Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ... - Bappenas

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional April 2013

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia

Foto cover

: Pras Widjojo

Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap. Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini berisikan antara lain poin-poin utama kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2014, hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 dan kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan beserta langkah-langkah bagi daerah untuk mencapainya. Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Melalui pemahaman yang sama terhadap konsep dan faktor-faktor penentu untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang lebih harmonis dan terintegrasi. Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya kita untuk memantapkan perekonomian nasional, agar terjadi akselerasi dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Jakarta, 23 April 2013 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Foto: Foto:Pras PrasWidjojo Widjojo

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Oleh sebab itu, secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: (i) kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; serta (ii) upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian tema pembangunan 2014. Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen. Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

i

Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Seiring dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tantangan yang dihadapi oleh kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lain. Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 20102014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun langkah-langkah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar berikut. Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP 2010

•Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat dan Daerah •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2012 2011

2013 3 2014 4

•Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat •MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Pelaksanaan Pembangunan Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen.

ii


Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Pelaksanaan Pembangunan Daerah sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan hasil capaian yang cukup baik. Pencapaian target pembangunan dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk beberapa provinsi menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih banyak provinsi yang perlu terus meningkatkan upaya dalam mencapai target-target pembangunan tersebut. Kemudian, di dalam Bab IV telah dijabarkan secara rinci kerangka dasar untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kerangka tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1. 2. 3.

Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth); Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik; Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Kerangka Dasar Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN 1

Pertumbuhan Ekonomi (Growth)

a. b.

2

Stabilitas (Stability)

a. b. c.

3

Pemerataan yang Berkeadilan (Equity)

Sisi pengeluaran Sisi produksi Ekonomi Sosial Politik

Inclusiveness: Peningkatan partisipasi masyarakat untuk berperan dan menikmati pembangunan

Dalam Bab V dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam mencapai target pembangunan nasional tahun 2014, serta untuk mendorong sinergi pembangunan antar

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

iii

wilayah. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam: 1.

2.

3.

Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD), terutama tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014; Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional; Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah yang diinginkan.

Selanjutnya, langkah-langkah yang tertuang secara rinci dalam Bab V ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014 serta untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

iv


Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Proyek Irigasi

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Micro Hydro Project di Sulawesi Tengah

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran

i vii ix x xi

BAB I Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional 1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1.2 Maksud dan Tujuan

2 2 3 5 7 8

BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014

11

2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2.2 Arahan Presiden 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 2.3.1 Tema Pembangunan 2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014 2.4 Isu Strategis 2014

12 13 15 15 16 17

Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

vii

BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional 3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 3.2.2 Tingkat Kemiskinan 3.2.3 Tingkat Pengangguran 3.2.4 Isu Strategis dan Kebijakan Ekonomi Provinsi Tahun 2013 Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal BAB IV Kerangka Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional 4.2 Peningkatan Stabilitas 4.3 Pemerataan yang Berkeadilan Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepualauan Riau) BAB V Langkah-Langkah Daerah Bagi Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

21 22 42 42 44 45 48 60 63 65

69

70 74 77 81

85

5.1 Pengantar 5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah 5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 5.2.2 Mendorong Stabilitas 5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

86 87 87 96 103 118 119 120

BAB VI Penutup

123

Daftar Pustaka Lampiran

126 127

viii


Daftar Gambar Lampiran Gambar 1

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 20062012

128

Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4

130 130 131

Gambar 10 Gambar 11

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008-2012 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012) Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi (%) Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat per Provinsi Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2010-2011 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional (Januari-September 2012) Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%)


Rasio Kerapatan Jalan (Km/Km2) Tahun 2012 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Unit) Tahun 2011 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%)

136 136 137

Gambar 15 Gambar 16

Jumlah Bandara per Provinsi Tahun 2010 Jumlah Penumpang Pesawat Udara per Provinsi Tahun 2011

138 138

Gambar 17

Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia

139

Gambar 18 Gambar 19

Rasio Elektrifikasi Tahun 2012 Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2012 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012

139 140

140 142 143

Gambar 24

Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2010-2014 Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011


Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk > 15 Tahun) Tahun 2011 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012

144 145 146

Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9

Gambar 20 Gambar 21 Gambar 22 Gambar 23

xii


132 133 133 134 134 135 135

140

143

Gambar 28 Gambar 29 Gambar 30 Gambar 31 Gambar 32 Gambar 33 Gambar 34 Gambar 35 Gambar 36 Gambar 37

Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih per Provinsi Tahun 2012 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2012 Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2011 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2011 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2012 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012

147 147 148 148 149 149 150 150 151

Gambar 39 Gambar 40

Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2012 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005-2011 UMP Wilayah Sumatera UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

153 153


UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012

153 153 154

Gambar 44

PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005 dan 2011 (Juta Rupiah/Pekerja)

154


155 155 156

Gambar 48

Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan (Agustus 2012) Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2013) Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011

Gambar 49

Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012

158


Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011

160 160 161

Gambar 53

Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

161

Gambar 38

Gambar 54 Gambar 55

Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

151 152

158

162 162

xiii

FFoto: oto: D Dit. it. P Penanggulangan en naangg gu ulaan ngaan n Kemiskinan Kemis iskin naan Bappenas Bappenas Badan Kebakaran Bada adan Pemadam ad PemFoto: adamPras K ebWidjojo akaran SSambas ambas

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012. Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian di negaranegara berkembang, dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen. Kondisi keuangan global terlihat mulai stabil, sementara itu arus modal masuk ke negara-negara berkembang terlihat tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perkekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1 persen.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia ISU STRATEGIS Pertumbuhan Ekonomi Dunia a. Amerika Serikat b. Kawasan Eropa c. Italia d. Spanyol e. Jepang f. Negara-Negara Berkembang g. China h. India i. ASEAN-5 2. Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa) Impor a. Negara maju b. Negara berkembang Ekspor a. Negara maju b. Negara berkembang Sumber: World Economic Outlook, IMF (Januari 2013) 1.

2012 3,2 2,3 -0,4 -2,1 -1,4 -1,4 5,1 7,8 4,5 5,7 2,8

2013 3,5 2,0 -0,2 -1,0 -1,5 -1,5 5,5 8,2 5,9 5,5 3,8

2014 4,1 3,0 1,0 0,5 0,8 0,8 5,9 8,5 6,4 5,7 5,5

1,2 6,1

2,2 6,5

4,1 7,8

2,1 3,6

2,8 5,5

4,5 6,9

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging and developing economies) diperkirakan akan kuat di tahun 2013 dan 2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah 2


di negara berkembang yang cukup efektif sebagai stimulan dalam mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Namun demikian, risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang cukup besar. Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut untuk kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang akan semakin terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang untuk tumbuh lebih tinggi (seperti Brazil dan India). Oleh sebab itu, untuk menghindari proses pemulihan global yang berisiko, maka negara-negara maju perlu konsisten dalam penerapan kebijakannya, terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi fiskal yang berkelanjutan; serta (ii) reformasi sektor keuangan. Sementara negara berkembang juga perlu lebih menyeimbangkan sumber pertumbuhannya antara konsumsi domestik dengan orientasi ekspor. Sebagai contoh, perekonomian China perlu lebih didorong ke arah konsumsi domestik untuk mengurangi risiko eksternal, dengan disertai upaya untuk membangun kembali ruang kebijakan ekonominya. Sementara itu, di negara berkembang lainnya seperti Timur Tengah dan Kawasan Afrika Utara kebijakan yang diambil sebaiknya lebih mengutamakan untuk menjaga stabilitas ekonominya dalam situasi kondisi internal dan eksternal yang kurang menguntungkan.

1.1.2 Perkembangan Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional Ekonomi Nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran adalah investasi dan konsumsi rumah tangga, dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,9 persen. Sementara itu di sisi produksi,


3

sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tabel 1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan PENCAPAIAN Pertumbuhan PDB (%) PDB per kapita (Ribu Rp) Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Neraca Pembayaran (USD Miliar) a. Transaksi Berjalan (USD Miliar) b. Transaksi Modal (USD Miliar) c. Transaksi Financial (USD Miliar) d. Cadangan Devisa (Bulan Impor) Sumber: BPS dan Bank Indonesia 1. 2. 3. 4. 5.

2010 6,2 26.786,8 13,11 7,1 30,3 5,1 0,0 26,6 7,4

2011 6,5 30.424,4 12,36 6,6 11,9 1,7 0,0 13,5 6,5

2012 6,2 33.339,0 11,66 6,1 0,2 -24,2 0,0 24,9 6,1

Tabel 1.3 Sumbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PENCAPAIAN SISI PENGELUARAN a. Konsumsi Rumah Tangga b. Pengeluaran Pemerintah c. Investasi (PMTB) d. Ekspor (Barang dan Jasa) e. Impor (Barang dan Jasa) 2. SISI PRODUKSI a. Pertanian b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas, dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha i. Jasa-jasa lainnya Sumber: BPS dan Bank Indonesia 1.

2010

2011

2012

2,7 0,0 2,0 6,5 5,6

2,7 0,3 2,1 6,3 4,8

2,9 0,1 2,4 1,0 2,5

0,4 0,3 1,2 0,0 0,4 1,5 1,2 0,5 0,6

0,4 0,1 1,6 0,0 0,4 1,6 1,0 0,7 0,6

0,5 0,1 1,5 0,0 0,5 1,4 1,0 0,7 0,5

Kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik, didukung oleh tambahan likuiditas di pasar keuangan global yang bersumber dari ekspansi moneter di negara-negara maju, telah menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami surplus di sepanjang tahun 2012. Dilain pihak, pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan harga komoditas ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan domestik yang masih kuat dan konsumsi BBM yang meningkat, menyebabkan surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut dan defisit neraca perdagangan migas melebar. Namun demikian, secara 4


total neraca pembayaran sepanjang tahun 2012 masih dalam kondisi surplus sebesar USD 0,2 miliar, walaupun besaran surplus ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit transaksi berlajan yang diimbangi dengan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat pesat telah menyebabkan cadangan devisa dapat dipertahankan dalam tingkat relatif aman. Peningkatan arus investasi asing masuk yang cukup tinggi telah menjadi penopang neraca pembayaran selama tahun 2012, dan hal ini tentunya seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan usaha, upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal dan makroprudensial, serta kebijakan moneter dan nilai tukar yang kondusif. Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2012 mencapai 11,66 persen. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengagguran terbuka yang mencapai 6,1 persen di tahun 2012.

1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial. Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

5

daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 persen di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 persen; 19,4 persen; dan 18,8 persen. Gambar 1.1 Persentase Responden yang Mengetahui MEA Dilaksanakan Tahun 2015 Rata-rata

39%

Surabaya

44%

Pontianak

35%

Medan

31%

Makassar

46%

Jakarta

36% 0%

10%

20%

30%

40%

Mengetahui

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tidak Mengetahui

Sumber: Benny dan Kamarulnizam, 2011 (diolah Bappenas)

Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 399 responden di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Pontianak (Benny dan Kamarulnizam, 2011), masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui adanya ASEAN. Namun demikian, secara rata-rata hanya 39 persen responden yang mengetahui tentang MEA yang akan dilaksanakan pada tahun 2015; 46 persen responden di Makassar mengetahui bahwa MEA akan dilaksanakan tahun 2015; 6


sementara di Medan hanya 31 persen responden yang mengetahui tentang MEA 2015. Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat siap bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

7

pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (progrowth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (propoor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Untuk mencapai kondisi ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok masyarakata secara bertahap dapat dikurangi.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 yang berjudul “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan“ ini disusun dengan maksud agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Indonesia dapat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk menyamakan langkah guna memantapkan perekonomian nasional yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tujuan

Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: 1. Kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; 2. Upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan 2014.

8


Foto: FFoto: otoDit. :D Dit. itPenanggulangan .P Penanggulangan en naangg gu ulaan ngan anKemiskinan Kemiskinan Kemis iskin naan anBappenas Bappenas Bappenas

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014

BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional Sasaran

Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: (i) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (ii) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (iii) Penegakan Pilar Demokrasi; (iv) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (v) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (ii) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (iii) Sasaran Penegakan Hukum. Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diantaranya ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat bekembang dengan cepat dan sehat. Pada tahun 2014, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,4-6,9 persen, inflasi sebesar 5,0 persen, tingkat pengangguran sebesar 5,6-6,0 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen. Sasaran penguatan pembangunan demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif serta mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan

12


peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Sasaran penguatan demokrasi ditunjukkan diantaranya oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang pada tahun 2014 besarnya adalah 73. Sasaran penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Hal ini tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Sasaran penegakan hukum diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang pada tahun 2014, sasaran IPK adalah sebesar 4,5.

2.2 Arahan Presiden Arahan

Arahan Presiden merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Arahan tersebut meliputi arahan Presiden di berbagai kesempatan yang merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul. Beberapa arahan Presiden dalam sidang kabinet yang dijadikan sebagai panduan bagi penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Arahan Presiden Pada Sidang Kabinet 29 Januari 2013 Manfaatkan peluang dan beri dukungan regulasi yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur; Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the poorest of the poor; Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif tetapi terkontrol; Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan. 2. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet Tanggal 21 Maret dan 28 Maret 2013 Asumsi makro dan fiscal space 2014 dihitung kembali sehingga: pertumbuhan ekonomi 6,8% dan defisit anggaran 1,5% terhadap PDB dengan pengelolaan subsidi BBM; Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

13

Direktif Presiden 2013 masih relevan di 2014; RKP 2014 diarahkan untuk menutup target RPJMN terutama yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran untuk memenuhi sasaran RPJMN. Sedangkan target yang lain dapat disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan: Penajaman 15 isu strategis. Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Penyesuaian sasaran RPJMN dengan ketersediaan Pagu Indikatif 2014. Arahan Presiden tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RKP 2014 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) kelompok unsur-unsur pokok, sebagai berikut: Pertama, yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional. Hal-yal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (ii) Surplus Beras 10 Juta ton 2014; (iii) Konversi Energi; (iv) Low Cost Emission Car (Green Car); dan (v) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kedua, pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dalam hal ini, yang perlu menjadi perhatian adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (ii) Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; dan (iii) Pembangunan Shelter Bencana. Ketiga, pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas soaial dan politik adalah: (i) Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I; (ii) Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; dan (iii) Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

14


2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 2.3.1 Tema Pembangunan

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP

2010

•Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat dan Daerah •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2012 2011

2013 3 2014 4

•Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat •MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Tema Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dalam RKP 2014 dilandasi oleh kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik secara internal maupun eksternal yang menuntut perlunya penguatan ekonomi nasional. Kebijakan penguatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (i) mendorong investasi dan ekspor; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara; (iii) menjaga daya beli masyarakat; (iv) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (v) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan (vi) menjaga stabilitas sosial politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 6,4-6,9 persen pada tahun 2014. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKP tahun 2014 adalah sebagai berikut:


15

1. Pemantapan Perekonomian Nasional Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiring oleh tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan; Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global; Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (affirmative) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia; Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; Mitigasi bencana. 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali; Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014.

2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014

16

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dalam RKP 2014 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya kemungkinan adanya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsaprakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, 11 Proritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2.


Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sumber: RKP 2014, Bappenas

2.4 Isu Strategis 2014 Isu Strategis

Isu strategis dalam RKP 2014 dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Isu strategis disusun dengan berdasarkan kepada dua hal, yaitu: (i) Arahan Presiden; dan (ii) Hasil Review paruh waktu RPJMN 2010-2014. Berikut ini adalah isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 1 - Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, adalah: Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 2 - Pendidikan, adalah: Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 secara bertahap dan Pelaksanaan pendidikan menengah universal. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 3 - Kesehatan, adalah: Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria) dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang


17

merata. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 5 - Ketahanan Pangan, adalah: Kesejahteraan petani/nelayan dan Peningkatan produksi perikanan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Infrastruktur, adalah: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 7 - Iklim Investasi dan Iklim Usaha, adalah: Penurunan Biaya Logistik Nasional dan Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 8 - Energi, adalah: Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 9 - Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, adalah: Pengendalian perubahan iklim dan Peningkatan kualitas lingkungan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 10 - Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik, adalah: Pembangunan Daerah Tertinggal serta Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Polhukam, adalah: Pembinaan masyarakat. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian, adalah: Akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri nonmigas serta Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat, adalah: Peningkatan kerukunan beragama dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di ingkat regional dan internasional.

18


Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 Papua Papua Barat Malut Maluk Sulbar Gorontalo Sultra Sulsel Sulteng Sulut Kaltim Kalsel Kalteng Kalbar NTT NTB Bali Banten Jatim DIY Jateng Jabar DKI Jakarta Kep. Riau Kep. Babel Lampung Bengkulu Sumsel Jambi Riau Sumbar Sumut Aceh 0%

10%

20%

30%

Tidak/Belum Sekolah

40%

50%

Tidak Tamat SD

60% SD+SMP

70%

80%

90%

100%

SM+PT

Sumber: Susenas, BPS, 2011

Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 17,74

16,31

5,25

8,38

Tidak/Belum Pernah Sekolah 25,63

Tidak Tamat SD SD/sederajat

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas SMP/sederajat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di NTB 26,68 SMA/sederajat PT/sederajat

Sumber: Susenas 2011

BAB III

EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 20102014

BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 20102014 3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional

Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Di tengah ketidakpastian proses pemulihan kelesuan ekonomi dunia sejak krisis global 2008, pembangunan ekonomi nasional secara umum tetap menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hal ini mengindikasikan fundamental ekonomi nasional yang kokoh, meskipun dampak krisis sempat dirasakan pada tahun 2009 dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi pada angka 4,63 persen (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Persen) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Rest. Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate Jasa Perusahaan Jasa-jasa TOTAL

PDB Atas Dasar Harga Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 1) Konstan Tahun 2000 yang Bekerja 2009 2010 2011* 2012** CAGR 2009 2010 2011 2012 CAGR 3,96

3,01

3,37

3,97

2,57

0,68

-0,28 -5,22 -1,14 -1,68

4,47 2,21 14,29 7,07 1,28 15,85

3,86 1,39 4,74 6,14 5,33 4,82 6,95 6,65 8,69 9,17 13,41 10,70

1,49 5,73 6,40 7,50 8,11 9,98

1,68 4,12 4,11 5,23 6,42 8,40

7,91 2,31 10,91 0,88 3,42 -1,00

8,59 16,81 9,26 8,50 7,67 5,19 5,67 4,59 4,94 2,38 3,88 2,78 1,93 13,35 7,13 5,48 2,48 4,02 -1,03 1,35 -8,16 -9,61 -1,59 -4,93

5,21

5,67

6,84

7,15

4,87

1,82 17,01 51,39 1,10

15,68

6,42 4,63

6,04 6,22

6,75 6,49

5,24 6,23

4,47 4,70

6,88 13,96 4,32 2,26 3,18 1,35

5,13 1,39

2,73 1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara 1) SAKERNAS bulan Agustus

Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada

22


tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 13,3 persen dapat diturunkan menjadi 11,7 persen pada tahun 2012. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai sekitar USD 3.352 tahun 2012, setelah sebelumnya mengalami krisis keuangan yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang cukup parah pada tahun 1998 (Gambar 3.1). Gambar 3.1 Pendapatan per kapita, Pertumbuhan PDB, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan (US$)

(%)

Dampak krisis 1998

3500

Dampak kenaikan BBM

20

3000

15

Dampak kenaikan BBM

2500

10

2000

5

1500 Dampak krisis global

1000 500 0

25

0 -5 -10

Dampak krisis 1998

-15

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PN per kapita, metode Atlas (berlaku US$)

Pertumbuhan PDB (%)

Tingkat Pengangguran (%)

Tingkat Kemiskinan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dalam pengentasan kemiskinan, untuk memenuhi target tingkat kemiskinan 8-10 persen pada tahun 2014, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun tidak hanya harus bersinergi antar sesama


23

program-program pengentasan kemiskinan saja, namun selaras pula dengan program kebijakan di luar kemiskinan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak kebijakan yang kontra produktif terhadap penurunan kemiskinan. Jika terdapat kebijakan yang dampaknya diperkirakan dapat menambah jumlah dan beban penduduk miskin, misalnya seperti kenaikan BBM tahun 2005, maka langkah kebijakan antisipatif yang efektif perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Program pembangunan yang sifatnya padat karya makin ditingkatkan secara merata untuk dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas akses mereka terhadap kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selama ini, pemerintah telah bertekad dan berupaya untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan (growth with equity) yang mensyaratkan stabilitas dan dukungan negara yang kuat. Upaya ini diwujudkan dengan menerapkan four track strategy pembangunan, yang terdiri dari pro-growth, pro-poor dan pro-job dilengkapi dengan pro-environment untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan saling bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan masyarakat serta mengedepankan aspek pemerataan. Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar wilayah, karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk menyejahterakan masyarakat yang termarjinalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaku sekaligus key enabler dalam proses pembangunan. Sebagai salah satu wujud upaya pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan terutama di daerah tertinggal yang diantaranya meliputi pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana

24


pendidikan sebagai infrastruktur dasar akan ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dasar ini dibarengi pula dengan penyediaan tenaga kesehatan dan pendidikan yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta pembenahan tata kelola pemeliharaan aset-aset hasil pembangunan tersebut. Guna meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang lebih merata, pembangunan sektor pertanian dan UMKM akan mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Alih fungsi lahan pertanian dikendalikan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian lebih dipercepat, terutama melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan makin bergairahnya kegiatan pertanian, pencapaian target program swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional semakin cepat diwujudkan, sekaligus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan. Upaya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program pembangunan diupayakan tetap memperhatikan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena saat ini kualitas air, udara, tanah dan lingkungan secara umum terus memburuk. Upaya menjaga kualitas lingkungan diperlukan agar peningkatan kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak diwarnai oleh dampak kerusakan lingkungan yang akan mengurangi manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan. Untuk itu pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan pada semua proses dan tahapan pembangunan. Keterpaduan, sinergi, fokus dan konsistensi merupakan kata kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang dalam mewujudkan target pembangunan, yaitu kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini tidak dapat lagi dilakukan secara terkotak-kotak hanya demi kepentingan pencapaian yang bersifat sektoral (ego sektoral) atau dikotomi pusat daerah yang dapat mendistorsi pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Pencapaian 14 Prioritas Nasional

Pencapaian 14 Prioritas Nasional hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014, secara umum menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian target akhir di tahun 2014. Namun demikian, terdapat sejumlah tindak lanjut atas permasalahan ataupun upaya peningkatan kinerja pembangunan yang perlu dilaksanakan ke depan dengan pengoptimalan dukungan daerah.


25

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pencapaian pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola masih perlu ditingkatkan. Beberapa target pembangunan yang direncanakan masih belum terpenuhi, terutama pada pencapaian: (i) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda, dari target 60 persen pada tahun 2014 baru mencapai 16 persen pada tahun 2012; (ii) Pelayanan publik di daerah, dari target skor integritas sebesar 8,0 pada tahun 2014 baru mencapai 6,32 pada tahun 2012; (iii) Kemudahan berusaha, dari target peringkat 75 pada tahun 2014 baru menempati peringkat 129 pada tahun 2012; (iv) Efektifitas pemerintahan dari target skor 0,5 di tahun 2014 baru mencapai skor -0,24 pada tahun 2011; dan (v) Akuntabilitas kabupaten/kota baru mencapai 12,78 persen di tahun 2011 dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen di tahun 2014. Dalam upaya pencapaian target RPJMN 2010-2014, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan dukungan daerah adalah: (i) Peningkatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan pada instansi pusat dan daerah; (ii) Peningkatan pengelolaan barang milik negara; (iii) Peningkatan kualitas e-procurement; (iv) Pembenahan manajemen pelayanan, yang meliputi aspek kelembagaan, tatalaksana, SDM dan pemanfaatan TIK, serta pengembangan sistem nasional pengaduan pelayanan publik; (v) Percepatan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (vi) Peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru melalui penerapan reformasi regulasi di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah; (vii) Penataan organisasi, melalui audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah; (viii) Peningkatan profesionalisme SDM aparatur; (ix) Pemantapan penerapan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (x) Peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah. Prioritas Nasional 2: Pendidikan Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2012 mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2011 (Gambar 3.2). Selain itu,

26


proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun mengalami penurunan signifikan dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 4,8 persen pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun 2011 (Gambar 3.3). Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat masing-masing sebesar 95,2 persen dan 74,5 persen, terus meningkat menjadi 95,6 persen dan 77,7 persen; APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 persen, meningkat menjadi 76,50 persen pada tahun 2011. Adapun angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,09 persen, dan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 27,4 persen. Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7

7,92

7,92

8,01

8,1

Gambar 3.3 Angka Buta Aksara 8,25

7,6

7,75

5,44

6

7,72 7,52

8

4

7,85

5,97

5,3

5,17

4,84

4,52

4,18

4,79

4,43

4,42

4,4

4,18

2010

2011

2012

2013

2014

2 0

2008

2009

2010

Capaian

2011

2012

2013

Target RPJMN

Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014

2014

2008

2009

Capaian

Target RPJMN

Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014

Meskipun banyak target yang ditetapkan dalam pembangunan pendidikan RPJMN 2010-2014 telah terlampaui, namun masih terdapat beberapa tantangan ke depan yang membutuhkan dukungan daerah. Tantangan tersebut antara lain adalah yang terkait dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata, yaitu: (i) Pemantapan implementasi BOS; (ii) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (iii) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/ MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; dan (iv) Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan akses, Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

27

kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi dengan kebutuhan pembangunan; (ii) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan program studi; (iii) Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (iv) Penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri; (v) Pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. Prioritas Nasional 3: Kesehatan Pencapaian pembangunan kesehatan masih diwarnai dengan disparitas capaian indikator kesehatan antar provinsi dan antar status sosial ekonomi, belum optimalnya penyediaan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, serta belum meratanya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih jauh dari target RPJMN di tahun 2014. Gambar 3.4 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi, Tahun 2010-2011 120

100

83,1

80 60 40 20

Kalimantan Timur Lampung Sumatera Selatan Sulawesi Utara Riau Bengkulu Sumatera Utara Kep. Bangka Belitung Aceh Jawa Timur Sumatera Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali

INDONESIA

Papua Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Gorontalo Jambi Sulawesi Selatan Banten Kalimantan Selatan Jawa Barat Nusa Tenggara Barat

0

Sumber: SDKI, 2012

Angka Kematian Ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), masih jauh dari target 118 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Selain itu,

28


disparitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih antar provinsi masih menjadi kendala dalam upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan, seperti pada Gambar 3.4. Angka Kematian Bayi sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, masih cukup jauh dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKB dilaksanakan dengan peningkatan cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Cakupan imunisasi campak meningkat dari 77,67 persen pada tahun 2010 menjadi 87,3 persen pada tahun 2011, namun masih kurang dari target 93 persen pada tahun 2014. Capaian cakupan imunisasi ini masih terkendala dengan kondisi disparitas antar provinsi yang cukup lebar. Terdapat 18 provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional seperti provinsi Papua, Sulawesi Barat, Aceh dan Maluku. Selanjutnya, cakupan KN1 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0 pada tahun 2010 menjadi 90,5 persen pada tahun 2011 dan telah melebihi target tahun 2014 sebesar 90 persen. Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dukungan daerah dalam pencapaian sasaran program kesehatan masyarakat yang diprioritaskan pada akselerasi pengurangan AKI dan AKB, adalah upaya untuk: (i) Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (ii) Memenuhi kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi (unmet need) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; (iii) Meningkatkan jumlah puskesmas mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) dan rumah sakit mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan (iv) Menjamin penyediaan obat dan vaksin sehingga selalu tersedia di fasilitas pelayanan, teruatama di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 11,66 persen pada September 2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

29

berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antar program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Pemerintah daerah dapat mendorong pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui: (i) Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan (ii) Peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi program pada tingkat Divisi Regional dan Nasional. Prioritas Nasional 5 : Ketahanan Pangan Secara umum selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 persen per tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009, namun peningkatan tersebut dikatakan relatif tidak signifikan. Dalam kurun waktu 2010-2012, produksi padi mampu mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen per tahun, yaitu dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 68,96 juta ton GKG pada tahun 2012 (ARAM II 2012). Namun, peningkatan padi ini masih di bawah target RPJMN sebesar 3,57 persen per tahun. Selanjutnya, produksi jagung dan gula selama periode 2010-2012 rata-rata meningkat masing-masing sebesar 2,56 persen dan 2,16 persen, namun tingkat pertumbuhannya masih dibawah target rata-rata per tahun yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu masing-masing sebesar 10,02 persen dan 12,55 persen. Sedangkan untuk produksi kedelai mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,02 persen. Dengan perkembangan produksi tersebut, produksi kedelai

30


tersebut tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu NTP terus mengalami peningkatan, yaitu 101,20 pada tahun 2009 meningkat menjadi 102,80 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 dan 2012 meningkat kembali menjadi 105,75 dan 105,87. Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012 Tahun

(1) 2010

(2) 66.469.394

Produksi Pertumbuhan (%) (3) 3,22

(4) 37.369.093

(5) 237.641.326

Konsumsi/ Kapita/ Tahun (kg) (6) 139,15

36.968.531

241.182.182

137,06

33.057.093

3.911.438

2012 68.956.292 4,87 38.767.227 Sumber: 1): ARAM II (Estimated), BPS, 2012

2011

65.756.904

(1,07)

244.775.796

135,01

33.046.399

5.720.828

1)

Gabah (ton)

Beras (ton)

Populasi

Total Konsumsi (ton) (7) 33.067.791

Surplus Beras (ton) (8) 4.301.303

Dukungan daerah yang diperlukan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan antara lain: (i) Lahan dan tata ruang, meliputi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk perluasan areal pertanian baru; penghentian alih fungsi lahan sawah; dan pelaksanaan secara penuh peraturan pemerintah terkait dengan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015; (ii) Ketersediaan infrastruktur pertanian, meliputi percepatan rehabilitasi dan pembangunan irigasi dan tampungan air baru; ketersediaan anggaran untuk membangun jalan desa-kecamatan dan kabupaten khususnya sentra produksi beras; dan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan seperti listrik dan air bersih, revitalisasi tambak rakyat dan mengelola serta melengkapi fasilitas pendaratan perikanan di daerah; (iii) Penelitian dan pengembangan, meliputi Percepatan release benih unggul serta pengawalan di tingkat lapangan dan penguatan penangkar benih di petani; (iv) Pembiayaan dan subsidi, meliputi pemutihan KUT; perubahan sistem penganggaran penyediaan benih dan pupuk menjadi sistem subsidi; perluasan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) seluas 4 Juta Ha; serta pengawasan subsidi pupuk dan benih salah satunya dengan menggunakan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan (v) Permasalahan NTP, meliputi kelancaran dan stabilisasi harga input produksi; pengendalian harga output; dan peningkatan produktivitas agar biaya produksi per unit keluaran relatif akan semakin menurun.


31

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemantapan jalan nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan ekspor-impor (E-I) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband, serta desa yang dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2014 dan target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai. Tabel 3.3 Kondisi Kemantapan Jalan Jenis Jalan

Panjang (Km)

Persentase Kondisi Mantap

Nasional 38.570 Provinsi 48.984 Kabupaten/Kota 376.405 Jakarta 6.266 Jalan Tol 742 TOTAL 470.967 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 (diolah)

87.38 56.48 55.15 64.00 96.00 58.11

Persentase Kondisi Tidak Mantap 12.62 43.52 44.85 36.00 4.00 41.89

Permasalahan yang dihadapi pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012, diantaranya: (i) Hambatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada permasalahan sosial; (ii) Belum optimalnya pelaksanaan skema pendaaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni kurangnya kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), kerangka hukum yang masih perlu dilakukan harmonisasi, serta dukungan pemerintah baik dalam penyiapan dan transaksi proyek. Pemerintah daerah diharapkan dapat turut serta mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui peningkatan koordinasi dan partisipasi stakeholder terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat akan ditempuh agar kendala pembebasan lahan yang saat ini masih berlangsung dapat segera menemukan jalan keluar.

32


Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong peningkatan investasi dan daya saing produk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan membaiknya peringkat investasi (investment rating) Indonesia. Perbaikan iklim investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur perijinan, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha. Gambar 3.5 Realisasi PMDN dan PMA 100.000

92.182,0 76.001,1

80.000 60.626,3

60.000 40.000 20.000

19.474,2

16.214,8

24.564,9

0 2010

2011 PMA (juta USD)

2012

PMDN (miliar Rp)

Sumber: BKPM

Untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar daerah, dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (i) Penerapan PTSP, (ii) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan (iii) Pengurangan biaya untuk berusaha. Sampai tahun 2012 sudah ada sebanyak 444 daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang telah membentuk PTSP dari total 530 daerah di Indonesia. Jumlah ini sudah melampaui target RPJMN sebesar 70 persen pada tahun 2014. Namun, yang telah menerapkan SPIPISE baru 138 daerah (15 persen), dengan target RPJMN sebesar 83 persen. Sedangkan daerah yang melakukan pengurangan biaya berusaha hingga tahun 2012 baru mencapai Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

33

37,7 persen (200 daerah) dari target RPJMN sebesar 70 persen. Lambatnya pencapaian upaya ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pengurangan biaya berusaha di daerah. Boks 3.1 adalah hasil survei yang dilakukan ke 93 PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih belum adanya keseragaman bentuk PTSP di daerah (Sumber: Survei Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, BAPPENAS, 2012). Sementara itu, beberapa daerah telah berhasil menyelenggarakan PTSP secara baik, yang antara lain adalah: Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat provinsi, Sragen sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kabupaten, dan Palembang sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kota (lihat Boks 3.2). Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah adalah sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan di daerah dalam penyederhanaan prosedur pelayanan dan mengurangi biaya berusaha, serta pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP dan dukungan dalam penerbitan RTRW untuk mengakomodasi lokasi KEK dan peraturan perundangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan proyek KPS. Salah satu contoh peningkatan kemudahan berusaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (dalam rangka pelaksanaan Prioritas Nasional 7) adalah pelaksanaan perizinan secara elektronik untuk mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga dalam rangka pelaksanaan Indonesia National Single Window/INSW (lihat Boks 3.3) Prioritas Nasional 8: Energi Secara umum, pencapaian pembangunan energi masih belum menggembirakan terutama yang terkait dengan produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Capaian produksi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin menurun. Produksi minyak bumi tahun 2012 hingga bulan Juni ratarata sebesar 877 ribu barel per hari. Angka ini masih jauh dari sasaran produksi minyak bumi pada tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barel per hari atau baru mencapai 86,83 persen. Hal ini disebabkan karena sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian besar (62 persen) berasal dari lapangan minyak tua (mature), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural 34


depletion) sekitar 10-12 persen. Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi energi panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat dimanfaatkan untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231 MW. Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan, yakni sekitar 4,24 persen dari potensi keseluruhan dan 24,62 persen dari target RPJMN sebesar 5.000 MW. Dukungan yang diperlukan dari daerah untuk pembangunan energi, antara lain dalam mempercepat penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan perijinan, keamanan dan tumpang tindih lahan. Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Secara umum sasaran pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana telah tercapai. Perbaikan kondisi lingkungan yang ada merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan yang diantaranya meliputi pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana. Pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui penataan regulasi, seperti Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan hingga September 2012 telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK 23 provinsi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian laju deforestasi cenderung menyempit, baik pada area di dalam maupun luar kawasan hutan (Gambar 3.6). Terkait pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan tingkat pencemaran atau beban pencemaran air telah dicapai lebih dari 11 ton BOD5 per hari, dan 132 juta ton ekuivalen CO. Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi cuaca, pemasangan Automatic Weather Station (AWS) di 167 lokasi pada tahun 2010 menghasilkan informasi cuaca ekstrem yang dapat diprediksi 3 jam sebelum kejadian, lebih awal 30 menit dibanding tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan peringatan dini diperluas ke tingkat kabupaten di 23 provinsi melalui media elektronik dan cetak lokal, dengan tingkat akurasi sebesar 75 persen. Informasi tentang Gempa Bumi dan Tsunami terus ditingkatkan kecepatan pengolahan dan penyebaran informasinya melalui pembangunan Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

35

dan pengoperasian Tsunami Early Warning System (TEWS), yaitu menjadi 5 menit setelah gempa terjadi dari sebelumnya 30 menit sampai 2 jam. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, hingga pertengahan tahun 2012 diantaranya telah dilakukan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dan penyelamatan (SAR). Gambar 3.6 Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2011 4

3,51

3,5

2,83

3 2,5

1,87

2 1,5 1

0,5

0,68

0,5 0

1,17

1,08

1,37

0,3 1990-1996

1996-2000 Indonesia

0,83 0,76

0,78

2000-2003

0,41 2003-2006

Di Dalam Kawasan Hutan

0,45 0,61 0,22 2006-2009

0,32 0,13 2009-2011

Di Luar Kawasan Hutan

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012

Dukungan yang diperlukan dari daerah dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, antara lain: (i) Mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan dengan memperluas tata batas kawasan hutan, penyiapan pendanaan guna operasionalisasi KPH untuk RHL dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan; (ii) Melaksanakan RAN/RAD-GRK dan aksi adaptasi perubahan iklim melalui koordinasi dan peningkatan kapasitas penurunan emisi; (iii) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan memperkuat koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor eco-region yang dibangun sesuai dengan mandat UU No. 32/2009 dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (iv) Menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di luar kawasan hutan dengan pelatihan SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis), Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); (v) Penguatan kelembagaan bencana dan pengintegrasian kebijakan penanggulangan pengurangan risiko bencana di pusat dan daerah, penguatan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam 36


penanggulangan bencana, koordinasi dan keterpaduan penanganan kedaruratan dan korban di wilayah pasca bencana, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik Secara umum pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan ekonomi baru mencapai 6,16 persen dari target 7,1 persen. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi 18,31 persen (2012) dengan target sebesar 14,2 persen. Indeks pembangunan manusia (IPM) baru mencapai 67,48 dari target sebesar 72,2. Belum tercapainya sasaran pembangunan tersebut dikarenakan permasalahan yang dihadapi, seperti: (i) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal, (ii) Belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang dapat memberikan dukungan bagi masyarakat miskin mengembangkan usahanya, (iii) Kurangnya dukungan Infrastruktur (terutama infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi), (iv) Rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan, (v) Ketersediaan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan dan (vi) Minimnya akses terhadap pelayanan dasar dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersekolah. Dukungan daerah diperlukan untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, antara lain dengan: (i) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan, (ii) Pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang memadai dan peningkatan kerjasama antar daerah; (iii) Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi; (iv) Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya.


37

74

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS dan RPJMN

66,99

67,48

67,97

2012

2013

66,01 2009

66,51

65,93 2008

2011

66,07 2007

2010

65,45 2006

68,46

72,2

64,57

72 70 68 66 64 62 60 58

2005

2014

6,24 2013

6,08

6,16 2012

2011

6 2010

5,76

6,32

Target RPJMN

2009

5,95 2008

6,46

5,96 2007

2006

4,98 2005

5,43

7,1

2004

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Gambar 3.8 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target RPJMN

2014

Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Tertinggal

Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: BPS dan RPJMN

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi sampai dengan bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014. Capaian beberapa indikator bidang tersebut bahkan telah melampaui target sasaran RPJMN 2010-2014, antara lain dalam: (i) Pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan; (ii) Pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; dan (iii) Penelitian, penciptaan dan inovasi teknologi. Meski demikian, masih terdapat permasalahan umum yang dihadapi pada pembangunan bidang kebudayaan yang perlu diupayakan pemecahannya dengan didukung daerah yaitu: (i) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan, sehubungan dengan pengelolaan cagar budaya yang bersifat lintas sektor, program dan wilayah; (ii) Peningkatan kualitas pelayanan museum di seluruh provinsi; dan (iii) Peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan sesuai dengan dinamika perkembangan kebudayaan. Sedangkan dalam hal inovasi teknologi, tantangan yang masih ditemui diantaranya adalah: (i) Peningkatan sinergi kegiatan inovasi IPTEK (integrasi program, koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan harmonisasi kegiatan) diantara sesama pelaku riset IPTEK; (ii) Pengembangan sistem intermediasi yang efektif menghubungkan sisi penyedia dan pengguna teknologi, mengakibatkan rendahnya kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru hasil invensi teknologi yang tersedia; dan

38


(iii) Peningkatan apresiasi, kreasi dan budaya IPTEK di masyarakat. Prioritas Nasional 12: Politik, Hukum dan Keamanan Pencapaian pembangunan politik, hukum dan keamanan telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 2010-2014. Dalam hal penanggulangan terorisme, sejak tahun 2000 telah ditangkap sebanyak 775 tersangka teroris, diadili sebanyak 597 orang dan sudah mendapatkan vonis pengadilan sebanyak 586 orang. Dalam meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia semakin dihargai dan diakui sebagai negara dengan prakarsa dan sikap yang konsisten mereformasi DK PBB, ikut berpartisipasi dalam Misi Pemeliharan Perdamaian PBB (UN PKO) yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB dengan tujuh misi dan 1.992 personel sepanjang tahun 2012, memimpin perancangan posisi bersama negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) mengenai isu-isu perlucutan senjata, serta menjadi juru runding utama mewakili negara-negara GNB dalam pertemuan untuk membahas traktat internasional tertentu dan berbagai norma internasional baru. Di bidang hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan. Untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM pada masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Perpres No. 23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM dan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia RAN HAM di 32 K/L, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pencapaian sasaran Prioritas Politik, Hukum dan Keamanan beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: (i) Isu radikalisme yang cenderung meningkat, lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tentang penanggulangan terorisme; (ii) Sikap sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait isu enlargement (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara geografis) dan veto power; (iii) Masih kurangnya komitmen instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah, masih terdapat instansi ditingkat pusat dan daerah yang belum membentuk panitia RAN HAM, belum efektifnya koordinasi dan sinergitas di kalangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM dan munculnya berbagai peraturan baik ditingkat pusat dan daerah yang terindikasi melanggar HAM. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

39

Dukungan daerah dapat diwujudkan dalam pelaksanaan strategi pembangunan bidang hukum melalui: (i) Peningkatan efektivitas dan kualitas peraturan perundang-undangan, (ii) Peningkatan kualitas dan integritas SDM hukum, (iii) Pembenahan hubungan dan penguatan koordinasi antar kelembagaan hukum; dan (iv) Peningkatan kesadaran hukum di seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Prioritas Nasional 13 : Perekonomian Lainnya Pencapaian pembangunan perekonomian telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 20102014, namun lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih menjadi tantangan yang dihadapi sektor industri. Sasaran pertumbuhan industri hingga Triwulan III tahun 2012 telah tercapai, baik untuk industri secara keseluruhan maupun industri nonmigas. Namun demikian krisis ekonomi global memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan industri, sehingga diperlukan penyesuaian arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan kekayaan sumber alam dan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk yang ilegal dan tidak berkualitas. Untuk itu pengembangan industri nonmigas akan diarahkan pada industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan, serta industri yang memanfaatkan SDM yang tersedia serta pemenuhan kebutuhan domestik. Sementara itu, pelayanan dan perlindungan TKI telah mencapai target 2014. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan TKI, telah ditempuh melalui langkah kebijakan: (i) Menyediakan pusat layanan pengaduan (crisis center) bagi TKI; (ii) Membuat sistem informasi TKI (SIM-TKI) yang terintegrasi dengan NIK; (iii) Meningkatkan pelayanan oleh pemerintah daerah; (iv) Meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai keberangkatan; (v) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan asuransi; dan (vi) Meningkatkan perlindungan hukum di dalam negeri dan di luar negeri. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan perekonomian, diantaranya: (i) Belum memadainya infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri seperti pelabuhan, akses jalan, angkutan, listik dan gas; dan (ii) Masih adanya masalah terkait dengan penyelesaian kasus pengaduan TKI, pemanfaatan KUR-TKI oleh calon TKI, dan pemberian bantuan hukum bagi WNI di luar negeri. Selain itu, belum dapat diselesaikan secara optimal masalah TKI yang diadukan melalui hotline service 40


akibat belum terbangunnya mekanisme penyelesaian masalah antar instansi. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah diantaranya: (i) Penyediaan infastruktur serta penyediaan bahan baku industri melalui insentif fiskal dan insentif lainnya; (ii) Mendukung pembiayaan bagi daerah-daerah basis TKI untuk memperluas akses pelayanan bagi calon TKI; dan (iii) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah TKI. Prioritas Nasional 14: Kesejahteraan Rakyat Pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di Bidang Agama, perbaikan pelayanan kepada 211.000 jemaah haji tahun 2012 ditunjukkan dengan: (i) Perbaikan proses pelaksanaan ibadah haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (ii) Pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji; (iii) Penerbitan paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; dan (iv) Perbaikan seleksi petugas haji melalui seleksi administrasi di tingkat kabupaten/kota, ujian tertulis/tes kompetensi dan psikologi di tingkat provinsi. Dalam pembangunan kepariwisataan, hingga tahun 2012 sebagian besar capaian telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah wisman pada tahun 2011 meningkat 9,24 persen dibandingkan dengan tahun 2010, sedangkan jumlah wisnus pada tahun 2011 meningkat 1,01 persen dibandingkan tahun 2010. Diperkirakan jumlah wisman dan wisnus sebesar 20 persen pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 akan tercapai. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menunjukkan capaian yang berarti, salah satunya adalah percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang telah diterapkan di 28 K/L dan 10 provinsi pada tahun 2012. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan antara lain ditunjukkan dengan disahkannya berbagai kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA), pada tahun 2012 telah dibentuk P2TP2A di 26 provinsi dan 163 kabupaten/kota serta 306 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda/Polres. Berbagai permasalahan yang perlu mendapat dukungan daerah dalam perbaikan pelaksanaan ibadah haji antara lain adalah: (i) Memprioritaskan pemberangkatan calon haji yang belum pernah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

41

melaksanakan haji, untuk mengurangi daftar tunggu jemaah haji; (ii) Mendukung pengembangan jaringan komputerisasi untuk 34 Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peningkatan sistem biometrik di 161 kabupaten/kota; dan (iii) Peningkatan kualitas bimbingan bagi calon jemaah haji di daerah. Dalam pembangunan pariwisata, antara lain adalah: (i) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas lembaga dan lintas sektor; (ii) Membantu penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah; (iii) Meningkatkan pemanfaatan berbagai media dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata; dan (iv) Meningkatkan pengembangan profesionalisme SDM di bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan SDM dan pendidikan tinggi bidang pariwisata. Dalam penerapan PUG, antara lain adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, mengoptimalkan pelaksanaan PPRG, serta menyusun sistem manajemen data dan informasi gender. Dalam kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah meningkatkan koordinasi antar SKPD serta antara pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap efektivitas perlindungan bagi perempuan dan anak oleh SKPD terkait.

3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

42

Pada tahun 2012, ekonomi Indonesia mampu tumbuh mencapai 6,2 persen, walaupun di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tersebut tentunya disumbang oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Bila dilihat berdasarkan provinsi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu sebesar 15,8 persen; yang kemudian diikuti dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (10,4 persen), Sulawesi Tengah (9,3 persen), Sulawesi Barat (9,0 persen), Sulawesi Selatan (8,4 persen). Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi mencapai pertumbuhan yang tinggi (di atas rata-rata nasional), dengan rata-rata pertumbuhan Pulau Sulawesi sebesar 8,8 persen di tahun 2012. Provinsi di Pulau Jawa juga mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali DI Yogyakarta yang tumbuh 5,3 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi


nasional, dengan laju yang cukup rendah yaitu: Provinsi Kalimantan Timur (2,0 persen); Papua (1,1 persen); Riau (3,6 persen); Maluku ( 4,3 persen); dan Aceh (5,2 persen). Bahkan, satu provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2012, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertumbuhannya sebesar -1,2 persen. Gambar 3.9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2012 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

15,8%

6,2%

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

-1,2%

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS per Provinsi

Faktor utama yang menyebabkan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif adalah penurunan kinerja ekspor yang mengalami kontraksi, sedangan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi diberikan oleh konsumsi rumah tangga, yang sebesar 3,1 persen. Sementara sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -3,6 persen. Sebaliknya Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dengan sumber utama pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri pengolahan 11,57 persen, sektor konstruksi 0,83 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 0,70 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat adalah perubahan stok dan ekspor yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 14,6 dan 13,6 persen.


43

3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan per provinsi di Indonesia pada tahun 2012 secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinannya Walaupun masih ada beberapa daerah yang belum dapat mencapai target nasional, namun hampir semua provinsi menunjukkan prestasi dalam menurunkan angka kemiskinannya. Secara geografis, konsentrasi jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 berada di wilayah Jawa, terutama di Jawa Barat (4,4 juta jiwa), Jawa Tengah (4,9 juta jiwa) dan Jawa Timur (5,0 juta jiwa). Diluar ketiga provinsi tersebut masih terdapat provinsi-provinsi lain dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 1 juta orang, yaitu di Provinsi Sumatera Utara (1,4 juta jiwa), Sumatera Selatan (1,0 juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,0 juta jiwa). Berdasarkan tingkat kemiskinannya, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang masih memiliki angka kemiskinan terbesar, yaitu masing-masing 30,7 persen; 27,0 persen; 20,8 persen dan 20,4 persen. Namun demikian, angka kemiskinan ini lebih kecil dari tahun 2011 yang masing-masing mencapai 32,0 persen; 31,9 persen; 23 persen; dan 21,2 persen. Sementara itu, beberapa daerah yang tingkat kemiskinannya rendah adalah DKI Jakarta (3,7 persen), Bali (3,9 persen), Kalimantan Selatan (5,0 persen) dan Bangka Belitung (5,4 persen).

Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012) 6000

35%

5000

30% 25%

4000

20%

3000 2000

15%

11,6%

10%

5%

0

0% DKI Jakarta Bali Kalimantan Selatan Kep. Bangka Belitung Banten Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Riau Sulawesi Utara Kalimantan Barat Sumatera Barat Riau Maluku Utara Jambi Sulawesi Selatan Jawa Barat Sumatera Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Jawa Timur Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Jawa tengah Lampung DI Yogyakarta Gorontalo Bengkulu Nusa Tenggara Barat Aceh Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Barat Papua

1000

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

44


Persentase Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan Nasional

Secara umum perbaikan angka kemiskinan di setiap provinsi ini dikontribusikan oleh program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti: beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan opersional sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Perkotaan dan Perdesaan, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lainlain. Selain itu, beberapa provinsi juga aktif mengembangkan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan, seperti menjaga harga gabah dan komoditas lainnya untuk memotivasi petani, menjaga pasokan berbagai komoditas untuk menjaga harga melalui perbaikan transportasi angkut sembako, Beguwai Jejamo Wawai, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Klinik Pertanian Keliling. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dan juga antara daerah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga ke Desa-desa di pedalaman. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan. Program-program dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) akan menjadi program utama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sasaran dari pelaksanaan MP3KI ini adalah tingkat kemiskinan sebesar 4-5 persen pada tahun 2025.

3.2.3 Tingkat Pengangguran

Berdasarkan Sakernas Agustus 2012, jumlah tenaga kerja yang berstatus penganggur di Indonesia adalah sebanyak 7,2 juta orang, turun dari Agustus 2011 yang mencapai 7,7 juta orang. Dengan kata lain, tingkat pengangguran pada tahun 2012 (Agustus) adalah sebesar 6,14 persen dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah sekitar 118,0 juta orang. Distribusi jumlah penganggur menurut masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.11.


45

Gambar 3.11 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) Sulawesi Barat Maluku Utara Gorontalo Papua Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Bengkulu Sulawesi Tengah Jambi Maluku Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Bali Kalimantan Barat Papua Kep. Riau Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Aceh Kalimantan Selatan DI Yogyakarta Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Timur Sumatera Selatan Sumatera Utara Banten Jawa Timur Jawa Tengah DKI Jakarta Jawa Barat 1.000

9,10 14,25 12,40 9,15 9,25 21,49 15,09 28,58 27,83 29,90 20,65 41,79 19,68 45,26 23,09 4,82 60,78 30,37 128,68 45,79 21,22 50,88 75,52 115,33 84,92 47,76 98,32 120,74 166,24

2,88 7,91 7,94 10,71 11,81 13,57 16,04 19,04 19,47 19,69 20,43 20,57 27,65 30,75 34,42 41,98 49,17 50,46 51,27 55,03 55,94 56,90 66,66 93,66 103,67 110,50 115,12 259,24 352,97 415,62 486,88 529,98

403,95 475,26 623,22

1205,77 500

00 Perkotaan

500 Perdesaan

1.000

1.500 Ribu Orang

Sumber: Sakernas, BPS

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka di setiap provinsi menurun pada tahun 2012, kecuali di beberapa provinsi yang tingkat penganggurannya meningkat, yaitu Nusa Tenggara Timur (2,9 persen), Bangka Belitung (3,5 persen), Bengkulu (3,6 persen) dan Aceh (9,1 persen). Sementara itu provinsi Banten, Jawa Tengah, Riau dan Papua Barat, pada tahun 2012 mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan yaitu masingmasing menjadi 10,1 persen; 3,17 persen; 4,3 persen dan 5,5 persen; dari yang sebelumnya mencapai 13,5 persen; 6,1 persen; 7,2 persen dan 8,3 persen. Namun demikian, beberapa provinsi masih memiliki tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi daripada rata-rata nasional, 46


yaitu Banten (10,1 persen), DKI Jakarta (9,9 persen), Kalimantan Timur (8,9 persen), Jawa Barat (9,1 persen), Sulewesi Utara (7,8 persen), Aceh (9,1 persen), Maluku (7,5 persen), Sumatera Utara (6,2 persen) dan Sumatera Barat (6,5 persen). Apabila dilihat berdasarkan lokasi geografisnya, maka mayoritas penganggur berada di wilayah Indonesia Barat, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Provinsi dengan jumlah penganggur terbesar adalah Jawa Barat (1,8 juta orang), diikuti oleh Jawa Tengah (962,1 ribu orang) dan juga Jawa Timur (819,6 ribu orang). Sementara itu, berdasarkan distribusi pengangguran kota-desa di setiap provinsi, jumlah penganggur di daerah perkotaan secara umum terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat pengangguran tentunya disebabkan oleh tersedianya lapangan kerja baru, seiring dengan tingginya upaya daerah dalam mengundang investor untuk berinvestasi di daerahnya. Disamping itu, beberapa daerah melaksanakan program-program lain yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran antara lain adalah: Sumatera Utara yang sering melaksanakan job fair dan Jawa Timur yang melakukan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), pengiriman transmigrasi dan tenaga kerja kontrak. Selain itu, beberapa daerah juga berupaya untuk menggerakkan sektor informal yang juga merupakan salah satu sektor yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja. Program Nasional seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ikut memberikan andil dalam penurunan angka pengangguran. Namun demikian, beberapa kendala yang dihadapi dalam menurunkan tingkat pengangguran antara lain adalah: (i) proporsi tenaga kerja di berbagai sektor yang belum seimbang, dengan kecenderungan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa; (ii) besarnya tingkat urbanisasi ke kota-kota besar yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah penganggur; (iii) Peningkatan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga semakin meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan kerja (iv) masih rendahnya kualitas tenaga kerja, sehingga perlu diupayakan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja; serta (v) permasalahan iklim investasi di daerah yang masih belum


47

mendukung sehingga peningkatan lapangan kerja di daerah menjadi belum optimal. Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi Tahun 2012 16 2011

14

2012

12 10 8 6 4 2 Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Bali Kep. Bangka Belitung Bengkulu Kalimantan Tengah Papua Jambi Jawa Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Kalimantan Barat Lampung Nusa Tenggara Barat DI Yogyakarta Kalimantan Selatan Maluku Utara Sumatera Selatan Jawa Tengah Indonesia Sulawesi Selatan Kep. Riau Sumatera Barat Riau Sumatera Utara Maluku Aceh Papua Barat Sulawesi Utara Jawa Barat Kalimantan Timur DKI Jakarta Banten

0

Sumber: Sakernas, BPS

3.2.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertajam pembangunan nasional dan pembangunan daerah di setiap tahunnya, maka arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah disusun berdasarkan isu strategis di setiap tahunnya. Sehingga, arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat lebih difokuskan pada penuntasan isu strategis, mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Tabel 3.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2013 Provinsi Aceh

48

Isu Strategis 1. Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 2. Penguatan ketahanan pangan; 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan.


Prioritas Pembangunan Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Keberlanjutan perdamaian; Dinul Islam, adat dan budaya; Ketahanan pangan dan nilai tambah produk; Penanggulangan kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur yang terintegrasi; Sumber daya alam berkelanjutan; Kualitas lingkungan dan kebencanaan.

Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis 1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan kesehatan; 2. Pembangunan jalan tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi; 3. Peningkatan status jalan Kawasan Industri Sei Mangkei; 4. Pembangunan infrastruktur pendukung daerah wisata; 5. Peningkatan akses pendidikan menengah dan kejuruan

Prioritas Pembangunan Provinsi 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sumatera Barat

1. Penanganan daerah tertinggal; 2. Pengolahan lahan kritis; 3. Pembangunan infrastruktur kereta api.

1.

Riau

1. Pencapaian sasaran Millenium Development Goals; 2. Percepatan pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 3. Pembangunan infrastruktur, energi dan lingkungan hidup; 4. Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games 2013; 5. Revitalisasi pertanian; 6. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan.

1.

Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan; Revitalisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis; Pemberdayaan ekonomi kerakyatan; Peningkatan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi; Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat; 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan; 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan; 6. Pengembangan industri olahan dan perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan iklim investasi; 7. Pengembangan kawasan wisata alam; 8. Percepatan penururan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal; 9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat; 10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian LH.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Pemantapan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor jasa dan industri, penguatan ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, pembangunan perdesaan, serta pembangunan daerah perbatasan dan daerah terisolir dengan tetap fokus untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja; Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih dengan mengedepankan nilai-nilai moral; Percepatan penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pemantapan ekonomi daerah, pengembangan investasi dan pariwisata serta keseimbangan antar wilayah; Reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; Pengembangan kebudayaan dan potensi pariwisata berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal; Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanganan masalah regional dan global; Fungsionalisasi sarana prasarana Paska PON XVIII 2012 dan sarana prasarana strategis lainnya, serta mensukseskan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games Tahun 2013.


49

Provinsi Jambi

Sumatera Selatan

Isu Strategis

Prioritas Pembangunan Provinsi

1. Pembangunan sistem dan peningkatan jaringan transportasi wilayah; 2. Peningkatan kesejahteraan petani; 3. Pembangunan kawasan pantai timur Jambi sebagai kawasan ekonomi ; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa.

1.

Peningkatan infrastruktur wilayah dan pelayanan umum, dengan fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, jaringan irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan dan perumahan; 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus pada pemerataan akses serta peningkatan peran budaya dan agama, peran pemuda dan prestasi olahraga, perlindungan dan kesejahteraan sosial dan kualitas pelayanan; 3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus pada peningkatan perekonomian dan kepariwisataan daerah; 4. Ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dengan fokus pada peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan, serta peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup; 5. Penataan tata pemerintahan yang baik, dengan fokus pada tata pemerintahan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta kesetaraan gender.

1. Peningkatan pembangunan industri di Koridor Ekonomi; 2. Percepatan pembangunan infrastruktur domestic connectivity; 3. Percepatan pengurangan kemiskinan; 4. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

50


Tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi; Pengembangan SDM, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatnya mutu serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu; Pengembangan agribisnis, dengan sasaran penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan industri hilir; Pengembangan sumber daya energi, dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan dan produksi batubara, geothermal, CBM dan energi terbarukan; Percepatan penyediaan infrastruktur strategis, dengan sasaran percepatan realisasi pembangunan dan berfungsinya pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api, jaringan rel kereta api, monorel, jalan dan jembatan, bandara perintis, jaringan air bersih, persampahan dan kegiatan pendukung pelaksanaan MP3EI; Pengembangan pusat olahraga nasional, dengan sasaran pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga, Jakabaring Sport City dan Sekolah Tinggi Olahraga; Keberlanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Provinsi Bengkulu

Isu Strategis 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan; 2. Peningkatan jumlah dan perbaikan distribusi tenaga medis, paramedis, dan dokter; 3. Percepatan pengurangan kemiskinan; 4. Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan; 5. Peningkatan cadangan pangan.

Prioritas Pembangunan Provinsi 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Riau

1. Perkuatan domestic connectivity dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah; 2. Percepatan pencapaian sasaran Millenium Development Goals; 3. Pengembangan Lampung sebagai Center of Excellence di bidang pendidikan dan riset; 4. Pengembangan kawasan, tata ruang, dan konservasi; 5. Pembangunan ekonomi wilayah terpadu. 1. Pemulihan daya dukung lingkungan; 2. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah; 3. Pengembangan Bangka Belitung sebagai tujuan wisata; 4. Pengembangan industri unggulan daerah; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Peningkatan pendidikan dan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals; 3. Penanganan pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal; 4. Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antarpulau;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

5.

Perekonomian rakyat dan iklim investasi; Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, pemuda olahraga, pemberdayaan perempuan-KB); Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan; Infrastruktur dasar (bina marga, cipta karya, irigasi, perhubungan, telekomunikasi dan energi); Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi; Revitalisasi pertanian melalui sinergi perkuatan sistem dari hulu sampai dengan hilir; Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesehatan; Pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan; Pengembangan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata; Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana; Pemantapan kerjasama dan reformasi birokrasi. Pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan; Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur, penataan ruang dan pengelolaan LH; Keseimbangan pembangunan desa dan kota; Tata kelola pemerintahan.

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan; Pengembangan infrastruktur dan percepatan penyelesaian RTRW; Pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi pulau terluar; Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kekuatan ekonomi kelautan, pertanian dan industri pengolahan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


51

Provinsi

Isu Strategis


5. Percepatan penurunan kemiskinan. DKI Jakarta

1. Penanganan masalah kemacetan kota, melalui pengembangan angkutan umum darat dan pengembangan angkutan umum laut ke gugusan Pulau Seribu; 2. Penanggulangan banjir (penataan waduk, serta sarana dan prasarana pengendalian banjir); 3. Penambahan air baku.

1. 2.

3.

4.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan utamanya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan sosial; Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan; Pemantapan pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jawa Barat

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata serta percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis, ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi serta pemanfaatan energi baru dan terbaharukan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana; 2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Pengelolaan dan ketahanan pangan masyarakat; 4. Aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dan tata kelola sekolah; 5. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peningkatan kualitas pendidikan; Peningkatan kualitas kesehatan; Peningkatan daya beli masyarakat; Kemandirian pangan; Peningkatan kinerja aparatur; Pengembangan infrastruktur wilayah; Kemandirian energi dan kecukupan air baku; Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup; Pembangunan perdesaan; Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Jawa Tengah

1. Stabilisasi produksi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan; 2. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah; 3. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 4. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.

1. 2. 3. 4.

Menurunkan angka kemiskinan; Memantapkan ketahanan pangan; Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung oleh peningkatan infrastruktur; Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik; Memantapkan demokratisasi dan kondusifitas wilayah.

52


5. 6. 7.

Provinsi

Isu Strategis


DI Yogyakarta

1. Pengembangan kawasan Baron, Sadeng, termasuk Baron Technopark; 2. Pembangunan Pantai Selatan (Pansela)/Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS); 3. Penataan kawasan cagar budaya Kotagede; 4. Pemberdayaan UMKM dan pengembangan pasar tradisional.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan pangan; Infratruktur Iklim investasi dan usaha; Energi; Lingkungan hidup dan bencana; Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Jawa Timur

1. Peningkatan pelayanan kesehatan; 2. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan (jalan, pelabuhan laut, kereta api); 3. Peningkatan produktivitas padi dan penyediaan air baku; 4. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

1.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan; Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan; Perluasan lapangan kerja; Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat; Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis; Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peningkatan investasi, ekspor non-migas, dan pariwisata; Peningkatan daya saing industri manufaktur; Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang; Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik; Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial; Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya pengarusutamaan gender; Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga; Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia; Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas; Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Banten

1. Peningkatan investasi kawasankawasan industri; 2. Pembangunan infrastruktur wilayah/kawasan (jalan dan bandara, bendungan, kereta api), sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Peningkatan ketahanan pangan,

1. 2. 3. 4. 5.

Infrastruktur wilayah dan kawasan; Ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; Iklim investasi dan unggulan daerah; Peningkatan kualitas SDM dan penguatan sinergitas antar pelaku pembangunan; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.


53

Provinsi

Isu Strategis


serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 4. Pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan inovasi teknologi. Bali

1. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dan MP3EI; 2. Peningkatan ketersediaan kapasitas listrik terpasang,; 3. Peningkatan produksi beras dalam rangka mendukung surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014; 4. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan (terutama rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan sedang); 5. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencapaian MDGs.

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Infrastruktur wilayah; 5. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 6. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; 7. Pertanian dan ketahanan pangan; 8. Industri kecil, pariwisata, investasi, UMKM dan Koperasi; 9. Ketentraman dan ketertiban, pengamanan terpadu berstandar Internasional; 10. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Nusa Tenggara Barat

1. Prevalensi Balita Gizi dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan; 2. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Yang Memadai; 3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan; 4. Pengembangan Kawasan Pariwisata; 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

1.

Nusa Tenggara Timur

54

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar dan persoalan mutu pendidik dan peserta


1.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pembangunan masyarakat madani berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender; Angka kematian ibu melahirkan menuju nol; Gerakan buang air sembarangan nol; Angka drop out menuju nol; Angka buta aksara menuju nol; Supremasi hukum dan good governance; Visit Lombok Sumbawa 2012; Ruang hunian yang ideal, jalan mantap, air lestari dan utilitas memadai; NTB hijau; Perlindungan mata air; Desa mandiri energi; Agribisnis jagung; Desa mandiri pangan; Agribisnis rumput laut; NTB bumi sejuta sapi; Percepatan penanggulangan kemiskinan; Wirausaha baru; Koperasi berkualitas; Pengembangan industri olahan.

1. 2. 3. 4. 5.

Pendidikan; Kesehatan; Ekonomi; Infrastruktur; Reformasi birokrasi;

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Provinsi

Kalimantan Barat

Isu Strategis


didik; 2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan; 3. Penigkatan Konektifitas Wilayah; 4. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah; 5. Pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan.

6. 7. 8.

Tata ruang dan lingkungan hidup; Pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak; Agenda khusus, yang mencakup: kemiskinan, kawasan perbatasan dan daerah terluar dan rawan bencana.

1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Peningkatan Infrastruktur yang memadai; 3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan Rasio Elektrifikasi.

1. 2. 3. 4.

Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat; Peningkatan kecerdasan sumber daya manusia; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik; Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar; Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; Peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan, keamanan, kedamaian, serta ketahanan budaya.

5. 6. 7.

Kalimantan Tengah

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan; 2. Peningkatan Ketersediaan infrastruktur dasar pembangunan; 3. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 4. Pengembangan perekonomian rakyat.

Infrastruktur dan energi; Ekonomi kerakyatan ; Pendidikan; Kesehatan; Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan desa/kelurahan tertinggal; 6. Peningkatan investasi dan dunia usaha; 7. Tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur; 9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan; 10. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kalimantan Selatan

1. Peningkatan Infrastruktur sebagai peningkatan Local Connectivity; 2. Pengembangan bidang Ekonomi berkelanjutan untuk menekan tingginya ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor pertambangan; 3. Penguatan Ketahanan Pangan; 4. Peningkatan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Selatan; 5. Penanggulangan Kemiskinan.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kalimantan Timur

1. Peningkatan jumlah daerah pedalaman dan perbatasan yang dialiri listrik; 2. Peningkatan Jumlah Dan Mutu Infrastruktur Untuk Membuka Jalur Lintas Kalimantan Dan Kawasan Terisolir (Pedalaman

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

5. 6.

Membangun kehidupan sosial dan budaya; Membanguun sumberdaya manusia; Peningkatan perekonomian; Pembangunan dan perbaikan infrastruktur; Pengelolaan lingkungan hidup; Melaksanakan pemerintahan yang baik.

Ketahanan dan kemandirian pangan; Pengentasan kemiskinan; Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja; Pemberdayaan ekonomi rakyat/ kewirausahaan/ pengembangan sektor riil/UMKM; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;


55

Provinsi

Isu Strategis


Dan Perbatasan); 3. Pencapaian sasaran swasembada beras; 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga terampil siap pakai melalui pendidikan.

Peningkatan daya saing dan investasi serta legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan peraturan zonasi; 8. Peningkatan mutu/kualitas pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan; 9. Pembangunan infrastruktur dan revitalisasi/ peningkatan daya listrik/pengembangan energi alternatif; 10. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal.

1. Pemantapan sebagai Global Hub di Kawasan Timur Indonesia; 2. Peningkatan konektivitas Manado-Bitung; 3. Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Bitung – Gorontalo; 4. Pencapaian Millenium Development Goals; 5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

1. 2. 3.

Sulawesi Tengah

1. Peningkatan kualitas Industri dan Lapangan Kerja Berkualitas; 2. Peningkatan Investasi di Daerah; 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Suply Kelistrikan Pembangunan Lapangan Terbang Morowa; 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pendidikan dan kesehatan; Pengentasan kemiskinan; Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; Iklim investasi dan iklim usaha; Peningktan infrastruktur dan energi; Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pembangunan hukum dan ketertiban; Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Sulawesi Selatan

1. Peningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi; 2. Pembangunan Industri Pengolahan; 3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional; 4. Pemenuhan kebutuhan energi; 5. Peningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

1.

Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan dan kesehatan; Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian; Pengembangan industri pengolahan dan pariwisata unggulan; Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup; Pembinaan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

56

1. Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Alam; 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pencapaian (IPM) target


7.

4. 5. 6. 7. 8.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar; Pencapaian MDGs; Pengendalian antisipasi dampak perubahan iklim, pelestarian hutan, dan lingkungan hidup; Peningkatan iklim investasi, perdagangan dan UMKM; Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis agribisnis; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; Pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan; Pengembangan industri wisata bahari, MICE dan pelestarian budaya lokal.

Peningkatan sumber daya manusia; Revitalisasi pemerintahan; Pembangunan ekonomi; Memantapkan kebudayaan daerah; Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Provinsi

Isu Strategis


Millennium Development Goals (MDGs); 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Wilayah; 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia pada beberapa Bidang Keahlian serta perlu ditingkatkannya Kompetensi, Profesional dan Disiplin Pengelolaan Pemerintah. Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

1. Peningkatan Infrstruktur Pembangunan Jalan, Pelabuhan dan Sarana Transportasi Dalam Mendukung Konektivitas Terhadap Sentra Ekonomi Rakyat dan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan; 2. Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Pengembangan Energi Untuk Mendukung Industrialisasi; 4. Pengembangan Wilayah Strategis; 5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan. 1. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 2. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Belang-belang, Kabupaten Mamuju; 4. Pembukaan jalan menuju pusatpusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan; 5. Pengurangan Angka Kemiskinan, khususnya yang terkait dengan program klaster 4 (Program Pro Rakyat). 1. Perluasan Sentra-sentra Produksi Perkebunan, Beras dan Pangan Lokal; 2. Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau; 3. Percepatan Pembangunan Maluku Sebagai lumbung ikan

1. 2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan sumber daya manusia, yang difokuskan pada pendidikan dan kesehatan; Percepatan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi; Pembangunan ekonomi kerakyatan, yang difokuskan pada pengembangan kelompok usaha petani, peternak, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

Reformasi birokrasi, dengan menitikberatkan pada peningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah; Sarana dan prasarana, dengan menitikberatkan pada perluasan dan peningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi; Promosi dan kerjasama, dengan menitikberatkan pada peningkatkan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri; Sumber daya manusia dan kualitas hidup, dengan menitikberatkan pada peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kualitas kesehatan; Peningkatan kualitas pendidikan; Peningkatan ketahanan pangan; Peningkatan iklim investasi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; Pengembangan infrastruktur;


57

Provinsi

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

58

Isu Strategis


nasional; 4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 5. Pengembangan Pariwisata Bahari.

7. 8.

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian; 2. Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Lokal; 3. Peningkatan Infrastruktur dan Suplai Kelistrikan; 4. Peningkatan Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1. 2. 3. 4.

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pembangunan, Terutama Akses Transportasi di Kawasan Terisolir di Papua Barat; 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Peningkatan upaya pengurangan kemiskinan di kawasan terisolir; 4. Pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesimbungan.

1. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah; 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3. Pengurangan Persentase


Peningkatan ketersediaan energi; Percepatan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan penanganan pasca konflik; 9. Reformasi birokrasi dan tata kelola serta peningkatan kinerja aparatur; 10. Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 11. Pengembangan kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

5. 6. 7. 8. 9.

Infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan; Pendidikan dan kesehatan; Ketahanan pangan; Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan dan perlindungan sosial; Sumber daya energi, air dan mineral; Bencana alam, tata ruang dan lingkungan hidup; Pariwisata dan kebudayaan; Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal.

1. 2. 3. 4. 5.

Sosial budaya; Infrastruktur; Ekonomi; Pemerintahan; Lingkungan hidup.

Catatan: Rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat yangtiga dibagi menjadi tiga menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi prioritas yaitu:  Prioritas I: merupakan prioritas paling utama yang berhubungan langsung dengan kinerja Gubernur pada aspek kebijakan. Prioritas 1 langsung diturunkan dari isu strategis pembangunan Provinsi Papua Barat.  Prioritas II: merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan.  Prioritas III: merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah serta belanja bantuan sosial. 1. 2. 3. 4.

5.

Peningkatan pelayanan kesehatan; Peningkatan pelayanan pendidikan dasar; Peningkatan perekonomian tingkat kampung; Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu yang menghubungkan kawasan-kawasan terisolir, kawasan pedesaan, maupun kawasan strategis; Penyediaan infrastruktur dasar.

Provinsi

Isu Strategis


Penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan; 4. Peningkatan Ketahanan Pangan dalam mendukung Kemajuan Ekonomi Daerah; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas.


59

Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah Survei penyelenggaraan PTSP telah dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2012. Kuesioner disampaikan ke 100 (seratus) daerah melalui surat, email dan dibawa langsung bersamaan dengan peninjauan ke lapangan. Dari 100 daerah tersebut, ada 7 daerah yang tidak menanggapi sehingga terdapat 93 kuesioner yang masuk. Dari 93 kuesioner yang masuk, terdapat 3 daerah yang menyatakan belum membangun PTSP. Selanjutnya pengolahan survei dilakukan terhadap 90 penyelenggara PTSP, yang terdiri dari 21 provinsi, 29 kota dan 40 kabupaten. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa terdapat 3 jenis PTSP berdasarkan 3 jenis pelayanan yang diberikan, yakni: 1. PTSP terpadu yang melayani sebagian besar dan/atau seluruh perijinan daerah/lokal yang terkait dengan daerah sendiri dan perijinan yang dilimpahkan dari pusat termasuk penanaman modal (79 persen). 2. PTSP yang hanya melayani perijinan penanaman modal dan yang terkait dengan penanaman modal (13 persen). 3. PTSP yang hanya melayani perijinan daerah/lokal (8 persen). Dari 90 PTSP yang disurvei, 70 persen menyatakan tetap bergabung dan 13 persen ingin digabung, hanya 10 persen yang ingin memisahkan diri. Jenis Pelayanan PTSP di Daerah Perijinan PM 12 (13%)

Kecenderungan Perijinan untuk Disatukan Ingin pisah 9 (10%)

Tidak menjawab 6 (7%)

Perijinan daerah 7 (8%) Terpadu 71 (79%)

Tetap terpadu 63 (70%)

Ingin digabung 12 (13%)

Berdasarkan struktur organisasi, dari 90 PTSP yang disurvei, 64 persen sudah berupa badan, 31 persen berupa kantor, 3 persen berupa dinas dan 2 persen berupa unit. Kelembagaan PTSP di Daerah 60

57

50 40

28

30 20 10

3

2

Dinas

Unit

0 Badan

60

Kantor


Boks 3.1 (lanjutan) Hasil Survei PTSP di Daerah SDM yang bekerja pada PTSP di provinsi dan kabupaten/kota secara umum menunjukkan kecenderungan yang sama yakni didominasi oleh sarjana strata 1 dan 2 yang rata-rata mencapai 55 persen. Selanjutnya yang berpendidikan SMA rata-rata mencapai 29 persen, D3 11 persen dan dibawah SMA sangat sedikit (2 persen), kemungkinan berperan sebagai tenaga pendukung. Komposisi SDM di PTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Provinsi Kabupaten Kota S1/S2

D3

SMA

75-85

Sangat Baik

Akuntabel, berkinerja baik, manajemen kinerja yang andal.

3.

B

>65-75

Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4.

CC

>50-65

Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5.

C

>30-50

Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6.

D

0-30

Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Interpretasi

Karakteristik Instansi

memiliki

sistem

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

Tabel 18 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2012 No

Provinsi

1 DIY 2 Jawa Tengah 3 Jawa Timur 4 Kalimantan Selatan 5 Kalimantan Timur 6 Sumatera Selatan 7 Aceh 8 Sumatera Utara 9 Sumatera barat 10 Riau 11 Kepulauan Riau 12 Jambi 13 Bengkulu 14 Lampung 15 DKI Jakarta 16 Jawa Barat 17 Banten Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

Predikat B B B B B B CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi

Predikat

Kalimantan Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Maluku Kep Bangka Belitung Kalimantan Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi tenggara Maluku Utara Papua Papua Barat


CC CC CC CC CC CC CC CC C C C C C C C C

159

40

30

160 20

IDI

IDI 2009

Kebebasan Sipil

Sumber: BPS

Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2014 Kebebasan Sipil

2010

Hak Politik

Hak Politik

Lembaga Demokrasi

74,72

63,11

62,72

47,54

47,87

54,60

80,79

82,53

86,97

65,48

63,17

67,30

50

NASIONAL

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

L.9.5 Perkembangan Politik Gambar 50 Indeks Demokrasi Indonesia

100

90

80

70

60

10

0 Lembaga Demokrasi

2011

Sumber: BPS

Gambar 51 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011

350

300

250

200

150

100

50

0

Gambar 52 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 NASIONAL

SUMATER A

JAWA

BALI-NTBNTT

KALIMANT AN

SULAWESI

MALUKUPAPUA

IDI

65,48

67,91

67,43

67,01

71,00

64,53

62,09

Kebebasan Sipil

80,79

81,99

82,02

82,56

84,47

89,01

90,51

Hak Politik

47,54

53,89

48,05

49,08

53,36

40,90

38,04

Lembaga Demokrasi

74,72

72,47

79,89

75,94

82,07

71,28

64,56

Sumber: BPS

Gambar 53 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 40

20 38

18

35

35

%

16

30

23

12 10

19

20

23

20

26

25

27

28

14

8 6

9

4

7

5

5

6

6

6

5

7

8

9

10

12

14 14 13 14 13 9 9

11 9

10

10

11

15

15

2 0

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

0

Kab/kota

Pemilih pemilu presiden (%)

Pemilih pemilu legislatif (%)

Sumber: KPU, Pemilu dalam Angka 2010


161

Gambar 54 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu 100

94,02

90,57

91,3

91,23

90,91

93,3

88,93

84,07 70,99

80 60 40

77,44

72,56

20 0 1971

1977

1982

1987

1992

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif

1997

1999

2004

2009

Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden

Sumber: IDEA dan KPU, 2011

Gambar 55 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Papua Barat Papua Maluku Utara Maluku Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Kepulauan Riau Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh 0

10

20

30

Pemilih pemilu presiden (%)

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU

162

Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2014

40

50

60

70

Pemilih pemilu legislatif (%)

80

90

100

Gambar 56 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah

Jawa

Sumatera 80.000.000

30.000.000 25.000.000

69,95%

70.000.000

72,45%

60.000.000 20.000.000

50.000.000

15.000.000

40.000.000

30,05%

27,55%

30.000.000

10.000.000

20.000.000 5.000.000

10.000.000

0

0

Pemilih di DPT yang Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Tidak Menggunakan Hak Pilih

Pemilih di DPT yang Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Tidak Menggunakan Pilih Hak Pilih

Bali - NTT - NTB 7.000.000

Kalimantan 8.000.000

76,15%

7.000.000

6.000.000

6.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

30,00%

3.000.000

23,85%

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000 0

0



Maluku - Papua

Sulawesi 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

70,00%

4.000.000

75%

3.500.000

80%

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000

25%

1.000.000

20%

500.000 0 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih

Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih


Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU


163

L.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) L.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012 Tabel 19 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI yang Telah Groundbreaking Sudah Groundbreaking

Akan Groundbreaking

2011-2012

Sektor

Jumlah Proyek

Nilai Investasi (Miliar Rp)

2013 Nilai Investasi (Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Grand Total

2014 Jumlah Proyek


Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

Sumatera Jalan SDA Bandara Kereta Api Pelabuhan Perhub. Darat Energi ICT Sub Total

3 1 5 1 4 2 14 30

5.340,5 350,0 6.157,7 5.175,0 7.315,0 477,3 28.517,4 53.332,9

3 4 14 21

449,8 1.789,1 41.669,1 43.908,1

1 1 1 3

878,0 6.000,0 4.172,0 11.050,0

3 4 5 2 9 2 29 54

5.340,5 799,8 6.157,7 6.053,0 15.104,1 477,3 74.358,5 108.291,1

Jalan SDA Bandara Kereta Api Pelabuhan Perhub. Darat Energi ICT Sub Total

8 6 5 9 6 1 13 1 49

47.358,0 6180,0 14.266,0 23.594,6 16.567,8 1.253,0 83.749,0 11.287,0 204.255,3

3 1 3 3 2 10 22

Jawa 59.025,0 1.900,0 16.938,0 43.883,0 443,0 72.735,0 194.924,0

2 1 1 4

6.105,0 8.299,0 2.237,0 16.641,0

11 9 9 13 8 1 23 1 75

106.383,0 14.185,0 39.503,0 69.714,5 17.010,8 1.253,0 15.6484,0 11.287,0 415.820,3


4 2 4 6 7 23

11.329,0 507,0 3.427,0 11.721,0 9.371,3 36.355,3

1 2 2 5 10

1 1 2

3.600,0 4.800,0 8.400,0

5 3 4 2 9 12 35

14.929,0 733,0 3.427,0 26.500,0 17.223,0 16.063,6 78.875,6

Jalan SDA Bandara

2 -

1.270,0 -

5 -

1 -

3.152,0 -

1 7 -

3.152,0 2.017,5 -

Kalimantan 226,0 26.500,0 702,0 6.692,3 34.120,3 Sulawesi

164


747,5 -

Sudah Groundbreaking

Akan Groundbreaking

2011-2012

Sektor

Jumlah Proyek


2013 Jumlah Proyek

Grand Total

2014


Jumlah Proyek


Kereta Api Pelabuhan Perhub. Darat Energi ICT Sub Total

4 9 15

689,7 6.467,1 8.426,8

5

3.199,4

1

3.600,0

4 1 15

4.150,0 3.846,5 11.943,4

1 3


2 3 2 3 3 2 15

2.218,0 1.069,0 3.413,0 408,0 467,0 140,0 7.715,0

1 1 5 7

Bali-Nusa Tenggara 60,0 8,0 5.660,0 5.728,0


2 11 2 15

5.776,0 3.482,5 770,0 10.028,5

1 1

Papua-Kep. Maluku 3.600,0 3.600,0

Grand Total

147

320.114,0

76

294.223,9

Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

2.800,0 9.552,0

10 3 12 16 49

7.489,2 4.776,0 12.487,6 15.789,9 45.712,2

1 1 2

1.000,0 12.100,0 13.100,0

2 5 3 1 3 3 7 0 24

2.218,0 2.129,0 3.421,0 12.100,0 408,0 467,0 5800 0 26.543,0

1 1 2

1.609,0 3.500,0 5.109,0

2 12 3 1 18

5.776,0 5,091,5 4.270,0 3.600,0 18.737,5

16

63.852,0

255

693.979,9

Sumber: Sekretariat KP3EI


165

Tabel 20 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Telah Diperbaiki No

Peraturan

Substansi yang telah diperbaiki

PIC

1

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum.

Badan Pertanahan Nasional

2

PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)

Kementerian Kehutanan

3

PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasiliitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu Atau di Daerah Tertentu

Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh)

Kementerian Keuangan

4

PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025

Percepatan pengembangan pariwisata dan sebagao pelaksanaan amanat Pasal 9 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif

5

PP Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Perlunya pengaturan mengenai pemindahan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Bukit Asam kepada anak perusahaan, dalam rangka pembangunan jalur kereta api Tj. Enim-Tarahan. (KE Sumatera)

Kementerian ESDM

6.

PP Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI.

Kemenko Bidang Perekonomian

7.

PP Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI


8

PP Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan


9

PP Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan”.


10

PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan pelakasanaan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

Kemen LH

11

PP Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukun MP3EI



167

No

Peraturan


PIC

12

Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu

Pengaturan mengenai penggunaan BBM bagi transportasi dan sebagai revisi terhadap Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.


13

Perpres Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat sebagai aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Kementerian PPN/Bappenas

14

Pepres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2011.

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 20102014

Kementerian PPN/Bappenas

15

Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan insrastruktur secara business to business’ di dalam kawasan pengusahaannya.


16

Perpres No. 45 Tahun 2011 ttg RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan,

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyekproyek MP3EI

Kementerian PU

17

Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan Takalar;

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Makassar dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

18

Pepres No. 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Medan dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

19

Perpres No. 13 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Sumatera.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sumatera untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

20

Pepres No. 88 Tahun 2011 Tentang RTR Pulau Sulawesi.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

21

Perpres No. 3 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Kalimantan

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

22

Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Pengaturan mengenai Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda termasuk tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, serta skema pengusahaan


23

Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

24

Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Jawa dan Bali guna mendukung MP3EI

Kementerian PU

168


No

Peraturan


PIC

25

Perpres Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah

Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal (perpres) sebagai aturan pelaksana dari PP No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.


26

Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Penguatan pengaturan tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian dalam bentuk Perpres sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian

Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Bappenas.

27

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Peraturan operasional terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum


28

Perpres No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga.


29

Perpres No 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi pada Tingkat Nasional sebagai arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem Informasi Sumber Daya Air


30

Perpres No 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sebagai pelaksanaan Keputusan MK terhadap BP Migas

Kementerian ESDM

31

Keppres Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pelaksanaan Pasal 36 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

32

Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Penyeimbangan dan penselarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain


33

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO turunannya khususnya yang terkait dengan penerapan Bea Keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (ex: industri bio diesel) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (double taxation)



169

No

Peraturan


PIC

41

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Kementerian Dalam Negeri

42

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah


Badan Pertanahan Nasional

43

Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.02/ 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN




Tabel 21 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Sedang Diperbaiki No

Peraturan

Substansi yang diperbaiki

1.

Perubahan UU Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Menyangkut aset BUMN sebagai Kekayaan Negara

2.

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

3.

RPP tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN dan PPn BM serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus.

4.

5.

PIC

Keterangan


Pembahasan di DPR

Kementerian PDT

Pembahasan di DPR

Pengembangan KEK dalam rangka mendukung MP3EI dan sebagai pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK

Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian

Sedang dalam pembahasan antar kermenterian/lembaga

Revisi PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perlunya perluasan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang perlu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.


Finalisasi Draft RPP di Kementerian Keuangan.

RPP Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping

Pengaturan mengenai pengelolaan dan limbah B3 sebagai Revisi PP Nomor 18 Tahun 1999 jo. PP Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

Kementerian LH

Pembahasan antar Kementerian/Lembaga


171

No

Peraturan

Substansi yang diperbaiki

PIC

Keterangan

6.

RPP tentang Reforma Agraria

Penataan kembali struktur, ketimpangan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah.

BPN, Sekretariat Negara

Revisi tahap akhir di BPN

7

RPP tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Pengaturan mengenai pengusahaan jalan tol yang dilakukan Pemerintah dan BUMN


Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

8

RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

Optiimalisasi penerimaan PNBP kehutanan


Finalisasi antar kementerian

9.

RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedian Tenaga Listrik

Pengatiuran mengenai penambahan kapasitas pembangkit

Kementerian ESDM


10

RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Pada KPBPB Batam

Pengelolaan pelabuhan di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



11

RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Pada KPBPB Batam

Pengelolaan bandar Udara di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



12

RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Penambahan wilayah KPBPB Batam


Pembahasan antar kementerian

13

RPerpres tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaturan prosedur dan kelembagaan pelayanan perizinan dan non periizinan secara terpadu di tingkat pusat dan daerah



14

RPerpres tentang Penugasan PT Hutama Karya untuk Membangun Jalan Tol Trans Sumatera

Untuk mendukung percepatan pengembangan Korodor Sumatera dan konektivitas




172


L.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah Gambar 59 Tren APBD Tahun Anggaran 2009-2012 700000 600000

Miliar Rupiah

500000 400000 300000 200000 100000 0 -100000

2009

2010

2011

2012

Pembiayaan

367268

386338

459893

551583

Belanja

415232

426857

495274

591887

Surplus/Defisit

-47964

-40519

-35381

-40304

Pembiayaan

49968

40818

36119

40999

Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2012, Kementerian Keuangan

L.11.1 Postur Pendapatan Daerah Gambar 60 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2012 100%

4,6

6,2

7,8

5,7

9,1

10,6

78,6

76,0

74,4

75,7

71,2

69,0

16,8

17,8

17,8

18,6

19,7

20,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

PAD

Dana Perimbangan

Lain-Lain

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)


173

Gambar 61 Rasio Ketergantungan Menurut Wilayah Tahun 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

92,0

84,3

80,8

75,6

79,1

62,9

29,9 16,3

14,5

Sumatera

Jawa-Bali

PAD/Pendapatan

12,2

Kalimantan

Transfer/Pendapatan

6,3

Sulawesi Rata-Rata PAD

15,8

NT-Maluku-Papua Rata-Rata 2 Transfer


Gambar 62 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2012 Bali Jawa Barat Kep. Riau Jawa Timur DI Yogyakarta Sumatera Utara Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Riau Sulawesi Selatan Kep. Bangka Belitung Banten Sumatera Selatan Sumatera Barat Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Gorontalo Aceh Jambi Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Lampung Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Bengkulu Papua Sulawesi Barat Papua Barat Maluku 0,0%

27,3% 14,2% 13,7% 13,6% 13,1% 11,9% 9,9% 8,2% 8,0% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,0% 6,9% 6,5% 6,3% 6,2% 6,1% 5,4% 5,3% 5,3% 5,1% 4,7% 4,5% 4,5% 4,3% 4,1% 3,7% 3,4% 3,4% 2,9% 10,0%

20,0%

30,0%


174


Gambar 63 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Provinsi Tahun 2012 Jawa Timur Banten Kalimantan Selatan DKI Jakarta Lampung Jawa Barat Sumatera Utara Bali Jawa Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Sumatera Barat DI Yogyakarta Jambi Kalimantan Barat Sumatera Selatan Riau Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Kalimantan Tengah Bengkulu Kep. Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Kep. Riau Sulawesi Tengah Gorontalo Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Barat Aceh Maluku Utara Papua Papua Barat 0,0%

78,7% 76,4% 63,5% 61,0% 57,0% 55,9% 54,9% 53,5% 53,5% 51,0% 47,2% 44,0% 41,3% 41,1% 39,2% 38,5% 33,2% 32,2% 32,0% 31,5% 31,1% 30,4% 28,8% 28,1% 26,2% 17,7% 17,7% 17,2% 14,2% 9,2% 8,3% 5,5% 3,5% 50,0%


100,0%

3.11.2 Postur Belanja Daerah Gambar 64 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2009-2012 300000 250000

Miliar Rupiah

200000 150000

100000 50000 0

2009

2010

2011

2012

180439

198562

229081

261153

Belanja Barang dan Jasa

79600

82007

104221

122225

Belanja Modal

114598

96179

113523

137438

Belanja Lain-Lain

40594

50110

48449

96155

Belanja Pegawai


Gambar 65 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2012 60%

50%

50,4%

49,9%

43,4%

43,5% 40%

36,0%

37,5%

30%

20%

10%

0% Sumatera

Jawa-Bali

Sulawesi

Kalimantan

NT-Maluku-Papua



175

Gambar 66 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota APBD Tahun 2012 DI Yogyakarta Aceh Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Gorontalo Sulawesi Selatan Sumatera Barat Bengkulu Lampung Bali Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Jawa Timur Sulawesi Barat Maluku Jawa Barat Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Banten Jambi Kep. Bangka Belitung Kalimantan Barat Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Maluku Utara Riau Kep. Riau Papua Papua Barat Kalimantan Timur

67,3% 61,4% 60,4% 59,3% 59,0% 57,9% 57,8% 57,7% 57,7% 56,0% 55,5% 54,9% 54,8% 54,8% 54,6% 54,4% 54,3% 53,8% 52,9% 50,8% 49,5% 47,9% 46,6% 45,9% 45,6% 44,0% 42,1% 38,6% 38,6% 35,1% 34,2% 31,0%

Gambar 67 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap Total Belanja APBD Tahun 2012 DKI Jakarta Maluku Bengkulu Sulawesi Utara Gorontalo DI Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Jambi Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Lampung Bali Kalimantan Selatan Maluku Utara Jawa Timur Sumatera Barat Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Riay Kep. Riau Sumatera Selatan Jawa Tengah Aceh Jawa Barat Papua Banten Kalimantan Timur Sumatera Utara Papua Barat

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%


33,7% 31,4% 31,3% 29,8% 29,3% 28,3% 27,2% 26,4% 26,3% 25,0% 24,5% 24,3% 23,1% 22,8% 22,1% 21,9% 21,5% 21,2% 20,9% 20,0% 19,1% 18,9% 16,8% 16,1% 15,4% 14,1% 12,8% 12,7% 12,4% 12,3% 12,0% 11,6% 9,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%


Tabel 22 Daerah Dengan Postur APBD Tahun 2012 yang Baik Rasio PAD Terhadap Pendapatan

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Provinsi Banten

76,4

25,0

12,3

Daerah

Provinsi Kalimantan Timur

47,2

25,6

12,0

Rata-rata Provinsi (33 Provinsi)

37,1

13,4

20,7

Kota Tangerang Selatan

26,13

34,3

34,9

Kab. Halmahera Timur

12,81

30,6

31,9

7,6

24

51,1

Rata-rata Kab/Kota Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

176


Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Jogjakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Jawa Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Banten Bangka Belitung Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Bali Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Jawa Barat Sumatera Selatan Jambi Riau Aceh

Pelayanan Umum Lingkungan Hidup Pendidikan Pariwisata dan Budaya Ekonomi Perlindungan Sosial


Sulawesi Barat

Kepulauan Riau Papua Barat

Gorontalo

Bangka Belitung

Banten

Maluku Utara

Papua

Maluku

Nusa Tenggara Timur

Bali Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

Jawa Timur

DI Jogjakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat

Lampung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Riau Jambi

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Gambar 68 Komposisi Belanja Kabupaten/Kota Menurut Fungsi dan Provinsi Tahun 2012

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Perumahan dan Fasilitas Umum Ketertiban dan Ketentraman Kesehatan


Gambar 69 Komposisi Belanja Provinsi Menurut Fungsi Tahun 2012

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

10%

20%

0%

Pelayanan Umum

Pariwisata dan Budaya

Perumahan dan Fasilitas Umum

Lingkungan Hidup

Ekonomi

Ketertiban dan Ketentraman

Pendidikan

Perlindungan Sosial

Kesehatan


177

TIM PENYUSUN

Pengarah

: Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana

Penanggung Jawab

: Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA

Editor

: 1. Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, Msi, M.Eng 2. Dr. Ir. Leonardo Tampubolon, MA

Penata Letak

: 1. Direta Wonahausi, SE 2. Deasy Putri Pane, ST, Msi

Desain Cover

: Ivan Sjafari

Kontak email

: [email protected] [email protected] [email protected]

178
