BUPATI JOMBANG - administrasi pembangunan - Pemerintah ...

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR MASA JABATAN BUPATI SIDOARJO TAHUN 2005 - 2010

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Sidoarjo Tahun 2005 – 2010 (ILPPD AMJ) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas performansi

organisasi

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Sidoarjo.

Performansi yang dilaporkan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyusunan ILPPD AMJ berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Bab IV, Pasal 27 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/ atau media elektronik. Informasi LPPD AMJ kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD AMJ kepada Pemerintah. Muatan informasi LPPD AMJ merupakan ringkasan LPPD AMJ. Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD AMJ yang disampaikan kepada pemerintah sebagai berikut :

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun telah disusun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 1 - 62

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2006 - 2010 sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2010 adalah Sidoarjo Berkembang Menjadi Kawasan Jasa, Perdagangan, Industri Dan Sentra Agrobisnis Berbasis Kerakyatan Dengan Mengedepankan Pemenuhan Hak Sosial Dasar. Visi ini dijabarkan ke dalam misi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia

untuk

mewujudkan

masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 2. Menanggulangi

kemiskinan

secara

terpadu

melalui

pendekatan

pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

yang

berwawasan lingkungan dan berkeadilan gender. 4. Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bebas dari KKN, dan profesional dalam kerangka good governance. 5. Menegakkan supremasi hukum, menciptakan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan dan menanggulangi bencana. 6. Meningkatkan

peluang

investasi

dan

usaha

berbasis

potensi

perekonomian rakyat yang berdampak peningkatan ekonomi masyarakat pada Pendapatan Asli Daerah. 7. Meningkatkan

Ilmu

Pengetahuan

dan

Teknologi

Pertanian

guna

mewujudkan sentra agrobisnis terpadu. 8. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berwawasan lingkungan,dan berkelanjutan B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelengarakan 31 urusan pemerintahan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 5 urusan pilihan. Penyelenggaraan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 2 - 62

urusan ini secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Sebelum menyajikan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan maka akan disajikan terlebih dahulu indikator makro. Indikator makro merupakan agregasi dari seluruh indikator yang ada dalam pencapaian kinerja dari seluruh urusan yang ada. Indikator tersebut adalah: 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah

selama lima tahun meningkat sebesar

21,69 % atau rata – rata setiap tahunnya tumbuh sebesar 5,42 %. Pertumbuhan

ekonomi

sejak

tahun

2005

angka

pertumbuhannya

mengalami penurunan sampai dengan tahun 2008 dan pada tahun 2009 terjadi

Rebound

yang

menunjukkan

grafik

meningkat.

Penurunan

pertumbuhan ini terjadi akibat adanya dampak bencana lumpur Porong yang merusak sebagian infrastruktur daerah serta mengganggu arus transportasi barang dan jasa.

Perkembangan Pertumbuhan EkonomiTahun 2005 - 2009 5,80% 5,60%

5,71% 5,38%

5,40% 5,20%

4,99%

5,00% 4,80%

4,83%

4,60%

4,92%

4,40% 4,20% 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2005 maka pada tahun 2009, pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 52,79%, diikuti oleh sektor Jasa – Jasa yang tumbuh sebesar 47,94% dan Sektor Listrik, gas dan air bersih yang tumbuh sebesar 43,47%. Satu satunya sektor yang mengalami penurunan


adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yang menurun sebesar 56,85%. Sektor

2005

2009

tumbuh

Sektor Primer 828.350,73

864.735,40

4,39%

315.759,78

136.239,12

-56,85%

10.061.003,44 347.668,73 437.684,19

11.107.117,75 498.808,76 494.802,13

10,40% 43,47% 13,05%

4.831.978,63

7.382.547,92

52,79%

2.230.697,25 267.709,75

2.480.690,00 315.779,52

11,21% 17,96%

880.511,47

1.302.644,55

47,94%

Jumlah 20.201.363,97 Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo

24.583.365,15

21,69%

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Sektor Sekunder Industri Pengolahan Listrik,Gas dan Air Bersih Bangunan Sektor Tersier Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

Sedangkan dari kontribusi ekonomi, perekonomian Kabupaten Sidoarjo masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 45,18 % dari seluruh volume ekonomi daerah. Diikuti oleh sektor perdagangan yang memberikan kontribusi 30,03% dan sektor angkutan dan telekomunikasi yang memberikan kontribusi sebesar 10,09%.

Proporsi Struktur Ekonomi Masyarakat Sidoarjo Tahun 2009 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perumahan; 1,28%

Jasa-jasa; 5,30%

Angkutan dan Komunikasi; 10,09%; Perdagangan ; 30,03%;

Konstruksi; 2,01 %

Pertanian; 3,52% Pertambangan dan Penggalian; 0,55%

Industri Pengolahan; 45,1 8%

Listrik, Gas dan Air Bersih; 2,03%



Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo masih tetap merupakan daerah industri dan perdagangan yang ditopang dengan wilayah permukiman. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat pengangguran terbuka selama empat tahun sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 13,75 %, dari angka pengangguran terbuka tahun 2005 sebesar 10,47 % meningkat menjadi 11,91 % di tahun 2008. Masih tingginya angka ini karena Sidoarjo sebagai daerah urban serta dampak dari bencana lumpur Porong yang mengakibatkan tingginya PHK pada beberapa pabrik.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 14,00% 12,00% 10,00% 8,00%

12,67% 10,47%

11,91%

10,14%

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2005

2006

2007

2008


3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun meningkat sebesar 1,44 % yaitu dari indeks tahun 2005 sebesar 72,26 poin menjadi sebesar 73,30 poin di tahun 2009. Dalam perjalanannya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, IPM sempat mengalami penurunan sedikit akibat adanya dampak bencana lumpur Porong yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian berdasarkan capaian tersebut status pembangunan manusia Kabupaten Sidoarjo termasuk kategori menengah atas. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 5 - 62

Perkembangan IPM Selama Tahun 2005 - 2009 73,40 73,20 73,00 72,80 72,60 72,40 72,20 72,00 71,80 71,60

73,30

72,57

72,48

72,52

72,26

2005

2006

2007

2008

2009

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

IPM merupakan indikator agregasi dari indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indikator kesehatan diwakili indikator usia harapan hidup. Usia harapan hidup masyarakat sidoarjo selama lima tahun sedikit mengalami penurunan dari usia harapan hidup tahun 2005 yang sebesar 69,77 tahun menjadi sebesar 69,65 tahun.

Perkembangan Usia Harapan Hidup Tahun 2005 - 2009 69,90 69,80 69,70

69,77

n u h a T

69,60

69,65

69,50

69,50

69,40

69,34

69,30 69,20 69,1 0 2005

2006

2008

2009


Indikator pendidikan berupa angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf masyarakat sidoarjo selama lima tahun mengalami peningkatan dari angka melek huruf tahun 2005 sebesar 96,71 % menjadi sebesar 97,59% di tahun 2009.


Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2005 - 2009 97,80 97,60

97,58

97,40 97,20

ersn P

97,00 96,80 96,60

97,27

97,00 96,71

96,40 96,20 2005

2006

2008

2009


Sedangkan rata – rata lama sekolah masyarakat meningkat dari sebesar 9,35 tahun di tahun 2005 menjadi sebesar 9,61 tahun pada tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat sidoarjo telah mengikuti pendidikan setara dengan kelas 1 SMA.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Tahun 2005 - 2009 9,7 9,6

n u h ta

9,5 9,4 9,3 9,2 rs

2005 9,35

2006 9,52

2008 9,56

2009 9,61


Sedangkan indikator ekonomi adalah paritas daya beli, kemampuan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya. Paritas daya beli masyarakat meningkat dari tahun 2005 sebesar Rp 548.784,00 menjadi sebesar Rp 615.562,00. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 7 - 62

Perkembangan Paritas Daya Beli Tahun 2005 - 2009 620.000,00 600.000,00 580.000,00

h ia p u R

560.000,00 540.000,00 520.000,00 500.000,00 2005 2006 2008 2009 pdb 548.784,00 551.964,00 608.500,00 61 5.562,00 Sumber data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan uraian pelaksanaan dari masing – masing urusan yang ada : 1. URUSAN PENDIDIKAN Pelaksanaan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2010 diarahkan pada terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Pelayanan tersebut telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja selama lima tahun sebagai berikut : a.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM SD/MI tahun 2009 tercapai sebesar 101,50 %, walaupun capaian ini menurun dibanding APM tahun 2005 yang sebesar 107,46 % namun masih diatas 100 %. APM untuk SMP/MTs tahun 2009 tercapai sebesar 72,18 %, capaian ini menurun apabila dibandingkan dengan APM tahun 2005 yang sebesar 85,05 %. Meskipun terjadi penurunan, pada tahun 2008 APM sempat meningkat menjadi sebesar 92,89%. Sedangkan APM untuk SMA/MA/SMK meningkat yaitu dari APM tahun 2005 sebesar 37,89% menjadi sebesar 52,30% di tahun 2009;


Sumber Data : Dinas Pendidikan

b.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK untuk SD/MI tahun 2009 tercapai sebesar 114,49%, capaian ini menurun apabila dibandingkan APK tahun 2005 yang sebesar 124,18% namun masih cukup bagus karena masih diatas 100%. APK untuk SMP/MTs meningkat sebesar 1,6 % dari APK tahun 2005 sebesar 93,68 % menjadi sebesar 95,18 % di tahun 2009, serta APK untuk SMA/SMK/MA meningkat dari APK tahun 2005 sebesar 48,98 % menjadi sebesar 70,72 % di tahun 2009;

Perkembangan Angka Pa rtisipa si Ka sa r (APK)

) (% ta sen ro P

1 60 1 40 1 20 1 00 80 60 40 20 0

2005

2006

2007

2008

2009

1 24,1 8

1 23,85

1 26,29

1 39,22

1 1 4,49

SMP/MTs

93,68

93,1 3

97,95

60,08

95,1 8

SMU/MA/SMK

48,98

52,63

61 ,71

38,22

70,72

SD/MI



c.

Angka Putus Sekolah (APS)

APS secara umum mengalami penurunan. APS untuk SD/MI menurun dari tahun 2005 sebesar 0,03 % menjadi sebesar 0,02 % di tahun 2009, untuk jenjang SMP/MTs menurun dari tahun 2005 sebesar 0,15 % menjadi hanya 0,05 % di tahun 2009 sedangkan untuk SMA/MA/SMK menurun juga dari tahun 2005 sebesar 0,54 % menjadi sebesar 0,51 % di tahun 2009. Penurunan APS ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan semakin meningkat, disamping kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan semakin baik;


d.

Nilai Rata – Rata Ujian Akhir Nasional (UAN) pada seluruh

jenjang mengalami peningkatan. Nilai UASBN SD/MI meningkat dari rata – rata tahun 2005 sebesar 7,65 menjadi sebesar 7,90 di tahun 2009, SMP/MTs meningkat dari tahun 2005 sebesar 7,01 menjadi sebesar 8,31 di tahun 2009 sedangkan SMA/SMK/MA meningkat dari tahun 2006 sebesar 7,18 menjadi sebesar 7,53 di tahun 2009. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik;


Perkembanga n nilai rata -ra ta UAS/ UAN 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2005

2006

2007

2008

2009

SD/MI

7,65

7,89

7,25

7,73

7,9

SMP/MTs

7,01

7,36

7,75

7,64

8,31

SMU/MA/SMK

7,18

7,36

6,45

7,05

7,53


e.

Angka Kelulusan Sekolah pada semua jenjang juga

mengalami peningkatan. untuk SD/MI meningkat dari tahun 2005 sebesar 98,41 % menjadi sebesar 100 % di tahun 2009, SMP/MTs meningkat dari kelulusan tahun 2005 sebesar 98,48 % menjadi sebesar 99,99 % di tahun 2009 sedangkan SMA/MA/SMK meningkat dari tahun 2005 sebesar 92,56 % menjadi sebesar 99,99 % di tahun 2009;



Rasio Guru Terhadap Jumlah Murid

f.

Selama lima tahun telah melampaui standar nasional dengan besaran untuk SD/MI sebesar 1;18 , SMP/MTs sebesar 1;16 dan SMA/MA/SMK sebesar 1;17. Standar Nasional yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional adalah SD/MI sebesar 1:40, SMP/MTs sebesar 1:21 dan SMA/MA/SMK sebesar 1:21. Rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan guru baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun jenjang SMA/MA/SMK telah mencukupi dibandingkan dengan jumlah murid yang ada; 2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

SD/MI

1/23

1/22

1/22

1/20

1/18

SMP/MTs

1/16

1/13

1/16

1/10

1/16

3 SMA/MA/SMK 1/13 Sumber Data : Dinas Pendidikan

1/13

1/15

1/16

1/17

No 1 2

Uraian

Rasio Kelas Terhadap Jumlah Murid

g.

Rasio untuk SD/MI meningkat dari tahun 2005 sebesar 1;24 menjadi sebesar 1;17 di tahun 2009, SMP/MTs meningkat dari tahun 2005 sebesar 1;52 menjadi sebesar 1;38 di tahun 2009 sedangkan SMA/MA/SMK meningkat dari tahun 2005 sebesar 1;42 menjadi sebesar 1;40 di tahun 2009. Standar nasional untuk rasio kelas terhadap murid untuk semua jenjang sebesar 1;40; No 1 2

Uraian SD/MI SMP/MTs

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

1/24

1/15

1/29

1/22

1/17

1/52

1/40

1/38

1/39

1/38

1/38

1/38

1/40

1/40

3 SMA/MA/SMK 1/42 Sumber Data : Dinas Pendidikan

Kondisi Bangunan Sekolah.

h.

Untuk SD/MI yang dalam kondisi baik dan sedang sebesar 81,55%, SMP/MTs yang dalam kondisi baik dan sedang sebesar 96,69% dan SMA/MA/SMK yang dalam kondisi baik dan sedang sebesar 96,36%. No

Keterangan

Tahun


2005

2007

2008

2009

61,2 89,8 91,2

61,05 87,05 87,45

69,88 90,93 92,31

63,65 88,36 90,35

21,04 9,85 8,07

20,87 8,14 7,22

21 10,71 10,76

17,27 6,76 5,58

17,9 8,33 6,01

Rusak SD/MI 18,05 SMP/MTs 3,53 SMA/MA/SMK 2,12 Sumber Data : Dinas Pendidikan

17,93 2,06 1,58

17,95 2,24 1,78

12,85 2,3 2,11

18,45 3,31 3,64

1

2

Baik SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

60,91 86,62 89,81

Sedang SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

2006

3

Selain kinerja tersebut selama lima tahun dalam penyelengggaran urusan ini,

Pemerintah

Kabupaten

Sidoarjo

memperoleh

sebanyak

82

penghargaan. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja

tersebut, Pemerintah

Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran sebesar

Rp

305.538.067.754,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

263.378.415.656,00 atau terserap sebesar 86,20%.

2.

URUSAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan selama lima tahun diarahkan kepada Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seluruh pelayanan tersebut telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari seluruh indikator kinerja sebagai berikut : a.

Angka Kematian Bayi mengalami penurunan dari AKB

tahun 2005 sebesar 12,5 kematian per 1000 kelahiran hidup menjadi sebesar 11,10 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Angka tahun 2009 ini lebih baik dari angka perkiraan nasional yang sebesar 35 kematian per 1000 kelahiran hidup ;


Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 13 1 2,5 12

12,65

12,5

12,6

12,1

1 1,5 11

11,1

1 0,5 10 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber data : Dinas Kesehatan

Angka Kematian Balita tahun 2009 sebesar 12,07 kematian

b.

per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ini juga lebih baik dari angka perkiraan nasional tahun 2009 yang sebesar 46 kematian per 1000 kelahiran hidup; Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup 16 14 12

14,57

10

13,63

14,08

13,17

12,07

8 6 4 2 0 2005

2006

2007

2008

2009


c.

Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2009 sebesar 91,73

kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih baik dari angka perkiraan nasional tahun 2009 yang sebesar 46 kematian per 1000 kelahiran hidup;


Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 1 20

91 ,81

1 00 80 60

1 1 2,6 91 ,73

61 ,61

40

50,23

20 0 2005

2006

2007

2008

2009


d.

Sedangkan untuk Prevalensi Penyakit Menular, Kabupaten

Sidoarjo masih cukup tinggi. Angka kesembuhan penyakit TB tertinggi yang pernah dicapai sebesar 86,80 % dan terendah sebesar 81,30 % dari target yang ditetapkan setiap tahun sebesar 85 %. Belum tercapainya angka kesembuhan penyakit TB ini sebagian besar disebabkan kurang rajinnya pasien meminum obat. Angka Kesembuhan TB Paru 86,8

Persentase (%)

88 86

86,2

84,1

84

81 ,3

82

82,3

80 78 76 2005

2006

2007

2008

2009


Sedangkan untuk angka kesakitan DB yang tertinggi sebesar 82,82 per 100.000 penduduk terjadi pada tahun 2006 dan yang terendah pada tahun 2008 yang tercapai sebesar 29,69 per 100.000 penduduk. Angka ini jauh diatas standar nasional yang sebesar 2 per 100.000 penduduk. Masih tingginya angka kesakitan DBD ini karena Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah endemis DBD


dimana tingkat penularan DBD sangat tinggi, yang dipengaruhi antara lain mobilitas penduduk dan kebersihan lingkungan. Untuk itu upaya pencegahan DBD telah dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan Gerakan 3 M Plus (Menguras, menutup dan mengubur serta mencegah gigitan nyamuk), pemantauan Angka Bebas Jentik (ABJ) secara berkala serta upaya penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan dini gejala DBD dan penanganan secara tepat; Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 1 00

82,82

80

61 ,8

60 27,54

40

29,69

29,9

2008

2009

20 0 2005

2006

2007


e.

Balita Dengan Gizi Buruk, selama lima tahun mengalami

penurunan tajam dari tahun 2005 sebesar 0,17 % menjadi sebesar 0,05 % di tahun 2009; Perkembangan Balita dengan Gizi Buruk dari jumlah Balita yang ditimbang Persentase (%)

0,2

0,17

0,1 5

0,1

0,1

0,08

0,07

0,05

0,05 0 2005

2006

2007

2008

2009



f.

Kecamatan

Bebas

Rawan

Gizi

meningkat

dari

14

kecamatan di tahun 2005 menjadi sebanyak 17 kecamatan di tahun 2009, bahkan pada tahun 2008 sempat seluruh kecamatan bebas rawan gizi;


g.

Penduduk

Yang

Memanfaatkan

Puskesmas

sedikit

menurun dari tahun 2005 sebanyak 73,85 % menjadi sebanyak 70,54 % di tahun 2009. Penurunan ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik serta pada tahun 2008 dan 2009, beberapa Puskesmas sedang dilakukan rehab gedung sehingga sedikit mempengaruhi pada kunjungan masyarakat ke Puskesmas ;

Persentase (%)

Perkembangan Jumlah Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas 75 74 73 72 71 70 69 68

73,85

2005

2006

72,86

72,03

2007

71,58

2008

70,54

2009



h.

Penduduk Yang Memanfaatkan RSUD sedikit mengalami

penurunan dari tahun 2005 sebesar 18,64 % menjadi sebesar 16,98 % di tahun 2009. Penurunan ini disebabkan sudah berfungsinya peranan swasta dalam memberikan pelayanan terutama masyarakat menengah ke atas. Namun demikian realisasi persentase jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD jauh melampaui standar nasional yang sebesar 1,5%;

Sumber data : RSUD Sidoarjo

i.

Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat hunian rumah

sakit dalam kurun waktu tertentu. Tingkat hunian diukur dari penggunaan tempat tidur yang tersedia. Tingkat BOR rata-rata sebesar 72 % setiap tahunnya. Angka ini cukup baik karena standar untuk BOR ini antara 75 % – 85 %;


Perkemba nga n BOR RSUD Ka b. Sidoa rjo

Persentase (%)

1 00

88,9 77,93

80

71 ,24

71 ,11

72,7

2007

2008

2009

60 40 20 0 2005

2006


j.

Lenght of Stay (LOS) / rata – rata lama tinggal pasien di RS

selama tahun 2005 – 2009 tercapai selama 3 sampai 4 hari. Sedangkan standar LOS sebesar 3 sampai 6 hari; Perkemba nga n LOS RSUD Kab. Sidoarjo (ha ri) 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,1 0

3,81

3,69 3,50 3,35

2005

2006

2007

2008

3,42

2009


k.

Turn Over Interval (TOI)/ lama waktu jeda pemakaian

tempat tidur antara pasien satu dengan yang berikutnya rata-rata tercapai selama 1 - 1,5 hari. Standar TOI ditetapkan 1 – 3 hari.


Perkemba ngan TOI RSUD Ka b. Sidoa rjo (ha ri) 1 ,60 1 ,40 1 ,20 1 ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 -

1 ,36

1 ,30

1 ,33

2007

2008

2009

1 ,02 0,46 2005

2006


Nett Dead Rate (NDR) selama lima tahun yang tertinggi

l.

sebesar 2,49 % dan terendah sebesar 2,14 %. angka ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan BLUD yaitu kurang dari 2,5 %. Perkembangan NDR RSUD Kab. Sidoarjo (Persentase) 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,1 0 2,00 1 ,90

2,49

2,47 2,29

2,26 2,1 4

2005

2006

2007

2008

2009


Dalam

menjalankan

pelayanan

kesehatan

ini,

selama

lima

tahun

Pemerintah Kabupaten memperoleh 20 penghargaan dan kejuaraan. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

483.778.495.374,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp



3.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan ini diarahkan pada upaya untuk Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja selama lima tahun adalah : a.Pemenuhan Baku Mutu Air, untuk limbah cair industri besar secara umum telah memenuhi baku mutu. Sedangkan untuk baku mutu air sungai terdapat beberapa sungai yang tidak memenuhi baku mutu yaitu Kali Pelayaran, Kali Buntung, Kali Mangetan Kanal, Kali Sumber, Kali Buduran, Kali Kemambang, Kali Pucang dan Kali Sidokare. Pemenuhan Baku Mutu Udara, di lokasi padat lalu lintas

b.

dan industri secara umum mutu udara di wilayah Sidoarjo masih di bawah standar baku mutu udara yang ditetapkan kecuali untuk parameter debu yang melebihi standar baku mutu terutama pada musim kemarau. c.Jumlah Sampah Yang Terangkat Ke TPA meningkat dari sebanyak 156 meterkubik per hari di tahun 2005 menjadi 817 meterkubik per hari di tahun 2009. Uraian Jumlah sampah yang terangkut Jumlah Produksi sampah % jumlah sampah terangkut

Satuan M3/hari

2005

Tahun 2006 2007

2008

2009

584

838

887

827

788

M3/hari 3.186

3.257

3.332 3.962 3.991

18%

19%

24%

22%

21%

Sumber data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Jumlah Perusahaan Yang Menggunakan Air Tanah Dan

d.

Memiliki SIPA juga meningkat dari 156 perusahaan di tahun 2005 menjadi 325 perusahaan di tahun 2009. No 1

Keterangan Perusahaan yang memiliki SIPA

2005

2006

2007

2008

2009

156

188

294

305

325


2

Perusahaan yang menggunakan air tanah

986

1.013

1.200

1.200

1.204

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, perdagangan dan ESDM

Atas pelaksanaan urusan ini, dalam kurun lima tahun Pemerintah Kabupaten memperoleh penghargaan Adipura tahun pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

121.843.619.515,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp


4.

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan pekerjaan umum selama lima tahun diprioritaskan pada upaya Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum. Capaian kinerja selama masa jabatan adalah: a. Kondisi Jalan Beraspal yang terdiri dari jalan beraspal kondisi baik meningkat dari sepanjang 558,80 kilometer di tahun 2005 menjadi sepanjang 692,58 kilometer di tahun 2009, jalan kondisi sedang menurun dari panjang tahun 2005 sepanjang 61,15 kilometer menjadi sepanjang 36,89 kilometer di tahun 2009, sedangkan jalan kondisi rusak menurun dari panjang tahun 2005 sepanjang 206,34 kilometer menjadi sepanjang 186,95 kilometer di tahun 2009; No 1 2 3

Kondisi Baik Sedang Rusak Jumlah

2005 558,80 61,15 206,34 826,29

2006 2007 2008 636,09 651,36 691,56 36,50 26,37 71,85 193,95 186,08 134,72 866,54 863,81 898,13

2009 692,58 36,89 186,95 916,42

Sumber data : Dinas PU Bina Marga


b. Jumlah Jembatan baik sebanyak 346 buah, jembatan kondisi sedang sebanyak 13 buah, sedangkan jembatan kondisi rusak sebanyak 5 buah ; No 1 2 3

Kondisi Baik Sedang Rusak Jumlah

2005 288 24 41 353

2006 290 23 40 353

2007 289 25 40 354

2008 334 15 13 362

2009 346 13 5 364

Sumber data : Dinas PU Bina Marga

c. Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dibangun dan dipelihara selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 15.628 titik atau terpenuhi sebesar 53,29% dari kebutuhan PJU seluruhnya sebesar 29.000 titik.

Perkembangan PJU Yang Ada 1 8.000 1 6.000 1 5.628

1 4.000

1 4.244

1 2.792

1 2.000 1 1 .670

1 0.000

1 1 .980

8.000 6.000 4.000 2.000 2005

2006

2007

2008

2009


d. Luas

Daerah

Genangan

Banjir

secara

umum

mengalami

penurunan dari seluas 3.308,90 hektar di tahun 2006 menjadi seluas 2.937,68 hektar di tahun 2009. Apabila dirinci secara detil maka penurunan banjir terjadi pada wilayah pertanian dari seluas 1.815,00 hektar di tahun 2006 menjadi seluas 1.021,00 hektar pada tahun 2009. Sedangkan untuk wilayah permukiman meningkat dari seluas 1.493,90 hektar di tahun 2006 menjadi seluas 1.916,68 hektar di tahun 2009; No 1 2

Lokasi 2005 2006 2007 Pertanian 2.093,00 1.815,00 1.615,00 Permukiman 697,28 1.493,90 1.767,17 Jumlah 2.790,28 3.308,90 3.382,17 Sumber Data : Dinas PU Pengairan dan PU Cipta Karya

2008 1.223,00 1.767,77 2.990,77

2009 1.021,00 1.916,68 2.937,68


e. Sedangkan untuk luas areal dengan irigasi teknis di Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun mengalami penurunan seluas 1.438 hektar yaitu dari seluas 24.385 hektar di tahun 2005 menjadi seluas 22.947 hektar di tahun 2009. Penurunan ini karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri.

r ta ek h

Perkembangan Luas Irigasi Teknis 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 irigasi teknis

2005 24.385

2006 24.132

2007 23.883

2008 23.576

2009 22.947

Sumber Data : Dinas PU Pengairan dan PU Cipta Karya

Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

514.080.940.031,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp


5.

URUSAN PENATAAN RUANG

Urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Bappeda dengan penekanan pada meningkatkan legalitas pengembangan wilayah. Capaian kinerja yang tercapai adalah penyusunan revisi dokumen RTRW, penyusunan revisi RDTRK dan penyusunan peraturan zonasi serta penyusunan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja


Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran


sebesar

Rp

9.276.475.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp


6.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan urusan ini diarahkan pada Optimalisasi tugas dan fungsi perencanaan. Indikator kinerja yang dapat diukur adalah Dokumen perencanaan yang disusun selama tahun 2005 – 2009 sebanyak 76 dokumen

yang

terdiri

dari

dokumen

data

perencanaan,

dokumen

perencanaan pembangunan sektor dan dokumen perencanaan keruangan. Dari seluruh dokumen yang disusun telah dimanfaatkan sesuai dengan keperluan penyusunan dokumen tersebut. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

15.503.369.710,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

14.504.990.736,00 atau terserap sebesar 93,56%. 7.

URUSAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan urusan ini diarahkan pada Meningkatkan prasarana dasar masyarakat. Capaian kinerja selama lima tahun adalah : a. Jumlah sarana air bersih yang dibangun selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 18 lokasi pada Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Balongbendo, dan mampu menambah pelayanan kepada masyarakat sebanyak 1.122 kepala keluarga.


Jumlah Sarana Air Bersih Yang Dibangun 6 5

6

5

4

5 4

2

3 2 1 0 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya

b. Panjang jalan lingkungan yang dibangun selama tahun 2006 – 2009

sepanjang

107,76

kilometer.

Pembangunan

tersebut

dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah.

Perkembangan Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun 50.000 40.000

etr m

30.000 20.000 10.000 JL

2005 3.600

2006 1 2.750

2007 27.768

2008 23.61 1

2009 43.628

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya

c. Jumlah kejadian kebakaran selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 479 kejadian dengan total kerugian sebesar Rp 19.149.510.000,00. Kejadian

kebakaran

ini

setiap

tahunnya

selalu

meningkat.

Peningkatan ini terjadi karena kelalaian masyarakat serta masih banyak kondisi permukiman yang rawan kebakaran.


Perkembangan Kejadian Bencana Kebakaran 1 60 1 40 1 37

1 20 1 20

1 00

110

112

80 60

47

40 20 2005

2006

2007

2008

2009





Rp

97.264.013.410,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp


URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kebijakan umum urusan ini selama lima tahun diarahkan kepada Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pembangunan dan Meningkatkan prestasi dan kegiatan olahraga kemasyarakatan. Indikator kinerja yang berhasil dicapai untuk kepemudaan adalah jumlah pemuda berprestasi pada tingkat nasional dan regional sebanyak 5 orang yaitu terpilihnya pemuda pelopor tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan untuk olah raga , jumlah cabang olah raga yang berprestasi sebanyak 4 cabang yaitu karate, voli pantai, catur dan renang. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

9.761.551.485,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp


URUSAN PENANAMAN MODAL


Urusan penanaman modal diarahkan pada Meningkatkan kualitas layanan perijinan dan penanaman modal. Indikator kinerja yang berhasil dicapai Selama tahun 2006 – 2009, Jumlah investasi PMA tercapai sebesar Rp 1.545.475.967.194,00, jumlah investasi PMDN tercapai

sebesar Rp

2.280.605.125.413,00 , sedangkan jumlah investasi Non PMA/PMDN tercapai sebesar Rp 12.151.237.209.870,00. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

6.663.494.040,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

6.279.002.234,00 atau terserap sebesar 94,23%. 10. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Urusan ini dilaksanakan dengan fokus untuk Meningkatkan kualitas/ kuantitas KUKM. Indikator yang berhasil dicapai dalam mewujudkan fokus kerja tersebut adalah : a. Jumlah koperasi tahun 2009 sebanyak 1.018 unit, jumlah ini meningkat sebesar 19,62 % dari jumlah koperasi tahun 2005 yang sebanyak 851 unit, dari jumlah tersebut sebanyak 827 koperasi merupakan koperasi aktif ; Koperasi Aktif tidak aktif Jumlah

2005 686 165 851

2006 702 176 878

2007 713 191 904

2008 722 191 913

2009 827 191 1018


b. Jumlah KSP sehat tahun 2009 tercapai sebanyak 742 unit. Jumlah ini meningkat sebesar 363,75 % dari jumlah KSP tahun 2005 yang sebanyak 160 unit.


Pekemba nga n jumla h KSP/ USP sehat (koperasi)

800

742

684

600

535

469

400 200 0

160

2005

2006

2007

2008

2009


c. Selama tahun 2006 – 2009, volume usaha koperasi tercapai sebesar Rp 2.043.010.654.000,000, sedangkan volume usaha UKM sebesar Rp 6.675.844.669.000,00;

Perkembangan Volume Usaha Koperasi 600.000.000 500.000.000

n a u ib R

400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 Volume 268.577.917 462.431.811 494.497.671 511.939.987 574.141.185



d. Bantuan untuk koperasi tahun 2006 – 2009 sebesar 4.795.000.000,00, sedangkan bantuan untuk UMKM sebesar

Rp Rp

22.220.500.000,00.

Perkemba nga n jumla h ba ntuan pemerinta h pa da UMKM (ribua n rupia h) 8.000.000

5.951 .500 6.025.000 5.836.000

6.000.000

4.408.000

4.000.000 2.000.000

1 .1 48.000

2005

2006

2007

2008

2009





Rp

17.987.094.796,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

16.889.793.251,00 atau terserap sebesar 93,90%. 11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan kependudukan dilaksanakan untuk

Meningkatkan pelayanan

kependudukan. Kinerja yang berhasil dicapai pada tahun 2006 - 2009 adalah : a. Persentase penduduk berKTP pada tahun 2009 sebesar 84,69 %. Jumlah ini menurun dari angka tahun 2005 yang sebesar 96,94 %. Penurunan ini adanya perubahan sistem penerbitan KTP dari SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) ke SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).


Perkembangan Penduduk Ber-KTP tahun 2005-2009 1 .600.000 1 .400.000 1 .200.000

k u d n e p

1 .000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 wajib KTP

2005 1 .055.753

2006 1 .094.744

2007 1 .1 84.775

2008 1 .375.900

2009 1 .479.563

berKTP

1 .023.464

1 .047.084

1 .087.786

1 .348.384

1 .253.067

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Pelayanan akta kependudukan selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 177.029 akta yang terdiri dari akta kelahiran sebanyak 175.240 akta, akta kematian sebanyak 420 akta, akta perkawinan sebanyak 1.145 akta, akta perceraian sebanyak 224 akta. Tahun 2005 2006 2007 2008 1 Akta Kelahiran 35.878 39.103 40.415 53.480 2 Akta Kematian 106 73 98 102 3 Akta Perkawinan 407 314 139 368 4 Akta Perceraian 59 49 53 45 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No

Akta


2009 42.242 147 324 77



Rp

15.208.795.405,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

14.415.273.341,00 atau terserap sebesar 94,78%. 12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan ini difokuskan pada Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Usaha ini secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan tersebut adalah : a. Penempatan tenaga kerja selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 9.802 orang.


Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

b. Jumlah perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan tahun 2009 meningkat 163,64 % dari perselisihan tahun 2006 sebesar 77 kejadian menjadi sebanyak 126 di tahun 2009. Perkembangan jumlah peselisihan tenaga kerja dengan perusahaan 1 00

n h sa eru P

50 0 HAK

PHK 63

Kepenti ngan 5

Antar SP/SB

2006

9

2007

14

92

12

1

2008

11

77

15

2009 8 99 Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1 9

c. Kejadian kecelakaan kerja tahun 2009 mengalami penurunan dari jumlah kecelakaan di tahun 2005 sebanyak 3.920 kejadian menjadi sebanyak 3.831 kejadian di tahun 2009.


Perkembangan angka kecelakaan kerja

kejadian

4.200 4.000 3.800 3.600 AKK

2005

2006

2007

2008

2009

3.920

4.135

3.850

3.862

3.831

Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8.904.250.850,00 dengan realisasi sebesar

Rp

8.250.671.975,00 atau terserap sebesar 92,66%. 13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan ini difokuskan pada meningkatkan ketahanan pangan daerah. Usaha ini secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan tersebut adalah meningkatnya pola pangan harapan dari tahun 2005 sebesar 68,38 % menjadi 79,20% di tahun 2009. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, Kabupaten Sidoarjo masih mengalami defisit tetapi masih dapat ditutup dari wilayah sekitar.

Perkembangan Pola Pangan Harapan Tahun 2005 - 2009 85,00% 80,00%

76,80%

rsn e p

75,00% 70,00%

78,70% 77,20%

79,20%

68,38%

65,00% 60,00% 2005

2006

2007

2008

2009


Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan




Rp

4.783.040.410,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp


14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini terlaksana dengan difokuskan pada upaya untuk mewujudkan Pengarusutamaan

Gender.

Secara

umum

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak dalam lima tahun terakhir telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari 481 kasus kekerasan yang ditemui, seluruhnya telah ditangani oleh instansi yang terkait. Penanganan tersebut dalam bentuk advokasi dan pendampingan untuk memulihkan trauma psikologis. Indeks Pembangunan Jender (IPJ) selama tahun 2006 – 2009 mengalami peningkatan dari IPJ tahun 2006 sebesar 56,70 poin meningkat menjadi sebesar 67,66 poin di tahun 2009. Sedangkan Indek Pemberdayaan Jender juga mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 37,21 poin menjadi sebesar 59,10 poin di tahun 2009. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

4.100.881.600,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp 3.826.179.040,00 atau terserap sebesar 93,30%. 15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil. Indikator yang digunakan untuk menilai urusan ini adalah : a.Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2009 tercapai sebesar 76,00 % yaitu dihitung dari jumlah peserta KB aktif


sebesar 267.004 pasangan dibandingkan prevalensi PUS sebesar 351.303 pasangan.

Perbandingan Peserta KB Aktif dengan PUS 400.000 350.000 300.000 250.000

esrta p

200.000 150.000 100.000 50.000 KB aktif

2005 234.239

2006 243.562

2007 251.237

2008 259.771

2009 267.004

PUS

318.576

326.300

332.591

342.562

351 .303

Sumber Data : BPMPKB

Untuk kejadian pernikahan wanita dibawah umur (kurang

b.

dari 20 tahun) mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu dari sebesar 3,52 % di tahun 2005 menjadi sebesar 0,51 % di tahun 2009. Sedangkan

usia

rata-rata

pernikahan

perempuan

mengalami

peningkatan dari tahun 2005 sebesar 20,4 tahun menjadi sebesar 21,5 tahun di tahun 2009.

rsn e P

Perkembangan Wanita Menikah Dibawah Umur 20 tahun 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1 ,50% 1 ,00% 0,50% 0,00%

3,52%

3,86%

3,38%

1 ,04% 0,51 % 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Data : BPMPKB





Rp

12.038.059.440,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

11.680.145.733,00 atau terserap sebesar 97,03%. 16. URUSAN PERHUBUNGAN Urusan perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

transportasi.

Pelaksanaan urusan ini secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari indikator yang dicapai pada tahun 2009 sebagai berikut : a. Jumlah penumpang yang diangkut oleh transportasi umum selama lima tahun sebanyak 442.926.968 orang. Besarnya jumlah ini menunjukkan bahwa lalu lintas ekonomi masyarakat telah berjalan dengan baik.

Perkembangan Perpanjangan Ijin Trayek yang diterbitkan 2.500 2.000

k e y tra

1.500 1.000 500 trayek

2005 2.236

2006 2.263

2007 2.295

2008 2.329

2009 1.188

Sumber data : Dinas Perhubungan

b. Jumlah sarana transportasi sebagai berikut, halte sebanyak 12 buah, traffic light dalam kota sebanyak 36 buah, terminal sebanyak 7 buah, sub terminal sebanyak 59 buah dan dermaga sebanyak 5 buah. Dengan

adanya

sarana

perhubungan

ini

diharapkan

tingkat

kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dapat ditingkatkan. No Keterangan 1 2

Halte traffic Light

2005 10 35

2006 12 35

Tahun 2007 12 35

2008 12 35

2009 12 36


3 Terminal 7 4 Sub Terminal 8 5 Dermaga 2 6 Pelabuhan 0 Sumber data : Dinas Perhubungan

7 8 2 0

7 8 3 0

7 8 4 0

7 8 5 0

c. Angka kecelakaan selama lima tahun sebanyak 1.790 kejadian. Kejadian terbesar terjadi di tahun 2009. Kejadian kecelakaan disebabkan faktor human error serta semakin padatnya arus akibat semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. No

Keterangan

2005 1 Meninggal 66 2 Luka parah 17 3 Luka ringan 19 Sumber data : Dinas Perhubungan

2006 105 47 74

Tahun 2007 202 75 119


2008 276 85 117

2009 287 163 240



Rp

34.947.891.425,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

28.075.690.701,00 atau terserap sebesar 80,34%. 17. URUSAN PERTANAHAN Sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih terbatas pada penyelesaian kasus Tanah Kas Desa dan koordinasi pembebasan lahan untuk pembangunan insfrastruktur dengan membentuk lembaga P2T. Sedangkan dari aspek perijinan di bidang pertanahan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memproses ijin lokasi dan Ijin Pengendalian dan pemanfaatan Ruang (IPPR). Ijin lokasi mulai diproses oleh BPPT sejak tahun 2009 yang sebelumnya diproses di BPN Kabupaten Sidoarjo. 18. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat. Komunikasi ini yang terjadi selama ini telah berjalan dengan baik terutama melalui situs internet, media cetak dan elektronik khususnya radio. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 37 - 62




Rp

12.349.733.650,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

11.510.348.339,00 atau terserap sebesar 93,20%. 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini difokuskan kepada upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur usaha ini adalah : a. Angka Kriminalitas mengalami sedikit peningkatan dari angka kriminalitas tahun 2005 sebanyak 1.243 kejadian menjadi sebanyak 1.741 kejadian di tahun 2009.

Perkembangan angka Kriminalitas 2.000 1.500

1.243

1.224

1.200

1.466

1.741

in d eja K

1.000 500 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Data : Polres Sidoarjo

b. Pelanggaran perda yang ditemukan pada tahun 2009 sebanyak 2.338 kasus. Jumlah ini menurun dari jumlah temuan kasus pada tahun 2005 yang sebanyak 2.940 kasus.


Rasio pelanggaran per kegiatan 14 12

1 3,24

10 8 6 4

7,67

6,9

6,1 7

5,82

2008

2009

2 0 2005

2006

2007

Sumber data : Satpol PP




Rp

19.595.861.980,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

17.451.818.567,00 atau terserap sebesar 89,06%. 20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan berdasarkan azas-azas good governance untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pelaksanaan pelayanan kepemerintahan. Urusan ini secara umum telah terlaksana sesuai dengan harapan. Beberapa indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan ini adalah : a. Penataan Kelembagaan. Selama tahun 2006 – 2009 pemerintah kabupaten telah melakukan penataan kelembagaan terkait dengan tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang Milik Negara/daerah. Pada tahun 2008 menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan organisasi Perangkat daerah dan PP No 32 tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan organisasi Satuan


Polisi Pamong Praja maka ditetapkan Perda No 21 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo dan Perda No. 22 tahun 2008 tentang Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). lima SKPD telah memberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sedangkan untuk Standar Pelayanan Publik (SPP) seluruh SKPD telah memiliki seluruhnya. c. Indeks Kepuasan Masyarakat. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, pemerintah telah melakukan pengukuran IKM. Selama empat tahun, telah diukur 40 unit pelayanan yang ada dan dari hasil pengukuran IKM tersebut setiap tahun memperoleh hasil kategori BAIK. d. Penerimaan PAD mengalami peningkatan rata – rata setiap tahunnya meningkat sebesar 17,08 %. e. Pendapatan Daerah tahun 2010 meningkat sebesar 223,26 % dari realisasi penerimaan pendapatan tahun 2005 atau rata – rata pendapatan daerah meningkat sebesar 17,91 % setiap tahunnya. f. Belanja daerah pada tahun 2010 meningkat sebesar 204,09 % dari belanja tahun 2005. g. Opini BPK atas penyajian laporan keuangan selama lima tahun berfluktuasi. Tahun 2005 – 2006 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2007 mendapat opini Tidak Wajar (TW), tahun 2008 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun 2009 mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat /Disclaimer. h. Pengawasan. Jumlah temuan hasil audit selama tahun 2006 – 2009 oleh Inspektorat maupun BPK sebanyak 2.053 temuan dengan nilai sebesar Rp 2.752.493.436,7. Jumlah ini hanya sebesar 0,05 % dari total anggaran.


Perkembangan Jumlah Temuan Tahun 2005 - 2009

h la m u J

600 500 400 300 200 1 00 0 Inspektorat BPK

2005 435

2006 385

2007 441

2008 51 5

2009 593

25

22

51

46

0

Sumber Data : Inspektorat

i. Jumlah Pelanggaran Disiplin yang terjadi selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 322 kejadian atau rata – rata setiap tahun sebanyak 65 kejadian. Apabila dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada di pemerintah kabupaten yang sebanyak 15.812 orang maka kejadian pelanggaran disiplin hanya sebesar 2,04 %.

Jumlah Pelanggaran Disiplin oleh PNS 140 120 100

in d ja e K

80 60 40 20 0 pelanggaran

2005 48

2006 81

2007 1 28

2008 30

2009 35

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah

j. Jumlah perda yang dihasilkan selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 56 perda. k. Jumlah kasus yang dihadapi selama tahun 2005 – 2009 sebanyak 34 kasus dengan penyelesaian sampai dengan tahun 2009 sebanyak 30 kasus. Sisa kasus pada akhir 2009 sebanyak 4 kasus.


su a k

Perkembangan Jumlah Permasalahan Hukum Yang Diselesaikan 12 10 8 6 4 2 0 kasus

2005 1

2006 5

2007 8

2008 11

2009 9

selesai

1

1

12

9

7

Sumber Data : Bagian Hukum




Rp

53.650.731.734,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

43.077.747.710,00 atau terserap sebesar 80,29%. 21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada Meningkatkan kinerja partisipasi masyarakat dalam pembangunan. a.

Dana partisipasi Masyarakat, Jumlah dana partisipasi masyarakat

yang terkumpul untuk pembangunan sejak tahun 2006 – 2009 sebanyak Rp 242.190.246.590,00. Dana tersebut diantaranya berasal dari dana partisipasi masyarakat atas dana stimulan Block grant yang telah dianggarkan setiap tahunnya.


n ta u J

Perkembangan Dana Keswadayaan Masyarakat Tahun 2005-2009 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Keswd

2005 48.682

2006 54.582

2007 59.263

2008 59.747

2009 68.598

Sumber data : BPMPKB dan Bagian Administrasi Pembangunan

b.

Rumah Tidak layak Huni yang direhabilitasi, Jumlah rumah tidak

layak huni hasil pendataan sebanyak 7.019 rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut selama tahun 2006 - 2009 telah direhabilitasi melalui bantuan anggaran pemerintah kabupaten sebanyak 5.269 rumah dan pada tahun 2010 telah dianggarkan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.250 yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.000 rumah dan APBD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 250 rumah. Dengan demikian pada akhir tahun 2010 diharapkan jumlah rumah tidak layak huni tinggal berjumlah 500 rumah.

Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang Direhab 2.500 2.000

h a m u R

1.500 1.000 500 Rehab

2005 250

2006 1.019

2007 1.000

2008 2.250

2009 750

Sumber data : BPMPKB



Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran


sebesar

Rp

62.962.967.900,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

61.893.122.325,00 atau terserap sebesar 98,30%. 22. URUSAN SOSIAL Urusan sosial dilaksanakan diarahkan untuk Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan upaya ini adalah: a.

Jumlah keluarga miskin tahun 2009 sebanyak 61.971 KK atau

sebanyak 207.019 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari: No 1 2

Kelompok Sangat Miskin Miskin

Jumlah 10.854 KK 18.755 KK

3

Hampir Miskin

32.362 KK

Jumlah ini setara dengan 10,50 % jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo. Jumlah ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengani rata – rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 16,68 % dan angka rata – rata kemiskinan nasional tahun 2009 yang sebesar 14,15%. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah dari 11 indikator kemiskinan tahun 2005 menjadi 14 indikator kemiskinan pada tahun 2008. b.

Jumlah PMKS mengalami penurunan yang cukup tinggi dari PMKS

tahun 2005 sebanyak 56.728 (limapuluh enam ribu tujuhratus duapuluh delapan) jiwa menjadi sebanyak 34.845 (tigapuluh empat ribu delapanratus empatpuluh lima) jiwa pada tahun 2009.

Jumlah PMKS 80.000

56.728 61.945 57.1 84

a iw J

60.000 40.000

44.1 1 0

20.000

34.845

0 2005

2006

2007

2008

2009


Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

c.

Seluruh keluarga miskin telah menerima bantuan beras untuk

keluarga miskin (RASKIN), baik dari APBN maupun APBD Kabupaten. d.

Tempat Ibadah yang dibantu setiap tahunnya rata-rata sebanyak

120 tempat ibadah yang terdiri dari masjid dan mushola dengan dana yang tersalur sebesar Rp 5.581.000.000,00.

Perkembangan Bantuan Rumah Ibadah 250 200

it n u

1 50 1 00 50 0 masjid mushala

2005 75

2006 65

2007 67

2008 96

2009 48

1 52

1 43

1 35

202

1 22

Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat




Rp

50.121.187.972,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

45.023.023.923,00 atau terserap sebesar 89,83%. 23. URUSAN KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksanakan untuk mewujudkan pelestarian dan pemberdayaan seni budaya. Indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan upaya ini adalah: a. Jumlah prestasi budaya selama tahun 2006 – 2009 sebanyak 31 even kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah adalah Penyaji Terbaik Festival Ludruk Remaja se-Jawa Timur, Penyaji terbaik


Festival Lagu Daerah se-Jawa Timur dan Sepuluh Penyaji terbaik Festival Pedalangan se Jawa Timur. b. Jumlah kelompok seni yang ada pada tahun 2009 sebanyak 199 kelompok. Melalui pembinaan yang terus menerus diharapkan kelompok seni inilah yang akan menjadi pelestari budaya di daerah. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

1.731.998.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

1.649.240.500,00 atau terserap sebesar 95,22%. 24. URUSAN STATISTIK Urusan ini dilaksanakan dengan mewujudkan dokumen statistik daerah yang valid dan akurat. Dokumen yang telah dihasilkan diantaranya adalah buku Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, Perhitungan PDRB, Indeks Pembangunan Jender dan Pengukuran IPM. Dokumen tersebut setiap tahun telah mampu disusun secara tepat waktu. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja


Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.731.998.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.649.240.500,00 atau terserap sebesar 95,22%. 25. URUSAN KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan dengan fokus pada Meningkatnya pengamanan arsip yang bernilai historis tinggi. Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku pada tahun 2009 sebanyak 5 SKPD. Untuk meningkatkan jumlah SKPD yang menerapkan sistem kearsipan baku dilakukan bimbingan dan pelatihan kepada satuan kerja yang dianggap masih kurang baik sistem kearsipannya.


Perkemba ngan jumlah SKPD ya ng menerapkan sistem kea rsipan yang ba ku 12 10 8 6 4 2 SKPD

2005 7

2006 9

2007 10

2008 12

2009 5

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip




Rp

3.694.576.975,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

3.510.104.629,00 atau terserap sebesar 95,01%. 26. URUSAN PERPUSTAKAAN Urusan ini dilaksanakan untuk Meningkatnya kunjungan dan Peminjam di Perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah rata-rata setiap tahunnya sebanyak 36.000 pengunjung. Koleksi buku yang dimiliki sebanyak 33.610 buku dengan 16.788 judul buku. Dengan semakin banyaknya pengunjung menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Sidoarjo cukup tinggi.


Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip




Rp

1.780.933.975,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

1.654.054.350,00 atau terserap sebesar 92,88%. 27. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan yang dilaksanakan untuk mencapai Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan. Indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan upaya ini adalah: a. Produksi perikanan kabupaten setiap tahunnya rata-rata sebesar 2.230 ton yang terdiri dari perikanan laut, perairan umum dan budidaya kolam. Selama lima tahun produksi perikanan laut mengalami penurunan dari produksi tahun 2005 sebesar 1.846 ton menjadi sebesar 1.763 ton. Sedangkan produksi perairan umum dan budidaya kolam mengalami peningkatan masing-masing untuk perairan umum sebesar 295 ton di tahun 2005 menjadi sebesar 306 ton pada tahun 2009. Sedangkan untuk budidaya kolam sebesar 126 ton di tahun 2005 menjadi sebesar 131 ton di tahun 2009.


Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan

b. Dari sisi produktivitas yang diukur adalah udang windu dan bandeng. Produktivitas udang windu dalam lima tahun sedikit mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 234 kg/ha menjadi sebesar 223 kg/ha pada tahun 2009. Sedangkan untuk produktivitas bandeng meningkat dari sebesar 1.021 kg/ha pada tahun 2005 menjadi sebesar 1.032 kg/ha pada tahun 2009.



c. Sedangkan peningkatan

untuk

dari

konsumsi

konsumsi

ikan

tahun

masyarakat

2005

yang

mengalami

sebesar

19,75

kilogram/kapita/tahun menjadi sebesar 20,09 kilogram/ kapita/tahun pada tahun 2009. Perkembangan tingkat konsumsi ikan per tahun (Kg/Kapita/Th) 20,09

20,20 20,00 1 9,80

19,75

1 9,74

1 9,76

1 9,80

2005

2006

2007

2008

1 9,60 1 9,40 2009





Rp

24.828.103.570,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp

Meningkatkan

produksi

dan

23.125.631.043,00 atau terserap sebesar 93,14%. 28. URUSAN PERTANIAN Urusan

pertanian

dilaksanakan

untuk

produktivitas pertanian serta produksi perkebunan. Indikator untuk pencapaian kinerja urusan ini adalah : a.Produksi sebagian besar komoditas penting kabupaten selama lima tahun mengalami peningkatan. Produksi padi meningkat dari 164.000

ton pada tahun 2006 menjadi

sebesar 215.000 ton pada tahun 2009. Jagung meningkat dari 886 ton di tahun 2006 menjadi sebesar 1.006 ton pada tahun 2009. Kacang hijau dari 950 ton pada tahun 2006 menjadi sebesar 2.210 ton pada tahun 2009. Sedangkan kedelai ,meningkat dari 1.005 ton pada tahun 2006 menjadi 2.342 ton pada tahun 2009.


JENIS/TAHUN 2006 2007 2008 Padi 1.644.737,68 1.853.561,26 1.843.487,07 Jagung 8.891,82 4.111,26 4.188,10 Kacang Hijau 9.498,89 12.852,54 11.535,76 Kedelai 10.058,66 10.716,04 4.640,24 Sawi 24.141,25 36.831,80 60.973,00 Bayam 29.035,00 36.747,86 65.940,00 Kangkung 43.700,00 40.534,76 87.751,00 Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

2009 2.152.341,50 10.064,00 22.099,00 23.415,80 59.391,00 31.039,00 27.246,00

b. Dari sisi produktivitas, seluruh komoditas juga mengalami peningkatan. Produktivitas padi meningkat dari 57,45 kwintal per hektar di tahun 2006 menjadi 62,98 kuintal per hektar di tahun 2009. Jagung meningkat dari dari 28,41 kwintal per hektar di tahun 2006 menjadi 34 kuintal per hektar di tahun 2009. Kacang hijau meningkat dari 8,52 kwintal per hektar di tahun 2006 menjadi 11 kuintal per hektar di tahun 2009. Dan kedelai meningkat dari 13,63 kwintal per hektar di tahun 2006 menjadi 14,2 kuintal per hektar di tahun 2009. JENIS/TAHUN 2006 2007 2008 Padi 57,45 59,51 61,56 Jagung 28,41 30,68 28,68 Kacang Hijau 8,52 8,57 8,55 Kedelai 13,63 13,76 14,00 Sawi 71,85 75,63 87,40 Bayam 56,05 64,47 81,30 Kangkung 69,37 70,25 80,90 Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

2009 62,98 34,00 11,00 14,20 135,50 108,90 68,60

c.Untuk komoditas perkebunan, produksi tebu meningkat dari 424.000 ton pada tahun 2006 menjadi 663.000

ton di tahun 2009. Dari sisi

produktivitas tebu meningkat dari 897,01 kwintal per hektar pada tahun 2006 menjadi sebesar 988,05 kwintal per hektar pada tahun 2009.


Pe rke mba ngan produksi pe rke buna n te bu (Kw) 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1 .000.000 2006 Tebu 4.244.844

2007 5.661 .754

2008 6.394.260

2009 6.630.511

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

d. Dari sisi peternakan, produksi daging meningkat dari produksi tahun 2006 sebesar 10.157 ton menjadi sebesar 12.581 ton di tahun 2009. Produksi susu meningkat dari 2.777.000 liter di tahun 2006 menjadi sebesar 3.096.000 liter di tahun 2009. Sedangkan produksi telur pada mengalami penurunan dari 1.095 ton pada tahun 2006 menjadi sebanyak 959 ton pada tahun 2009. Untuk merealisasikan seluruh capaian kinerja



Rp

57.004.163.835,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp


URUSAN PARIWISATA Urusan pariwisata dilaksanakan untuk Meningkatkan kunjungan wisatawan. Selama lima tahun jumlah kunjungan wisata sebanyak 877.000 wisatawan. Wisatawan

yang

berkunjung

terutama

adalah

wisatawan

lokal

dan

berkunjung pada obyek – obyek yang ada yaitu wisata kuliner sebanyak 26 obyek, wisata religi sebanyak 14 obyek, wisata belanja sebanyak 12 obyek dan wisata alam sebanyak 11 obyek.


Sumber Data: Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata



Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 917.489.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 883.162.650,00 atau terserap sebesar 96,26%. 30. URUSAN INDUSTRI Urusan industri dilaksanakan untuk Meningkatkan produksi sektor industri. Jumlah industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 sebanyak 14.281 industri yang tersebar dalam 70 klaster industri. Pekembangan Jumlah Industri 1 4.281

1 4.500 1 4.000

it n U

1 3.500

1 3.757

1 3.935

1 3.440 13.059

1 3.000 1 2.500 1 2.000 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM


Seluruh industri tersebut selama tahun 2006 – 2009 menghasilkan volume industri sebesar Rp 2.766.107.000.000,00 atau rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp 691.527.000.000,00.

ih p R tan u J

Perkembangan Volume Industri 760.000 740.000 720.000 700.000 680.000 660.000 640.000 620.000 600.000 580.000 560.000

2005 Volume 633.132

2006 639.465

2007 674.177

2008 708.877

2009 743.588


Sektor Produksi ini pada tahun 2009 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 163.292 tenaga kerja.

Perkembangan Jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri 1 70.000

1 63.292

g n ra o

1 60.000 1 50.000

153.204

1 58.127

1 48.1 82 1 43.01 0

1 40.000 1 30.000 2005

2006

2007

2008

2009




Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran sebesar Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 54 - 62

Rp 3.524.885.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.431.983.740,00 atau terserap sebesar 97,36%. URUSAN PERDAGANGAN Urusan

perdagangan

dilaksanakan

untuk

meningkatkan

volume

perdagangan. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 sebanyak 24.368 pedagang.

sh U u k ela P

Pekembangan jumlah pelaku usaha perdagangan 30.000 25.000 20.000 1 5.000 1 0.000 5.000 -

1 8.879

1 7.955

2005

2006

1 9.968

2007

22.1 08

2008

24.368

2009


Usaha perdagangan tersebut selama tahun 2006 – 2009 menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp 25.760.632.000.000,00

atau rata-rata

setiap tahunnya sebesar Rp 6.440.128.000.000,00. Perkembangan Volume Perdagangan 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00

ih p R n a t u J

31.

4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Volume

2005 4.831.978,63

2006 5.398.729,96

2007 6.082.866,99

2008 6.787.301,57

2009 7.491.736,15


Sedangkan untuk nilai ekspor daerah selama tahun 2006 – 2009 tercapai sebesar US$ 8.386.027.000,00.


Perkembangan Nilai Ekspor Daerah 2.500.000 2.000.000

lr o D n a u ib R

1.500.000 1.000.000 500.000 2005 ekspor 1.422.822

2006 1.803.901

2007 2.285.854

2008 2.219.870

2009 2.076.402


Sektor perdagangan ini pada tahun 2009 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 280.426 tenaga kerja.

g n ra O

Pekembangan Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan 21 0.000 208.000 206.000 204.000 202.000 200.000 1 98.000 1 96.000 1 94.000

208.426 206.226 204.026 202.01 3 1 99.937

2005

2006

2007

2008

2009


Dari sisi pemanfaatan pasar, jumlah stan pasar yang dimiliki oleh kabupaten tahun 2009 sebanyak 12.182

stan. Dari seluruh stan tersebut yang

dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk berjualan sebanyak 8.185

stan.

Sedangkan pada sisi lain terdapat pedagang yang berjualan di luar tempat yang telah disediakan atau pedagang lesehan sebanyak 1.669 pedagang. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 56 - 62

Atas permasalahan pasar ini telah dilakukan upaya penataan ulang perbaikan sarana dan prasarana pasar. No 1 2

Keterangan Kapasitas Pasar Jumlah pedagang yang menempati stan yang disediakan 3 Jumlah stan tutup 4 Jumlah pedagang lesehan Sumber Data : Dinas Pasar

2005 11.551 7.837

2006 11.857 8.084

2007 12.172 8.176

2008 12.182 8.183

2009 12.182 8.185

3.714 1.959

3.773 1.969

3.996 1.669

3.999 1.669

3.997 1.669



Kabupaten pada tahun 2006 - 2009 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27.064.845.977,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.042.022.068,00 atau terserap sebesar 92,53%. C. Pelaksanaan Tugas pembantuan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selain melaksanakan urusan otonomi daerah juga melaksanakan tugas – tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 1. Tugas Pembantuan yang diterima Nilai realisasi tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 102.916.875.762,00 yang terdiri dari tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 101.592.655.212,00 dan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 1.324.220.550,00.

Pemberi tugas

Jumlah Satker

Nilai Anggaran

Pemerintah Pusat

10

101.592.655.212,00

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1

1.324.220.550,00

Jumlah

102.916.875.762,00


Dari seluruh dana tugas pembantuan tersebut, kegiatannya dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai berikut : APBD Provinsi

No.

NAMA SKPD

APBN

1

BPMPKB Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas PU Pengairan RSUD Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas pendidikan Dinas PU Cipta Karya Lingkungan Hidup

32.668.330.000

0 32.668.330.000

17.425.909.705

0 17.425.909.705

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah

a)

Badan

JUMLAH

5.971.396.245

0

5.971.396.245

3.564.681.344

0

3.564.681.344

2.835.134.550 12.334.930.768

0 2.835.134.550 0 12.334.930.768

2.441.786.000

0

2.441.786.000

16.190.486.600 1.324.220.550 17.514.707.150 7.830.000.000 0 7.830.000.000 330.000.000 0 330.000.000 101.592.655.212 1.324.220.550 102.916.875.762

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana (BPMPKB) melaksanakan tugas pembantuan senilai Rp 32.668.330.000,00. b)

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan melaksanakan

tugas pembantuan senilai Rp 17.425.990.000,00. c)

Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM menerima tugas

pembantuan senilai Rp 5.971.396.245,00. d)

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan tugas

pembantuan senilai Rp 3.564.681.344,00. e)

Dinas PU Pengairan melaksanakan tugas pembantuan

senilai Rp 2.835.134.550,00. f)RSUD

melaksanakan

tugas

pembantuan

senilai

Rp

12.334.930.768,00. g)

Dinas

Perikanan

dan

Kelautan

melaksanakan

tugas

pembantuan senilai Rp 2.441.786.000,00. h)

Dinas pendidikan melaksanakan tugas pembantuan senilai

Rp 17.514.707.150,00.


i)Dinas PU Cipta Karya melaksanakan tugas pembantuan senilai Rp 7.830.000.000,00. j)Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pembantuan senilai Rp 330.000.000,00. 2. Tugas pembantuan yang diberikan. Selama tahun 2006 - 2009, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada desa/kelurahan. Dana yang diberikan baru berbentuk bantuan stimulan pembangunan desa dan kelurahan. Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada desa untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. D. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan yang kami laksanakan selama tahun 2006 - 2010 adalah : 1. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antar daerah yang dilakukan selama tahun 2006 - 2009 sebanyak 18 kerjasama ditambah 1 kerjasama sister city dengan pemerintah Kota Jinan, Republik Rakyat Cina. 2. Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan fihak ketiga yang telah dilakukan selama lima tahun sebanyak 24 buah dengan 34 instansi mitra. 3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah, selama kurun waktu lima tahun koordinasi ini telah berjalan dengan baik. Koordinasi ini bukan saja mengeratkan hubungan antar lembaga namun juga memberikan hasil yang positif yang dirasakan oleh masyarakat. Koordinasi tersebut diantaranya dilakukan dengan: a)

Seluruh jajaran Muspida di wilayah Sidoarjo dalam hal

menjaga keamanan dan ketertiban ;


b)

Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam hal penyelesaian masalah

hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. c)

Kepolisian Negara Resor Sidoarjo dalam hal kerjasama

sinergi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. d)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dalam hal

penyusunan dokumen statistik daerah. 4. Pembinaan batas wilayah, selama tahun 2006 – 2009 telah dilakukan pembinaan batas wilayah sebagai berikut : a)

Batas Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten

Gresik telah ditandai sebanyak 17 Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dan telah diterbitkannya Permendagri no. 56 tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2008. b)

Batas Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten

Pasuruan telah ditandai sebanyak 21 Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dan telah memiliki payung hukum dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Probolinggo,

Pasuruan

dengan

Kabupaten

Kota

Malang,

Pasuruan,

Kota

Batu,

Kabupaten Kabupaten

Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2007. c)

Batas

Wilayah

Kabupaten

Sidoarjo

dengan

Kota

Surabaya dan Kabupaten Mojokerto masih dalam proses pemancangan pilar batas acuan utama dan secara yuridis belum ada penegasan melalui Permendagri tentang batas daerah tersebut. 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,


Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, di Kabupaten Sidoarjo terjadi bencana alam yang memerlukan penanganan oleh pemerintah kabupaten. Bencana alam yang terjadi sebagai berikut : 1)

Semburan Lumpur Panas Porong yang menenggelamkan

13 desa pada 3 kecamatan. Bencana ini cukup berat dirasakan oleh masyarakat terutama terkait dengan pengungsian, relokasi warga dan ganti rugi bagi masyarakat. Bencana ini telah ditangani oleh pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Potensi bencana yang dirasakan pada saat ini adalah kemungkinan meluasnya

luapan lumpur mengingat

semakin banyaknya ditemukan titik – titik semburan baru pada radius wilayah yang semakin luas. Yang paling utama yang harus diantisipasi adalah terjadi penurunan (subcident) tanah pada radius 1,5 kilometer dari pusat semburan di Banjarpanji. 2)

Puting beliung yang terjadi pada 8 desa di 5 kecamatan.

bencana ini tidak dapat diperkirakan kejadiannya mengingat kejadian ini sangat dipengaruhi faktor alam terutama pada musim pancaroba. 3)

Banjir/Genangan yang terjadi di 26 desa pada 4 kecamatan.

Bencana ini pada umumnya disebabkan karena tingginya curah hujan pada saat tertentu yang dibarengi dengan pasangnya air laut

serta

kurangnya

pemeliharaan

saluran,

kesadaran utamanya

masyarakat saluran

pada

terhadap kawasan

permukiman. Solusi yang telah dilakukan untuk menanggulangi bencana antara lain : •

Melakukan

sosialisasi

kepada

masyarakat

tentang

penanggulangan bencana, •

Membentuk satuan pelaksana penanggunagakn bencana

dan penanganan pengungsi (SATLAK PBP), •

Membentuk Taruna siaga bencana (TAGANA).


6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selama tahun 2006 sampai dengan 2009, di Kabupaten Sidoarjo tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada konflik yang berbasis SARA, separatisme dan anarkisme. Gangguan yang terjadi sangat bersifat lokal dan individual yang secara keseluruhannya masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (ILPPD AMJ) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 - 2010 disampaikan kepada masyarakat,

sebagai

informasi

pelaksanaan

pembangunan

yang

telah

dilaksanakan serta merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Akhirnya, segala masukan, kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo akan menjadi perhatian utama bagi segenap jajaran pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan di masa yang akan datang.

Sidoarjo,

Juli 2010

BUPATI SIDOARJO,

Drs. H. WIN HENDRARSO, M.Si
