90.822.249.320,26
33
Pendapatan Penjualan atas Tanah
0,00
34
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
0,00
35
Pendapatan Penjaulan atas Gedung dan Bangunan
0,00
36
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
0,00
37
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
0,00
38
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
0,00
39 40
Jumlah ( 33 s/d 38 )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
59.850.000,00
3.960.451.073,00 20.746.724.240,00
Arus Kas Keluar :
41
Belanja Tanah
42
Belanja Peralatan dan Mesin
23.836.101.590,00
43
Belanja Gedung dan Bangunan
46.363.302.305,00
9.141.131.800,00
44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
39.694.573.450,00
39.039.670.548,09
45
Belanja Aset Tetap Lainnya
187.353.706,00
3.357.164.000,00
46
Belanja Aset Lainnya
47
Jumlah ( 41 s/d 46 )
48
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
49
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
50 51
( 39 - 47 )
0,00
0,00
110.141.181.051,00
76.245.141.661,09
(110.141.181.051,00)
(76.245.141.661,09)
Arus Kas Masuk : Pencairan Dana Cadangan
0,00
52
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00
53
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
0,00
54
Penerimaan Kembali Pinjaman
0,00
55
Penerimaan Piutang
0,00
56
Jumlah ( 51 s/d 55 )
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
747.000.000,00
3.155.065.817,00
Arus Kas Keluar :
58
Pembentukan Dana Cadangan
59
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
60
Pembiayaan Dana Bergulir
60
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi
0,00
61
Pemberian Pinjaman
0,00
1.019.000.000,00
Jumlah ( 58 s/d 61 )
63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ( 56 - 62 )
64
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
65
0,00
0,00
57
62
0,00 0,00
0,00 0,00
1.766.000.000,00
0,00
(1.766.000.000,00)
(3.155.065.817,00)
Arus Kas Masuk :
66
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
20.803.955.686,00
8.420.349.030,00
67
Jumlah
20.803.955.686,00
8.420.349.030,00
69
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
20.704.251.169,00
8.420.349.030,00
70
Jumlah
20.704.251.169,00
8.420.349.030,00
68
Arus Kas Keluar :
8
71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran ( 67 - 70 )
99.704.517,00
0,00
72
Kenaikan / (Penurunan) Kas Selama Periode ( 30+48+63+71 )
12.283.388.508,00
11.422.041.842,45
73
Saldo Awal Kas Di BUD/Kas Daerah
34.481.698.671,67
23.059.656.829,22
74
Saldo Akhir Kas Di BUD/Kas Daerah (72 +73 )
46.765.087.179,67
34.481.698.671,67
75
Terdiri dari:
76
- Kas di Kas Daerah
39.859.135.406,89
4.951.506.787,17
77
- Kas di Bendahara Pengeluaran
6.905.951.772,78
00,00
78
- Kas di Bendahara Pengeluaran
00,00
29.530.191.884,50
9
D. Catatan atas Laporan Keuangan 1. Sejarah Singkat Entitas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir didirikan Tahun 1999. Luas wilayah Kabupaten Toba Samosir adalah 2.021,8 Km2 terdiri dari 11 Kecamatan dan 13 Kelurahan. Secara geografis letak Kabupaten Toba Samosir berada 02o03’ - 02o40’ Lintang Utara dan 98o56’ - 99o40’ Bujur Timur. Topografi daerah sangat bervariasi antara tanah landai, datar, berbukit, dan bergelombang. Berada di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 300 - 2.200 m dpl. Kabupaten Toba Samosir berbatas dengan: a) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara b) Sebelah Utara dengan Kabupaten Simalungun c) Sebelah Barat dengan Kabupaten Samosir d) Sebelah Timur dengan Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu Kabupaten Toba Samosir terletak pada posisi yang strategis, karena berada pada jalur lintas Sumatera dan berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Sejak tahun 1998, struktur perekonomian Kabupaten Toba Samosir bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor pertanian terbesar disumbangkan oleh sub-sektor perkebunan, terutama komoditi kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Toba Samosir. Kerangka Pembangunan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007 mengacu kepada perwujudan visi “Toba Samosir terdepan, makmur, adil dan sejahtera di Sumatera Utara 2010 (TOBAMAS 2010)”. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir periode 2005 – 2010 dipimpin oleh Kepala Daerah hasil Pemilihan Langsung Tahun 2005. DPRD Kabupaten Toba Samosir merupakan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk periode 2004 – 2009, yang terdiri dari 45 orang yang dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. 2. Kebijakan Akuntansi Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kebijakan akuntansi memuat : a) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
10
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. b) Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 1) Asumsi kemandirian entitas Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
11
anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. 2) Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. c) Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Toba Samosir menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam sistem pembayaran untuk pengeluaran belanja dikenal adanya dua sistem pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga (SPMU LS) dan pembayaran melalui uang muka kerja atau dana kas kecil (SPM UP) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran. Apabila pembayaran dilakukan dengan SPM LS kepada pihak ketiga
untuk barang dan/atau jasa yang telah
diterima, dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengakui pengeluaran belanja tersebut sebagai belanja, pengakuan belanja. Jika pembayaran dilakukan melalui Bandahara Pengeluaran (SPM UP atau SPM GU), maka uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Jumlah tersebut merupakan uang muka kerja atau dana kas kecil di satuan kerja perangkat daerah.
12
Jumlah tersebut baru diakui sebagai belanja setelah dipertanggungjawabkan ke satuan kerja pengelola keuangan daerah. Saldo kas yang berasal dari sisa uang muka kerja, yang berada di Bendahara Pengeluaran merupakan aset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. jumlah tersebut disajikan pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran di neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. d) Pengakuan Aset Pada Kabupaten Toba Samosir aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. e) Pengakuan Kewajiban Pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul. Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang PFK. pada akhir tahun, setiap satuan kerja perangkat daerah perlu menginventarisasi utang-utang di unitnya masing-masing untuk disajikan di neraca. f) Penilaian Aset Pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki pada saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut.
3. Penjelasan Per Pos Laporan Keuangan a. Neraca 1.
Aset
1.1.
Aset Lancar
1.1.1.
Kas
1.1.1.1. Kas di Kas Daerah
Rp 39.859.135.406,89
Jumlah tersebut merupakan saldo pencatatan pada Buku Kas Umum Bendaharawan Umum Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31
13
Desember 2007, berdasarkan kas opname yang dilakukan per 31 Desember 2007. 1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp6.905.951.772,78
Jumlah tersebut merupakan kas yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang merupakan sisa UYHD belum disetor per 31 Desember 2007 yaitu: No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nama SKPD 2 Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea Dinas Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Porsea Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Inspektorat Kabupaten Kecamatan Balige Kecamatan Tampahan Kecamatan Laguboti Kecamatan Borbor Kecamatan Nassau Kecamatan Sigumpar Kecamatan Porsea Kecamatan Siantar Narumonda Kecamatan Uluan Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kecamatan Lumbanjulu
14
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah 3 1.587.172.124 4.267.875 272.773.258 734.000 50.392.847 24.455.475 81.608.720 1.847.235 10.822.300 102.334.659
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
346.530 13.500.000 21.696.285 52.708.997 12.896.705 35.642.157 123.432 1.336.087.517 889.842.445 1.362.188.025 93.278.062 3.156.606 971.750 2.505.370 175.000 1.502.142 228.975 11.058.090 4.853.060 715.160 13.621.700 1.528.728
1 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1.1.3.
2 Kecamatan Ajibata Badan Kepegawaian Daerah Badan PMD dan PP Kantor Pengolahan Data Elektronik Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kantor Ketahanan Pangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Total
3 Rp 4.823.456 Rp 49.791.680 Rp 10.325.740 Rp 9.725.000 Rp 156.963.795 Rp 339.300 Rp 19.235.543 Rp 12.000.000 Rp 3.108.329 Rp 6.905.951.772,78
Piutang
1.1.1.3. Piutang Pajak
Rp23.437.780,00
Saldo tersebut merupakan saldo piutang pajak
Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir per 31 Desember 2007 kepada wajib pajak daerah berdasarkan ketetapan SKP- Daerah yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib pajak, terdiri dari : a. Pajak Hotel b. Pajak Reklame Jumlah
Rp. Rp. Rp.
12.560.000,00 10.877.780,00 23.437.780,00
1.1.1.4. Piutang Retribusi
Rp77.539.352,00
Merupakan saldo piutang retribusi yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusinya oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007 namun belum dilunasi oleh wajib retribusi, terdiri dari : a. Retribusi Izin Gangguan pada Kecamatan b. Retribusi Sewa Tanah pada Dinas Pasar c. Retribusi Izin Gangguan pada Bag. Perekonomian Jumlah
1.1.4.
Persediaan
Rp 7.620.000,00 Rp 68.366.852,00 Rp 1.552.500,00 Rp 77.539.352,00
Rp2.036.491.931,00
Persediaan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007 seluruhnya sebesar Rp2.036.491.931,00 merupakan barang habis pakai pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Porsea Kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari alat kesehatan, bahan kimia
15
kesehatan dan Obat-obatan.
1.2.
Investasi Jangka Panjang
1.1.1.
Investasi Non Permanen
Rp1.469.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan dana bergulir yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Deposito per tanggal 31 Desember 2007, terdiri dari: a.
Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Rp 1.469.000.000,00 Jumlah
1.1.2.
Investasi Permanen
Rp 1.469.000.000,00
Rp6.867.095.817,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007 pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu pada PT. Bank Sumut. Saldo awal sebesar 6.120.095.817,00 terdiri dari: Saham yang telah diterima sertifikatnya Saham yang belum diterima sertifikatnya Tambahan penyertaan tahun 2007 Jumlah penyertaan pemerintah
1.3.
Rp 965.030.000,00 Rp 5.155.065.817,00 Rp 747.000.000,00 Rp 6.867.095.817,00
Aset tetap Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007 sebesar Rp587.890.481.219,09 terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Nilai aset tetap diperoleh berdasarkan laporan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir atas seluruh inventaris Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004.
16
1.1.1.
Tanah
Rp205.102.345.713,00
Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya yang berhubungan dengan pengukuruan dan penimbunan, serta biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk pembangunan sebuah gedung baru jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dibongkar .
1.1.2.
Peralatan dan Mesin
Rp78.640.100.296,00
Aset Peralatan dan Mesin merupakan akumulasi dari beberapa bidang inventaris yaitu Bidang Alat-alat besar, alat-alat angkutan, Alat-alat bengkel, Alat-alat pertanian, Alat-alat kantor dan rumah tangga, Alat studio, Alat kedokteran, dan Alat Laboratorium.
1.1.3.
Gedung dan Bangunan
Rp123.979.130.947,00
Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan gedung dan bagunan tersebut siap digunakan.
1.1.4.
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
Rp170.554.401.011,09
Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap digunakan.
1.1.5.
Aset Tetap Lainnya
Rp9.614.503.252,00
Merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok aset tetap diatas.
17
1.5.
Aset Lainnya
1.1.5.
Aset Lain-Lain
Rp199.166.666,67
Merupakan sisa bagian biaya dibayar dimuka atas sewa bangunan terdiri dari : a. Biaya sewa Gedung Mess Pemkab di Jalan Sendok No. 23 Medan untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Maret 2006 s.d 31 Maret 2011 sebesar Rp200.000.000 dengan sisa bagian sewa Rp126.666.666,67 (38/60 x Rp200.000.000,00). b. Biaya sewa Gedung (Kantor Eks Diankones) di Jalan Gereja No. 32 Balige untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Juni 2005 s.d 30 Juni 2010 sebesar Rp150.000.000,00 dengan sisa bagian sewa Rp72.500.000,00 (29/60 x Rp150.000.000,00).
2.
Kewajiban
2.1.
Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1.
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rp 99.704.517,00
Jumlah tersebut merupakan saldo utang perhitungan fihak ketiga (PFK) atas pajak-pajak yang dipungut oleh bendahara umum daerah sebagai wajib pungut pajak yang telah disetorkan ke kas negara namun dikembalikan oleh kantor pos karena NPWP wajib pajak tidak sesuai dengan daftar dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. d. e.
CV Dioranta Ilmu CV Maduma Kharisma CV Sumatra Jaya Moshenia Anugrah Abadi Dorlin Jumlah
3.
Ekuitas Dana
3.1.
Ekuitas Dana Lancar
Rp 3.054.819,00 Rp21.246.728,00 Rp34.677.054,00 Rp36.062.666,00 Rp 4.663.250,00 Rp99.704.517,00
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan
18
jumlah nilai hutang lancar, dengan rincian sebagai berikut : a. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) b. Cadangan untuk piutang c. Cadangan persediaan Dikurangi :Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah per 31 Desember 2007
3.2.
Rp 46.665.382.662,67 Rp 100.977.132,00 Rp 2.036.491.931,00 Rp 0,00 Rp48.802.851.725,67
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aset lainnya ( tidak termasuk dana cadangan ) dengan jumlah Hutang Jangka Panjang. Dengan rincian sebagai berikut : a. Dinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang b. Dinvestasikan dalam Aset Tetap c. Dinvestasikan dalam Aset lainnya Dikurangi : Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran hutang Jk. Panjang Jumlah per 31 Desember 2007
3.3.
Rp Rp Rp
8.336.095.817,00 587.890.481.219,09 199.666.666,67
Rp Rp
0,00 596.425.743.702,76
Ekuitas Dana Yang Dicadangkan. Sampai dengan 31 Desember 2007 tidak terdapat dana yang dialokasikan Oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk dicadangkan.
b. Laporan Realisasi Anggaran 1.
Pendapatan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp353.172.060.380,00 lebih kecil sebesar Rp2.421.724.682,00
atau
99,32%
dari
target
sebesar
Rp355.593.785.062,00. Jumlah tersebut terdiri dari : 1.1.
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD/BUMN dan Investasi Lainnya serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
1.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah 19
Bagian ini terdiri dari pos-pos pajak yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba Samosir pada Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 NoB. Uraian Penerimaan Urut 1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran 3 Pajak Hiburan 4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan Jalan Umum 6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C Jumlah
1.1.2.
Target
Realisasi
75.000.000,00 863.308.000,00 6.420.000,00 94.500.000,00 2.050.183.000,00 545.900.000,00 3.635.311.000,00
36.002.901,00 323.994.931,00 0,00 72.706.038,00 1.062.401.762,00 497.846.825,00 1.992.952.457,00
Lebih ( Berkurang ) (38.997.099,00) (539.313.069,00) (6.420.000,00) (21.793.962,00) (987.781.238,00) (48.053.175,00) (1.642.358.543,00)
% 48,00 37,53 0,000 76,94 51,82 91,00 54,82
Pendapatan Retribusi Daerah Pada Bagian ini dijelaskan bahwa yang termasuk Retribusi Daerah adalah Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak KTP dan Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil, Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, pengujuan berkala kendaraan bermotor, Pemakaian Kekayaan Daerah, Terminal, perkapalan, izin usaha perbengkelan kendaraan, Izin Mendirikan Bangunan, Trayek serta Retribusi Gangguan dan beberapa retribusi lainnya. Untuk lebih jelasnya realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada tabel berikut : Daftar Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007
20
No Uraian Penerimaan Urut 1 2 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 4 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 5 Retribusi Pelayanan Pasar 6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 7 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 8 Retribusi Terminal 9 Retribusi Tempat Khusus Parkir 10 Retribusi Rumah Potong Hewan Lainnya 11 Retribusi Pelayanan Pelabuhan 12 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 14 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 15 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 16 Retribusi Izin Usaha jasa Konstruksi 17 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 18 Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang 19 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Target
Realisasi
Lebih/ % (Berkurang) 5 6 68.825,00 100,01 (27.108.000,00) 55,00
3 522.490.000,00 60.905.000,00
4 522.558.825,00 33.797.000,00
60.000.000,00 26.000.000,00 312.000.000,00 45.000.000,00 343.000.000,00 28.500.000,00 5.800.000,00 36.646.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 4.500.000,00 152.313.000,00
96.685.000,00 36.685.000,00 161,14 2.100.000,00 (23.900.000,00) 8,08 208.066.000,00 (103.934.000,00) 66,69 7.669.000,00 (37.331.000,00) 17,04 105.394.376,00 (242.605.624,00) 29,27 1.500.000,00 (27.000.000,00) 5,26 3.600.000,00 (2.200.000,00) 62,07 22.488.000,00 (14.158.000,00) 61,37 1.100.000,00 (3.900.000,00) 22,00 27.400.000,00 2.400.000,00 109,60 4.500.000,00 0,00 100,00 118.589.591,00 (33.723.409,00) 77,86
14.500.000,00 47.000.000,00 100.202.000,00
4.620.000,00 18.050.000,00 107.286.480,00
(9.880.000,00) 31,86 (28.950.000,00) 38,40 7.084.480,00 107,07
32.000.000,00
34.075.000,00
2.075.000,00 128,10
37.000.000,00
21.633.700,00
(15.366.300,00)
58,47
20 Retribusi Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum 21 Retribusi Izin Trayek 22 Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian 23 Retribusi Izin Usaha Rumah Makan dan atau Bar 24 Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati 25 Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor 26 Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali 27 Retribusi Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 28 Retribusi Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Air Deras, Air Tenang, dan Keramba Jaring Apung 29 Retribusi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik 30 Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 31 Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C 32 Retribusi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Jumlah
21
7.000.000,00
2.175.000,00
(4.825.000,00)
31,07
17.000.000,00
2.400.000,00
(14.600.000,00)
14,12
6.000.000,00
6.000.000,00
8.500.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
23,53
5.500.000,00
200.000,00
5.300.000,00
3,64
5.500.000,00
0,00
(5.500.000,00)
0,00
7.684.000,00
5.682.000,00
(2.002.000,00)
73,95
30.000.000,00
5.250.000,00
(24.750.000,00)
17,50
6.000.000,00
6.000.000,00
191.000.000,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 (191.000.000,00)
0,00
1.000.000,00
0,00
(1.000.000,00)
0,00
30.000.000,00
5.595.000,00
(24.405.000,00)
18,65
45.000.000,00 2.218.040.000,00
69.577.500,00 1.445.992.472,00
24.577.500,00 154,62 772.047.528,00 65,19
Seluruh Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten toba Samosir dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut : (1)
Retribusi Jasa Umum, yang termasuk retribusi ini adalah pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, penggantian biaya KTP dan akte Catatan Sipil, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengujian kendaraan bermotor. Penerimaan yang
dianggarkan
dari
Retribusi
jasa
umum
sebesar
Rp1.026.395.000,00 dan terealisasi sebesar Rp870.700.445,00 atau 84,83% kurang dari target Rp124.694.555,00. (2)
Retribusi Jasa Usaha, yang termasuk retribusi ini adalah pemakaian kekayaan Daerah, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penerimaan yang dianggarkan dari Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp485.446.000,00 dan terealisasi sebesar Rp187.616.076,00
atau
38,65%
kurang
dari
target
Rp303.829.924,00. (3)
Retribusi Perizinan Tertentu, yang termasuk retribusi ini adalah Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan/Keramaian, Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang, Izin Usaha Konstruksi, Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian, Izin Usaha Rumah Makan dan atau Bar, Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati, Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor, Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali, Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Air Deras, Air Tenang, dan Keramba Jaring Apung, Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Pengawasan dan
22
Perlindungan Tenaga Kerja, dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Penerimaan yang dianggarkan dari Retribusi Perijinan tertentu
sebesar
Rp389.657.571,00
Rp713.199.000,00 atau
dan
54,63%
terealisasi
kurang
dari
sebesar target
Rp323.523.629,00 1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Bagian Lain-lain Pendapatan terdapat beberapa penerimaan antara lain: Hasil Penjualan Asset daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dan Pengembalian dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut : Daftar Realisasi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007
No Uraian Penerimaan Urut 1 Penerimaan Jasa Giro 2 Penerimaan Bunga Deposito 3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah
1.700.000.000,00 600.250.000,00 80.250.000,00
Lebih ( Berkurang ) 1.874.261.968,00 174.261.968,00 734.999.994,00 134.749.994,00 00,00 (80.250.000,00)
110,25 122,45 -
2.380.500.000,00
2.609.261.962,00
109,61
Target
Realisasi
228.761.962,00
%
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp2.609.261.962,00 atau melebihi target sebesar 109,61% dari target sebesar Rp2.380.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp228.761.962,00 dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini disebabkan penerimaan Jasa Giro Kas Daerah, dan rekening deposito pada Bank Sumut. Meningkatnya penerimaan pendapatan diatas akibat naiknya suku bunga bank pada tahun 2007.
1.2.
Pendapatan Transfer
1.2.1.
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD pemerintah daerah atasan yang terdiri dari atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
23
Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (ketimpangan vertikal). Persentase Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak untuk setiap sumber di muat di dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan. 1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak Pada bagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan PPh Pasal 25 dan Pasl 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri). Pada Tahun Anggaran 2007 daftar realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut : Daftar Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 No Uraian Penerimaan Urut 1 Bagi Hasil dari PBB 2 Bagi Hasil dari BPHTB 3 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 4 PBB Bagian Pusat yang dikembalikan ke daerah 5 Upah Pungut PBB Jumlah
Target
Realisasi
13.363.255.625,00 10.752.335.303,00 2.500.000.000,00 663.813.426,00
2.511.940.225,00
1.758.006.347,00
4.233.250.000,00 5.846.846.662,00 964.250.000,00 273.869.103,00 23.572.695.850,00 19.294.870.841,00
24
Lebih
%
( Berkurang ) (2.610.920.322,00) (1.836.186.574,00)
80,46 26,55
(753.933.878,00)
69,99
1.613.596.662,00 138,12 (690.380.897,00) 28,40 (4.277.825.009,00) 81,85
Realisasi Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp19.294.870.841,00 Rp4.277.825.009,00
tidak atau
mencapai hanya
target,
81,85%
kurang
sebesar
target
sebesar
dari
Rp23.572.695.850,00. Capaian target penerimaan terendah adalah pada bagi
hasil
BPHTB
sedangkan
kenaikan/kelebihan
capaian
target
penerimaan pada PBB Bagian pusat yang dikembalikan ke daerah.
1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak Pada bagian Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak bersumber dari Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Provisi Sumber daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan serta Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi. Pada Tahun Anggaran 2007 daftar realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut : Daftar Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 No Uraian Penerimaan Urut 1. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 2. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 3. Provisi SDH Jumlah
Target 406.250.000,00 915.625.000,00 301.375.000,00 1.623.250.000,00
Realisasi 469.218.314,00
Lebih ( Berkurang ) (62.968.314,00)
72.052.616,00 (860.618.280,00) 124.959.596,00 (176.415.404,00) 666.230.526,00 (1.082.956.102,00)
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp666.230.526,00 atau hanya terealisasi sebesar 41,04% dari target sebesar Rp1.623.250.000,00. Pengaruh yang terbesar dari tidak tercapainya target adalah penerimaan dari bagi hasil pertambangan minyak bumi yang hanya tercapai sebesar Rp72.052.616,00 atau hanya 7,87%.
1.2.1.3. Dana Alokasi Umum Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
25
% 115,50 7,87 41,46 41,04
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi umum (DAU) dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp239.982.000.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp239.982.000.000,00 atau 100%.
1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegaitan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurangkurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 terealisasi sebesar Rp.54.522.000.000,00 atau 98,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp55.361.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2007 Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari 8 bidang kewenangan yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Irigasi, Perikanan, Lingkungan Hidup, air bersih, dan pertanian dan dikelola oleh 6 (enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan hidup dan Pertambangan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2007 yang terbesar adalah Bidang Pendidikan disusul oleh Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur Jalan, Bidang Pertanian, Bidang Prasarana Air Bersih, Bidang Kelautan dan Perikanan serta Bidang Lingkungan Hidup.
26
1.2.3.
Transfer Pemerintah Provinsi Penerimaan Transfer/bagi hasil dari Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp14.767.078.300,00 dengan realisasi sebagai berikut : (1) Pajak Kendaran Bermotor sebesar Rp1.839.250.410,00 atau 25,51% dari target sebesar Rp7.210.828.300,00 (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.603.410.000,00 atau 65,28% dari target sebesar Rp2.456.250.000,00 (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.541.862.565,00 atau 141,93% dari target sebesar Rp3.200.000.000,00 (4) Pajak
Pengambilan
Pemanfaatan
Air
Bawah
Tanah
sebesar
Rp180.992.343,00 atau 20,11% dari target sebesar Rp900.000.000,00 (5) Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan tidak ada realisasi atau 0% dari target Rp1.000.000.000,00
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.2.
Pendapatan Dana Darurat Tujuan pengalokasian Dana Darurat adalah dalam rangka untuk membiayai hal hal yang bersifat mendesak seperti bencana alam. Penerimaan Dana Darurat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp8.000.000.000,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan.
1.3.3.
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemanfaatan Daerah Lainnya Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan Lainnya yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut : Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007
No Uraian Penerimaan Urut 1 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya
Target
Realisasi
Lebih ( Berkurang )
11.446.306.912,00
10.403.920.040,00
1.042.386.872,00
27
%
90,89
Jumlah
11.446.306.912,00
10.403.920.040,00
1.042.386.872,00
90,89
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2007 mengalami penurunan sebesar Rp1.042.386.872,00 atau 90,89 dari target Rp11.446.306.912. 2.
Belanja Dari 15 (lima belas) bidang kewenangan yang dikelola oleh 7 (Tujuh) Badan, 15 (lima belas) Dinas, 3 (tiga) Kantor, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Sekretariat Daerah dan 14 (empat belas) Kecamatan se Kabupaten Toba Samosir yang kemudian dijabarkan kedalam program- program dan kegiatan- kegiatan.
3.
Pembiayaan Penerimaan pembiayaan daerah yang direalisasikankan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk tahun 2007 bersumber dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2006,
sedangkan pengeluaran
pembiayaan daerah digunakan untuk menambah penyertaan pada PT Bank Sumut dan pembiayaan dana bergulir dengan rincian sebagai berikut :
Pembiayaan Daerah Tahun 2007 Uraian Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
Anggaran 29.000.000.000,00
Realisasi 34.481.698.671,67
Lebih/Kurang % 5.481.698.671,67 118,90
29.000.000.000,00 0,00 0,00
34.481.698.671,67 0,00 0,00
5.481.698.671,67 118,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembiayaan Dana Bergulir Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
747.000.000,00
1.766.000.000,00
1.019.000.000,00 236,41
747.000.000,00 0,00 0,00 0,00
747.000.000,00 1.019.000.000,00 0,00 0,00
0,00 100,00 1.019.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Pembiayaan dana bergulir sebesar Rp1.019.000.000,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan merupakan koreksi BPK-RI atas kegiatan dana bergulir yang dianggarkan pada anggaran belanja barang.
28
Perbandingan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan tahun sebelumnnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Perbandingan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2007 dan 2006 Uraian
2007
2006
Lebih/Kurang
%
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembiayaan Dana Bergulir Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
34.481.698.671,67 34.481.698.671,67
23.059.656.829,22 23.059.656.829,22
11.422.041.842,45 11.422.041.842,45
149,53 149,53
0,00 0,00 1.766.000.000,00 747.000.000,00
0,00 0,00 3.155.065.817,00 3.155.065.817,00
0,00 0,00 (1.389.065.817,00) (2.408.065.817,00)
0,00 0,00 55,97 23,68
1.019.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.019.000.0000,00 0,00 0,00
-
c. Laporan Arus Kas Laporan Aliran Kas/Arus Kas menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar
sehubungan
dengan
kegiatan/aktivitas
Operasional,
Investasi,
Pembiayaan dan Non Anggaran. Laporan
Aliran/Arus
Kas
Pemerintah
Kabupaten
Toba
Samosir
menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir selama periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. Dalam periode 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengalami kenaikan (penurunan) kas sebesar Rp12.283.388.508,00 yang berasal dari : -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas
1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Rp 124.090.865.042,00 Rp (110.141.181.051,00) Rp (1.766.000.000,00) Rp 99.704.517,00 Rp 12.283.388.508,00)
Rp124.090.865.042,00
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama Tahun Anggaran 2007, dan merupakan indikator kemampuan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam membiayai kegiatan operasional yang merupakan realisasi Pendapatan
29
Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut : a)
Arus Kas Masuk - Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Transfer - Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Arus Kas Masuk b) Arus Kas Keluar - Belanja Pegawai - Belanja Subsidi - Bantuan Bantuan sosial - Belanja Tidak Terduga - Belanja Barang dan Jasa Jumlah Arus Kas Keluar Jumlah Arus Kas bersih dari aktivitas Operasi
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Rp Rp Rp Rp
7.352.549.998,30 323.987.376.584,00 12.537.928.731,00 343.877.855.313,30
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
149.096.881.264,00 9.208.784.000,00 3.818.455.200,00 844.350.000,00 66.112.724.874,00 229.081.195.338,00 124.090.865.042,00
Rp (110.141.181.051,00)
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah dari Penjualan aset daerah setelah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk Belanja Modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegitan pemerintah. Belanja Modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama tahun Anggaran, menjadi penambahan aktiva tetap dalam neraca tahun anggaran yang bersangkutan. Rincian atas Aktivitas Investasi tahun 2007 adalah sebagai berikut : a)
Arus Kas Masuk - Pendapatan Penjualan Aset Tetap - Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk b) Arus Kas Keluar - Pembelian Aset Tetap - Pembelian Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar Jumlah arus Kas bersih dari aktivitas Investasi
Rp Rp Rp
0,00 0,00 0,00
Rp 110.141.181.051,00 Rp 0,00 Rp 110.141.181.051,00 Rp (110.141.181.051,00)
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2007 Rp(110.141.181.051,00) menunjukkan bahwa dalam
tahun 2007
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak melakukan kegiatan 30
pelepasan asetnya dan melakukan penambahan aset untuk pelayanan senilai Rp110.141.181.051,00 yang merupakan barang inventaris kekayaan daerah Kabupaten Toba Samosir yang merupakan mutasi tambahan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007.
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Rp(1.766.000.000,00)
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama tahun anggaran 2007, yaitu arus kas untuk menggunakan surplus/sisa lebih perhitungan anggaran untuk atau menutup defisit Perhitungan Anggaran dengan rincian sebagai berikut : a) Arus Kas Masuk - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Arus Kas Masuk b) Arus Kas Keluar - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Pembiayaan Dana Bergulir - Jumlah Arus Kas Keluar Jumlah arus Kas bersih dari aktivitas Pembiayaan
Rp Rp Rp
0,00 0,00 0,00
Rp Rp Rp Rp
747.000.000,00 1.019.000.000,00 1.766.000.000,00 (1.766.000.000,00)
Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp(1.766.000.000,00) merupakan
realisasi
pengeluaran
pemerintah daerah kepada
pembiayaan
untuk
penyertaan
PT Bank Sumut dan Pembiayaan Dana
Bergulir.
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Rp99.704.517,00
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama Tahun Anggaran 2007, yaitu arus kas dari Penerimaan Daerah namun bukan merupakan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut : a) Arus Kas Masuk - Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
31
Rp
20.803.955.686,00
Jumlah Arus Kas Masuk b) Arus Kas Keluar - Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar Jumlah arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran
5) Saldo Akhir Kas
Rp
20.803.955.686,00
Rp Rp Rp
20.704.251.169,00 20.704.251.169,00 99.704.517,00
Rp 46.765.087.179,67
a)
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas
Rp
12.283.388.508,00
b)
Saldo Awal Kas di BUD
Rp
34.481.698.671,67
c)
Saldo Akhir Kas di BUD
Rp 46.765.087.179,67
d)
Kas di Kas Daerah
Rp
39.859.135.406,89
e)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp
6.905.951.772,00
d. Pengungkapan Lain 1) Kontinjensi Tidak ada kondisi atau situasi yang belum memiliki
kepastian pada
tanggal neraca 31 Desember 2007. 2) Komitmen Tidak ada Komitmen yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 3) Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event) TIdak ada kejadian penting setalah tanggal neraca yang secara signifikan terhadap akun-akun yang disajikan dalam neraca atau komponen laporan keuangan lainnya.
32
BAB III GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
A. Dasar Pemeriksaan 1.
Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2.
Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3.
Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4.
Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5.
Pasal 184 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6.
Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
8.
Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
B. Tujuan Pemeriksaan Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan mendasarkan kepada kriteria: 1.
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2.
Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure).
3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4.
Efektivitas sistem pengendalian intern.
C. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2007 meliputi pengujian atas saldo akun-akun yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, dan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
D. Metode Pemeriksaan 33
Metoda Pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD secara ringkas meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang meliputi 25 langkah/kegiatan. Pelaksanaan rinci atas metodologi pemeriksaan ini merujuk pada Juknis Pemeriksaan LKPD Bab III. E. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK-RI Tahun 2007. F. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 26 Agustus 2008 dan berakhir pada tanggal 20 September 2008. G. Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan kami adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD TA 2007, Laporan Arus Kas TA 2007, Neraca per 31 Desember 2007 dan Catatan atas Laporan Keuangan. H. Pengujian Substantif Pengujian Substantif dilaksanakan atas akun-akun berikut: 1.
Akun-akun Laporan Realisasi APBD a) Pendapatan Asli Daerah; b) Pendapatan Transfer; c) Lain-lain Pendapatan yang Sah; d) Belanja Administrasi Umum; e) Belanja Operasi dan Pemeliharaan; f)
Belanja Modal;
g) Penerimaan Pembiayaan; h) Pengeluaran Pembiayaan. 2.
Akun-akun Neraca a) Kas; b) Persediaan Bahan Pakai Habis; c) Persediaan Obat-obatan; d) Investasi Non Permanen; e) Investasi Permanen;
34
f)
Aset Tetap;
g) Aset Lainnya; h) Ekuitas Dana Lancar; i) 3.
Ekuitas Dana Investasi.
Akun-akun Laporan Arus Kas a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi; b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi; c) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan.
I. Batasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Data tersebut disajikan kepada BPK-RI oleh staf dan pimpinan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Untuk kepentingan pembuatan laporan ini, BPK-RI berdasar pada data tersebut. Selama pemeriksaan, BPK-RI beranggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyediakan data dan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang material untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK-RI tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak baik yang sengaja maupun tidak oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir TA 2007 tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, BPK-RI akan mengungkapkan. Pemeriksaan kami meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberiksan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. BPK-RI juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dalam pelaksanaan APBD. Namun pemeriksaan BPK-RI tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK-RI akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang
35
mungkin ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK-RI hanya menguji kepatuhan instansi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak terindentifikasi.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
36
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007
DI BALIGE AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK-RI DI MEDAN
Nomor Tanggal
: :
/S/XVIII.MDN/11/2008 Nopember 2008
37
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI BAB I RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN BAB II
BAB III
i 1
GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
3
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
10
1. 2. 3.
4. 5.
6.
7. 8.
9.
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir Belum Sesuai Ketentuan Pengelolaan Rekening Kas Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Penyajian Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Sebesar Rp46.765.087.179,27 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Terdapat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Setelah Tanggal 31 Desember 2007 Senilai Rp40.361.144.410,60 Terdapat Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 yang Berada Dalam Penguasaan Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetorkan Ke Rekening Kas Daerah dan Digunakan Langsung untuk Membiayai Kegiatan Tahun Anggaran 2008 Pengeluaran Daerah Sebesar Rp13.897.459.364,00 Tidak Berdasarkan Penerbitan SP2D dan Sebesar Rp2.444.090.700,00 untuk Pengeluaran yang Tidak Dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2007 Saldo Aset Tetap di Neraca Per 31 Desember 2007 Sebesar Rp587.890.481.219,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Terdapat Penerimaan Retribusi Akta Catatan Sipil Tahun 2007 Sebesar Rp23.490.000,00 Digunakan Langsung untuk Pendataan Penduduk yang Tidak Ditampung dalam APBD 2007 Penerimaan atas Klaim Asuransi Kesehatan pada RSUD Porsea Digunakan Langsung untuk Operasional Rumah Sakit dan Tidak Disetorkan ataupun Dilaporkan ke Kas Daerah
LAMPIRAN
i
10 16
19 24
27
32 37
41
43
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bertugas memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Atas pemeriksaan tersebut BPK-RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007 yang memuat opini Tidak Memberikan Pendapat dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK-RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang ditemukan BPK-RI adalah sebagai berikut: 1. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toba Samosir belum sesuai ketentuan. 2. Pengelolaan rekening Kas Daerah tidak sesuai ketentuan. 3. Penyajian Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp46.765.087.179,27 tidak dapat diyakini kewajarannya. 4. Terdapat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp40.361.144.410,60. 5. Terdapat Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran terlambat disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan Tahun Anggaran 2008. 6. Pengeluaran daerah sebesar Rp13.897.459.364,00 tidak berdasarkan penerbitan SP2D dan sebesar Rp2.444.090.700,00 untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2007.
7. Saldo Aset Tetap di Neraca Per 31 Desember 2007 sebesar Rp587.890.481.219,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. 8. Terdapat penerimaan Retribusi Akta Catatan Sipil Tahun 2007 sebesar Rp23.490.000,00 digunakan langsung untuk pendataan penduduk yang tidak ditampung dalam APBD 2007. 9. Penerimaan atas Klaim Asuransi Kesehatan pada RSUD Porsea digunakan langsung untuk operasional Rumah Sakit dan tidak disetorkan ataupun dilaporkan ke Kas Daerah. Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern. Medan, 20 September 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK RI di Medan a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ketua Tim
Ahmad Fadli, S.E., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-23.034
BAB II GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 masih menggunakan sistem pembukuan tunggal
dengan
dasar
kas.
Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sedangkan prosedur pencatatan dan pengurusan keuangan daerah sebagian telah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menetapkan Perda No.1 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
digunakan
sebagai
pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Pada Tahun Anggaran 2008, Perda tersebut telah direvisi tetapi belum dilakukan pembahasan dengan DPRD. Berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern atas pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menunjukkan masih terdapat kelemahan- kelemahan sebagai berikut: 1. Organisasi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menetapkan suatu kebijakan yang menjadi landasan kegiatan operasional yaitu: a. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
dalam
Peraturan
Daerah Kabupaten
Toba
Samosir
Nomor
14
Tahun
2004
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toba Samosir. Berdasarkan Perda tersebut jumlah dinas pada Kabupaten Toba Samosir sebanyak 14 dinas, 5 (lima) badan, 3 (tiga)
kantor, 1 (satu) Inspektorat, 14 kecamatan, 1 (satu) Sanggar Kegiatan Belajar dan 1
(satu) RSUD. b. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah membentuk
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2004. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan urusan pemerintah lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi satu bagian yaitu Bagian Tata Usaha dan tiga bidang yaitu Bidang Anggaran dan Pendapatan, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Pengelolaan 2. Kebijaksanaan Pemeriksaan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan pada Pemerintah Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut : a. Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Bupati belum menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial serta belum mempunyai kebijakan yang mengatur tentang plafond pemberian bantuan keuangan sosial kepada pemuda dan olah raga, keagamaan, organisasi masyarakat, profesi,dan lain-lain, sehingga besaran bantuan untuk setiap proposal tidak mempunyai ukuran yang jelas dan pasti serta berpeluang disalahgunakan oleh pemberi dan penerima bantuan, selain itu tidak pernah disusun daftar penerima bantuan sebagai bahan evaluasi untuk menghindari terjadinya pemberian bantuan secara berulang maupun tetap kepada sekelompok organisasi, maupun kelompok masyarakat. b. Pembukaan Rekening-rekening Kas Daerah sebagai tempat menyimpan uang milik Daerah pada Tahun Anggaran 2007 belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
c. Pada Tahun Anggaran 2007 Bupati tidak menetapan Peraturan Bupati tentang penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tetapi masih berdasarkan Peraturan Bupati No.300 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 d. Penetapan Koperasi dan KUKM Penerima Perkuatan Modal oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 1479 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama Koperasi dan UKM Penerima Perkuatan Modal Kerja KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Tim Verifikasi. 3. Prosedur Pengujian atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku antara lain: a. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menetapkan Perda No.1 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2008 Perda tersebut telah direvisi tetapi belum dilakukan pembahasan dengan DPRD dan sampai dengan Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir masih belum menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir. b. Terdapat pengeluaran-pengeluaran daerah oleh Bendahara Umum Daerah tidak berdasarkan penerbitan SP2D dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2007 sehingga menjadi beban APBD Tahun Anggaran 2008. c. Terdapat penerbitan SP2D UP, GU, TU maupun LS setelah tanggal 31 Desember 2007 oleh Bidang Perbendaharaan BPKD. d. Bendahara
Umum
Daerah/Kuasa
Bendahara
Umum
Daerah
melaksanakan pembayaran atas SP2D melalui penerbitan cek dan belum
menggunakan giro sehingga menyulitkan proses penelusuran aliran dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD serta untuk penandatanganan cek/giro pada Tahun Anggaran 2007 Bupati Toba Samosir hanya memberikan wewenang kepada satu orang yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga mengurangi fungsi pengawasan dan pengendalian. e. Masih terdapat realisasi belanja yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai antara lain pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan termasuk pengeluaran belanja bupati/wakil bupati hanya berupa kuitansi tanda terima tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban. f. Terdapat pemecahan kontrak atas kegiatan pengadaan barang yang nilainya diatas Rp50.000.000,00 yaitu pengadaan bahan dan obat-obatan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Sebesar Rp90.870.000,00 g. Penerimaan atas klaim asuransi kesehatan pada RSUD Porsea digunakan langsung untuk operasional rumah sakit dan tidak disetorkan ataupun dilaporkan ke Kas Daerah. 4. Personalia Berdasarkan pengamatan atas personil yang bertugas melaksanakan proses penatausahaan keuangan pada semua bidang di BPKD, dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia yang ditempatkan pada BPKD masih sangat lemah sehingga masih perlu dilakukan pelatihan tentang Keuangan Daerah. Selain itu dengan adanya perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu menyusun Laporan Keuangan Daerah, dan BPKD harus mampu menyusun Laporan Konsolidasi dari Laporan Keuangan setiap SKPD, maka perlu dipertimbangkan untuk menempatkan pegawai yang memahami akuntansi keuangan daerah di setiap SKPD. 5. Perencanaan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 terlambat selama empat bulan yaitu
ditetapkan pada tanggal 27 April 2007, sedangkan P-APBD tidak ditetapkan sehingga terdapat pengeluaran-pengeluaran panjar yang direncanakan ditampung dalam P-APBD sehingga membebani APBD Tahun Anggaran 2008. Panitia Anggaran tidak sepenuhnya melaksanakan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran.
Hasil evaluasi menyatakan penyediaan kredit
anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tetap tidak diperkenankan dicantumkan dalam APBD tetapi pemeriksaan atas rincian realisasi belanja diketahui masih terdapat kode rekening belanja perjalanan dinas tetap pada 15 SKPD. 6. Pencatatan Penelaahan atas pencatatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diketahui kondisi sebagai berikut : a. Dalam penyelenggaraan Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Pemerintah
Kabupaten
Toba
Samosir
belum
mengacu
sepenuhnya kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 seharusnya menganut Tata Pembukuan Berpasangan (double entry book keeping), dasar cash untuk LRA dan dasar accrual untuk menyusun
neraca, tetapi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum didasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur didalam PP. No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Tata Pembukuan Berpasangan). b. SKPD-SKPD belum melaksanakan pencatatan jurnal dan buku besar, pencatatan yang dilaksanakan masih menggunakan sistem tata buku tunggal (single entry) berupa BKU, Register SPP dan Register SPM sehingga belum dapat secara langsung digunakan sebagai bahan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD. Sedangkan pada Kuasa BUD hanya Register SP2D yang sudah selesai dikerjakan, buku-
buku catatan yang lain yaitu Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Panjar dan Buku Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran belum selesai dikerjakan. c. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak melaksanakan pencatatan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Cek, Buku Panjar dan Buku Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran dengan tertib sehingga saldo kas per 31 Desember 2007 tidak dapat diuji dan ditelusuri. 7. Pelaporan Proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan pengujian atas proses pelaporan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diketahui kondisi sebagai berikut : a.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi yang disusun oleh Sub. Bidang Pelaporan Badan Pengelolan Keuangan Daerah berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan masing-masing SKPD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi dalam pelaksanaannya laporan-laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi karena masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di SKPD serta kurangnya koordinasi antara SKPD dengan BPKD antara lain dalam penentuan nilai SP2D, realisasi anggaran maupun sisa UYHD sehingga berdasarkan pengujian yang dilakukan terdapat koreksi dengan nilai yang material atas realisasi belanja dan sisa UYHD.
b.
Penyusunan Laporan Keuangan oleh Sub. Bidang Pelaporan BPKD tidak mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain untuk pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, penyajian Kas di Kas Daerah dan Aset Tetap pada Neraca,
sehingga sampai dengan pemeriksaan berakhir penyajian atas nilai akunakun tersebut tidak dapat dilakukan pengujian dan penelusuran. c.
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada BPK-RI dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2008 atau mengalami keterlambatan empat bulan.
d.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir disampaikan ke BPK-RI tanpa review Inspektorat. Inspektorat melaksanakan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 mulai 17 Juli s.d 11 Agustus 2007. Akan tetapi Laporan Keuangan telah diserahkan kepada BPK-RI pada tanggal 29 Juli 2008 atau sebelum proses pelaksanaan review selesai.
8. Pengawasan Fungsi pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat, termasuk pemantauan penyelesaian kerugian daerah. Namun pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih terbatasnya jumlah dan kemampuan personil untuk melaksanakan tugas pemeriksaan termasuk dalam hal pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007
BAB III TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
1. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir Belum Sesuai Ketentuan
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tangkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toba Samosir. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan urusan pemerintah lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dari pemeriksaan dokumen di BPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diketahui bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penatausahaan keuangan daerah maupun penyusunan laporan keuangan, diantaranya: a. Panitia Anggaran tidak sepenuhnya melaksanakan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.
903/458.K tanggal 16 April 2007 tentang Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007, angka 9, menyatakan Penyediaan kredit anggaran Belanja Perjalanan
Dinas Tetap pada SKPD Sekretariat DPRD sejumlah Rp18.000.000,00 dengan kode rekening 1.20.1.20.4.15.05.5.2.2.15.03 tidak diperkenankan dicantumkan dalam APBD karena untuk kode rekening belanja perjalanan dinas hanya dikenal kode rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya Lampiran A.VIII tentang Kode Rekening Belanja Daerah. Pemeriksaan atas rincian realisasi belanja diketahui masih terdapat kode rekening belanja perjalanan dinas tetap pada 15 SKPD dengan rincian: No.
SKPD
Kode Rekening
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kec. Balige Kec. Laguboti Kec. Habinsaran Kec. Borbor Kec. Nasau Kec. Porsea Kec. Siantar N Kec. Uluan Kec. Lumbanjulu Dishutbun Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bag. Umum Setda BPKD Dinas Pertanian
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03
Anggaran (Rp) 5.400.000 6.000.000 4.800.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 5.000.000 2.100.000 5.000.000 72.000.000 52.500.000 24.000.000 267.000.000 49.500.000 48.000.000
Realisasi (Rp) 5.400.000 6.000.000 3.815.000 6.000.000 2.275.000 5.825.000 4.900.000 2.100.000 5.000.000 72.000.000 47.250.000 24.000.000 267.000.000 48.000.000 46.200.000
b. Pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dhi. pajak dan retribusi daerah pada SKPD-SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah hanya didasarkan pada Surat Tanda Setoran (STS) tanpa dilampiri oleh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebagai dasar penagihan pajak dan retribusi daerah. Atas penerimaan PAD tersebut Bendahara penerimaan melaksanakan pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu per rincian objek penerimaan. Sedangkan pencatatan pada Kuasa BUD hanya berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) ataupun nota kredit yang diterima dan tidak pernah dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban bendahara
penerimaan pada 16 SKPD mengungkapkan bahwa PPKD tidak melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan masing-masing SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan sehingga terdapat perbedaan pencatatan realisasi penerimaan pendapatan daerah antara BPKD dhi. Sub Bidang Pendapatan dengan satuan kerja
pengelola
pendapatan
daerah
sebesar
Rp46.367.323.889,50
(Rp342.534.927.999,00 – Rp296.167.604.109,50). c. Dalam menatausahakan pengeluaran baik BUD maupun SKPD belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yaitu: 1) Pencatatan pengeluaran pada SKPD sebagian besar hanya berupa BKU, Register SPP dan Register SPM. Pada Kuasa BUD hanya Register SP2D yang sudah selesai dikerjakan, sedangkan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Panjar dan Buku Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran belum selesai dikerjakan. 2) Pencatatan yang dilakukan oleh SKPD atas SP2D-LS dilakukan secara netto (setelah dipotong pajak oleh Kuasa BUD). Hal ini disebabkan bendahara pengeluaran SKPD tidak menerima bukti pembayaran pajak atas SP2D-LS yang telah dicairkan. Atas pencatatan SP2D-LS ini, SKPD tidak dilakukan pencocokan/rekonsiliasi secara berkala antara bendahara pengeluaran SKPD dengan Kuasa BUD. d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) tidak melaksanakan pencatatan dan pembukuan yang memadai atas penerimaan dan pengeluaran daerah. Konfirmasi tertulis kepada PPK-SKPD diketahui bahwa jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, maupun buku besar pembantu tidak diselenggarakan sehingga menghambat tugas PPKD dalam menyusun laporan keuangan daerah. e. BUD tidak menyusun perencanaan kas dan penetapan saldo minimum sebagai dasar menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan kas. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran tidak menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pada SKPD
masing-masing. Hal ini menyebabkan pengelolaaan kas tidak berjalan dengan baik. f. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi yang disusun oleh Sub. Bidang Pelaporan Badan Pengelolan Keuangan Daerah berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan masing-masing SKPD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi dalam pelaksanaannya laporanlaporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan
Laporan
Keuangan
Konsolidasi
karena
tidak
adanya
rekonsiliasi/pencocokan antara data SKPD dengan data Sub. Bidang Pelaporan BPKD antara lain dalam penentuan nilai SP2D, realisasi anggaran maupun sisa UYHD sehingga berdasarkan pengujian Tim BPK-RI yang telah disetujui Sub. Bidang Pelaporan BPKD, terdapat koreksi dengan nilai yang material atas realisasi belanja dan sisa UYHD. g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diserahkan ke BPK-RI pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa review Inspektorat. Hasil konfirmasi diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Toba Samosir telah melaksanakan review atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007. Review dilaksanakan pada tanggal 17 Juli s.d 11 Agustus 2007 berdasarkan Surat
Perintah
Tugas
700.02/96/IRDA/SPT/2008 700.02/104/IRDA/SPT/2008
Bupati tgl tanggal
Toba
17 21
Juli Juli
Samosir
Nomor
2008,
Nomor
2008
dan
Nomor
700.02/105/IRDA/SPT/2008 tanggal 27 Juli 2008. Akan tetapi Laporan Keuangan telah diserahkan kepada BPK-RI pada tanggal 29 Juli 2008, sebelum proses pelaksanaan review selesai atau tanpa menindaklanjuti hasil review Inspektorat.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal dan berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 2) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Pasal 220 ayat (8) yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan hasil evaluasi Provinsi. b. Realisasi pendapatan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuanagan tidak dapat diyakini kebenarannya dan Saldo Kas per 31 Desember 2007 tidak dapat diuji dan ditelusuri. c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007 terlambat disusun dan ditetapkan.
Hal tersebut terjadi karena: a. Pengendalian dan pengawasan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran lemah. b. Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPKSKPD dalam melaksanakan tugasnya kurang mempedomani ketentuan mengenai keuangan daerah dan pengelolaan uang daerah. c. Kurangnya koordinasi antara Kuasa BUD, Sub Bidang Pendapatan serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD. d. Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif lalai dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui adanya permasalahan pengelolaan keuangan masih belum sesuai ketentuan karena masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia akibat kurangnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menjadi perhatian pada masa-masa yang akan datang.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar: a. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPKD dan Kepala SKPD agar lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. b. Memerintahkan Kepala BPKD dan Kepala SKPD memberikan sanksi kepada Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPKSKPD agar dalam melaksanakan tugasnya mempedomani ketentuan. c. Memerintahkan Kepala BPKD dan Kepala SKPD untuk lebih meningkatkan koordinasi antara Kuasa BUD, Sub Bidang Pendapatan serta Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pengelolaan pendapatan daerah. d. Bersama-sama dengan Pimpinan DPRD memberikan sanksi kepada Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif agar menindaklanjuti hasil evaluasi Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
2. Pengelolaan Rekening Kas Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah telah membuka 20 rekening Kas Daerah sebagai penyimpanan uang daerah yaitu pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Sumut, dengan rincian sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bank Bank Sumut Bank Sumut Bank Sumut Bank Sumut Bank Sumut Bank Sumut BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BNI
No Rekening 240.01.02.002909.4 240.01.02.002067.0 240.01.02.002066.0 240.01.02.002217.0 240.01.02.002243.0 240.01.02.002891.1 0314.01.000020.30.0 0314.01.000019.30.9 0314.01.000339.30.1 0314.01.000021.30.6 0314.01.000382.30.4 0314.01.000327.30.4 0314.01.000385.30.2 0314.01.000381.30.8 0314.01.000241.30.4 0314.01.000038.30.3 0314.01.000384.30.6 0314.01.000386.30.8 0314.01.000417.30.3 0133554902 Jumlah
Saldo per 31 Des 2007 (Rp) 193.848.669,86 34.090.967.696,51 7.511.227.358,18 68.314.408,74 141.899.668,00 1.499.309.124,00 5.666.014,19 2.523.895.216,00 562.766.604,00 5.779.437,82 232.410.801,00 172.047.204,00 7.740.791,00 5.525.135.235,00 5.217.209.048,90 8.036.885.028,00 640.325.311,00 852.382.765,00 3.274.700.129,00 1.476.659.128,00 72.039.169.638,20
Tujuan Pembukaan Rekening PBB DAU 2007 PAD DAU 2006 Upah Pungut DAU 2005 PBB PAD AD HOC II BPHTB DAK KESEHATAN DAK DR TA 2004 DAK LH DAK PENDIDIKAN DAK PU Dana Khusus Pemda DAK PERTANIAN DAK PERIKANAN DAK TARUKIM DAK KESEHATAN
Hasil konfirmasi pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir
diketahui bahwa Bupati Toba Samosir belum membuat Surat Keputusan atas pembukaan rekening-rekening Kas Daerah tersebut dan belum ada perjanjian antara Bendahara Umum Daerah serta bank-bank terkait. Untuk penandatanganan cek/giro pada Tahun Anggaran 2007 Bupati Toba Samosir memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan SK Bupati Toba Samosir No. 89 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007, sedangkan penunjukan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007 ditetapkan dengan SK Bupati Toba Samosir No. 92 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, yaitu: 1) Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan penunjukan Bank Umum dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan. 2) Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan Perjanjian sekurang-kurangnya mencakup: a) jenis pelayanan yang diberikan; b) mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank; c) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah; d) pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening; e) pemberian imbalan atas jasa pelayanan; f) kewajiban menyampaikan laporan; g) sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan h) tata cara penyelesaian perselisihan.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: 1) Pasal 1 point 47 yang menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 2) Pasal 179 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. 3) Pasal 179 ayat (3) yang menyatakan bahwa penunjukan bank sehat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. 4) Pasal 180 yang menyatakan bahwa untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Hal tersebut mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah belum mempunyai dasar hukum dan berpotensi terjadi penyalahgunaan uang Kas Daerah diluar rekening kas daerah tersebut.
Hal tersebut terjadi karena: a. Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah lalai dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. b. Bendahara Umum Daerah sebagai Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui masih adanya kelemahan dalam pengelolaan rekening kas daerah dan akan
segera menindaklanjuti sesuai ketentuan tentang pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar: a. Memberikan sanksi kepada BUD/Kuasa BUD atas kelalaiannya dalam mengelola Rekening Kas Daerah serta memerintahkan untuk menertibkan rekening-rekening Kas Daerah. b. Menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah dan memberitahukannya ke DPRD. 3.
Penyajian Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Sebesar Rp46.765.087.179,27 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyajikan Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp22.251.928.662,97. Berdasarkan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan diketahui saldo kas sebesar Rp22.251.928.662,97 terdiri dari: a. Kas di Kasda sebesar:
Rp16.257.002.681,97
b. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar: Rp 5.994.925.981,00 Sementara itu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menyajikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp22.152.224.145,97. Selisih pengakuan sebesar Rp99.704.517,00 merupakan perhitungan hutang PFK atas pembayaran SP2D LS yang telah dipungut tetapi belum disetorkan BUD sampai dengan 31 Desember 2007. Atas penyajian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp22.152.224.145,97, tim telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut : a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp343.877.855.313,30 Nilai realisasi pendapatan dicatat Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan data-data yang disampaikan Sub. Bidang Pendapatan BPKD. Untuk menguji nilai realisasi tersebut, Tim meminta kembali rincian rekapitulasi pendapatan beserta seluruh bukti-bukti setor pada Sub. Bidang
Pendapatan BPKD. Atas pengujian ini tim menemukan koreksi pengakuan pendapatan sebesar Rp23.142.678.643,30 terdiri dari: a) Empat koreksi tambah senilai Rp16.218.441.855,00 terdiri dari: No
Uraian
1. 2.
Pendapatan Pajak Daerah Bantuan Keuangan dari Propinsi (Transfer Pemerinah Provinsi) Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah
3. 4.
Saldo sebelum koreksi 1.628.338.911,00 0,00 0,00 7.628.568.231,00
Koreksi tambah 364.613.546,00 5.078.476.500,00 8.000.000.000,00 2.775.351.809,00 16.218.441.855,00
Saldo setelah koreksi 1.992.952.457,00 5.078.476.500,00 8.000.000.000,00 10.403.920.040,00
b) Lima koreksi kurang senilai Rp6.924.236.788,30 terdiri dari : No
Uraian
1
Pendapatan Retribusi Daerah
2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain-lain Pendapatan) Jumlah
3 4 5
Saldo Sebelum koreksi 1.453.573.972,00
7.581.500,00
Saldo setelah koreksi 1.445.992.472,00
3.289.796.851,30
680.534.889,30
2.609.261.962,00
20.611.008.455,00 676.852.811,00
1.316.137.614,00 10.622.285,00
19.294.870.841,00 666.230.526,00
4.909.360.500,00
4.909.360.500,00
0,00
Koreksi kurang
6.924.236.788,30
Setelah dilakukan koreksi, nilai realisasi pendapatan adalah sebesar Rp353.172.060.380,00 (Rp343.877.855.313,30 + Rp16.218.441.855,00 Rp6.924.236.788,03). Atas nilai realisasi pendapatan ini, tim tidak dapat meyakini karena tidak ada dokumen pencatatan yang memadai yang dilaksanakan Bendahara Umum Daerah baik pencatatan pada Buku Kas Umum maupun Buku Bantu Penerimaan antara lain, pencatatan penerimaan oleh BUD pada BKU berdasarkan saat diterimanya bukti setor oleh Kuasa BUD dan bukan pada saat penerimaan masuk Kas Daerah, terdapat realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang belum dicatat di BKU, terdapat kesalahan dalam proses penjumlahan. b. Realisasi Belanja sebesar Rp355.460.329.839,00 dan sisa UYHD sebesar Rp5.583.307.878,00.
Atas pengakuan realisai belanja dan sisa UYHD ini Tim telah melakukan prosedur alternatif sebagai berikut: 1) Pengujian atas jumlah keseluruhan SP2D yang diterbitkan Sub. Bidang Perbendaraan dengan meminta rincian nomor dan nilai SP2D untuk seluruh SKPD baik SP2D Gaji maupun Bukan Gaji serta meminta rincian nilai SP2D berdasarkan jenis belanja seluruh SKPD. Hasil pengujian diketahui nilai SP2D yang telah diterbitkan selama Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp346.591.002.964,00. Dengan demikian jumlah realisasi belanja lebih besar dari jumlah SP2D yang diterbitkan sebesar Rp8.869.326.875,00 (Rp355.460.329.839,00 - Rp346.591.002.964,00). Atas
selisih sebesar Rp8.869.326.875,00 tersebut, BPKD telah
melakukan pertemuan dengan seluruh bendahara pengeluaran SKPD untuk melakukan penghitungan dan pencocokan/rekonsiliasi atas nilai SP2D, realisasi belanja dan sisa UYHD yang telah disetor. Hasil penghitungan dan pencocokan/ rekonsiliasi tersebut, Sub. Bidang Pelaporan melakukan koreksi sebagai berikut: a) Koreksi tambah sebanyak dua koreksi sebesar Rp1.020.149.750,00, yaitu: (1) Pada belanja barang sebesar Rp1.149.750,00, koreksi ini dilakukan karena terdapat kesalahan dalam penjumlahan. (2) Pada akun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.019.000.000,00 koreksi ini dilakukan karena terdapat pengeluaran dana bergulir yang diakui dan dicatat sebagai belanja barang. b) Koreksi kurang sebanyak tiga koreksi sebesar Rp16.239.103.200,00, yaitu: (1) Pada akun belanja pegawai sebesar Rp14.970.103.200,00, koreksi ini dilakukan karena terdapat dua kali pencatatan untuk pengeluaran yang sama.
(2) Pada akun belanja barang sebesar Rp1.019.000.000,00, koreksi ini dilakukan karena terdapat pengeluaran dana bergulir yang diakui dan dicatat sebagai belanja barang. (3) Pada akun Belanja Bantuan sebesar Rp250.000.000,00, koreksi ini dilakukan karena terdapat pengeluaran bantuan kepada Polres Toba Samosir yang telah dikembalikan ke kas daerah namun masih diakui sebagai belanja. Setelah dilakukan koreksi, maka nilai realisasi belanja adalah sebesar Rp339.222.376.389,00 (Rp355.460.329.839,00 + Rp1.149.750,00 Rp16.239.103.200,00) dan sisa UYHD sebesar Rp6.349.626.575,00 (Rp346.591.002.964,00 - Rp1.019.000.000,00 - Rp339.222.376.389,00). Dari sisa UYHD tersebut diketahui sebesar Rp88.493.807,00 disetorkan sebelum 31 Desember 2007 dan sebesar Rp6.261.132.768,00 disetorkan setelah 31 Desember 2007. Berdasarkan hasil koreksi atas realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja, tim melakukan koreksi tambah atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp24.513.158.516,70 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Koreksi
sebesar
Rp46.665.382.662,67
(Rp22.152.224.145,97
+
Rp24.513.158.516,70). (Rincian lihat Lampiran 1) Dengan demikikian saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp46.765.087.179,27 (Rp46.665.382.662,67 + 99.704.517,00 (hutang PFK)) yang terdiri dari Kas di Kasda sebesar Rp39.859.135.406,49 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.905.951.772,78. Namun Tim tidak dapat meyakini saldo tersebut dikarenakan Tim tidak dapat melakukan rekonsiliasi antara saldo rekening Koran dan saldo BKU yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 25 September 2008 saldo BKU tanggal 31 Desember 2007 belum dapat diketahui. Hal tersebut terjadi karena pencatatan BKU oleh BUD tidak tertib, terdapat realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang tidak dicatat di BKU serta terdapat kesalahan
dalam proses penjumlahan sehingga BUD belum melakukan penutupan BKU per 31 Desember 2007. b. Selama Tahun Anggaran 2007 BUD tidak melakukan penutupan BKU setiap bulannya serta tidak melakukan rekonsiliasi antara saldo BKU dengan Rekening Koran secara periodik. c. BUD tidak melaksanakan buku bantu cek, serta pencatatan buku bantu bank tidak tertib sehingga sampai saat pemeriksaan berakhir belum diketahui nilai keseluruhan outstanding cek baik yang diterbitkan sebelum 31 Desember 2007 maupun setelah 31 Desember 2007. d. Atas penerbitan SP2D LS, BUD menerbitkan dua buah cek yaitu cek sebesar nilai Belanja Langsung net serta cek sebesar nilai pajak yang harus disetor. Sampai saat pemeriksaan berakhir, BUD belum mengetahui jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor, pajak yang sudah diterbitkan ceknya dan pajak-pajak yang belum diterbitkan ceknya karena BUD tidak melaksanakan buku bantu pajak.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Kerangka Konseptual Par 32 dan 35 yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah bersifat andal. Informasi yang andal antara lain memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (verifiability) yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. b. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah
Hal tersebut mengakibatkan: a. Penyajian SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp46.665.382.662,67 tidak dapat diyakini kewajarannya. b. Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp46.765.087.179,27 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan oleh : a. Kepala BPKD selaku BUD maupun Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD lalai dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah b. Bupati selaku atasan langsung BUD lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kas daerah
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui masih adanya kelemahan dalam pencatatan pendapatan dan pengelolaan kas daerah sehingga jumlah yang sebenarnya di Kas Daerah belum diketahui karena proses administrasi yang belum tertib. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat dan akan menjadi perhatian untuk masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar :
a.
Memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Bidang Pendapatan dan BUD/Kuasa BUD atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan dan kas daerah.
b.
Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan dan BUD/Kuasa BUD agar menertibkan pencatatan pendapatan, buku kas umum, buku bantu bank, buku bantu penerimaan, buku bantu pajak maupun buku bantu cek sehingga nilai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas maupun kas pada Neraca per tanggal 31 Desember 2007 dapat diketahui serta dapat diuji dan ditelusuri.
4. Terdapat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Setelah Tanggal 31 Desember 2007 Senilai Rp40.361.144.410,60
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Sub. Bidang Perbendaharaan BPKD untuk Belanja Gaji maupun Non Gaji. Selama Tahun Anggaran 2007 Sub. Bid. Perbendaharaan telah menerbitkan SP2D sebanyak 4.572 lembar senilai Rp346.591.002.964,00
diantaranya SP2D Non Gaji sebanyak 3.503
lembar senilai Rp240.375.500.236,00 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung, sebanyak 267 lembar, senilai Rp 34.842.531.248,00 b. Belanja Langsung, sebanyak 3.236 lembar, senilai Rp205.532.968.988,00 Berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan BPK-RI atas LKD Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 dan hasil pemeriksaan atas buku register SP2D yang disusun Bidang Perbendaharaan BPKD diketahui adanya penerbitan SP2D Tahun Anggaran 2007 setelah 31 Desember 2007 pada 35 SKPD sebanyak 649 lembar senilai Rp40.361.144.410,60 (rincian lihat Lampiran 2).
Untuk melaksanakan administrasi penerbitan SP2D, Sub. Bidang Perbendaharaan menyusun dua buah buku register SP2D yaitu untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Meskipun berkas dokumen SP2D bertanggal 28 Desember 2007, namun diketahui pencatatan pada buku register SP2D tersebut yaitu untuk SP2D LS No. 139 s.d No. 165, SP2D TU No. 7 s.d No9, SP2D UP No. 55 dan pada buku register SP2D belanja langsung untuk SP2D LS No. 13l5 s.d. No. 1792, SP2D UP No. 696 s.d No. 709, SP2D GU No. 366 s.d. 410 dan SP2D TU No. 361 s.d No. 596 baru diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2008. Atas penerbitan SP2D setelah 31 Desember terdapat juga SP2D UP, GU maupun TU sebesar Rp11.939.944.174,00, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pisah batas (cut off) tahun anggaran dalam penerbitan SP2D.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 yang menyatakan bahwa Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: 1) Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 2) Pasal 215 yang menyatakan bahwa setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. 3) Pasal 220 ayat 10 yang menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran pada SKPD
wajib
pengelolaan
mempertanggungjawabkan uang
yang
menjadi
secara
tanggung
fungsional jawabnya
atas
dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Proses rekonsiliasi Saldo Rekening Bank dan BKU BUD menjadi terhambat. b. Kinerja entitas sulit diukur karena penentuan pisah batas (cut off) Tahun Anggaran yang tidak konsisten.
Hal tersebut terjadi karena: a. Kepala Bidang Perbendaraan dalam menerbitkan SP2D tidak mempedomani ketentuan perundang-undangan. b. Sekretaris Daerah selaku selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan Kepala BPKD selaku atasan langsung lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerbitan SP2D c. Bupati Toba Samosir selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui adanya penerbitan SP2D setelah tanggal 31 Desember 2007 karena keterlambatan pengesahan APBD sehingga menghambat kegiatan. Untuk masa yang akan datang, akan dilakukan perencanaan anggaran yang lebih baik dan pengelolaan anggaran secara sistematis dan tepat waktu.
BPK-RI menyarankan agar Bupati Toba Samosir: a.
Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKD atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penerbitan SP2D
b.
Memerintahkan Kepala BPKD memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Perbendaharaan agar dalam menerbitkan SP2D mempedomani ketentuan perundang-undangan.
c.
Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah lebih meningkatkan pengawasan dan pengendaliannya.
5. Terdapat Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 Yang Berada Dalam Penguasaan Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetorkan Ke Rekening Kas Daerah Dan Digunakan Langsung Untuk Membiayai Kegiatan Tahun Anggaran 2008
Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan pendahuluan BPK-RI atas pengelolaan kas menurut register SPM, register SP2D dan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007, diketahui bahwa masih terdapat saldo kas daerah yang masih berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran dan dari hasil pemeriksaan antara BKU dengan uang kas yang tersedia diketahui terdapat uang kas Tahun Anggaran 2007 yang digunakan langsung untuk membiayai kegiatan Tahun Anggaran 2008, yaitu: a. Pada Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD. 1) SP2D yang diterima Rp11.058.159.200,00 2) SPJ Rp10.442.147.200,00 3) Saldo Kas menurut Buku Kas Umum
Rp
616.012.000,00 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada tanggal 4 Maret 2008 pada Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD, diketahui Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp616.012.000,00 terdiri dari: 1) Uang Tunai
Rp200.000.000,00
2) Saldo bank
Rp282.012.000,00
3) Saldo kas yang telah disetorkan ke Kas Daerah setelah tahun anggaran berakhir
Rp134.000.000,00
Jumlah
Rp616.012.000,00
Dengan demikian Saldo Kas yang masih berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran khusus BPKD adalah sebesar Rp482.012.000,00 (Rp616.012.000,00 Rp134.000.000,00) yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir diketahui sisa kas sebesar Rp482.012.000,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 4 Juli 2008. b. Pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah. 1) SP2D
yang
telah
diterima
Rp24.111.763.851,00 2) Perkiraan
SPJ
yang
akan
dipertanggungjawabkan
Rp22.775.552.951,00 3) Perkiraan Saldo Kas menurut Buku Kas Umum
Rp
1.336.210.900,00 Pada saat pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan tim pemeriksaan pendahuluan, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah belum melakukan penutupan atas BKU TA 2007. Adapun perkiraan saldo kas Tahun Anggaran 2007 menurut Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp1.336.210.900,00, terdiri dari: 1) Uang tunai
Rp
702.298.901,00 2) Saldo buku bank
Rp
8.383.550,00 3) Saldo kas yang telah disetorkan ke Kas Daerah setelah tahun anggaran berakhir 625.528.449,00
Rp
Jumlah
Rp
1.336.210.900,00 Hasil konfirmasi tertulis pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah diketahui bahwa uang tunai sebesar Rp702.298.901,00 telah dipergunakan langsung untuk membiayai keperluan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp691.383.901,00 dengan rincian sebagai berikut: No.
Kode Rekening
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5.2.2.15 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.02 5.2.1.05 5.2.2.11.01 5.2.2.11.03 5.2.2.05 5.2.2.15.04
10. 11.
5.2.2.01.09 5.2.2.03.17 Jumlah
Uraian Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Kursus dan Pelatihan Belanja Makan Minum Harian Pegawai Belanja Makan Minum Tamu Belanja Service, BBM dan STNK Belanja Perjalanan Dinas Bupati dan Wkl.Bupati Belanja Bunga Papan Belanja Perbaikan Gedung Kantor
Jumlah (Rp) 130.688.000,00 19.694.499,00 178.184,00 7.841.795,00 71.400.000,00 5.000.000,00 266.170.622,00 55.176.500,00 17.640.000,00 46.950.000,00 70.644.301,00 691.383.901,00
Menurut Bendahara Pengeluaran masih terdapat saldo kas yang berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran sebesar Rp19.298.550,00 yang terdiri dari
uang
tunai
sebesar
Rp10.915.000,00
((Rp702.298.901,00
–
Rp691.383.901,00) dan saldo buku bank sebesar Rp8.383.550,00. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada tanggal 27 Februari 2008 pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh tim Pemeriksaan
Pendahuluan,
diketahui
terdapat
jasa
giro
sebesar
Rp4.573.277,00 yang belum dicatat. Dengan demikian seharusnya uang daerah yang masih berada di penguasaan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah per tanggal pemeriksaan kas adalah sebesar Rp715.255.728,00 (UUDP terpakai langsung sebesar Rp691.383.901,00 + UUDP di kas bendahara sebesar Rp19.298.550,00 + Jasa Giro sebesar Rp4.573.277,00). Hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir diketahui sisa UYHD sebesar Rp1.336.210.900,00 telah
disetor seluruhnya ke kas daerah serta Jasa Giro sebesar Rp4.573.277,00 telah disetor pada tanggal 3 Maret 2008 (rincian lihat Lampiran 3).
c. Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan 1) SP2D yang telah diterima Rp106.039.472.019,00 2) Perkiraan
SPJ
yang
akan
dipertanggungjawabkan
Rp105.315.041.535,00 3) Perkiraan Saldo Kas menurut Buku Kas Umum
Rp
724.430.484,00 Pada saat pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan tim pemeriksaan pendahuluan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan belum melakukan penutupan atas BKU TA 2007. Adapun perkiraan Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tanggal 11 Maret 2008, menurut Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp724.430.484,00, terdiri dari: 1) Uang tunai pada Bend. Pembantu (Blm di SPJ kan)
Rp
48.466.600,00 2) Saldo bank
Rp
675.963.884,00 Jumlah
Rp
724.430.484,00 Hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir diketahui berdasarkan laporan realisasi anggaran Sub. Bidang Pelaporan
diketahui
Rp112.193.680.155,00
jumlah dengan
SP2D
yang
realisasi
diterima belanja
sebesar sebesar
Rp110.584.056.229,00 sehingga sisa UYHD yang harus disetor sebesar Rp1.609.623.926,00. Atas sisa UYHD ini sebesar Rp22.451.802,00 telah disetor ke kas daerah sebelum 31 Desember 2008 dan sisanya sebesar Rp1.587.172.124,00 telah disetor seluruhnya ke kas daerah yaitu pada
tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp723.672.124,00, pada tanggal 05 Juni 2008 sebesar
Rp350.000.000,00,
pada
tanggal
14
Juli
2008
sebesar
Rp300.000.000,00 dan pada tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp213.500.000,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: a. Pasal
220
ayat
(8),
menyebutkan
bahwa
untuk
tertib
laporan
pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. b. Pasal 220 ayat (10), menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi
tanggungjawabnya
dengan
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Penerimaan kas daerah sebesar sebesar Rp3.539.395.024,00 terlambat diterima,
dan
membuka
peluang
terjadinya
penyimpangan
dan
penyalahgunaan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD sebesar Rp616.012.000,00. 2) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp1.336.210.900,00. 3) Bendahara
Pengeluaran
Dinas
Pendidikan
Nasional
sebesar
Rp1.587.172.124,00. b. Terdapat jasa giro pada rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp4.573.277,00 terlambat diterima kas daerah.
Hal tersebut di atas terjadi karena :
a. Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan lalai dalam melaksanakan tugasnya. b. Kepala BPKD, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku pengguna anggaran belum sepenuhnya menaati ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD, Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Sekretaris
Daerah mengakui adanya
keterlambatan dalam penyetoran saldo kas Tahun Anggaran 2007 yang ada pada Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah karena digunakan untuk keperluan yang mendesak Tahun Anggaran 2008. Hal tersebut akan menjadi perhatian untuk masa-masa yang akan datang. BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar : a.
Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional selaku pengguna anggaran agar dalam pengelolaan anggaran menaati ketentuan yang berlaku
b.
Memerintahkan Kepala BPKD,
Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran
Dinas
Pendidikan
agar
dalam
melaksanakan
tugas
mempedomani ketentuan perundang-undangan
6.
Pengeluaran Daerah Sebesar Rp13.897.459.364,00 Tidak Berdasarkan Penerbitan SP2D dan Sebesar Rp2.444.090.700,00 untuk Pengeluaran yang Tidak Dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2007
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir No. 4 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah ……………………………….… Rp355.593.785.062,00 2. Belanja Daerah ……………………………………... Rp383.846.785.062,00 Surplus/(Defisit) …………………………………….(Rp 28.253.000.000,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp29.000.000.000,00 b. Pengeluaran Rp
747.000.000,00
Pembiayaan Netto ………………………………. Rp 28.253.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan
Rp
0,00
Pemeriksaan atas pengelolaan kas pada Kuasa BUD diketahui sebagai berikut: a. Terdapat
pengeluaran-pengeluaran
Rp13.897.459.364,00
tidak
Tahun
berdasarkan
Anggaran SP2D
2007
sebesar
diantaranya
sebesar
Rp3.032.297.464,00 dilakukan setelah pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007 (rincian lihat Lampiran 4). Pengeluaran-pengeluaran Tahun Anggaran 2007 yang tidak berdasarkan SP2D tersebut terjadi pada 30 SKPD dengan rincian sebagai berikut: No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
SKPD 2 Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Dinas Pariwisata Dinas Perhubungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Ketertiban BAPPEDA Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Porsea Kecamatan Siantar Narumonda Dinas PMD dan PP Inspektorat Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kecamatan Laguboti Kecamatan Uluan Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Lumban Julu Kecamatan Silaen Kecamatan Habinsaran
Jumlah (Rp) 3 1.942.512.964,00 6.425.011.750,00 490.000.000,00 118.500.000,00 240.275.000,00 319.440.000,00 365.490.000,00 35.000.000,00 65.450.000,00 660.000.000,00 10.000.000,00 505.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
2 Kecamatan Borbor Kecamatan Tampahan Kecamatan Ajibata Kecamatan Nassau Kecamatan Sigumpar Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kantor Ketahanan Pangan RSUD Porsea Dinas Pendidikan Dinas Koperindag Dinas Pemuda dan Olahraga BPKD JUMLAH
3 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 11.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.825.000,00 60.000.000,00 1.505.635.650,00 181.400.000,00 60.750.000,00 566.169.000,00 13.897.459.364,00
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa: 1) Pengeluaran-pengeluaran tersebut sebagian besar hanya berdasarkan disposisi dari Sekretaris Daerah (rincian lihat di Lampiran 4). 2) Pengeluaran panjar dari kas daerah tersebut telah diselesaikan melalui pembayaran tunai/cek dari Bendahara Pengeluaran SKPD ke kas daerah dan tidak melalui pemotongan SP2D. Namun masih terdapat panjarpanjar yang dikembalikan ke kas daerah setelah tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp1.502.217.164,00 (rincian lihat Lampiran 5). b. Terdapat pengeluaran-pengeluaran Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2007 yang diberikan kepada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa panjar secara tunai sebesar Rp2.444.090.700,00 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2007 (rincian lihat Lampiran 6). Pemeriksaan atas pengeluaran panjar tersebut diketahui terdapat pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan apabila tidak tersedia anggarannya yaitu : 1) Pengeluaran untuk bantuan sosial sebesar Rp1.190.716.000,00. 2) Pengeluaran untuk Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebesar Rp119.175.000,00 dan Biaya Studi Banding Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (BPKD) sebesar Rp245.700.000,00.
Atas pengeluaran-pengeluaran tersebut direncanakan akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007. Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyusun rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2007 namun tidak dibahas oleh DPRD Kabupaten Toba Samosir. Pada saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa seluruh pengeluaran panjar tersebut telah ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2008.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pasal 65 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: 1) Pasal 79 ayat (1), menetapkan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. 2) Pasal 122 ayat (6), menetapkan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 3) Pasal 132 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah dan pengeluaran kas tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
4) Pasal 220 ayat (8) yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Pengeluaran daerah sebesar Rp13.897.459.364,00 tidak mempunyai dasar pengeluaran yang sah dan per 31 Desember 2007 terdapat panjar yang belum dikembalikan ke
kas
daerah sebesar Rp1.502.217.164,00 sehingga
mengganggu arus kas di BUD. b. Pengeluaran-pengeluaran berupa panjar secara tunai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp2.444.090.700,00 membebani APBD Tahun Anggaran 2008.
Hal tersebut terjadi karena: a. Bupati Toba Samosir dan Sekretaris Daerah dalam memberikan persetujuan pengeluaran panjar tidak mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. b. Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran dan Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dalam memproses pengajuan panjar tidak mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. c. Keterlambatan proses penyusunan dan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui adanya pengeluaran panjar kerja untuk kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat karena keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007. Sementara panjar kerja yang tidak ditampung di APBD rencananya akan
ditampung dalam P-APBD Tahun Anggaran 2007 namun karena keterbatasan waktu, P-APBD tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pihak Legislatif menganjurkan agar ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2008. Untuk masa mendatang, hal tersebut akan menjadi perhatian.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar : a. Bersama-sama
Sekretaris
Daerah
dalam
memberikan
persetujuan
pengeluaran panjar hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. Memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran dan Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah agar dalam memproses pengajuan panjar mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. c. Lebih meningkatkan koordinasi dengan DPRD dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD sehingga dapat mempedomani batas waktu penyusunan dan pengesahan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7.
Saldo Aset Tetap pada Neraca Per 31 Desember 2007 Sebesar Rp587.890.481.219,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Untuk lebih meningkatkan keyakinan atas penyajian nilai asset di Neraca, pada Tahun Anggaran 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah yang dilaksanakan oleh PT Index Consultindo Appraisal, namun kegiatan ini belum mencakup seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Toba Samosir dan masih akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008 sehingga belum digunakan oleh Sub Bidang Pelaporan sebagai bahan penyusunan Neraca 2007. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menyajikan Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp587.890.481.219,09 dan Saldo per 31 Desember 2006
sebesar Rp477.749.300.168,09 atau bertambah sebesar Rp110.141.181.051,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) Jenis Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Jumlah
Saldo 31 Desember 2006 205.042.495.713,00 54.803.998.706,00 77.615.828.642,00 130.859.827.561,00 9.427.149.546,00 477.749.300.168,00
Penambahan 2007 59.850.000,00 23.836.101.590,00 46.363.302.305,00 39.694.573.450,09 187.353.706,00 110.141.181.051,09
Saldo 31 Desember 2007 205.102.345.713,00 78.640.100.296,00 123.979.130.947,00 170.554.401.011,09 9.614.503.252,00 587.890.481.219,00
Penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2006 sebesar Rp587.890.481.219,00 tidak memiliki bukti-bukti pendukung dan rincian perhitungan atas saldo aset tetap per jenis aset sehingga Tim BPK-RI tidak dapat menelusuri kewajaran dari saldo masing-masing akun aset tetap per 31 Desember 2006. Penyusunan dan perhitungan saldo aset tetap di neraca dilakukan oleh Bidang Aset dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Dari pemeriksaan atas saldo aset tetap di neraca diketahui hal-hal sebagai berikut: a.
Penambahan aset tetap di Tahun Anggaran 2007 merupakan rekapitulasi realisasi belanja modal dari seluruh SKPD dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2007 yaitu penambahan aset tetap tanah sebesar Rp59.850.000,00 merupakan realisasi belanja modal tanah, penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp23.836.101.590,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp46.363.302.305,00 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan, penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp39.694.573.706,00 merupakan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp187.353.706,00 merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya.
b.
Hasil pemeriksaan uji petik atas nilai aset pada beberapa SKPD yang disajikan dalam Laporan Keuangan menunjukkan perbedaan dengan nilai aset hasil revaluasi/appraisal, sebagai berikut:
No.
SKPD
1 2 1. RSUD Porsea
c.
Nilai Aset (Rp) Laporan Keuangan Hasil Appraisal 3 4 5 Tanah 441.395.000,00 Peralatan dan Mesin 656.410.000,00 7.854.149.000,00 Gedung dan Bangunan 43.400.000,00 2.896.000.000,00 Jalan, Jaringan dan Instalasi 303.108.000,00 146.200.000,00 Aset Tetap Lainnya Jenis Asset
2. Inspektorat
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya
28.075.000,00 -
139.358.000,00 154.600.000,00 -
3. BAPPEDA
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya
459.900.000,00 -
308.229.000 610.418.000,00 93.300.000,00 -
4. Kec. Balige
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya
50.549.750,00 -
624.440.000,00 383.100.000,00 -
5. Dinas Kesbang & PP
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Jumlah
74.170.000,00 1.615.612.750,00
132.949.000,00 465.500.000,00 14.249.638.000
Dari pemeriksaan secara uji petik atas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal SKPD menunjukkan bahwa realisasi belanja modal tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar pengakuan aset tetap di neraca dengan alasan sebagai berikut : 1) Jumlah realisasi belanja modal Dinas Pekerjaan Umum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp27.071.095.000,00 dan atas realisasi tersebut telah diakui seluruhnya sebagai aset tetap di neraca. Dari pemeriksaan secara uji petik atas register SP2D belanja modal menunjukkan bahwa diantaranya sebesar Rp5.293.074.260,00 merupakan SP2D yang diterbitkan setelah tanggal
31 Desember 2007 sehingga mengindikasikan pekerjaan tersebut belum selesai dan belum dapat diakui sebagai aset tetap. 2) Jumlah realisasi belanja modal Dinas Tata Ruang dan Permukiman pada Laporan
Realisasi
Anggaran
Tahun
2007
adalah
sebesar
Rp24.071.837.473,00 dan atas realisasi tersebut telah diakui seluruhnya sebagai aset tetap di neraca. Dari pemeriksaan secara uji petik atas register SP2D belanja modal menunjukkan bahwa diantaranya sebesar Rp6.208.365.709,00 merupakan SP2D yang diterbitkan setelah tanggal 31 Desember 2007 sehingga mengindikasikan pekerjaan tersebut belum selesai dan belum dapat diakui sebagai aset tetap. Dari data-data di atas menunjukkan bahwa saldo aset tetap per 31 Desember 2006 sebagai dasar untuk menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya dan pengakuan aset tetap berdasarkan realisasi belanja modal belum akurat sehingga saldo aset tetap per 31 Desember 2007 sebesar Rp587.890.481.219,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Hal tersebut tidak sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Kerangka Konseptual Par 32 dan 35 yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuranukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah bersifat andal. Informasi yang andal antara lain memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (verifiability) yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
Hal tersebut mengakibatkan:
a.
Informasi mengenai aset tetap yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007 belum memenuhi kualitas informasi yang andal yaitu informasi yang bebas dari kesalahan saji material serta dapat diverifikasi.
b.
BPK-RI belum memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo aset tetap sebesar Rp587.890.481.219,00 pada Neraca per 31 Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
Hal tersebut terjadi karena: a.
Kepala Sub Bidang Pelaporan BPKD dalam menyajikan nilai aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2007 tidak mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.
b.
Pengendalian dan pengawasan Kepala BPKD selaku atasan langsung lemah.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2006 belum akurat karena proses peralihan tugas dari Bagian Umum dan Perlengkapan ke BPKD sehingga mengakibatkan beberapa bukti-bukti tidak akurat. Sementara nilai aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 belum sepenuhnya berdasarkan hasil apraisal karena pada pada Tahun 2007 baru dilaksanakan pada 5 kecamatan dan akan dilanjutkan di 9 kecamatan pada Tahun 2008 sehingga penyajian seluruh nilai aset sesuai hasil apraisal baru pada laporan keuangan tahun 2008. Untuk penyajian rekapitulasi realisasi belanja modal tahun anggaran berjalan akan dilakukan cek fisik belanja modal untuk dapat disajikan data yang valid dalam neraca tahun 2008.
BPK RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar: a.
Memerintahkan Kepala BPKD untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap secara akurat.
b.
Memerintahkan Kepala BPKD memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Sub. Bidang Pelaporan BPKD agar dalam menyajikan nilai aset tetap pada Neraca mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Terdapat Penerimaan Retribusi Akta Catatan Sipil Tahun 2007 Sebesar Rp23.490.000,00 Digunakan Langsung untuk Pendataan Penduduk
Dalam APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 telah dianggarkan PAD Retribusi Pengganti Biaya Cetak Akta Catatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan Bulan Desember 2007 sebesar Rp120.175.000,00 atau 200,29% dari anggaran. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Rekening Koran diketahui bahwa PAD Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang telah disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp96.685.000,00 atau terdapat kurang setor sebesar Rp23.490.000,00 (Rp120.175.000,00 - Rp96.685.000,00). Berdasarkan Surat Pernyataan Bendahara Penerimaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 3 Maret 2008 terjadi kekurangan setor Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil sebesar Rp23.490.000,00 telah digunakan untuk Pendataan Penduduk Tahun 2007 sehubungan dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan berlangsung Tahun 2008 namun tidak tersedia anggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2007.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD dilarang dipergunakan langsung
untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
Hal tersebut mengakibatkan terjadi kekurangan kas dari penerimaan PAD sebesar Rp23.490.000,00 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
Hal tersebut terjadi karena Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pengeluaran Biaya Pendataan Penduduk tidak mentaati ketentuan yang berlaku.
Pemerintah
Kabupaten
Toba
Samosir
melalui
Kepala
Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil mengakui adanya penggunaan langsung atas penerimaan retribusi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena menunggu pencairan dana Pilgubsu 2008. Namun uang tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2008 dengan nomor STS 02/PADDukcapil/II/2008 dan 26 Februari 2008 dengan nomor STS 04/PADDucapil/II/2008.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar memberikan sanksi kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil agar dalam melakukan pengeluaran belanja mentaati ketentuan yang berlaku
9.
Penerimaan atas Klaim Asuransi Kesehatan pada RSUD Porsea Digunakan Langsung untuk Operasional Rumah Sakit dan Tidak Disetorkan ataupun Dilaporkan ke Kas Daerah
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Samosir adalah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut dari pasien
yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas-Puskesmas di wilayah Kabupaten Toba Samosir. Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menganggarkan dalam APBD Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp522.490.000,00 dengan realisasi sebesar Rp522.558.825,00 atau 100,1% dari anggaran, yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikoordinir Dinas Kesehatan sebesar Rp335.180.900,00 dengan realisasi sebesar Rp335.211.500,00 atau 100,01% dari anggaran dan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea sebesar Rp187.309.100,00 dengan realisasi sebesar Rp187.347.325,00 atau 100,02% dari anggaran. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penerimaan RSUD Porsea diketahui bahwa hasil penerimaan RSUD pada Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp335.211.500,00 yang merupakan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan telah disetorkan ke Kas Daerah. Selain penerimaan tersebut RSUD Porsea juga memperoleh pendapatan dari klaim Asuransi Kesehatan (Askes) sebesar Rp1.002.695.000,00 yang terdiri dari: -
Klaim Askes Sosial
:
Rp 166.707.500,00
-
Klaim Askes komersial
:
Rp 222.883.000,00
-
Klaim Askeskin
:
Rp 613.104.500,00
:
Rp1.002.695.000,00
Jumlah
Menurut penjelasan Direktur RSUD Porsea seluruh penerimaanpenerimaan tersebut digunakan langsung untuk menambah biaya operasional RSUD Porsea antara lain untuk pembelian obat-obatan, belanja dapur gizi, dan alat kesehatan, namun baik penerimaan maupun pengeluaran tersebut tidak dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Tim BPK-RI tidak dapat melakukan pemeriksaan atas pengeluaran-pengeluaran tersebut dikarenakan seluruh dokumen pengeluaran tersebut sedang dalam
proses pemeriksaan dan berada di Kejaksaan Negeri Balige.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59: a. Ayat (1) yang menyatakan penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. b. Ayat (2) yang menyatakan komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. c. Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Penerimaan Asli Daerah dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 tidak menggambarkan penerimaan yang senyatanya. b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas penerimaan keuangan daerah.
Hal tersebut terjadi karena: a. Direktur RSUD Porsea sebagai penanggung jawab kurang memahami ketentuan yang berlaku.
b. Bupati Toba Samosir kurang melakukan pengendalian dan atau pengawasan atas kegiatan RSUD Porsea.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Direktur RSUD Porsea menyatakan sesuai dengan keputusan
bersama
Menteri
883/Menkes/SKB/VIII/1998
Kesehatan
RI
dan Menteri
Dalam
Negeri
RI
Nomor
Nomor 060.440.915 pada dasarnya penggunaan anggaran klaim
asuransi dapat langsung digunakan oleh pengelola RSU Daerah. Namun demikian hal ini akan menjadi perhatian dan untuk tahun-tahun mendatang akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan
tentang
pengelolaan
pendapatan
daerah
sehingga
tidak menyalahi
penggunaannya.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar: a. Memberikan sanksi kepada Direktur RSUD Porsea agar dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan dan keuangan RSUD mempedomani ketentuan yang berlaku. b. Lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan RSUD.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007
DI BALIGE
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI MEDAN
Nomor
:
/S/XVIII.MDN/11/2008
Tanggal
:
Nopember 2008
DAFTAR ISI
Hal DAFTAR ISI..............................................................................................................................
i
BAB I
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN
1
BAB II
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN 1. Penganggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sebesar Rp166.200.000,00 Tidak Sesuai Peruntukkannya ......................................
3
2. Pertanggungjawaban Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2007 Sebesar Rp740.118.396,00,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti yang Lengkap dan Sah serta Sebesar Rp176.829.000,00 Tidak Sesuai Peruntukan ...................................................................................................
3
7
3. Penetapan Jumlah Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Belum Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku dan Terjadi Kemahalan yang Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp434.400.00,00 ......................................................................................... 12 4. Penetapan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Penerima Penyaluran Dana Perkuatan Modal Tidak Sesuai Prosedur dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp408.937.073,00 .........
14
5. Realisasi Penggunaan Dana Penyangga Stabilisator Hasil Pertanian sebesar Rp500.000.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah ..................................
20
6. Pembebanan Biaya Langsung Personil Sebesar Rp120.000.000,00 dan Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp81.300.000,00 atas Jasa Konsultan Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir Merugikan Keuangan Daerah ........................................................................................
26
7. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan Nasional Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp367.425.980,00 ................
29
8. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Melakukan Rekayasa pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ...................................................................
31
LAMPIRAN i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bertugas memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang BPK-RI lakukan tidak dirancang khusus untuk menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan BPK-RI tidak mengeluarkan opini atas laporan kepatuhan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK-RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan menemukan hal-hal tersebut. Atas pemeriksaan tersebut, BPK-RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang memuat opini Tidak Memberikan Pendapat dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir TA 2007. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK-RI untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaporan keuangan.
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan yang ditemukan BPK-RI adalah sebagai berikut:
perundang-undangan dalam pelaporan
1. Penganggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp166.200.000,00 tidak sesuai peruntukkannya. 2. Pertanggungjawaban Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp740.118.396,00,00 tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah serta sebesar Rp176.829.000,00 tidak sesuai peruntukkan. 3. Penetapan jumlah tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir belum berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Penetapan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penerima penyaluran Dana Perkuatan Modal tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp408.937.073,00. 5. Realisasi penggunaan Dana Penyangga Stabilisator Hasil Pertanian sebesar Rp500.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah. 6. Pembebanan Biaya Langsung Personil sebesar Rp120.000.000,00 dan BiayaLangsung Non Personil sebesar Rp81.300.000,00 atas Jasa Konsultan Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir merugikan keuangan daerah. 7. Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor pada Dinas Pendidikan Nasional tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp367.425.980,00. 8. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melakukan rekayasa pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan . Berdasarkan temuan-temuan tersebut, BPK-RI menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan. Medan, 20 September 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK RI di Medan a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan Ketua Tim
Ahmad Fadli, S.E., Ak. Akuntan Register Negara No. D-23.034
BAB II TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
1. Penganggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan sebesar Rp166.200.000,00 Tidak Sesuai Peruntukkannya Pada Tahun Anggaran Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp79.674.094.832,00 dengan realisasi sebesar Rp67.130.575.124,00 atau 84,25%. Berdasarkan
pemeriksaan
atas
dokumen
pertanggungjawaban
pada
Dinas Pertanian
Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan Perkebunan diketahui
terdapat
penganggaran
dan
realisasi belanja perjalanan
dinas
dan
sebesar
Rp166.200.000,00 tidak sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut: a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.587.855.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.294.290.000,00. Diantaranya dianggarkan pada Kegiatan Peningkatan Kesejah teraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan sebesar Rp48.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.200.000,00, sebagai belanja perjalanan dinas tetap. Realisasi belanja perjalanan dinas tetap tersebut dibagikan secara tunai kepada 77 orang tenaga penyuluh lapangan (bulan Januari s.d Juni 2007 39 orang, bulan Juli s.d. Desember 2007 38 orang), masing-masing sebesar Rp100.000,00/bulan selama 12 bulan dengan bukti pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi dan daftar tanda terima tanpa didukung Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas. b. Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.686.225.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.413.700.000,00 atau 83,84% dari anggaran. Diantaranya dianggarkan pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan sebesar Rp49.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.000.000,00, sebagai belanja perjalanan dinas tetap yang tidak sesuai ketentuan. Realisasi belanja perjalanan dinas tetap tersebut dibagikan secara tunai kepada 192 kepala desa pada 14 kecamatan masing-masing sebesar Rp250.000,00 dengan bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi dan daftar tanda terima tanpa didukung Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas. c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp423..900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp423.765.000,00. Diantaranya dianggarkan pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp72.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.000.000,00, sebagai belanja perjalanan dinas tetap yang tidak sesuai ketentuan. Realisasi belanja perjalanan dinas tetap tersebut dibagikan secara tunai kepada 30 orang Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Lapangan, masing-masing sebesar Rp200.000,00/bulan selama 12 bulan dengan bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi dan daftar tanda terima tanpa didukung Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Realisasi
belanja
perjalanan
dinas
sebesar
Rp166.200.000,00
tersebut
telah dianggarkan
dalam DPA pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan ekonomis,
efektif,
transparan,
perundang-undangan,
efisien,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. b.
Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.5/2007
Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 1) Pasal 1 poin 5 yang menyatakan perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknyasekurang- kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang termasuk perjalanan dari
tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia
untuk bertoiak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempatyang dituju di dalam negeri 2) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. c. Keputusan Bupati Toba Samosir 527 Tahun 2006 tentang Harga Nomor Satuan Barang dan Jasa di Kabupaten Samosir untuk Perjalanan Dinas menyatakan untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD dengan menyebut pembebanan biaya serta sebagai tanda bukti bahwa tugas telah dilaksanakan maka SPPD harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari Instansi yang dituju dan
diwajibkan
menyerahkan
kembali
SPPD tersebut kepada satuan pemegang kas instansi
pemberi/pemegang mata anggaran. Hal tersebut mengakibatkan tidak sesuai peruntukkannya.
realisasi
belanja
perjalanan
dinas
sebesar Rp166.200.000,00
Hal tersebut terjadi karena: a.
Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas tidak mempedomani ketentuan perundang-undangan b. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan
pengendalian
dan
pengawasan
lalai
atas pengelolaan belanja perjalanan dinas.
c.
Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif dalam menetapkan dan mengesahkan
anggaran belanja perjalanan dinas tidak mempedomani ketentuan perundang- undangan. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Kepala Badan Pengelola Keungan Daerah (BPKD), Kepala dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan serta Kepala Dinas Kehutanan mengakui
temuan
merupakan
BPK-RI
bantuan
dan
transport
menjelaskan dan
bahwa perjalanan
dinas
tetap
dan
Perkebunan
yang
diberikan
biaya operasional kepada masing-masing petugas dalam
melaksanakan tugas rutin sehingga tidak disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Hal ini akan menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan untuk masa yang akan datang dalam penyusunan anggaran akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar: a.
Memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan supaya dalam merealisasikan dan mempertanggung-jawabkan belanja perjalanan dinas mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.
Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku Pengguna Anggaran supaya lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan belanja perjalanan dinas. c.
Memberikan sanksi kepada Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif dalam menetapkan
dan mengesahkan anggaran belanja perjalanan dinas mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pertanggungjawaban Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2007 Sebesar Rp740.118.396,00,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti yang Lengkap dan Sah serta Sebesar Rp176.829.000,00 Tidak Sesuai Peruntukan
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah diverifikasi serta disahkan oleh Sekretaris Daerah pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah diketahui sebagai berikut: a. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah Berdasarkan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa anggaran Belanja
Barang
dan
Jasa
untuk
Bagian
Umum
dan Perlengkapan
Sekretariat
Daerah
sebesar
Rp12.282.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.339.035.362,00 atau 84,18% dari anggaran. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya sebesar Rp732.841.056,00 digunakan untuk Belanja Jasa Kantor lainnya dan sebesar Rp267.000.000,00 untuk Belanja Perjalanan Dinas Tetap. Hasil pemeriksaan atas SPJ Belanja Jasa Kantor Lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas Tetap tersebut diketahui bahwa diantaranya terdapat pertanggungjawaban belanja sebesar Rp740.118.396,00 hanya berupa bukti pengeluaran kas tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah antara lain Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas, Nota pembelian dan kuitansi pembayaran klinik/rumah sakit/dokter, dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3
4
Jenis belanja Biaya pemeliharaan Biaya rumah tangga Biaya pengisian Jumlah I
Bupati (Rp) 44.135.414,00 227.749.992, 00
Wakil Bupati (Rp) 30.406.332,00
Jumlah (Rp)
Keterangan
74.541.746,00
156.246.664, 00 383.996.656,00
9.583.332,00
4.996.662,00
281.468.738, 00
191.649.658, 00 473.118.396,00
Biaya perjalanan dinas tetap Jumlah II
60.200.000, 00
106.800.000, 00 267.000.000,00
60.200.000, 00
106.800.000, 00 267.000.000,00
Jumlah (I + II)
441.668.738, 00
298.449.658, 00 740.118.396,00
Belanja Jasa Kantor Lainnya
14.579.994,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap
(rincian lihat Lampiran 1) Selanjutnya
diketahui
bahwa
Bendahara
Pengeluaran
menyerahkan
secara
tunai biaya
pemeliharaan kesehatan kepada Bupati dan Wakil Bupati sedangkan biaya rumah tangga dan biaya pengisian tabung gas/minyak diserahkan kepada istri Bupati dan
istri
Wakil
Bupati.
Biaya
perjalanan dinas tetap juga diberikan secara tunai kepada Bupati berkisar antara Rp10.000.000,00 hingga Rp15.800.000,00 dan Wakil Bupati berkisar antara Rp6.000.000,00 hingga Rp14.700.000,00 setiap bulannya. b. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH tidak sesuai peruntukan Berdasarkan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebesar Rp176.829.000,00 dengan realisasi Rp176.829.000,00 atau 100% dari anggaran.
Dari
hasil
pemeriksaan
SPJ
Belanja
Penunjang
Operasional
KDH/WKDH
diketahui
bahwa
pertanggungjawabannya hanya berupa bukti pengeluaran kas tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah. Pembayaran
belanja
tersebut
oleh
Bendahara Pengeluaran diberikan secara tunai kepada Bupati dan
Wakil Bupati. Lebih lanjut diketahui bahwa dari realisasi Biaya Penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional sebesar Rp176.829.000,00 sudah termasuk potongan PPh 15%, terdiri dari biaya penunjang operasional yang dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp150.304.650,00 dan potongan PPh sebesar Rp26.524.350,00. Hal ini menunjukkan biaya operasional tersebut diperlakukan sebagai tambahan penghasilan (rincian lihat Lampiran 1). Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah: 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. 2) Pasal 8 yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan : a)
Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b)
Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
c)
Biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d) Biaya penunjang
operasional
dipergunakan
untuk
koordinasi,
penanggulangan
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal bagi Walikota dan Wakil Walikota adalah sebesar Rp660.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp660.000.000,00 atau 100% dari anggaran masingmasing untuk Walikota sebesar Rp360.000.000,00 dan Wakil Walikota sebesar Rp300.000.000,00 Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Walikota dan Wakil Walikota diketahui bahwa seluruh realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Walikota sama sekali tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban. Sedangkan untuk realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Wakil Walikota bukti pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal tersebut mengakibatkan:
a. Realisasi belanja satuan kerja Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp740.118.396,00 yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah tidak dapat diyakini kewajarannya. b. Tujuan penganggaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp176.829.000,00 tidak tepat sasaran dan berindikasi menambah penghasilan dan memboroskan keuangan daerah. Hal tersebut terjadi karena: a. Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung dalam memverifikasi dan mengesahkan SPJ Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempedomani peraturan perundangundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Pihak-pihak penerima dana dhi. Bupati dan Wakil Bupati dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah tidak mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Sekretaris Daerah KabUpaten Toba samosir mengakui temuan BPK-RI dan menjelaskan bahwa bukti-bukti pengeluaran/ pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran tersebut masih dipegang Bupati dan Wakil Bupati dan akan segera dilengkapi, sedangkan perjalanan dinas tetap adalah sebagai pengganti biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati pada saat melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan dan Desa-Desa se Kabupaten Toba Samosir. BPK-RI menyarankan agar: a. Bupati dan Wakil Bupati dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung dalam memverifikasi dan mengesahkan SPJ Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Penetapan
Jumlah
Tunjangan
Perumahan
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
Kabupaten Toba Samosir Belum Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku dan Terjadi Kemahalan yang Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp434.400.00,00 Pemerintah
Kabupaten
Toba
Samosir
untuk
Tahun
Anggaran
2007
menganggarkan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp698.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp698.400.000,00 atau 100% dari anggaran. Besarnya tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD didasarkan pada Peraturan Bupati No.300 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir yang antara lain menyebutkan besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir adalah sebesar Rp2.400.000,00 per orang/bulan atau sebesar Rp28.800.000,00 per orang/tahun. Dan pada tahun 2008 Bupati Toba Samosir menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir No.7 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang penetapan besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota DPRD. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa besaran pembayaran Pimpinan adalah sebesar Rp2.700.000,00 per orang/bulan atau Rp32.400.000,00 per orang/tahun dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp2.400.000,00 per orang/bulan atau Rp28.800.000,00 per orang/tahun. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa penetapan jumlah tunjangan perumahan yang dibayarkan
kepada
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
belum
berdasarkan
pada
pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan yaitu dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga sewa setempat yang berlaku wajar di wilayah Kabupaten Toba Samosir. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Bupati Toba Samosir No.7 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008. Padahal Peraturan Bupati tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut. Pemeriksaan atas SPJ belanja sewa rumah dinas Sekretaris Daerah diketahui bahwa pada tahun 2007 kontrak sewa rumah dinas di Balige adalah sebesar Rp11.000.000,00 per tahun. Dengan demikian, terjadi kelebihan pembayaran tunjangan perumahan kepada dua orang Wakil Ketua DPRD dan 22 orang Anggota DPRD sebesar Rp434.400.000,00 ((2 org x (Rp32.400.000,00 - Rp11.000.000,00)) + (22org x (28.800.000,00 - Rp11.000.000,00)).
10
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. b. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian daerah sebesar Rp434.400.000,00 karena adanya selisih lebih pembayaran antara jumlah penetapan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibandingkan dengan harga sewa rumah dinas Sekretaris Daerah pada tahun yang sama.
Hal tersebut terjadi karena Bupati Toba Samosir dalam menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak mempedomani ketentuan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten toba Samosir menjelaskan bahwa penetapan jumlah tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Tahun Anggaran 2007 didasarkan pada Peraturan Bupati No. 300 Tahun 2005 tanggal 30 desember 2005 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten toba Samosir. Penetapan jumlah tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan
Anggota
DPRD
tersebut
atas
dasar
usulan
DPRD
dengan
Surat
No.
171/1191/DPRD/2005 tanggal 15 Nopember 2005 perihal Usul Penampungan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD. Selain itu dijelaskan bahwa Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD kecuali Ketua DPRD belum tersedia sehingga peruntukan tunjangan perumahan bukan hanya untuk sewa rumah akan tetapi mencakup pembayaran rekening listrik, telepon dan sarana pendukung rumah yang bersangkutan.
11
BPK-RI menyarankan agar: a. Bupati Toba Samosir dalam menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani ketentuan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. b. Pimpinan dan Anggota DPRD menyetorkan kembali selisih lebih pembayaran tunjangan perumahan sebesar Rp434.400.000,00 ke Kas Daerah.
4. Penetapan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Penerima Penyaluran Dana Perkuatan Modal Tidak Sesuai Prosedur dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp408.937.073,00
Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Dalam rangka pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebesar Rp408.020.000,00 dan kegiatan Sosialisasi Dukungan
Informasi
Penyediaan
Permodalan
sebesar
Rp215.900.000,00
yang
diantaranya terdapat realisasi untuk perkuatan modal UMKM masing-masing sebesar Rp300.000.000,00
dan
sebesar
Rp168.500.000,00,
atau
seluruhnya
sebesar
Rp468.500.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp168.500.000,00). Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir No. 22 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Pemberian Perkuatan Modal Kerja KUKM dan LKM yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Toba Samosir antara lain mengatur:
a. UMKM yang berhak untuk menerima dana perkuatan modal adalah koperasi untuk semua jenis usaha termasuk Warung Serba Ada (Waserda) yang dikelola koperasi, pengusaha UKM dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. b. Telah dilakukan seleksi oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan. Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Toba Samosir No. 22 Tahun 2007, Kepala dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan menerbitkan Keputusan No. 1361 Tahun 2007 tentang Penetapan Tim Verifikasi Perkuatan Modal Koperasi, UKM dan LKM Kabupaten Toba samosir Tahun Anggaran 2007 yang bertugas melaksanakan Verifikasi
12
atas permohonan Koperasi dan UKM. Dari Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Koperasi, UKM dan LKM Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 diketahui bahwa Tim Verifikasi telah melaksanakan proses verifikasi atas 19 permohonan program waserda dan 14 permohonan program UKM dan telah menetapkan 5 (lima) UKM dan 7 (tujuh) koperasi yang layak menerima bantuan perkuatan modal (rincian lihat Lampiran 2). Dengan demikian seharusnya hasil Tim Verifikasi tersebut menjadi usulan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Toba Samosir. Berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 1479 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama Koperasi dan UKM Penerima Perkuatan Modal Kerja KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007, diketahui telah ditetapkan 12 koperasi dan 5 (lima) KUKM yang berhak menerima dana perkuatan modal, namun penetapan Koperasi dan KUKM tersebut tidak sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Tim Verifikasi, dengan rincian sebagai berikut: No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Usulan tim verifikasi KUKM 2 A. Koperasi Koptan Bukit Berbunga KSU Dosroha Maduma KSU Sipartano Naiborngin KUD Aman Tambunan KSU Marsiurupan KSU Sehat KSU Topma
Penetapan bupati Keterangan KUKM 4 3 A. Koperasi KUD Marsada Tidak Diverifikasi KSU Karang Taruna Induk Tidak lolos verifikasi KSU Sipartano Naiborngin Lolos Verifikasi
Jumlah Bantuan (Rp) 5
KSU Antar Pulau Toba Samosir Koptan Bukit Berbunga KSU Maju Jaya KSU Sehat KSU Marom Mardongan KSU Sejahtera KUD Aman Tambunan KSU Sanggar Pemuda Karya KSU Pelita Jaya
Tidak lolos verifikasi
25.000.000,00
Tidak lolos verifikasi Tidak lolos verifikasi Tidak lolos verifikasi Tidak lolos verifikasi Tidak Diverifikasi Tidak lolos verifikasi Tidak Diverifikasi Tidak Diverifikasi
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 300.000.000,00
Tidak Diverifikasi Lolos Verifikasi Tidak lolos verifikasi
40.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00
Jumlah I
1. 2. 3. 4. 5.
B. KUKM UD Putra Nagari UD Bonanza UD Cindi UD Romauly Taylor UD Anastasya Jumlah II
B. KUKM Toko Mas “Amori” UD Bonanza UD Kacang Garing Toba Mas Rumah Makan Pamurnas UD Maju Peternakan Total
13
Tidak Diverifikasi Tidak Diverifikasi
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
20.000.000,00 53.500.000,00 168.500.000,00 468.500.000,00
Berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 1479 Tahun 2007 masingmasing Koperasi/KUKM menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Kepala Dinas Koperasi dan Peridustrian, Perdagangan, yang antara lain mengatur jumlah pinjaman yang diberikan kepada Koperasi/KUKM yang bersangkutan dan jangka waktu pinjaman, pengembalian dan jaminan, jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal diterima pinjaman dimaksud, pengembalian dilakukan secara mencicil terhitung sejak bulan keempat setelah kredit lunak dicairkan atau bulan April 2008. Atas kewajiban menyerahkan jaminan tersebut diketahui hanya 6 (enam) koperasi/KUKM yang menyerahkan jaminan, yaitu KSU Sehat, Koptan Bukit Berbunga, KSU Sanggar Pemuda Karya, KSU Pelita Jaya, Rumah Makan Pamurnas dan UD Bonanza. Pemeriksaan atas realisasi pengembalian pinjaman menunjukkan bahwa dari 17 koperasi/KUKM, diantaranya 14 koperasi/KUKM tidak memenuhi jadwal pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: No.
Koperasi/ KUKM
1 1.
2 KUD Marsada
2.
KSU Karang Taruna Induk
3.
KSU Sipartano Naiborngin
4. 5.
KSU Antar Pulau Toba samosir Koptan Bukit Berbunga
6.
KSU Maju Jaya
7.
KSU Sehat
8.
KSU Marom Mardongan
9.
KSU Sejahtera
10.
KUD Aman Tambunan
11. 12.
KSU Sanggar Karya KSU Pelita Jaya
13.
Toko Mas “Amori”
14.
UD Bonanza
15.
UD Kacang Garing Toba Mas Rumah Makan Pamurnas
16.
Pemuda
Jumlah Pinjaman (Rp) 3 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 40.000.000,0 0 50.000.000,0 0 5.000.000,00
Angsuran/ Bulan (Rp) 4 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.190.476,0 0 1.904.762,0 0 2.380.952,0 0 238.095,00
20.000.000,0
952.381,00
14
Pembayaran (6 bulan) Seharusnya Realisasi (Rp) (Rp) 5 6 7.142.856,00 7.143.000,00 7.142.856,00
-
7.142.856,00
1.190.500,00
7.142.856,00
5.955.000,00
7.142.856,00
4.761.904,00
7.142.856,00
3.500.000,00
7.142.856,00
1.250.000,00
7.142.856,00
-
7.142.856,00
-
7.142.856,00 7.142.856,00
25.000.000,5 2 -
7.142.856,00
-
11.428.572,0 0 14.285.712,0 0 1.428.570,00
6.000.000,00
5.714.286,00
4.762.523,00
-
Sisa (Rp) 7 17.857.000, 00 25.000.000, 00 23.809.500, 00 19.045.000, 00 20.238.096, 00 21.500.000, 00 23.750.000, 00 25.000.000, 00 25.000.000, 00 25.000.000, 00 25.000.000, 00 34.000.000, 00 50.000.000, 00 5.000.000,0 0 15.237.477,
1 17.
2 UD Maju Peternakan Jumlah
3 0 53.500.000,0 0 468.500.000, 00
4
5
2.547.619,0 0
15.285.714,0 0
6
00 53.500.000, 00 59.562.927,0 408.937.073,0 0 0
Dari tabel di atas diketahui hanya 3 (tiga) Koperasi/KUKM yang memenuhi jadwal pengembalian yaitu KUD Marsanda, KUD Aman Tambunan dan Rumah Makan Pamurnas.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. b. Peraturan Bupati Toba Samosir No.22 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Pemberian Perkuatan Modal Kerja Koperasi dan Usaha Kecil (KUKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Toba samosir: 1) Pasal 3, yang menyatakan usulan penerima kredit dari calon penerima kredit diseleksi oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan. 2) Pasal 4: a) Ayat 1, yang menyatakan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan kepada Bupati. b) Bupati menetapkan penerima kredit dengan Surat Keputusan Bupati. 3) Pasal 10, yang menyatakan setiap koperasi, UKM dan LKM yang memperoleh Kredit Lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib memberikan jaminan/agunan berupa sertifikat hak milik asli. c. Surat Perjanjian Kredit antara masing-masing Koperasi/KUKM dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
15
7 -
1) Pasal 4, Jangka Waktu Pinjaman dan Pengembalian, ayat (2) yang menyatakan pengembalian oleh pihak kedua (Koperasi/KUKM) dilakukan secara mencicil terhitung sejak bulan keempat setelah kredit lunak dicairkan ke rekening pihak kedua (Koperasi/KUKM). 2) Pasal 5, yang menyatakan sebagai jaminan atas pembayaran kembali kredit dimaksud sampai lunas pihak kedua menyerahkan jaminan kredit dengan surat akta tanah asli. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran kredit lunak kepada Koperasi/KUKM yang tidak sesuai prosedur berpotensi macet dan tidak adanya jaminan dari Koperasi/KUKM atas kredit lunak yang diterimanya berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 408.937.073,00.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Nama Koperasi dan UKM Penerima Perkuatan Modal Kerja KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) berhak menerima kredit perkuatan modal berbeda dengan rekomendasi dari TimTeknis dhi Tim Verifikasi Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Koperasi, UKM dan LKM. b. Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan yang berhak menyalurkan kredit lunak kepada Koperasi/KUKM lalai dalam meminta jaminan atas kredit yang diberikan. c. Adanya itikad tidak baik dari pengurus Koperasi/KUKM untuk tidak melakukan pembayaran atas kredit yang telah diterima. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengakui temuan BPK-RI dan menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan koperasi dan UKM penerima perkuatan modal dengan hasil Tim Verifikasi karena kurangnya penilaian yang dilakukan oleh Tim verifikasi, yang hanya berdasarkan penilaian dokumen-dokumen yang tidak didasari penilaian lapangan tentang kelayakan atas usaha KUD/UKM, sehingga Dinas Koperindag melakukan
16
kembali penelitian lapangan dan dokumen untuk menetapkan calon penerima bantuan tersebut. Agunan/jaminan yang sampai saat ini belum diterima akan segera diminta dengan melakukan upaya paksa terhadap penerima perkuatan modal dan pengembalian angsuran akan tetap ditindaklanjuti. BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar:
a. Dalam mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Koperasi dan UKM Penerima Perkuatan Modal Kerja KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) berhak menerima kredit perkuatan modal mempedomani rekomendasi dari TimTeknis dhi Tim Verifikasi Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Koperasi, UKM dan LKM. b. Memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan supaya meminta jaminan atas kredit yang diberikan kepada Koperasi/KUKM. c. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan untuk mencairkan jaminan apabila sampai dengan jatuh tempo Koperasi/KUKM tidak melakukan pembayaran atas kredit yang telah diterima.
5. Realisasi Penggunaan Dana Penyangga Stabilisator Hasil Pertanian sebesar Rp500.000.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah
Pada
Tahun
Anggaran
2007
Pemerintah
Kabupaten
Toba
Samosir
menganggarkan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk pada Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan sebesar Rp907.505.800,00 dengan realisasi sebesar Rp890.010.800,00 atau 98,07%. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp500.000.000,00 dialokasikan untuk dana penyangga stabilisator harga dhi. harga jagung, yang dimaksudkan untuk mengupayakan stabilisasi harga jagung hasil produksi petani agar tidak jatuh pada saat panen raya, dengan tingkat harga yang diharapkan sebesar Rp1.200,00/kg. Dengan demikian apabila harga pasar berada dibawah Rp1.200,00/kg, maka selisih harga yang terjadi akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui pengusaha yang telah ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Keputusan Bupati No. 215 Tahun
17
2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung untuk Mengendalikan Harga Jagung Ditingkat Petani Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007 yang ditidaklanjuti dengan Keputusan Bupati No. 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007. Berdasarkan Keputusan Bupati No.216 Tahun 2007, antara lain diatur tentang tugas Tim Teknis dalam melaksanakan identifikasi dan penilaian secara selektif terhadap perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertanian, melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi perusahaan calon. Persyaratan perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan penyangga stabilisasi harga diatur dalam Lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir No. 215 tahun 2007 yang antara lain menyatakan perusahaan tersebut harus berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang telah dilengkapi dengan SIUP, TDP, NPWP, dan HO, sanggup mengelola dana penyangga stabilisasi harga jagung yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang diketahui Tim Teknis dan mampu menyediakan agunan berupa sertifikat tanah dengan nilai minimal 150% dari dana yang diterima. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Bupati telah menetapkan 4 (empat) perusahaan sebagai penerima Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung, sesuai dengan Keputusan Bupati No. 217 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama Perusahaan Sebagai Calon Penerima Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung di Kabupaten Toba Samosir, yaitu sebagai berikut: No.
Nama Alamat No. SIUP dan TDP No. SPK Perusahaan UD Aman Tambunan, - 120/02.18/PK/V/2007 518/824.1/KPP/VII/2007 Lumban Pea 23 Mei 2007 Kec. Balige - 02.18.5.52.00387 24 Mei 2007 CV Sonya Marta Simpang Diakoni - 165/02.18/PK/VII/2007 518/838.1/KPP/VII/2007 No.11 Pasar 2 Juli 2007 Sirongit Kec. - 02.18.3.45.00100 Laguboti 3 Juli 2007 CV Bintatar Jl. Pasar - 179/02.18/PK/V/2007 518/1530.1/KPP/VII/2007 Tambunan 26 Juli 2007 Kec. Balige - 02.18.3.45.00954 27 Juli 2007 CV Putra Zon Jl. SM Raja No.87 - 103/02.18/PK/V/2007 518/822.1/KPP/VII/2007 Pasar Porsea 9 Mei 2007 Kec. Porsea - 02.18.3.45.00922 10 Mei 2007
Alokasi Dana (Rp)
Penetapan keempat perusahaan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat pernyataan sanggup mengelola dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung yang
18
150.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
diketahui oleh Tim Teknis. Berdasarkan tanggal SIUP dan TDP masing-masing perusahaan di atas diketahui bahwa keempat perusahaan yang telah ditetapkan baru dibentuk pada bulan Mei dan Juli 2007 sehingga secara administratif tidak memenuhi syarat,
yang
mengindikasikan
adanya
rekayasa/pengaturan
dalam
penetapan
perusahaan penerima dana. Hal ini tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir No. 215 tahun 2007 yang antara lain menyatakan perusahaan tersebut harus berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Keempat perusahaan tersebut telah menandatanganani Surat Perjanjian Kontrak tentang Pencairan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007 yang diantaranya mengatur bahwa dana yang diberikan merupakan pinjaman dan harus dikembalikan paling lambat tanggal 17 Desember 2007, selain itu perusahaan penerima dana berkewajiban memberikan jaminan. Hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi pencairan dana diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut telah direalisasikan 100% atau Rp500.000.000,00, dengan alasan bahwa harga jagung pada saat itu adalah sebesar Rp800,00/kg atau di bawah standar harga yang ditetapkan pemerintah, namun tidak disertai dengan rekomendasi dari Tim Teknis, dengan rincian sebagai berikut:
No. 1. 2. 3. 4.
Tgl. Dana yang diterima (Rp) Pengembalian Proposal Alokasi Realisasi UD Aman 11 Juli 150.000.000,00 150.000.000,00 Tidak Ada 2007 CV Sonya 11 Juli 100.000.000,00 100.000.000,00 Tidak Ada Marta 2007 CV Bintatar 11 Juli 200.000.000,00 200.000.000,00 Tidak Ada 2007 CV Putra 11 Juli 50.000.000,00 50.000.000,00 Tidak Ada Zon 2007 Jumlah 500.000.000,00 500.000.000,00 Perusahaan
Dengan tidak adanya rekomendasi dari Tim Teknis, maka harga jagung sebesar Rp800,00/kg diragukan sehingga penggunaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung tidak dapat diyakini. Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ada perusahaan yang mengembalikan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung tersebut. Atas permasalahan ini Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan telah melayangkan surat peringatan III tertanggal 13 Juni 2008 kepada masing-masing perusahaan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban. Hasil pemeriksaan selanjutnya berdasarkan hasil monitoring harga komoditi
19
pangan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Toba Samosir diketahui bahwa harga jagung, khususnya di wilayah domisili perusahaan, pada bulan Juli berada diatas Rp1.200,00/kg. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana penyangga stabilisasi harga
pertanian
jagung
sebesar
Rp500.000.000,00
seharusnya
tidak
dicairkan/direalisasikan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. b. Lampiran I Keputusan Bupati Toba Samosir No. 215 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung untuk Mengendalikan Harga Jagung Ditingkat Petani Kabupaten Toba Samosir: 1) Angka III antara lain menyatakan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian,
Perdagangan
Kabupaten
Toba
Samosir
selaku
penanggungjawab kegiatan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung di Kabupaten Toba Samosir. 2) Angka IV. Persyaratan dan Perjanjian Kontrak yang antara lain menyatakan persyaratan perusahaan adalah berbadan hokum sekurangkurangnya 2 (dua) tahun yang terdiri dari: SIUP, TDP, NPWP dan HO, sanggup mengelola dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung untuk membeli jagung dari petani yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang diketahui oleh Tim Teknis. c. Keputusan Bupati Toba Samosir No. 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung di Kabupaten Toba samosir, Keputusan ketiga yang menyatakan Tim Teknis dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung untuk pengendalian harga jagung di tingkat petani Kabupaten Toba Samosir mempunyai tugas dan
20
kegiatan, antara lain melaksanakan identifikasi dan penilaian secara selektif terhadap perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertanian, melaksanakan verifikasi atas kelengkapan administrasi perusahaan calon penerima dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung dan membuat rekomendasi pada setiap pengajuan pencairan dana. d. Masing-masing Surat Perjanjian Kontrak Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan pihak kedua (II) sudah harus mengembalikan pinjaman tersebut selambatlambatnya tanggal 17 Desember 2007. Hal tersebut mengakibatkan realisasi pencairan dan penggunaan dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung di Kabupaten Toba Samosir berpotensi untuk disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk kepentingan
lain
dan
berpotensi
merugikan
keuangan
daerah
sebesar
Rp500.000.000,00.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Bupati Toba Samosir dalam menetapkan perusahaan penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga jagung tidak berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis atas kelengkapan administrasi perusahaan calon penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga jagung. b. Tim Teknis tidak melaksanakan tugasnya, antara lain melaksanakan verifikasi atas kelengkapan administrasi perusahaan calon penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga jagung, dan memberikan rekomendasi dalam setiap pengajuan pencairan dana. c. Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan dalam menyetujui permohonan pencairan dana dari rekanan tidak berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis. Pemerintah
Kabupaten
Toba
Samosir
dhi.
Kepala
Dinas
Koperasi
dan
Perindustrian, Perdagangan menjelaskan bahwa kegiatan stabilisasi harga jagung dilakukan untuk menjaga stabilitas harga jagung pada harga Rp1.200,00/kg. Mengenai tidak berfungsinya Tim Teknis
terjadi karena hanya 4 (empat) perusahaan yang
21
berminat, maka Dinas Koperindag melakukan kebijakan kemudahan persyaratan dengan ketentuan tetap memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.
BPK-RI menyarankan Bupati Tobasa agar:
a. Dalam menetapkan perusahaan penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga jagung berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dengan memperhatikan kelengkapan administrasi perusahaan calon penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga jagung. b. Memberikan sanksi yang tegas kepada Tim Teknis yang tidak melaksanakan tugasnya, antara lain melaksanakan verifikasi atas kelengkapan administrasi perusahaan calon penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga jagung, dan memberikan rekomendasi dalam setiap pengajuan pencairan dana. c. Memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan supaya dalam menyetujui permohonan pencairan dana dari rekanan tidak berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung untuk Mengendalikan Harga Jagung Ditingkat Petani Kabupaten Toba Samosir. d. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan untuk segera menarik kembali Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung sebesar Rp500.000.000,00 dan meyetorkannya ke Kas Daerah.
6. Pembebanan Biaya Langsung Personil Sebesar Rp120.000.000,00 dan Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp81.300.000,00 atas Jasa Konsultan Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir Merugikan Keuangan Daerah
Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah menganggarkan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp341.038.000,00 atau 97,44% dari anggaran.
22
Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak kegiatan Jasa Konsultan Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan
tersebut yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No.
900/06-APPK/BPKD/2007 oleh PT Index Consultindo Appraisal dengan kontrak senilai Rp309.518.000,00, jangka waktu pelaksanaan tanggal 1 Nopember 2007 dan berakhir tanggal 31 Desember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.018-ICA/BAST-OTDA TBSA/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D termyn II No.1126/L/LS/2007 sebesar Rp216.099.840,00. Pemeriksaan selanjutnya atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dokumen kontrak diketahui nilai kontrak sebesar Rp309.518.000,00 terdiri dari Biaya Langsung Personil sebesar Rp169.000.000,00 yaitu 14 orang tenaga ahli dan 13 orang tenaga pendukung dan Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp112.800.000,00. (Rincian lihat Lampiran 3). Berdasarkan pernyataan tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan hanya dilakukan oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga pendukung atau maksimal sebesar Rp49.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp120.000.000,00 (Rp169.000.000,00 - Rp49.000.000,00). Selanjutnya atas pembebanan Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp 112.800.000,00 diketahui terdapat pembebanan untuk biaya sewa kantor (termasuk perlengkapannya) dan biaya perlengkapan kantor sebesar Rp27.300.000,00 (rincian lihat Lampiran 3). Seharusnya biaya-biaya tersebut tidak dibebankan pada kontrak konsultan dengan jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan, namun telah menjadi beban konsultan yang bersangkutan. Selain itu diketahui juga terdapat beberapa item pekerjaan, antara lain Executive Summary, buku manual program, album peta serta diskusi dan seminar (terdiri dari diskusi I dan II, seminar akhir dan pelatihan pengelolaan program asset) senilai Rp54.000.000,00 yang tidak dilaksanakan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No 95 Tahun 2007 Pasal 5 point f antara lain menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus
23
mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa. b. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No. 1203/D.II/03/2000-SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 antara lain menyatakan: 1) Biaya Sewa Kantor (termasuk perlengkapannya) dan Biaya Perlengkapan Kantor untuk Kontrak dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan tidak berlaku dan harus disediakan sendiri oleh instansi pelaksana. c. Surat Perjanjian Pekerjaan, Pasal 4, yang menyatakan pihak kedua (rekanan) wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh pihak pertama. Hal tersebut mengakibatkan pembayaran Biaya Langsung Personil sebesar Rp120.000.000,00 dan Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp81.300.000,00 (Rp27.300.000,00 + Rp54.000.000,00) merugikan keuangan daerah. Hal tersebut terjadi karena: a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam menyusun HPS yang menjadi dasar dalam penyusunan RAB tidak mempedomani petunjuk penyusunan RAB jasa konsultan. b. Tidak adanya pengendalian dan pengawasan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan kerjanya. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan PPTK 6 (enam) orang adalah petugas di lapangan pada satu Kecamatan belum termasuk tenaga administrasi dan tenaga penilai lainnya. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai ketentuan akan diadakan
24
evaluasi kembali atas RAB dalam kontrak kerja dengan PT Index Consultindo Appraisal sehingga perkiraan kerugian yang terjadi dikembalikan ke Kas Daerah. Untuk kedepannya kami akan melakukan evaluasi penggunaan jasa konsultan sesuai dengan peruntukan dan perundang-undangan yang berlaku. BPK-RI menyarankan Bupati Tobasa agar: a. Memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir supaya dalam menyusun HPS yang menjadi dasar dalam penyusunan RAB mempedomani petunjuk penyusunan RAB jasa konsultan. b. Memerintahkan
Kepala
Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
lebih
meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan kerjanya. c. Menarik kembali kelebihan pembayaran atas pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya serta kegiatan yang tidak dilaksanakan kepada rekanan sebesar Rp201.300.000,00.
7. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan Nasional Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp367.425.980,00
Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Toba Samosir telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp22.263.346.700,00 dengan realisasi sebesar Rp22.099.199.000,00 atau 99,26% dari anggaran. Dari realisasi belanja tersebut diantaranya digunakan untuk anggaran Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya pada Program Pendidikan Menengah sebesar Rp1.275.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.275.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Permintaan pencairan uang yang ditujukan untuk kegiatan Belanja Modal tersebut dilakukan dengan 2 tahap pencairan, yaitu SP2D No.545/L/LS/2007 tanggal 22 Nopember 2007 sebesar Rp64.525.980,00 dan
25
SP2D
No.585/L/LS/2007
tanggal
23
Nopember
2007
sebesar
Rp1.210.474.020,00. Anggaran tersebut merupakan dana sharing yang digunakan untuk kegiatan pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemeriksaan atas bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa anggaran dana sharing sebesar Rp367.425.980,00 digunakan oleh beberapa sekolah untuk biaya penerimaan siswa baru, penyusunan modul, pendalaman materi, diklat guru, biaya perjalanan dinas dan pembayaran honor untuk tenaga pendidik dan sekretariat (rincian lihat Lampiran 4).
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah
No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara Pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Hal tersebut mengakibatkan: a. Tujuan penganggaran Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya pada Program Pendidikan Menengah sebesar Rp367.425.980,00 tidak tepat sasaran. b. Penambahan Aset Tetap atau Aset Lainnya pada beberapa sekolah tidak dapat terwujud sebesar Rp367.425.980,00. Hal tersebut terjadi karena:
26
a. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Anggaran Kegiatan yang tersedia. b. Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran atas kegiatan administrasi dan fisik pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Kepala Dinas Pendidikan Nasionan mengakui temuan BPK-RI den menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk masa yang akan datang pelaksanaan pekerjaan akan disesuaikan dengan anggaran kegiatan dan peraturan yang berlaku serta pengawasan dan pengendalian akan lebih ditingkatkan.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional memberikan sanksi yang tegas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Anggaran Kegiatan yang tersedia; b. Memerintahkan
Kepala
Dinas
Pendidikan
Nasional
supaya
lebih
meningkatakan Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan administrasi dan fisik pekerjaan.
8. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Melakukan Rekayasa pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
dan
2007
pada
Pemerintah 27
Kabupaten
Toba
Samosir
No78/S/XVIII.MDN/03/2008, tanggal 17 Maret 2008, diketahui bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan harus dikenakan denda. Denda yang dikenakan kepada masing-masing rekanan dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau denda minimal. Perhitungan denda minimal dimaksudkan agar SKPD-SKPD terkait memperhitungkan kembali denda yang akan dikenakan kepada rekanan sesuai dengan penyelesaian pekerjaan yang senyatanya di lapangan atau dengan kata lain seharusnya denda yang dikenakan kepada rekanan lebih besar dari yang diperhitungkan di dalam laporan BPK-RI. Hal tersebut diperkuat dengan kemajuan fisik pekerjaan-pekerjaan tersebut sampai dengan berakhirnya pemeriksaan atau tanggal 19 Desember 2007 masih berada pada kisaran 60% s.d 96% (rincian lihat Lampiran 5). Persentase penyelesaian pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK-RI untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir TA 2007 (26 Agustus s.d 20 September 2008) atas dokumen pembayaran pekerjaan-pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan (100%) dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2007 s.d 19 Desember 2007. Berita Acara - Berita Acara tersebut antara lain ditanda tangani oleh Rekanan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. (Rincian lihat Lampiran 6). Hal ini menunjukkan bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibuat pada saat kondisi fisik pekerjaan belum mencapai 100% dan telah direkayasa sedemikian rupa, antara lain untuk menghindari denda yang lebih besar. Selain itu apabila sampai dengan akhir tahun fisik pekerjaan belum dapat diselesaikan 100%, seharusnya pekerjaan tersebut di dalam neraca masing-masing SKPD dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belum menambah aset tetap. 28
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat
(3)
yang menyatakan
pejabat
yang menandatangani
dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: 1) Pasal 5 huruf g, antara lain menyebutkan pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 2) Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Hal
tersebut
mengakibatkan
bukti-bukti
atas
pengeluaran
sebesar
Rp8.866.704.148,00 dan penyajian aset tetap pada Neraca tidak dapat diyakini 29
kewajarannya.
Hal tersebut terjadi karena: a. Para pejabat terkait yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam membuat Berita Acara tersebut tidak mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Adanya itikad tidak baik dari masing-masing pihak untuk memanipulasi data pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi.: a.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
b. Kepala Dinas Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pekerjaan telah dikenakan denda sebesar Rp3.706.290,00, berdasarkan pemeriksaan secara langsung dan dari dokumen pekerjaan telah dilaksanakan 100%. c. Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa untuk pembangunan Puskesmas dan Poskesdes akan dijadikan acuan dalam melakukan sanksi dan denda kepada pihak rekanan sedangkan untuk pengadaan obat-obatan telah dikenakan denda sampai hari terkahir realisasi fisik yaitu pada tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp9.618.013,00 dan telah disetor ke kas daerah. d. Kepala
Dinas Tata Ruang Permukiman menjelaskan bahwa benar
penandatangan Berita Acara Serah Terima telah dilakukan walau pekerjaan belum 100% mengingat waktu yang sangat mendesak akan berakhir 31 Desember 2007, agar tidak menyulitkan pencairan terhadap pembayaran kepada pihak rekanan tanpa ada niat/itikad tidak baik untuk melanggar peraturan yang berlaku. Kepada rekanan telah dikenakan denda minimal sesuai dengan temuan tim BPK-RI sebelumnya.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar memberikan sanksi yang tegas kepada Para pejabat terkait yang menandatangani Berita Acara Serah 30
Terima Pekerjaan dalam membuat Berita Acara mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
31
Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Anggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebesar Rp600.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp600.000.000,00 atau 100% dari anggaran, masing-masing untuk biaya operasional Walikota sebesar Rp370.000.000,00 dan Wakil Walikota sebesar Rp230.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diketahui bahwa seluruh realisasi biaya operasional Walikota sama sekali tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban. Sedangkan untuk realisasi Biaya Penunjang Operasional Wakil Walikota bukti pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani Wakil Walikota tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dan rincian penggunaan (rincian lihat lampiran 2). Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal bagi Walikota dan Wakil Walikota adalah sebesar Rp660.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp660.000.000,00 atau 100% dari anggaran masing-masing untuk Walikota sebesar Rp360.000.000,00 dan Wakil Walikota sebesar Rp300.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Walikota dan Wakil Walikota diketahui bahwa seluruh realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Walikota sama sekali tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban. Sedangkan untuk realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Wakil Walikota bukti pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dan rincian penggunaan (rincian lihat lampiran 2). Biaya Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota Anggaran Biaya Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp660.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp660.000.000,00 atau 100% dari anggaran masing-masing untuk Walikota sebesar Rp360.000.000,00 dan Wakil Walikota sebesar Rp300.000.000,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota diketahui
bahwa dari nilai realisasi Biaya Rumah Tangga Walikota sebesar
Rp360.000.000,00 tersebut diantaranya Rp330.000.000,00 hanya didukung dengan kwitansi tanda terima dan selebihnya sebesar Rp30.000.000,00 sama sekali tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban. Sedangkan untuk pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga Wakil Walikota sebesar Rp300.000.000,00 bukti pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dan rincian penggunaan (rincian lihat lampiran 2). Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Anggaran Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan adalah sebesar Rp35.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp35.000.000,00 atau 100% dari anggaran masing-masing untuk membiayai pemeliharaan kenderaan dinas Walikota sebesar Rp20.000.000,00 dan Wakil Walikota sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan diketahui bahwa seluruh realisasi biaya Pemeliharaan Alat Angkutan sama sekali tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
Lampiran 1
LAMPIRAN KOREKSI ATAS NERACA PER 31 DESEMBER 2007 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR (dalam Rupiah) KD. REK 1 1.1
URAIAN
2007
Koreksi Tambah
Koreksi Kurang
2007 (audited)
ASET ASET LANCAR
1.1.1
Kas
22,251,928,662.97
1 . 1 . 1.1
Kas di Kas Daerah
16,257,002,681.97
23,602,132,724.92
39,859,135,406.89
1 . 1 . 1.2
Kas di Bendahara Pengeluaran
5,994,925,981.00
911,025,791.78
6,905,951,772.78
1.1.2
Investasi Jangka Pendek
1.1.3
Piutang
1.1.4
Piutang Lain-lain
1.1.6
Persediaan JUMLAH ASET LANCAR
1.2
46,765,087,179.67
0.00
0.00
100,977,132.00
100,977,132.00
0.00
0.00
2,036,491,931.00
2,036,491,931.00
46,641,326,388.94
48,902,556,242.67
INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1
Investasi Non Permanen
7,450,000,000.00
1.2.2
Investasi Permanen
6,867,095,817.00
6,867,095,817.00
14,317,095,817.00
8,336,095,817.00
205,102,345,713.00
205,102,345,713.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 1.3
1,019,000,000.00
7,000,000,000.00
1,469,000,000.00
ASET TETAP
1.3.1
Tanah
1.3.2
Peralatan dan Mesin
1.3.3
78,640,100,296.00
78,640,100,296.00
Gedung dan Bangunan
123,979,130,947.00
123,979,130,947.00
1.3.4
Jalan, Jaringan dan Instalasi
170,554,401,011.09
170,554,401,011.09
1.3.5
Aset Tetap Lainnya
9,614,503,252.00
9,614,503,252.00
1.3.6
Konstruksi dalam Pengerjaan
0.00
0.00
1.3.7
Akumulasi Penyusutan
0.00
0.00
587,890,481,219.09
587,890,481,219.09
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH ASET TETAP 1.4 1.4.1
DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN
1.5
ASET LAINNYA
1.5.1
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
0.00
0.00
1.5.2
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
0.00
0.00
1.5.3
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
0.00
0.00
1.5.4
Aset Tidak Berwujud
1.5.5
Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET
2 2.1
0.00
0.00
199,166,666.67
199,166,666.67
199,166,666.67
199,166,666.67
649,048,070,091.70
645,328,299,945.43
99,704,517.00
99,704,517.00
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
2.1.2
Utang Bunga
2.1.3
Utang Pajak
2.1.4
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.5
Pendapatan Diterima Dimuka
0.00
2.1.6
Utang Jangka Pendek Lainnya
0.00
0.00
99,704,517.00
99,704,517.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.2
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1
Utang Dalam Negeri
0.00
0.00
2.2.2
Utang Luar Negeri
0.00
0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN
0.00
0.00
99,704,517.00
99,704,517.00
halaman 1 dari 24
KD. REK 3 3.1
URAIAN
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
3.1.2
Cadangan untuk Piutang
3.1.3
Cadangan untuk Persediaan
3.1.4
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
3.2
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3.2.2
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
3.2.3
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
3.2.4
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang
2007 (audited)
22,152,224,145.97
24,513,158,516.70
46,665,382,662.67
100,977,132.00
100,977,132.00
2,036,491,931.00
2,036,491,931.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,289,693,208.97
48,802,851,725.67
14,317,095,817.00
1,019,000,000.00
7,000,000,000.00
8,336,095,817.00
587,890,481,219.09
587,890,481,219.09
199,166,666.67
199,166,666.67
0.00
0.00
602,406,743,702.76
596,425,743,702.76
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH EKUITAS DANA
626,696,436,911.73
645,228,595,428.43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
626,796,141,428.73
645,328,299,945.43
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 3.3.1
Koreksi Kurang
EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1
3.3
Koreksi Tambah
EKUITAS DANA LANCAR
3.1.1
3.1.5
2007
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
halaman 2 dari 24
Lampiran 2
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D SETELAH TGL 31 DESEMBER 2007
(dalam Rupiah)
No
SKPD
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Bappeda 2 BPKD 3 Kantor Catatan Sipil/Kependudukan 4 Dinas Pendidikan 5 Dinas Koperasi Perindustrian 6 Dinas Pertanian 7 Inspektorat Kabupaten 8 Kecamatan Ajibata 9 Kecamatan Balige 10 Kecamatan Borbor 11 Kecamatan Habinsaran 12 Kecamatan Laguboti 13 Kecamatan Nasau 14 Kecamatan Pintu Pohon Meranti 15 Kecamatan Siantar Narumonda 16 Kecamatan Silaen 17 Kecamatan Tampahan 18 Dinas Lingkungan Hidup 19 Kantor PDE 20 RSUD Porsea 21 Sekretariat Daerah Jumlah a B. BELANJA LANGSUNG 1 Bagian Umum dan Perlengkapan 2 Bappeda 3 BPKD 4 Kantor Catatan Sipil 5 Dinas Pendidikan 6 Dinas Kesehatan 7 Dinas Koperasi Perindustrian 8 Dinas Pasar 9 Dinas Perhubungan 10 Dinas Pertanian 11 Dinas Pekerjaan Umum 12 Dinas Tata Ruang Pemukiman 13 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 14 Inspektorat Kabupaten 15 Kantor PDE 16 Kecamatan Ajibata 17 Kecamatan Balige 18 Kecamatan Bor Bor 19 Kecamatan Habinsaran 20 Kecamatan Laguboti 21 Kecamatan Pintu Pohan Meranti 22 Kecamatan Siantar Narumonda 23 Kecamatan Sigumpar 24 Kecamatan Silaen 25 Kecamatan Tampahan 26 Kecamatan Uluan 27 Dinas Lingkungan Hidup 28 Bagian Ortala 29 Dinas Pariwisata, Kesenian 30 RSUD Porsea 31 Sekretariat DPRD 32 Bagian Humas 33 Bagian Perekonomian 34 Bagian Kesejahteraan Sosial 35 Bagian Tata Pemerintahan Jumlah b TOTAL (a+b)
UP
1
NILAI
GU
SP2D TU
NILAI
4,040,000.00
0
0
1
29,610,000.00
4
44,124,800.00
4
224,669,000.00
2
2
1 8 9
1
325,000,000.00
1
700,000.00
4,040,000.00
1
5,800,000.00 273,829,000.00 277,869,000.00
4
119,860,000.00 36 27 9 144,075,000.00 2 6,906,010,800.00 27 372,165,000.00 44 1,350,000.00 5 13 26,699,600.00 10 1,749,101,163.00 26 30 10,000,000.00 49 2 1 6 10,320,000.00 2 61,487,500.00 5 1,510,320.00 14 21,410,000.00 4 12,675,000.00 3 19,287,800.00 4 46,386,000.00 4 8 18,981,660.00 7 38,600,390.00 1 5 246,430,280.00 10 2
413,557,915.00
2 25
9
219,458,568.00
1
1 1
56,825,408.00 2,030,000.00
1 1 1 2 1 1 3
1,307,000.00
2 3
31,054,000.00 76,494,570.00
5 2
584,181,000.00 21,921,000.00
4
41,361,500.00
44 44
1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
30,698,000.00 356,398,000.00 26
10
1
LS
1 3
6 174,365,300.00 133 15 1
13,750,000.00
NILAI
1 1 2 3 1
4 1,666,681,061.00 209 1,666,681,061.00 212
NILAI 3,210,882.60 512,674,485.00 11,700,000.00 307,265,750.00 6,060,000.00 33,849,960.00 2,908,808.00 12,900,000.00 47,632,400.00 600,000.00 9,617,270.00 14,363,462.00 2,500,000.00 25,500,000.00 10,208,900.00 4,980,000.00 2,500,000.00 24,600,000.00 11,100,000.00 62,250,000.00 1,106,421,917.60
1,551,361,500.00 2,644,946,150.00 592,980,040.00 36,275,000.00 1,987,782,800.00 2,767,944,307.00 152,700,000.00 281,278,275.00 945,221,900.00 1,624,694,973.00 5,293,074,260.00 6,208,365,709.00 361,213,200.00 2,601,000.00 65,883,668.00 20,160,500.00 91,228,407.00 70,115,200.00 94,009,000.00 72,937,500.00 19,107,000.00 10,939,800.00 80,252,000.00 89,578,930.00 40,000,000.00 1,121,681,000.00 460,043,000.00 243,064,000.00
51,615,000.00 29,111,900.00 112,356,700.00 1 9,999,434,113.00 357 10,355,832,113.00 383
24,901,200.00 26,954,340,319.00 28,060,762,236.60
Lembar
TOTAL Jumlah
0 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 30
3,210,882.60 512,674,485.00 11,700,000.00 632,265,750.00 10,100,000.00 33,849,960.00 2,908,808.00 12,900,000.00 47,632,400.00 600,000.00 9,617,270.00 14,363,462.00 2,500,000.00 25,500,000.00 10,208,900.00 4,980,000.00 2,500,000.00 24,600,000.00 11,800,000.00 62,250,000.00 30,698,000.00 1,466,859,917.60
40 32 9 8 166 59 6 13 12 61 30 59 2 2 7 3 6 1 14 8 4 1 4 7 9 1 9 5 5 12 7 5 1 4 6 618 648
1,671,221,500.00 2,718,680,950.00 592,980,040.00 180,350,000.00 9,292,827,900.00 3,140,109,307.00 154,050,000.00 281,278,275.00 971,921,500.00 3,787,354,051.00 5,293,074,260.00 6,437,824,277.00 361,213,200.00 59,426,408.00 67,913,668.00 30,480,500.00 152,715,907.00 1,510,320.00 70,115,200.00 129,169,000.00 85,612,500.00 19,287,800.00 19,107,000.00 57,325,800.00 81,559,000.00 18,981,660.00 120,632,930.00 155,094,960.00 1,121,681,000.00 706,473,280.00 827,245,000.00 73,536,000.00 29,111,900.00 41,361,500.00 143,057,900.00 38,894,284,493.00 40,361,144,410.60
Rincian Penyetoran Sisa UYHD Sekretariat Daerah No
Bagian Sekretariat
1
Bagian Tata Pemerintahan
2
Bagian Hukum
3
Tanggal Penyetoran
Lampiran 3
Jumlah (Rp)
11 February 2008 15 February 2008 11 February 2008
129,118,100.00 150,000.00 89,591,000.00
Bagian Ortala
15 February 2008 18 February 2008
24,973,600.00 8,510,000.00
4
Bagian Perekonomian
20 February 2008
80,930,400.00
5
Bagian Sosial
21 January 2008 29 January 2008
700,000.00 275,000.00
6
Bagian Humas
05 February 2008
30,389,100.00
7
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
28 February 2008
123,432.00
8
Bagian Umum Perlengkapan
18 February 2008 18 February 2008 04 February 2008 04 February 2008 04 February 2008 04 February 2008 19 March 2008 19 March 2008 14 May 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008 05 February 2008
1,600,000.00 7,200,000.00 1,625,049.00 92,438,888.00 63,503,885.00 18,250,000.00 416,700,000.00 74,035,000.00 219,947,450.00 4,800,000.00 251,500.00 615,000.00 3,090,000.00 65,458,944.00 235,000.00 120,000.00 1,000,000.00 15,000.00 250,000.00 300,000.00 600.00 14,000.00 1,336,210,900.00
Jumlah
Lampiran 4
PENGELUARAN PANJAR APBD TAHUN ANGGARAN 2007 TANGGAL URAIAN KEGIATAN BUKTI RK SEBELUM PENGESAHAN APBD TA 2007 NO
SKPD
PENERIMA
PENGELUARAN DASAR
BUKTI
JUMLAH (Rp)
1
10-Jan-07
10-Jan-07 Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan DPRD dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang
Disposisi Sekda
Kuitansi
116,918,775.00
2
11-Jan-07
11-Jan-07 Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan DPRD dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang
Disposisi Sekda
Kuitansi
58,200,000.00
3
31-Jan-07
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
100,000,000.00
4
6-Feb-07
6-Feb-07 Panjar kegiatan Napak tilas Perjalanan DR Pariwisata IL Nommensen di Tanah Batak
Erwin P Panggabean
Disposisi Sekda
Kuitansi
100,000,000.00
5
7-Feb-07
8-Feb-07 Panjar mendahului APBD
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
1,123,850,000.00
Karimuda Sitanggang
Disposisi Sekda
Kuitansi
176,306,325.00
Gunadi Napitupulu
Disposisi Sekda
Kuitansi
30,000,000.00
6
1-Feb-07 Panjar kerja Bagian Sosial
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
8-Feb-07 Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan DPRD dan anggota DPRD
7
2-Mar-07
12-Feb-07 Panjar kegiatan bidang Polisi PP
8
5-Feb-07
13-Feb-07 Panjar biaya kebutuhan kantor dan rumah DPRD dinas Ketua DPRD
Karimuda Sitanggang
Disposisi Sekda
Kuitansi
140,000,000.00
9 10
13-Feb-07 15-Feb-07
13-Feb-07 Panjar kerja konsultasi dana perimbangan BPKD 20-Feb-07 Panjar dana operasional Perhubungan
Albert Marpaung Jekson Levis Sianturi
Disposisi Sekda Disposisi Sekda
Kuitansi Kuitansi
200,000,000.00 118,500,000.00
11
19-Feb-07
20-Feb-07 Panjar penyusunan RAPBD, PPAS dan Bappeda Musrenbang
Tumpal Sinaga
Disposisi Sekda
Kuitansi
100,000,000.00
20-Feb-07 Panjar kesejahteraan satgas linmas, Kesbangtib pemeliharaan mobil pemadam kebakaran dan BBM
Rimhot MF Simangunsong
Disposisi Sekda
Kuitansi
107,200,000.00
12
13
Kesbangtib
20-Feb-07 Panjar biaya kegiatan
Pasar
Erince Ompusunggu
Disposisi Sekda
Kuitansi
70,790,000.00
14
21-Feb-07
22-Feb-07 Panjar biaya operasional
Kec. S. Narumonda Ramaida Manurung
Disposisi Sekda
Kuitansi
35,000,000.00
15 16
21-Feb-07 22-Feb-07
22-Feb-07 Panjar penyelenggaraan hari jadi Tobasa Sekretariat Daerah 23-Feb-07 Panjar pembuatan stan pameran Sekretariat Daerah pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Jansen Batubara Jansen Batubara
Disposisi Sekda Disposisi Sekda
Kuitansi Kuitansi
49,175,000.00 100,000,000.00
17
23-Feb-07 Panjar penyusunan perhitungan APBD BPKD 2006
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
48,000,000.00
18
23-Feb-07 Tambahan panjar untuk kegiatan Napak Pariwisata Tilas Perjalanan DR IL Nommensen di Tanah Batak tahun 2007
Erwin P Panggabean
Disposisi Sekda
Kuitansi
200,000,000.00
26-Feb-07 Panjar biaya jasa komunikasi listrik dan Inspektorat ATK
Nesron Panjaitan
Disposisi Sekda
Kuitansi
10,000,000.00
19
22-Feb-07
5/24
NO
TANGGAL BUKTI
20
RK
URAIAN KEGIATAN
SKPD
PENERIMA
PENGELUARAN DASAR
BUKTI
JUMLAH (Rp)
27-Feb-07 Panjar kegiatan
Kec. Porsea
Arfn Obrin Togatorop
Disposisi Sekda
Kuitansi
35,000,000.00
21
27-Feb-07
28-Feb-07 Panjar kerja kegiatan
Kec. Laguboti
Daman Naibaho
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
22
27-Feb-07
28-Feb-07 Panjar kegiatan gotong royong dan Kec. Lumban Julu pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Manta Sinaga
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
23
27-Feb-07
28-Feb-07 Panjar belanja langsung kegiatan vaksinasi Pertanian rabies pada anjing dan pengendalian flu burung
Osdiman Sirait
Disposisi Sekda
Kuitansi
75,000,000.00
24
28-Feb-07
28-Feb-07 Panjar kegiatan gotong royong dan Kec. Borbor pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Edward Sidabutar
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
25
28-Feb-07
28-Feb-07 Panjar kegiatan gotong royong dan Kec. Habinsaran pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Madai Pane
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
26
28-Feb-07
28-Feb-07 Panjar kerja mobilisasi dan pembelian PU bahan bakar alat-alat berat
Pamandur Simanjuntak
Disposisi Sekda
Kuitansi
75,000,000.00
27
27-Feb-07
1-Mar-07 Panjar kerja Bagian Sosial
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
180,000,000.00
28
28-Feb-07
1-Mar-07 Panjar kerja
Kec. Tampahan
Marasi Simamora
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
29
28-Feb-07
1-Mar-07 Panjar kerja Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
54,719,000.00
30
1-Mar-07
1-Mar-07 Panjar biaya belanja langsung
Kec. Ajibata
Eddy Sihaloho
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
31
1-Mar-07
1-Mar-07 Panjar belanja langsung
Kec. Nassau
Sabam Pardosi
Disposisi Sekda
Kuitansi
11,000,000.00
32
1-Mar-07
1-Mar-07 Panjar kerja untuk Bagian Sosial
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
123,740,000.00
1-Mar-07 Panjar kerja kegiatan
Kec. Uluan
33
25,000,000.00
34
9-Mar-07
2-Mar-07 Panjar biaya penyusunan mapping laporan Sekretariat Daerah keuangan ke versi SAP
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
35
9-Mar-07
9-Mar-07 Panjar kerja
Kec. Sigumpar
30,000,000.00
Thonni Hutagaol
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
36
9-Mar-07 Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan DPRD dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang
Disposisi Sekda
Kuitansi
1,008,574,900.00
37
12-Mar-07 13-Mar-07 Panjar biaya kegiatan program pendukung Ketahanan Pangan
Ramlan Simanjuntak
Disposisi Sekda
Kuitansi
15,825,000.00
38
12-Mar-07 13-Mar-07 Panjar kerja
Tambunan
Disposisi Sekda
Kuitansi
60,000,000.00
39
28-Feb-07 14-Mar-07 Panjar kegiatan gotong royong dan Kec. PP Meranti pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Norma Manurung
Disposisi Sekda
Kuitansi
20,000,000.00
RSUD Porsea
6/24
NO
TANGGAL BUKTI
RK
URAIAN KEGIATAN
SKPD
PENERIMA
PENGELUARAN DASAR
BUKTI
JUMLAH (Rp)
40
14-Mar-07 Panjar kegiatan gotong royong dan Kec. Silaen pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Rosdiana Panjaitan
Disposisi Sekda
Kuitansi
25,000,000.00
41
14-Mar-07 Panjar kerja Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
105,150,000.00
42
15-Mar-07 Panjar kegiatan belanja perkantoran/belanja rutin
Pertanian
Osdiman Sirait
Disposisi Sekda
Kuitansi
50,000,000.00
43
13-Mar-07 16-Mar-07 Panjar kegiatan pelaksanaan TMMD 78 di PMDPP desa Meranti Tengah Kec. Pintu Pohan Meranti
Melati Silalahi
Disposisi Sekda
Kuitansi
300,000,000.00
44
21-Mar-07 21-Mar-07 Panjar biaya kegiatan
Erince Ompusunggu
Disposisi Sekda
Kuitansi
153,500,000.00
45
21-Mar-07 21-Mar-07 Panjar untuk kegiatan hari jadi Kab. Sekretariat Daerah Tobasa
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
145,762,000.00
Erwin P Panggabean Osdiman Sirait
Disposisi Sekda Disposisi Sekda
Kuitansi Kuitansi
100,000,000.00 130,000,000.00
46 47
Pasar
21-Mar-07 Panjar mengikuti PRSU ke-36 Tahun 2007 Pariwisata 22-Mar-07 Panjar belanja langsung kegiatan penataan Pertanian dan pembinaan budidaya Kja di danau toba
48
23-Mar-07 23-Mar-07 Panjar kerja bantuan dana operasional TP BPKD PKK Kab. Tobasa Tahun 2007
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
30,000,000.00
49
23-Mar-07 23-Mar-07 Panjar kegiatan rutin
Jonpiter Sihotang
Disposisi Sekda
Kuitansi
16,400,000.00
50
23-Mar-07 23-Mar-07 Panjar kerja pembuatan stan pameran Sekretariat Daerah pembangunan dalam rangka peringatan HUT Tobasa
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
40,000,000.00
51
26-Mar-07 27-Mar-07 Panjar mendahului APBD
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
1,329,856,250.00
Osdiman Sirait
Disposisi Sekda
Kuitansi
100,000,000.00
52
Koperindag
Sekretariat Daerah
27-Mar-07 Panjar belanja langsung kegiatan demfarm Pertanian jagung di 14 kecamatan
53
29-Mar-07 30-Mar-07 Panjar kerja Bagian tapem
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
45,000,000.00
54
29-Mar-07
BPKD
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
49,850,000.00
55
4-Apr-07
4-Apr-07 Pendahuluan pencairan dana penyusunan Bappeda R-APBD 2007
Tumpal Sinaga
Disposisi Sekda
Kuitansi
219,440,000.00
4-Apr-07 Panjar kegiatan pelaksanaan TMMD 78 di PMDPP desa Meranti Tengah Kec. Pintu Pohan Meranti
Melati Silalahi
Disposisi Sekda
Kuitansi
200,000,000.00
ujian Diknas
Ferry Simbolon
Disposisi Sekda
Kuitansi
390,529,000.00
Diknas
Ferry Simbolon
Disposisi Sekda
Kuitansi
1,115,106,650.00
56
2-Apr-07 Panjar kerja Bagian Keuangan
57
3-Apr-07
5-Apr-07 Dana kegiatan sekolah
penyelenggaraan
58
3-Apr-07
5-Apr-07 Dana kegiatan triwulan I
7/24
NO
TANGGAL BUKTI
RK
URAIAN KEGIATAN
SKPD
PENGELUARAN
PENERIMA
DASAR
BUKTI
JUMLAH (Rp)
59
4-Apr-07 10-Apr-07 Panjar penanganan perkara di pengadilan Sekretariat Daerah dan sosialisasi dengan MPR
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
40,000,000.00
60
5-Apr-07 10-Apr-07 Panjar kerja Bagian Sosial
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
250,000,000.00
61
11-Apr-07 11-Apr-07 Panjar Kegiatan
Koperindag
Jonpiter Sihotang
Disposisi Bupati
Kuitansi
165,000,000.00
62
11-Apr-07 23-Apr-07 Panjar kerja belanja Langsung triwulan I
BPKD
Jhon H Gultom
Disposisi Sekda
Kuitansi
121,319,000.00
63
11-Apr-07 23-Apr-07 Panjar kerja mendahului APBD 2007
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
Sub Total
SETELAH PENGESAHAN APBD TA 2007 64 1-May-07 2-May-07 Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan DPRD dan anggota DPRD 65
8-May-07
66
8-May-07
8-May-07 Panjar dana penyediaan jasa pendukung BPKD teknis/administratif perkantoran 8-May-07 Pelayanan administrasi perkantoran Kesbangtib
970,450,000.00 10,865,161,900.00
Karimuda Sitanggang
Disposisi Bupati
Kuitansi
200,712,550.00
Jhon H Gultom
Disposisi Kepala BPKD
Kuitansi
15,200,000.00
Patar Silalahi
Disposisi Sekda
Kuitansi
103,075,000.00
67
10-May-07 15-May-07 Panjar kerja bantuan dana kepada Sekretariat Daerah pelaksanaan kejurda perguruan kungfu Naga Sakti Siauw Lim Sie Indonesia se Tapanuli
Wasir Simanjuntak
Disposisi Sekda
Kuitansi
10,000,000.00
68
15-May-07 15-May-07 Pembayaran biaya pelunasan kegiatan PMDPP pelaksanaan TMMD 78 di desa Meranti Tengah Kec. Pintu Pohan Meranti
Melati Silalahi
Disposisi Sekda
Kuitansi
160,000,000.00
Rinawati Hutasoit
Disposisi Sekda
Kuitansi
60,750,000.00
Disposisi Sekda
Kuitansi
30,450,000.00
69
15-May-07 Panjar dana rutin aparatur
Dispora
70
14-May-07 16-May-07 Pembayaran biaya kegiatan
71
16-May-07 16-May-07 Panjar penyusunan laporan triwulanan dan BPKD semesteran realisasi APBD
Jhon H Gultom
-
Kuitansi
23,550,000.00
72
16-May-07 16-May-07 Panjar kerja Bagian Humas
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
175,500,000.00
73
23-May-07 25-May-07 Panjar kerja Bagian Sosial
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
65,000,000.00
74
25-May-07 28-May-07 Panjar biaya pendahuluan kegiatan kerja
Pasar
Erince Ompusunggu
Disposisi bupati
Kuitansi
141,200,000.00
75
28-May-07 28-May-07 Pelaksanaan kegiatan Ecotourism Sport III Pariwisata Tahun 2007
Erwin P Panggabean
Disposisi Bupati
Kuitansi
50,000,000.00
76
28-May-07 Panjar pemeriksaan DPA-SKPD
Kec. S. Narumonda Ramaida Manurung
Jhon H Gultom
-
Kuitansi
10,000,000.00
77
4-Jun-07
4-Jun-07 Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan DPRD dan anggota DPRD
BPKD
Karimuda Sitanggang
Disposisi Kepala BPKD
Kuitansi
241,800,414.00
78
5-Jun-07
5-Jun-07 Panjar pengelolaan administrasi gaji
Jhon H Gultom
-
Kuitansi
11,000,000.00
BPKD
8/24
NO
TANGGAL BUKTI
RK
URAIAN KEGIATAN
SKPD
PENGELUARAN
PENERIMA
DASAR
BUKTI
JUMLAH (Rp)
79
5-Jun-07
5-Jun-07 Panjar kerja belanja operasional KDH & Sekretariat Daerah WKDH dan belanja langsung
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
1,451,564,500.00
80
6-Jun-07
6-Jun-07 Panjar kegiatan
BPKD
Jhon H Gultom
-
Kuitansi
31,275,000.00
81
4-Jun-07
7-Jun-07 Panjar kerja Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Jansen Batubara
Disposisi Sekda
Kuitansi
35,245,000.00
82
6-Jun-07
7-Jun-07 Biaya pelaksanaan Sumatera International Pariwisata Travel Fair Tahun 2007
Erwin P Panggabean
Disposisi Bupati
Kuitansi
40,000,000.00
83
7-Jun-07
8-Jun-07 Panjar Kegiatan promosi hasil produksi Pertanian pertanian unggulan daerah
Jawilson Ginting
Disposisi Kepala BPKD
Kuitansi
150,000,000.00
84
11-Jun-07
Jhon H Gultom
Disposisi Kepala BPKD
Kuitansi
12-Jun-07 Panjar Kegiatan
BPKD Sub Total TOTAL
25,975,000.00 3,032,297,464.00 13,897,459,364.00
9/24
PENGEMBALIAN PANJAR APBD TAHUN ANGGARAN 2007 NO
TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
03 July 2007 05 July 2007 11 July 2007 17 July 2007 18 July 2007 25 July 2007 25 July 2007 01 August 2007 02 August 2007 07 August 2007 10 August 2007 14 August 2007 16 August 2007 04 September 2007 10 September 2007 12 September 2007 19 September 2007 21 September 2007 08 October 2007 09 October 2007 11 October 2007 25 October 2007 05 November 2007 06 November 2007 08 November 2007 12 November 2007 15 November 2007 15 November 2007 15 November 2007 15 November 2007 16 November 2007 16 November 2007 16 November 2007 16 November 2007 22 November 2007 26 November 2007 26 November 2007 28 November 2007 28 November 2007
SKPD BPKD BPKD PMDPP BPKD PU Kec. Lumban Julu Ketahanan Pangan DPRD Dispora Pasar Kec. Siantar Narumonda Sekretariat Daerah Kec. Porsea Sekretariat Daerah Kec. Ajibata Sekretariat Daerah RSUD Porsea Bappeda Bappeda Kec. Habinsaran Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah DPRD BPKD Inspektorat Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Bappeda Sekretariat Daerah BPKD Diknas
Lampiran 5 JUMLAH (Rp) 225,975,000.00 10,000,000.00 660,000,000.00 49,850,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 15,825,000.00 1,154,313,600.00 60,750,000.00 365,490,000.00 35,000,000.00 1,123,850,000.00 35,000,000.00 249,656,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 35,245,000.00 400,000,000.00 121,319,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 98,957,200.00 30,000,000.00 25,000,000.00 119,440,000.00 20,000,000.00 71,550,000.00 1,115,106,650.00
10/24
NO
TANGGAL
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
28 November 2007 29 November 2007 30 November 2007 30 November 2007 30 November 2007 30 November 2007 03 December 2007 04 December 2007 07 December 2007 07 December 2007 12 December 2007 13 December 2007 14 December 2007 14 December 2007 17 December 2007 17 December 2007 17 December 2007 18 December 2007 19 December 2007 27 December 2007 27 December 2007 27 December 2007 28 December 2007 28 December 2007 28 December 2007 28 December 2007 28 December 2007
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
04 January 2008 07 January 2008 07 January 2008 08 January 2008 08 January 2008 08 January 2008 08 January 2008 14 January 2008 15 January 2008 22 January 2008 29 January 2008 30 January 2008 30 January 2008 30 January 2008 08 February 2008 11 February 2008
SKPD Diknas Sekretariat Daerah Koperindag Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kec. PP Meranti Pertanian BPKD BPKD Kec. Tampahan BPKD Kec. Uluan Kec. Silaen Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kec. Ajibata BPKD Kec. Borbor Kec. Silaen BPKD Kec. Laguboti Kec. Sigumpar Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sub Total Kec. Nassau Kec. S. Narumonda Kec. Habinsaran DPRD Kec. Sigumpar Pertanian Pertanian BPKD Kec. Tampahan Pertanian Sekretariat Daerah Kesbangtib Pertanian Pertanian Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
JUMLAH (Rp) 390,529,000.00 20,000,000.00 181,400,000.00 48,000,000.00 21,000,000.00 2,000,000.00 20,000,000.00 130,000,000.00 14,200,000.00 20,750,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 271,965,000.00 80,000,000.00 140,000,000.00 1,329,856,250.00 15,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 9,200,000.00 25,000,000.00 11,000,000.00 50,000,000.00 2,422,014,500.00 12,395,242,200.00 11,000,000.00 30,450,000.00 20,000,000.00 388,198,464.00 14,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 2,325,000.00 15,000,000.00 75,000,000.00 65,800,000.00 240,275,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 110,650,000.00 50,000,000.00
11/24
NO
TANGGAL
83 84 85 86
13 February 2008 14 February 2008
SKPD Sekretariat Daerah Perhubungan Sekretariat Daerah DPRD Sub Total TOTAL
JUMLAH (Rp) 51,017,800.00 118,500,000.00 10,000,000.00 900.00 1,502,217,164.00 13,897,459,364.00
12/24
Pengeluaran Yang Tidak Dianggarkan Pada APBD Tahun Anggaran 2007 No. 1
Uraian Kegiatan
Dasar Pengeluaran
2
3
Tanda Bukti Penerimaan 4
Lampiran 6 Jumlah (Rp) 5
1
Dana Pembinaan Angkutan Lebaran, Natal Persetujuan dan Tahun Baru 2008 (Dinas Perhubungan) berdasarkan disposisi Sekda
Kuitansi tgl. 9-10-2007 yg diterima oleh Jekson Levis S.
105,000,000.00
2.
Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Persetujuan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kepala BPKD
Kuitansi tgl. 2-11-2007 yg diterima oleh Jhon H.Gultom
119,175,000.00
3.
Bantuan Dana kepada Panitia KKR dan Persetujuan Seminar Healing Movement Bendahara Sekda Khusus BPKD)
Kuitansi tidak ada tanggal yg diterima oleh Wilfer F.D. Situmorang
150,000,000.00
4.
Biaya Studi Banding Program Peningkatan Persetujuan Kapasitas Sumber Daya Manusia (BPKD) Bupati
Kuitansi tgl. -08-2007 yg diterima oleh Jhon H.Gultom
245,700,000.00
5.
Panjar Dana HUT RI ke 62 (Dispora)
Kuitansi tgl. 30-7-2007 yg diterima oleh Rinawati Hutasoit, SE
200,484,500.00
6.
Panjar Bantuan Keagamaan dan Pembinaan Persetujuan Kemasyarakatan Lainnya (Bendahara berdasarkan Khusus BPKD) disposisi Sekda
Tidak ada kuitansi tanda terima
710,716,000.00
7.
Pelunasan Dana HUT RI ke 62 (Dispora)
Persetujuan berdasarkan disposisi Bupati
Kuitansi tgl. 8-8-2007 yg diterima oleh Rinawati Hutasoit, SE
84,745,500.00
8.
Panjar kegiatan penanganan masalah- Persetujuan masalah strategis yang menyangkut tanggap berdasarkan cepat dan kejadian luar biasa (Dispora) disposisi Sekda
Kuitansi tgl. 26-10-2007 yg diterima oleh Hutasoit, Dispora Tobasa
99,939,700.00
9.
Bantuan Biaya Organisasi Kepemudaan Persetujuan (Bendahara Khusus BPKD) Kepala BPKD
Kuitansi tgl. 30-7-2007 yg diterima oleh Wilfer F.D. Situmorang
60,000,000.00
10.
Bantuan Biaya KNPI (Bendahara Khusus Persetujuan BPKD) Kepala BPKD
Kuitansi tgl. 30-7-2007 yg diterima oleh Wilfer F.D. Situmorang
270,000,000.00
11.
Biaya untuk kegiatan pawai kendaraan hias Persetujuan dlm rangka mengsukseskan HUT RI berdasarkan Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pariwisata, disposisi Sekda Seni dan Budaya)
Kuitansi tgl. 22-08-2007 yg diterima oleh Bendahara Pengeluaran Disparsenibud Tobasa
15,600,000.00
12.
Panjar Honor P2A, P2B dan Honor Harian Persetujuan staf non organic, belanja telepon, belanja air berdasarkan dan listrik (Dinas Pekerjaan Umum, disposisi Kepala Kimpraswil) BPKD
Kuitansi tgl. 27-07-2007 yg diterima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas PU
332,730,000.00
13.
Panjar Kerja kegiatan untuk pasca bencana Persetujuan alam (Dinas Pekerjaan Umum) berdasarkan disposisi Sekda Jumlah
Persetujuan berdasarkan disposisi Bupati
50,000,000.00
2,444,090,700.00
Lampiran 1
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI LENGKAP DAN SAH
No
Bulan
Biaya pemeliharaan kesehatan
Biaya rumah tangga
(1) I. BUPATI
(2)
(3)
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Sub Jumlah I II. WAKIL BUPATI 1 Jan-07 2 Feb-07 3 Mar-07 4 Apr-07 5 May-07 6 Jun-07 7 Jul-07 8 Aug-07 9 Sep-07 10 Oct-07 11 Nov-07 12 Dec-07 Sub Jumlah II Jumlah (I+II)
Biaya pengisian Biaya Perjalanan tabung Dinas Tetap gas/minyak (5)
(6)
(dalam Rupiah)
Biaya Operasional Jumlah
PPh
Jml yg dibayarkan
(7)
(8) = 15% x (7)
(9) = (7)-(8)
Total yg dibayarkan (10) = 3+4+5+6+9
3,793,750.00
19,010,416.00
781,250.00
3,793,750.00 3,793,750.00 3,793,750.00 3,793,750.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,666,666.00 3,666,666.00 3,666,666.00 3,666,666.00 44,135,414.00
19,010,416.00 19,010,416.00 19,010,416.00 19,010,416.00 19,010,416.00 19,010,416.00 19,010,416.00 18,916,666.00 18,916,666.00 18,916,666.00 18,916,666.00 227,749,992.00
781,250.00 781,250.00 781,250.00 781,250.00 781,250.00 781,250.00 781,250.00 833,333.00 833,333.00 833,333.00 833,333.00 9,583,332.00
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 15,700,000.00 15,700,000.00 15,700,000.00 15,700,000.00 15,800,000.00 15,800,000.00 15,800,000.00 160,200,000.00
8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 8,841,450.00 106,097,400.00
1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 1,326,217.50 15,914,610.00
7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 7,515,232.50 90,182,790.00
41,100,648.50 41,100,648.50 41,100,648.50 41,100,648.50 41,100,648.50 46,506,898.50 46,506,898.50 46,506,898.50 46,631,897.50 46,731,897.50 46,731,897.50 46,731,897.50 531,851,528.00
2,851,583.00 2,851,583.00 2,851,583.00 2,851,583.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 30,406,332.00 74,541,746.00
15,208,333.00 15,208,333.00 15,208,333.00 15,208,333.00 11,270,000.00 11,270,000.00 11,270,000.00 11,270,000.00 12,583,333.00 12,583,333.00 12,583,333.00 12,583,333.00 156,246,664.00 383,996,656.00
416,666.00 416,666.00 416,666.00 416,666.00 416,000.00 416,000.00 416,000.00 416,000.00 416,000.00 416,666.00 416,666.00 416,666.00 4,996,662.00 14,579,994.00
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 10,350,000.00 10,350,000.00 10,350,000.00 10,350,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 106,800,000.00 267,000,000.00
5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 5,894,300.00 70,731,600.00 176,829,000.00
884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 884,145.00 10,609,740.00 26,524,350.00
5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 5,010,155.00 60,121,860.00 150,304,650.00
29,486,737.00 29,486,737.00 29,486,737.00 29,486,737.00 29,346,155.00 29,346,155.00 29,346,155.00 29,346,155.00 26,309,488.00 26,510,154.00 35,210,154.00 35,210,154.00 358,571,518.00 890,423,046.00
Daftar Pencairan Kredit Lunak Koperasi Melalui Perkuatan Permodalan Waserda/KUKM Tahun 2007 Kabupaten Toba Samosir No
No SPK
Tanggal SPK
Koperasi dan UKM
Penerima
1 2 3
518/1517.1/KPP/XII/2007 518/1518.1/KPP/XII/2007 518/1520.1/KPP/XII/2007
Rohani Gultom 12/19/2007 UD Bonanza 12/21/2007 UD Maju Peternakan Joris Sirait a. Marisi Tambunan 12/27/2007 KUD Aman Tambunan b. Martua Tambunan c. Salmon Tambunan
4
518/1521.1/KPP/XII/2007
5
518/1522.1/KPP/XII/2007
12/27/2007 Rumah Makan Pamurnas 12/27/2007 KSU Marom Mardongan
6
518/1523.1/KPP/XII/2007
12/27/2007 KSU Sehat
7
518/1524.1/KPP/XII/2007
12/27/2007 KSU Sanggar Pemuda Karya
8
518/1525.1/KPP/XII/2007
9 10
518/1526.1/KPP/XII/2007 518/1527.1/KPP/XII/2007
11
518/1528.1/KPP/XII/2007
12/27/2007 UD Kacang Garing Toba Saari Siahaan Mas Tagor Hutapea 12/27/2007 Toko Mas Amori a. Berma Pasaribu 12/27/2007 KSU Maju Jaya b. Dahlen Pasaribu c. Jonner Sitorus Pane a. Negara Sitorus 12/27/2007 Koperasi Pertanian b. Muda Pane Sitorus (Koptan) Bukit c. Jamothon Sitorus Berbunga
12 13
518/1530.1/KPP/XII/2007 518/1534.1/KPP/XII/2007
14
518/1535.1/KPP/XII/2007
15
518/1536.1/KPP/XII/2007
16 17
tidak ada SPK tidak ada SPK
12/27/2007 KSU Sipartano Naiborngin
Tinur Natalia Sibarani a. b. c. a. b. c. a. b. c.
a. b. c. a. 12/28/2007 KUD Marsada b. c. 12/28/2007 KSU Antar Pulau Toba a. b. Samosir c. a. 12/28/2007 KSU Pelita Jaya b. c. KSU Karang Taruna Induk KSU Sejahtera Jumlah
Sahata Butar-butar Elman Manurung Juanda Butar-butar Charli Hutapea Tarianus Simangunsong Jenni Simangunsong Manuasa Siahaan Elperia Siahaan Matilde Tambunan
Maruli Sibarani Tumpak Sibarani Luhut Butar-Butar Oktober Siahaan Amiek Hidayati T. Siahaan Wesli Napitupulu Tamba H. Aritonang Roseline Sinaga Nelson Marbun Lidia Marbun Rohani Gultom tidak diketahui tidak diketahui
Lampiran 2
Jumlah (Rp) 50,000,000.00 53,500,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 468,500,000.00
Lampiran 3
Biaya atas Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
No
Uraian
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL A. Tenaga Ahli 1 Team Leader 2 Ahli Keuangan 3 Penilai Tanah 4 Penilai Bangunan 5 Penilai Mesin dan Peralatan 6 Asisten Penilai 7 Informatika (System analisis) 8 Informatika (Programmer) Jumlah a B. Tenaga Pendukung 1 Tenaga Lapangan (surveyor) 2 Operator/entri data 3 Koordinator Surveyor/QC 4 Driver 5 Administrasi dan Keuangan 6 Office Boy
Harga Satuan (Rp)
7,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 3,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Menurut Kontrak Volume Jumlah Bulan
1 2 2 2 2 3 1 1
orang orang orang orang orang orang orang orang
2 2 2 2 2 2 2 2
14 orang 2,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00
5 2 1 2 2 1
orang orang orang orang orang orang
Jumlah (Rp)
Seharusnya/Senyatanya Volume Jumlah Bulan
14,000,000.00 1 orang 20,000,000.00 2 orang 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 21,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
2 2
119,000,000.00 3 orang 2 2 2 2 2 2
25,000,000.00 3 orang 8,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00
2
Jumlah (Rp)
Selisih (Rp)
14,000,000.00 20,000,000.00 -
18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 21,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
34,000,000.00
85,000,000.00
15,000,000.00 -
10,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00
Jumlah b
13 orang
50,000,000.00 3 orang
15,000,000.00
35,000,000.00
Jumlah (a+b)
27 orang
169,000,000.00 6 orang
49,000,000.00
120,000,000.00
No
Uraian
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL A. Biaya Kantor 1 Sewa Kantor 2 Biaya Komunikasi 3 Biaya Listrik 4 Biaya Air Bersih 5 Beban Harian Kantor Jumlah a B. Biaya Peralatan Kantor dan Gambar 1 Sewa Komputer 2 Sewa Printer Warna 3 Sewa Printer Laser Jumlah b C. Biaya Bahan-bahan Habis Pakai 1 Kertas HVS untuk FormSurvey 2 Tinta Printer Warna 3 Map 4 File Folder 5 Materai 6 Ballpoint 7 Pensil 8 Penghapus 9 Spidol Jumlah c D. Biaya Survey Lapangan 1 Sewa Kendaraan Roda 4 + BBM 2 Sewa Kendaraan Roda 2 + BBM 3 Sewa Camera Digital 4 Sewa Meteran Jumlah d E. Biaya Cetak dan Penggandaan 1 Laporan Pendahuluan 2 Draf Laporan Akhir 3 Laporan Akhir 4 Executive Summary 5 Buku Manual Program Aset
Harga Satuan (Rp)
2,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
1,000,000.00 500,000.00 750,000.00
Menurut Kontrak Volume Jumlah Bulan
1 1 1 1 1
unit unit unit unit bulan
5 unit 1 unit 1 unit
2 2 2 2 2
2 2 2
50,000.00 20 rim 55,000.00 10 kotak 7,000.00 200 buah 26,000.00 50 buah 7,000.00 20 buah 15,000.00 4 kotak 20,000.00 2 kotak 10,000.00 15 buah 16,000.00 10 lusin
6,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 65,000.00
1 5 1 5
unit unit unit unit
2 2 2 2
Jumlah (Rp)
Seharusnya/Senyatanya Volume Jumlah Bulan
5,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
-
5,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
10,000,000.00
-
10,000,000.00
10,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
-
10,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
12,500,000.00
-
12,500,000.00
1,000,000.00 550,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 140,000.00 60,000.00 40,000.00 150,000.00 160,000.00
-
1,000,000.00 550,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 140,000.00 60,000.00 40,000.00 150,000.00 160,000.00
4,800,000.00
-
4,800,000.00
12,000,000.00 10,000,000.00 600,000.00 650,000.00
1 5 1 5
unit unit unit unit
23,250,000.00 300,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
5 3 5 5 2
exp exp exp exp exp
Selisih (Rp)
Jumlah (Rp)
1,500,000.00 5 exp 1,500,000.00 3 exp 5,000,000.00 5 exp 5,000,000.00 3,000,000.00
2 2 2 2
12,000,000.00 10,000,000.00 600,000.00 650,000.00
-
23,250,000.00
-
1,500,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 -
5,000,000.00 3,000,000.00
No 6 7
Uraian
Harga Satuan (Rp)
Menurut Kontrak
Seharusnya/Senyatanya
Selisih (Rp)
Jumlah Volume (Rp) Jumlah Bulan 3,000,000.00 250,000.00 5 keping
Jumlah (Rp) 250,000.00
3,000,000.00 -
19,250,000.00
8,250,000.00
11,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 37,000,000.00
-
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 37,000,000.00
Jumlah f
43,000,000.00
-
43,000,000.00
Jumlah (a+b+c+d+e+f)
112,800,000.00
31,500,000.00
81,300,000.00
281,800,000.00
80,500,000.00
201,300,000.00
Album Peta CDR Data dan Program
Jumlah e F. Biaya Diskusi dan Seminar 1 Diskusi I (Penyamaan Persepsi) 2 Diskusi II (Laporan Antara) 3 Seminar Akhir 4 Pelatihan Pengelolaan Program Aset
1,500,000.00 50,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 37,000,000.00
Volume Jumlah Bulan 2 exp 5 keping
1 1 1 1
kali kali kali paket
TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL (I+II)
Lampiran 4
DANA SHARING TA 2007 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR No
Uraian Dana Sharing
Anggaran 75,000,000.00
Dicairkan Jumlah No BKU 75,000,000.00 1922
1
ICT Diknas
2 3
SMK ICT Center SMK N 1 Balige dari SSN menjadi SNBI
50,000,000.00 400,000,000.00
50,000,000.00 400,000,000.00
1894 1893
4
SMA N 2 Balige dari SSN menjadi SBI
300,000,000.00
5 6 7
SMK Trisakti 1 Laguboti menjadi SSN SMK Trisakti 2 Laguboti menjadi SSN SMK N 2 Balige menjadi SSN
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
64,525,980.00 235,474,020.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
1903 1904 1897 1898 1895
8
Block Grant SMA 2007 a. SMA N 1 Balige b. SMA N 1 Laguboti
29,750,000.00 20,650,000.00
29,750,000.00 20,650,000.00
1891 1892
No SP2D
SPJ 75,000,000.00
585/L/LS/2007
545/L/LS/2007
50,000,000.00 400,000,000.00
300,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Penggunaan Keterangan Belanja Lain-Lain Bel Modal Bel Lain-lain 43,200,000.00 31,800,000.00 Honorarium pengelola ICT Diknas Jan s/d Des 2007 50,000,000.00 321,300,000.00 78,700,000.00 studi banding ke SMK N 2 Langsa; bimbingan ISO 9000-2001; magang guru otomotif; diklat cisco router 219,874,020.00 80,125,980.00 biaya penerimaan siswa baru dan honor tenaga pendidik Jan s/d Sept 2007 15,925,000.00 34,075,000.00 Penyusunan modul; pendalaman materi 15,925,000.00 34,075,000.00 Penyusunan modul; pendalaman materi 12,000,000.00 38,000,000.00 diklat komputer; honor panitia & sekretariat
29,750,000.00 20,650,000.00
29,750,000.00 -
29,750,000.00 10,350,000.00 29,750,000.00 29,750,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
29,750,000.00 10,350,000.00 29,750,000.00 29,750,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 -
1,275,000,000.00
907,574,020.00
585/L/LS/2007
9 10 11
c. SMA N 1 Siantar Narumonda (Block Grand) c. SMA N 1 Siantar Narumonda (Rehab) d. SMA Swasta Anugrah Parsoburan e. SMA N 1 Lumbanjulu SMP Swasta Budi Dharma Balige menjadi SSN SMA Swasta Bintang Timur Balige menjadi SSN Biaya Pengelolaan PKPS-BBM Total
29,750,000.00 10,350,000.00 29,750,000.00 29,750,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
29,750,000.00 10,350,000.00 29,750,000.00 29,750,000.00 50,000,000.00
1893 1894 1895 1896 1896
50,000,000.00
1890
1,275,000,000.00
1,225,000,000.00
20,650,000.00 Pengembangan silabus; pengembangan bahan ajar; penyusunan program penasehat akademik 50,000,000.00 biaya perjalanan dinas monitoring dan penggandaan 367,425,980.00
Lampiran 5
Daftar Keterlambatan Pekerjaan TA 2007 s.d tanggal 19 Desember 2007 Kontrak No.
Uraian Pekerjaan
1 A I
II
B
2
Jlh Hari
Mulai
Akhir
3
4
5
6
Rekanan
Nilai kontrak (Rp)
7
8
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
9
10
Addendum No. SPM/Tanggal 11
Nomor
Jlh Hari
Tanggal
Akhir
Keterlambatan (hari)
Denda (Rp)
12
13
14
15
16
17
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA AIR BERSIH 1 Pengadaan sarana airminum di Sibisa (DAK) Kec. Ajibata
27.01.01/PLP/TR/2007
100
8/14/2007
11/22/2007 PT Bukit Karya Nusantara
2 Pengadaan Sarana Air Minum Parsoburan Tengah (DAK) Kec. Habinsaran
27.01.02/PLP/TR/2007
100
8/14/2007
11/22/2007 PT DIPA PROJECT
709,280,000
79.84 -
3 Pengadaan Sarana Air Minum Sibodiala (DAK) 27.01.03/PLP/TR/2007 Kec. Balige
100
8/14/2007
11/22/2007 CV Audison
523,700,000
78.62
1,860,500,000
68.10
338,272,727 72/BL/TRP/200728/9/2007 142,827,273 119/BL/TRP/200715/11/2007
06.I/ADD/SPP/TRP/2 007
139
05/11/2007
31/12/2007
26
48,373,000
27.01.02/ADD/PLP/T R/2007
139
14/08/2007
30/12/2007
26
18,441,280
/ADD/SPP/TRP/2007
139 /11/2007
31/12/2007
26
13,616,200
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN 1 Pembangunan 1 unit gedung kantor Bappeda
01.01/SPP/PUK/PAN/2007
180
5/11/2007
11/6/2007 PT JAYA MITRA KONSTR
4,023,997,000
93.30
1,609,598,600 49/BL/TRP/20079/9/2007
01.01.A/ADD/SPP/P UK/PAN/2007
234
23/10/2007
31/12/2007
42
169,007,874
2 Pembangunan 1 unit gedung kantor Dinas PU
01.02/SPP/PUK/PAN/2007
180
5/11/2007
11/6/2007 PT KARYA UTAMA SAKTI
3,172,416,000
96.00
1,395,863,040 51/BL/TRP/20074/9/2007
01.02.A/ADD/SPP/P UK/PAN/2007
234
23/10/2007
31/12/2007
42
133,241,472
3 Pembangunan 1 unit gedung kantor Disnakertrans
01.03/SPP/PUK/PAN/2007
180
5/11/2007
11/6/2007 UD TANI JAYA
1,003,370,000
95.37
642,156,800 55/BL/TRP/20074/9/2007
01.03.A/ADD/SPP/P UK/PAN/2007
234
23/10/2007
31/12/2007
42
42,141,540
4 Pembangunan 1 unit gedung kantor BPKKD
01.04/SPP/PUK/PAN/2007
180
5/11/2007
11/6/2007 PT INTI BUDI AGUNG
1,004,739,000
75.00
442,085,160 52/BL/TRP/20074/9/2007
01.04.A/ADD/SPP/P UK/PAN/2007
234
23/10/2007
31/12/2007
42
42,199,038
5 Pembuatan Tembok Penahan Kantor Bappeda
02.03.02/TBGP/TRP/2007
100
8/14/2007
11/22/2007 CV PAULUS JAYA
196,000,000
50.00
58,800,000 69/BL/TRP/200727/9/2007
07.C/ADD/TBGP/TR P/2007
139
25/10/2007
31/12/2007
27
5,292,000
6 Pembuatan Tembok Penahan Kantor Dinas PU 02.03.03/TBGP/TRP/2007
100
8/14/2007
11/22/2007 UD MARINA
135,000,000
85.00
40,500,000 66/BL/TRP/200727/9/2007
07.B/ADD/TBGP/TR P/2007
139
25/10/2007
31/12/2007
27
3,645,000
7 Pembuatan Tembok Penahan Kantor Disnakertrans
02.03.04/TBGP/TRP/2007
100
8/14/2007
11/22/2007 CV MARUDUT
133,000,000
60.00
39,900,000 71/BL/TRP/200727/9/2007
07/D/ADD/TBGP/TR P/2007
139
25/10/2007
31/12/2007
27
3,591,000
8 Pembuatan Tembok Penahan Kantor BPKKD
02.03.05/TBGP/TRP/2007
100
8/14/2007
11/22/2007 UD MARINA
118,750,000
75.00
35,625,000 67/BL/TRP/200727/9/2007
02.03.05/ADD I/TBGP/TRP/07
139
22/10/2007
31/12/2007
27
3,206,250
9 Pembuatan Animasi Kawasan Terpadu Lbn. Pea Tambunan
22.03.B/SPP/KPA/TR/2007
90
9/3/2007
01/KPA/SPP/JJ/PU/2007
120
2 Jalan Jurs Pasar Sirongit-Lancang Kec. Laguboti 13/KPA/SPP/JJ/PU/2007 (Hotmix)
12/1/2007 CV GAMMA'91 CONSLT
88,000,000 -
-
-
-
-
-
-
17
1,496,000
39307
39426 UD MELVIN
495,850,000 -
-
-
-
-
-
-
2
991,700
120
8/13/2007
10/12/2007 CV AEK MARDUBUR
397,250,000 -
-
-
-
-
-
-
5
1,986,250
DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Jalan jrs Sibulele - Bonan Dolok Kec. Balige (Hotmix)
C
Progres
Nomor
3 Pengadaan Mesin Gilas Stone Wallas 3 roda cap. 8 - 10 ton
01/KTR/ALAT/PU/2007
45
10/31/2007
13/12/2007 CV PASAR BARU
657,800,000 -
-
-
-
-
-
-
2
1,315,600
4 Pengadaan 1 (satu) unit trado double gear (6 x 4)
02/KTR/ALAT/PU/2007
45
10/31/2007
13/12/2007 PT SUMATRA BERLIAN MOTOR
597,175,000 -
-
-
-
-
-
-
2
1,194,350
5 DED jalan Balige by pass kec. Balige
05/SPP/DED/PU/VIII/2007
120
8/13/2007
10/12/2007 PT Team Nawagraha Kencana
372,100,000 -
-
-
-
-
-
-
8
2,976,800
6 Survey dan perenc pembangunan jembatan Tahun 2007
02/SPP/DED/PU/VIII/2007
90
8/13/2007
09/11/2007 CV PEMBANGUNAN BARU CONSL
91,050,000 -
-
-
Add.1/02/SPP/RENAIR/PU/VIII/2007
120
06/11/2007
10/12/2007
37
3,368,850
7 Survey dan perenc pengembangan jaringan irigasi 2007
04/SPP/REN-JJ/PU/VII/2007
90
8/13/2007
09/11/2007 CV OKTAMA
118,450,000 -
-
-
Add.1/04/SPP/RENAIR/PU/VIII/2007
120
06/11/2007
10/12/2007
37
4,382,650
8 Survey dan perenc rehabilitasi/pemel jln. Kab.Tobasa
03/SPP/REN-JJ/PU/VII/2007
120
8/13/2007
10/12/2007 CV PARAMITHA PERKASA
297,220,000 -
-
-
-
1 Pemb. Puskesmas dan sarana pendukung Kec. 124/SPK/DINKES/VIII/2007 Tampahan
60
9/4/2007
03/11/2007 CV YESICA
438,500,000
88.00 -
-
2 Pembangunan Poskesdes Tarabunga Kec. Tampahan
60
9/4/2007
03/11/2007 CV PENASEHAT
119,300,000
98.00 -
-
-
-
-
8
2,377,760
-
-
-
36
15,786,000
-
-
-
33
3,936,900
DINAS KESEHATAN
86/SPK/DINKES/2007
1
D
2
3
4
5
3 Pengembangan Puskesmas Balige Menjadi Puskesmas Ibukota Kabupaten
122/SPK/DINKES/VIII/2007
90
9/4/2007
4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
440/1101/SPJBKDinkes/X/2007
45
10/26/2007
120
8/15/2007
6
7
03/12/2007 CV RIO GROUP 10/12/2007 PT RAJAWALI NUSINDO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
399,104,600
95.00 -
-
-
-
-
4
1,596,418
1,068,668,112
80.00 -
-
-
-
-
9
9,618,013
529,470,000
75.00 -
-
-
-
-
7
3,706,290
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 1 Pembagunan enam RKB SMAN 1 Laguboti Bertingkat (Rangka Baja Ringan)
12.C/SPP/PPTK/BP/2007 JUMLAH
12/12/2007 CV MEKAR WANGI
18,550,689,712
537,488,235
Lampiran 6
Daftar Pekerjaan yang Berita Acaranya Direkayasa No.
Uraian Pekerjaan
Rekanan
Nilai SP2D (Rp)
1
2 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA AIR BERSIH
7
8
A I
Berita Acara Serah Terima Nomor
Tanggal
Penandatangan
9
10
11
1 Pengadaan
sarana airminum di Sibisa (DAK) Kec. PT Bukit Karya Nusantara Ajibata 2 Pengadaan Sarana Air Minum Parsoburan Tengah PT DIPA PROJECT (DAK) Kec. Habinsaran
148/BASTP/APBD/TR/2007
13-12-2007
Kuasa PA Rekanan Kepala Dinas
3 Pengadaan
Kec. Balige
II
Sarana Air Minum Sibodiala (DAK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN 1 Pembangunan 1 unit gedung kantor Bappeda
2 Pembangunan
3 Pembangunan
Disnakertrans
4 Pembangunan
5 Pembuatan
1 unit gedung kantor Dinas PU
1 unit gedung kantor
1 unit gedung kantor BPKKD
Tembok Penahan Kantor Bappeda
CV Audison
PT JAYA MITRA KONSTR
PT KARYA UTAMA SAKTI
UD TANI JAYA
1,609,598,800.00 2.01/BATP/TRP/2007
1,142,069,760.00 2.02/RPAP/TRP/2007
361,213,200.00 2.03/BASTP/TRP/2007
18-12-2007
Kuasa PA
18-12-2007
Rekanan Kepala Dinas Kuasa PA
18-12-2007
Rekanan Kepala Dinas Kuasa PA
PT INTI BUDI AGUNG
361,706,040.00 2.04/BASTP/TRP/2007
18-12-2007
CV PAULUS JAYA
137,200,000.00 1062.01/BATP/TRP/2007
19-12-2007
Rekanan Kepala Dinas Kuasa PA Rekanan Kepala Dinas Kuasa PA Rekanan Kepala Dinas
2
1 6 Pembuatan
Tembok Penahan Kantor Dinas PU
7 Pembuatan
Tembok Penahan Kantor Disnakertrans
UD MARINA
CV MARUDUT
8 Pembuatan
Tembok Penahan Kantor BPKKD
UD MARINA
9 Pembuatan
Animasi Kawasan Terpadu Lbn. Pea
CV GAMMA'91 CONSLT
Tambunan
B
7
DINAS PEKERJAAN UMUM jrs Sibulele - Bonan Dolok Kec. Balige (Hotmix) 2 Jalan Jurs Pasar Sirongit-Lancang Kec. Laguboti (Hotmix) 1 Jalan
UD MELVIN CV AEK MARDUBUR
8
9
10
135,000,000.00 200/BASTP/APBD/TR/2007
19-12-2007
93,100,000.00 2.05/BASTP/APBD/TR/2007
19-12-2007
118,750,000.00 196/BASTP/APBD/TR/2007
11 Kuasa PA Rekanan Kepala Dinas Kuasa PA
19-12-2007
Rekanan Kepala Dinas Kuasa PA Rekanan Kepala Dinas
7-12-2007
Kuasa PA
495,850,000.00 36,113,636.00 12/BAST/KPA/SPP/JJ/PU/2007
3 Pengadaan
Mesin Gilas Stone Wallas 3 roda cap. 8 CV PASAR BARU
657,800,000.00 01.b/PPB/BAST/PU/ALAT/2007
11-12-2007
Rekanan Kepala Dinas Kepala Dinas
4 Pengadaan
1 (satu) unit trado double gear (6 x 4)
PT SUMATRA BERLIAN MOTOR
549,175,000.00 02.b/PPB/BAST/PU/ALAT/2007
11-12-2007
Rekanan Kepala Dinas
PT Team Nawagraha Kencana
372,100,000.00 …../BAST/BP/PU/2007
6-12-2007
Rekanan Kepala Dinas
91,050,000.00 …../BAST/BP/PU/2007
6-12-2007
Rekanan Kepala Dinas
118,450,000.00 …../BAST/BP/PU/2007
6-12-2007
Rekanan Kepala Dinas
- 10 ton
5 DED
jalan Balige by pass kec. Balige
6 Survey
dan perenc pembangunan jembatan Tahun CV PEMBANGUNAN BARU CONSL
7 Survey
dan perenc pengembangan jaringan irigasi CV OKTAMA
2007
2007
Rekanan
2
1
7
8 Survey
dan perenc rehabilitasi/pemel jln. Kab.Tobasa
CV PARAMITHA PERKASA
8
9
297,220,000.00 …../BAST/BP/PU/2007
10 6-12-2007
11 Kepala Dinas Rekanan
C
DINAS KESEHATAN 1 Pemb.
Puskesmas dan sarana pendukung Kec. Tampahan
CV YESICA
438,500,000.00 …./BAST/PIK/DINKES/XI/2007
30-11-1007
Kepala Dinas PPTK Rekanan Konsul. Pengawas
2 Pembangunan
Poskesdes Tarabunga Kec. Tampahan 3 Pengembangan Puskesmas Balige Menjadi Puskesmas Ibukota Kabupaten
4 Pengadaan
D
Obat dan Perbekalan Kesehatan
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL enam RKB SMAN 1 Laguboti Bertingkat (Rangka Baja Ringan)
1 Pembagunan
JUMLAH
CV PENASEHAT
119,300,000.00
CV RIO GROUP
399,104,600.00 34/BAST/PIK/DINKES/XI/2007
PT RAJAWALI NUSINDO
CV MEKAR WANGI
1,068,668,112.00 1516.A/SBBK/YANKESDINKES/XII/2007
264,735,000.00 080/PHO/DIKNAS/BP/2007
8,866,704,148.00
30-11-1007
18-12-2007
12-12-2007
Kepala Dinas PPTK Rekanan Konsul. Pengawas Kepala Dinas PPTK Rekanan
Pejabat PA Rekanan
