BAB I. PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang Masalah. Sentralisasi ataupun
desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak
hal ...
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi
pemerintahan, dalam banyak hal tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang naik dan surut (pola zig-zag terjadi antara desentralisasi dan sentralisasi) seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Bird dan Vaillancourt (2000: 160) mengatakan, secara konstitusi Indonesia adalah negara kesatuan yang desentralistis, namun dalam prakteknya menunjukkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistis. Pada tahun 1998, secara internal bangsa Indonesia tengah dilanda multikrisis, yang diawali dengan krisis ekonomi maupun krisis kepercayaan, yang diikuti oleh ancaman disintegrasi bangsa. Agar bangsa Indonesia secepatnya keluar dari belenggu krisis multidimensional, maka pemerintah melakukan reformasi total dan mengambil langkah kebijakan strategis dengan pemberian status otonomi seluas-luasnya kepada kabupaten/kota dengan azas desentralisasi, dan pemerintahan provinsi berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dengan azas dekonsentrasi. Menurut Mardiasmo (2004: 96), kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidak merataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintahan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya daerah otonom menciptakan kemandirian untuk membangun daerahnya. Terlepas dari ketidaksiapan daerah di berbagai bidang, namun otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah menggantikan sistem pembangunan terpusat (sentralisasi) yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan sosial antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah. Dengan pemberian otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memonitor dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi. Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Dengan demikian, penyerahan kewenangan
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan (desentralisasi fiskal). Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Keempat elemen tersebut menurut Rondinelli (dalam Litvack dan Seddon, 1999: 2), adalah desentralisasi politik (Political Decentralization), desentralisasi administrasi (Administrative Decentralization), desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization), dan desentralisasi ekonomi (Economic or Market Decentralization). Keempat elemen desentralisasi tersebut akan saling terkait dan tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya. Keempatnya harus dibingkai dalam satu konsep grand design yang utuh dan dikelola secara efisien dan efektif, sehingga dengan demikian akan terwujud kemampuan dan kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom. Sidik (2002a: 5) mengatakan, desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat 1, menyatakan: Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah meliputi: a) pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
daerah; b) pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan c) pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan daerah adalah besarnya otonomi fiskal daerah. Otonomi fiskal (Pendapatan Asli Daerah) memberikan gambaran kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam berotonomi. Tuntutan peningkatan PAD menjadi semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan PAD harus menjadi kontribusi terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Halim (2007: 262), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah: 1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan
dan
kewenangan
sendiri
untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan; 2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sidik, et.al (2004: 89) mengatakan, PAD dalam era otonomi daerah seharusnya merupakan basis utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan dan pihak ketiga semakin berkurang, sehingga daerah memiliki ketangguhan dalam menghadapi era globalisasi. Kemampuan mengelola keuangan daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta pembangunannya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Menurut Kuncoro (2004: 15), ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari Pusat. Permasalahannya adalah, pajak dan retribusi daerah hingga saat ini merupakan sumber utama PAD, namun jenis pajak potensial yang berada di daerah kabupaten/kota dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterbatasan basis pajak yang menjadi wewenang daerah mengakibatkan PAD merupakan otonomi fiskal daerah tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap APBD, dan DAU menjadi lebih dominan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota beserta pembangunannya. Kuncoro (2004: 18) mengatakan, adalah ironis kendati undang-undang telah menggaris bawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, namun justru kabupaten/ kotalah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. Diperlukan telaah yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, sampai sejauhmana implementasi desentralisasi fiskal dalam pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilihat dari kontribusi PAD sebagai otonomi fiskal, DBH (revenue sharing), dan DAU (block grant) terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan fenomena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
1.3.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum baik secara simultan, maupun secara parsial terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
1.4.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak
sebagai berikut: 1.
Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan sektor publik, dan di sisi lain berguna untuk pemahaman metode penelitian.
2.
Praktisi Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
3.
Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
1.5.
Originalitas Penelitian Penelitian ini replikasi dari penelitian terdahulu yakni penelitian Panggabean
(2009), dengan topik “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir”. Penelitian terdahulu menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen, dan Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti mempergunakan tambahan variabel Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dalam kerangka desentralisasi fiskal, dan penelitian dilakukan pada pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your Utara Universitas Sumatera product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
