Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu ...
Recommend Documents
profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah
sesuai ... pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah.
25 Jun 2013 ... Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang tidak dapat penulis ....
perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, karya ilmiah, ...
manusia dan mahkluk lainnya demi meningkatkan kualitas hidup. Antara.
"ini campur aduk. Saya pemah baca beri- ta` isinya kepala daer- ah menerima
honor muspida dari BPD. Ma- na pemah muspida itu menerima honor dari.
KATA PENGANTAR v. Hasil Utama Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun
2012. 1 ... IHPS I Tahun 2012 ini merupakan ikhtisar dari 22 laporan hasil
pemeriksaan HP. PK atas pengelolaan dan ...... Perbekalan Kesehatan.
Permenhan.
Istilah pembangunan ekonomi (economic development) dan ... lam kancah
kajian ekonomi pembangunan, ..... ekonomi tradisional yang berlaku khusus.
SISTEMATIKA PROGRAM TAHUNAN PENGAWASAN. HALAMAN JUDUL ...
supervisi, dan jadwal pelaksanaan. IV. ... PROGRAM SEMESTER
PENGAWASAN.
manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar
permasalahan ... Selain itu publikasi ini juga akan menganalisis perkembangan
masing-.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH. Perda no 9 ... Subbidang. Lingkungan Hidup ... Subbidang Pendidikan
.
Dalam konteks perubahan sosial, pembangunan juga justru membuat hilangnya
... tergesernya kepemilikan masyarakat lokal kepada masyarakat non lokal.
Kata kunci : BAPETEN, persyaratan dan tata cara perizinan iradiator, siklotron
F18 PET. SUMMARY ... izin 1 (satu) tahap, kewajiban AMDAL, proses izin.
Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31iBKiI-VIlL3rBi2BEiB
tanggal 31 Agustus ... Berita Aoara Penolakan dan Surat Pernyataan Penolakan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu ...
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu memberikan
kontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka ...
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Good Corporate Governance. Dalam usaha pemberantasan korupsi, BPKP telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. BPKP telah melakukan audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli. Berikut adalah hasil audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik maupun pengadilan. Audit investigatif atas kasus berindikasi tindak pidana korupsi Selama periode tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2011, BPKP telah menyerahkan hasil audit investigatif yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 1.016 kasus, dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Laporan Per Tahun
Instansi Penyidik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kejaksaan Kepolisian KPK Jumlah
69 60 28 157
76 68 37 181
74 76 38 188
87 69 15 171
98 70 1 169
75 71 0 146
2011
Jumlah
(sd 31 Jan)
2 2 4
481 416 119 1.016
Data disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : Jumlah Laporan Per Tahun 98
100 80
87 74 76
76 69
60
69
68
75 71
70
60 40
38
37 28
15
20
1
2 2 0
0 2005
2006
2007
Kejaksaan
2008
2009
Kepolisian
2010
KPK
0
2011
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Selama periode tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2011, BPKP telah melakukan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 2.263 kasus, dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Laporan Per Tahun
Instansi Penyidik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kejaksaan Kepolisian KPK Jumlah
103 111 5 219
171 170 8 349
175 162 13 350
271 125 9 405
307 177 14 498
281 140 9 430
2011
Jumlah
(sd 31 Jan)
9 3 12
1.317 888 58 2.263
Data disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : Jumlah Laporan Per Tahun
350
307
300
281
271
250 200 150
175
171 170
177
162
140
125
111 103
100 50
13
8
5
14
9
9
0 2005
2006
2007
Kejaksaan
2008
2009
Kepolisian
2010
9 3 0
2011
KPK
Pemberian Keterangan Ahli Selama tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2011, BPKP telah melakukan pemberian keterangan ahli kepada Kejaksaan, Kepolisian, KPK, maupun Pengadilan sebanyak 4.132 kali, dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Laporan Per Tahun
Instansi Penyidik
2005
2006
2007
2008
2009
Kejaksaan Kepolisian KPK Pengadilan Jumlah
62 28 3 104 197
97 53 9 127 286
117 78 39 195 429
320 36 5 409 770
422 423 90 139 12 626 699 1.150 1.261
2010
2011
Jumlah
(sd 31 Jan)
39 39
1.441 424 68 2.199 4.132
Data disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 699
