Buletin Oktober-November 2011

VOL. VI - NO. 2. OKTOBER - NOPEMBER 2011

SELINTAS DAFTAR ISI

41 | KATAYUSTISIA

Hujan Airmata di Kampung Dipasena Beragam cerita mengenaskan menjadi bagian dari kehidupan masyakarat Rawajitu Selatan dan Dipasena. Misalnya cerita sang ibu di atas. Kini usaha yang dirintisnya sejak tahun 1988 hampir gulung tikar dan malah berencana mengadu nasib ke Jakarta.

13 | LAPORAN UTAMA Pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi

Kewenangan Baru, Harapan Baru

D

engan rampungnya RUU KY menjadi Undang-Undang KY yang baru, adalah momentum penting dalam perjalanan penegakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, transparan, profesional dan akuntabel. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) rampung dibahas oleh Pemerintah dan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

03 | AKTUAL

48 | DOTKOM

Ragam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Sosialisasi, seminar, audiensi dan lain-lain.

Menengok Situs

21 | SUDUT HUKUM H. Imam Anshori Sholeh, S.H., M.H. Dr. Syaiful Bakhri,S.H.,MH.

35 | LAPORAN KHUSUS Membangun Kemitraan Komisi Yudisial dengan Organisasi Advokat

45 | GALERI Hakim Agung Terpilih 2011 Janji-janji Para Hakim Agung Baru

48 | KOMPARASI Komisi Yudisial Peru

http://www.pt-jakarta.go.id

52 | INTERNASIONAL Vonis Mati Pendeta Nadarkhani Amanda Knox Dibebaskan Setelah Dinyatakan Tak Bersalah

31 | SELINTAS Pengadilan Negeri Padang

Tetap Kokoh Berdiri walau Gempa Mengguncang Pengadilan Negeri Trenggalek

Tempatnya Wong Galek Mencari Keadilan

54 | RESENSI Buku Indonsia Optimis BUKAN SEKADAR ‘ABS’

57 | KESEHATAN INFLUENZA

58 | RELUNG Perampok dan Anak Buta

56 | KONSULTASI HUKUM Tenaga Ahli KY A.J Day Kekerasan Dalam Rumah Tangga. EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

1

SEKAPUR SIRIH Assalamualaikum. wr.wb

Pembina Ketua Komisi Yudisial RI Eman Suparman Penanggung Jawab Muzayyin Mahbub Pemimpin Redaksi Patmoko Wakil Pemimpin Redaksi Suwantoro Redaktur Pelaksana Dinal Fedrian Dewan Redaksi Aran Panji Arif Budiman Sri Djuwati Elza Faiz Sri Djuwati Adi Sukandar Sukri Nur Agus Susanto Sekretaris Redaksi Romlah Pelupessy Festi Rahma Hidayati Penasehat Redaksi Hermansyah Andi Djalal Latief Duke Arie Widagdo Nara Sumber dr. Diah Farida A.J. Day Desain Grafis dan Layout Widya Eka Putra & Ahmad Wahyudi

P

erjalanan waktu tak terasa begitu cepat dilalui. Bulan Agustus 2011 ini usia Komisi Yudisial genap menjadi 6 tahun. Tetapi ada yang berbeda di perayaan HUT Komisi Yudisial (KY) kali ini. Jika selama ini HUT Komisi Yudisial selalu diperingati pada tanggal 2 Agustus, tahun ini berubah menjadi 13 Agustus. Perubahan ini beralasan untuk menyesuaikan tanggal HUT Komisi Yudisial dengan tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 13 Agustus 2004 silam. Rekaman cerita tentang diskusi bertema Refleksi 6 Tahun KY dan Proyeksi Menyongsong Revisi Undang-Undang KY, sebagai acara puncak peringatan HUT ke-6 KY akan menjadi halaman pembuka edisi kali ini. Mengenang Ramadhan dan Idul Fitri 1432 H yang baru saja lewat, Buletin KY merekam momen-momen yang hadir dalam lintasan waktu tersebut. Buka puasa bersama di kantor KY dan halal bi halal di tempat yang sama tak ketinggalan dituliskan ceritanya. Laporan utama untuk edisi ini mengangkat isu tentang pengawasan hakim tipikor. Isu ini begitu penting mengingat pengadilan-pengadilan tipikor di beberapa daerah telah secara resmi melaksanakan tugas. Oleh sebab itu integritas aparat penegak hukum kasus-kasus korupsi perlu dikawal ketat. Sementara untuk laporan khusus akan diceritakan perjalanan selama 13 tahun terjadinya penyatuatapan kekuasaan kehakiman. Kisah lainnya yang diangkat dalam edisi ini adalah nasib yang menimpa Samuri bin Darimin. Ia merupakan seorang petani di Trenggalek yang harus dihukum akibat mengumpulkan batu di sawah warisan miliknya. Seperti apa kisah lengkap semua cerita yang diangkat dalam edisi Buletin KY kali ini? Rasanya tak perlu panjang lebar lagi menjelaskannya, cukup membuka halaman demi halaman edisi kali ini, dan simak kisah lengkapnya. Terakhir, kami mengucapkan Selamat Idul Fitri 1432 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin sekaligus mengucapkan selamat membaca. Wassalam Suwantoro, S.E.,M.M. Wakil Pemimpin Redaksi

Alamat Redaksi Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat PO.BOX 2685 Telp: (021) 390 6215 Fax: (021) 390 6215 e-mail: buletin@komisiyudisial. go.id website: www.komisiyudisial. go.id

2

EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

AKTUAL

Wapres Boediono memberikan penghargaan untuk laporan keuangan tahun 2010 kepada lembaga negara dan pemerintah daerah

Penghargaan Laporan Keuangan Tahun 2010

KY Kembali Raih Penghargaan KY kembali meraih penghargaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2010. Kali ini penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan, bertempat di Gedung Dhanapala, Senin (19/09). KY dinilai telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2010 sesuai dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

S

ekretaris Jenderal KY, Muzayyin Mahbub, menerima secara simbolis penghargaan ini yang disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono. Selain KY, 53 kementerian/ lembaga dan 32 pemerintah daerah juga mendapatkan penghargaan serupa. Acara ini merupakan kegiatan pembuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, dan berlangsung selama 2 hari, 19–20 September 2011. Wapres dalam sambutan pembukaan kegiatan ini menekankan 3 hal pokok yang harus dilakukan kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah agar laporan keuangannya mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Pertama adalah komitmen dari pimpinan. Kedua, adanya rencana kerja yang jelas dengan langkah-langkah, sasaran-sasaran, dan penanggung jawab yang tersusun jelas. “Ketiga, pimpinan perlu memberikan tugas kepada unit khusus untuk mengawal

ini semua,” ujar Wapres. Sementara dalam laporannya, M e n k e u Ag u s M a r t o w a rd o j o menyatak an, setelah 8 tahun reformasi di bidang keuangan negara berjalan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan negara pada kementerian/lembaga mengalami peningkatan signifikan. Jumlah kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP tahun 2010 sebanyak 53 instansi, sedangkan pada tahun 2009 hanya 45 instansi, dan tahun 2006 saat pertama kali kementerian/ lembaga diberikan opini hanya 7 instansi yang mendapatkannya. Penghargaan atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan dari Kementerian Keuangan ini sudah yang keempat kalinya diterima oleh KY. Selain itu, KY juga sudah 4 kali memperoleh predikat WTP atas laporan keuangannya yang diberikan oleh BPK. Terakhir, predikat WTP untuk KY diberikan secara simbolis oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, tanggal 24 Juni 2011 lalu. (Dinal-Wira)


3

AKTUAL abak akhir pemilihan hakim agung telah usai. Sebanyak 6 dari 18 calon hakim agung yang mendapat suara terbanyak telah terpilih melalui voting atau pemungutan suara yang diadakan Komisi III DPR, Kamis (29/09) malam. Anggota Komisi III DPR yang non aktif selama proses seleksi calon hakim agung, Gayus Lumbuun termasuk salah satu calon yang terpilih. Gayus Lumbuun mendapat suara terbanyak kedua setelah Suhadi dan diikuti Nurul Emiyah, Andi Samsan Nganro, Dudu Duswara, serta Hary Djatmiko.

Proses Pemilihan Calon hakim Agung di DPR

Enam Hakim Agung Terpilih Secara Voting

Pe r o l e h a n s u a r a d a r i masing-masing calon hakim agung: 1. Suhadi, S.H., M.H (51 suara) 2. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H (44 suara) 3. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H (42 suara) 4. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H (42 suara) 5. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum (34 suara) 6. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S (28 suara)

K

omisi Yudisial (KY) telah memberikan hak jawab atas uji materiil (judicial review) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dimohonkan oleh Dr. Henry P Panggabean, S.H., M.S., Humala Simanjuntak S.H., Dr. Lintong O. Siahaan, S.H., M.H., dan Sarmanto Tambunan, S.H. Hak jawab KY tersebut disampaikan oleh Ali Nurdin, S.H., S.T., dan H.M Sjaiful Rahman, S.H., M.H., yang disaksikan oleh Anggota KY Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M. Hum dan Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A, Senin (19/09) di gedung Mahkamah Agung. Permohonan judicial review dimaksudkan terhadap ketentuan 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Surat 4


Suasana proses perhitungan suara dalam pemilihan calon hakim agung

Setelah menjalani serangkaian tes lalu tibalah saatnya proeses pemilihan calon hakim agung oleh DPR. Melalui proses pemungutan suara yang diadakan secara terbuka, dihadiri 55 dari 56 Anggota Komisi III DPR dan diliput wartawan dari berbagai media massa. Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Komisi III Benny K Harman menawarkan kepada seluruh Anggota Komisi III bagaimana proses pemilihan akan diadakan dan serentak seluruh anggota melakukan pemilihan

suara langsung. Kemudian disepakati masing-masing anggota untuk memilih 6 dari 18 calon hakim agung tersebut. Seperti diketahui, setelah dilakukan serangkaian tes, Komisi Yudisial telah menetapkan dan mengajukan 18 nama calon hakim agung ke DPR untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan oleh DPR. Sesuai UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 nama calon hakim agung untuk setiap 1 lowongan hakim agung. (Eka Putra)

Komisi Yudisial Serahkan Hak Jawab Atas Uji Materiil Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/ IV/2009 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Menurut pemohon, butir-butir tersebut bertentangan dengan pasal 40 ayat 2 dan pasal 41 ayat 3 UU No 3 Tahun 2009 Tentang MA. Selain itu, butir di atas juga bertentangan dengan pasal 40 ayat 2 dan pasal 41 ayat 3, serta ketentuan pasal 32A ayat (4) UU No 3 Tahun 2009.

Dalam hak jawab tersebut, KY berpendapat MA tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus hak uji materi sebagaimana diminta pemohon. Kedua, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan hak uji materiil. Ketiga, butir-butir dalam Surat Keputusan Bersama MA dan KY tidak bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2009. (Nura)

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ W. EKA PUTRA

B

K

etua KY, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H menerima piagam penghargaan Satya Karya Bakti Kelas I bagi tenaga pendidik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Selasa (13/09). Penghargaan ini disematkan oleh Rektor Unpad Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, bertempat di Graha Sanusi Hardjadinata, Unpad, Bandung. Sebelum menjadi Ketua KY, Prof. Eman, demikian sapaannya, merupakan dosen di lingkungan Unpad, tepatnya di fakultas hukum. Selain Ketua KY, beberapa tenaga pendidik Unpad lainnya juga memperoleh penghargaan. Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu rangkaian acara pada perayaan

puncak dies natalis ke-54 Unpad. Dalam sambutannya di Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H saat menerima dies natalis ini, Rektor penghargaan Satya Karya Bakti Kelas I dari Unpad Bandung Unpad mengatakan bahwa Unpad tengah mengkoordinasikan seluruh kegiatan mencanangkan grand design pengembangan pada riset melalui Lembaga Penelitian dan tahun 2011 – 2015. Tujuannya agar Pengabdian Kepada Masyarakat,” ujar Unpad menjadi “Universitas Mandiri Rektor. Peringatan dies natalis Unpad Berbasis Riset” atau “Universitas Riset”. Program utama dari grand design ke-54 ini juga diisi orasi ilmiah tunggal ini adalah “peraihan kemandirian dan yang disampaikan oleh Prof. Sidik riset bermutu”. “Ke depan kegiatan bertema Peluang dan Tantangan riset ini akan ditangani langsung oleh Herbal Medik di Klinik dan Rumah Sakit. seorang wakil rektor, dengan tugas (Aran-Dinal)

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ ARIF BUDIMAN

Anggota KY Laporkan Gratifikasi ke KPK Surat Keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: Kep-369D/0113/07/2011 tanggal 31 Juli 2011, KPK menetapkan status kepemilikan laptop tersebut sebagai Staf KY M. Ray Leonard saat mengembalikan laptop gratifikasi ke KPK gratifikasi atas nama Taufiqurrohman Syahuri dan menjadi nggota KY/Ketua Bidang Rekrutmen barang milik negara. Taufiq sendiri Hakim Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H melaporkan pemberian sudah menandatangani Berita Acara cenderamata yang berupa komputer Klarifikasi dan Verifikasi atas penerimaan jinjing (laptop) ke KPK, Rabu (21/09), hadiah tersebut pada 15 Juli 2011. Surat penetapan status kepemilikan gratifikasi melalui sekretarisnya, M. Ray Leonard. Barang itu diterima Taufiq tanggal dari KPK sendiri diterima Taufiq pada hari 22 Juni 2011 pada acara perpisahan Selasa (20/09). “Barang yang kami terima dengan rekan-rekan sejawatnya. Melalui

A

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ ARAN

Ketua KY Menerima Piagam Penghargaan dari Unpad

ini nantinya akan kita serahkan ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), selanjutnya mereka yang mendistribusikan barang ini kembali ke negara,” jelas Uding Juhaudin salah seorang staf Direktorat Gratifikasi KPK yang menerima laptop tersebut. Uding menambahkan, ke depan KPK akan melakukan perintisan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan kementerian untuk memberikan sosialisasi tentang pengelolaan barang-barang inventaris yang merupakan hadiah/pemberian. “Mana yang masuk dalam inventaris negara, mana yang bisa dikelola oleh kantor/lembaga yang bersangkutan. Jadi para penyelenggara negara tidak perlu khawatir lagi dengan status hak guna sebuah barang,” paparnya. Sementara Taufiq menyarankan, bagi penyelenggara negara yang menerima gratifikasi berupa peralatan kantor, jika ditetapkan oleh KPK sebagai barang milik negara, sebaiknya dititipkan sebagai barang inventaris instansi yang bersangkutan. (Arif -Dinal) EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

5

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ DINAL

AKTUAL

Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh dan pengamat hukum Hendardji Supandji, dalam acara dialog aktual yang ditayangkan TVRI

Talk Show di TVRI

Karakter Penegak Hukum Tentukan Kualitas Penegakan Hukum

F

aktor utama lemahnya penegakan supremasi hukum di Indonesia adalah lemahnya karakter aparat penegak hukum. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum semata tidak cukup untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh dan pengamat hukum Hendardji

Supandji, dalam acara Dialog Aktual yang ditayangkan TVRI, Rabu (21/09). Imam mengatakan jika undang-undang di suatu negara buruk namun mentalitas dan integritas aparat penegak hukumnya baik, maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik pula. “Beri saya penegak hukum yang baik walaupun undang-undangnya

I

Kuliah Umum di Unpas Bandung

ndependensi hakim demi tegaknya hukum dan keadilan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem negara hukum dan peradilan yang bersih. Prinsip tersebut telah dijamin lewat konstitusi dan undang-undang. Hanya saja di dalam penerapannya tidak sedikit hakim-hakim yang belum bisa sepenuhnya menjaga kehormatan dan perilakunya. Sehingga mereduksi prinsip independensi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM Anggota KY/ Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam kuliah umum penerimaan mahasiswa baru Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, Selasa (20/09). Acara ini merupakan salah satu bagian kelanjutan kerjasama antara Unpas dan KY. Di hadapan 200 mahasiswa/i, dan dosen yang menghadiri acara tersebut, mantan Ketua Komisi Banding Merek 6


buruk maka penegakan hukum akan baik,” ujarnya mengutip pendapat salah satu ahli hukum. Sementara Hendardji mengatakan, untuk menciptakan karakter dan integritas aparat penegak hukum dibutuhkan proses penanaman nilai-nilai sejak dini. Terutama penanaman nilai-nilai kejujuran dan ketegasan. Sedangkan untuk proses perbaikan mentalitas dan integritas aparat penegak hukum saat ini, baik Imam maupun Hendardji menyatakan faktor komitmen dan keteladanan dari pemimpin adalah kuncinya. Imam juga menambahkan, bahwa rekrutmen aparat penegak hukum juga salah satu faktor penting menciptakan aparat penegak hukum yang baik. Proses rekrutmen ini wajib memegang prinsip transparansi, tidak ada sogok menyogok. “Kalau dari rekrutmennya saja sudah bermasalah maka akan diragukan kinerjanya selanjutnya,“ tegasnya. Di samping itu dalam rekrutmen penegak hukum, tambah Hendardji, perlu juga diperhatikan faktor psikologisnya tidak hanya pengetahuan semata. “Perlu diadakan juga tes psikologi apakah manusia tersebut cocok untuk menjadi penegak hukum,” katanya. (Dinal)

Independensi Rusak Bila Hakim Tidak Menjaga Kehormatannya Kementerian Hukum & Ham (2008-2011) itu juga menyampaikan bahwa tugas KY adalah melakukan pengawasan perilaku hakim. Tugas ini diharapkan dapat meneguhkan dan menguatkan kembali kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagai jaminan pelaksanaan prinsip independensi. Meskipun masih terdapat sejumlah persoalan dalam mengawasi hakim, ke depan perlu dilakukan beberapa hal yang dapat menguatkan tugas pengawasan hakim oleh KY, agar hasilnya menjadi lebih efektif. “Untuk itu perlu sinergi/kemitraan antara Komisi Yudisial dan stakeholder,

seperti perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim supaya tetap independen,” ujar Ibrahim. Selain itu, tambahnya, perlu segera dilakukan pembicaraan dan kesepakatan agenda yang bersifat strategis dengan MA serta penyelesaian revisi UU KY, sehingga memperjelas pengaturan pengawasan KY. Acara ini juga dihadiri Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum, mantan Dekan FH Universitas Pasundan yang juga Anggota KY/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan. (Juli-Dinal)


Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim di Pekanbaru

Sekjen KY Muzayyin Mahbub berfoto bersama dengan para hakim setelah penutupan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim di Pekanbaru

W

akil Ketua KY, H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum, membuka Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim di Pekanbaru, Rabu (28/9) sore. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 35 hakim pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Kepulauan Riau. Dalam sambutan pembukaan, Imam mengatakan, lokakarya ini selain sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas hakim juga ajang dialog para hakim dengan KY. “Dengan lokakarya ini semoga KY bisa mengerti realitas para hakim dalam bertugas di lapangan dan semoga para hakim bisa mengerti kewenangan dan tugas-tugas KY yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang,” katanya. Cicut Sutiarso, Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung, dalam kesempatan yang sama lokakarya ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya hakim. Sementara Ketua PT Pekanbaru, Manis

Suyono, dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya semangat pembaruan tumbuh dan berkembang di setiap insan peradilan. Peradilan harus keluar dari citra buruk dan kemajuan baru dapat dicapai apabila ada perubahan,” ujarnya. Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim di Pekanbaru ini berlangsung hingga 30 September 2011. Dalam acara ini para hakim mendapatkan materi-materi dari beberapa narasumber baik itu yang berasal dari KY maupun para akademisi.

Hasil Penelitian Putusan Hakim Setelah acara pembukaan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum, Anggota KY/Ketua Bidang SDM dan Litbang menyampaikan Keynote Speech. Dalam kesempatan itu ia memaparkan hasil penelitian putusan hakim yang dilakukan KY sejak 2007. Jaja mengungkapkan, dari segi aspek formal putusan sebesar 16,67

% dari 150 putusan yang diteliti sepanjang 2010 masih mengandung kesalahan formil dalam putusan. Kesalahan formil ini semisal copy paste isi putusan dari isi putusan perkara lain. Hal lain misalnya proporsionalitas pertimbangan putusan antara argumen jaksa dengan penasihat hukum tidak seimbang. Sementara dari segi materiil terungkap 46,06 % putusan tahun 2010 kurang dalam segi pemenuhan unsur tindak pidana dan kesalahan. Kekurangan materiil putusan dalam segi ini di tahun 2009 jumlahnya hanya 31,79 %. Sementara pada tahun 2011 didapatkan data 47,76 % putusan yang diteliti tidak memenuhi standar prosedur formal. Tambahan lain, 61,68 % penerapan hukum materiil di bidang hukum pidana telah berkualitas, dan 44,99 % penerapan hukum materiil di bidang perdata juga telah berkualitas. Pada dasarnya, ungkap Jaja, temuan-temuan ini tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi kemampuan dan kapabilitas hakim dalam membuat putusan secara keseluruhan. “Namun demikian, hal tersebut menjadi dasar bagi arah meningkatkan kualitas putusan hakim di masa depan,” tegasnya.

Kesejahteraan Hakim Pada saat penutupan kegiatan lokakarya, Jumat (30/9), Sekjen KY, Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si mengatakan selama ini KY terus berusaha meningkatkan kesejahteraan hakim. “Setiap kali ada pertemuan resmi KY dengan Presiden sejak 2005 KY selalu mengusulkan agar kesejahteraan hakim diperhatikan,” ujarnya. Muzayyin melanjutkan, dalam pertemuan terakhir antara KY dan Presiden tahun ini, Presiden berjanji akan memperhatikan usul KY ini. “Waktu itu Presiden bilang akan memperhatikan kesejahteraan hakim dan juga peneliti,” imbuhnya. Melalui lokakarya ini KY berharap para hak im dapat ber tambah pengetahuannya sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya. (Dinal) EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

7

AKTUAL

DISIAL/ W. KOMISI YU • BULETIN

etua KY, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H, menegaskan eksistensi KY sebagaimana diatur UUD NRI Tahun 1945, untuk menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman, agar tercipta peradilan yang mandiri dan hakim yang profesional. Hal tersebut diungkapkannya ketika menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Format Ideal Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Dalam Penegakan Hukum Yang Imparsial dan Berkeadilan, pada Dies Natalis ke-53 & Wisuda Sarjana dan Magister, Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) di Hotel Horison, Bandung, Kamis (29/09). Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran ini juga mengatakan bahwa KY mempunyai tujuan umum untuk memberantas adanya mafia peradilan, meningkatkan independensi hakim dan peradilan serta menjalankan proses pembaruan peradilan. Sementara itu, Hidayat Gumillar,

EKA PUTR A

K

Ketua KY Prof. Dr. H .E saat men ghadiri D man Suparman, S ies Natali .H.,M.H (d s ke -53 S THB Band ua kiri dari depan ) ung

Kuliah Umum di STHB Bandung

KY Hadir Untuk Menjalankan Check and Balances Rektor STHB dalam sambutannya menyampaikan keprihatinannya terkait maraknya makelar kasus dan mafia peradilan yang melibatkan para penegak hukum. Menurut Hidayat, hukum harusnya dapat menciptakan interaksi sosial yang kondusif. “Secara fungsional, hukum sebenarnya dapat

berfungsi sebagai pengarah atau pengendali kehidupan sosial dan merupakan elemen penting tolok ukur perubahan serta sarana efektif dalam menciptakan proses interaksi sosial yang kondusif,” ujar Sekretaris Ketua Badan Pengurus Universitas Bandung ini.(Adnan)

Kuliah Umum di Untan Pontianak

Tak Ada Kekuasaan Tanpa Akuntabiltas

• BULETIN

KOMISI YU

DISIAL/ DI

NAL

Lembaga. Pandangannya ini disampaikan dalam kuliah umum pembukaan Program Magister Hukum Mahasiswa Angkatan XI Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ., L.LM, , S.H., M.H r. Ibrahim tan Pontianak Pontianak, Sabtu (10/09). D a g a b ntar Lem um di Un bungan A erikan kuliah um u H Mekanisme g n a b Ketua Bid lah mem ama sete rs e b akuntabilitas, lanjutnya, to o berf bukanlah ancaman terhadap independensi, tetapi usaha untuk menumbuhk an alam sistem demokrasi, tak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas. kepercayaan publik terhadap hakim dan Semua cabang kekuasaan negara peradilan.“Justru akuntabilitas diperlukan harus dapat bertanggung jawab. agar independensi yang tinggi itu tidak Hakim dan peradilan bukanlah pihak disalahgunakan,” tegasnya. Khusus bagi hakim, akuntabilitas yang dikecualikan dari mekanisme harus ditegakkan terutama pada sisi akuntabilitas ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. putusan dan perilaku hakim tersebut. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM, Anggota Komisi Oleh sebab itu, agar akuntabilitas Yudisial/Ketua Bidang Hubungan Antar dapat secara proporsional menunjang

D

8


independensi hakim maka diperlukan aturan mengenai konflik kepentingan, pencegahan suap, dan pengawasan hakim. “Aturan-aturan ini merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparsial dan profesional dalam proses ajudikasi,” katanya. Acara kuliah umum ini berlangsung di ruang sidang Rektorat Untan. Sebelum penyampaian kuliah umum, Dekan Fakultas Hukum Untan Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si terlebih dahulu memberikan sambutan. Beberapa undangan yang hadir dalam acara ini ialah Pembantu Rektor III Untan, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Untan dan para mahasiswa Magister Hukum Untan. (Juli-Dinal)


Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM, berfoto bersama dalam seminar nasional di FK-PSM di Palembang

K

epala daerah seperti Gubernur, Walikota, dan/atau Bupati menjadi sosok penting yang paling bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di daerah yang dipimpinnya. ”Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai kepala wilayah harus bisa menciptakan kestabilan hukum di daerah tempat dia bertugas. Ini penting karena faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah hukum harus mampu menciptakan kestabilan,” kata Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, DR. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM., saat memberikan ceramah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) di Palembang, Kamis (15/9). Ibrahim melanjutkan, kepastian aturan dan hukum bakal merangsang investor agar mereka bersedia untuk berinvestasi di satu daerah. Oleh sebab itu Gubernur dapat memanfaatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (dulu Muspida) yang terdiri dari kepala

Seminar nasional di Palembang

Kepala Daerah Harus Ciptakan Kestabilan Hukum kepolisian daerah, kepala kejaksaan, ketua pengadilan untuk menciptakan kestabilan di daerah.

Profesionalisme hakim Dalam kesempatan itu, Ibrahim juga menekankan agar hakim bersikap profesional dalam menangani perkara. “Hakim hakekatnya hanya menerima raw material dari polisi dan jaksa, jika raw material itu sudah bagus, maka putusan yang dia putuskan akan bagus pula. Berbeda jika raw materialnya saja sudah buruk, bagaimana hakim dapat memutus secara baik,” papar Ibrahim. Hal ini akhirnya membuat ayah dua anak tersebut meminta hakim harus profesional dan menjaga independensi dalam memutus satu perkara. Independensi hendaknya disertai akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas

tak bisa dipandang sebagai ancaman terhadap independensi hakim namun lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. “Jika akuntabilitas diabaikan oleh hakim dengan berlindung pada semangat independensi maka kekuasaan hakim itu akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan atau judicial corruption,” tegasnya. Selain Ibrahim, acara tersebut juga menghadirkan Prof. Amzulian Rifai dekan FH Universitas Sriwijaya dan Mayjend. TNI (Pur) S.H.M. Lerric dari Lemhanas sebagai pembicara. Acara itu sendiri diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dari kalangan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan pendidik di wilayah Sumatera Selatan. (Arif Budiman) EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

9

AKTUAL

Seminar Hukum di UNS Surakarta

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ JAYA

KY Komit Tegakkan Hukum dan HAM

Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H saat menjadi narasumber dalam seminar hukum Islam di Universitas Sebelas Maret Surakarta

ari berjuang menegakkan Hukum dan HAM untuk mewujudkan keadilan substantif. Demikian dikatakan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. di hadapan peserta seminar hukum Islam“Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Barat dalam Penegakan HAM” di Kampus Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Sabtu (25/09). Dalam rangka penegakan HAM ini, lanjut Eman, maka hakim memiliki posisi yang strategis. Kekuasaan hakim yang absolut dan predikatnya sebagai ‘Wakil Tuhan di muka Bumi’seharusnya menjamin penegakan hak asasi manusia dapat

M

terwujud.Dalam kesempatan itu, Ketua KY juga menyampaikan bahwa hakim dalam konteks Indonesia sekarang dan akan datang yang kian kompleks, adalah hakim-hakim progresif, yaitu hakim yang memiliki kepekaan sosial dalam melihat konteks, dan selalu menakar teks-teks hukum normatif dengan konteks di mana dan terhadap apa kasus yang sedang ditangani. Hakim-hakim progresif ini diharapkan mampu menegakkan hukum dan HAM untuk mewujudkan keadilan subtantif, tidak sekedar

R

Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial

eformasi birokrasi dimaknai sebagai menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Demikian diungkapkan Drs. Ismail Muhammad dalam sosialisasi reformasi birokrasi yang diselenggarakan di Aula Komisi Yudisial, Selasa (20/9). Ditambahkan oleh Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB ini, pengertian reformasi birokrasi bukan hanya dimaknai datang jam 6 pagi dan pulang jam 6 sore lalu akhir bulan 10

keadilan prosedural, atau tidak sekedar menerapkan rechtmatigheid, tetapi juga doelmatigheid. “Hakim harus pintar intelektual dan spriritual serta melihat keluar dalam memutus perkara, itulah tugas KY untuk mengawasi hakim agar putusan yang dihasilkan adil dan diterima semua pihak,” tambahnya. Dalam sesi tanya jawab Prof. Eman, sapaan akrab Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H, M.H., menjelaskan tentang sejarah KY. Ia menerangkan, KY berada setara dengan pemegang kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK. “KY bukan penegak hukum tetapi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2004 Tentang KY, KY merupakan pengawas eksternal penyelenggara kekuasaan kehakiman,”tutur Guru Besar Universitas Padjajaran ini. Seminar yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam (FOSMI) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ini selain menghadirkan Ketua KY sebagai pembicara, juga menghadirkan H.M Kabul Supriyadhie, S.H., M.Hum Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dan Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.d Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Peserta yang hadir terdiri dari akademisi, praktisi, hakim, wartawan, serta mahasiswa. (Jaya)


Menata Ulang Proses Birokrasi menerima gaji yang sama dengan mereka yang mungkin datang seadanya. Lebih dari itu reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi khususnya yang

ada di lingkungan Komisi Yudisial. Dalam kalimat penutupnya Ismail berpesan khusus kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si untuk terus memonitor setiap langkah-langkah yang perlu dilaksanakan agar agenda reformasi birokrasi pada implementasinya dapat terlaksana sesuai dengan planning awalnya. ”Karena sering jika agenda ini diserahkan pada level bawah, kurang terkontrol dan akhirnya tidak maksimal,” imbuhnya. (Arif-W. Eka Putra)

B

“Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan saling menguatkan antara KY dan Universitas Bengkulu,” kata Ibrahim.

MoU KY-Universitas Bengkulu

KY Jalin Kerjasama dengan Universitas Bengkulu

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ DIDIK

ertempat di aula rektorat U n i ve r s i t a s B e n g k u l u, Komisi Yudisial (KY ) dan Universitas Bengkulu (Unib) menandatangani nota kesepahaman (MoU), Jumat (23/09). Dalam acara penandatanganan MoU ini pihak KY diwakili oleh Anggota KY/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM, sedangkan pihak Unib diwakili oleh Rektornya Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D. Dalam kesempatan ini Ibrahim menyampaikan bahwa kerjasama dengan Universitas Bengkulu bukan hal yang baru lagi karena beberapa tahun yang lalu sudah ada kerjasama dalam hal penelitian putusan. “Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan saling menguatkan antara KY dan Universitas Bengkulu,” kata Ibrahim. Kerjasama-kerjasama yang selama ini telah dijalin KY, ujar Ibrahim, tidak lain untuk menunjang pelaksanaan 2 kewenangan utama KY yaitu mengusulkan calon hakim agung dan menjaga dan menegakkan harkat martabat serta perilaku hakim. Semua kerjasama ini intinya berusaha mewujudkan suatu cita-cita yang agung yaitu menciptakan peradilan yang fair dan imparsial.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM, dan Rektor Universitas Bengkulu Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D saat penandatanganan MoU dengan di Universitas Bengkulu

Ibrahim menambahkan, dalam blueprint Mahkamah Agung jelas disebutkan bahwa menciptakan peradilan yang fair dan imparsial menjadi tujuan utama, seperti juga kewenangan dan tujuan dari KY. Peradilan yang agung adalah sebuah cita-cita, sudah pasti cita-cita itu tidak bisa dilaksanakan oleh MA sendiri. “Berbagai alasan disampaikan oleh pakar bahwa secara psikologis dan sosioyuridis pengawasan itu tidak akan efektif jika dilakukan oleh dirinya sendiri karena tidak ada lembaga yang efektif terhadap dirinya sendiri,” tambah Ibrahim. Meski demikian pengawasan eksternal tersebut tidak mengurangi penguatan-penguatan yang telah

dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Dalam hal itu, maka kerjasama yang kita bangun, lanjutnya, dengan lembaga manapun sebenarnya dalam rangka memperkuat dan mempercepat terwujudnya peradilan yang adil, yang didambakan oleh masyarakat. Selain penandatanganan MoU, diadakan juga dialog khusus bertema Penguatan Fungsi Komisi Yudisial dan Rekruitmen. Pembicara dalam acara ini ialah Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, dan Anggota KY/Ketua Bidang Rekruitmen Hakim Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Sementara Rektor Unib Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D bertindak selaku moderator. Dialog ini diikuti oleh perwakilan jaksa, perwakilan hakim, dosen Unib serta wartawan. (Didik) EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

11

AKTUAL

Kuliah Umum Universitas Serambi Mekah,Aceh

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ LUKMAN

Perguruan Tinggi Adalah Mitra KY

Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H berfoto bersama setelah menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Serambi Mekah (USM) Banda Aceh

Perguruan Tinggi merupakan mitra KY yang sangat strategis di daerah. Salah satu kewenangan KY untuk mengusulkan calon hakim agung kepada DPR membutuhkan peran serta perguruan tinggi.

K

eterlibatan perguruan tinggi terutama untuk memberikan calon-calon hakim agung yang layak untuk diusulkan kepada DPR. Hal ini disampaikan oleh Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H saat memberikan kuliah umum bertema “Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berkeadilan” di Universitas Serambi Mekah (USM), Banda Aceh, awal Oktober lalu. Ketua KY menambahkan, KY juga memiliki kewenangan lain 12


yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat ser ta perilaku hakim. Menurut Eman, Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah pekerjaan represif. Pekerjaan ini bersifat pengawasan agar hakim tidak menyimpang dari kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara, menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah tindakan preventif atau pencegahan agar hakim tidak melakukan pelanggaran kode etik dan

pedoman perilaku hakim. Namun, tambahnya, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut tidaklah mudah bagi KY. Salah satu sebabnya, keberadaan KY yang hanya ada di ibukota negara sementara hakim yang harus diawasi tersebar di seluruh Indonesia. “KY merupakan lembaga negara yang tidak memiliki “kaki-tangan”, ke bawah tidak berakar ke atas tidak beranting karena KY hanya ada satu di Jakarta. Padahal jumlah hakim yang harus diawasi berjumlah kurang lebih 7.500 orang di seluruh Indonesia,”ujar Eman. Di akhir acara, Eman menegaskan pada para peser ta bahwa KY mengawasi hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. “KY tidak sampai pada menilai benar salahnya suatu putusan,” tuturnya. (Dinal-Lukman)

LAPORAN UTAMA

Pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial

Kewenangan Baru, Harapan Baru M Purwadi, Dinal Fedrian

Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, 11 Oktober lalu RUU KY disahkan menjadi RUU KY yang baru di sidang pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Rapat itu sebagai kelanjutan dari rapat mini fraksi pada tanggal 6 Oktober lalu yang salah satu isinya DPR bersama pemerintah sepakat membawa RUU ini ke rapat paripurna terdekat.

D

engan rampungnya RUU KY menjadi Undang-Undang KY yang baru, adalah momentum penting dalam perjalanan penegakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, transparan, profesional dan akuntabel. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) rampung dibahas oleh Pemerintah dan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Publik berharap, revisi UU ini menghasilkan regulasi yang lengkap, kuat dan sistematis bagi lembaga yang muncul saat kepercayaan terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman jatuh pada titik nadir.


13

LAPORAN UTAMA Jika dikaji secara normatif baik dari ketentuan dalam konstitusi maupun dalam UU KY, maka ada dua kewenangan utama KY. Yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi dasar inilah, yang membuat DPR dan pemerintah sepakat bahwa sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan professional, KY memerlukan penguatan-penguatan wewenang. Karena itulah, beberapa kewenangan yang sebelumnya absen, dalam UU KY yang baru ini masuk dalam daftar tugas dan wewenang lembaga tersebut.

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam UU No.22 tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah pemohonan sebanyak 31 orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam UU 22 tahun 2004 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut sudah cukup mengamputasi kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial.

perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas KY. Yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. Selain itu, dalam pasal tersebut juga ada norma yang mengatur bahwa KY memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim sehingga pada

Dalam UU KY terbaru, lembaga ini berwenang mengusulkan hakim ad hoc yang berada di Mahkamah Agung (MA). Pasal 13 huruf a UU KY ini menyatakan ‘KY mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan’. Artinya, kini KY, bukan lagi hanya menyeleksi hakim agung, tetapi juga hakim ad hoc di MA. Karena itulah, KY kini juga bertanggungjawab untuk menghasilkan hakim ad hoc yang berkualitas. Untuk kasus-kasus tertentu, MA sesuai dengan aturan yang ada mengangkat hakim-hakim ad hoc. Hakim-hakim ad hoc yang ada di MA antara lain hakim ad hoc Tipikor, hakim ad hoc HAM, dan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Mereka inilah yang memutus perkara-perkara khusus. KY memiliki kewenangan untuk ikut mengusulkan semua hakim tersebut, bukan hanya hakim agung seperti kewenangannya selama ini. Kewenangan lain yang penting adalah menjalankan pengawasan kehakiman. Sebenarnya KY mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan

14


• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ ADNAN

Hakim Agung Ad Hoc

Suasana Pembahasan RUU KY di DPR

Semenjak itulah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan kewenangan pengawasan hakim. Sejak itu, KY hanya hanyalah melakukan satu wewenang saja, menyelenggarakan seleksi hakim agung. Sementara pengawasan hakim sulit dikatakan dapat berjalan optimal. Jawaban soal ini muncul dalam UU KY baru pasal 20 yang menyebut bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

akhirnya KY dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Problem pengawasan ini sebenarnya juga sudah menemukan sedikit titik terang saat muncul UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

rekomendasi sanksi hakim oleh KY. “Pelaksanaan sanksi yang sekarang jadi kontroversi, sekarang ditegaskan dalam UU. Jika putusan KY didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan MA,” tutur Taufiqurrahman. UU ini juga memberikan solusi saat terjadi perdebatan tentang kategori sanksi yang direkomendasikan oleh KY, apakah masuk dalam kategori teknis yudisial, atau pelanggaran kode etik. Jika hal ini terjadi maka akan dilakukan

Suasana Pembahasan RUU KY di DPR

Otomatis Berlaku Anggota Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Syahuri menilai UU KY yang baru akan memperkuat lembaga KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu penguatan fungsi dan tugas KY, adalah mengenai pelaksanaan rekomendasi sanksi KY. Ketentuan untuk melaksanakan rekomendasi KY bisa mengatasi persoalan MA yang sering menolak

pemeriksaan bersama, antara KY dan MA hingga disepakati suatu keputusan. Penguatan kewenangan ini membuat banyak pihak menumpukan harapan besar pada eksistensi dan sepak terjang KY di masa datang. Mengingat kemunculan KY pada awalnya adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemegang kekuasaan kehakiman. Anggota komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, reformasi


Penguatan peran KY telah disisipkan dalam beberapa pasal UU tersebut. Peran KY sebagai pengawas eksternal perilaku hakim agung disebutkan secara eksplisit di Pasal 32A ayat (2). Selain itu peran KY dalam Majelis Kehormatan Hakim, juga makin dipertegas dalam UU No. 3 Tahun 2009. Setidaknya, hal ini terlihat dari komposisi Majelis Kehormatan Hakim menurut Pasal 11A ayat (8) yang terdiri dari empat orang Anggota KY dan tiga orang hakim agung.

peradilan harus dilakukan pada semua sisi, baik pada MA sendiri maupun KY. Kewenangan yang besar oleh KY memang bisa membantu mencapai titik keseimbangan dengan pengawasan dari pihak luar, namun reformasi dan pembersihan pengadilan dari mafia hukum pertama-tama harus dilakukan sendiri oleh MA. Dia berharap KY bisa memfasilitasi tumbuhnya kelompok masyarakat sipil yang sepakat dengan gagasan untuk menciptakan peradilan sebagai institusi yang kuat dan berwibawa untuk perbaikan bangsa. “KY itu ada di muaranya, tapi yang jelas reformasi pengadilan harus dilakukan oleh MA sendiri,’ujarnya. Wakil ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi mengatakan UU KY yang baru ini didesain untuk memberi jawaban pada persoalan yang selama ini menghambat kinerja KY. Bagi para pencari keadilan, KY memberi tempat untuk mengadukan praktek penyimpangan para hakim terhadap norma dan hukum acara yang berlaku. Mereka bisa mengadukan pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam mafia peradilan dan menghalangi penegakan hukum. Kemudian UU KY baru ini juga memberi peran yang besar bagi civil society sebagai mitra utama lembaga ini dalam menjalankan kewenangannya. Selama ini, KY memberi ruang bagi pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap perilaku hakim. Bisa dilihat berdasarkan data per caturwulan kedua (Januari-Agustus 2011), Komisi Yudisial menerima 1.169 laporan dari masyarakat dan data lainnya. Paling penting UU KY yang baru ini memberi landasan kelembagaan yang terjamin dalam menjalankan kewenangan sesuai konstitusi. UU ini memberi jawaban atas persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat kinerja KY. “Peran KY dalam reformasi peradilan akan semakin besar,”ujarnya. Hal positif dan senada lainnya diucapkan oleh A Dimyati Natakusuma,


15


LAPORAN UTAMA

16

Wakil Ketua KY Imam Anshori dan Ketua Bidang Rekruitmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri saat pembahasan RUU KY di DPR



kolega Eva dan Tjatur di Komisi III DPR dan Panja RUU KY. Ia berharap hubungan MA-KY ke depan menjadi kondusif.” Hal ini penting karena hubungan yang baik tersebut akan berpengaruh terhadap proses menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim,”ujarnya. Mengapa harapan publik menjadi begitu besar? Tak heran, karena lembaga peradilan di negara kita sering dituding sebagai salah satu lembaga terkorup. Praktek kotor ini ditandai dengan beroperasinya mafia peradilan yang bisa masuk dalam tahap-tahap peradilan.

Menjaga Independensi Di sisi lain, UU baru ini dinilai membawa problem konstitusionalitas. Te r u t a m a p a d a p e n a m b a h a n kewenangan KY mengusulkan hakim ad hoc. Salah satu hakim agung, Abdul Ghani Abdullah menganggap bahwa kewenangan tersebut tidak diamanatkan oleh konstitusi. Kewenangan KY yang diamanatkan oleh konstitusi hanya menyeleksi calon hakim agung untuk diserahkan pada DPR. Karena itu, UU KY yang baru ini bisa saja mendapat ajuan judicial review pada MK karena para hakim ad hoc bisa merasa mengalami kerugian konstitusional. “Bisa dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Bisa saja nanti diuji oleh hakim ad hoc yang tak setuju sepanjang ada kerugian konstitusional,”ujarnya. Persoalan lain, menurut Ghani adalah UU tersebut tidak menjelaskan hakim ad hoc apa saja yang bisa dipilih oleh KY. Kemungkinan adanya perbenturan kewenangan pemilihan hakim ad hoc bisa terjadi pada hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam aturan pengangkatan hakim PHI seperti yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 dan PP No.41 Tahun 2004 hakim ad hoc diusulkan oleh masing-masing organisasi, baik organisasi pekerja maupun organisasi pengusaha ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Hakim Agung Abdul Ghani Abdullah saat diwawancarai buletin KY setelah pembahasan RUU KY di DPR

Kemudian dilangsungkan proses seleksi administrasi, seleksi tertulis dan pemeringkatan hakim ad hoc terpilih dilaksanakan. Kemudian nama-nama yang terpilih dikirim ke MA untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hingga akhrnya MA mengirim daftar nama calon hakim ad hoc untuk diangkat oleh presiden sesuai formasi yang tersedia. Dalam proses tersebut tidak disebut satupun peran serta KY. Persoalan lain, undang-undang ini dianggap tidak memberikan solusi atas ketidakharmonisan hubungan KY dan MA dalam soal membedakan perilaku hakim yang masuk dalam kategori etika dan teknis yudisial. Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mempertanyakan perbedaan antara kode etik dan pedoman perilaku hakim dan hal-hal yang dianggap bersifat teknis yudisial. Selama ini, MA kerap menolak rekomendasi dari KY karena lembaga pengawas eksternal MA itu telah masuk wilayah teknis yudisial, seperti memeriksa putusan hakim dan sebagainya. Sedangkan, KY beranggapan itu hanya pintu masuk untuk memeriksa kode etik dan perilaku hakim. Soal ini juga mendapat perhatian

khusus dari Abdul Ghani. Ditemui usai rapat paripurna DPR tanggal 11 Oktober 2011 yang salah satu agendanya mengesahkan revisi UU KY, Ghani mengatakan bahwa selama ini hakim kerap merasa diintervensi. Ia mengatakan, dalam pembahasan revisi UU KY ini, pihaknya mewakili Ikatan Hakim Indonesia meminta jaminan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk dimuat. “Dan, dalam revisi UU KY ini sudah ada titik temu. Yang penting KY tidak mengganggu kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara,”tegas Abdul Ghani.

Sanksi Terperinci UU ini juga mengatur sanksi yang diberikan untuk para hakim nakal, yang terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat. Rinciannya, sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan.


17


LAPORAN UTAMA

Suasana saat pengesahan Undang-undang KY di DPR

Sedangkan, sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Lalu bagaimana bila MA tak sepaham dengan penjatuhan sanksi itu? Ada lagi ketentuan yang mengatur. Pasal 22E UU ini menyatakan bila terjadi perbedaan pendapat, maka harus dilakukan pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi KY berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Untuk sanksi ini sudah diatur melalui proses Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Saling Menghormati Bagaimana agar KY bisa maksimal menjalankan fungsinya? Trimedya

18


Panjaitan, anggota Komisi III DPR menyarankan agar KY memperbaiki hubungan dengan MA. Penguatan kewenangan KY harus dilaksanakan dengan kerja sama, dukungan dan koordinasi yang baik dengan MA dan peradilan dibawahnya terutama dalam pengawasan hakim. KY juga harus berkoordinasi dengan MA dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk melakukan rekruitmen hakim agung. MA adalah lembaga yang mempunyai catatan lengkap para hakim karier yang berniat menjadi hakim agung. Tanpa membuka catatan ini, KY akan kesulitan untuk menjaring calon hakim agung terbaik dari jalur karir dengan cara proaktif meminang. KY hanya bisa bersikap pasif menerima daftar nama-nama yang diajukan MA. “Harus ada kesediaan dan itikad baik kedua lembaga untuk menyisihkan ego kelembagaannya. Ini demi mencapai tujuan yang

keduanya sepakat untuk diwujudkan, yaitu reformasi peradilan dan pembersihan dunia peradilan dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,”ujarnya. Soal ego kelembagaan juga dicermati oleh Prof. Dr. M. Zaiddun, S.H.,M.Si, Dekan FH Unair. Menurut Zaiddun masalah tegangnya hubungan KY-MA bisa jadi disebabkan MA merasa tercampuri oleh KY. Ia berpendapat sekian puluh tahun MA menangani proses pelanggaran, dengan adanya KY seolah mereka merasa tercampuri. Te t a p i k a l a u d i l i h a t l a g i masalahnya bukanlah soal mencampuri, tetapi soal bagaimana supaya lebih netral untuk melakukan evaluasi dan kontrol. Maka mestinya KY dan MA akan lebih baik untuk berkomunikasi. “MA dan KY memang harus kita satukan untuk bekerja sama-sama,” tuturnya. Sementara Trimedya kembali menambahkan bahwa KY harus


menunjukkan penghargaan terhadap MA dan badan peradilan di bawahnya. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap hakim, KY harus melakukannya secara tertutup, tidak boleh membocorkan informasi tentang pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar perilaku hakim. Inilah yang sering dikeluhkan oleh MA. Sikap lain adalah KY harus menyadari bahwa fungsi pengawasannya tidak termasuk pengawasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yustisial dan teknis administratif, melainkan hanya meliputi penegakan kehormatan dan keluhuran

Dekan FH Unair Prof. Dr. M. Zaiddun, S.H.,M.Si

martabat serta perilaku hakim. “Bisa juga pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim m e r u p a k a n i n d i k a to r a d a ny a pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri melalui penelitian terhadap pelaksanaan tugas teknis yustisial hakim. Namun, itu bukan kewenangan KY,”ujarnya. Sebaliknya, MA harus memandang KY adalah mitra untuk mempercepat reformasi peradilan. KY adalah lembaga dari luar yang membantu membersihkan peradilan dari gangguan-gangguan mafia.

PERBANDINGAN KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI YUDISIAL SEBELUM DAN SESUDAH REVISI UNDANG-UNDANG UU KY LAMA

UU KY BARU

Kewenangan

Kewenangan

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Tugas

Tugas

Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung.

Tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR sama dengan Undang-Undang lama.

Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung.

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;

Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;

Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;

Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.

Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.

Menetapkan Calon Hakim Agung.

Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.

Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.


19

LAPORAN UTAMA

Wawancara dengan Ketua KY Prof. Dr. H. Erman Suparman, S.H.,M.H

Rekomendasi Sanksi Mengikat Buat KY ‘Bergigi’ KY mendapat banyak amanat dari UU yang baru termasuk dapat menyadap, bagaimana teknisnya? alau saya melihatnya ini masih sangat normatif. Karena bunyinya KY dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menyadap atau merekam pembicaraan apabila diperlukan. Saya membuat tafsiran sendiri, apabila ada masyarakat melaporkan seorang hakim ke KY yang diduga hakim itu akan menerima suap atau akan melakukan perbuatan curang dalam menangani sebuah perkara, KY akan meminta aparat penegak hukum yang memiliki instrumen itu untuk menyadap atau merekam pembicaraan hakim tersebut. Menurut saya, bukan pihak lain yang dapat diminta rekamannya, kecuali hakimnya. Kalau pengacara yang melakukan transaksi itu, untuk apa KY merekam pembicaraannya. KY tidak punya kepentingan. Demikian juga terdakwa. Kecuali terdakwa berbicara dengan hakim melalui telepon, barangkali yang kami sadap pembicaraan hakimnya. Tetapi dialog itu diperlukan kalau memang ada laporan atau kami mendapatkan temuan dari hasil investigasi. Misalnya seperti kasus hakim tipikor PN Bandung ada dugaan-dugaan seperti itu. Sebenarnya kalau undang-undang itu sudah efektif berlaku kami sudah bisa minta aparat penegak hukum untuk merekam pembicaraan itu. Mekanismenya menurut saya resmi saja. Kami dengan

K

20


KPK misalnya sudah punya MoU. Apakah penyadapan ini tidak perlu izin? Saya kira tidak. Undang-undang tidak mensyaratkan perizinan. Kami cukup meminta aparat penegak hukum, dan saya lebih cenderung meminta bantuan KPK karena KPK mempunyai kewenangan dan instrumennya. Dan tindak lanjut penyadapan ini seharusnya adalah penangkapan. Oleh sebab itu agar bisa dilakukan penangkapan maka harus bekerjasama dengan penegak hukum. Jadi saya pikir KY tidak perlu memiliki instrumen penyadapan.

memanggil paksa saksi. Hal-hal ini saya anggap sebagai suatu kelebihan dalam undang-undang yang baru karena hal-hal tersebut tidak ada sebelumnya di undang-undang lama. Tapi menurut saya isi undang-undang baru ini relatif juga. Tergantung melihatnya dari mana. Kalau dilihatnya dari segi kewenangan KY diharapkan bisa menangkap, bisa menindak, membuat jera pelaku, tetap tidak ada. Tapi soal rekomendasi sanksi sekarang bisa langsung berlaku bila MA tidak menjalankannya? Ya, ini juga kelebihannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh MA, sekarang tidak lagi. Jadi ketika KY menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, MA harus ikut. Kalau MA tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh KY maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh MA. Bagian ini membuat KY menjadi ada giginya. Wawancara dilakukan oleh redaksi Majalah Trust yang turut didampingi oleh staf Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial.

Apa kelebihan UU yang baru buat KY? KY misalnya bisa meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menyadap. Kedua yang kami anggap sebagai kelebihan, KY bisa mengangkat penghubung. Kemudian, KY bisa

Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H

SUDUT HUKUM

Penguatan Lembaga-Lembaga Negara untuk Mewujudkan Negara yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan H. Imam Anshori Saleh,S.H., M.Hum Wakil Ketua Komisi Yudisial


M

asyarakat adil dan makmur adalah tujuan Negara kita yang sebenarnya bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sugguh. Wajib hukumnya negara memperjuangkan cita-cita itu melalui konstitusi. Konstitusi kita, UUD 1945 telah menjabarkan melalui pasal-pasalnya. Bahkan seluruh pasal UUD 1945 itu sesungguhnya merupakan derivasi (turunan) dari Pembukaan UUD 1945 yang dengan jelas meneguhkan tujuan negara yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Namun dalam perjalanannya di awal kemerdekaan silih berganti UUD kita berubah seiring dengan perubahan sistem pemerintahan. Pengalaman jatuh bangunnya kabinet dan perubahan sistem pemerintahan dihentikan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1955, kita kembali ke UUD 1945. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden dalam pemerintahan presidensil. Kekuasaan yang sangat besar itu pun kemudian mengarah pada penyimpanganpenyimpangan konstitusi itu sendiri. MPRS sebagai lembaga tertinggi negara waktu itu, misalnya mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Agung, dan DPR dikendalikan oleh Presiden. Pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi kacau antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif yang sudah diberi kekuasaan yang kuat oleh konstusi ditambah dengan kekuasaan

ekstra yang berawal dari penyelewengan UUD 1945. Penyelewengan demi penyelewengan UUD 1945 terus berlarut-larut. Krisis ekonomi dan politik terjadi, cita-cita negara yang berkeadilan dan berkemakmuran (berkesejahteraan) semakin jauh dari kenyataan. Terjadilah tragedi G-30-S/ PKI tahun 1965. Pemerintahan Presiden Soekarno ---yang memerintah sekitar 20 tahun dan diberi label “Örde Lama” jatuh dan digantikan Presiden Soeharto. Pada awalnya rakyat menaruh harapan besar kepada rezim baru yang berniat mengoreksi rezim sebelumnya dengan label “Örde Baru”. Misi yang diusung adalah melaksanakan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen. Lembaga-lembaga negara dikembalikan pada fungsi-fungsi yang dimaksudkan UUD 1945. Pembangunan ekonomi dilakukan

secara gencar. Secara fisik tampak banyak perubahan, gedung-gedung sekolah dibangun, program-program pertanian digalakkan, pembangunan infrastruktur diratakan, modal asing mengalir. Pertumbuhan ekonomi lebih terukur dan terus terjadi peningkatan. GNP dan income percapita membaik. Tetapi pembangunan ekonomi yang secara angka membaik belum mampu menyejahterakan rakyat. Yang menikmati pertumbuhan ekonomi masih terbatas pada sekelompok kecil masyarakat yang menjadi kroni penguasa. Pemenuhan keadilan juga semakin jauh dari label negara kita sebagai negara hukum. Negara hukum (rechstaats dan rule of law) yang semestinya dijalankan sesuai amanat UUD 1945 dalam praktiknya masih berwajah machtstaats, atau negara kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

21

SUDUT HUKUM menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip. negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

Negara harus tunduk pada hukum.

Pemerintah menghormati hak-hak individu.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak.1 J. Stahl menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum (Rechtsstaat ), maka suatu negara hukum harus memiliki 4 (empat) unsur, yaitu; 1. Hak-hak dasar manusia 2. Pembagian kekuasaan 3. Wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan 4. Peradilan tata usaha dalam 5. perselisihan.2 A.V. Dicey dengan konsep Rule of Law pemikiran Anglo Saxon merumuskan unsur-unsur Rule of Law, sebagai berikut; 1. Supremacy of law 2. Equality before the law 3. Due process of law.3 Di masa orde baru, lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan DPA dikuasai kaum milter. Pimpinan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara itu ditentukan 1 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia, Indonesia Jakarta, 1983, hlm. 7. 2 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 16. 3 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara,Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007. hlm. 304.

22


Presiden. Bahkan gubernur dan bupati di seluruh Indonesia harus mendapat “restu” Presiden. Demokrasi, pinjam istilah almaghfurlah KH Abdurrahman Wahid, hanyalah seolah-olah. Pembangunan yang dilakukan secara top down, ternyata menyengsarakan rakyat. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia sangat rentan. Bersamaan dengan berlangsungnya krisis ekonomi global, krisis ekonomi dan politik pun melanda Indonesia pada tahun 1998 dan Presiden Soeharto yang sudah memerintah selama 32 tahun pun lengser keprabon setelah terjadi gerakan Reformasi.

Babak baru Pasca Reformasi Jatuhnya Orde Baru merupakan babak baru untuk membenahi kehidupan kenegaraan. Tuntutan Reformasi menghendaki sejumlah perubahan mengembalikan marwah negara hukum yang menyejahterakan dan memberikan keadilan. Cara paling tepat –sebagaimana di berbagai negara—adalah mengubah konstitusi. Amandemen UUD 1945 pun dilakukan melalui sidang-sidang MPR dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Lembaga-lembaga negara ditata kembali diperkuat perannya. Ada dua lembaga negara baru, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Peran DPR diperkuat. Misalnya dulu pembuatan undang-undang lebih diperankan pemerintah dipindahkan ke DPR. Presiden tidak lagi boleh semaunya mengangkat Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, anggota BPK, duta besar, dll. Semuanya harus mendapatkan persetujuan DPR. Untuk hakim agung pun harus diseleksi oleh Komisi Yudisial dan DPR. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat

besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen). UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam undang-undang. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut: Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

Ternyata Belum Cukup Ternyata niat baik memperkuat lembaga-lembaga negara dengan amandemen UUD 1945 belum cukup.

Kekuasaan kehakiman yang diberikan kebebasan penuh ternyata masih diwarnai dengan judicial corruption. Kasus suap kepada hakim, maraknya mafia peradilan. Kasus pajak Gayus, kasus suap hakim , dan lain-lain. Mestinya, dengan adanya Komisi Yudisial hal-hal semacam itu dapat dihindari, kenyataannya kewenangan memadai yang diberikan konstitusi dan undang-undang justru direduksi oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Atas nama kebebasan hakim, banyak koruptor yang menikmati pembebasan dan hukuman ringan. Ilegal loging, illegal maining, dan illegal fishing semakin menghancurkan sumberdaya alam kita, karena lemahnya law enforcement.Pemilihan Umum dan Pemililhan Kepala Daerah yang dirancang melalui undang-undang yang bagus ternyata juga penuh dengan kecurangan dan manipulasi. Wajah demokrasi yang sesungguhnya tidak tercermin, karena money politics, penyalahgunaan kewenangan KPU dan KPUD melahirkan sejumlah anomali. Contoh paling kita kenal Pilgub Jatim yang lalu, kasus surat palsu MK yang masih tengah diusut. Kekuatan masyarakat madani juga sudah ikut terbuai dengan kapitalisasi politik di hampir semua daerah. DPR yang diberi kekuasaan besar, terutama di bidang anggaran, akhirnya malah tidak berpikir untuk menyejahterakan dan memberikan keadilan bagi rakyat, tapi malah memperkaya diri dan memberikan pundi-pundi untuk partai politik masing-masing. Dalam fungsi legislasi, penyusunan undang-undang penuh dengan sponsor. Pasal-pasal dalam undang-undang yang berbau ekonomi masih berorientasi kepada kepentingan para pemodal. Walaupun sudah disiapkan Mahkamah Konstitusi yang siap menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetap saja banyak yang terlewat karena adanya kendala legal standing dan ketidakpahaman masyarakat. K alau mau jujur, dengan sejumlah indikator di atas, penguatan lembaga-lembaga negara telah gagal mewujudkan negara yang berkeadilan

dan berkesejahteraan. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah sudah mendekati titik kulminasi. Ketidakpercayaan publik ini tidak saja terhadap lembaga pemerintah di tingkat nasional tapi juga sampai ke tingkat daerah dan tingkat terendah. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah masih ditambah dengan ego sektoral di antara lembaga negara maupun lembaga pemerintah sehingga terjadinya kelumpuhan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut.4 Kita lihat bagaimana perdebatan dalam rapat koordinasi antara DPR, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Lembaga-lembaga negara yang semestinya melakukan checks and balances malah terkesan saling melemahkan. Sama sekali tidak terlihat kearifan dan penghargaan terhadap fatsun di antara petinggi negara. Kondisi seperti ini jika ditambah dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk, menurut dia, bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial seperti tahun 1998 yang melahirkan reformasi. Lalu apakah kenyataan ini akan membuat kita semakin pesimistis? Potret buram lembaga-lembaga negara, karena berbagai sebab di atas memang tidak mudah diatasi. Penguatan melalui konstitsi dan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup. Saya masih percaya civil society seperti Muslimat NU ini adalah entitas yang tidak dapat diremehkan perannya. Sejumlah entitas lain berupa ormas-ormas masih diharapkan menjadi penyangga sari bangunan negara yang mengalami kerapuhan di sana-sini. Hampir semua orang sependapat sesungguhnya UUD 1945 yang telah diamandemen sudah sangat baik menjadi bingkai penguatan lembaga-lembaga negara. Sayang sekali bingkai yang baik belum diisi dengan regulasi dan implementasi yang memadai. Di samping itu semakin sedikit elite bangsa ini yang berwatak negarawan. Terlalu banyak pemimpin bangsa yang terjebak dalam pragmatisme berpikir 4

dan bertindak. Terasa adanya gap antara pemimpin-pemimpin bangsa terdahulu yang selalu berpikir jangka panjang, Hal ini masih ditambah dengan maraknya sikap ketidakjujuran. J i k a k i t a s u n g g u h i n gi n memperkuat lembaga-lembaga negara tentunya diperlukan regulasi yang benar dengan semangat yang seiring dengan tujuan dibentuknya lembaga-lembaga negara itu. Regulasi yang benar yang dimaksudkan adalah regulasi melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan semangat konstitusi. Dalam contoh kongkret, UUD 1945 sesudah amandemen menghendaki adanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial intinya untuk memperkuat penegakan hukum dalam kerangka negara hukum, tetapi ketika dua undang-undang yang mengatur kedua institusi itu direvisi, yang terjadi justru cenderung terjadi pelemahan peran keduanya. Dalam hal MK, misalnya, hasil revisi undang-undang melarang MK mengeluarkan putusan yang melebihi yang diminta (ultra petita) dan tidak dapat membuat norma baru, sementara untuk KY terjadi tarik ulur dalam kaitan pemberian sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Lalu bagaimana cara memperkuat lembaga-lembaga negara sehingga mempunyai peran sebagaimana diinginkan? Tentu tidak dengan cara-cara instan. Diperlukan revitalisasi dan reorientasi dalam pembangunan bangsa. Perubahan UUD 1945 mesti diikuti dengan regulasi yang sungguh-sungguh dan dilakukan secara tulus, bukan setengah hati. Seluruh penyelenggara negara yang direkrut secara benar dan jujur. Lembaga-lembaga negara disamping perlu dikuatkan dengan regulasi yang benar juga memerlukan manusia-manusia baru dengan visi baru, visi untuk membawa bangsa lebih maju. Makalah disampaikan pada acara Rapat Pimpinan Muslimat Nahdlatul Úlama 10 Oktober 2011

Detik.com, 6 Oktober 2011.


23

SUDUT HUKUM

Peradilan Pidana sebagai Konfrontasi Kemanusiaan Dr. Syaiful Bakhri,S.H.,MH.

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ TS

H

Riwayat Penulis : Dr. Syaiful Bakhri,S.H.,MH. Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendidikan terakhir : Doktor dalam Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,(2009). Hp: 081317862811. Email: [email protected].

24


ukum pidana merupakan hukum yang mencerminkan suatu nestapa, karena sistem pembalasan, sebagai tujuan yang paling jauh dari pemidanaan, diterima oleh pelaku kejahatan. Hukum pidana berpangkal tolak pada perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin dan yurisprudensi yang merupakan pengetahuan hakim pidana yang luas dan mendalam, untuk diterapkan. Karenanya mengadili adalah sebuah konfrontasi kemanusiaan yang paling menyentuh keadilan. Peradilan pidana terus menerus diuji kehandalannya, dalam menyelesaikan tugasnya yang berat dan mulia. Hukum pidana selalu berkaitan dengan manusia, dan manusia mempunyai banyak segi, untuk dikaji dan ditemukan problematikanya dalam tujuan kehidupannya, Hukum berk aitan dengan kondisi dimana manusia yang secara alamiah berdiri sendiri menyatukan diri dalam masyarakat. Keseluruhan dari bagian kebebasan setiap individu adalah kekuasaan sebuah bangsa, dan diserahkan kepada penguasa. Selanjutnya serangan terhadap akal sehat dibutuhkan untuk mencegah depotisme atau kelalilman dari tiap individu yang membuat kekacauan. Karena itulah motif hukuman ditetapkan terhadap setiap kejahatan. Tetapi setiap hukuman yang lahir dari kebutuhan mutlak bersifat lalim (Cesare Beccaria, 2011). Hukum berkaitan erat dengan, dan tidak terlepas dari manusia. Hukum dan kehidupan bersama manusia adalah kait mengkait. Oleh karenanya hukum seharusnya dipelajari dan selanjutnya diterapkan, dengan senantiasa dan terus

menerus memperhatikan kehidupan bersama dari manusia dengan situasinya yang aktual. Hal demikian berlaku untuk hukum pidana, sebagai sebuah roman muka manusia, sedangkan hukum perdata adalah kerangkanya. Hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan dan sosial dari manusia. Manusia dalam hukum pidana, terkait dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga banyak segi. Hukum pidana tidak hanya menyentuh manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban korbannya, yang melibatkan polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga pertanggungjawaban manusia adalah terasa sangat berat (Roeslan Saleh, 1991). Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma moral dan hukum, karena telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan pidana dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain (Mardjono Reksodiputro). Karenanya dalam hukum pidana, selalu berkaitan dengan bekerjanya, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum untuk menegakkan keadilan hakiki demi mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh sebab itu hakim berperan penting dalam penegakan hukum pidana demi tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami oleh hakim dalam penegakan hukum pidana, adalah

putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang. Dan, masyarakatpun berpendapat, bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat memelihara KUHP”. Ketidakpercayaan ini mengakibatkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, enggan menempuh jalur hukum. Hal tersebut, telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.(Yesmil Anwar dan Adang, 2008). Tugas hakim dalam penegakan hukum, akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum. Salah satu objek filsafat hukum adalah “The application of law” atau sebagai “The critical evaluation of laws and legal institution and the study of judical decision making”. Oleh karena itu tugas hakim secara konkret adalah mengadili perkara, yang pada hakekatnya adalah ”melakukan penafsiran tehadap realitas”, yang sering disebut sebagai penemuan hukum. Apabila paham yang dilakukan terpaku kepada legalisme belaka, maka dapat dikatakan, tugas hakim “kurang atau bahkan tidak pernah mengabdi kepada masyarakat”, karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas sosial yang tengah terjadi. Apabila di lihat lebih jauh secara filsafat hukum, maka penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, dapat digambarkan sebagai, hanya sekedar penerapan hukum semata. Yakni memasukkan atau mensubsumsi fakta posita, ke dalam peraturan/ undang-undang, sudah lengkap dan sempurna untuk setiap persoalan yuridis. Penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan, bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, akan tetapi undang-undang dipandang memiliki ekspansi logis atau jangkauan melebar menurut logika. Penemuan hukum merupakan penciptaan hukum, sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas, yakni

bebas dari ikatan mutlak undang-undang. Penemuan hukum merupakan karya logis rasionil sekaligus etis –irasionil, sebagaimana diajarkan oleh aliran sistem hukum terbuka. Dengan demikian dapatlah direnungkan dari segi falsafah pemidanaan. Tentang penghukuman yang dilakukan oleh pengadilan. Apakah para hakim telah mencerminkan keadilan yang jujur, terbuka dan adil berdasarkan keyakinannya, terhadap kedalaman religius, kefalsafahan dan etika moral yang menyertai dan mempengaruhinya?

Peradilan Pidana Dalam Pergolakan Sudah sejak lama ketidakpuasan peradilan pidana terjadi. Sehingga diharapkan untuk menciptakan suatu perubahan dalam hukum pidana yaitu suatu kreasi baru tentang model peradilan pidana. Sebelumnya, model itu adalah model yuridis, dengan ciri khasnya struktur tetap, dan tertutup dari bidang lainnya. Hakim menerapkan hukum terhadap kenyataan-kenyataan, harus dapat menentukan suatu titik penghubung antara keduanya, dan selanjutnya menggunakan tugasnya dengan silogisme mayor yakni kejadian objektif. Minor adalah tentang aturan hukum. Konklusinya, yakni keputusan, dengan sanksi yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh aturan hukum. Model lain adalah stuurmodel, yang berorientasi pada ilmu pengetahuan tentang kelakuan manusia, terutama ilmu sosiologi. Hukum bukanlah untuk kenyataan hidup, melainkan bagian kenyataan hidup, hukum merupakan aksi dari interaksi dalam hidup kemasyarakatan. Sehingga hukum bukanlah tugas utama dan dimonopoli oleh ahli-ahli hukum seperti hakim.(Roeslan Saleh;1983) Hakim sekarang tidak lagi hanya dipandang sebagai corong undang-undang. Tugasnya tidak hanya subsumsi dari fakta di bawah

peraturan perundang- undangan, yang hendak diterapkan sekedar mengadakan silogisme, tetapi harus mengembangkannya pada metode penafsiran, yang tidak hanya klasik, meliputi penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis dan analogis. Tetapi penemuan hukum, sesuai dengan keadaan masyarakatnya yang terus berkembang. Selanjutnya untuk mengisi perundang-undangan, dikenal pula metode yurisprudensi, dalam hal mengatasi perundang-undangan yang lamban perubahannya. Keputusan hakim yang bersifat otonom, perlu disesuaikan dengan asas-asas, norma-norma dan keyakinan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan ideologinya, bahkan keadaan sosiologi dan psikologi masyarakat.(Oemar Seno Adji;1984) Setelah perang dunia kedua berakhir, dapatlah diketahui bahwa hukum pidana ter tinggal dari perkembangan sosial, ekonomi dan terutama tehnologi. Beberapa asas hukum pidana pun ditinggalkan dan ketentuan yang dulu sangat dipantangkan, sekarang ini diperkenalkan (A.Z Farid dan A.Hamzah;2006). Perkembangan sistem pemidanaan model restorative justice, dengan perdamaian antara korban dan pembuat delik disertai ganti kerugian, sehingga penuntutan tidak diteruskan. Karena itu interpretasi isi KUHP, berupa asas-asas hukum pidana maupun rumusan deliknya dengan interpretasi sosiologis yang paling sesuai dengan hukum pidana adat, melalui penafsiran futuristik, dengan jaksa dan hakim yang memakai hati nurani.(Andi Hamzah;2010). Mengadili itu, bukanlah melakukan sesuatu terhadap hal-hal, yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah, telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia, pada hakekatnya adalah tidak mungkin. Oleh karenanya mengadili, kerapkali


25

SUDUT HUKUM dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidak-adilan. Suatu perkara yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari manusia, akan merupakan suatu penghancuran masa depan. Cara-cara mengadili itu tidak hanya merugikan pelaku kejahatan, tetapi juga merugikan kesejahteraan umum. Hakim dalam memberikan putusannya, harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim, yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti. Syarat utama bagi keputusan hakim adalah keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Kerapkali yang menjadi masalah dalam putusan peradilan pidana, adalah penjatuhan pidana yang dianggap terlalu ringan, ataupun terlalu berat, dan bahkan hakim pidana terlalu gampang untuk menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (JM.Van Bemmelen;1991). Padahal kapasitas penjara di Indonesia sudah sangat tidak menampung semua narapidana dalam tahanan. Karenanya hakim perlu mempertimbangkan agar pidana penjara singkat, seluruhnya dapat diganti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. (Mardjono Reksodiputro; 2007) Hakim yang profesional, yakni hakim yang mampu memainkan perannya sebagai mediator, antara berlakunya hukum undang-undang negara yang berketetapan, untuk menegakan legal justice, dan berlakunya asas-asas social juctice yang berkaitan dengan kaedah-kaedah moral dan tradisi masyarakat. Hakim bukanlah lagi sebatas bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat-kalimat undang-undang. Hakim harus dapat membaca bunyi kata-kata yang tertera secara tekstual di buku undang undang, tetapi juga harus

26


belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah, yang konotatif, agar mampu mengungkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatari setiap preskripsi undang- undang (Soetandyo Wignyosubroto, 2010). Hakim seharusnya memperhatikan manusia. Manusia adalah mahluk berbudi yang memilih segala sesuatu mengenai hidupnya, dan alat-alat untuk mewujudkan sesuatu itu. Putusan hukuman oleh hakim pidana tidak hanya upaya untuk menakuti, tetapi sebaliknya harus merupakan suatu perawatan psikiatris (Roeslan Saleh; 1976). Mengadili itu, adalah sesuatu yang bukan hanya merupakan monopoli dari hakim, walaupun keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang sangat penting. Namun, pengusutan, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan-keterangan saksi dan ahli, penuntutan dan pembelaan, untuk bagiannya masing masing mendapat tempat dan fungsi dalam mengadili itu. Hakim pidana dalam mengambil putusannya, selain dituntun oleh undang undang, juga dituntun oleh perasaan hukumnya. Dimaksudkan dengan perasaan hukum, bukanlah perasaan yang subjektif, tetapi pengaruh dari cara bagaimana hukum itu, telah merespons, sehingga menjadi suatu keyakinan. Sehingga hakim akan berhadapan dengan kenyataan yang senyatanya dari perbuatan pelaku kejahatan di dalam masyarakat. Hakim akan selalu berkonfrontasi dengan berita acara polisi, dengan laporan-laporan ahli, dan keterangan dari terdakwa, serta sesuatu yang didengar, dilihat dan dirasakannya pada sidang di pengadilan. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan tentang arti dari pidana dan hubungan dari pidana itu, dengan pertanggungjawaban serta kesalahan. Sehingga selalu dihubungkan, bahwa hukum pidana itu reaksi atas delik, ataukah suatu pembalasan dari kesalahan,

dan pada akhirnya keduanya, harus dapat menentukan pada waktu memberikan pertimbangan pidananya (Roeslan Saleh; 1976). Dalam sistem pidana yang ada, harus dapat memastikan, bahwa terdakwa mendapatkan balasan yang adil. Adil bermakna, bahwa terdakwa mendapatkan pembalasan dan penderitaan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Prinsip ini baru muncul pada abad 18 dan mulai berkembang di abad ke 20. Selama tahun 1970-1980 an, menjadi slogan utama pada perkembangan penentuan pemidanaan di Amerika Serikat (Muladi dan Barda Nawawi Arief;1998). Pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana. Tujuan pidana dan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat. Tujuan ini adalah tujuan umum, luas dan berinduk pada semua teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yang saling berhubungan, merincikan dan mengindentifikasikan. Sehingga tujuan pidana, adalah memelihara dan memulihkan keseimbangan masyarakat (Barda Nawawi Arief; 2000). Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan kesalahan kepada manusia maupun badan hukum. Maka hakim sebagai ahli hukum harus mempunyai pengetahuan yang luas, tidak hanya dibidang hukum, tetapi ilmu-ilmu lainnya, yang berkaitan dengan kehidupan yang selalu berubah, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Ide kemanusiaan dari hakim pidana, dalam pengalamannya sehari-hari, sebagai potret tentang manusia beserta kelakuannya. Hakim memandang manusia yang melakukan kejahatan bukanlah sebagai mahluk yang berbahaya. Tetapi hendaknya kekejaman-kekejaman dalam hukum pidana, dapat diminimalisir, walaupun tidak dapat dihentikan. Bahkan, bagi negara modern sekalipun dengan peradaban yang tinggi, hukum pidana dengan kekejamannya, masih terjadi.

LEBIH DEKAT

KPN Padang H. Asmuddin, S.H., M.H

• • BULETIN BULETINKOMISI KOMISIYUDISIAL/ YUDISIAL/NURA W. EKA PUTRA

Berjalan sesuai Aturan W. Eka Putra

“Hukum harus ditegakkan’’ begitulah Asmuddin selalu berpesan kepada jajaran hakim dan karyawan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Padang. Hidup ini harus ada aturannya dan setiap orang harus taat terhadap aturan, apalagi seorang penegak hukum harus selalu menegakkan hukum. Jangan sampai seorang penegak hukum tapi malah melanggar hukum, demikian ungkap Asmuddin saat diwawancarai Buletin KY EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

27

LEBIH DEKAT

T

idak pernah terlintas dari pikiran Asmuddin muda untuk menjadi hakim. Berasal dari orang tua petani tidak serta merta membuat Asmuddin berkecil hati untuk dapat melanjutkan pendidikannya dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1979. Gelar sarjana hukum pun diraihnya setelah menamatkan kuliah pada tahun 1984. Didasari keinginan diri sendiri dan diiringi dengan berdoa kepada Allah SWT, Asmuddin yang lahir di Rao Sumatera Barat pada tanggal 20 Setember 1958 mencoba mendaftarkan diri menjadi calon hakim pada tahun 1984. Asmuddin yang juga anak pertama dari 9 bersaudara ini menjadi salah satu dari 12 orang yang lulus seleksi dari 300 orang pendaftar seleksi cakim se propinsi Sumatera Barat. Proses seleksi cakim pada waktu itu dijalaninya sampai 2 kali tahap proses seleksi. Setelah menjalani serangkaian tes, Alhamdulillah Asmuddin lulus dan menjadi calon hakim sejak tahun 1985-1989.

Tugas pertamanya menjadi hakim dijalani di PN Sungai Penuh pada tahun 1989-1995. Kemudian berpindah-pindah ke Dilli,Padang, Denpasar, Sawahlunto,Pelalawan, Medan, Bukittinggi sampai akhirnya menjadi wakil ketua di PN Padang tahun 2009. Setelah melanglang buana keberbagai daerah Indonesia ,kemudian sejak tahun 2011 Asmuddin diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Padang. Disela-sela kesibukannya menjadi hakim, Asmuddin pun masih sempat menempuh pendidikan Strata dua di Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2004 dengan meraih gelar magister hukum. Sederet kasus besar pernah ditanganinya. Mulai dari kasus pra peradilan korupsi jamaah APBD padang sampai kasus teroris bom bali. Khusus untuk kasus bom bali tahun 2003, Asmuddin menyidangkan terdakwa Harianto dengan kasus terorisme yang menghadirkan saksi Amrozi, Imam samudra, Ali Gufron, Ali Imron. Kasus

Nama

: H. Asmuddin, S.H., M.H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Pangkat/ Gol.ruang : Pembina Utama Muda (IV/c ) NIP

: 195809201985121001

Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1984 Magister Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2004 Riwayat menjadi hakim : 1985 – 1989 Calon Hakim PN Padang 1989 - 1995 Hakim PN Sungai Penuh 1995 - 1999 Hakim PN Dilli 1999 - 2003 Hakim PN Padang 2003 - 2004 Hakim PN Denpasar 2004 - 2005 Wakil Ketua PN Sawahlunto 2005 - 2007 Ketua PN Pelalawan 2007 - 2008 Hakim PN Medan 2008 - 2009 Ketua PN Bukittinggi 2009 - 2011 Wakil Ketua PN Padang 2011 - sampai sekarang Ketua PN Padang

28


tersebut telah diputus PN Denpasar dengan vonis 8 tahun penjara. “Hukum harus ditegakkan dan berjalanlah sesuai aturan” demikian penuturan Asmuddin yang beristerikan guru dan juga bapak dari satu orang putri yang bekerja di Kejaksaan Negeri ini. Terkait hubungan Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA), Asmuddin berharap hubungan KY dan MA harus sejalan karena obyeknya sama yaitu sama-sama mengawasi hakim. Asmuddin menganggap wajar bila kadang-kadang hubungan KY dan MA sering terjadi berbeda pendapat. KY dan MA menurut Asmuddin bekerja berdasarkan Undang-undang jadi masing-masing pihak tetap berpedoman pada Undang-undang tersebut. Walau terjadi perbedaan pendapat, Asmuddin berharap itu hanya sebagai perbedaan biasa saja dan jangan sampai merusak hubungan yang harmonis antara KY dan MA. Intinya menurut Asmuddin, KY dan MA harus sinergis dan sama-sama mengutamakan kepentingan masyarakat pencari keadilan. Kemudian terkait UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negarakan dimana KY bersama-sama dengan MA terlibat dalam seleksi calon hakim, Asmuddin pada prinsipnya setuju asal antara KY dan MA bersama-sama merumuskannya bagaimana proses seleksi itu dilaksanakan. KY dan MA harus duduk bersama dan merembukkan sejauh mana keterlibatan KY dan MA dalam proses tersebut.“Antara KY dan MA harus bersatu dan sejalan, dan masing-masing pihak harus berjalan sesuai dengan koridor bersama yang telah ditetapkan” demikian ungkap Asmuddin. Apabila masing-masing pihak antara KY dan MA telah berjalan sesuai dengan aturan, Asmuddin berkeyakinan tidak akan ada lagi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, karena masing-masing pihak berjalan dan berpedoman sesuai undang-undang.


Ketua PN Trenggalek Dede Suryaman, S.H

Jangan Menipu Bila Jadi Hakim Dinal Fedrian

Impian hampir semua hakim karier adalah menjadi hakim agung. Jabatan tersebut bagi kalangan hakim merupakan yang tertinggi kastanya dan paling membanggakan apabila dapat diraih. Namun hal ini tidak berlaku bagi Dede Suryaman, S.H. Pria yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek ini justru enggan bila menjadi hakim agung.

B

aginya menjadi hakim tinggi pun sudah cukup. “Saya takut makin banyak dosa,” katanya. Senapas dengan ketakutannya itu, dalam memegang prinsip sebagai hakim, Dede pun kelihatan relijius. “Jangan Menipu,” lontarnya tegas ketika ditanyakan apa yang menjadi prinsip hidup baginya dalam menjalankan profesi hakim. Pria kelahiran Malang 1 Desember 1964 ini sudah malang melintang di dunia pengadilan sejak tahun 1992. Awal kariernya dijalani di Malang. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak 1992 ia menjadi calon hakim. Tahun 1997, kata perpisahan harus diucapkan bagi kota kelahirannya itu. Di tahun itu ia ‘naik pangkat’ menjadi hakim. Tugas pertamanya sebagai hakim ini dijalaninya di Pengadilan Negeri Bantaeng. 4 tahun lamanya ia melakoni hidup di Bantaeng. Kehidupan terus berlanjut. Tahun 2001, kembali ia dipindahtugaskan. Kali ini tanah Borneo, Kalimantan, yang menjadi lokasinya bertugas.


29

LEBIH DEKAT Pengadilan Negeri Tarakan dipijaknya dan ditinggalinya. Kurun waktu 2001-2005 ia menjadi bagian tak terpisahkan dari Pengadilan Negeri Tarakan. 4 tahun juga masa pengabdiannya di Pengadilan Negeri Tarakan. Ta h u n 2 0 0 5 k e m b a l i i a dipindahtugaskan sekaligus mendapat promosi. Tak hanya sebagai hakim biasa, di tahun ini ia mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkel. Kariernya ternyata melesat di Singkel. Setelah selama satu tahun menjadi wakil ketua, tahun 2006 ia kembali dipromosikan. Kali ini jabatannya adalah Ketua Pengadilan Negeri Singkel, terhitung aktif sejak 2006. Di Singkel, masa pengabdiannya sebagai ketua pengadilan dihabiskan selama 2 tahun. Sehingga bila dilakukan penghitungan total, Singkel menjadi tempatnya menjalani hidup selama 3 tahun (2005-2008). Lama merantau meninggalkan tanah Jawa, akhirnya panggilan untuk masuk kembali ke tanah Jawa diterimanya pada tahun 2008. Sidoarjo yang lokasinya tak berada jauh dari tempat kelahirannya, Malang, memanggilnya untuk melanjutkan tugas. Mahkamah Agung menempatkannya sebagai hakim dan menjadi bagian tak terpisahkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo saat itu. Di kota udang itu Dede bergelut dengan para pencari keadilan di sana selama 3 tahun sampai dengan tahun 2011 ini. Tahun 2011, sekali lagi amanat penting diembannya. Kariernya kembali meningkat. Mengulang pengalaman di Singkel, kali ini Trenggalek menjadi tempatnya menjadi ketua pengadilan. Ia menggantikan Lasito, S.H. Acara pelantikannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dilakukan di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10 Mei 2011. Saat itu ia dilantik bersamaan dengan 4 ketua pengadilan negeri lainnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Saat ini Dede merupakan Ketua

30


Pengadilan Negeri Trenggalek yang ke 15 sejak era PN Trenggalek pertama kali dipimpin oleh R. Koeswo. Memegang jabatan struktural dan penting bagi keberlangsungan dan citra lembaga yang dipimpinnya tentu tidak mudah. Pria yang hobi sepak bola dan tenis ini menghadapi kendala-kendala selama melaksanakan tugasnya. Kendala pertama misalnya soal fasilitas yang minim di Pengadilan Negeri Trenggalek. Ruang berkas dan alat bukti sangat sempit dan tidak memadai. “Kita mau tambah rak juga sudah tidak bisa karena tidak ada lagi ruangan,” ujarnya. Di Trenggalek Dede harus memimpin 5 orang hakim termasuk wakil ketua Joko Saptono, S.H.,M.H dan jajaran kepaniteraan serta administrasi. Tak banyak orang memang yang dipimpinnya. Tetapi beliau sangat antusias memikirkan peningkatan kapasitas dan integritas jajaran di bawahnya. Ia ingin sekali setiap hakim anggotanya mendapat kursus-kursus atau pendidikan-pendidikan tambahan. Sayangnya, hal ini tidak gampang diwujudkan. “Seringkali tidak ada anggarannya untuk mengirimkan hakim-hakim ikut kegiatan-kegiatan itu,”keluhnya. Tak

hanya soal fasilitas dan peningkatan kapasitas hakim, soal jadwal persidangan, utamanya perkara pidana, yang sering molor pun membuatnya prihatin. Menurut Suami seorang dosen ini, sebenarnya pihak pengadilan telah mengagendakan persidangan dimulai pukul sembilan pagi setiap harinya. Namun di lapangan, kondisi tidak seperti di jadwal. Untuk perkara pidana, jadwal sidang seringkali molor. Menurut pemilik hobi membaca ini, tahanan atau terdakwa seringkali telat dibawa jaksa sehingga telat juga datang ke pengadilan. Alasannya macam-macam. Ada yang mengurus administrasi dulu atau ada juga yang menunggu terdakwa diberikan jatah makan siang dulu di LP baru dibawa ke pengadilan. Sebab, bila terdakwa dibawa ke pengadilan sebelum mendapat jatah makan siang ia tak bisa lagi menikmati makan siang. “Paling pagi sidang itu dimulai jam 10.30. Kalau soal jadwal sidang tobat saya,” kelakar Dede. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dede berencana akan menghitung lebih cermat anggaran makan siang terdakwa. “Supaya terdakwa dapat makan siang di pengadilan dan anggarannya tidak habis sebelum akhir tahun,”cetusnya.

Nama

: Dede Suryaman, SH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek

Pangkat/ Gol.ruang : Pembina Tk. I / IVb NIP

: 19641201 199212 1 001

Pendidikan : Sarjana Hukum Riwayat menjadi hakim : Tahun 1992-1997 menjadi Cakim PN. Malang Tahun 1997-2001 menjadi Hakim PN. Bantaeng Tahun 2001-2005 menjabat Hakim PN. Tarakan Tahun 2005-2006 menjabat Hakim/Wakil Ketua PN. Singkel Tahun 2006-2008 menjabat Hakim/Ketua PN. Singkel Tahun 2008-2011 menjabat Hakim PN. Sidoarjo Tahun 2011-sekarang menjabat Hakim/Ketua PN. Trenggalek

SELINTAS

Pengadilan Negeri Padang

W. Eka Putra

Gedung Pengadilan Negeri Padang

Gempa besar yang melanda Padang beberapa waktu silam membuat banyak bangunan yang ada di kota Padang roboh. Tidak demikian dengan PN Padang, walau terdapat beberapa retakan, namun bangunannya tetap berdiri kokoh.

E

ntah karena kuatnya pondasi atau memang jalur gempa yang tidak melewatinya, tapi yang pasti semua hanya karena kuasa Allah SWT yang membuat bangunan PN Padang ini tetap berdiri sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Dengan nama awalnya Landraad, Pengadilan Negeri (PN) Padang sudah ada sejak zaman Belanda. Akan tetapi


Tetap Kokoh Berdiri walau Gempa Mengguncang

nama tersebut mengalami perubahan seiring dengan masuknya Jepang yang menggantinya dengan nama Liho Noin. Dan sekarang bernama Pengadilan Negeri Padang Kelas I A. Pada awalnya PN Padang ini sering berpindah-pindah tempat dikarenakan berbagai situasi, sampai akhirnya sejak tanggal 18 Juni 1986 akhirnya PN Padang menempati gedung sendiri yang terletak dijalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang .

Adapun luas wilayah hukum PN Padang saat ini meliputi Kotamadya Tingkat II Padang yang terdiri dari 11 Kecamatan dan kepulauan/kabupaten Mentawai yang terdiri dari 4 Kecamatan. Sementara itu untuk menangani perkara korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Sumatera Barat, sejak tanggal 28 April 2011 juga telah dibentuk Pengadilan Tidak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berada dibawah naungan PN Padang dengan jumlah hakim ad hoc Tipikor 4 orang. Selain itu PN Padang juga membawahi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan hakim ad hoc PHI berjumlah 4 orang. Secara keseluruhan jumlah hakim yang ada di PN Padang berjumlah 20 orang, dengan perincian 12 hakim karir dan 8 orang hakim ad hoc. EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

31

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ W.EKA PUTRA

SELINTAS

Monitor sebagai petunjuk informasi jadwal persidangan yang terdapat di PN Padang

Jumlah perkara yang masuk ke PN Padang cenderung naik-turun dan yang terbanyak adalah perkara pidana lalu lintas. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010 ke PN Padang yaitu: A. 1. 2. 3.

PERKARA PIDANA : Pidana Biasa : 768 perkara Pidana Ringan : 38 perkara Pidana lalu lintas : 14.773 perkara

B.

PERK ARA PERDATA DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) Gugatan : 129 perkara Permohonan : 146 perkara PHI gugatan : 18 perkara

1. 2. 3.

Sarana dan Prasarana Adapun ruang sidang yang terdapat di PN Padang ini berjumlah 5 ruang sidang yang terdiri dari 1 ruang sidang utama dan 3 ruang sidang biasa serta 1 ruang sidang anak. Selain itu juga terdapat tempat sidang yang berada diluar gedung PN Padang yaitu terletak di kepulauan Mentawai (sekarang kabupaten Mentawai) di Desa Sikakap, namun tempat sidang tersebut sekarang tidak dapat dipakai karena kondisi bangunan yang rusak. 32


Saat ini PN Padang memiliki 2 unit mobil operasional yang terdiri 1 untuk PN Padang dan 1 lg untuk PHI dan beberapa unit sepeda motor. Selain itu PN Padang juga memiliki 12 rumah dinas bagi para hakim. Mengenai masalah yang dihadapi PN Padang saat ini yang dirasakan kurang antara lain seperti kurangnya kendaraan operasional Panitera dan juga masih kurangnya komputer untuk kelancaran tugas Panitera Pengganti. Ruang tahanan yang ada PN Padang terlihat belum memadai dan juga bentuk depan PN Padang belum sesuai dengan Prototype Pengadilan Negeri Klas I A yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam buku I sesuai SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007. Selain itu PN Padang juga memiliki ruang perpustakaan dengan buku-bukunya yang dirasakan kurang. Sementara layar monitor petunjuk bagi masyarakat untuk melihat jadwal persidangan dan informasi lain juga yang terdapat didepan pintu masuk.

Masalah Persidangan Masalah persidangan yang sering dialami PN Padang terutama dalam persidangan pidana. Sering terlambatnya pihak kejaksaan menghadirkan terdakwa ke Pengadilan yang menyebabkan persidangan sering dimulai setelah

pukul 11.00 WIB. Selain itu juga untuk kasus perdata sering tidak tepat waktu karena kehadiran para pihak sering terlambat. Kejaksaan Negeri Mentawai sering tertunda dalam menghadirkan saksi karena jauhnya jarak tempuh antara kota Padang dengan Mentawai yang hanya dapat ditempuh dengan kapal motor. Sedangkan tempat sidang yang terdapat di Mentawai sudah tidak layak. Tidak adanya alat pengeras suara untuk tiap-tiap ruang sidang juga dirasakan kurang terutama untuk persidangan yang menarik perhatian publik, sementara peralatan yang ada hanya terdapat pada ruang sidang utama saja.

Sekilas tentang Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sumatera Barat

S

ecara berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar,organisasi kemasyarakatan yang dikenal dalam masyarakat Sumatera Barat atau lebih dikenal Minangkabau adalah:

1. Semande yaitu kumpulan oeng-orang yang berasal dari semua ibu 2. Paruik yaitu disebut juga sekaum kumpulan orang-orang yang berasal dari satu perut yang terdiri dari beberapa unit Semande 3. S u k u y a i t u k u m p u l a n orang-orang yang sama dan berada dibawah naungan seorang penghulu suku 4. Nagari yaitu sebagai unit teritorial secara administratif adalah merupakan unit pemerintahan terendah setingkat dengan desa.

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/DINAL

Gedung Pengadilan Negeri Trenggalek

Pengadilan Negeri Trenggalek

Tempatnya Wong Galek Mencari Keadilan Dinal Fedrian

Menempuh perjalanan sekitar 5 jam dari kota Surabaya, barulah kota Trenggalek dapat kita pijak. Setelah menginjakkan kaki di kota yang relatif tenang dan sepi tersebut, perjalanan kita lanjutkan menuju Jl. Dewi Sartika No. 1, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.

S

ebuah bangunan yang nampaknya baru saja di cat kembali itu nampak mencolok di jalan tersebut. Di tempat dengan luas tanah mencapai 1.500 M2 itulah warga Kabupaten Trenggalek, yang luas wilayahnya mencapai 120.522 Ha, mencari keadilan.

Bangunan itu merupak an Pengadilan Negeri Trenggalek (PN Trenggalek). Statusnya pengadilan kelas II. Apabila diperhatikan dengan lebih cermat dan teliti, tampak luar bangunan ini amat mirip dengan bangunan sekolah. “Model dan tata ruang gedung PN ini memang belum sesuai dengan

prototype gedung pengadilan kelas II yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung,” kata Sang ketua Dede Suryaman, S.H. Menurut sejarahnya, PN Trenggalek sudah eksis di kota ini semenjak zaman penjajahan. Tetapi setelah kemerdekaan, tepatnya di tahun 1949, PN Trenggalek dihapus dan dijadikan satu dengan PN Tulungagung. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1963. Pada tahun 1963 kantor PN Trenggalek kembali ke Trenggalek, tepatnya di jalan KH. Agus Salim. Tetapi ruang sidangnya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Trenggalek hingga tanggal 3 Juni 1963. Riwayat kantor PN Trenggalek ternyata tak tetap, selalu berpindah-pindah. Bahkan LP Trenggalek selama 3 bulan lamanya di tahun 1963 pernah menjadi kantor PN Trenggalek. Keadaan mulai berubah di tahun 1970. Saat itu Pengadilan Tinggi Surabaya membangun gedung PN Trenggalek. Proses pembangunan selesai di akhir tahun 1970. Akhirnya pada 10 April 1971 gedung PN Trenggalek diresmikan oleh Direktur Jenderal Badan EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

33

SELINTAS

Ruangan dan Fasilitas

Perpustakaan masih numpang dengan bagian umum,” tambahnya. Namun, tak semua serba kekurangan di PN Trenggalek. Urusan kendaraan dan rumah dinas sudah membuat Dede berlapang dada. Ia sangat bersyukur, kendaraan dinas yang diberikan sudah cukup memadai guna membantu pekerjaannya. Selain itu sepeda motor pun dimiliki oleh masing-masing kepala urusan di tempat yang dipimpinya ini. Urusan rumah dinas juga sama. PN Trenggalek mendapat jatah 6 rumah dinas yang dipakai oleh ketua, wakil ketua, Panitera, dan beberapa orang hakim, yang jumlah totalnya hanya 6 orang sudah termasuk ketua dan wakil ketua.

Bangunan PN Trenggalek hanya 1 lantai. Sebelum masuk ke dalam gedung, terlebih dahulu akan terlintas oleh telapak kaki kita halaman yang lebarnya kurang lebih 5 meter. Tak terlalu lebar, dan kondisi ini dikeluhkan oleh Ketua PN terdahulu, Lasito, S.H. Dalam dokumen Situasi Daerah Hukum PN Trenggalek tahun 2009 disebutkan: jalan di depan gedung kantor merupakan jalan kendaraan umum dan lebar halaman hanya kurang lebih 5 meter, sehingga kebisingan lalu lintas orang/kendaraan di jalan sangat terasa. Tak hanya itu, PN Trenggalek juga mengalami kendala soal fasilitas dan tata ruang. Ruang sidang hanya terdapat 2 ruangan. Apalagi ruang pengacara, ruang jaksa, ruang mediasi, dan ruang informasi jangan harap dapat ditemukan di PN Ruang berkas Pengadilan Negeri Trenggalek Trenggalek. “Gedung ini memang kurang re p re s e nt at i f. D a r i Masih ada satu cerita lagi soal komposisi ruangan-ruangan yang ada fasilitas, kali ini mengenai media masih kurang,” keluh Dede Suryaman. informasi. Memasuki pintu utama Dede juga mengkhawatirkan kondisi 2 ruang sidang yang hanya PN Trenggalek, akan nampak di atas mempunyai satu pintu untuk masuk kepala kita sebuah TV layar datar ukuran dan keluar. Menurutnya, kondisi tersebut 29 inchi. TV tersebut tersambung kurang layak. “Misalkan ada kebakaran dengan komputer yang berada di meja di ruang sidang kan berbahaya,”ujarnya. resepsionis, persis di hadapannya. Tak berhenti sampai situ, Dede masih Bercokolnya TV tersebut tidak lain menambah uneg-unegnya soal kurangya untuk menampilkan informasi-informasi kapasitas ruang kerja panitera muda pengadilan sesuai Surat Keputusan Ketua dan staf, ruang alat bukti, dan nihilnya MA tentang keterbukaan informasi pengadilan. perpustakaan. Di sana terpampang informasi “Panitera muda dan staf memakai antara lain mengenai jadwal persidangan, ruangan panjang yang kita sekat dengan nama-nama hakim dan pejabat lemari-lemari. Sementara ruang berkas dan alat bukti sudah tidak memadai lagi. pengadilan. Sayangnya, pada saat itu

34


media informasi ini mengalami kendala teknis. Informasi yang tertayang di TV tidak jelas, bergaris-garis.

Keadaan perkara dan komposisi hakim PN Trenggalek, tepatnya tahun 2010, menerima kurang lebih 200 perkara baik pidana maupun perdata. Jumlah perkara pidana mendominasi dibanding perkara perdata yang jumlahnya hanya 10 perkara di tahun lalu. Apabila dirinci lagi, perkara pidana yang mendominasi ialah pidana pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun. Sementara untuk perkara perdata didominasi oleh perkara sengketa tanah. Dengan kondisi perkara ini dan jumlah total hakim sebanyak 6 orang, Dede berpendapat jumlah ini sebenarnya masih kurang. “Idealnya ada 8 atau 9 hakim yang bertugas,”tegasnya. Alasan Dede, dengan 8 atau 9 hakim ada 3 majelis tetap yang dapat bertugas. Sehingga, tidak ada hakim yang berada di 2 majelis sekaligus.“Ini berpotensi menghambat jalannya persidangan, apabila 1 hakim berada di 2 majelis dan sidangnya bersamaan waktu, otomatis salah satu sidang harus menunggu sidang lainnya selesai, “imbuhnya. Walaupun demikian, Dede tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Ia dan jajarannya bertekad tetap maksimal dalam bekerja. Untuk itu Dede rutin mengadakan rapat internal untuk mengkonsolidasikan jajarannya dari segi kebijakan maupun teknis. Sementara dari aspek rohani, setiap 1 bulan sekali diadakan pengajian dengan mendatangkan ustad. • BULETIN KOMISI YUDISIAL/ DINAL

Peradilan Departemen Kehakiman dan dipergunakan hingga saat ini dengan status tanah berupa hak pakai/milik.


LAPORAN KHUSUS

Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H saat berbincang-bincang dengan para advokat di

Membangun Kemitraan Komisi Yudisial dengan Organisasi Advokat Muhammad Yasin

Pengesahan undang-undang Komisi Yudisial yang baru harus dijadikan momentum untuk lebih memperkuat jaringan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada, terutama empat pilar penegak hukum.

H

asil revisi undang-undang Komisi Yudisial semakin mempertegas langkah-langkah yang harus dilakukan dari wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

35


LAPORAN KHUSUS

Kunjungan para advokat ke kantor Komisi Yudisial

hakim. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, Komisi Yudisial akan banyak bersentuhan dengan polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Oleh karena itu, membangun sinergi dengan masing-masing keempat lembaga penegak hukum merupakan keniscayaan. Sinergi Komisi Yudisial dengan organisasi advokat menjadi penting karena banyak hal. Pimpinan Komisi Yudisial sudah sering membangun sinergi dengan pimpinan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung melalui forum-forum pertemuan resmi yang digagas pemerintah. Faktanya, organisasi advokat jarang dilibatkan dalam pertemuan formal semacam itu meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Dalam menjalankan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, misalnya, Komisi Yudisial perlu lebih mengoptimalkan kontribusi organisasi advokat. Bukan saja karena ada sejumlah personil advokat yang

36


mempunya kapasitas sebagai calon hakim agung, tetapi juga karena advokat bersinggungan secara langsung dengan personel lembaga lain yang mungkin mencalonkan diri sebagai hakim agung. Sinergi yang lebih penting sebenarnya adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini pada hakikatnya bertujuan menciptakan sebuah dunia hukum yang bersih dari penyimpangan. Secara khusus, Komisi Yudisial diberikan amanat konstitusional untuk menjaga hakim agar para wakil Tuhan memiliki kemandirian dan integritas dalam menjalankan tugas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim setidaknya dalam lima tahun terakhir, kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim dan hakim ad hoc masih saja terjadi. Kasus hakim Syarifuddin dan Imas Dianasari adalah dua contoh terbaru yang perkaranya masih ditangani Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi. Laporan Mahkamah Agung Tahun 2010 menunjukkan 110 orang hakim dan 18 panitera/sekretaris pengadilan dikenakan tindakan disiplin. Sebagian diantaranya dipecat karena terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku hakim. Laporan Tahunan Komisi Yudisial juga memperlihatkan laporan-laporan masyarakat mengenai hakim dan petugas pengadilan lainnya. Sayangnya, laporan kedua lembaga belum memperlihatkan pihak dengan siapa hakim melakukan pelanggaran. Padahal, seper ti terungkap dalam berbagai dokumen persidangan, hakim tak melakukan pelanggaran sendirian. Buk an mustahil inisiatif datang dari advokat atau kliennya. Suap masih dipandang sebagai bagian penting dari upaya memenangkan perkara klien. Termasuk perkara-perkara besar yang melibatkan klien perusahaan asing. Penelitian terbaru yang dilakukan I nter national Bar Association (IBA) bekerjasama dengan OECD (Organisation for Economic Cooperation

and Development) dan UNODOC (United Nations Office on Drugs and Crime) tahun 2010 lalu memperlihatkan betapa advokat masih menjadi bagian penting dari korupsi. Penelitian ini memang fokus pada peran advokat memberantas korupsi dalam transaksi bisnis internasional. Memprihatinkan bahwa lebih 1/5 responden (642 profesional di 95 yurisdiksi di berbagai negara) diminta menjadi perantara tindak pidana korupsi. Hanya 43 persen responden yang menyatakan organisasi advokat mereka memiliki pedoman anti korupsi. Selanjutnya, di negara-negara Asia, hampir 40 persen law firm tak memiliki kebijakan antikorupsi yang tegas dan spesifik. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah temuan lain: rata-rata advokat muda kurang ‘aware’ dibanding senior terhadap aturan-aturan antikorupsi. Mesk ipun Indonesia tidak termasuk negara yang disurvei, hasil temuan Anti-Corruption Strategy fo the Legal Profession itu patut menjadi bahan komparasi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk Komisi Yudisial. Ada banyak penelitian sejenis yang memperlihatkan ada problematika dalam penegakan hukum yang saling berkaitan. Perilaku menyimpang hakim bisa disebabkan oleh ‘pengaruh’ advokat. Itu sebabnya, upaya bersih-bersih yang dilakukan Komisi Yudisial tak akan afdol jika hanya melihat ke arah hakim. Perhatian terhadap dunia advokat tidak bisa diabaikan.

Integritas dan Kemandirian Advokat Sebagai lembaga negara yang punya komitmen menegakkan dunia hukum yang bersih, Komisi Yudisial wajib menggandeng organisasi advokat. Apalagi jika organisasi advokat sudah menyatakan tekadnya untuk menjaga kemandirian dan integritas. Setidaknya ada dua peristiwa dalam dua bulan terakhir

yang relevan dikemukakan. Pertama, pada 22 September lalu, Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H menghadiri dan berbicara pada Rapat Kerja Nasional DPP Ikatan Advokat Indonesia pimpinan Otto Hasibuan. Rakernas itu sengaja mengambil tema ‘Tuntutan Kemandirian dan Integritas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia’. Sebuah gagasan penting muncul dalam Rakernas, yaitu agar advokat tidak terlibat partai politik agar benar-benar bisa menjaga integritas dan kemandirian. “Kalau masuk parpol

Prof. Eman meminta kalangan advokat menghentikan caracara tidak terhormat mempengaruhi putusan hakim. “Tidak ada artinya kalau putusan hakim bisa diperjualbelikan,” katanya saat menjadi pembicara dalam Rakernas. advokat tidak lagi independen sebagai penegak hukum,” kata Otto. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H menyambut baik tekad para advokat. Komisi Yudisial memposisikan advokat sebagai mitra dalam menjaga dan menegakk an kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Advokat adalah penegak hukum yang bisa mempengaruhi kerja hakim. Oleh karena itu, Prof. Eman meminta kalangan advokat menghentikan cara-cara tidak terhormat

mempengaruhi putusan hakim. “Tidak ada artinya kalau putusan hakim bisa diperjualbelikan,” katanya saat menjadi pembicara dalam Rakernas. Kedua, pada 25 Oktober lalu, Komisi Yudisial menerima kedatangan pengurus DPP Ikatan Advokat Indonesia pimpinan Todung Mulya Lubis. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi Yudisial kembali menegaskan peran penting advokat dalam mencari solusi atas persoalan peradilan bersih. Ia berharap agar advokat tidak lagi menjadi bagian dari masalah. Sementara pengurus Ikadin meminta dukungan Komisi Yudisial untuk revisi Undang-Undang Advokat. “Perlunya Undang-Undang Advokat diperbaharui agar dapat terjadi penyatuan antar satu dan lain organisasi advokat,” kata advokat senior Todung Mulya Lubis dalam pertemuan dengan jajaran Komisi Yudisial.

Apa yang bisa dilakukan? Jika Komisi Yudisial dan kalangan advokat punya pemikiran yang sama tentang pentingnya menjaga ‘kebersihan’ dunia hukum, menjadi pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan kedua pihak? Pada tataran teoritis, Komisi Yudisial dan organisasi advokat perlu duduk bersama untuk mencari irisan tugas masing-masing dalam penegakan hukum. Seperti juga hakim yang diawasi Komisi Yudisial, kalangan advokat juga mempunyai kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati. Irisan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yu d i s i a l d a n p e r u b a h a n n y a memberikan beberapa peluang yang bisa dilakukan. Pertama, organisasi advokat bisa menjadi mitra Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Advokat bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

37


LAPORAN KHUSUS

38

Yudisial bisa bekerjasama dengan dengan ‘jejaring’ perguruan tinggi, hakikatnya bersifat menunggu adanya organisasi advokat untuk melakukan LSM, ataupun ormas. Jika selama ini pengaduan dari masyarakat. Sementara pemantauan dan pengawasan terhadap membangun jaringan lebih banyak berdasarkan UU Komisi Yudisial, Komisi perilaku hakim. Cara ini bisa lebih fokus ke kalangan akademisi maupun Yudisial bertugas menerima laporan efisien dibanding dilakukan sendiri oleh LSM dan ormas sudah saatnya bagi dari masyarakat. Jika pada saat Komisi Yudisial karena advokat tersebar Komisi Yudisial untuk membangun melakukan verifikasi, klarifikasi dan dan berpraktik di seluruh pengadilan kemitraan dengan kalangan advokat. investigasi atas laporan masyarakat di Indonesia. Kendala timbul jika Selain bisa memanfaatkan sebaran (pasal 20 ayat 1 huruf b), ditemukan advokat masih menjadi ada indikasi kongkalikong bagian dari mafia peradilan. hakim dengan advokat, Komisi Yudisial dapat Dalam menjalankan Dalam menjalankan wewenang menyampaikan laporan wewenang mengusulkan mengusulkan pengangkatan langsung ke organisasi pengangk atan hak im agung, organisasi advokat advokat. hakim agung, organisasi advokat menjadi mitra pengusul Peluang ke arah menjadi mitra pengusul sekaligus sekaligus pemberi k e m i t r a a n i n i te l a h diakomodir dalam Pasal masukan tentang kandidat pemberi masukan tentang 20 ayat (a) huruf e UU tertentu. kandidat tertentu. Komisi Yudisial, yang Kedua, Organisasi merumuskan: “Dalam advokat bisa menjadi rangka menjaga dan penghubung. Senada dengan yang pertama, organisasi advokat di seluruh Indonesia, Komisi menegakkan kehormatan, keluhuran advokat atau individu advokat bisa Yudisial juga bisa membangun mar tabat, ser ta perilaku hakim menjadi penghubung bagi Komisi kesadaran di kalangan avokat tentang Komisi Yudisial mempunyai tugas…. (e) mengambil langkah hukum dan/ Yudisial. Istilah penghubung disebut pentingnya peradilan bersih. dalam pasal 3 ayat (2) UU Komisi Yudisial, Ketiga, organisasi advokat bisa atau langkah lain terhadap orang yakni “Komisi Yudisial dapat mengangkat menjadikan Komisi Yudisial sebagai perseorangan, kelompok orang, atau penghubung di daerah sesuai dengan pintu masuk pengawasan advokat. badan hukum yang merendahkan kebutuhan”. Penghubung mempunyai Berdasarkan Undang-Undang No. 18 kehormatan dan keluhuran martabat peran membantu pelaksanaan Tahun 2003, pengawasan terhadap hakim”. tugas Komisi Yudisial. Selama ini advokat dilakukan oleh organisasi Undang-Undang Advokat juga Komisi Yudisial telah bekerjasama advokat. Organisasi advokat pada memungkinkan Komisi Yudisial sebagai pengadu atas perilaku advokat. Pasal 11 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut menyebutkan: “Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: a. klien; b. teman sejawat advokat; c. Komisi Pengawas; d. pejabat pemerintah; e. anggota masyarakat; dan f. Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/ Cabang dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota. Keempat, Komisi Yudisial dapat bermitra dalam pendidikan profesi advokat. Pendidikan advokat sangat penting artinya untuk melahirkan advokat yang memiliki integritas moral dan kepribadian yang bersih. Pendidikan khusus profesi advokat perlu melibatkan Anggota Komisi Ketua Bidang Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat H. Abbas Said, S,H., M.H. Yudisial, misalnya sebagai pengajar berfoto bersama dengan para advokat di kantor KY. EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2


Ketua KY Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H berfoto bersama dengan para advokat di kantor KY

di PKPA. Lewat forum ilmiah tersebut, Komisi Yudisial dapat berbagi pengalaman sekaligus sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjelaskan mekanisme penegakan yang dilakukan bersama Mahkamah Agung. Sebagai profesi yang banyak berurusan dengan hakim, advokat perlu mengetahui kode etik dan pedoman perilaku hakim serta mekanisme penanganannya.

Bantuan Hukum Satu bidang lagi yang bisa menjadi bagian dari kemitraan Komisi Yudisial dan organisasi advokat adalah bantuan hukum. Komisi Yudisial memang tak punya wewenang memberikan bantuan hukum langsung di pengadilan sebagaimana yang dilakukan advokat. Tetapi pemberian bantuan hukum merupakan bagian integral dari proses peradilan. Semua undang-undang di bidang peradilan memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Setiap advokat dibebani kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan tidak mampu. Bahkan untuk perkara-perkara tertentu bantuan hukum dari advokat bersifat wajib. Bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 merupakan bagian dari pelayanan negara terhadap masyarakat pencari

keadilan tidak mampu. Laporan-laporan yang masuk ke Komisi Yudisial sedikit banyak memperlihatkan bagaimana pencari keadilan sering dipermainkan dan diperdaya ketika berhadapan dengan hukum. Dalam bahasa lain, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menyinggung masalah ini pada saat buka bersama di kantor Komisi Yudisial Agustus 2011 silam. “Ketika orang miskin bersalah di hadapan hukum mudah untuk dihukum. Namun ketika orang yang berkuasa bersalah di hadapan hukum justru tidak dihukum,” ujarnya. S e t i a p a d vo k a t d i b e b a n i kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan tidak mampu. Bahkan untuk perkara-perkara tertentu bantuan hukum dari advokat bersifat wajib. Dalam konteks ini, keluhan pencari keadilan ke Komisi Yudisial beririsan dengan kewajiban advokat untuk membantu mereka. Urusan bantuan hukum ini EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

39

LAPORAN KHUSUS


juga berkaitan dengan tugas-tugas Komisi Yudisial. Lazim dalam praktik, hak-hak terdakwa atas bantuan hukum diabaikan oleh hakim. Padahal sesuai Pasal 68 B Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, setiap orang yang tersangkut perkara berhak atas bantuan hukum. Pasal 68 C ayat (2) malah menegaskan bantuan hukum itu diberikan untuk semua tingkatan peradilan. Mahkamah Agung menindaklanjutinya melalui Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Di satu pihak, kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab advokat atas penegakan hukum dan keadilan. Di pihak lain, Komisi Yudisial banyak menerima keluhan dari para pencari keadilan yang kurang mampu. Pada tataran ini, organisasi advokat

40

Acara Jakarta Lawyers Club di Jakarta


dan Komisi Yudisial seharusnya bisa membangun empati atau –meminjam judul buku Edmon Cahn (1949)—“sense of injustice” dari masyarakat pencari keadilan. Sebagai bagian dari tugas dan wewenangnya, maka ke depan Komisi Yudisial patut mengawasi pemenuhan hak-hak masyarakat atas bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Pengabaian hak atas bantuan hukum oleh hakim bukan hanya pelanggaran hukum acara, tetapi juga kode etik hakim yang menjadi ranah pengawasan Komisi Yudisial. Untuk menjalankan tugas ini, Komisi Yudisial bisa membangun kemitraan dengan pusat bantuan hukum yang dibangun organisasi advokat, semisal PBH Peradi.

Hambatan Dalam membangun kemitraan dengan kalangan advokat, paling tidak ada dua hambatan bagi Komisi Yudisial.

Pertama, hingga kini organisasi advokat masih terpecah belah dan saling klaim. Perpecahan bisa menimbulkan sikap saling curiga dan saling tuding, sehingga dapat berimbas pada kerja-kerja yang menjadi basis utama kemitraan. Dalam membangun kemitraan, jangan sampai Komisi Yudisial terjebak pada kisruh perpecahan organisasi advokat. Kedua, upaya Komisi Yudisial membangun jejaring dari kampus berhasil karena kalangan akademisi relatif tak terlibat secara langsung dalam praktik kongkalikong di pengadilan. Sulit bagi Komisi Yudisial untuk membangun kemitraan yang efektif jika advokat masih menjadi bagian dari masalah dari upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran matabat, serta perilaku hakim. Meskipun ada hambatan, tidak ada salahnya bagi Komisi Yudisial untuk merintis dan membangun kemitraan dengan organisasi advokat.

KATA YUSTISIA

Hujan Airmata di Kampung Dipasena • BULETIN KOMISI YUDISIAL/ NURA

Ahmad Baihaki

“Saya ingin situasi kembali seperti dulu mas…” Jawaban singkat ini meluncur dari bibir seorang perempuan paruh usia penjual sandal di pasar Rawa Jitu Selatan awal September 2011, tatkala ditanya tentang kondisi ekonomi di daerah itu. Perempuan berjilbab itu mengeluh penghasilannya menyusut tajam sejak enam bulan terakhir. Dulu setiap hari tak kurang dari dua juta rupiah diperolehnya dari penjualan sandal saban harinya. Kini, pendapatan ibu dua anak itu tak lebih dari lima puluh ribu rupiah.

D

ari pembicaraan singkat perjalanan saya naik bus dari Rawa Jitu menuju Kota Lampung mengalir berbagai cerita yang mengusik hati. Pembicaraan kecil itu mengakhiri semalam menyusuri kawasan tambak Dipasena untuk kembali ke Jakarta.

Beragam cerita mengenaskan menjadi bagian dari kehidupan masyakarat Rawajitu Selatan dan Dipasena. Misalnya cerita sang ibu di atas. Kini usaha yang dirintisnya sejak tahun 1988 hampir gulung tikar dan malah berencana mengadu nasib ke Jakarta. Tak terbentik lagi untuk mengulang

Pintu Gerbang masuk ke kawasan Dipasena Lampung

kesuksesan masa lalu apabila kondisi ekonomi di Rawa Jitu tak berubah. Selain ratapan ibu dua anak tersebut, hampir semua orang yang saya temui dari tukang ojek hingga pemilik penginapan sudah mengurut dada. Penghasilan mereka hanya cukup untuk bertahan hidup. Kalimat sederhana yang mengambarkan kondisi mereka adalah hidup segan tanpa pilihan. Ada apa dengan Rawa Jitu? Mengapa dengan Rawa Jitu? Dari dua pertanyaan di atas, reportase tentang kehidupan masyarakat Rawa Jitu ini menarik untuk dikupas karena menyangkut faktor sosial, ekonomi dan hukum.

Perjuangan Ektra Rawa Jitu adalah daerah yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Daerah ini berbatasan dengan area tambak dan sekaligus pengelolahan udang nasional bahkan terbesar di Asia Tenggara bernama EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

41

KATA YUSTISIA

Gelap Gulita

Tambak udang di kawasa Dipasena yang dipersengketakan

42


DISIAL/ NU

RA

tempat pemberhentian terakhir untuk kendaraan umum. Kondisi masyarakat Rawa Jitu sungguh berbeda dengan kondisi masyarakat di daerah pedalaman pada umumnya. Kondisi ekonomi jauh lebih mapan terlihat bangunan permanen dan semi permanen dengan beragam corak dan bentuk terlihat di berbagai sudut tempat. Pasar itu bukan akhir perjalanan menuju komplek tambak Dipasena. Sebab, untuk menuju area tambak Anda harus melewati sebuah pintu gerbang dan pos penjagaan. Kendati terdapat pos namun penjaga tidak akan memeriksa dengan seksama masyarakat yang lalu lalang. Untuk mencapai area tambak, dari pos penjagaan itu masih ada jalan berbatu terbentang sepanjang 5 KM untuk mencapai titik pertama untuk mencapai lokasi tambak Dipasena yang dinamakan pot, dermaga kecil untuk melintasi sungai selebar 20 meter. Dengan selembar uang lima ribu, Anda bisa naik perahu menuju pot diseberang sebagai pintu masuk menuju area tambak. KOMISI YU

Dipasena. Area tambak Dipasena inilah yang menjadi pusaran ekonomi daerah itu. Denyut nadi sebagaian besar penduduk di sini tergantung dengan napas tambak Dipasena yang memperkerjakan ribuan orang. Dipasena menjadi daya pikat bagi masyarakat sejak tahun 1988. Ketika itu dimulai proyek bernama tambak udang yang digagas oleh Syamsul Nursalim. Untuk mencapai daerah ini dibutuhkan perjuangan “ektra”. Jangan berharap meniti jalan lurus nan mulus sepanjang kurang lebih + 80 KM dari Simpang Penawar, demikian sebutan jalan persimpangan menuju Rawa Jitu dan Trans Sumatera menuju Palembang, menuju Rawa Jitu. Yang ada hanya jalur terjal, berdebu dan sekaligus berbatu. Kecepatan yang bisa dipacu paling banter cuma 30 KM per jam. Jangan kaget apabila menumpang kendaraan seraya berkuda. Akses jalan dan keluar dari daerah ini hanya mengandalkan jalan yang membelah perkebunan kelapa sawit. Kondisi perjalanan di musim kemarau jauh lebih menguntungkan dibanding musim penghujan yang pasti lebih licin dan sulit dilalui kendaraan. Setelah menempuh perjalanan penuh goncangan sekitar 4 jam sampailah di pasar Rawa Jitu. Ini

• BULETIN

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ NURA

Area tambak seluas 16.500 hektare yang menempati lahan bekas rawa yang dilintasi Sungai Mesuji terbagi menjadi dua area besar yang dipisahkan dengan sunga seluas sekitar 15 meter. Area pertama adalah komplek pengolahan dan produksi udang sedangkan area kedua adalah area para petambak plasma.

Di area pertama ini terbagi bermacam daerah pengolahan udang, area perumahan untuk pegawai pubrik, dan berbagai fasilitas pendukung pengelolan udang. Sementara area kedua yaitu area yang dihuni petambak udang Dipasena dan terbagi 16 blok dengan total petambak 9.000 orang atau sekitar 40.000 jiwa yang terbagi tujuh kampung. Kondisi dua area daerah ini sungguh

menyedihkan dengan melihat sisa-sisa kemegahan Dipasena yang sangat kesohor di tahun 1997-an. Sepanjang perjalanan menuju pot tampak seperti area yang tak berpenghuni. Rumput dan ilalang setinggi pria dewasa menutupi hampir semua komplek pengolahan udang. Berbagai macam alat-alat berat seperti cold

Tambak u

ena asa Dipas dang di kaw

yang di per

hanyalah listrik swadaya masyarakat yang hanya akan menyala jam 19.00 hingga 24.00 di beberapa blok saja. Blok selebihnya malam hari hanya berhias bintang saja. Kondisi ini mulai terjadi pada Mei 2011. Matinya aliran listrik tidak hanya berdampak pada penerangan di malam hari. Tambak udang juga tak bisa beroperasi lantaran suplay listrik untuk menghidupkan kincir air juga berhenti. Tanpa listrik, kincir air hanya teronggok di tengah tambak dan dampaknya tentu saja udang akan mati karena tidak ada sirkulasi oksigen. D i re k t u r P T AW S , Achmad Roswantama, menegaskan pihaknya terpaksa menghentikan aktivitas operasional perusahaan setelah pihak manajemen menganggap iklim investasi sudah tidak kondusif lagi. “Sudah tidak kondusif lagi, karena aksi premanisme oknum pengurus organisasi yang terus menerus,” katanya sebagaimana mengutip Republika, Jumat (6/5). Menurut perusahaan penyebab sengketa

konflik dan aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum di Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW). Tudingan itu tentu saja ditolak. AK, salah satu pengurus P3UW menampik tudingan itu. “Justru penyebabnya adalah tidak ada transparansi dalam keuangan perusahaan ke petambak,” kata dia.

Surga Konflik Bumi Dipasena tak henti diterpa konflik hingga tahun 2011 ini. Perseteruan antara perusahaan dan petani tambak plasma tak pernah menemukan pangkal. petani tambak plasma adalah sebutan bagi petani yang membudidayakan udang di lahan milik perusahaan. Perusahaan juga menyediakan benih udang, benur, hingga biaya operasional para petani, dan sebagai gantinya para petani wajib menjual panennya kepada pihak perusahaan. Pada awal mulanya area tambak ini milik PT Dipasena Citra Darmaja milik group Salim masuk ke Rawajitu dan mendirikan kerajaan bisnis udang pada tahun 1988. Setahun kemudian, pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara itu mulai beroperasi dengan pola Tambak Inti Rakyat. Petambak sebagai plasma dan PT Dipasena sebagai inti. Ini pola kemitraan yang dipromosikan mampu mengangkat kesejahteraan petambak rakyat.

kan

berkaratan dan sebagian sudah tidak berfungsi. Kondisi yang sama juga tampak di berbagai area pemukiman yang dulunya tempat para pekerja pabrik. Hampir semua area itu telah rata dengan tanah tak tersisa. Kalaupun ada yang masih berdiri kokoh hanya masjid dan gereja yang juga nampak tak terawat. Klop dengan kondisi itu juga terlihat di area para petambak. Semua area ini gelap gulita lantaran aliran listrik telah diputus oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kalaupun ada listrik

Penduduk di kawasaDipasena

• BULETIN KOMISI YUDISIAL/ NURA

storage, bedu dan traktor


43

KATA YUSTISIA Terdaftar 9.000 petambak untuk menggarap sekitar 16.500 hektare. Setiap petambak diberi rumah sederhana dan dua petak tambak dengan luas masing-masing dua ribu meter persegi. Apa yang diperoleh petambak itu dicatat sebagai utang kepada perusahaan, totalnya 135 juta rupiah per plasma. Bagaimana petambak melunasi utang tersebut? Sesuai perjanjian yang sudah ditekan dalam kontrak maka penghasilan para petambak akan 20 % untuk melunasi pinjaman. Dengan cara ini utang petambak diperkirakan lunas dalam delapan tahun dan setelah itu tambak menjadi milik plasma. Sayangnya, kalkulasi matematis tersebut tak sesuai dengan faktanya. Hingga tahun tahun 1997, nilai utang tersebut terus mengunung. Hal itulah menjadi ihwal konflik Dipasena. Geliat konflik mulai muncul tahun 1996 dan memuncak pada tahun 1999. Kala itu, para petambak plasma menuntut transparansi harga udang dan cicilan utang mereka. PT Dipasena beralasan utang petambak membengkak karena kredit

mereka dalam dolar. Ketika rupiah terpuruk pada pertengahan tahun 1997, otomatis utang petambak terdongkrak. Tak selang beberapa lama, kondisi taipan Syamsul juga terbelit bantuan kasus BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, pada tahun 1999. Sang Taipan dipaksa mengembalikan uang negara dengan menyerahkan aset-aset, termasuk PT Dipasena Citra Darmaja. Sejak itu, konflik di Bumi Dipasena dalam status-quo. Petambak plasma terus berbudidaya udang dengan sistem tebar mandiri. Meski kondisi status-quo tapi kondisi para petambak masih tetap eksis. Suplay listrik juga tetap menyala. Namun, masalah muncul lagi ketika pada tahun 2007 pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menjual asset Dipasena kepada PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) sekitar Rp 688 miliar. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan asset Dipasena yang konon mencapai angka triliunan. AWS yang juga anak perusahaan Central Proteina Prima ini diberi tugas merevitalisasi tambak udang. April 2008, PT AWS berjanji menyelesaikan program revitalisasi

8 Point Mediasi

membangun infrastruktur ke wilayah pertambakan udang Bumi Dipasena dari Gardu Induk Menggala. Pemkab Tuba akan memfasilitasi kelancaran pembangunan infrastruktur listrik dan pemanfaatan infrastruktur jaringan listrik milik PT AWS di areal pertambakan udang Bumi Dipasena yang akan digunakan oleh PT PLN (Persero). Mulai tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan areal pertambakan udang Bumi Dipasena di Kabupaten Tulangbawang sebagai Kawasan Minapolitan (yaitu konsep pengembangan ekonomi kawasan yang berbasis perikanan dan kelautan). Pihak petambak Bumi Dipasena telah menyatakan pemutusan hubungan kerja sama dengan PT AWS dan meminta Komnas HAM

K

onflik berkepanjangan antara petambak plasma dengan perusahaan pengolah udang PT Aruna Wijaya Sakti menyita perhatian pemerintah pusat. Tak ketinggalan adalah Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) sebagai mediator antara petambak dan perusahaan yang melahirkan 8 Poin Mediasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan benur senilai Rp1,5 miliar yang akan dikelola melalui mekanisme keuangan negara. Pelaksanaannya bakal dikoordinasikan bersama Pemprov Lampung, Pemkab Tulangbawang, serta petambak Bumi Dipasena. PT PLN (Persero) mengupayakan dalam waktu tiga bulan ke depan

44


dalam 18 bulan. Akan tetapi, hingga Januari 2011, setelah lebih dari 30 bulan, baru 5 blok bisa direvitalisasi dari 16 blok yang diprogramkan. Kondisi inilah yang memicu konflik terjadi. Puncak perseteruan antara keduanya terjadi pada akhir tahun lalu. Ketua P3W Dipasena Nafian Faiz tersangkut kasus hukum. Dia dituduh melakukan pengrusakan properti milik perusahaan dan oleh pengadilan Negeri Tulang Bawang dihukum setahun penjara. Kini kasus Nafian masuk tahap kasasi. Semenjak kasus tersebut mencuat berbagai demonstrasi terus terjadi baik di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung hingga Jakarta. Mereka menuntut agar Nafian dibebaskan. Kendati cucuran keringat dan air mata telah jatuh di bumi seiring perjuangan mereka. Namun, sepertinya kondisi itu akan terus terjadi bertahun-tahun mendatang. Harapan bahwa kondisi Dipasena akan kembali pulih sedia kala tampaknya hanya khayalan belaka. Siapa yang salah? Wallahu a’lam bishowab. memfasilitasi mediasi dalam penetapan status pemutusan hubungan kerja sama serta penyelesaian hak-hak keperdataan (hak dan kewajiban) yang akan dibicarakan pada mediasi tahap berikutnya. PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas menjamin ketersediaan BBM dan BBG untuk memenuhi kebutuhan petambak Bumi Dipasena. Para pihak mengusulkan kepada menteri keuangan untuk melakukan peninjauan ulang terkait status kawasan berikat di pertambakan udang Bumi Dipasena. Komnas HAM akan melakukan monitoring terhadap seluruh hasil kesepakatan bersama ini. Sumber: Dokumen Kesepakatan Mediasi Pemulihan dan Pemenuhan Hak Petambak Plasma Bumi Dipasena di Kecamatan Rawajitu, Tulangbawang.

GALERI

Hakim Agung Terpilih Tahun 2011

Janji-Janji Para Hakim Agung Baru 2011 Dinal Fedrian

Sebagaimana diketahui, proses pemilihan calon hakim agung tahun 2011 telah berakhir. Komisi III DPR pada hari Kamis (29/09) telah melakukan voting untuk memilih 6 hakim agung.

Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H.,M.H

Suhadi, S.H.,M.H

ebelum pemilihan digelar para calon hakim agung menjalani proses fit & proper test. Dalam proses itu, para calon hakim agung melontarkan janji-janji manis mereka apabila terpilih sebagai hakim agung. Berikut ini merupakan janji-janji manis para hakim agung baru tahun 2011 yang dihimpun redaksi dan yang juga berasal dari situs berita hukum www. hukumonline.com Bagi Suhadi, S.H.,M.H lingkungan Mahkamah Agung tentu sudah sangat dikenalnya. Maklum, ia merupakan Panitera MA. Dalam pemungutan suara pemilihan calon hakim agung,

kamis (29/09) dirinya mendapat suara terbanyak. Anggota dewan mempercayainya menjadi hakim agung dengan memberikan 51 suara. “Saya akan mengusulkan perubahan cara para hakim agung memeriksa dan memutus perkara yang digunakan selama ini,” ujar Suhadi. Menurut Suhadi, sebagaimana ditulis Hukumonline, saat ini, MA menggunakan sistem ‘roda berjalan’ dalam memeriksa dan memutus perkara. Berkas perkara pertama kali diserahkan ke hakim pertama (pembaca satu) untuk diberikan pendapatnya, hingga ke hakim ketiga, lalu perkara diputuskan.

S

Konsep ini, menurutnya bisa menghambat perjalanan perkara apabila salah satu hakim lemah dalam membaca dan memeriksa berkas perkara. Oleh sebab itu ia mengusulkan proses pemutusan perkara dilakukan secara simultan. “Mereka diberi kesempatan menilai. Lalu, adu argumentasi. Itu lebih objektif dan putusannya lebih bernilai,” tuturnya. Ini akan didukung dengan sistem teknologi informasi yang sudah diterapkan oleh MA, dengan menggandakan soft copy berkas perkara yang dikirim oleh pengadilan pengaju (pengadilan negeri). Tak dapat disangkal, nama paling populer pada pemilihan calon hakim agung tahun ini adalah Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. Pada saat dirinya duduk di ‘kursi panas’ menjalani proses fit & proper test, hampir seluruh rekannya di Komisi III hadir untuk mengujinya. Hal ini tidak dialami oleh para calon hakim agung lainnya. Seperti kata pepatah, ada gula ada semut. Pada saat proses pemilihan, Gayus mendapatkan 44 suara dan merupakan peraih suara terbanyak kedua. Visi Gayus sebagai hakim agung, seperti termuat di Hukumonline, tak berbeda dengan visi MA sesuai dengan Blue Print (cetak biru) dan Renstra 2010-2035. Politisi PDIP ini pada dasarnya ingin membuat MA dan peradilan di bawahnya bisa menunjukan keadaan atau sifat kehormatan, kebenaran, kemulian dan keluruhan. “Misi saya secara pribadi akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada tujuan MA dalam hal mereformasi dan melakukan pembangunan hukum khususnya peradilan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan konsistensi sebagai salah satu pilar penegak hukum,” jelasnya. Selain itu, Gayus juga berjanji akan mengontrol emosinya saat menjabat sebagai hakim agung. Ia menyadari selama ini, dirinya mendapat sorotan ketika pernah bersitegang dengan Advokat OC Kaligis dan rekannya sesama


45

GALERI

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H

anggota DPR Ruhut Sitompul di depan publik. “Namun, dapat saya yakinkan, perilaku saya yang kurang baik ini masih undercontrol. Tak melebihi sepantasnya,” ujar Gayus. Satu-satunya wanita yang menjadi hakim agung tahun ini adalah Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. Ia berhasil mengalahkan kandidat wanita lainnya dalam fit & proper test di DPR. Ia mendapat 42 suara pada proses pemilihan yang merupakan peraih suara

terbanyak nomor tiga. Sebagaimana ditulis Hukumonline, dirinya berjanji akan beradaptasi untuk menjalankan tugasnya di MA. Sebagai calon dari non karier, dirinya menargetkan waktu satu bulan untuk beradaptasi. Ia juga berjanji akan melakukan kerjasama yang baik dengan hakim agung lain dan para asistennya. “Supaya cepat, si hakim agung dan asisten harus bergerak cepat. Saya akan banyak belajar di awal masuk di MA,” tuturnya di Hukumonline.

Ming esto od tat ad modiam zzrit la conulla ad modipisi. Lortin eliquam do er acillamcon etuer sectet ipit incillaorper illaore feummy

46



Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H

Nurul yang menyelesaikan semua jenjang pendidikannya hingga doktor di UI ini memang menyadari beratnya tugas sebagai hakim agung. Terlebih, ia merupakan dosen di bidang hukum perdata, dimana perkara perdata yang masuk ke MA jumlahnya sangat banyak, pun halnya dengan perkara pidana, dibanding perkara jenis lainnya. “Saya targetkan sebulan, saya sudah akan bekerja maksimal. Kalau tak salah, sekarang, mereka (hakim agung) mendapat 15-20 kasus per bulan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan antara itu,” ujarnya. Pria kelahiran Sengkang, 2 Januari 1953 ini sejak awal merupakan calon kuat menjadi hakim agung. Prediksi itu terbukti. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H mendapatkan 42 suara saat proses pemilihan hakim agung di DPR. Perolehan suara tersebut mengantarkannya pada posisi empat peringkat peroleh suara pemilihan hakim agung. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda ini, seper ti dimuat Hukumonline, juga akan mengikuti cetak biru MA. “Cetak biru yang terakhir ini, saya kira sudah cukup ideal,” ujarnya.

Meski begitu, Andi Samsan menilai MA perlu memperketat berapa lama seorang hakim memeriksa perkara. “Tak ada kontrol berapa lama majelis membaca berkas perkara. Ini perlu ada SOP yang mengatur. Apabila ini diterapkan, maka tujuan MA yang ingin meningkatkan fungsi peradilan cepat dan transparan akan terwujud,” ujarnya yang dimuat di Hukumonline. Selain itu, Andi Samsan menilai tak akan takut menangani perkara apapun di MA. Ia berjanji akan mengedepankan kecerdasan spiritual dalam memutus perkara di MA.“Mengadili itu sebenarnya ranah Ilahi. Jangan-jangan justru lebih jahat yang mengadili dari yang diadili. Makanya di sini dituntut kecerdasan spiritual. Berdasarkan pengalaman saya, bila akaliah sudah sinkron dengan hati nurani, saya tak takut,” ujar hakim yang memutus perkara pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita ini. Menjadi hakim ad hoc tipikor ternyata bukan jaminan bagi Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M. Hum dapat melalui fit & proper test calon hakim agung dengan mudah. Saat fit & proper test Dudu dihujani banyak pertanyaan, utamanya soal kasus cek pelawat yang disidangkan pengadilan tipikor dan berujung hukuman penjara bagi sejumlah mantan maupun anggota DPR. Dalam kasus cek pelawat ini sejumlah mantan dan anggota DPR didakwa menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur BI. Benny K Harman, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, saat fit & proper test menanyakan soal absolutisme penyuapan yang harusnya ada penyuap dan yang disuap. Namun, sampai saat ini, kata Benny, yang menyuap tersebut belum juga ditangkap. Benny pun mencoba menagih Dudu bagaimana bila Dudu diberikan kepercayaan menangani perkara ini di tingkat PK jika terpilih sebagai hakim agung. “Kalau diberi kepercayaan untuk menangani perkara ini di tingkat PK, sebagai hakim agung, akan saya

pertimbangkan berdasarkan rasio dan hati nurani,” jawab Dudu. Tak hanya soal cek pelawat, peraih 34 suara saat pemilihan hakim agung ini juga berjanji akan menjaga integritasnya bila menjadi hakim agung. Ia mengucap janji tersebut ketika ditanyakan relasinya dengan para tokoh semisal Hatta Rajasa, dan tokoh-tokoh lainnya. Pertanyaan ini diajukan oleh Dedy Gumelar, atau terkenal sebagai Miing, dari Fraksi PDIP. Dudu saat itu menjawab, bahwa relasi dengan para tokoh tersebut terbangun sudah lama. Ada dari tokoh-tokoh tersebut yang merupakan mahasiswanya, ujar Dudu yang juga berprofesi sebagai dosen. Ia pun akhirnya menegaskan bila suatu saat

cukup mengantarkannya menempati posisi enam atau terakhir dalam proses pemilihan hakim agung tahun ini. Dalam fit & proper test Hary dicecar banyak pertanyaan soal kasus-kasus mafia pajak. Maklumlah, di awal tahun ini, Indonesia digemparkan oleh kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Oleh sebab itu Hary berjanji bila menjadi hakim agung akan berusaha menanggulangi praktek-praktek mafia perpajakan. “Saya akan bersifat mandiri. Yang penting saya menegakkan hukum dan keadilan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan teguh memegang pendirian sebagai hakim dan terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menurut Hary sistem pengadilan pajak sebenarnya sudah bagus. Hanya

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

tokoh-tokoh tersebut tersangkut kasus hukum dan ia menjadi pengadilnya, ia berjanji menjaga integritasnya. Mungkin tak terlalu salah bila kursi kosong hakim agung tahun ini akhirnya terisi oleh salah satu yang berlatar belakang hakim pajak. Dialah Dr. H.M Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hary berhasil menarik perhatian para anggota Komisi III DPR sehingga memberikan 28 suara bagi dirinya. Memang kalah dibanding 5 nama lain yang telah diulas. Namun, perolehan suara itu sudah

tinggal ditingkatkan pengawasan dan mutu SDM nya. “SDM harus yang punya kapasitas, integritas, dan dedikasi moral yang baik,” tegasnya. “Saya rasa para anggota dewan memilih Pak Harry itu karena dia latar belakang pajak. Di MA, saat ini, hakim agung tata usaha negara memang sudah penuh, tetapi hakim TUN yang berspesifikasi pajak itu masih sedikit,” ujar Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Yani, usai pemilihan seperti dimuat Hukumonline. EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

47

KOMPARASI

Consejo Nacional de la Magistratura – Komisi Yudisial Peru

Kewenangan Keras demi Kepercayaan Publik Muhammad Ilham

Perbandingan Secara Umum Peru Latar Belakang Pembentukan

Rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas peradilan

Kebutuhan atas lembaga pengawas terhadap kekuasaan kehakiman

Kedudukan di dalam Konstitusi

National Judiciary Council diatur dalam Bab tersendiri dalam konstitusi, tidak berada dalam bab yang sama dengan kekuasaan kehakiman. Bab yang mengatur The National Judiciary Council adalah Bab IX, yang terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal 150-157.

Komisi Yudisial Republik Indonesia diatur dalam Konstitusi Indonesia dan termasuk ke dalam Kekuasaan Kehakiman pada Bab IX Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk Organisasi

Lembaga Negara Independen

Lembaga Tinggi Negara

Keanggotaan

Dicalonkan dan dipilih oleh masing-masing pengusul

Dipilih Parlemen, disahkan oleh Kepala Negara

Komposisi Anggota

7 (tujuh) orang [Perwakilan dari: LSM/NGO, Akademisi Hukum, Praktisi Hukum, Jaksa, dan Hakim]

7 (tujuh) orang [Semua yang berlatarbelakang hukum]

Model Relasi dengan Badan Peradilan

Kewenangannya meliputi seluruh hakim pengadilan,termasuk MA

Kewenangan nya meliputi seluruh hakim pengadilan,kecuali hakim MK

P

eru adalah satu negara di wilayah Amerika Selatan, yang berbatasan langsung dengan Negara Chili dan Ekuador. Negara yang beribukota di Lima ini memiliki populasi sebanyak 27.544.305 jiwa yang mayoritas, hampir 90%, beragama Katolik. Bahasa resmi yang dipergunakan di Negara Peru adalah Bahasa Spanyol. Peru tercatat sebagai negara yang memiliki 48

Indonesia


sejarah panjang dalam membangun pemer intahannya. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Spanyol pada 28 Juli 1821. Namun, seratus tahun pasca kemerdekaan, Peru masih terus dilanda perang dan revolusi. Baru pada akhir Perang Dunia II, tahun 1945, Peru dapat mengadakan Pemilu secara bebas pertama dalam beberapa dekade, yaitu pada saat terpilihnya Presiden

Bustamante Rivero (1945-1948). Pemilu bebas tersebut ternyata tidak serta merta membawa kedamaian di Peru, karena masih banyak terjadi pemberontakan. Presiden yang paling dikenal dunia dari Peru adalah Presiden Alberto Fujimori, yang terpilih pada tahun 1990. Dengan kepemimpinannya yang terkenal otoriter, Peru mengalami pertumbuhan ekonomi dan aktivitas gerilya menurun tajam. Namun, masa jabatannya berakhir pada November 2000 dengan pengunduran diri setelah mendapat tekanan Internasional akibat skandal korupsi yang dituduhkan kepadanya. Satu langkah besar dalam pembangunan sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Alberto Fujimori memerintah adalah lahirnya Konstitusi Baru Peru, yang disahkan pada 31 Desember 1993. Dalam Konstitusi,yang masih berlaku sampai saat ini tersebut,salah satunya mengatur mengenai pembagian cabang kekuasaan negara, yaitu dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial. Cabang yudisial dikelola secara hirearkis, dengan institusi tertinggi adalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Khusus, dan dua jenis pengadilan perdamaian. Selain tiga cabang kekuasaan tersebut, Peru juga mengenal lembaga lainnya yang ikut diatur dalam Konstitusi. Salah satu dari lembaga tersebut adalah Konsil Yudisial Nasional atau Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lembaga ini merupakan suatu badan otonom yang memiliki wewenang utama menyeleksi dan menunjuk hakim dan jaksa dari seluruh tingkatan. Selain kedua wewenang tersebut,

Perbandingan Berdasarkan Kewenangan

kelangsungan karir dari hakim dan jaksa tersebut, apabila hakim dan jaksa tidak bekerja dengan baik dalam periode 7 tahun tersebut maka dapat terkena evaluasi dan sangat mungkin untuk diberhentikan.

Jika dikaitkan dengan model peran yang dijalankan KYRI-Indonesia, berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan alasan dibentuknya, maka KYRI-Indonesia lebih cenderung kepada model peran yang dijalankan oleh CNM-Peru atau Komisi Yudisial dengan pendekatan supervisory heavy, sekalipun tentu saja tidak se-ekstrem yang betul-betul dilakukan oleh CNM-Peru. Hal ini diketahui setelah mencermati 7 (tujuh) fokus perbandingan dimana KYRI-Indonesia dan CNM-Peru memiliki 6 titik fokus persamaan terutama pada sisi kewenangan. Pendekatan keras seperti yang dipraktekan CNM-Peru sekali lagi ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan, melalui kontrol kuat terhadap keberlangsungan karir seorang penegak hukum maka diharapkan dapat menimbulkan kepatuhan mereka dalam menjaga integritasnya.

Kemiripan dengan Indonesia

Pelibatan Partisipasi Publik

Perlu diketahui bahwa faktor utama dibentuknya CNM-Peru karena adanya ketidakpercayaan publik pada sistem hukum yang berjalan, terutama peradilan karena maraknya intervensi politik dalam pelaksanaannya. Hal yang mungkin tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, berdasarkan rapat-rapat yang dilakukan oleh Panit Ad Hoc I & III Badan Pekerja MPR dalam kurun waktu tahun 1999 s.d. tahun 2002 beberapa alasan dibentuknya Komisi Yudisial RI lebih didesak karena adanya kebutuhan sebagai berikut; Melakukan pengawasan & Kontrol terhadap Mahkamah Agung terhadap para hakimnya khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas yudisial. Menghindari campur tangan politik dalam penentuan Hakim Agung (atau proses rekrutmen hakim secara keseluruhan). Melaksanakan fungsi pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk check and balances.

The National Judicial Council (CNM-Peru) juga melibatkan partisipasi publik dalam mekanisme pengawasan terhadap peradilan, hal ini diwujudkan melalui Civil Society Monitoring & Reporting Program yaitu sebuah kegiatan pelibatan masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap proses peradilan, berlangsung dari mulai tahun 1993, dan digagas oleh Poder Ciudadano. Berdasarkan laporan IFEs April 2004 diketahui pula bahwa program tersebut telah berjalan pada Komisi Yudisial di Argentina dan Bolivia. Dalam perkembangannya, ide dasar pelibatan partisipasi publik dalam memantau peradilan tersebut turut diadopsi oleh Komisi Yudisial Indonesia pada tahun 2006 melalui Jejaring (Judicial Watch Network) yang terdiri dari Kampus, LSM, dan Ormas kemasyarakatan lainnya, hingga akhirnya saat ini telah didirikan Jejaring pada 30 propinsi dengan 14 posko pemantauan.

Peru

Indonesia

Mutasi & Promosi Hakim Kewenangan Disiplin Evaluasi Kinerja Seleksi & Pengangkatan hakim Pelatihan & Pendidikan Hakim Pengelolaan Anggaran peradilan Pengelolaan Manajemen & Administrasi peradilan Rekomendasi kebijakan peradilan Keterangan: Warna merah menunjukkan kewenangan yang dimiliki.

CNM-Peru memiliki fungsi lain, yaitu memilih, menilai, menjatuhkan sanksi, dan mengurusi pangkat jabatan Hakim dan Jaksa dari seluruh tingkatan di Peru tanpa terkecuali. Kewenangan dan fungsi yang besar ini kemudian memberikan kekuatan (power) yang signifikan kepada CNM-Peru terhadap lembaga peradilan. Pi m p i n a n d a r i C N M - Pe r u berjumlah 7 orang, yang berasal dari Mahkamah Agung (1 orang), Parlemen (2 orang), organisasi profesi hukum (2 orang), universitas negeri (1 orang), dan universitas swasta (1 orang). Dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya, CNM-Peru memiliki standar penilaian yang rigid dan terpublikasi. Dengan kondisi ini banyak mendapat penilaian bahwa mekanisme yang dikembangkan oleh CNM-Peru cukup transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada munculnya kepercayaan publik terhadap lembaga bersangkutan. K husus untuk pemberian sanksi pada hakim, mekanisme yang dikembangkan tidak memberikan kesempatan banding kepada hakim bersangkutan. Mekanisme ini yang kemudian membuat CNM-Peru dikenal tegas terhadap lembaga peradilan di Peru. Sedangkan dalam penilaian terhadap hakim dan jaksa dilakukan secara berjangka dalam waktu 7 tahun. Penilaian ini sangat berpengaruh kepada


49

DOTKOM

Menengok Situs http://www.pt-jakarta.go.id

D

i era informasi dan teknologi (IT) yang semakin maju saat ini, setiap institusi / lembaga memanfaatkan situs media online (situs) sebagai sarana / wadah untuk menampilkan eksistensinya. Situs menyampaikan pesan kepada masyarakat, yang membutuhkan berita, data dan segala hal tentang lembaga yang bermuatan penting, dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik (KIP). Bila situs dikelola dengan baik, maka dapat bermanfaat sebagai “corong lembaga”. Sepintas, yang sering terjadi di situs sebuah lembaga negara terasa kurang maksimal dimanfaatkan dalam menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan banyak faktor seperti kurang pemahaman tentang IT, kurang kepedulian penanggung jawab situs terhadap keberlangsungan situsnya, sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan lain sebagainya. Bila anda sedang berada di depan PC/notebook, cobalah untuk melihat beberapa situs resmi pengadilan. Kali ini kita ambil contoh situs Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, http://www.pt-jakarta. go.id. Banyak dari kita berharap nilai-nilai informasi terpampang di sana seperti, agenda persidangan, struktur organisasi, putusan persidangan, dan berita kegiatan pengadilan. Situs pengadilan sangatlah utama dan dicari bagi mereka yang membutuhkan informasi seputar pengadilan. Mereka yang sedang berperkara memerlukan informasi tentang tindak lajut perkara yang sedang dijalaninya. Peneliti, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum juga perlu mengakses sebuah situs pengadilan.

50


Keakuratan dalam menyajikan informasi pada situs lembaga adalah tuntutan dari reformasi birokrasi utamanya segi transparansi dan akuntabilitas. Di situs PT Jakarta ada kolom tentang transparansi keuangan. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi pemerintah dalam mengelola anggarannya. Hal ini juga bisa mencerminkan kinerja dari lembaga tersebut. Dengan mekanisme pelaporan yang disajikan secara baik, juga kemudahan mengaksesnya, merupakan nilai jual positif bagi citra lembaga yang bermartabat di hadapan publik. Situs PT Jakarta terlihat sudah cukup baik. Kita bisa menilai dari kelengkapan informasi yang di sajikan terutama berita kegiatan, laporan statistik perkara perbulan, juga pada kolom pertama sebelah kiri kita melihat kumpulan dari putusan-putusan pengadilan, dan data tentang peraturan-peraturan. Bila kita klik kolom peraturan itu, maka situs segera menampilkan link peraturan tersebut kepada situs pusatnya di Mahkamah Agung http://putusan. mahkamahagung.go.id/pengadilan/ pt-jakarta Sajian informasi penting ini lah yang bisa memicu citra positif sebuah lembaga negara. Bila kita meninjau dari sisi waktu dan biaya, mengakses data-data penting yang disajikan lewat situs tentu lebih efisien. Hanya sekali menekan “mouse” tak berapa lama data-data pun muncul di depan mata. Terbayang, bila kita lakukan pencarian secara manual tentu makan banyak waktu. Namun, ada sedikit yang perlu dikritisi dari situs PT Jakarta. Salah satunya soal keterbaruan informasi database perkara. Perkara terbaru masih belum terinput disana. Sedangkan perkara-perkara bulan Mei 2011 dan sebelumnya dapat dibuka dan dilihat dengan baik. Selain itu, ada beberapa Tab yang belum di beri content (isi) seperti Tab pengawasan, pada kolom isian tata cara pengaduan dan daftar hukuman disiplin. Kalau boleh menyarankan, mungkin ada

Grafik Statistik Klasifikasi Perkara Pidana Bulan : 5 / 2011

baiknya situs PT Jakarta ditambahkan menu pustaka, dan berita-berita kegiatan di pengadilan. Manusia adalah mahluk yang haus akan informasi, inilah yang sekiranya

dapat kita manfaatkan. Situs sebagai suatu media dan alat dalam melakukan penyebarluasan informasi sebaiknya bermanfaat untuk masyarakat, dan akurat. (Adnan) EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

51

• ONLINE.WORLDMAG.COM

INTERNASIONAL

Vonis Mati Pendeta Nadarkhani Prasita

P

endeta Youcef Nadarkhani, seorang kepala jaringan gereja di Iran, mendapat vonis mati dari pengadilan banding Mahkamah Agung Iran. Nadarkhani dituduh melakukan tindakan perkosaan, konspirasi dan terkait dengan gerakan Zionisme. Hal ini disampaikan oleh Deputi Politik/Keamanan Gubernur Propinsi Gilan, Gholomali Rezvani, kepada kantor berita Fars. Menurutnya, kejahatan yang dilakukan oleh Nadarkhani tidak seperti yang diklaim oleh beberapa pihak yaitu mengajak orang lain untuk masuk agama Kristen, tetapi lebih karena kejahatan yang berhubungan dengan keamanan. Pernyataan Rezvani tersebut merupakan sangkalan atas tuduhan media dan pemerintah Barat yang menganggap bahwa Pendeta Nadarkhani dihukum karena beralih agama dari Islam menjadi Kristen. Namun, dalam sebuah putusan Mahkamah Agung Iran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Konfederasi Mahasiswa Iran, disebutkan bahwa Nadarkhani divonis hukuman mati dengan cara digantung karena berpaling dari Islam dan mengajak umat Islam untuk berpindah keyakinan. 52


Kasus Pendeta Nadarkhani berawal pada tahun 2006 ketika ia ditahan selama dua pekan dengan tuduhan murtad dan mengajak orang lain untuk masuk agama Kristen. Pada tahun 2009, ia kembali ditahan setelah melakukan protes atas kebijakan baru pendidikan di Iran yang mengharuskan murid-muridnya, termasuk pula anaknya, untuk membaca Al Qur’an. Namun, pada saat pengadilan atas Nadarkhani diselenggarakan, tuduhan terhadapnya berubah dari melakukan protes menjadi murtad dan mengajak orang lain untuk memeluk Kristen. Ini sama dengan tuduhan yang pernah diarahkan padanya saat ditahan pada tahun 2006. Pendeta Nadarkhani dijatuhi vonis mati pada September 2010 oleh pengadilan di Propinsi Gilan. Ia kemudian mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung di Qom yang pada akhirnya menguatkan putusan hukuman mati atas Pendeta tersebut. Mahkamah Agung Iran meminta pengadilan di Rasht, Propinsi Gilan, yang mengeluarkan putusan hukuman mati pertama kali untuk melakukan pemeriksaan atas beberapa kesalahan prosedural dan memberikan kekuasaan kepada hakim setempat untuk memutuskan apakah Nadarkhani akan dibebaskan, tetap

ditahan, atau diadili kembali pada bulan Oktober 2011. Kasus yang dialami Pendeta Nadarkhani ini mendapat perhatian internasional. Iran dianggap melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Iran sendiri. Beberapa tokoh, seperti Presiden Barrack Obama, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague dan Uskup Catenbury menyayangkan tindakan Iran. Sementara itu, menanggapi hal ini, menurut Independent Online Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu berkomentar, “tidak ada agama yang menyebarkan kekerasan, namun banyak yang melakukan aksi kekerasan atas nama agama.” Menurut pernyataan Leonard Leo, ketua The United States Commission on International Religious Freedom, kepada CNN, pengadilan untuk kasus kemurtadan sangat jarang terjadi di Iran dan terakhir kali terjadi pada tahun 1990. Murtad sendiri tidak menjadi bagian resmi dalam hukum Iran, namun pelakunya dihukum berdasarkan aturan agama dan fatwa dari Ayatullah Ali Khameini. Keputusan terakhir atas kasus ini, apakah Pendeta Nadarkhani akan dihukum mati atau tidak, akan ditentukan oleh Ayatullah Ali Khameini.

M

Amanda Knox Dibebaskan Setelah Dinyatakan Tak Bersalah Joko Susilo

• NEWYORK.IBTIMES.COM

ahasiswi AS Amanda Knox dibebaskan dari penjara Senin (3/10), setelah Pengadilan Tinggi Perugia membebaskan dari dakwaan melakukan pembunuhan dan penyerangan seksual. Warga Seattle yang berusia 24 tahun itu menangis saat putusan dibacakan dan kedua orang tuanya tak kuasa menahan air mata di ruang pengadilan di Perugia, Italia tengah setelah berjuang selama empat tahun untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Amanda Knox dibebaskan “karena tak melakukan perbuatan itu”, kata Hakim Caludio Pratillo Hellman, saat membacakan putusan.Pengadilan berkeras menegakkan putusan tidak bersalah dan tetap pada teori bahwa orang ketiga yang dihukum dalam kasus tersebut, Rudy Guede Hermann , telah bertindak sendirian. Guede sendiri dihukum dalam persidangan terpisah dan menjalani hukuman 16 tahun penjara.Juri berkeyakinan bahwa Knox hanya difitnah atas tuduhan pemilik bar Diya “Patrick” Lumumba yang melaksanakan pembunuhan itu. Atas putusan ini, anggota keluarga Kercher tampak bingung dan tidak mengerti dengan keputusan yang terbalik dari sidang pertama. Adik Meredith, Stephanie,hanya bisa meneteskan air mata, sedang ibunya, Arline, terlihat menatap lurus kosong ke depan. Sedangkan Jaksa menyatakan akan naik banding ke pengadilan pidana tertinggi, lalu ke Pengadilan Kasasi. Rencananya setelah membaca penalaran pengadilan, yang akan keluar dalam waktu 90 hari. Hal berbeda dengan keluarga Amanda Knox yang menyatakan bersyukur atas putusan hakim tersebut. “Kami bersyukur mimpi buruk Amanda berakhir. Ia menderita selama empat tahun akibat kejahatan yang tidak ia lakukan,” kata adik Amanda Knox, Deanna, kepada wartawan sebagaimana dikutip AFP. Dia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dari seluruh dunia dan

juga kepada pengadilan karena memiliki keberanian untuk mencari kebenaran. “Kami sekarang dengan hormat meminta diberi kesempatan yang diperlukan Amanda dan keluarga kami untuk memulihkan diri dari cobaan berat ini,” kata Deanna, sambil menghapus air matanya.Tapi di luar gedung pengadilan di Perugia, ratusan warga setempat yang marah berkumpul dan berteriak “Memalukan! Memalukan!” dan “Pembunuh!” Sebagian bahkan mengejek pengacara Amanda dan seorang pria berteriak, “Mereka bersalah!” Mantan pacar Amanda, Raffaele Sollecito, yang menghadapi dakwaan yang sama atas pembunuhan pada 2007, juga dibebaskan. Namun Amanda dinyatakan bersalah karena memberi keterangan palsu mengenai identitas pemilik satu bar tempat dirinya bekerja sebagai pelayan saat diinterogasi sebagai

tersangka pembunuh pada beberapa hari setelah pembunuhan pada 1 November 2007. Dia dijatuhi hukuman untuk masa yang sudah dijalani tapi masih harus membayar ganti rugi. Meredith Kercher (21) ditemukan setengah telanjang di kubangan darah di lantai kamar tidurnya di pondok tempat ia berbagi ruang dengan Amanda Knox. Mayatnya dipenuhi luka tikaman pisau dan memar dan oleh para penyidik menemukan jejak serangan seks. Amanda Knox dijatuhi hukuman 26 tahun penjara atas pembunuhan tersebut dan Sollecito diganjar 25 tahun penjara dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Orang ketiga, Rudy Guede, juga dihukum dan menjadi hukuman 16 tahun penjara. Jaksa penuntut telah mengajukan tuntutan hukuman penjara seumur hidup terhadap Amanda Knox dan Sollecito dan telah menduga Meredith Kercher dibunuh dalam serangan yang dipicu oleh obat-obatan yang melibatkan ketiga orang itu. Amanda, Sollecito dan Guede, semuanya, telah membantah keterlibatan dalam pembunuhan tersebut, kendati Guede mengatakan ia berada di rumah saat pembunuhan itu, sementara Amanda dan Sollecito mengatakan mereka berada di rumah Sollecito pada malam saat kejadian pembunuhan tersebut.


53

RESENSI

Buku Indonesia Optimis

BUKAN SEKADAR ‘ABS’ Afifi

Judul buku : Indonesia Optimis Penulis : Denny Indrayana Jumlah hal : xii + 255 Penerbit : PT Buana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia)

Buku yang ditulis oleh seseorang yang dekat dengan lingkaran kepresidenan kadang dicitrakan sebagai buku yang subyektif. Buku yang kadang secara substansi subyektif dalam menilai atasannya yang seorang Presiden.

B 54

uku yang ditulis dengan bumbu ABS (asal bapak senang) untuk menjustifikasi dan melegitimasi kebijakan


Presiden maupun karakter baik Presiden sendiri. Akhir-akhir ini banyak buku yang ditulis oleh orang dekat Presiden di lingkungan instana

yang bumbu-bumbunya adalah pembelaan kebijakan Presiden dan pencitraan karakter baik Presiden. Hal yang berbeda dilakukan oleh Denny

Indrayana, yang merupakan mantan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi (sekarang Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Tulisannya di buku “Indonesia Optimis” ditulisnya dengan penuh gaya akademis dengan metode penulisan khas dosen disertai data dan grafik kuantitatif yang berusaha mengarah ke gagasan obyektif. Sekalipun dalam buku barunya tersebut, tulisan Denny Indrayana lebih mengarah semangat untuk mengajak untuk optimis (baca: berprasangka baik) dalam memerangi korupsi di tengah tantangan efektifitas pemerintahan setelah reformasi 1998. Di awal bukunya, Denny Indrayana menyoroti eksistensi demokrasi sebagai hasil keringat dan bersimbah darah perjuangan reformasi. Reformasi yang menghasilkan demokrasi tidak menegasikan kesejahteraan. Dengan berani Denny Indrayana berargumen bahwa reformasi yang telah membukakan keberadaaan demokrasi yang membaik dengan berlandaskan data grafik yang skor dan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia versi Economist Intelligence Unit yang semakin membaik (baca halaman 46-47). Demokrasi di era reformasi itu telah membawa suksesnya perubahan UUD 1945 yang membawa pada konstitusi yang demokratis di tengah prosesnya yang tertatih-tatih dan jadwal yang amburadul. Sebagai seorang Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana dalam salah satu bab di bukunya mengupas habis tantangan Presiden SBY dalam kerangka desain konstitusional. Menurutnya, kewenangan Presiden di dalam UUD 1945 di era reformasi lebih terbatas dan lebih terkontrol dibandingkan Presiden sebelum era reformasi (sesuai UUD 1945 sebelum amandemen). Di sisi lain, Presiden di era reformasi tidak mendapat dukungan partai politik sebesar pada saat sebelum era reformasi. Presiden di era reformasi

cenderung mendapatkan dukungan minimalis dari partai-partai politik di DPR. Parahnya, dinamika politik di era reformasi lebih tinggi dan kompleks dibandingkan era sebelum reformasi. Persepsi terhadap suksesnya pemberantasan korupsi juga dihadirkan dalam buku ini, dengan bermodalkan lima faktor pendukung ikhtiar pemberantasan korupsi, yaitu: (1) iklim demokrasi yang membaik; (2) regulasi antikorupsi yang membaik; (3) institusi antikorupsi yang membaik; (4) pers yang makin bebas memberitakan kasus korupsi; (5) partisipasi publik yang makin tinggi dalam mengontrol agenda pemberantasan korupsi. Dengan mengandalkan data dan grafik kuantitatif, bukunya ini menyuguhkan klaim suksesnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden SBY. Sesuai dengan survei Global Integrity mengindikasikan bahwa mekanisme antikorupsi mengalami perbaikan signifikan dari tahun 2004 yang berkategori Very Weak (VW) menjadi Moderate (M) di tahun 2009 (baca halaman 195-197). Selain itu masih banyak data dan grafik dari beberapa kajian seperti Political and Economic Risk Consultancy, Worldwide Governance Indicator, dan Transparancy International yang seolah menjadi legitimasi dan klaim sukses agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden SBY. Terlepas dari data dan grafik suksesnya pemberantasan korupsi tersebut, masyarakat masih mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan perkara-perkara korupsi yang bersentuhan dengan partai politik dan lingkaran institusi lembaga kepresidenan yang yang menyangkut korupsi kementerian. Lugasnya, indikator suksesnya pemberantasan korupsi tidak hanya dinilai sebatas grafik hasil survey, tetapi juga agenda konkret dan kebutuhan karakter keberanian Presiden SBY dalam membongkar

perkara korupsi berikut mafianya yang menyangkut ikan-ikan besar. Pada akhir bukunya, Denny Indrayana menyajikan ramuan strategi antikorupsi antara lain: (1) penrapan pembalikan beban pembuktian; (2) pemiskinan koruptor; (3) penerapan model modern investigation; (4) perlindungan dan insentif untuk whistle blower dan justice collaborator; (5) penguatan KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi; (6) penanganan kasus korupsi harus dilakukan dengan strategi three in one bersama dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan; (7) kriminanalisasi cash payment harus mulai dilakukan; (8) penerapan prinsip transaparansi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten; (9) perlu segera direalisasikan penerapan single identity number (SIN); (10) strategi pemberantasan anti korupsi dalam kerangka pikir “hukum progresif”. Sekalipun ditulis dalam kerangka berpikir sebagai seorang staf khusus Presiden, tulisan ini patut diapresiasi dengan gaya pemikiran Denny Indrayana yang mempertahankan orisinalitas akademik. Tulisan yang terkesan sebagai pembelaan dan legitimasi kebijakan Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi, namum penulis tetap menggagasnya dalam kerangka berpikir yang logis, tidak asal ABS, dan menjilat pada atasan (Presiden). Oleh karenanya, buku ini harus dibaca dalam suasana batin pembaca yang kritis untuk menguji dan menilai obyektifitas isi buku.


55

KONSULTASI HUKUM

Sambungan Vol. VI , No. 1 Agustus-September

• DOK. BULETIN KOMISI YUDISIAL

Kekerasan dalam Rumah Tangga

A.J. Day Tenaga Ahli Komisi Yudisial

Peran Serta Masyarakat

D

isadar i penuh bahwa tanpa mengikut sertakan masyarakat dalam penghapusan KDRT, semua upaya yang dilakukan tidaklah akan membawa hasil yang memuaskan. Masyarakat yang melihat KDRT sebagai masalah internal keluarga, mestinya disadarkan akan peran sertanya. Undang-undang ini mewajibkan kepada setiap orang yang mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya KDRT segera melakukan upaya-upaya mencegah berlangsungnya KDRT, dan terutama sekali memberi perlindungan kepada korban. Upaya perlindungan korban ini, apabila memang sulit agar segera melaporkan ke Kepolisian, karena penanganan KDRT ini perlu segera maka Kepolisian diwajibkan dalam waktu 1x24 56


jam memberi perlindungan sementara kepada korban dan hal tersebut dapat diberikan selama 7 hari berturut-turut, dan untuk itu kepolisian agar segera minta Penetapan perintah Perlindungan dari Pengadilan Negeri. Ketentuan ini tentu dimaksud untuk mencegah salah tafsir bahwa korban yang dilindungi itu bukanlah tahanan tetapi sebagai orang yang dilindungi. Dalam memberi perlindungan inilah Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau mungkin pula dengan pembimbing rohani . Bantuan dan kerjasama ini juga diberikan dalam rangka pemulihan bagi korban sesuai standar profesinya masing-masing. Tujuan upaya-upaya ini ialah agar korban lebih sensitif dan r e s p o n s i f, u n t u k dapat memulihkan kembali keutuhan rumah tangga, bukan sebaliknya. Korban atau keluarga kor ban, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, dengan persetujuan korban dalam kasus KDRT, apa Majalahbasis.com bila belum ada laporan dari masyarakat juga dapat meminta surat perintah perlindungan korban dengan mengajukan permohonan ke pengadilan, agar pihak pelaku KDRT dibatasi geraknya, seperti melarang memasuki tempat tinggal bersama, membuntuti atau mengintimidasi korban.

Kekerasan psikis oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dalam lingkup rumah tangga ancaman pidananya adalah 3 tahun penjara atau denda Rp. 9 juta (sembila juta rupiah), namun apabila tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya 4 bulan atau denda Rp.3 juta. Kekerasan seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dalam kepustakaan dikenal sebagai marital rape.

Harapan kedepan Te r n y a t a d a l a m p r a k t i k , ketentuan-ketentuan KUHP masih sering diterapkan sedangkan jelas tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini terungkap dalam semi loka yang diadakan Komisi Yudisial dengan para hakim di pelbagai kota besar

di Indonesia. Diharapkan agar azas lex specialis derogat legi generali benar-benar ditempuh oleh aparat penegak hukum sehingga tujuan undang-undang keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat tercapai.

KESEHATAN

INFLUENZA • DOK. BULETIN YUDISIAL

tinggi hampir 40ºC, nyeri otot disertai nyeri sendi, sakit kepala hebat disertai mual dan muntah. Dan bila tidak diobati akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lain, seperti pneumonia (radang paru-paru), cepat menular dan bisa

The common cold is a disease of the upper respiratory tract. Symptoms of influenza,with fever and cough the most common symptoms. Jadi apa sebenarnya “flu” yang biasa kita alami itu? Batuk pilek, hidung tersumbat yang hampir tiap tahun kita alami sebenarnya adalah “influenza-like illnesses” yaitu Common Cold. Mirip Influenza tapi gejalanya ringan dan juga disebabkan oleh virus tapi golongan coronavirus yang ringan (50% rhinovirus). Jadi Influenza dan “flu / Common Cold” adalah dua penyakit yang berbeda.

dr. Diah Farida

Pertanyaan:

S

aya mempunyai rencana minggu depan akan imunisasi influenza. Saya ingin imunisasi karena saya termasuk sering pilek hidung tersumbat dok , harapan saya supaya tidak terganggu flu lagi. Bagaimana menurut dr.Diah, apakah aman bagi saya dan berapa kali harus imunisasi? Adi Brata, Jakarta

Jawab: Dalam keseharian kita sering terdengar, “saya kena flu nih”, maksudnya pilek, hidung berair & tersumbat. Sakit 3 hari tanpa obat sudah bisa sembuh sendiri. Apa benar flu? Istilah flu sebenarnya adalah merujuk pada penyakit influenza. Suatu penyakit infeksi yang disebabkan virus dg family Orthomyxoviridae. Beberapa tipenya : Avian (A/H5N1) terkenal dg flu burung, swine (A/H1N1) dll. Gejala influenza antara lain demam, menggigil, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, batuk, dan badan lemah. Dari sekilas, gejala influenza ini mirip “flu” yg kita alami. Trus apa bedanya? Bila seseorang terkena influenza, tidak mungkin dia masih bisa ke kantor, harus bedrest karena influenza gejalanya lebih berat dari pada “flu”, demamnya lebih

cold :

menimbulkan pandemic ( contoh ; pandemic flu singapura, flu mexico), resiko kematian juga tinggi. Sedangkan “flu”relative sembuh 3-7 hari dan tanpa obatpun bisa sembuh sendiri. Gambar org influenza & common

Apakah kita perlu imunisasi influenza? Imunisasi influenza dianjurkan pada orang2 yang beresiko tinggi terkena influenza yaitu anak2, lanjut usia dan penderita asma, kencing manis, penyakit jantung dan immuno-compromised. Vaksin ini sdh diteliti dan aman, penyuntikannya dianjurkan diulang tiap tahun. Sedangkan Common Cold belum ada vaksinnya dan tidak perlu imunisasi. Bila Pak Adi suntik imunisasi influenza, tidak berarti nanti Bapak tidak lagi batuk pilek. Karena batuk pilek yang Bapak alami bisa disebabkan common cold, alergi, faringitis atau sinusitis, bukan influenza. Perlu pemeriksaan lebih lanjut agar bisa tertangani dengan tepat. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan bisa bermanfaat. Terimakasih. EDISI OKTOBER - NOPEMBER 2011 VOL. VI - NO. 2

57

RELUNG

M

oore adalah seorang dokter terkenal dan dihormati, melalui tangannya sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan. Ia tinggal di sebuah kota tua di Perancis. 20 tahun yang lalu dia adalah narapidana. Ceritanya berawal ketika ia dikhianati kekasihnya. Karena emosi ia melukai lelaki selingkuhan kekasihnya. Akibatnya, ia dipenjara selama 3 tahun padahal saat itu ia adalah mahasiwa dari sebuah unversitas terkenal. Setelah dia keluar dari penjara, kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Status sebagai bekas narapidana menyebabkan dirinya mendapat penghinaan dan ejekan ketika melamar pekerjaan. Dalam keadaan sakit hati, Moore memutuskan akan menjadi perampok. Dia mengincar sebuah rumah di bagian selatan kota. Para orang dewasa di rumah tersebut kerja hingga larut malam. Di dalam rumah hanya ada seorang anak kecil buta yang tinggal sendirian. Dia pergi kerumah tersebut mencongkel pintu utama membawa sebuah pisau belati, masuk ke dalam rumah, sebuah suara lembut lalu bertanya, “Siapa itu?” Moore sembarangan menjawab, “Saya adalah teman papamu, dia memberikan kunci rumah kepadaku.” Anak kecil ini sangat gembira, tanpa curiga berkata, “Selamat datang, namaku Kay, tetapi papaku malam baru sampai ke rumah, paman apakah engkau mau bermain sebentar dengan saya?” Dia memandang dengan mata yang besar dan terang tetapi tidak melihat apapun, dengan wajah penuh harapan, di bawah tatapan memohon yang tulus, Moore lupa kepada tujuannya, langsung menyetujui. Yang membuat dia sangat terheran-heran, anak yang berumur 8 tahun dan buta ini dapat bermain piano dengan lancar. Lagu-lagu yang dimainkannya sangat indah dan gembira, walaupun bagi seorang anak normal harus melakukan upaya besar sampai ke tingkat seperti anak buta ini. Selesai bermain piano anak ini melukis matahari, bunga, ayah-ibu dan teman-teman. Dunia anak buta ini rupanya tidak kosong, walaupun lukisannya kelihatan sangat canggung, yang bulat dan persegi tidak dapat dibedakan, tetapi dia melukis dengan sangat serius dan tulus. 58


“Paman, apakah matahari seperti ini?” Moore tiba-tiba merasa sangat terharu, lalu dia melukis di telapak tangan anak ini beberapa bulatan, “Matahari bentuknya bulat dan terang, dan warnanya keemasan.” “Paman, apa warna keemasan itu?” dia mendongakkan wajahnya yang mungil bertanya, Moore terdiam sejenak, lalu membawanya ketempat terik matahari, “Emas adalah sebuah warna yang bisa membuat orang merasa hangat, sama seperti kita memakan roti yang bisa memberi kita kekuatan.“ Tangan anak buta ini dengan gembira meraba ke empat penjuru, “Paman, saya sudah merasakan, sangat hangat, dia pasti akan sama dengan warna senyuman paman.“ Moore dengan penuh sabar menjelaskan kepadanya berbagai warna dan bentuk barang, dia sengaja menggambarkan dengan hidup, sehingga anak yang penuh

mendidik anak yang demikian baik.Walaupun matanya buta, tetapi hatinya sangat terang, dia mengajarkan kepada saya banyak hal, dan membuka pintu hati saya.” Tiga tahun kemudian, Moore menyelesaikan kuliahnya di fakultas kedokteran, dan memulai karirnya sebagai seorang dokter. Enam tahun kemudian, dia dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kay, sehingga Kay bisa melihat keindahan dunia ini. Kay akhirnya menjadi pianis terkenal, yang mengadakan konser ke seluruh dunia. Setiap Kay mengadakan konser, Moore akan berusaha menghadirinya, duduk disebuah sudut yang tidak mencolok. Ketika Moore mengalami kekecewaan terhadap dunia dan kehidupannya, semangat dan kehangatan Kay kecil yang buta memberikan kehangatan dan kepercayaan diri kepadanya,

Perampok dan Anak Buta imajinatif ini mudah mengerti. Anak buta ini mendengar ceritanya dengan sangat serius, walaupun dia buta, tetapi rasa sentuh dan pendengaran anak ini lebih tajam dan kuat daripada anak normal, tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat.

Kay kecil yang tinggal di dalam dunia yang gelap, sama sekali tidak pernah putus asa dan menyia-nyiakan hidupnya, dia membuat orang menyadari betapa besar vitalitas dalam hidup ini, vitalitas dan semangat ini menyentuh ke dasar hati Moore.

Akhirnya, Moore teringat tujuan kedatangannya, tetapi Moore tidak mungkin lagi merampok. Hanya karena kecaman dan ejekan dari masyarakat dia akan melakukan kejahatan lagi. Berdiri di hadapan Kay dia merasa sangat malu, lalu dia menulis sebuah catatan untuk orang tua Kay, “Tuan dan nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian, kalian adalah orang tua yang hebat, dapat

Cinta dan harapan dapat membuat seseorang kehilangan niat melakukan kejahatan. Sedikit harapan mungkin bisa menyembuhkan seseorang yang putus asa, atau bahkan bisa mengubah nasib kehidupan seseorang atau kehidupan banyak orang. Ketika mengalami putus asa maka bukalah pintu hatimu, maka cahaya harapan akan menyinari hatimu. (Arif Budiman)