Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013. Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Daerah-daerah Kabupaten ...
BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 9), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
2
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 9. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan
dan
Nomor
106
Tahun
Pertanggungjawaban
2000
Keuangan
tentang dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011) ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pemerintahan
Penyusunan
Desa
Organisasi
(Lembaran
Daerah
Dan
Tata
Kabupaten
Kerja Ngawi
Tahun 2006 Nomor 8) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pengangkatan,
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 9) ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 12) ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 15) ; 26. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 05) ; 27. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 36) ;
4
28. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Ngawi
(Berita
Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209) ; 29. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 125) ; 30. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 247 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 247). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi. 2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi. 3. Bupati, adalah Bupati Ngawi. 4. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi. 5. Camat, adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. 7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Ngawi. 8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5
9. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 10. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades, adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Kepala Desa secara langsung. 11. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 12. Bantuan
Keuangan
Pelaksanaan
Pemilihan
Kepala
Desa,
adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
untuk
mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah : a. Mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; b. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik. (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah : a. Membantu Desa dalam pembiayaan pelaksanaan Pilkades ; b. Pelaksanaan Pilkades dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB III SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN Pasal 3 Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013. Pasal 4 Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut : a. Biaya minimum, sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) ;
6
b. Biaya proporsional berdasarkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dikalikan Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah). Pasal 5 Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 6 (1) Bantuan
Keuangan
digunakan
untuk
Pelaksanaan membiayai
Pemilihan
Kepala
kegiatan-kegiatan
Desa dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara lain : a. Pengadaan bilik suara dan kotak suara ; b. Sewa terop, kursi dan sound system ; c. Pencetakan kartu suara ; d. Pembuatan undangan untuk pemilih ; e. Pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; f.
Pengadaan Alat Tulis Kantor ; serta
g. Konsumsi Rapat dan Pelaksanaan Pilkades. (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya ; (3) Dalam
hal
dimaksud
penggunaan dalam
ayat
Bantuan (1)
lebih
Keuangan sedikit
sebagaimana
dari
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka sisa Bantuan Keuangan disetor ke rekening Kas Daerah Kabupaten Ngawi ; (4) Pelaksanaan
penggunaan
Bantuan
Keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7
BAB V SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7 Syarat-syarat pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut : a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala
Desa
yang
ditandatangani
Surat
Keputusan
Kepala
Desa
ditujukan kepada Bupati. b. Melampirkan
fotokopi
BPD
tentang
Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. c. Melampirkan fotokopi jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. d. Melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa. e. Melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia (yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa f.
Melampirkan fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Berita Acara Penetapannya.
g. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa yang dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa. h. Mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor rekening kas desa. BAB VI TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 8 Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan rekomendasi pencairan dari Camat. c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi menetapkan SP2D yang sekaligus ditransfer ke rekening kas desa.
8
BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013 merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
kepada
Pemerintah
Desa
dan
selanjutnya
dipertanggungjawabkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan. (2) Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pilkades karena sebab
yang
dapat
dipertanggungjawabkan,
maka
pertanggungjawaban panitia Pilkades atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pilkades. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya
disampaikan
kepada
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi untuk diteruskan
Bupati
melalui
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 10 Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. BAB IX PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11 (1) Camat
memfasilitasi
Desa
untuk
mengajukan
pencairan,
pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Pelaksanaan
Pemilihan
Kepala
Desa
Tahun
Anggaran 2013. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013.
9
BAB X PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal BUPATI NGAWI, ttd BUDI SULISTYONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR
