dinas pendidikan akui adanya penyimpangan dana sekolah

➔

metro TEMPO DOELOE IMAM YUNNI (TEMPO)

I SIN DI IK TAR

RABU, 1 DESEMBER 2010 | C1

FAUZI BATALKAN PENYERAGAMAN KELAS DI RSUD JAKARTA »C2

HUJAN 24-33OC KELEMBAPAN 60-95%

DINAS PENDIDIKAN AKUI ADANYA PENYIMPANGAN DANA SEKOLAH TONY HARTAWAN (TEMPO)

Kaki Keselieo Pembrita Betawi 1 Desember 1910 Kalau kaki keselieo biasanja orang tiada bisa bekerja sampe 3 minggoe lamandja. Itoe lantaran koerang betoel mengoebatindja. Kalau orang pake penawar sakit Toean Chamberlain bisa semboeh dalam tiga empat hari. Ini obat gosok jang mandjoer sekali.

SUDUT KOTA EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Aktivis Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan (KAKP) melakukan aksi teatrikal di depan Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Pernyataan Kepala Dinas dinilai hanya berkelit dari kebohongan sebelumnya. JAKARTA — Dinas Pendidik-

KEPALA POLDA METRO JAYA

Irjen Sutarman

Utang kepada Tempo epala Polda Metro Jaya InKmengaku spektur Jenderal Sutarman masih berutang penyelesaian kasus pelemparan bom molotov ke kantor majalah Tempo. “Kami masih punya utang. Belum ketangkep yang melempar molotov itu,” katanya saat menjamu para wartawan dan sejumlah petinggi media dalam acara coffee morning di kantornya kemarin. Pelemparan bom molotov terjadi pada Juli silam. Kejadian itu diduga berkaitan dengan tulisan rekening gendut milik sejumlah petinggi Polri yang ditulis Majalah Tempo. Hingga kini penanganan kasus tersebut belum jelas. Sambil tersenyum ke arah Pemimpin Redaksi majalah Tempo Wahyu Muryadi, yang turut hadir dalam acara itu, Sutarman berkelakar, “Jadi sebelum ditagih (penyelesaian kasus), saya ngaku sendiri.” ● DWI RIYANTO AGUSTIAR

an DKI Jakarta mengakui adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan block grant Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) selama 2007-2009 di SMPN 28, SMPN 95, SMPN 67, SMPN 190, dan SDN 12 Pagi Rawamangun. Potensi kerugian ne-

gara akibat penyimpangan itu Rp 5,7 miliar. Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhi Mulyanto membantah anggapan bahwa penyimpangan itu merupakan tindak pidana korupsi. “Hanya ketidaksempurnaan administrasi atau ada penyimpangan akibat tidak patuh menjalankan SOP (standar operasional prosedur),”kata Taufik kemarin. Taufik mengaku telah memberikan peringatan kepada sekolah-sekolah itu. “Nantinya sekolah itu akan memberikan konfirmasi sehingga kasus ini dapat diketahui secara lengkap dari versi BPK, Dinas, dan sekolah.”

Kasus dana bantuan untuk pendidikan di beberapa sekolah itu meruyak setelah Indonesia Corruption Watch mengeluarkan hasil penelitian mereka mengenai dugaan korupsi dalam penggunaan dana bantuan pendidikan. Bersama Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan (KAKP), yang beranggotakan para wali murid, mereka melapor ke Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka mendesak Inspektorat agar mengusut dugaan korupsi di SMPN 28 Jakarta Pusat dan SDN 12 Rawamangun (lihat infografik). Penyimpangan penggunaan dana bantuan pendidikan itu dilakukan de-

Kasus Korupsi Dana Bantuan Sekolah ■ 1 MARET 2010

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan (KAKP) melapor ke Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka mendesak Inspektorat agar mengusut dugaan korupsi di SMPN 28 Jakarta Pusat dan SDN 12 Rawamangun. Korupsi dana block grant Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SD itu sekitar Rp 150 juta. Sedangkan di SMPN 28, korupsinya sekitar Rp 390 juta. ■ 7 JUNI 2010

Kepala SDN 12 Rawamangun, Jakarta Timur, Yitno Suyoko telah dipanggil kejaksaan tinggi, Polda Metro Jaya, Ke-

jaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. ■ 21 JULI 2010

Kasus korupsi di SD 12 Rawamangun, Jakarta Timur, naik ke tingkat penyidikan. ■ 16 SEPTEMBER 2010

Kepala BPKP Mardiasmo mengaku belum memeriksa SDN 12 Rawamangun. Sebelum Lebaran, jaksa tinggi Jakarta, Sudibyo, menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan BPKP untuk menetapkan tersangka. ■ 9 NOVEMBER 2010

Kejaksaan menetapkan seorang tersangka kasus dugaan korupsi di SDN 12.

■ 15 NOVEMBER

Majelis Komisioner Informasi Pusat mengabulkan permohonan ICW. Majelis memerintahkan para kepala sekolah membuka Surat Laporan Pertanggung Jawaban serta kuitansi penggunaan dana bantuan pendidikan. Namun, laporan tak kunjung dibuka. ■ 26 NOVEMBER 2010

✍ BPK membenarkan adanya dugaan penyelewengan di sekolah-sekolah itu dengan kerugian Rp 5,6 miliar. ✍ DPRD DKI membentuk Panitia Khusus Akuntabilitas untuk menelisik kasus ini.

SUMBER DIOLAH TEMPO

ngan berbagai cara. Peneliti dari ICW, Febri Hendri, mengaku mengantongi bukti penyimpangan itu. Kepala Sekolah SDN 12, bendahara, dan beberapa pelaku lainnya, misalnya, menurut ICW, melakukan penyimpangan dengan memalsukan laporan dana block grant. Selain ke Inspektorat, ICW mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Masalah ini akhirnya juga menjadi masalah hukum. Kejaksaan telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pengakuan Kepala Dinas Pendidikan agaknya tidak melegakan para wali murid. Ade Pujiati, anggota KAKP, mengatakan bahwa pernyataan Taufik hanyalah upaya untuk berkelit dari kebohongan sebelumnya. “Pernyataan itu keluar setelah ada laporan (BPK), se-

belumnya ia bilang tidak ada penyimpangan,”kata Ade kemarin. Ade juga membantah pernyataan Taufik, yang menyebut penyimpangan bukan korupsi, melainkan kesalahan prosedur. Uang Rp 5,7 miliar itu merupakan kerugian negara yang menunjukkan adanya indikasi korupsi, bukan kesalahan prosedur. KAKP, kata Ade, akan menunggu laporan BPK Jakarta yang sedang diperiksa oleh Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK pusat untuk dikaji ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.“Kami juga akan menunggu ada atau tidaknya upaya banding yang dilakukan pihak sekolah ke pengadilan soal putusan Komisi Indonesia Pusat untuk membuka SPJ di sekolah,” ujar Ade. ● RENNY FITRIA SARI |RATNANING SARI | ENDRI IKLAN