Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan hak asasi manusia.
Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak positif dan dampak negatif
terhadap ...
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan adalah segenap usaha perubahan yang diinginkan dan direncanakan (intended and planned changes) untuk mencapai kemakmuran material (standart of life) dan sosial (quality of life) yang lebih baik, lebih maju, dan lebih diharapkan dari kondisi sebelumnya (Suharto, 1997:1). Tidak ada satu Negara di dunia ini yang melewatkan pembangunan. Pembangunan sudah menjadi bagian dari proses terbentuknya peradaban manusia. Pada dasarnya pembangunan harus ditujukan untuk membangun kehidupan penduduk yang bermartabat, berkualitas secara berkelanjutan, antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan ( http://www.menkokesra.go.id ). Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, kesehatan sosial, dan kesehatan budaya merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Dari pernyataan tersebut, dapat di ketahui bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus di penuhi. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk memenuhinya terutama masyarakat miskin. Pembangunan untuk jangka panjang di bidang kesehatan diarahkan untuk tercapainya tujuan utama sebagai berikut : a. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
b. Perbaikan mutu perbaikan hidup yang dapat menjamin kesehatan. c. Peningkatan status gizi masyarakat d. Pengurangan
kesakitan
(morbiditas)
dan
kematian
(mortalitas)
(http://id.wikipedia.org). Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Sedangkan di Sumatera Utara pada Maret 2010 sebesar 1.490.900 orang (11,31 persen) (http://www.bps.go.id). Kemiskinan dan kesehatan saling mempengaruhi. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami berbagai gangguan yaitu menderita gizi buruk, pengetahuan tentang kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman yang buruk, serta biaya kesehatan yang tidak tersedia. Kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang yang sehat memiliki kondisi seperti : produktifitas tinggi, pengeluaran berobat rendah, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah, investasi dan tabungan memadai. Derajat kesehatan masyarakat miskin di Indonesia masih rendah, hal tersebut dapat di lihat berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (http://www.jpkm-online.net). Hal tersebut diakibatkan karena sulitnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga status kesehatan mereka masih tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal.
Beberapa data empiris global menemukan hubungan seperti kematian bayi keluarga miskin tiga kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin, kematian balita keluarga miskin lima kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin, pertumbuhan ekonomi negara dengan tingkat kesehatan lebih baik (Infant Mortality Rate antara 50-100/1000 kelahiran hidup) adalah 37 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan tingkat kesehatan lebih buruk (Infant Mortality Rate lebih besar dari 150/1000 kelahiran hidup) (http://www.jpkm-online.net). Penurunan angka kematian merupakan salah satu masalah besar di Indonesia. Hal tersebut karena angka kematian ini menunjukkan gambaran derajat kesehatan di suatu wilayah, sebagai gambaran indeks pembangunan di Indonesia. Untuk mendapatkan standar kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan merupakan dorongan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin. Dalam rangka menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2005 telah diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam perjalanannya, program ini terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan-perubahan. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di rumah sakit, penempatan pelaksana verifikasi di setiap rumah sakit, pembentukan tim pengelola dan tim koordinasi di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten atau kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran (http://www.jpkm-online.net). Penyelenggaran Jamkesmas mempunyai tujuan yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Program Jamkesmas telah berjalan dan telah mencapai banyak hasil. Hal ini terbukti dengan terjadinya kenaikan dari pemanfaatan program Jamkesmas dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan pemerintah telah meningkatkan pendanaan dari tahun ke tahun. Walaupun banyak keberhasilan yang telah di capai, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Jamkesmas. Permasalahan tersebut seperti masyarakat miskin yang menggunakan kartu Jamkesmas masih mengahadapi berbagai hal yang tidak menyenangkan dari pihak rumah sakit. Salah satu diantaranya adalah proses administrasi yang masih berbelit-belit. Rumitnya proses administrasi tersebut terungkap melalui survei Citizen Report Card (CRC) yang dilaksanakan Indonesia Corruption Watch selama November 2009. Survei tersebut mengambil sampel 738 pasien miskin. Mereka merupakan pasien rawat inap dan rawat jalan yang memegang kartu Jamkesmas di 23 rumah sakit yang ada di lima daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam survei terungkap, pengurusan administrasi awal, misalnya, masih kurang baik dengan masih adanya calo, panjangnya antrian, dan rumitnya pengurusan administrasi. Pasien miskin menyatakan bahwa pengurusan
administrasi rumah sakit masih rumit dan berbelit-belit (28,4%) serta dengan antrean yang panjang (46,9%). Rata-rata lama pengurusan administrasi satu pasien miskin adalah 1 jam 45 menit. Sebanyak 10,2% responden pasien miskin menyatakan, rumah sakit meminta uang muka sebagai persyaratan mendapatkan perawatan. Di samping itu, masih terdapat keluarga miskin yang ditolak rumah sakit (12%) dengan alasan tidak ada tempat tidur, peralatan tidak lengkap, kurang lengkap administrasi, tidak ada dokter spesialis, dan harus ada uang muka. Dalam survei itu juga diketahui, pasien miskin masih mengeluhkan tidak ramahnya pelayanan di rumah sakit. Pasien rawat inap, misalnya, mengeluhkan rendahnya kunjungan dan disiplin dokter terhadap mereka (http://www.kompas.com). Peserta program Jamkesmas di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 61 juta orang. Menurut data Komisi E DPRD Sumut, jumlah peserta Jamkesmas provinsi sumatera utara sebanyak 4.123.000 jiwa (http://www.antarasumut.com). Sementara itu untuk wilayah Kota Binjai berjumlah 33.480 jiwa sebagai peserta Jamkesmas (http://www.inimedanbung.com). Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai respon masyarakat terhadap program Jamkesmas khususnya di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Dataran tinggi dengan judul “Respon Masyarakat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Terhadap Program Jaminan Kesehatan Masyarakat”.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai terhadap program jaminan kesehatan masyarakat.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1
Tujuan penelitian Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
respon masyarakat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai terhadap program jaminan kesehatan masyarakat.
1.3.2
Manfaat penelitian 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan program Jamkesmas, serta menjadi acuan dalam rangka membuat rencana kerja (program) dalam membahas program kesejahteraan sosial berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. 2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
1.4 Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini disajikan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tipe penelitian,lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang turut memperkaya karya ilmiah ini.
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini berisikan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.
