DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP. PENGAJUANPERMOHONAN
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM. MEMPEROLEHRESTITUSI ATAU GANTI ...
DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUANPERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEHRESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atauBarang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati) Oleh: FANDY ACHMAD BAHTIAR ( 06400158 ) Law Dibuat: 20110210 , dengan 5 file(s).
Keywords: Permohonan, Restitusi, Korban, Pertimbangan Hakim ABSTRAKSI
Akhirakhir ini nampak perhatian terhadap korban perbuatan melanggar hukum semakin besar khususnya berkaitan dengan hak restitusi atau ganti kerugian karena pada faktanya, penggunaan hak menuntut ganti kerugian ini masih sangat langka. Dipandang dari segi penegakan hukum, dengan langkanya penggunaan hak restitusi terhadap korban kejahatan tersebut memerlukan penelitian yang cermat, sebab bagaimanapun inti penegakan hukum adalah tegaknya hak dan dilaksanakannya kewajiban. Seperti halnya yang dialami oleh saksi korban yaitu Ibu Endang Sri Maryati yang mengajukan permohonan restitusi ke Pengadilan tetapi dalam putusan No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt, majelis hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa permohonan restitusi pemohon ditolak secara keseluruhan. Penulisan ini mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimanakah pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan oleh korban tindak pidana dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang dalam putusan No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt Pengadilan Negeri Magetan? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak pengajuan permohonan restitusi terhadap korban tindak pidana dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang dalam putusan No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt Pengadilan Negeri Magetan? Penulisan ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya berupa kepustakaan dengan mengkaji bukubuku ilmiah hukum dan peraturan perundang undangan berupa pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 13 tahun 2006, dihubungkan dengan Putusan No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt. dan Undangundang terkait. Hasil penelitian tersebut dianalisis secara analisis kualitatif. Dalam putusan Pengadilan Negeri Magetan No: 208/Pid.b/2009/PN.Mgt.dalam pertimbangan pertimbangan berkaitan dengan pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban, majelis hakim mempertimbangkan mengenai pertimbangan nilai yuridis, sosiologis, filosofis serta nilai ekonomis. Kesimpulannya, bahwa pertimbanganpertimbangan hakim dalam putusan No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt. dilihat dari sudut pandang korban belum dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan khususnya bagi pihak korban dan masyarakat pada umumnya atas penolakan pengajuan permohonan restitusi tersebut karena perihal restitusi ini telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 13 tahun 2006 dan peraturan pelaksananya diatur dalam PP No. 44 tahun 2008.
ABSTRACT
Lately it seems attention to victims of unlawful acts more specifically in relation to the right of restitution or compensation for the fact, the use right of compensation demanded is very rare. In terms of enforcement, with rare use of the right of restitution to the victims of these crimes requires careful research, however because the core is upholding the rights of law enforcement and implementation obligations. Just as experienced by the victimwitness is Ms. Endang Sri Maryati who apply for restitution to the Court but the decision No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt, the judges who decide the case stating that the applicant's request for refund is rejected in its entirety. Writing this took the formulation of the problem: 1. How does filing a request restitution by crime victims in the case of violence against persons or goods in its decision No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt Magetan Court? 2. What is the basic consideration of the judge in rejecting the submission of application for restitution to crime victims in the case of violence against persons or goods in its decision No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt Magetan Court? This writing method, a normative juridical approach, data collection techniques in the form of literature by studying scientific books of law and the regulations of Article 7 paragraph (1) letter b of Law no. 13 of 2006, associated with Decision No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt. and related laws. Results were analyzed by qualitative analysis. In the Supreme Court decide Magetan No: 208/Pid.b/2009/PN.Mgt.dalam considerations relating to the submission filed by the victim restitution, the judges consider regarding the consideration of juridical, sociological, philosophical and economic value. In conclusion, that the deliberations of the judges in the decision No: 208/Pid.B/2009/PN.Mgt. viewed from the perspective of the victim can not be said to satisfy a sense of justice, especially for the victims and society in general for the rejection of submission of application for refund is the subject of restitution has been provided for in Article 7 paragraph (1) letter b of Law no. 13 years of 2006 and implementing regulations set forth in PP. 44 in 2008. Keywords: Application, Restitution, Victim, Considerations Justice.