disini - BAPPEDA Kota Semarang - Pemerintah Kota Semarang

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010 – 2015

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\

1

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

3

27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48).

4

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010–2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3.

Daerah adalah Kota Semarang. Walikota adalah Walikota Semarang. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun 11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

5

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. Pasal 3 Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategi; e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan; g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Rencana Kebutuhan Pendanaan; i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Pasal 4 RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. Pasal 6 Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010 – 2015. Pasal 7 (1). RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. (2). Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

6

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8 (1)

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Semarang.

(2)

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2015 – 2020 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Januari 2011 WALIKOTA SEMARANG, ttd H. SOEMARMO HS Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd AKHMAT ZAENURI LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 12

7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 I. UMUM. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-Nasional dan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. Penyusunan RPJMD ini, sudah mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2010 – 2030 yang pada saat bersamaan sedang menunggu persetujuan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. 8

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” merupakan visi pada RPJMD Tahun 2010 2015, sedangkan visi RPJMD berikutnya tetap mempedomani RPJPD Tahun 2005 2025. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebelum RPJMD Tahun 2015-2020 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pasal 10 Peraturan Walikota dalam hal ini hanya mengatur hal yang bersifat teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 59

9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR : 12 TAHUN 2011 TANGGAL :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010–2015

10

DAFTAR ISI Hal

DAFTAR ISI ..............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL .......................................................................................................

v

DAFTAR GRAFIK .....................................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................

x

BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................................

I-1

1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................

I-1

1.2 LANDASAN PENYUSUNAN .......................................................................

I-2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................

I-6

1.4 KEDUDUKAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

I-7

1.5 TATA URUT PENYUSUNAN ......................................................................

I-8

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................................................

II-1

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI .....................................................

II-1

2.1.1 Penggunaan Lahan di Kota Semarang ...........................................

II-8

2.1.2 Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kota Semarang .....

II-12

2.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan ........................

II-12

2.1.4 Rencana Sistem Jaringan Transportasi ..........................................

II-17

2.1.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan ....................

II-20

2.1.6 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya .....................

II-21

2.1.7 Rencana Kawasan Strategis Kota Semarang .................................

II-23

2.2 ASPEK DEMOGRAFI .................................................................................

II-25

2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ...............................................

II-28

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .......................................

II-28

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................

II-33

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM .....................................................................

II-40

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .........................................................

II-40

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................................

II-66

2.5 ASPEK DAYA SAING .................................................................................

II-72

BAB

III.

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

DAN

KERANGKA PENDANAAN ................................................................

III-1

3.1 PENDAPATAN DAERAH ............................................................................

III-2

3.2 BELANJA DAERAH ....................................................................................

III-9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

i

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH .............................................................................

III-17

3.4 NERACA DAERAH .....................................................................................

III-21

3.5 KERANGKA PENDANAAN .........................................................................

III-23

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ..............................................................

IV-1

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .......................................................

V-1

5.1 VISI .............................................................................................................

V-2

5.2 MISI .............................................................................................................

V-6

5.3 TUJUAN DAN SASARAN ...........................................................................

V-7

5.3.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas ............................................................

V-7

5.3.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum ...........................................................................

V-10

5.3.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ........................

V-13

5.3.4 Mewujudkan

V-15

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Infrastruktur

yang

Berkelanjutan ................................................................................... 5.3.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ..............................

V-18

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................................

VI-1

6.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas ..........................................................................................

VI-1

6.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum .....

VI-5

6.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ....................................

VI-8

6.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan ....

VI-12

6.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat .........................................

VI-16

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....

VII-1

7.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas ..........................................................................................

VII-1

7.1.1

Urusan Pendidikan ..........................................................................

VII-1

7.1.2

Urusan Kesehatan ...........................................................................

VII-2

7.1.3

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....................

VII-3

7.1.4

Urusan Ketenagakerjaan .................................................................

VII-3

7.1.5

Urusan Kebudayaan ........................................................................

VII-4

7.1.6

Urusan Pemuda dan Olahraga ........................................................

VII-4

7.1.7

Urusan Perpustakaan ......................................................................

VII-5


ii

7.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum .....

VII-5

7.2.1 Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah .................................

VII-5

7.2.2 Urusan Pertanahan .........................................................................

VII-6

7.2.3 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .......................................

VII-6

7.2.4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......................

VII-6

7.2.5 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian……………………………………………………………….

VII-7

7.2.6 Urusan Statistik ................................................................................

VII-8

7.2.7 Urusan Kearsipan ............................................................................

VII-8

7.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika ................................................

VII-8

7.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ...................................

VII-9

7.3.1 Urusan Koperasi dan UKM ..............................................................

VII-9

7.3.2 Urusan Penanaman Modal ..............................................................

VII-9

7.3.3 Urusan Ketahanan Pangan .............................................................

VII-9

7.3.4 Urusan Pertanian .............................................................................

VII-10

7.3.5 Urusan Kehutanan ...........................................................................

VII-10

7.3.6 Urusan Kepariwisataan ...................................................................

VII-11

7.3.7 Urusan Kelautan dan Perikanan ......................................................

VII-11

7.3.8 Urusan Perdagangan ......................................................................

VII-11

7.3.9 Urusan Perindustrian .......................................................................

VII-12

7.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan ....

VII-12

7.4.1 Urusan Pekerjaan Umum ................................................................

VII-12

7.4.2 Urusan Perumahan ..........................................................................

VII-13

7.4.3 Urusan Penataan Ruang .................................................................

VII-14

7.4.4 Urusan Perhubungan ......................................................................

VII-14

7.4.5 Urusan Lingkungan Hidup ...............................................................

VII-14

7.4.6 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .......................................

VII-15

7.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat .........................................

VII-15

7.5.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..........

VII-15

7.5.2 Urusan Sosial ..................................................................................

VII-16

7.5.3 Urusan Perumahan .........................................................................

VII-16

7.5.4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat ................................................

VII-17


iii

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ..................................................................

VIII-1

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....................................

IX-1

BAB X.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ......................................

X-1

10.1

PEDOMAN TRANSISI .............................................................................

X-1

10.2

KAIDAH PELAKSANAAN .........................................................................

X-1


iv

DAFTAR TABEL Hal

Tabel 2.1

Ketinggian Tempat di Kota Semarang .............................................

II-4

Tabel 2.2

Penyebaran Jenis Tanah dan Lokasinya di Kota Semarang............

II-6

Tabel 2.3

Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan .......................................................................................

Tabel 2.4

II-8

Penggunaan Lahan Kering di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan .......................................................................................

II-11

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2009 .....................

II-25

Tabel 2.6

Perkembangan Penduduk Lahir, Mati, Datan dan Pindah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..............................................

Tabel 2.8

Komposisi

Penduduk

Kota

Semarang

berdasarkan

II-26

Mata

Pencaharian pada Tahun 2005-2009 .............................................. Tabel 2.9

II-26

II-27

Nilai dan Konstribusi Sektor dalam PDRB Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................

II-29

Tabel 2.10

Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................

II-33

Tabel 2.11

Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.12

II-34

Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

II-35

Tabel 2.13

Rasio Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............

II-36

Tabel 2.14

Rasio Penduduk Bekerja Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..........

II-37

Tabel 2.15

Rasio Penduduk Tindak Kriminal Kota Semarang Tahun 20052009 .................................................................................................

II-37

Tabel 2.16

Rasio Grup Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...............

II-38

Tabel 2.17

Rasio Gedung Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..........

II-39

Tabel 2.18

Rasio Jumlah Klub Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 ....

II-39

Tabel 2.19

Rasio Jumlah Gedung Olahraga Kota Semarang Tahun 20052009 .................................................................................................

Tabel 2.20

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Pendidikan

Kota

Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................


II-39

II-41

v

Tabel 2-21

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Kesehatan

Kota

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... Tabel 2.22

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.23

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Perumahan

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Pertanahan

II-51

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2005-2009 .............................

Tabel 2.30

II-50

Kota


II-49

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.28

II-48

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.27

II-47

Perencanaan

Pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2009 .......................... Tabel 2.26

II-46

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.25

II-45

Kota


II-43

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

II-51

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 20052009 ................................................................................................. Tabel 2.31

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...................

Tabel 2.32

II-57

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.37

II-56

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.36

II-55

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................................

Tabel 2.35

II-54

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.34

II-53

Aspek Pelayanan Umum dalam Sosial Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................

Tabel 2.33

II-52

II-58

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................


II-59

vi

Tabel 2.38

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................

Tabel 2.39

Aspek Pelayanan Umum

dalam

II-60

Bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................ Tabel 2.40

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.41

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Komuinikasi

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Kehutanan

II-71

Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.54

II-70

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.53

II-69

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.52

II-68

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.51

II-68

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.50

II-67

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Semarang Tahun 2005-2009 ......................................

Tabel 2.49

II-66

Kota


II-65

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.47

II-65

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.46

II-64

dan

Informatika Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................................ Tabel 2.45

II-63

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.44

II-63

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.43

II-62

Pemberdayaan

Masyarakat Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................... Tabel 2.42

II-61

II-72

Aspek Daya Saing dalam Bidang Aksesibilitas Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................


II-74

vii

Tabel 2.55

Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.56

Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.57

Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

III-11

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009 ...........................................................

Tabel 3.8

III-10

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 .............................

Tabel 3.7

III-9

Kota


III-8

Proporsi Realisasi Belanja terhadap ABD Kota Semarang Tahun 2007-2009 ........................................................................................

Tabel 3.5

III-3

Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............................................................................

Tabel 3.4

III-2

Rencana Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ......................................

Tabel 3.3

II-81

Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................

Tabel 3.2

II-80

Aspek Daya Saing dalam Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit di Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...............................................

Tabel 3.1

II-80

Aspek Daya Saing dalam Jumlah PTN/ PTS di Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.64

II-79

Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.63

II-78

Aspek Daya Saing dalam Bidang Pengenaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.62

II-78

Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemudahan Perijinan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.61

II-77

Aspek Daya Saing dalam Bidang Iklim Berinvestasi Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.60

II-76

Aspek Daya Saing dalam Bidang Peringkat Penghargaan Investasi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 .....................

Tabel 2.59

II-76

Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Perdagangan Barang dan Jasa Kota Semarang Tahun 2005-2009 .....................

Tabel 2.58

II-75

III-12

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009 ...........................................................


III-13

viii

Tabel 3.9

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota Semarang pada Tahun 20102015 .................................................................................................

Tabel 3.10

Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............

Tabel 3.11

III-14

III-15

Rekapitulasi Belanja Wajib/ Mengikat dan Belanja Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............................

III-17

Tabel 3.12

Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 ..

III-18

Tabel 3.13

Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Kota Semarang Tahun 2007-2009 .......

Tabel 3.14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Semarang Tahun 2007-2009 ...........................................................

Tabel 3.15

III-19

III-19

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Semarang Tahun 2011-2015 ............................................................................

III-20

Tabel 3.16

Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2007-2009 ........................

III-21

Tabel 3.17

Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2007-2009 .....................

III-22

Tabel 3.18

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 ............................................................................

Tabel 3.19

Kapasitas

Riil

Kemampuan

Daerah

untuk

Mendanai

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ............. Tabel 3.20

III-22

III-23

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ...........................................................

III-24

Tabel 3.21

Perkembangan BUMD Kota Semarang Tahun 2005-2009 .............

III-25

Tabel 3.22

Rencana Pendapatan BUMD Kota Semarang Tahun 2011-2015 ...

III-26

Tabel 3.23

Perjanjian Kerjasama yang Masih dilakukan Antara Pemerintah

Tabel 9.1

Kota Semarang dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2011-2015 .......

III-28

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ...........

IX-1


ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Berkaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut dan dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2010-2015 pada tanggal 19 Juli 2010, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kota Semarang dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota Semarang, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Semarang dan berpedoman/ berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMD 2005-2010, serta menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kota Semarang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2010-2015. 1.2

LANDASAN PENYUSUNAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;


I-1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II


I-2

16.

17. 18. 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 28. 29.

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010


I-3

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025); 40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 480). 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Semarang secara berkesinambungan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah : 1. Menetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah Semarang Periode 2010-2015 yang memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan


I-4

2.

3.

Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan; Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4

HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Hubungan antara RPJMD Kota Semarang dengan dokumen lain dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional. 2. RPJMD Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis, dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang serta mengacu pada arah pembangunan RPJM Nasional Tahun 2009-2014 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. 3. RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.5

TATA URUT PENYUSUNAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1

ASPEK GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70

Km2. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km2 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km2. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km2

diikuti oleh Kecamatan

Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km2 .

Grafik 2.1 Wilayah Administrasi Kota Semarang (Km2)

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2009, BPS Kota Semarang


II - 1

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050’ – 7o10’ Lintang Selatan dan garis 109035’ – 110050’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang

yakni koridor pantai Utara; koridor

Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Gambar 2.1 Letak Kota Semarang Dalam Wilayah Kepulauan Indonesia

Kota Semarang


II - 2

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl. Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl. Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl. Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl. MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl. Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang. Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali


II - 3

Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang

berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Secara lengkap ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Ketinggian Tempat di Kota Semarang No. 1. 2.

3.

Bagian Wilayah Daerah Pantai Daerah Dataran Rendah - Pusat Kota (Depan Hotel Dibya Puri Semarang) - Simpang Lima Daerah Perbukitan - Candi Baru - Jatingaleh - Gombel - Mijen - Gunungpati Barat - Gunungpati Tmur

Ketinggian (MDPL) 0,75 2,45 3,49 90,56 136,00 270,00 253,00 259,00 348,00

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2009

Kota Semarang sangat

dipengaruhi oleh keadaan alamnya

yang

membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota


II - 4

Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang - Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa kelurusan-kelurusan dan kontak batuan yang tegas dan merupakan pencerminan struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat - timur sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga barat laut - tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah barat - timur. Sesarsesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng dan Formasi Damar yang berumur kuarter dan tersier. Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.


II - 5

Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiai alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan aluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua. Tabel 2.2 Penyebaran Jenis Tanah dan Lokasinya di Kota Semarang No

JENIS TANAH

LOKASI

%

POTENSI

TERHADAP WILAYAH

1

2

3

4

 

Kec. Tugu Kec Semarang Selatan

Latosol Coklat Tua Kemerahan

   

Kec. Gunungpati Kec. Semarang Timuer Kec. Mijen Kec. Gunungpati

26

Asosiasi Aluvial Kelabu dan Coklat kekelabuhan

 

Kec. Genuk Kec. Semarang Tengah

22

Alluvial Hidromorf Grumosol Kelabu Tua

   

Kec. Tugu Kec. Semarang Utara Kec. Genuk Kec. Mijen

Mediteran Coklat Tua

30

22

 

Tanaman tahunan/keras Tanaman Holtikultura



Tanaman Palawija

   

Tanaman tahunan/keras Tanaman Holtikultura Tanaman Padi Tanaman tahunan tidak produktip

  

Tanaman Tahunan Tanaman Holtikultura Tanaman Padi

Sumber : BPS Kota Semarang, 2009

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yan bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembahlembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 6

53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. Karena Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang. Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 - 40 m. Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90 meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih mungkin ditemukan. karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung. Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif


II - 7

tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan ratarata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

2.1.1. Penggunaan lahan di Kota Semarang Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi irigasi teknis (198 Km2), setengah teknis (530 Km2), irigasi sederhana/ irigasi desa/ non PU (45 Km2), tadah hujan (2,031 Km2), dan yang tidak diusahakan (267 Km2). Disamping penggunaan lahan sawah, penggunaan lahan di Kota Semarang yang lain meliputi pekarangan, tegalan/ kebun, tambak/ kolam/ rawa, hutan rakyat/ tanaman kayu, hutan negara, perkebunan negara/ swasta dan penggunaan lain. Selengkapnya mengenai penggunaan lahan di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2009 KECAMATAN Mijen Gunung Pati Banyumanik Gajahmungkur

TANAH SAWAH TEKNIS 0,00 84,00 0,00 0,00

1/2TEKNIS 285,00 145,00 55,00 0,00

NON PU 0,00 0,00 0,00 0,00

TADAH HUJAN

TIDAK DIUSAHAKAN

186,00 633,33 0,00 0,00


34,00 175,64 0,00 0,00

II - 8

KECAMATAN

TANAH SAWAH TEKNIS

1/2TEKNIS

Semarang Selatan 0,00 0,00 Candisari 0,00 0,00 Tembalang 0,00 0,00 Pedurungan 0,00 0,00 Genuk 62,00 0,00 Gayamsari 0,00 0,00 Semarang Timur 0,00 0,00 Semarang Utara 0,00 0,00 Semarang Tengah 0,00 0,00 Semarang Barat 0,00 0,00 Tugu 50,00 60,00 Ngaliyan 30,00 61,00 Total 226,00 606,00 Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Th. 2009

NON PU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 45,00

TADAH HUJAN

TIDAK DIUSAHAKAN

0,00 0,00 432,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 264,00 1559,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,64

Grafik 2.2 Persentase Penggunaan Areal Tanah Berdasar Sistem Pengairan di Kota Semarang Tahun 2009

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Th. 2009


II - 9

Grafik 2.3 Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah di Kota Semarang Tahun 2009

Sumber : Semarang Dalam Angka 2009

Secara keseluruhan kecenderungan penggunaan lahan non-sawah di Kota Semarang yang terbesar yaitu pekarangan (38%), ladang (21%), tegalan (14%), lainnya (11%), perkebunan (5%), tambak dan kayu-kayuan (4%), padang rumput (2%), tidak diusahakan (1%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada GAMBAR 2.2. Kecamatan Mijen memiliki luas lahan non-sawah paling luas dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Semarang dengan luas wilayah 5.207,25 Km2 dengan spesifikasi ladang (1.829 Km2), pekarangan (823 Km2), tanah kering tidak diusahakan (4,6 Km2), Hutan Negara (810 Km2), Perkebunan (1.116 Km2) lainnya (627,75 Km2). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas lahan non-sawah paling kecil yaitu kecamatan Gayamsari dengan luas 549,47 Km2, dengan spesifikasi tegalan (49,50 Km2), pekarangan (420,89 Km2), Tanah Penggembalaan (13,15 Km2), Tambak (8,09 Km2), Kolam (3 Km2), Tanah kering yang tidak diusahakan (3,5 Km2), Tanah kering untuk kayu-kayuan (5 Km2), Tanah kering untuk lainnya (75,84 Km2). Secara keseluruhan, penggunaan lahan kering di Kota Semarang yaitu Pekarangan dan Bangunan (42%), Tegalan dan Kebun (27%), Tambak/Kolam, lainnya tanah kering (26%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


II - 10

Grafik 2.4 Persentase Luas Tanah Kering di Kota Semarang Tahun 2009

Sumber : Semarang Dalam Angka 2009

Tabel 2.4

Penggunaan Lahan Kering di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2009 LAHAN NON- SAWAH KECAMATAN Mijen

PEKARANG AN & BANGUNAN

TEGALAN DAN KEBUN

PADANG GEMBALA

TAMBAK/ KOLAM

RAWA

LAIN2 TANAH KERING

LAINNYA

823,00

1.829,00

0,00

4,50

0,00

2.550,74

5.207,24

Gunung Pati

1.312,70

2.573,50

0,00

0,00

0,00

126,89

4.013,09

Banyumanik

430,00

1.176,58

0,00

0,00

0,00

784,48

2.391,06

Gajahmungkur

691,63

2,97

0,00

0,00

0,00

70,37

764,98

Semarang Selatan

474,39

2,50

0,00

0,00

0,00

371,16

848,05

Candisari

494,39

33,85

13,87

0,00

0,00

27,27

569,38

Tembalang

2.085,40

1.000,80

0,00

0,00

0,00

901,84

3.988,04

Pedurungan

1.507,00

392,00

0,00

0,00

0,00

109,00

2.008,00

Genuk

1.349,08

910,82

0,00

194,28

0,00

190,26

2.644,44

Gayamsari

415,00

13,00

13,00

11,00

0,00

59,23

511,23

Semarang Timur

696,80

0,00

0,00

0,00

0,00

73,45

770,25

Semarang Utara

927,55

0,00

0,00

50,21

0,00

155,51

1.133,27

Semarang Tengah

527,55

5,48

0,00

0,00

0,00

71,97

604,99


II - 11

LAHAN NON- SAWAH KECAMATAN

PEKARANG AN & BANGUNAN

TEGALAN DAN KEBUN

Semarang Barat 1.389,20 Tugu 507,73 Ngaliyan 418,00 Total 14.049,42 Sumber : Semarang Dalam Angka 2009

PADANG GEMBALA

TAMBAK/ KOLAM

0,00 0,00 10,00 36,87

52,66 1.378,53 0,00 1.691,17

24,30 45,20 979,00 8.989,00

RAWA

LAIN2 TANAH KERING

0,00 0,00 0,00 0,00

LAINNYA

888,41 743,89 1.526,33 8.650,80

2.354,57 2.675,34 2.933,33 33.417,26

2.1.2. Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kota Semarang Tujuan Penataan ruang adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat

perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan. Sedangkan kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Semarang secara umum terbagi atas: Kebijakan pengembangan struktur ruang dan Kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Semarang dilakukan melalui : 1.

Pemantapan

pusat

pelayanan

kegiatan

yang

memperkuat

kegiatan

perdagangan dan jasa berskala internasional. 2.

Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan.

3.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.

Kebijakan pola ruang meliputi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung meliputi : 1. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung. 2. Pelestarian kawasan cagar budaya. 3. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di

seluruh wilayah Kota. Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi : 1. Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya

dukung dan daya tampung. 2. Perwujudan pemanfaatan ruang yang efisien dan kompak. 3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.


II - 12

2.1.3. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Dengan mempertimbangkan luas, karakter daerah, koordinasi pelaksanaan pembangunan, kemudahan dalam penyelesaian masalah, maka pembagian BWK di Kota Semarang ditentukan melalui pendekatan batas administratif. Untuk itu, dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang Tahun 2010-2030 pembagian BWK ditetapkan sebagai berikut : a. BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 Ha; b. BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 Ha; c. BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara dengan luas kurang lebih 3.522 Ha; d. BWK IV meliputi Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 2.738 Ha; e. BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 Ha; f.

BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 Ha;

g. BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 Ha; h. BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 Ha; i.

BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213 Ha; dan

j.

BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 ha.

Rencana pendistribusian fasilitas pelayanan regional dimasing-masing BWK meliputi : a. Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, II, dan III b. Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II c. Perkantoran, transportasi udara dan transportasi laut di BWK III d. Industri di BWK IV dan BWK X e. Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII f. Perkantoran militer di BWK VII g. Kantor pelayanan publik di BWK IX

Rencana penetapan pusat pelayanan di Kota Semarang terdiri atas: Pusat pelayanan kota, Sub pusat pelayanan kota dan Pelayanan lingkungan.


II - 13

Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan Provinsi, pemerintahan Kota yang berupa pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas, meliputi kantor Gubernur dan kantor Walikota serta fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya. Selain itu pusat pelayanan kota juga sebagai pusat kegiatan perdagangan modern dan jasa komersial yang dilengkapi dengan : a.

Pusat perbelanjaan skala kota;

b.

Hotel dan penginapan;

c.

Perkantoran swasta;

d.

Jasa akomodasi pariwisata lainnya. Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat BWK yang dilengkapi dengan

sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi : a.

Sarana perdagangan dan jasa

b.

Sarana pendidikan

c.

Sarana kesehatan

d.

Sarana peribadatan

e.

Sarana pelayanan umum Pusat pelayanan lingkungan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan

perkotaan skala pelayanan sebagian BWK, meliputi : a.

Sarana perdagangan;

b.

Sarana pendidikan;

c.

Sarana kesehatan;

d.

Sarana peribadatan; dan

e.

Sarana pelayanan umum.


II - 14

Gambar 2.2 Peta Pembagian BWK Kota Semarang


II - 15

Gambar 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Semarang


II - 16

2.1.4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Transportasi di Kota Semarang meliputi jaringan Jalan, Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara. Sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Semarang tahun 2010-2030 Rencana Sistem Jaringan Transportasi adalah sebagai berikut: 1. Rencana Jaringan Jalan Skenario fungsi dari perwujudan struktur jalan Kota Semarang adalah sebagai berikut :  Struktur jalan yang ada menghubungkan antara sub pusat wilayah di daerah pinggiran  Struktur jalan yang ada menghubungkan antara sub pusat wilayah dengan pusat kota  Struktur jalan yang ada mampu memfasilitasi pergerakan eksternal kota dengan tidak membebani aktivitas pusat kota Setiap pusat aktivitas kota, nantinya akan dihubungkan jaringan jalan yang memadai. Kondisi jaringan jalan Kota Semarang yang sudah menghubungkan keseluruhan wilayah kota memudahkan daIam merumuskan struktur jalan yang akan

dikembangkan.

Dalam

perkembangannya,

konsep

struktur

jalan

menggunakan konsep radial konsentris. a.

Pengembangan Jalan Lingkar (Radial)

1.

Inner Ring Road Adalah jalan yang dikembangkan sebagai penghubung melingkar antar kawasan dalam pusat kota. Pengembangan jalan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan sistem pergerakan yang lancar jika terdapat kemacetan pada ruas jalan tertentu di kawasan pusat kota.

2.

Middle Ring Road Adalah struktur jalan yang menghubungkan antar beberapa daerah sub pusat dengan pusat Kota Semarang.

3.

Outer Ring Road Adalah jalur lingkar yang menghubungkan beberapa wilayah pusat pertumbuhan pinggiran kota dengan wilayah pinggiran lainnya


II - 17

b.

Pengembangan Jalan Konsentrik Jalur

jalan

konsentrik

adalah

kumpulan

jalan

yang

berfungsi

mendistribusikan pergerakan ke beberapa regional di sekitar Kota Semarang selain itu jaringan jalan ini berfungsi pula menghubungkan beberapa pusat pertumbuhan di daerah pinggiran dengan pusat Kota Semarang. Selain rencana penentuan hirarki jalan seperti tersebut diatas, maka yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem transportasi di Kota Semarang adalah mengkaitkan sistem jaringan jalan Kota Semarang dengan Jalan Tol Semarang-Solo, Jalan Tol Semarang-Demak dan Jalan Tol Semarang-Batang.

2. Rencana Sarana Transportasi Pengembangan sistem terminal ditentukan oleh fungsi Kota Semarang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan permasalahan internal lalu lintas kota. Atas dasar hal tersebut maka pengembangan sarana transportasi di Kota Semarang adalah sebagai berikut : Transportasi Darat 

Terminal Tipe A Terminal Tipe A berfungsi melayani jalur angkutan umum

Antar Kota

Antar Provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Lokasi terminal tipe A direncanakan di :  BWK X (Mangkang)  BWK VII (Pudak Payung) 

Terminal tipe B Terminal tipe B berfungsi untuk melayani pergerakan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan perdesaan. Lokasi terminal tipe B direncanakan di Terboyo (BWK IV) dan Penggaron (BWK V).



Terminal tipe C Terminal tipe C berfungsi untuk melayani pergerakan penumpang perkotaan dan angkutan perdesaan. Lokasi terminal tipe C direncanakan di Gunungpati, Penggaron, Cangkiran, Pelabuhan Tanjung Mas, Sendowo dan Sampangan.


II - 18



Stop Station Merupakan fasilitas tempat pergantian moda kendaraan umum bagi penumpang seperti halnya terminal, hanya saja skala pelayanan Stop Station lebih kecil dibandingkan terminal. Stop Station berfungsi untuk melayani pergerakan Asal-Tujuan/ Origin-Destination (OD). Fasilitas ini dikembangkan pada kawasan-kawasan yang merupakan simpul bangkitan dan tujuan lalu lintas.



Terminal Barang Terminal barang merupakan sarana untuk melayani pergerakan barang dalam suatu wilayah. Terminal barang yang akan dikembangkan, direncanakan berada di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.



Jaringan Kereta Api Jaringan rel kereta api yang ada ditingkatkan sesuai dengan peningkatan pelayanan, sesuai dengan pengembangan teknologi perkeretaapian yaitu dengan menerapkan jalur ganda (Double Track). Rencana pengembangan kereta api diarahkan untuk mengoptimalkan kereta api sebagai angkutan penumpang dan angkutan barang.

Transportasi Laut Pelabuhan Tanjung Mas direncanakan sebagai pelabuhan internasional (sesuai arahan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana transportasi yang direncanakan dalam pelabuhan meliputi penumpang dan barang. Rute pelayanan

penumpang dan barang

direncanakan memiliki skala pelayanan regional, nasional dan internasional. Untuk mendukung fungsi kepelabuhan kawasan disekitar kawasan pelabuhan harus dirancang memiliki fungsi yang mendukung fungsi pelabuhan, Untuk itu disekitar kawasan pelabuhan dikembangkan fungsi-fungsi terminal peti kemas, perdagangan, perhotelan, jasa dan perkantoran.


II - 19

Transportasi Udara Bandara

merupakan

fasilitas

yang

memiliki

peranan

penting

dalam

mendukung perkembangan Kota Semarang. Bandara udara Kota Semarang berada di kawasan pusat kota, untuk mendukung perkembangan aktivitas transportasi udara dalam melayani perkembangan aktivitas Kota Semarang, perlu

dikaji

Operasional

ulang

Penerapan kebijakan KKOP

Penerbangan)

untuk

mencegah

(Keselamatan Kawasan

bangunan

yang

menjadi

pengganggu (obstacle) kegiatan kebandar-udaraan.

2.1.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan di Kota Semarang meliputi Sistem Sanitasi Lingkungan dan Sistem Jaringan Drainase. Rencana Sistem Sanitasi lingkungan Secara umum penanganan limbah domestik untuk Kota Semarang harus mengacu kepada Rencana Strategi Nasional untuk Pengelolaan Air Buangan Rumah Tangga Daerah Perkotaan. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari buangan rumah tangga berupa tinja dan buangan cair lainnya seperti air bekas cucian dan lain-lain. Penanganan buangan ini tidaklah mudah karena menyangkut masyarakat dan pemerintah yang saling terkait didalam penanganannya serta membutuhkan biaya cukup besar. Pengolahan limbah domestik secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu On-Site System dan Off-Site System. 

On-Site System, dimana buangan langsung dialirkan ke septic tank dan cairannya diresapkan melalui tanah.



Off-Site System, dimana menggunakan sistem saluran air buangan untuk mengalirkan air buangan dari rumah tangga kemudian diolah disuatu tempat tertentu.

Rencana Sistem Jaringan Drainase a.

Penanganan Drainase Kota Semarang Berdasarkan kondisi topografi Kota Semarang, sistem drainase Kota

Semarang tidak bisa lagi mengandalkan sistem gravitasi murni, tetapi sistem kombinasi antara sistem drainase gravitasi, polder dan tanggul laut. Di samping


II - 20

itu, beban drainase dari kawasan hulu perlu dikendalikan dengan fasilitas pemanenan air hujan. Sistem drainase dikembangkan berdasarkan konsep one watershed one plan one management. Masing-masing sistem drainase dibagi menjadi menjadi daerah hulu dan hilir. Sistem drainase yang dikembangkan dikembangkan di daerah hulu dan hilir berbeda. 

Daerah Hulu Konsep yang dikembangkan di daerah hulu adalah sistem banjir kanal, air

yang berasal dari kawasan hulu diusahakan tidak membebani kawasan bawah, dengan mengalirkannya melalui banjir kanal. Masing-masing sistem drainase akan dilengkapi dengan satu atau lebih banjir kanal. 

Daerah Hilir Kawasan hilir diusahakan hanya menerima beban drainase yang berasal dari

wilayah itu saja, tidak menerima kiriman dari hulu maupun air rob dari laut. Untuk itu perlu dikembangkan sistem drainase tertutup. Masing-masing wilayah dibagibagi menjadi beberapa sub sistem yang secara hidrologis berdiri sendiri. Pada setiap sub sistem dikembangkan sistem drainase polder. Beban sistem polder dapat dikurangi dengan mengembangkan fasilitas untuk memanen air hujan, khususnya yang berupa tampungan. Fasilitas ini berfungsi ganda, yaitu menurunkan beban drainase sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.  Sistem Polder Dalam penanganan permasalahan drainase di daerah hilir Kota Semarang diatasi dengan pembuatan sistem polder yang mampu mengatur aliran air yang ada.  Waduk dan Embung Sedang bagi pengaturan sistem drainase Kota Semarang di daerah hulu dilakukan dengan merencanakan pembangunan dan pengoptimalan waduk dan embung. 2.1.6 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya Pengembangan Sistem Prasarana yang lainnya di Kota Semarang meliputi beberapa aspek yang menyangkut kepentingan umum antara lain: jaringan jalan yang diperuntukkan untuk para pejalan kaki, sistem untuk angkutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 21

umum, pengaturan sektor informal serta memperhatikan ruang evakuasi bencana di Kota Semarang. Jaringan Jalan Pejalan Kaki Untuk menciptakan ruang kota yang manusiawi dan mampu mendukung kedinamisan pergerakan penduduk kota, maka setiap pengembangan ruas jalan yang digunakan untuk kendaraan umum dan pribadi harus memiliki ruang bagi pejalan kaki dan jalur sepeda pada ruas jalan yang memungkinkan. Pengembangan fasilitas pejalan kaki dilakukan secara memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi penyandang cacat. Angkutan Umum Selain sistem prasarana transportasi yang baik, rencana peningkatan pelayanan pergerakan Kota Semarang juga dilakukan pada sistem pelayanan angkutan umum. Rencana peningkatan pelayanan angkutan ini meliputi : a. Peningkatan pelayanan angkutan umum, dilakukan dengan upaya optimalisasi, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru. b. Pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM) pada koridor-koridor utama (jalur primer) berbasis rel atau jalan raya. c. Pengembangan koridor-koridor utama diarahkan untuk menghubungkan antara pusat Kota dengan pusat BWK. d. Pengembangan sarana angkutan umum massal yang melewati ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan seluruh wilayah dalam kota. e. pengembangan sistem angkutan umum berbasis rel diarahkan pada pengembangan angkutan monorail/ kereta ringan yang melayani rute Mangkang – Kalibanteng – Simpang Lima – Pedurungan – Genuk. f. Rencana pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan ujung-pangkal pergerakan angkutan umum. Rencana Pengaturan Kegiatan Sektor Informal Untuk kepentingan Kota Semarang ke depan agar upaya penataan PKL benar-benar komprehensif dan menyentuh akar masalah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut: 1. Keberadaan PKL pada dasarnya bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. 2. PKL tidak bisa dibiarkan lepas kendali, melainkan perlu ditata sedemikian rupa agar tidak menganggu ketertiban dan keindahan kota. 3. Upaya penataan PKL tidak hanya pada bentuk-bentuk penindakan atau operasi penertiban yang sifatnya represif, yang umumnya hanya melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 22

pembangkangan dan daya resistensi para PKL, tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana mengkombinasikan antara fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, dan fungsi preventif, serta fungsi penindakan itu sendiri untuk situasi khusus. Ruang Evakuasi Bencana Ruang evakuasi bencana berupa jalur penyelamatan (escape road) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/ direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa ,banjir, dan angin puting beliung) serta bencana kebakaran;

2.1.7 Rencana Kawasan Strategis Kota Semarang Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adapun rencana pengembangan kawasan strategis di Kota Semarang adalah : a. Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi b. Kawasan strategis bidang sosial budaya c. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang adalah kawasan cepat berkembang dan kawasan perlu kerja sama dengan daerah sekitarnya (kawasan perbatasan). Kawasan cepat berkembang ini perlu diprioritaskan penataan ruangya

karena potensi yang dimiliki apabila tidak

diarahkan justru menimbulkan permasalahan. Sedangkan kawasan perbatasan di Kota Semarang memiliki peranan yang sangat penting, karena kawasan inilah yang akan mengintegrasikan perkembangan Kota Semarang dengan daerah yang ada disekitarnya. b. Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi Kawasan pusat kota yang terletak pada Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi. Kawasan segitiga ini memiliki kekuatan pengembangan yang sangat besar, potensi pengembangan pada kawasan ini adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Secara umum Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi adalah kawasan yang memiliki kepadatan bangunan yang tinggi. Dalam kawasan saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 23

ini telah terjadi transformasi kegiatan perdagangan dan jasa dari skala kecil dan menengah ke skala besar. Hal ini terbukti dengan tumbuhnya beberapa pusat perbelajaan dan fungsi jasa (perkantoran swasta dan hotel) yang mengalih fungsikan lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai pertokoan dan permukiman. c. Pelabuhan Tanjung Mas Pelabuhan Tanjung Mas merupakan fasilitas nasional yang ada di Kota Semarang, maka arahan pengelolaan di kawasan pelabuhan ditekankan pada kegiatan : 

Memperlancar pergerakan manusia dan barang di dalam kawasan pelabuhan maupun kawasan pelabuhan dengan kawasan diluarnya melalui peningkatan jariangan jalan yang memadai dan pengembangan sistem terminal yang terintegrasi dengan pergerakan darat (pergerakan jalan raya dan kereta api) dan pergerakan udara.



Perlunya dilakukan penanganan percepatan penurunan permukaan tanah dan banjir rob.



Penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan pelabuhan dalam rangka memadukan kegiatan pelabuhan dengan kawasan yang ada disekitarnya.

d. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya Kawasan strategis bidang sosial budaya di Kota Semarang adalah Kawasan Cagar Budaya Kota Lama, Kampung Pecinan, Kampung Melayu, dan kawasan lainnya. Kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. e. Kawasan Strategis Bidang Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah: 1. Kawasan Bendungan Jatibarang. Pembangunan Bendungan Jatibarang yang akan difungsikan sebagai pengendali limpasan air ke kawasan bawah Kota Semarang. Bendungan ini direncanakan berlokasi di Kecamatan Gunungpati.


II - 24

Selain fungsi hidrologi kawasan, Kawasan Bendungan Jatibarang juga akan dijadikan kawasan wisata dengan fasilitas bebragai fasilitas pendukungnya. Adanya percampuran fungsi konservatif dan budidaya ini menyebabkan kawasan Bendungan Jatibarang perlu di kelola dengan baik agar fungsi budidaya tidak sampai menganggu fungsi konservasi. 2. Kawasan Reklamasi Pantai Kawasan reklamasi pantai ditetapkan berada di wilayah pesisir Kota Semarang (Kecamatan Semarang Utara, Barat sampai Tugu) yang pengembangannya dalam rangka pengoptimalan kawasan pesisir dengan mengedepankan tata ruang, dampak lingkungan dan memberikan keuntungan kepada Pemerintah dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2

ASPEK DEMOGRAFI Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk

Kota Semarang periode tahun 2005-2009

mengalami peningkatan rata-rata

sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

1 2 3 4 5

2005 2006 2007 2008 2009

Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan 705,627 713,851 711,755 722,270 722,026 732,568 735,457 746,183 748,515 758,409

Jumlah 1,419,478 1,434,025 1,454,594 1,481,640 1,506,924

Pertumbuhan (%) 1.45 1.06 1.43 1.86 1.71

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi.

Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19.504

jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan.


II - 25

Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah Kota Semarang Tahun 2005 - 2009 No 1 2 3 4 5

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Lahir 19,504 21,445 22,838 24,472 25,262

Penduduk (jiwa) Mati Datang 8,172 38,910 9,023 42,714 10,018 43,151 10,018 44,187 10,373 38,518

Pindah 29,107 32,557 35,180 37,128 34,172

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pindah dan penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh penduduk yang datang dan lahir

dengan proporsi rata-rata 60,04% per tahun dibanding

penduduk pindah dan penduduk yang mati. Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok umur sebanyak 912.362 jiwa atau 73,96% merupakan penduduk usia produktif ( umur 15 – 65 tahun) dan 26,04% merupakan penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun). Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Di Kota Semarang Tahun 2005-2009 Kelompok Umur

J U M L A H (jiwa) 2005

2006

0–4 49.497 49.935 5–9 113.270 114.216 10 – 14 116.321 117.280 15 – 19 112.459 113.442 20 – 24 118.682 119.829 25 – 29 151.571 153.198 30 – 34 142.919 144.321 35 – 39 138.312 139.631 40 – 44 117.958 119.214 45 – 49 101.529 102.571 50 – 54 79.698 80.937 55 – 59 52.619 53.336 60 – 64 34.063 34.522 65 + 90.480 91.593 Jumlah 1.419.478 1.434.025 Sumber : BPS Kota Semarang, 2009

2007 50.721 116.072 119.198 115.241 121.618 155.321 146.455 141.734 120.876 104.041 81.772 53.921 34.906 92.718 1.454.594

2008 51.664 118.230 121.414 117.384 123.879 158.209 149.178 144.369 123.124 105.976 83.292 54.924 35.555 94.442 1.481.640


2009 52.635 120.566 123.840 119.586 126.012 160.805 151.697 146.930 125.351 107.815 84.568 55.630 35.965 95.524 1.506.924

II - 26

Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah telah tamat SD/MI sebesar 22,86% ; telah tamat SLTA sebesar 21,10% ; belum tamat SD sebesar 20,38% ;telah tamat SLTP sebesar 20,28% ; tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,54%, telah tamat DIV/S1/S2 sebesar 4,51% dan telah tamat DI/DII/DIII sebesar 4,35%. Grafik 2.5 Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2009 Tamat D1,II,III 4.35%

Tamat DIV/S1/S2/S3 Tidak Sekolah 4.51% 6.54%

Tidak/Belum tamat SD/MI 20.38%

Tamat SLTA 21.10%

Tamat SD/MI 22.86%

Tamat SLTP 20.28%

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2009, BPS (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan mata pencaharian selama periode 2005-2009 sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.8 Komposisi Penduduk Kota Semarang berdasarkan Mata Pencaharian Pada Tahun 2005-2009 NO

JENIS PEKERJAAN

1

Petani Sendiri

2

Buruh Tani

17.271

22.409

18.992

18.783

27.791

3

Nelayan

2.468

2.256

2.506

2.478

3.657

4

Pengusaha

15.771

24.580

51.304

52.514

77.706

5

Buruh Industri

185.604

192.473

152.557

152.606

225.897

6

Buruh Bangunan

131.453

106.217

71.328

72.771

107.692

7

Pedagang

76.672

75.951

73.431

73.457

108.788

8

Angkutan

26.614

30.144

22.187

22.195

32.819

9

PNS/ABRI

93.707

88.486

86.918

86.949

128.718

10

Pensiunan

34.208

38.101

32.855

32.667

48.635

11

Lainnya

255.717

258.815

76.657

76.684

111.714

869.925

867.617

615.229

617.507

912.362

Jumlah

2006 28.185

JUMLAH (jiwa) 2007 26.494

2005 30.440

2008 26.203

2009 38.945

Sumber data : BPS Kota Semarang Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 27

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut

buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI

sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa. 2.3

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat

gambaran dan hasil

dari pelaksanaan pembangunan

merupakan

selama periode tertentu

terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut : 2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

adalah sebagai

berikut: a.

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan

perekonomian

PDRB

merupakan

indikator

untuk

mengetahui

kondisi

secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor

ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar

harga berlaku selama periode 2005-2009

mengalami pertumbuhan yang meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 23.208.244,89 juta rupiah sampai dengan tahun 2009 mencapai sebesar Rp. 38.459.815,06 juta rupiah. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2005 sebesar

Rp 16.194.264,61 juta rupiah dan

meningkat menjadi Rp 20.180.577,95 juta rupiah di tahun 2009. Untuk selengkapnya perkembangan PDRB Kota Semarang ditahun 2005-2009 dapat terlihat dalam tabel dibawah.


II - 28

Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Semarang Tahun 2005 - 2009 No.

Sektor Usaha / Lapangan Usaha

2005 Rp.

Tahun ( Rp. Jutaan) 2007

2006 %

Rp.

%

Rp.

A

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

1. 2.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3. 4.

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

6,256,676 443,417

26.96 1.91

7,147,347 487,538

26.85 1.83

7,883,533 532,280

5. 6.

Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran

3,584,579 6,788,735

15.45 29.25

4,445,308 7,480,618

16.70 28.10

7.

Angkutan dan Komunikasi

2,399,867

10.34

2,762,149

10.37

8.

Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

9.

Jasa

B

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian

23,208,224 294,257 46,997

693,463 2,700,233 23,208,224

207,455 28,553

26,624,244 1.27 0.20

2.99

321,780 52,327

772,160

%

30,515,737 1.21 0.20

2.90

365,095 57,063

2008 Rp.

2009 *) %

34,540,949

%

38,459,815

398,756 61,694

1.15 0.18

442,499 66,480

1.15 0.17

25.83 1.74

8,679,006 574,399

25.13 1.66

9,483,637 609,532

24.66 1.58

5,414,829 8,635,562

17.74 28.30

6,398,054 9,972,004

18.52 28.87

7,453,706 10,884,995

19.38 28.30

3,073,387

10.07

3,374,753

9.7703

3,814,968

9.92

993,471

2.8762

1,075,543

2.80

4,088,812 34,540,949

11.838

4,628,454 38,459,815

12.03

227,516 30,726

1.19 0.16

234,611 31,501

1.16 0.16

889,126

1.20 0.19

Rp.

2.91

11.63

3,155,017 26,624,244

11.85

3,664,861 30,515,737

12.01

1.28 0.18

213,730.87 29,043.79

1.25 0.17

219,249.83 29,992.32

1.21 0.17

3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih

4,508,130 217,621

27.84 1.34

4,724,893.43 225,734.02

27.60 1.32

4,998,705.58 235,801.58

27.55 1.30

5,236,515 250,626

27.33 1.31

5,465,109 260,312

27.08 1.29

5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

2,230,742 5,025,711

13.77 31.03

2,527,078.34 5,182,067.45

14.76 30.27

2,708,769.04 5,493,915.98

14.93 30.28

2,849,024 5,906,984

14.87 30.83

3,081,148 6,217,358

15.27 30.81

7. Pengangkutan dan Komunikasi

1,556,572

9.61

1,640,072.26

9.58

1,745,291.26

9.62

1,851,303

9.66

1,952,040

9.67

495,325

3.06

507,540.20

2.96

526,192.09

2.90

548,372

2.86

565,144

2.80

2,255,749 19,156,814

11.78

2,373,356 20,180,578

11.76

8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 9. Jasa

1,924,156 16,194,265

11.88

2,068,544.92 17,118,705

12.08

2,184,722.29 18,142,640

12.04

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang BPS Kota Semarang


II - 29

Dari tabel tersebut, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah Sektor Usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran diikuti kemudian oleh Sektor Usaha Industri Pengolahan dan Sektor Usaha Bangunan. Pada tahun 2009 konstribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52%, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan

bahwa

aktivitas

ekonomi

masyarakat

Kota

Semarang

didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB

berimplikasi terhadap kondisi

perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang positif seperti terlihat dalam grafik di bawah ini. Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2005-2009

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang 2009, BPS Kota Semarang

Pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,14%, kemudian meningkat sebesar 5,71 %, pada tahun 2006, 5,98 % pada tahun 2007, dan 6,03 % pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kota Semarang tercatat sebesar 5,47 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,56 % dari 6,03 % pada tahun 2008 menjadi 5,47 % pada tahun 2009. Penurunan ini lebih dipengaruhi adanya kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas (Asean-China Free Trade Area/ACFTA), kenaikan BBM dan TDL. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 30

b.

Laju Inflasi Laju

inflasi

merupakan

ukuran

yang

dapat

menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Pada tahun 2005 sebesar 16,46 %, tahun 2006

sebesar 6,08 %, tahun 2007 mencapai 6,75 %, tahun 2008 sebesar 10,34 % dan tahun 2009 sebesar 3,19 %. Besaran laju inflasi yang terjadi lebih diakibatkan pada permintaan masyarakat akan bahan kebutuhan pokok. Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2005-2009

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang 2009, BPS Kota Semarang

c.

PDRB Perkapita Peningkatan

Laju

Pertumbuhan

PDRB,

diikuti

dengan

kenaikan

pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2005-2009 PDRB Perkapita Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar

Rp. 14.947.472,59 meningkat pada

tahun 2006 menjadi sebesar Rp.17.067.350,89 dan pada tahun 2007 sebesar Rp.19.394.727,40 kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.21.352.860,09 serta pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.23.889.579,87.


II - 31

Grafik 2.8 Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2005-2009

25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2005

PDRB Perkapita 14.947.472,59

2006

2007

2008

2009

17.067.350,89

19.394.727,40

21.352.860,09

23.889.579,87

PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 10.534.628,92,-, pada tahun 2006 sebesar

Rp.11.045.072,76,-, pada tahun 2007 sebesar

Rp.11.591.578,22, pada tahun 2008 sebesar Rp.11.897.251,91, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 12.338.639,96.

d.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat

upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Pada tahun 2009 IPM Kota Semarang telah mencapai skor 76,90, angka tersebut menempati urutan kedua dibawah Kota Surakarta, namun masih jauh diatas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10. Selengkapnya IPM Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


II - 32

Tabel 2.10 Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Skor

Ket

1

2005

75,3

-

2

2006

75,94

-

3

2007

77,24

-

4

2008

76,54

-

5

2009

76,90

-

Sumber : Indeks Pembangunan Kota Semarang BPS Kota Semarang Tahun 2009

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1.

Pendidikan Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

Sasarannya adalah terciptanya sumber daya

manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya

efektifitas

tercukupinya

sarana

dan dan

efisiensi prasarana

penyelenggaraan pendidikan.

pendidikan,

Beberapa

serta

keberhasilan

pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH

adalah

persentase

penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. AMH tahun 2005 sebesar 95,10 %, tahun 2006 sebesar 95,85 %, tahun 2007 sebesar 95,54 %, tahun 2008 sebesar 99,30 % dan sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf sebesar 99,47 %. Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA selama 5 tahun menunjukkan peningkatan dari 90,97% tahun 2005 menjadi 96,51%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 33

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2009

APK

SD/MI

mencapai

105,27%,

SMP/MTs

114,19%,

sedangkan

SMA/SMK/MA mencapai 116,96 %. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM SD/MI pada tahun 2009 sebesar 89,68 %, SMP/MTs 79,01 %, SMA/SMK/MA sebesar 79,97 %. Capaian APK dan APM pada masing-masing jenjang pendidikan telah berada di atas rata-rata APK/APM Jawa Tengah kecuali untuk SD/MI. Belum optimalnya angka capaian APK/APM disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun dukungan anggaran untuk pendidikan sudah melebihi 20 % dari total anggaran APBD. Oleh karena itu diperlukan upaya pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agar pendidikan menjadi murah namun tetap berkualitas. Tabel 2.11 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

1.

Angka Melek Huruf

95,10

95,85

95,94

99,30

99,47

2.

Rata Lama sekolah

9,60

9,80

9,80

9,17

9,20

3.

Angka Partisipasi Kasar - SD/MI - SLTP/MTs - SMA/SMK/MA

102,54 89,94 89,35

105,87 97,14 88,71

112,76 103,12 100,76

105,79 89,21 90,39

105,27 114,19 116,96

Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SLTP/MTs - SMA/SMK/MA

86,64 66,99 62,76

89,6 71,27 63,84

88,36 66,7 88,8

89,21 65,84 62,71

89,68 79,01 79,97

90,97%

89,90%

96,72%

96,51%

96,51%

1.291.294

1.289.175

1.406.873

1.429.890

1.455.249

1.419.478

1.434.025

1.454.594

1.481.640

1.507.826

4.

5.

5.

Uraian

Angka Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Tamat (15 tahun terhadap jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2005 sebesar 95,10% menjadi 99,47% pada tahun 2009. Kondisi fasilitas pendidikan, jumlah sekolah SD/MI dengan kondisi baik tahun 2005 sebanyak 2.349 gedung meningkat menjadi tahun 2.451 gedung, gedung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 40

sekolah SMP/MTs tahun 2005 sebesar 1.662 gedung menjadi sebesar 1.761 gedung, sedangkan kondisi gedung sekolah SMA/SMK/MA tahun 2005 sebesar 1.005 gedung meningkat menjadi 1.087 gedung pada tahun 2009. Angka Putus Sekolah dari tahun ketahun selama 5 tahun (2005-2009) mengalami penurunan yang sangat signifikan. Angka putus sekolah SD/MI menurun dari 151 murid pada tahun 2005 menjadi 31 pada tahun 2009. Sedangkan untuk SMP/MTs dari 344 murid menjadi 21 murid, sedangkan untuk SMA/MA/STM menurun dari 527 menjadi 18 murid pada tahun 2009. Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jumlah siswa TK/RA/Penitipan anak terhadap jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebesar 74,68% tahun 2005 menjadi 78,92% tahun 2009.Perkembangan Angka kelulusan

SD/MI dari tahun 2005-2009 tetap sebesar 99,99%, SMP/MTs

mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 86,60% menjadi 94,76% tahun 2009, SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 89,31% tahun 2005 menjadi 96,74% pada tahun 2009. Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.20 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2005-2009 Tahun No 1.

2.

Indikator Pendidikan Dasar a. Angka Partisipasi Sekolah b. Rasio Ketersediaan Sekolah c. Rasio guru/murid d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah 1. APS 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 3. Rasio guru terhadap murid

2005

2006

2007

2008

2009

86,64 % 4% 1:28 1:28:45

89,60 % 4,14 % 1:26 1:26:40

88,36 % 4,2 % 1:20 1:20:40

89,21 % 4,27 % 1:20 1:20:40

89,76 % 4,30% 1:19 1:16:32

66,99 2,15 %

71,27 2,28 %

66,70 2,55 %

65,84 2,78 %

78,95 2,80%

1:13

1:13

1:11

1:12

1:12


II - 41

No

Indikator

Tahun

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1:13:40

1:13:40

1:11:40

1:12:34

1:12:34

95,10 %

95,85 %

95,94 %

99,30 %

99,47 %

2.349

2.375

2.398

2.487

2.401

1.662 1.005

1.683 1.021

1.699 1.039

1.711 1.056

1.761 1.087

74,68 %

74,77 %

74, 98 %

75,03 %

78,92 %

151 344 527

105 287 486

63 281 302

32 22 30

31 21 18

99,99 % 86,60 % 89,31 %

99,99 % 90,33 % 94 %

99,99 % 90,06 % 89,69 %

99,99 % 90,03 % 90,77 %

99,99 % 94,76 % 96,47 %

101,89 %

101,97 %

101,98 %

102,12 %

101,25 %

5. Angka Melanjutkan dari 110,24 110,72 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % % 6. Guru yang memenuhi 70,25 % 74,77 % Kualifikasi S1/D-IV Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2010 diolah

110,86 % 78,69 %

110,97 % 81,80 %

111,12 % 86,29 %

3.

4.

5.

6.

Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Kondisi Sekolah SMP/MTs Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun x100% Angka Putus Sekolah 1. SD/MI 2. SMP/MTs 3. SMA/SMK/MA Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SD/MI 2. Angka Kelulusan SMP/MTs 3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

2. Kesehatan Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Semarang, telah berupaya ketahun

semakin

dapat

menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun menjangkau

pemerataan

pelayanan

kesehatan

masyarakat Kota Semarang. Kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk dari tahun 2005-2009 yang menunjukkan penurunan dari 0,20 tahun 2005 menjadi 0,19 pada tahun 2009. Ratio RS per 1000 satuan penduduk menurun dari 0,16 pada tahun 2005 menjadi 0,15 pada tahun 2009, ratio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2005 sebesar 1,05 menjadi 2,17 pada tahun 2009, ratio tenaga medis per 1000 satuan penduduk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 42

meningkat dari 1,89 tahun 2005 menjadi 2,39 pada tahun 2009, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan telah mencapai 100%, cakupan pelayanan Puskesmas dari tahun 2005-2009 tetap sebesar 231,25 %, Incident rate DBD per 100.000 penduduk tahun 2005 sebesar 164 menjadi 262,1 pada tahun 2009. Jumlah penderita HIV positif memiliki kecenderungan meningkat dalam empat tahun terakhir (2005-2008). Tercatat terdapat 50 penderita di tahun 2005 dan terus meningkat selama 2006 sampai 2009 yaitu berturut-turut : 179 orang, 195 orang, 199 orang dan 323 orang. Demikian halnya dengan pengidap AIDS yang juga mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut (2005-2007) yaitu dari 11 penderita, 25 penderita dan 33 penderita. Pada satu tahun terakhir jumlah pengidap AIDS mengalami penurunan menjadi 15 penderita di tahun 2008. Namun pada tahun 2009 jumlah penderita kembali meningkat menjadi 19 penderita. Permasalahan pelayanan urusan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah menurunkan Incident rate DBD dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Berikut gambaran perkembangan pelayanan umum bidang kesehatan selama 5 tahun sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.21 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1. 2. 3. 4. 5.

Indikator Rasio Posyandu per satuan balita Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 Rasio RS per satuan penduduk x 1000 Rasio dokter per satuan penduduk

12.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan kelurahan UCI Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

13.

Cakupan puskesmas

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

12.51

12.40

12.68

12.60

12,60

0.20

0,19

0,21

0.18

0,19

0,16

0,16

0.17

0.16

0,15

1.05

1.36

1.82

2.22

2.17

1.89

2.00

2.06

2,37

2.39

58.50%

60.53%

61.77 %

72.89 %

96.65 %

90.31 %

97.29 %

90.17 %

92.15 %

96.65 %

79,10 % 100 %

76,84% 100 %

78,5% 100 %

91% 100 %

96,65% 100 %

55.24 %

59 %

49 %

48 %

50 %

-

9,95%

10,73%

3,84%

9,01%

92.90 %

94,39 %

92.90 %

106,8%

121 %

231.25 %

231.25 %

231.25 %

231.25 %


231.25 % II - 43

No

Indikator

14. 15.

Cakupan pembantu puskesmas Incident Rate DBD/100.000 penduduk Penemuan kasus TB BTA pos (CDR) Kesembuhan penderita TB ATA pos (cure rate) Klien klinik VCT test HIV Prevalensi HIV – AIDS per 10.000 penduduk yang beresiko

16. 17. 18. 19.

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

19,77 % 164

19,77 % 130

19,77 % 198,4

20,33 % 360,8

20,33% 262,1

55

59

49

47

50

79

70

67

74

63

71,5 1,17

95,1 1,15

75,86 1,3

17 2

92 2,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2010 diolah

Tabel 2.22 Aspek Pelayanan Masyarakat Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1. 2.

Indikator

Tahun 2005

Penerima Jamkesmas (Jiwa) Penerima Jamkesda (Jiwa)

2006 -

2007 -

2008 -

306.700 192.285

2009 306.700 192.285

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2010 diolah

3.

Pekerjaan Umum Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan selama 5 tahun terakhir (2005-

2009) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, ratio kondisi jalan dalam keadaan baik terhadap jumlah panjang jalan tahun 2005 sebesar 44,87%, tahun 2006 sebesar 44,87%, tahun 2007 sebesar 61,02%, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 43,83% , tahun 2009 sebesar 44,01%, perubahan kondisi kualitas jalan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, dimana pada saat musim hujan banyak terjadi genangan air. Selain itu juga akibat terjadinya rob khususnya di sepanjang jalan daerah utara Kota Semarang. Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2005 sebesar 30,25% menjadi 45,85% pada tahun 2009. Kondisi kinerja pembangunan Sanitasi selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari presentase sanitasi rumah tinggal pada tahun 2006 sebesar 30,25%, meningkat hingga mencapai 45,85%, pada tahun 2009. Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2005 sebesar 576,63 menjadi 694,55 tahun 2009, rasio rumah layak huni tahun 2005 sebesar 0,0024 menjadi 0,0070 pada tahun 2009. Luas kawasan kumuh per luas wilayah selama tahun 20052008 menagalami peningkatan dari sebesar 1,5 % menjadi 2,41%, namun turun pada tahun 2009 sebesar 1,66 %. Peningkatan luas kawasan kumuh lebih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 44

disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan akibat rob dan meningkatnya migrasi penduduk yang tidak berketrampilan dari daerah/kota lain ke Kota Semarang, sedangkan penurunan 1,66% dipengaruhi oleh adanya program pemugaran rumah kumuh. Berikut gambaran pelayanan umum bidang pekerjaan umum sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.23 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 15.

4.

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi

44,87 %

44,87 %

61,02 %

43,83 %

44,01%

70% 1,96

72% 2,03

74% 2,05

75% 2,11

76% 2,16 %

30,25 %

35 %

38,89 %

40,89 %

45,85 %;

Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui roda 4

412,72

408,50

402,70

395,40

388,77

576,63

623,51

623,56

638,54

694,55

0,0024 0,105 2.762,62km 0,0019 1.177,38 2.673,98 40%

0,0032 0,125 2.762,62 0,0019 1.177,38 2.673,98 46%

0,0047 0,186 2.771,54 0,0019 1.177,38 2.673,98 49%

0,0061 0,210 2.778,29 0,0019 1.152,75 2.684,74 51%

0,0070 0,256 2.778,29

52%

53%

55%

57%

5 ha

6 ha

6 ha

7 ha

48%

49%

49%

65%

1,85 %

2%

2,41 %

1,66 %

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ 49% pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah 5 ha jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam 45% kondisi baik Luas Kawasan Kumuh Luas 1,5 % Wilayah x100% Sumber : Data Olahan Dinas Terkait, 2010

Perumahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota

Semarang selama periode 2005-2009 dihitung dari persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruh rumah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 45

1.157,65 2.689,64 52%

tangga. Pada tahun 2005

persentase jumlah rumah tangga yang telah

menggunakan air bersih sebesar 12,63% meningkat menjadi 12,96% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi terhadap jumlah rumah tangga tahun 2005 sebesar 30,25% meningkat menjadi 48,85% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga pada tahun 2005 sebesar 89,24% meningkat menjadi 98,28% tahun 2009, jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah tahun 2005 sebesar 10,50% menjadi 25,60% pada tahun 2009. Berikut gambaran perkembangan aspek pelayanan bidang perumahan selama 5 tahun (2005-2009) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.24 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100%

12,63 %

12,28 %

12,74 %

12,85 %

12,96 %

2.

Jumlah rumah tangga ber sanitasi / Jumlah seluruh rumah tangga x100%

30,25 %

35 %

38,89 %

40,89 %

48,85 %

3.

Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh rumah tangga x100%

89,24 %

92,90 %

97,7 %

98 %

98,28 %

4.

Luas lingkungan permukiman kumuh/ Luas wilayah x 100%

1,5 %

1,85 %

2%

2,41 %

1,66 %

5.

Jumlah rumah layak huni/ Jumlah seluruh rumah x 100%

10,50 %

12,50 %

18,60 %

21 %

25,60 %

Sumber : Data Olahan Dinas Tata Kota & Perumahan Kota Semarang, 2010

5.

Penataan Ruang Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2005-2009

dilihat dari ratio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun. Pada Tahun 2005 mencapai sebesar 1,1 dan mengalami penurunan menjadi 1,06 pada tahun 2009. Jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2005 sebesar 49,73% meningkat menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 46

55,01% pada tahun 2009. Persentase tersebut terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2009 sebesar 55,01 %. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Namun demikian upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan bangunan perlu diimbangi dengan pelayanan perijinan yang lebih baik. Berikut gambaran perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang penataan ruang selama periode 2005-2009 sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

2.

Indikator Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan

2005

Tahun 2007

2006

1,1

1,09

1,08

49,73 %

51,34 %

52,62 %

2008

2009

1,07

1,06

53,85 % 55,01 %

Sumber : Data Olahan Dinas Tata Kota & Perumahan Kota Semarang, 2010

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kinerja

pembangunan

pelayanan

umum

bidang

perencanaan

pembangunan daerah tahun 2005-2009 adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005 yang selanjutnya menjadi dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan telah tetapkan dengan Peraturan Daerah pada tahun 2009 dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya. Berikut gambaran kinerja perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2005-2010) sebagaimna tabel dibawah ini :


II - 47

Tabel 2.26 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2009

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada/ tidak

Draf

Draf

Draf

Draf

Draf

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

No 1.

2.

3.

Indikator

Sumber : Data Bappeda Kota Semarang, 2010

7.

Perhubungan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan

di Kota

Semarang selama periode 2005-2009 dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun yang mengalami penurunan dari 11.742.718 penumpang pada tahun 2005 menjadi 5.702.073 penumpang pada tahun 2009. Penurunan

jumlah

penumpang

lebih

disebabkan

adanya

pergeseran

penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi . Persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 9,30% menjadi 11,01% pada tahun 2009, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus/stasiun KA tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak

7

buah.

Tantangan kedepan adalah

bagaimana

menyediakan pelayanan angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi.


II - 48

Tabel 2.27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Semarang Tahun 2005-2009 NoIndikator

2005 11.742.718

2006 9.597.857

Tahun 2007 9.290.325

2008 5.637.648

2009 5.702.073

0.0022

0.0026

0.0031

0.0028

0.0026

7.516

8.039

7.925

5.236

5.346

1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2.

Rasio ijin trayek

3.

Jumlah uji kir angkutan umum

4.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7

7

7

7

7

5.

Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%

9,30%

9,60%

9,21 %

10,38 %

11,01 %

6.

Kepemilikan KIR angkutan umum

4.218

3.775

3.742

3.755

3.683

7.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

8.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp 29,-

Rp 29,-

Rp 29,-

Rp 29,-

Rp 29,-

9.

Pemasangan Ramburambu

1414

1497

1683

2060

2239

Sumber : Data Olahan Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2010

8.

Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota

Semarang selama periode 2005-2009 diukur dari meningkatnya persentase penanganan sampah tahun 2005 sebesar 69% menjadi 74% pada tahun 2009; Jangkauan pelayanan pengelolaan sampah telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2009 telah menjangkau 132 Kelurahan dari 177 Kelurahan atau 74,58 % wilayah kota, dengan kemampuan pengangkutan mencapai 72 % dari seluruh produksi sampah total Kota Semarang sebesar 3.675 m3/hari atau setara dengan 1.010 ton. Persentase penduduk berakses air minum menurun dari 57,92% pada tahun 2005 menjadi 56,95% pada tahun 2009. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peranserta masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA.


II - 49

Berikut

gambaran

perkembangan

pelayanan

bidang

lingkungan

hidup

sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 69 %

2006 70 %

Tahun 2007 71 %

2008 72 %

2009 74 %

1.

Persentase penanganan sampah

2.

Persentase Penduduk berakses air minum

57.92 %

56.95 %

56.99 %

57.02 %

56.95 %

3.

Persentase Luas pemukiman yang tertata

28.29 %

32.08 %

37.58 %

39.08 %

45.02 %

4.

Pencemaran status mutu air

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

5.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

15%

15%

15%

20 %

20 %

6.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

10 %

18 %

32 %

40 %

50 %

7.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

57.66 %

62.35 %

62.35 %

63.85 %

69.46 %

8.

Penegakan hukum lingkungan

52 %

28 %

34 %

35 %

63 %

Sumber: Data Olahan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2010

9.

Pertanahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan selama periode

2007-2009 diukur dari meningkatnya persentase luas lahan bersertifikat. Pada tahun 2009 persentase luas lahan bersertifikat mencapai sebesar 72,81%. Jumlah penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2007 sebanyak 25 kasus , tahun 2008 sebesar 41 kasus dan tahun 2009 sebanyak 25 kasus, sedangkan jumlah penyelesaian ijin lokasi tahun 2007 sebanyak 9 ijin, tahun 2008 sebanyak 7 ijin dan tahun 2009 sebanyak 13 ijin. Antisipasi permasalahan kedepan adalah layanan fasilitasi konflik

pertanahan berkaitan dengan pelayanan tertib

administrasi di tingkat kelurahan.


II - 50

Tabel 2.29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Semarang Tahun 2005-2009 2005 -

2006 -

Tahun 2007 58%

Penyelesaian kasus tanah Negara

-

-

59

41

25

Penyelesaian izin lokasi

-

-

9

7

13

No

Indikator

1.

Persentase luas lahan bersertifikat

2. 3.

2008 60%

2009 72.81%

Sumber : Data Olahan Kantor Pertanahan Kota Semarang, 2010

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pembangunan pada pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

selama 5 tahun (2005-2009) adalah : Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2005 sebesar 92,02% meningkat menjadi 95% pada tahun 2009, ratio bayi berakte kelahiran tahun 2005 sebesar 71,50% meningkat menjadi 74,77%, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk tahun 2009 sebesar 87,12% meningkat menjadi 96,68% pada tahun 2009. Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan

administrasi

kependudukan

dan

terlaksananya

kebijakan

kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kota Semarang. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

2.

Rasio bayi berakte kelahiran

3.

Rasio pasangan berakte nikah

2005 2006 92,02% 92,02%

Tahun 2007 92,02%

2008 95,2%

2009 95 %

71,50% 74,77%

78,42%

82,88%

87,12 %

100%

100%

100 %

100%

100%


II - 51

No

Indikator

4.

Kepemilikan KTP

5.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

6.

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/tidak ada

7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum

2005 2006 92,00% 92,00%

Tahun 2007 92,00%

2008 95,21%

2009 97,95%

87,12% 87,18%

87,18%

83,6%

96,68%

ada

ada

ada

ada

ada

belum

belum

belum

belum

belum

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, 2010

11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak selama periode 2005-2009

pada masing-masing

indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

3.

Rasio KDRT

5.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

2005 15,5%

2006 15,5%

Tahun 2007 15,5%

75%

80%

85%

0

0

0

47,72

46,94

47,48

2008 15,5%

2009 15,5%

90 %

90 %

0,16 %

0,65 %

56,92

60,62

(TPAK/ Tk. Partisipasi Angk Kerja) 6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

0

0

0

60

191

Sumber : Data Olahan BapermasPP & KB Kota Semarang, 2010

Pembangunan

pada

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi perempuan yang terus meningkat sejak tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 52

2005 sebesar 75% menjadi 90% pada tahun 2009, serta indeks partisipasi angkatan kerja perempuan yang juga meningkat dari 47,72 pada tahun 2005 menjadi 60,62 pada tahun 2009. Hal ini juga ditunjang juga dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat Kota dan di 4 (empat) PPT Kecamatan pada tahun 2009, pada

tahun 2010

bertambah 2 (dua) PPT

Kecamatan dan diharapkan pada tahun 2015 di semua Kecamatan sudah terbentuk PPT, untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan korban kekerasan terhadap perempuan.

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera selama periode 2005-2009

pada masing-masing indikator

sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

2006 2,80

Tahun 2007 2,78

1.

TFR (Total Fertilitas Rate)

2005 2,85

2008 2,75

2009 2,50

2.

Cakupan peserta KB aktif

78,81 %

78,81 %

78,91 %

78,93 %

78,95 %

3.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

127.559

122.029

114.275

115.643

111.480


Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang cukup baik, terlihat dari indikator jumlah rata-rata kelahiran setiap 1000 wanita usia subur yang semakin menurun dari 2,85 menjadi 2,50 dalam 5 tahun terakhir artinya jumlah anak dalam setiap keluarga terdiri dari 2 – 3 anak dan peserta KB aktif yang meningkat dari 78,81 % pada tahun 2005 menjadi 78,95 % pada tahun 2009. Hal ini memberikan pengaruh yang positif terhadap upaya pengendalian angka kelahiran yang selanjutnya memberikan konstribusi yang besar terhadap upaya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga akan semakin rendah juga jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan

meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 53

terutama dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, pendidikan, parenting (beyond family planning) dan menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruan tinggi. Permasalahan kedepan yang harus ditangani secara serius adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

13.

Sosial Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

2005 75

2006 75

Tahun 2007 124

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

1.250

1.300

1.400

1.563

1.971

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

3.150

3.168

3.210

3.261

4.357

Indikator

1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

2. 3.

2008 97

2009 103

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial dan Olah Raga Kota Semarang, 2010

Pembangunan pelayanan sosial di Kota Semarang selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Sarana sosial yang semula berjumlah 75 di tahun 2005 meningkat menjadi 103 di tahun 2009 dan saat ini terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kota. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun 2005 sebanyak 3.150 menjadi 4.357 di tahun 2009. Namun demikian hasilnya belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping


II - 54

persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

14.

Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut Tabel 2.34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

1.

Angka partisipasi angkatan kerja

2.

Angka sengketa pengusahapekerja per tahun

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

61,17 %

61,43 %

61,69 %

61,95 %

62,21 %

129

83

91

100

82

315 kasus 63,45 %

218 kasus 65,78 %

258 kasus 62,52 %

286 kasus 64,27 %

256 kasus 64,75 %

4.470

5.532

7.311

8.975

8.449

3.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

4.

Pencari kerja yang ditempatkan

5.

Tingkat pengangguran terbuka

35,68 %

35,62 %

11,39 %

11,48 %

14,96 %

6.

Keselamatan dan perlindungan

14,90 %

15,60 %

20,40 %

25 %

26,20 %

109 perush 100 %

123 perush 100 %

166 perush 100 %

212 perush 100 %

237 perush 100 %

7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Sumber : Data Olahan Disnakertrans Kota Semarang, 2010\

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun 2005 sebesar 61,17% menjadi 62,21% pada tahun 2009. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yaitu sebesar 63,45% pada tahun 2005 menjadi 64,75% di tahun 2009, sedangkan konflik antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang dapat terselesaikan dengan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 55

terlihat dari menurunnya jumlah kasus sengketa pengusaha-pekerja dari 315 kasus di tahun 2005 menurun menjadi 256 kasus pada tahun 2009. Kedepan, upaya fasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan terus ditingkatkan termasuk rencana fasilitasi hubungan industrial yang bisa memberikan solusi saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis.

15.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan

menengah

selama periode 2005-2009

pada masing-masing indikator

sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Persentase koperasi aktif

2.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3.

Jumlah BPR/LKM

4.

Usaha Mikro dan Kecil

2005 55,06 %

2006 63,55 %

Tahun 2007 65,30 %

2008 75,05 %

2009 75 %

36

76

140

231

346

2

2

2

2

2

1.240

1.315

8.112

9.162

10.176

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi & UKM Kota Semarang

Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang mengalami kenaikan dari 55,06% pada tahun 2005 menjadi 75% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 Kota Semarang telah ditetapkan sebagai Kota Penggerak Koperasi. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun, peningkatan

yang terjadi

setiap tahun rata-rata

hampir

mencapai 100 %. Demikian juga dengan perkembangan usaha mikro dan kecil. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding

perusahaan-

perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 56

sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

16.

Penanaman Modal Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

Jumlah investor di Kota Semarang (Penanaman Modal)

1.560

1.950

2.056

2.160

2.

Jumlah nilai investasi (Rupiah)

500.914.298.068

1.218.842.970.113

1.350.746.170.600

3.

Rasio daya serap tenaga kerja *)

0,93

0,98

1,00

1,60

1,97

4.

Penanaman Modal (Jumlah tenaga kerja) orang

4.601

6.961

7.086

11.341

13.977

5.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp)

216.470.910.000

717.928.672.045

131.903.200.487

189.464.503.400

208.726.105.411

1.

1.540.210.674.000

2009

2.253

1.748.936.779.411

Sumber : Data Olahan BPPT Kota Semarang, 2010

Jumlah investor dan investasi selama 5 tahun telah mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya layanan One Stop Service (OSS) yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenaga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 57

kerja. Upaya peningkatan investasi kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memacu pertumbuhan investasi. Dengan demikian perwujudan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa akan lebih mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupun luar negeri.

17.

Kebudayaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

2005 45

2006 45

Tahun 2007 45

2008 45

2009 46

1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

55

55

55

55

55

3.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

174

174

174

174

174

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2010 (data diolah)

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2005 sampai 2008 jumlahnya tetap sebanyak 45 event kegiatan, hanya pada tahun 2009 bertambah 1 event kegiatan. Kota Semarang telah memiliki sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 55 buah dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 174 buah antara lain 4 kawasan sejarah budaya dan 170 buah bangunan, yang terdiri dari bangunan budaya sebanyak 3 buah, bangunan tempat ibadah sebanyak 24 buah, bangunan kesehatan sebanyak 3 buah, bangunan perkantoran

46 buah,

bangunan Pemerintahan sebanyak 13 buah, bangunan pendidikan sebanyak 11 buah, bangunan pengangkutan sebanyak 3 buah, sebanyak 56 buah, dan bangunan lainnya

bangunan rumah tinggal

sebanyak

11

buah. Tantangan


II - 58

kedepan diperlukan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa mempromosikan kota Semarang sebagai tempat tujuan wisata, tidak lagi hanya sebagai tempat singgah sementara. Selain itu perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan kesenian juga diperlukan dalam mendukung bentuk promosi tersebut. Sedangkan pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan landmark kota Semarang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

18.

Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Indikator

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Jumlah organisasi pemuda

34

34

34

34

47

2.

Jumlah organisasi olahraga

3

3

3

3

3

3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

2

5

5

5

7

4.

Jumlah kegiatan olahraga

6

6

9

15

19

5.

Lapangan olahraga

0,058

0,068

0,067

0,065 0,064*)

Sumber : Data Olahan Dinsospora Kota Semarang, 2010

Dari

tabel

tersebut

diatas,

menggambarkan

penyelenggaraan

pembangunan pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan olahraga juga mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2009. Jumlah organisasi pemuda dari 34 di tahun 2005 menjadi 47 di tahun 2009. Untuk jumlah kegiatan kepemudaan dan kegiatan olah raga masing-masing meningkat dari 2 kegiatan menjadi 7 kegiatan kepemudaan dan dari 6 kegiatan menjadi 19 kegiatan olah raga dalam 5 tahun terakhir ini. Namun dilihat dari sarana olah raga, rasio sarana dan prasarana olah raga semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan olah raga yang cenderung tidak bertambah dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan kedepan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 59

berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan yaitu dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olah raga (Sport center) yang baru.

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2.

Kegiatan pembinaan politik daerah

2005 214

2006 174

18 kgt

16 kgt

Tahun 2007 134

2008 94

14 kgt

12 kgt

2009 54 6 kgt

Sumber :Badan Kesbangpolinmas data diolah, 2010

Keberhasilan pembangunan demokrasi telah berhasil memantapkan peran masyarakat terutama dari sisi kemandirian organisasi baik LSM,Ormas maupun OKP. Dari tabel diatas menggambarkan, pelayanan urusan kesatuan dan politik dalam

negeri

menurun.Hal pembinaan

menunjukkan ini

disebabkan

politik

daerah

peran

Pemerintah

tanggungjawab yang

semula

semakin

dan

tahun

semakin

pelaksanaan

kegiatan

dilakukan

oleh

Pemerintah

(Kesbanglinmas) secara bertahap dilakukan oleh KPU,Panwaslu dan Parpol. Persoalan kedepan adalah bagaimana membangun sinergitas seluruh kekuatan LSM, Ormas dan OKP yang ada untuk bersama-sama membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 60

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Kinerja

pembangunan

pada

pelayanan

urusan

otonomi

daerah,

Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 0.85

2006 1.76

Tahun 2007 2.36

2008 2.27

2009 2.20

1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

2.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

31.17

32.09

32.85

33.45

35.22

3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

7.28

7.32

7.35

7.51

7.68

4.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah (Ada tidak)

tidak

tidak

ada

ada

ada

5.

Penegakan PERDA

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

23 orang 125 x

57 orang 180 x

50 orang 125 x

57 orang 224 x

154 orang 600 x

7.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota

4.425

4.602

4.779

4.956

5.310

8.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Semarang

0,0011%

0,0011%

0,0010%

0,0011%

0,0011%

9.

Tingkat waktu tanggap Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

20%

14,68%

17%

13,66%

11,9%

Sumber : Bappeda (data di olah 2009)

Tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi aspek pelayanan umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari rasio Polisi

Pamong

Praja,

Linmas

maupun

poskamling

yang

menunjukan

peningkatan. Rasio jumlah Linmas meningkat dari 31,17 pada tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 61

menjadi 35,22 di tahun 2009. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah sudah mulai diberlakukan sejak 3 tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang positif bila dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk.

Namun

demikian,

kedepan

diperlukan

pelayanan

yang

tidak

mengedepankan aspek represif tetapi lebih ke tindakan preventif.

21.

Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan pangan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

Indikator Ketersediaan pangan utama (kg/1.000 pddk)

2005 -

2006 -

Tahun 2007 2008 84.451 101.732

2009 108.844

Sumber:Kantor Ketahanan Pangan tahun 2010 (data diolah)

Tabel 2.42 Produksi Bahan Pangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Bahan Pangan 2006 25.625

Tahun 2007 26.479

1

Padi (Ton)

2005 24.466

2

Jagung (Ton)

2.515

2.184

4.071

4.283

5.332

3

Kedelai (Ton)

0

0

0

0

0

4

Susu (Liter)

3.488.907 3.206.880 3.044.612 3.049.130 3.066.000

5

Daging (Kg)

6

2008 28.746

2009 36.256

- Daging Non Unggas

4.781.288 4.972.540 5.523.518 5.675.270 5.737.689

- Daging Unggas

6.904.871 7.077.493 7.097.912 7.176.348 7.251.629

Telur (Kg)

5.844.804 6.289.922 6.496.782 6.542.132 6.491.297

Sumber:Dinas Pertanian Tahun 2010 (data diolah)


II - 62

Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi tentang ketahanan pangan baik dalam bentuk Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota dan Surat Edaran Walikota. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang tanggal 25 Maret 2009. Surat Walikota Semarang Nomor 501/908 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertahunnya adalah 13,7%. Walaupun dilihat

dari ketersediaan pangan utama

menunjukan

peningkatan yang positif, namun antisipasi kedepan diperlukan upaya serius untuk membudayakan penganekaragaman makanan sebagai upaya subtitusi dari pangan utama.

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kota Semarang selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

No

Tabel 2.43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2005-2009 Tahun Indikator 2005 2006 2007 2008 2009

1.

LPM Berprestasi

2

3

3

4

5

2.

PKK aktif

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Posyandu aktif

99,57 %

99,72 %

99,72 %

99,86 %

100 %

4.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

80

85

85

90

100

5.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

95

80

90

95

100


Dari tabel di atas dijelaskan bahwa kinerja pelayanan umum dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari kinerja LPM,PKK dan Posyandu Aktif. Jumlah Posyandu aktif sampai dengan tahun 2009 telah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 63

menunjukan kinerja optimal. Dukungan Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2009 juga telah mencapai 100%. Salah satu akibat dari meningkatnya program tersebut adalah meningkatnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi dengan kenaikan rata-rata 2,7%. Jumlah LPM yang berprestasi diharapkan terus meningkat dikarenakan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan terus dioptimalkan. 23.

Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

Indikator Buku ”Daerah Dalam Angka”

2005 ada

2006 ada

Tahun 2007 ada

2008 ada

2009 ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada/Tidak 2.

Buku ”PDRB Daerah” Ada/Tidak Sumber : BPS Kota Semarang, 2010

Dari tabel urusan statistik diatas menggambarkan bahwa dokumendokumen yang tersedia dari tahun ke tahun tetap ada. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

24.

Kearsipan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.


II - 64

Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Pengelolaan arsip secara baku

2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

2005 100 %

2006 100 %

Tahun 2007 100 %

1 keg

2 keg

2 keg

2008 100 %

2009 100 %

3 keg

4 keg

Sumber : Data Olahan Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip Kota Semarang, 2010

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa tatakelola kearsipan semakin meningkat baik dilihat dari pengelola kearsipan maupun peningkatan SDM. Selaras dengan perkembangan teknologi, pengelolaan arsip harus dapat mengantisipasi arsip berujud digital, sehingga dapat diakses secara online oleh masyarakat yang lebih luas.

25.

Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika

di Kota Semarang selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 51 / 1

2006 53 / 1

Tahun 2007 59 / 1

2008 62 / 1

2009 75 / 1

1.

Jumlah jaringan komunikasi

2.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0.39

0.33

0.33

0.31

0.26

3.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

10

10

10

10

11

4.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Radio : 34 Tv : 15

34 15

34 15

36 15

38 15

5.

Web site milik pemerintah daerah

tidak

6.

Pameran/expo

ada 2

ada 7

ada 7

ada 7

7

Sumber : Data Olahan Bag. Humas Setda Kota Semarang, 2010


II - 65

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa jaringan komunikasi, penyiaran radio/TV lokal, website milik Pemerintah Kota semakin meningkat hal ini untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan Pemerintah Kota. Harapan kedepan perlu ditingkatkan kualitas komunikasi dua arah antara Pemerintah dengan masyarakat termasuk didalamnya adalah upaya pencitraan positif Kota semarang.

26.

Perpustakaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Tahun

Indikator

2005

1.

Jumlah perpustakaan

2.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)

7.269

3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)

2.539

2006

131

2007

147 19.923 12.810

2008

2009

150

152

156

25.673

33.354

36.382

7.758

10.390

7.611

Sumber : Data Olahan Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Semarang, 2010

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa rata–rata jumlah perpustakaan dari tahun ke tahun meningkat 4,5%.

Seiring dengan makin

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca,

jumlah

pengunjung di perpusatakaan meningkat dengan rata-rata 22,6% pertahun. Namun demikian peningkatan tersebut belum mampu diimbangi oleh layanan penyediaan

buku.

Kedepan

Perpustakaan

akan

dikembangkan

dengan

penerapan teknologi informasi sesuai tuntutan masyarakat. 2.4.2.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1.

Pertanian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 66

Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 6.121

2006 5.321

Tahun 2007 6.248

1.27% 1.28%

1.21 % 1.25 %

1.20 % 1.21 %

1.15 % 1.15 % *) 1.19 % 1.16 % *)

2008 4.937

2009 7.899

1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Hb: Hk:

3.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Hb: 0,57% Hk: 0,56%

0,54 % 0,54 %

0,53 % 0,53 %

0,50 % 0,52 %

0,50 % 0,52 %

4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Hb: 0,08% Hk: 0,07%

0,07 % 0,07 %

0,07 % 0,07 %

0,07 % 0,07 %

0,07 % 0,07 %

5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Cakupan bina kelompok petani

0,00%

0,00%

0,00%

2,618%

7,059%

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mencapai kenaikan rata-rata sebesar 10, 8% dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Sebaliknya Kontribusi sektor pertanian baik pertanian/perkebunan, palawija, tanaman keras dan produksi kelompok tani terhadap PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir relatif agak mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan akibat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sebagai akibat berkembangnya sebuah kota. Upaya untuk terus mempertahankan budi daya pertanian dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaan kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah kota. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari tahun 2008 sebanyak 2,618% meningkat menjadi 7,059% pada tahun 2009.

Diharapkan

program bina kelompok petani akan terus ditingkatkan dalam upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap PDRB.


II - 67

2.

Kehutanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2005 8,14%

2006 22,05%

Tahun 2007 17,02%

2008 19,27%

2009 80,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.

Kerusakan Kawasan Hutan

0,00%

3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hb: 0.005 % Hk: 0.005 %

0.005 % 0.005 %

0.004 % 0.005 %

0.004 % 0.005 %

0.004 % 0.005 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009

Sebagaimana wilayah perkotaan yang lain, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pasti relatif kecil. Namun demikian

upaya untuk melakukan

konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya hutan rakyat akan terus dilakukan. Pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yang signifikan hingga 80,65%. Salah satu upaya nyata untuk mendorong adalah pelaksanan program Konservasi Lahan Semarang Atas dan Pengentasan Kemiskinan (KLSAPK). 3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya

mineral selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

No 1.

Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Semarang Tahun 2005-2009 Tahun Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB

HB: 0.20 %

0.20 %

0.19 %

0.18 %

0.17 %

HK: 0.18 %

0.17 %

0.17 %

0.16 %

0.16 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang, 2009


II - 68

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan khususnya bahan tambang galian C memang sedikit demi sedikit dikurangi aktivitasnya. 4.

Pariwisata Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Kunjungan wisata

2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1.141.323 1.255.005 1.457.554 1.465.105 1.633.042

0.18 %

0.18%

0.18 %

0.18 %

0.18 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto 2008, BPS Kota Semarang

Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 sebanyak 1.141.323 wisatawan meningkat menjadi 1.633.042 wisatawan pada tahun 2009. Keadaan ini tercipta karena semakin banyaknya event kegiatan pariwisata maupun kegiatan bisnis.

Kunjungan wisata akan terus meningkat

seiring dengan membaiknya kualitas sarana prasarana, obyek maupun destinasi wisata yang menarik dan terintegrasi.

5.

Kelautan dan Perikanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.


II - 69

Tabel 2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Indikator

2005

1.

Produksi perikanan

2.

Konsumsi ikan

3. 4.

2006

2007

2008

2009

112 %

106 %

99,7 % 100,2%

99,8%

103 %

101,95 %

101,83 %

100,3 %

100 %

Cakupan bina kelompok nelayan

37,5 %

25 %

37,5 %

62,5 %

100 %

Produksi perikanan laut

81,8 %

92,2 %

94,7 %

112 %

98,9%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kota Semarang, 2010

Tabel 2.53 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Produksi perikanan budidaya (Ton)

517,8

473,4

408,4

473,5

2.

Produksi perikanan tangkap(Ton)

51,88

64,9

67,81

137,7 123,41

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kota Semarang, 2010

Produktivitas perikanan selama lima tahun terahir menunjukan hasil yang positif, walaupun ada masa-masa dimana terjadi penurunan produksi. Capaian kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya Dinas Perikanan dan

Kelautan dalam membina kelompok-kelompok nelayan

yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran nelayan tanpa merusak lingkungan termasuk di dalamnya adalah upaya antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.


II - 70

365

6.

Perdagangan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

2.

3.

4.

Indikator

2005

2006

Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB

HB: 29.25 % HK: 31.03 %

28.10 % 30.27 %

Ekspor Bersih Perdagangan (US$)

432.282.189,55

435.577.008,5

39%

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Tahun 2007

2008

2009

28.87 % 30.83 %

28.30 % *) 30.81 % *)

324.310.674,24

185.215.570,57

923.854.533,95

45%

66%

27%

21%

47

47

47

47

28.30 % 30.28 %

Jumlah sarpras perdagangan a. Pasar tradisional

b.

b. Pasar modern (swalayan)

47

c. Retail modern Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009 Data Olahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Meningkatnya eksport perdagangan tidak lepas dari kinerja pelayanan urusan perdagangan. Hasil tersebut tampak dari besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang rata-rata mencapai 30 % dari harga konstan. Berbagai layanan kemudahan eksport yang didukung sarana prasarana yang mencukupi

menjadikan

urusan perdagangan

mampu

menjadi unggulan.

Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan persaingan global yang makin tajam. Persoalan urusan perdagangan adalah bagaimana Kota Semarang mampu menjadikan kota perdagangan sehingga mampu merebut peluang sebagai pusat ekspor barang .


II - 71

7.

Perindustrian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.55 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

HB26.96 %

26.85 %

25.83 %

25.13 %

24.66 %

HK:27.84%

27.60 %

27.55 %

27.33 %

27.08 %

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

3,8 %

3,6 %

3,9 %

3,9 %

3,9 %

3.

Pertumbuhan Industri.

13,6 %

2,6 %

10,6 %

5,9 %

0,17 %

4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

29%

38%

47%

34%

26%

1.

2.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009 Data Olahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Kinerja pelayanan sektor perdagangan sebenarnya tampak dari seberapa besar cakupan bina kelompok pengrajin. Semakin besar cakupan bina kelompok pengrajin maka akan semakin besar pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industry kecil menengah serta ramah lingkungan. 8.

Transmigrasi Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan transmigrasi selama

periode 2005-2009 tidak menghasilkan kinerja mengingat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 72

berkembangnya semangat otonomi daerah, minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tidak ada walaupun upaya untuk melakukan dorongan dan motivasi terus dilakukan.

2.5. ASPEK DAYA SAING Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Semarang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 1.

Kemampuan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi

pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteran masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota Semarang.

Produktivitas sektor PDRB dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan sebesar 14,69 % per tahun. Tabel 2.56 Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Produktivitas daerah setiap sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush 9. Jasa

2007 321.780 52.326 7.147.347 487.538 4.445.307 7.480.617 2.762.149 772.160 3.155.016

2008 365.094 57.062 7.883.532 532.279 5.414.829 8.635.562 3.073.387 889.126 3.664.861

2009 414.238 62.227 8.695.545 581.126 6.595.804 9.968.821 3.419.695 1.023.810 4.257.096

Sumber : Semarang Dalam Angka th. 2009


II - 73

Dari tabel tersebut, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Industri Pengolahan serta sektor usaha bangunan. Pada tahun 2009 kontribusi masingmasing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52 %, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan

sektor bangunan. Sektor

perdagangan dan jasa inilah yang akan kembangkan sebagai aktivitas utama warga masyarakat. 2.

Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan

barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, transporlasi

(jalan,

jembatan,

pelabuhan),

yang meliputi fasilitas

fasilitas

kelistrikan,

fasilitas

komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota. a.

Aksesbilitas Daerah Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga

merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal.Dalam mendukung aksesibilitas, Kota Semarang memiliki panjang jalan yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir ini yaitu 2.762,62 km tahun 2005 menjadi 2.778,29 km pada tahun 2009. Daya saing lainnya di bidang Sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut, terminal bus, stasiun kereta api yang mampu menghubungkan seluruh kota di Indonesia.


II - 74

Tabel 2.57 Aspek Daya Saing dalam Bidang Aksesibilitas Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009

Uraian

2005 2006 0,0040 0,0037 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - Panjang jalan 2.762,62 2.762,62 - Jumlah kendaraan 695.168 751.407 2. Jumlah orang/penumpang terangkut angkutan umum - orang terangkut 13.593.860 11.659.645 - barang terangkut 6.025.208 6.501.749 3. Jumlah orang.barang melalui dermaga/bandara/ terminal - Dermaga - orang 297.833 367.257 - barang 6.009.231 6.482.575 - Bandara - orang 1.155.234 1.379.552 - barang 15.977.228 19.173.996 - Terminal - orang 8.900.278

Tahun 2007 0,0034 2.771,54 810.034

2008 0,0032 2.778,29 867.901

2009 0,0030 2.778,29 919.699

11.811.089 7.142.156

8.168.046 7.333.082

9.058.197 7.507.390

363.847 7.122.774

427.503 7.314.341

392.498 7.487.270

1.367.280 19.382.115

1.370.012 18.741.442

1.626.706 20.120.479

6.704.832

7.122.511

3.252.281

Sumber : Data Olahan Dinhubkominfo Kota Semarang, 2010

b.

Penataan wilayah Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, penataan

wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya,

merupakan kawasan yang

secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.

Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik

wilayah adalah sebagai berikut :Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman,

perdagangan

dan

Jasa,

Kawasan

Pendidikan,

Kawasan

Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota terdapat kompensasi yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 75

tak bisa dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya ratio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan

industri,

perdagangan/jasa

dan

tumbuhnya

kawasan-kawasan

permukiman daerah pinggiran kota. c.

Ketersediaan air bersih Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Semarang pada saat ini

terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kota Semarang, kecuali Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati, Pemanfaatan air tanah (non perpipaan), khususnya di Kota Semarang bagian bawah, seharusnya dihindarkan untuk menghindarkan dampak lingkungan yang terjadi. Sistem jaringan perpipaan di Kota Semarang ini pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 15 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Daya saing ketersediaan air besih akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan waduk Jatibarang. Tabel 2.58 Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Persentase RT menggunakan air bersih - Pemakaian Air Bersih RT - RT berlangganan PDAM - Jumlah RT

2005 33,08

2006 32,01

Tahun 2007 32,74

32.962.642 112.915 341.314

32.676.827 112.650 351.881

34.042.026 115.358 352.369

2008 31,52

2009 29,05

34.277.257 117.844 373.920

34.277.257 120.204 413.806

Sumber : Data Olahan Kantor PDAM Kota Semarang, 2010

d.

Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkaunya seluruh kelurahan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Ketersediaan daya listrik sangat memungkinkan bagi pengembangan investasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 76

Tabel 2.59 Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

2005

Rasio ketersediaan daya listrik - Daya listrik terpasang (semua gol tarif) - Kebutuhan Prosentase RT yang menggunakan listrik - RT yang menggunakan listrik - Jumlah RT Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telpon

Tahun 2007

2006

789,384,776

828,093,447

85% 290,377 341,314 -

2008

872,034,107

2009

872.034.017*)

872.034.017*)

85% 299,682 351,881

86% 301,687 352,369

81% 301.687*) 373,920

58,12/56,10

64,79/35,11

74,65/31,93

73% 301.687*) 413,806 -

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2009, BPS Kota Semarang

e.

Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya

saing bidang perdagangan dan jasa. Pertumbuhan Hotel darn Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu bahwa pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.60 Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Perdagangan dan Jasa Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Uraian

Restoran Rumah Makan Cafe Hotel Berbintang Hotel non Berbintang Pasar Tradisional Pasar Kota Pasar Wilayah Pasar Lingkungan 7 Pasar Modern Mall/ Plaza Swalayan/Supermarket/Toserba Pasar Grosir 1 2 3 4 5 6

2005

Tahun 2007

2006

2008

2009

25 102 14 28 56

29 102 14 28 54

29 102 14 28 56

29 109 19 28 56

32 109 19 34 51

4 11 29

4 11 29

9 21 37

9 21 37

9 21 37

11 53 3

11 54 3

12 117 3

12 148 3

13 167 3

Sumber : Data Olahan Bappeda Kota Semarang, 2010

3.

Fasilitas Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi

faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 77

investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi

antar lain fasilitas keamanan dan

ketertiban wilayah, kemudahan proses perjinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Dilihat peringkat daya saing investasi, sebagaimana berikut.

Tabel 2.61 Aspek Daya Saing Investasi dalam Bidang Peringkat Penghargaan Investasi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 Nama Prestasi 1. Pro Investasi se-Jawa Tengah

2005 Peringkat 3

2006 -

Tahun 2007 Peringkat 3

2008 Peringkat 4

2009 Peringkat 6

-

-

-

-

Peringkat 13

-

-

-

-

9 Perijinan

2. Kemudahan Investasi Kota Besar Indonesia 3. Sertifikasi ISO 9001-2008 Sumber BPPT Kota Semarang

a.

Keamanan dan Ketertiban Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2009

relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitass, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Tabel 2.62 Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian 1. Angka Kriminalitas - Jumlah Kriminalitas - Pertikaian antar warga 2. Jumlah Demo - Unjuk rasa (politik & ekonomi) - Mogok kerja

2005 195 6 258 5

Tahun 2007

2006 139 2 43 2

117 5 102 1

2008

2009

107 -

108 -

60 0

119 0

Sumber : 8 Kel. Data Pengembangan SIPD, BPS Kota Semarang 2010


II - 78

b.

Kemudahan Perijinan Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi

adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi.

Proses

perijinan

dalam

berinvestasi

dilaksanakan

dengan

pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Tabel 2.63 Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemudahan Perijinanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

2005

Lama proses perijinan - Jumlah ijin - Jumlah hari

Tahun 2007

2006

8.020 (x)

8.911 (x)

9.902 sesuai SPP

2008

2009

12.726 15.309 sesuai SPP sesuai SPP

Catatan : (x) Data tidak tersedia Sumber : Data Olahan SPP-BPPT Kota Semarang, 2010

Dengan rangka memberikan kemudahan Pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota telah melaksanakan pelayanan perijinan sesuai dengan SPP (Standar Pelayanan Publik) dengan menjalankan OSS (one Stop Service) secara konsisten, sehingga tercipta citra yang positif mengenai iklim investasi. c. Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan perundangudangan yang berlaku. Perkembangan penerimaan pajak selama tahun 2005 sampai dengan 2009 mengalami pertumbuhan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 22% per

tahun.

Pada

tahun

Rp.

295.920.738.676,-

2005

sampai

penerimaan dengan

tahun

pajak 2009

daerah menjadi

sebanyak sebesar

Rp. 619.479.144.948,-. Sedangkan jenis dan klasifikasi pengenaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak mampu segera diakomodasi. Secara rinci penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota Semarang selama kurun waktu lima tahun sebagaimana tabel berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 79

Tabel 2.64 Aspek Daya Saing bidang Pengenaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian 1. Pajak Daerah - Pajak daerah - Pajak Restoran - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Pengambilan Bahan Galian C - Pajak Parkir - Pajak Hiburan 2. Retribusi Daerah - Rtribusi dari Dinas Pendidikan - Retribusi dari Dinas Kesehatan - Retribusi RSUD - Retribusi DPU - Retribusi DTKP - Retribusi Dinas Kebakaran - Retribusi Pertamanan - Retribusi BLH - Retribusi Kebersihan - Retribusi Dispenduk Capil - Retribusi Dinas Budaya Pariwisata - Retribusi Dinas Pasar - Retribusi Dinas Perhubungan - Tempat Khusus Parkir - Tempat Terminal - Tempat Pengujian Kendaraan - Parkir tepi jalan umum - Retribusi Sekda - Retribusi Disospora - Retribusi PSDA - Retribusi Bina Marga - Retribusi PJPR 3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - PBB - BPHTB - PPH OPDN & Pasal 21 - PPH Ps 25/29 - SDA - BahanBakar Kendaraan Bermotor - Pajak Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil P2AP

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

814.120.538 1.019.522.341 69.447.500 3.745.012.698 81.772 8.765.290 216.517.585

1.366.490.201 1.503.299.089 406.369.250 524.412.058 1.664.008 2.252.621.280 4.832.539.716

366.062.375 851.025.259 844.883.420 2.315.059.197 506.600 2.414.306.952 4.564.000.000

22.188.743.528 21.089.741.652 16.824.197.531 76.597.927.551 112.046.400 23.562.679.011 4.084.858.928

23.000.974.050 24.811.040.343 16.063.853.958 82.814.660.277 100.156.400 2.780.941.510 4.933.660.602

876.789.000 4.317.853.905 11.587.381.768 101.591.850 16.210.006.810 27.263.000 327.154.450 100.825.000 5.418.004.083 2.895.956.000 898.825.700 7.971.795.472

936.695.000 4.718.060.581 4.718.060.581 2.497.638.750 60.360.233.500 28.032.500 6.360.233.500 112.110.000 5.531.580.553 35.697.633.500 1.058.437.250 7.941.473.889

1.052.019.500 4.850.286.317 2.557.968.300 2.948.722.100 3.784.757.660 18.405.000 120.987.500 121.915.000 5.653.347.500 3.600.275.500 1.929.031.510 6.175.306.020

1.182.304.000 3.713.280.772 25.056.418.577 3.150.935.971 18.624.074.995 34.731.000 12.343.349.200 138.540.000 5.822.427.925 5.822.427.925 3.232.390.683 9.824.245.886

3.631.995.000 27.687.010.044 14.816.299.082 39.145.000 185.930.000 5.952.604.012 5.952.604.012 2.524.391.800 12.097.540.723

499.565.000 432.722.250 4.332.963.200 979.729.158 771.304.782 -

496.062.000 326.183.300 4.621.849.110 1.350.543.669 909.630.400 -

513.649.000 365.299.300 2.231.698.300 5.962.280.950 1.057.862.600 -

466.661.000 362.020.300 4.824.373.600 1.940.869.900 6.236.699.235 -

519.859.000 333.390.200 4.214.514.490 1.583.697.100 2.112.665.250 78.700.000 2.997.110.965 12.669.944.300

58.923.184.632 42.525.163.172 25.316.551.632 23.010.132.337 82.522.507.751 295.920.738.676

69.709.767.169 52.558.654.386 25.054.215.226 957.947.262 45.913.232.705 78.270.526.071 504.533.464 421.520.729.968

86.909.685.684 59.103.394.867 31.363.363.113 1.399.541.725 43.740.013.891 51.775.744.654 699.851.293 329.291.251.087

101.063.831.233 81.242.908.408 45.449.289.132 870.685.527 1.279.583.733 48.978.502.712 59.224.119.299 793.675.343 606.138.540.957

110.326.958.196 80.697.709.086 25.037.115.402 30.433.825.506 1.095.964.143 56.054.576.939 63.168.610.815 758.696.743 619.476.144.948

Sumber : Data Olahan DPKAD Kota Semarang, 2010

4.

Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala

kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk semarang masih sangat ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan


II - 80

yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar. Secara umum daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.65 Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian 1. Penduduk < 15 dan > 64 tahun 2. Penduduk 15 - 64 tahun Rasio Ketergantungan

2005 370,234 1,050,184 35.25%

2006 373,024 1,061,001 35.16%

Tahun 2007 378,709 1,075,885 35.20%

2008 385,983 1,095,661 35.23%

2009 392,565 1,114,359 35.23%

sumber : Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang Th. 2009

Aspek daya saing PTN/PTS merupakan daya tarik yang strategis yang dapat berfungsi sebagai multiplier effect pada kawasan pinggiran yang pertumbuhannya

stagnan

atau

belum

berkembang,

sehingga

dapat

meningkatkan investasi dan sebagai upaya pemerataan pertumbuhan wilayah pinggiran . Tabel 2.66 Aspek Daya Saing dalam Jumlah PTN/ PTS di Kota Semarang Tahun 2005-2009

Uraian Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Swasta

2005

Tahun 2007

2006 3 56

3 59

2008 3 59

2009 3 59

3 60


Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2005 sampai dengan 2009 jumlah PTS di Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang cukup baik, hal ini dimungkinkan karena kondisi Kota Semarang yang kondusif dan aman, sehingga menjadi salah satu faktor daya tarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Kota Semarang. Semakin berkembangnya sarana prasarana kesehatan yang lebih lengkap dan modern di Kota Semarang, diharapkan dapat menjadikan Kota Semarang sebagai kota destinasi bagi masyarakat luar untuk datang dengan tujuan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dilain pihak dengan semakin adanya kemudahan dalam berinvestasi dan didukung dengan infrastruktur Kota yang memadai diharapkan Semarang juga


II - 81

menjadi tujuan investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk pelayanan kesehatan. Tabel 2.67 Aspek Daya Saing dalam Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit di Kota Semarang Tahun 2005-2009 No. 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Uraian Rumah Sakit Umum Type A Type B Type C Type D Type E Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru Rumah Sakit Kusta Rumah Sakit OP Rumah Sakit Bedah Plastik Rumah Sakit Bersalin Rumah Sakit Ibu & Anak (RSIA) Rumah Bersalin/ Pondok Bersalin Puskesmas - Puskesmas Perawatan - Puskesmas non Perawatan Puskesmas Pembantu Puskesling Kelurahan PKMD Posyandu yang ada Posyandu yang aktif Kader Kesehatan yang ada Kader Kesehatan yang aktif Apotik Pedagang Besar Farmasi Industri Farmasi Laboratorium Klinik Swasta

2005

Tahun 2007

2006

-

-

2008

-

4 8 2

5 8 1

1

1

5 9 1

-

-

2009

1

-

1 4 11 1

5 9 1 1 -

1 -

1 4 4 23

1 4 4 23

1 4 4 23

1 4 4 23

1 3 5 29

11 26 34 37 177 1.393 1.383 9.694 8.213 258 254 25 30

11 26 33 37 177 1.446 1.442 10.474 9.173 310 254 25 31

11 26 33 37 177 1.454 1.454 10.900 9.238 316 254 25 33

11 26 33 37 177 1.454 1.454 10.900 9.238 316 254 25 33

13 24 34 37 177 1.496 1.496 11.049 11.049 360 254 25 33



II - 82

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

dan

Undang-Undang

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

bahwa keuangan daerah harus

dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Semarang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


III-1

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Selama lima tahun terakhir (2005 -2009) kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi kebijakan penerimaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan daerah seperti yang digambarkan pada Tabel berikut : Tabel 3.1 Realisasi Pengelolaan Keuangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

Realisasi Tahun (Rp.) 2005

2006

2007

2008

2009

a. Pendapatan

790.214.164.994

1.055.716.854.521

1.173.328.883.585

1.337.697.047.131

1.527.742.676.516

b. Belanja Langsung

712.545.911.276

927.224.310.809

1.127.846.242.654

1.325.301.609.216

1.505.502.336.136

c. Penerimaan Pembiayaan

104.580.219.423

141.741.228.891

249.926.351.010

289.163.996.247

291.823.093.538

d. Pengeluaran Pembiayaan

182.248.473.141

270.233.772.603

6.244.995.694

9.736.340.624

948.498.300

Sumber data : Buku APBD Kota Semarang, Tahun 2005 – 2009

3.1.

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumbersumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2005 – 2009) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata peningkatan pendapatan daerah pertahun sebesar 18,54%, secara rinci seperti terlihat pada tabel dibawah ini : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

III-2

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Uraian

Periode (dalam Rp.000.000) 2006 2007 2008 1.055.715 1.142.321 1.457.436 224.822 238.238 267.914 114.570 128.536 143.460 71.725 77.049 84.757 3.556 3.824 5.405 34.970 28.829 34.291

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yg dipisahkan Lain-lain PAD Yg Sah

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DAU DAK

566.403 234.106 332.297 -

796.383 273.751 513.812 8.820

773.906 178.776 586.736 8.394

885.912 229.906 634.864 21.141

1.006.576 257.138 707.635 41.803

16,47% 5,67% 22,12% 81,59%

68,30%

34.236 -

34.510 -

130.177 -

303.610 -

215.054 -

95,52%

10,78%

-

-

-

151.805

162.045

-

-

-

-

29.576

-

-

-

130.177

151.805

23.433

-16,99%

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan ……dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Sumber: DPKAD Kota Semarang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015III-3

2009 1.527.743 306.112 154.505 69.874 5.468 76.265

Pertmbh Proporsi rata2 Rata2 18,54% 12,79% 20,92% 10,72% 7,31% -2,59% 22,82%

2005 790.411 189.772 102.853 55.445 8.980 22.493

6,75%

Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2005-2009) sebesar 18,54 % per tahun dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 68,30% dari Total Pendapatan, sedangkan PAD sebesar 20,92% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,78%. Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun (tahun 2005 – 2009) sebesar 12,79% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berhasil melampaui target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2005 – 2010 yang ditargetkan sebesar 12,5% per tahun. Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam upaya meningkatkan PAD

dilakukan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah

identifikasi

sumber-sumber

pendapatan

potensial

maupun

penyesuaian tarif retribusi/ pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil, ketergantungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi.

Kontribusi penerimaan yang

berasal dari dana perimbangan sebesar 68,30%, PAD sebesar 20,92%, dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 10,78%, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,12%

per tahun.

Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan tersebut

menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang


III-4

dalam menggali potensi pada pos-pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif. Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang meningkat, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan. Penerimaan pada Pos ini berumbser dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota termasuk mengembangkan BUMD baru dengan menganut prinsip-prinsip; Potensial,

(1)

lebih menitikberatkan pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan

yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya.

Sedangkan asumsi target penerimaan pendapatan daerah

adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 diproyeksikan sebesar 11,25% per tahun, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,79%; b. Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan Pemerintah daerah pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang direncanakan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah pada tahun 2013; serta c. Upaya serius dari pemerintah Kota Semarang dalam menggali potensi sumbersumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.


III-5

Pada penerimaan PAD yang menjadi unggulan dan memiliki kontribusi besar dalam menyokong penerimaan PAD adalah Pajak Daerah sebesar 64,49 % yang meliputi Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), BPHTB, serta pajak daerah yang lain. Retribusi Daerah sebesar 19,72% yang meliputi retribusi parkir, dan penerimaan lain PAD yang sah sebesar 14,39%.

2. Dana Perimbangan Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 sebesar 11,25%, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,47%. b. Bekurangnya penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). c. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos yang memiliki Kontribusi terbesar dalam menyokong penerimaan Dana Perimbangan yakni sebesar 75,12%. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan alokasi dasar.

Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang

dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah.

Kebutuhan daerah

merupakan variable-variable yang ditetapkan undang-undang antara lain penduduk, luas wilayah,penduduk miskin dan indeks harga,

perhitungan

kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS. Kebutuhan fiskal Kota Semarang ditahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan seiring dengan Penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,43% per tahun, luas wilayah daratan mengalami peningkatan (akibat reklamasi pantai), penduduk miskin relatif sebesar 21,11% dan pengadaan CPNS Kota Semarang dengan pemenuhan akan gaji PNS daerah.


III-6

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan pada pos ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 11,25% per tahun.

Kontribusi terbesar pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar 59,18%, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan sebesar 27,91%, dan Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 12,91%.

Dalam upaya

optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kota Semarang harus secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan pendapatan daerah

Lain-lain

yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun

pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan pendapatan daerah pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,25% per tahun. Secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :


III-7

Tabel 3.3 Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun 2010 – 2015

Sumber: DPKAD Kota Semarang


III-8

3.2.

BELANJA DAERAH Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran

Kinerja (Performance budget)

yaitu belanja daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja.

Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah kota Semarang selama 3 tahun terakhir (2007 – 2009) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap ABD Kota Semarang Tahun 2007-2009


Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (tahun 2007 - 2009) proporsi rata-rata penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 46,04%, sedangkan proporsi rata-rata Belanja


III-9

Langsung terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 26,94% dan belanja Modal sebesar 13,41%, sedangkan belanja pegawai hanya 5,68%. Gambaran proporsi anggaran Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Semarang selama 3 tahun terakhir (2007 – 2009) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Semarang Tahun 2007-2009

NO

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URAIAN A. Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan *) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH Belanja Pemungutan Pajak Daerah *) B. Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS *) Belanja Uang Lembur *) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bintek PNS *) Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Pegawai *) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya *) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu *) Belanja Perjalanan Dinas *) Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Pemulangan Pegawai TOTAL

Proporsi

Pertmb rata2

2007 87,00% 74,33% 10,33% 0,62%

2008 86,28% 73,42% 10,45% 0,45%

2009 85,83% 74,35% 9,26% 0,41%

1,72%

1,96%

1,81%

1,83%

13,00% 4,39% 0,32% 0,02% 1,02%

13,72% 4,07% 0,37% 0,92% 0,04%

14,17% 5,13% 0,52% 0,02% 0,78%

13,63% 4,53% 0,40% 0,32% 0,61%

0,04% 1,26% 0,01% 0,47% 4,49% 0,98% -

0,05% 1,47% 0,80% 0,05% 4,92% 0,49% 0,54%

0,10% 2,38% 0,09% 0,69% 3,24% 1,20% 0,02%

0,06% 1,70% 0,30% 0,40% 4,22% 0,89% 0,28%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

86,37% 74,03% 10,01% 0,49%



III-10

Tabel 3.6 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2007-2009


Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pertumbuhan rata-rata selama 3 tahun terakhir adalah 21,27%. Sedangkan jika dilihat dari total pengeluaran belanja, maka pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tiga tahun terakhir tahun 2007 – 2009 secara berturut-turut sebesar 42,94%; 48,22%; dan 47,16% Gambaran Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, tahun 2007 -2009 sebagaimana tabel berikut :


III-11

Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009

NO

URAIAN

A. Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja penerimaan anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDHBunga 3 Belanja 4

1 2 3

4 5

Belanja bagi hasil B. Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis Belanja beasiswa pendidikan PNS Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

C. Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembentukan dana cadangan 2 Pembayaran pokok hutang Total (A+B+C)

2007 Rp.

Jumlah Rupiah (Rp) 2008 Rp.

Rata-Rata Pertumbuhan %

2009 Rp.

421.068.863.856 411.164.025.340

552.573.512.492 546.987.107.492

638.364.106.256 633.635.916.256

23,38% 24,44%

4.001.806.491 1.905.990.570

3.976.800.000 1.609.605.000

4.128.000.000 600.190.000

1,59% -39,13%

3.997.041.455

-

-

415.211.924.572

425.187.478.012

436.349.573.800

2,51%

117.000.000 325.000.000

5.334.093.950 475.000.000

154.000.000 515.000.000

27,29%

-

-

-

-

-

-

-

-

2.194.995.694 2.194.995.694

2.740.998.028 2.740.998.028

948.498.300 948.498.300

838.475.784.122

980.501.988.532

1.075.662.178.356



III-12

-20,26% -20,26%

Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009 Prosentase NO

2007

URAIAN

2008

Rp.

%

2009

Rp.

%

Rp.

%

523.682.040.326

94,67%

759.714.103.492

94,24%

833.423.502.970

97,79%

1

Belanja Gaji dan Tunjangan (PNS pada Dinas Pendidikan) 251.029.976.038

45,38%

330.661.872.171

44,38%

363.162.759.535

42,61%

2

Belanja Gaji dan Tunjangan (Tng Kependidikan)

251.029.976.038

45,38%

330.661.872.171

44,38%

363.162.759.535

42,61%

3 4 5 6

Belanja Tambahan Penghasilan (Tng Kependidikan)

21.622.088.250

3,91%

40.782.445.000

5,47%

41.021.080.000

4,81%

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Bantuan Keuangan (Pelaksnan. Fungsi Kependidikan)

-

-

-

-

-

Belanja Hibah (Pelaksanaan Fungsi Kependidikan)

-

-

-

-

22.035.962.900

2,59%

Belanja Bant. Sosial (Pelaksanaan Fungsi Pendidikan)

-

-

57.607.914.150

7,73%

44.040.941.000

5,17%

534.388.338.598

62,27%

527.786.930.505

54,97%

613.476.270.614

52,84%

Belanja Kegiatan (pd Dinas Pendidikan)

87.245.424.770

15,18%

78.171.306.667

13,47%

69.764.143.693

10,68%

Belanja Kegiatan (pelaksanaan fungsi pendidikan)

87.245.424.770

15,18%

78.171.306.667

13,47%

69.764.143.693

10,68%

Belanja Anggaran (pelaksanaan fungsi Pendidikan

359.897.489.058

31,91%

371.444.317.171

28,03%

473.947.983.228

31,48%

B. Belanja Langsung

1 2 3

-

termasuk Gaji Pendidik)

Total Belanja Daerah Fungsi Pendidikan (A+B)

1.058.070.378.924

156,94% 1.287.501.033.997

149,21% 1.446.899.773.584

150,63%

Total Belanja Daerah (C)

1.058.070.378.924

156,94% 1.287.501.033.997

149,21% 1.446.899.773.584

150,63%


Dari tabel diatas menujukkan bahwa belanja periodik yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya adalah anggaran pelaksanaan fungsi pendidikan yang dibiayai dari belanja langsung pada belanja anggaran pelaksanaan fungsi pendidikan termasuk gaji pendidik, yang masih cukup memadai yakni proporsi rata-rata selama 3 tahun terakhir sebesar 31,43 % Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana tabel diatas, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2010 -2015) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana tabel berikut :


III-13

Tabel 3.9 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang pada Tahun 2010-2015


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang selama periode tahun 2010-2015 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Belanja daerah tidak mengikat yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagaimana tabel berikut :


III-14

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015


Belanja tidak langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat

yang terdiri dari

belanja hibah, bantuan sosial, belanja bunga dan belanja tidak terduga yang direncanakan digunakan untuk : 1. Belanja Hibah Belanja Hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini direncanakan akan diberikan secara hibah kepada lembaga/badan/organisasi yang ada di Kota Semarang antara lain : - KONI Kota Semarang; - Organisasi Pramuka; - Organisasi KNPI - Organisasi Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK); - Organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); - Organisasi Dharma Wanita Kota Semarang; - Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD); - Organisasi Dewan Pendidikan Kota Semarng; - GOP TKI; - Organisasi DP2K; - Organisasi lainnya yang aktif di Kota Semarang.


III-15

2. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-program Pemerintah Kota Semarang dalam upaya peningkatan kehidupan sosial masyarakat, antara lain : - Belanja bantuan sosial kepada LSM dan Organisasi Masyarakat; - Santunan; - Bantuan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap baik Swasta, Non Dinas Pendidikan, maupun Negeri; - Bantuan rehab Sekolah, tempat ibadah, dan Sarana prasana wilayah ; - Bantuan Penyandang Cacat, pemulangan orang terlantar dan korban bencana; - Bantuan operasional panti sosial dan panti asuhan, serta pendidikan non formal ; - Bantuan

operasional

tempat

ibadah/kegiatan

keagamaan

dan

penyelenggaraan kegiatan keagamaan; - Bantuan stimulan kepada UKM Peserta Pameran Promosi; - Fasilitasi Usaha produktif bagi anak jalanan ; - dan bantuan lainnya. 3. Belanja Tidak Terduga Belanja ini dperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Semarang serta kegiatan yang tidak biasa/tanggap darurat.

Untuk belanja langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat digunakan untuk berbagai program/ kegiatan dengan tetap mengedepankan program/ kegiatan prioritas. Prioritas program/kegiatan tersebut dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Demikian selanjutnya Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan pendanaannya.


III-16

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan Visi dan Misi atau program unggulan/ dedicated Kepala Daerah yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang. Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah . Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran per urusan yang berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga. Secara keseluruhan belanja wajib/mengikat dan belanja tidak mengikat pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.11 Rekapitulasi Belanja Wajib/ Mengikat dan Belanja Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 Uraian

Belanja Wajib/ Mengikat

Tahun Dasar 2010 1.144.414

Belanja Tidak Mengikat

721.138

Jumlah

3.3

1.865.552

Jumlah Rupiah(Rp. 000.000) 2011

2012

2013

2014

2015

1.116.755

1.263.541

1.369.287

1.480.575

1.619.150

905.467

854.930

868.468

925.2250

994.936

2.022.222

2.118.471

2.237.755

2.405.825

2.614.086

PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan


III-17

anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan. Gambaran Pembiayaan Riil Daerah selama 3 tahun terakhir (2007-2009) adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 NO

URAIAN

1 Realisasi Pendapatan Daerah

P e r i o d e (Thn.) 2007

2008

2009

1.173.328.883.585

1.337.697.047.131

1.527.742.676.516

1.127.846.242.654

1.325.301.609.216

1.505.502.336.136

6.244.995.694

9.736.340.624

948.498.300

45.482.640.931

12.395.437.915

22.240.340.380

249.926.351.010

289.163.996.247

291.823.093.538

Dikurangi Realisasi : 2 Belanja Daerah 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

A. Surplus/Defisit Riil Ditutup oleh realisasi : penerimaan pembiayaan : 4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 5 Pencairan Dana Cadangan

0

0

0

6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

0

0

0

7 Penerimaan Pinjaman Daerah

0

0

0

8 Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah

0

0

0

9 Penerimaan Piutang Daerah

0

0

0

B. Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

243.681.355.316

289.163.996.247

291.823.093.538

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan ( A-B )

289.163.996.247

291.823.093.538

313.114.935.618


Pada tabel penutup defisit riil diatas menunjukkan

bahwa pada tahun

2007 Realisasi Belanja Daerah masih dibawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp. 45.482.640.931, sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2007, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya (tahun 2006) tidak dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasi sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaaan pada tahun berkenaan (tahun 2007) dan akan menambah SiLPA tahun berkenaan (tahun 2007) yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2008.

Demikian pula untuk tahun 2008 dan tahun 2009 terjadi kondisi

yang sama yaitu Surplus Anggaran.


III-18

Gambaran komposisi penutup defisit anggaran seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) sebagamana tabel dibawah ini : Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Kota Semarang Tahun 2007-2009 NO

Proporsi dari total defisit riil

URAIAN

2007

2008

2009

0%

-

-

Pencairan Dana Cadangan

0%

-

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0%

-

-

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0%

-

-

5

Penerimaan, Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0%

-

-

6

Penerimaan Piutang Daerah

0%

-

-

7

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

0%

-

-

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

2 3


Tabel 3.14 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Semarang Tahun 2007-2009 NO

URAIAN

1 Saldo Kas Neraca Daerah

2007 (Rp) 4.468.188.074.531

2008 (Rp) 5.420.989.898.153

2009 (Rp)

Pertmb rata2 (%)

5.108.547.908.932

7,78%

Dikurangi : 2

Kewajiban kpd pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

3 Kegiatan lanjutan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1-2-3)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.468.188.074.531

5.420.989.898.153

5.108.547.908.932

7,78%


Berdasarkan gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Maka dapt dihitung proyeksi kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan (2010-2015), sebagaimana tabel berikut:


III-19

Tabel 3.15 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Semarang Tahun 2011 -2015

NO

1

URAIAN

Saldo Kas Neraca Daerah

Proyeksi (Rp)

Pertmbh Rata2

Tahun Dasar 2010

-

7,78%

2011

2012

5.934.359.186.687

6.396.052.331.411

2013 6.893.665.202.795

2014 7.429.992.355.572

2015 8.008.045.760.836

Dikurangi :

2

Kewajiban kpd pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

-

%

-

-

-

-

-

3

Kegiatan lanjutan

-

%

-

-

-

-

-

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

5.505.992.936.247

%

5.934.359.186.687



III-20

6.396.052.331.411

6.893.665.202.795

7.429.992.355.572

8.008.045.760.836

3.4.

NERACA DAERAH Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan

pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: a.

Rasio Likuiditas Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data Rasio Likuiditas selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2007 - 2009 sebagaimana tebel berikut: Tabel 3.16 Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2007-2009 RATIO

RUMUS Aset Lancar

Rasio Lancar

Kewajiban Jangka Pendek

Aset Lancar - Persediaan Rasio Quick (quick ratio)

Kewajiban Jk. Pendek

Total hutang Rasio total hutang terhadap total aset

Rasio Hutang Terhadap Modal

Rata-rata umur piutang

Rata-rata umur persediaan

Total Aset

2007 325.008.957.901

2008 335.384.231.264

2009 405.327.997.038

2.745.473.457 118

5.250.328.592 64

11.315.329.191 36

313.657.040.973

321.377.631.319

387.592.172.257

2.745.473.457 114

5.250.328.592 61

11.315.329.191 34

20.206.203.583

17.338.540.765

20.529.682.339

4.488.394.278.114 0,0045

5.438.328.438.918 0,0032

5.129.077.491.271 0,0040

Total Hutang

20.206.203.583

17.338.540.765

20.529.682.339

Totak Ekuitas

4.468.188.074.531 0,0045

5.420.989.898.153 0,0032

5.108.547.808.932 0,0040

33

37

37

12

15

41

365 / perputaran piutang

365 / perputaran persediaan


b. Rasio Solvabilitas Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun2007 – 2009 sebagaimana pada tabel berikut :


III-21

Tabel 3.17 Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2007-2009 RASIO

a. Rasio Kewajiban terhadap Aset

Rumus

n-3 2007

n-2 2008

n-1 2009

Kewajiban / Aset

0,004233271

0,003188211

0,050649554

0,004251267

0,003198409

0,004018692

b. Rasio Kewajiban Kewajiban / Ekuitas terhadap Ekuitas


c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR); Debt Service Covarege Ratio (DSCR) merupakan komponen untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam melakukan kebijakan hutang/pinjaman kepada lembaga pemberi pinjaman.

Ketentuan tentang

Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah, adalah sebagai berikut : -

DSCR > 2,5 %, boleh melakukan pinjaman daerah

-

DSCR = 2,5 %, boleh melakukan pinjaman dengan catatan

-

DSRC < 2,5%, tidak boleh melakukan pinjaman daerah Tabel 3.18

Debt Service Covarage Ratio (DSCR) RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 No

Uraian

A. PENDAPATAN 1. PAD 2. Bagian Hasil Pajak 3. Bagi Hasil Bukan Pajak 4. DAU 5. Lain Pendapatan yang sah JUMLAH A B. BELANJA WAJIB 1. Belanja Pegawai 2. Belanja pada SKPD 3. Angsuran Hutang & Belanja Bunga dan beban lainnya JUMLAH B Selisih Angsuran pinjaman/Hutang DSCR

Tahun (Rp) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

314.653.496.600 276.700.000.000 557.500.000 640.186.272.000 332.273.106.400

427.311.654.923 188.121.304.000 557.500.000 715.959.967.000 333.229.308.077

480.725.611.788 211.636.467.000 627.187.500 805.454.962.875 374.882.971.587

528.798.172.967 232.800.113.700 689.906.250 886.000.459.163 412.371.268.745

581.677.990.264 256.080.125.070 758.896.875 974.600.505.079 453.608.395.620

639.845.789.290 281.688.137.577 834.786.563 1.072.060.555.587 498.969.235.182

1.564.370.375.000

1.665.179.734.000

1.873.327.200.750

2.060.659.920.825

2.266.725.912.908

2.493.398.504.198

905.852.577.618 227.000.000.000 2.980.000.000

883.510.708.236 230.263.903.900 2.980.000.000

971.861.779.060 220.698.716.714 70.980.000.000

1.069.047.956.966 229.258.675.668 70.980.000.000

1.175.952.752.662 233.642.172.058 70.980.000.000

1.300.548.027.928 247.621.903.200 70.980.000.000

1.135.832.577.618

1.116.754.612.136

1.263.540.495.774

1.369.286.632.634

1.480.574.924.720

1.619.149.931.128

428.537.797.382

548.425.121.864

609.786.704.976

691.373.288.191

786.150.988.188

874.248.573.070

2.980.000.000

2.980.000.000

70.980.000.000

70.980.000.000

70.980.000.000

70.980.000.000

14380%

18404%

859%

974%

1108%

1232%

Sumber : Bappeda, data diolah

Berdasarkan penghitungan DSCR diatas, dapat diketahui bahwa DSCR pada tahun 2010 sebesar 14.380%, pada tahun 2011 Pemerintah Kota


III-22

Semarang melakukan kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,, dengan DSCR sebesar 323%, pada tahun 2012 DSCR mengalami penurunan, menjadi sebesar 859%, dan berturut-turut tahun 2013-2015 DSCR mengalami peningkatan 974%, 1.108% dan 1.232%. Penurunan DSCR pada tahun 2012 2015 disebabkan adanya kewajiban membayar angsuran pinjaman daerah yang dilakukan pada tahun 2011.

3.5.

KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan

daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2011- 2015) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) kota Semarang sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015


Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja


III-23

langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011 -2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015


Berdasarkan tabel diatas bahwa dari Rencana Kapasitas Riil kemampuan keuangan setelah dikurangi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, pada tahun 2011 terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 99,484 Milyar.


III-24

alternatif 1 -> Kebijakan surplus anggaran dipergunankan untuk pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal Perusahaan Milik Daerah (PERUSDA). Alternatif 2 ->

Kebijakan surplus anggaran dipergunaan untuk mendanai

program/kegiatan recovery antara lain Pembangunan Pasar, Peningkatan Jalan serta infastruktur kota lainnya.

Selama lima tahun terakhir (2005 -2009) kondisi perkembangan BUMD belum sepenuhnya mampu meberikan konstribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Perkembangan BUMD selama ini adalah sebagamana tabel berikut : Tabel 3.21 Perkembangan BUMD Kota Semarang Tahun 2005 – 2009 NO 1.

2.

3.

4.

URAIAN

2005

2006

PERUSDA PERCETAKAN Penyertaan Modal Total asset 1.444.805.481 Ekuitas 903.074.042 Laba (rugi) 98.739.365 setelah Pajak Deviden PERUSDA RPH Penyertaan Modal Total asset Ekuitas Laba (rugi) setelah Pajak Deviden

2007

2008

2009

1.396.000.000

550.000.000

-

-

2.866.081.429 2.348.499.291 128.416.669

3.486.982.925 3.008.468.506 212.702.620

3.516.207.028 3.070.930.446 232.624.035

3.410.601.327 2.827.467.214 (57.364.003)

59.243.620

77.050.000

116.986.441

127.943.220

-

-

-

-

-

5.159.810.905 5.159.789.775 (61.824.225)

5.133.550.338 5.133.550.338 17.572.163

4.982.172.093 4.982.172.093 (68.567.187)

4.985.373.696 4.985.373.696 3.198.603

5.044.430.947 5.039.696.726 54.323.030

4.164.542

-

9.664.690

3.198.603

29.877.667

(670.000.000)

-

-

-

347.226.596.718) (38.232.071.250) (20.413.138.765)

346.170.640.496 (84.088.750.396) (45.553.981.890)

349.025.302.739 (107.175.424.639) (35.947.603.225)

295.946.972.788 (167.153.344.124) (7.758.171.713)

-

-

-

-

600.000.000

-

1.200.000.000

-

PDAM Tirta Moedal Penyertaan Modal Total asset 329.367.409.776 Ekuitas (14.351.519.450) Laba (rugi) (13.901.911.281) setelah Pajak Deviden PD BPR Bank Pasar Penyertaan Modal

-


III-25

NO

URAIAN Total asset Ekuitas Laba (rugi) setelah Pajak Deviden

5.

PD BPR BKK Penyertaan Modal Total asset Ekuitas Laba (rugi) setelah Pajak Deviden

2005

2006

2007

2008

2009

1.426.515.057 106.146.135

5.069.970.435 1.784.612.859 (163.714.518)

7.345.214.311 1.819.840.859 197.414.458

9.652.886.324 1.507.213.000 283.273.359

11.324.078.050 2.707.213.000 418.731.306

-

-

-

78.965.820

113.309.341

1.830.000.000

72.773.133

2.500.000.000

1.745.343.463

-

57.313.924.425 6.760.600.237 425.921.721

52.548.188.957 1.288.965.339 (6.245.791.898)

44.169.728.165 2.883.098.120 (10.345.206.930)

(9.851.795.208)

(6.736.167.298)

-

-

-

-

-

Namun demikian kedepan, setelah beberapa kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewajiban penyertaan modal disetor selesai dilaksanakan dan penyempurnaan manajemen diharapkan BUMD mampu memberikan kontribisi positif terhadap pendapatan daerah. Tabel 3.22 Rencana Pendapatan BUMD Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 NO 1.

2.

3.

4.

5.

URAIAN PERUSDA PERCETAKAN Laba Setelah Pajak Setoran PAD PERUSDA RPH & BHP Laba Setelah Pajak Setoran PAD PDAM Tirta Moedal Laba Setelah Pajak Setoran PAD PD BPR Bank Pasar Laba Setelah Pajak Setoran PAD PD BPR BKK Laba Setelah Pajak Setoran PAD Bagian Pemprov (51 %) Bagian Pemkot (49 %)

2011

2012

2013

2014

2015

406.404.145 223.522.280

450.127.520 247.570.136

476.843.055 262.263.680

510.222.065 280.622.136

561.000.000 308.550.000

61.271.058 33.699.082

67.476.738 37.112.206

100.048.817 55.026.849

102.101.617 56.155.889

111.927.057 61.559.881

(325.611.000) -

(318.289.000)

2.184.551.000 1.201.503.050

3.054.163.000 1.679.789.650

2.312.364.000 1.271.800.200

559.000.000 279.500.000

623.500.000 311.750.000

688.000.000 344.000.000

752.500.000 376.250.000

817.000.000 408.500.000

2.850.000.000 1.425.000.000 726.750.000

5.625.000.000 2.812.500.000 1.434.375.000

6.750.000.000 3.375.000.000 1.721.250.000

8.100.000.000 4.050.000.000 2.065.500.000

9.720.000.000 4.860.000.000 2.478.600.000

698.250.000

1.378.125.000

1.653.750.000

1.948.500.000

2.381.400.000


III-26

Demikian pula halnya dengan beberapa aset pemerintah Kota Semarang yang dikerjasamakan dengan pihak Ketiga juga belum sepenuhnya mampu memberikan

kontribusi

optimal.

Beberapa

aset

yang

memungkinkan

dikerjasamakan kembali dalam jangka 5 tahun kedepan adalah : Kajengan, Taman Lele, Tinjomoyo, Bonbin Mankang, Terminal Mangkang, Pasar Ngalian, TPA Jatibarang, Lantai Dasar Plasa Simpang Lima, Wisma Pancasila, Parkir Lantai 1 s/d 7 Plasa Simpang Lima, SPBU Pandanaran, Lapangan Golf Gombel, Ruang Lantai VII B Plasa Simpang Lima serta Lapangan Parkir di Plataran Sam Poo Kong. Beberapa kegiatan kerjasama yang masih dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan pihak ke III dari lima tahun terakhir dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.


III-27

Tabel 3.23 Perjanjian Kerjasama yang Masih Dilakukan Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2011-2015 Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

1.

643/72 Th. 1988 15 - 06 - 1988

Kerjasama dengan

YUTATA RAHARJA

PT. ARGAMUKTI PRATAMA Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang

Bentuk Kerjasama

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA DAN GUNA GEDUNG WISMA PANCASILA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

BTU 30 Th -

-

-

-

Bagian Pemkot : - Tempat Parkir Lt. Dasar s/d Lt. VII

Masa Perjanjian (3 Versi)

- Gedung Pertemuan (Bagian ini disewakan kembali menjadi perjanjian 1a, 1b, 1c dan 1d.

1. Berdasar Penandatanganan (tgl 15-06-1998 s/d 15-06-2018) 2. Berdasar terbit HGB (tgl 29012-1997 s/d 29-12-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (13-08-1988 s/d 13-08-2018)

1a.

644.2/02

YUTATA RAHARJA

01 - 02 - 2001 PT. ARGAMUKTI PRATAMA

SEWA MENYEWA PERTOKOAN DI LANTAI DASAR PADA PLASA SIMPANG LIMA JALAN ACHMAD YANI NO. 1 KOTA SEMARANG

- Tahun 2006 s/d 2010 123.750.000

123.750.000

123.750.000

123.750.000 - Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dengan jangka Sewa 5 tahun

Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang Masa Perjanjian : (01 - 02 - 2001 s/d 31 - 01 - 2006)


123.750.000

III-28

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

1b.

644/1 Th, 2006

Kerjasama dengan Ir. YOHANNES GUNAWAN HALIM

06 - 01 - 2006 PT. ARGA KENCANA SANTOSO

Bentuk Kerjasama SEWA MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN WISMA PANCASILA BESERTA FASILITASNYA

2011 329.422.500

2012

2013

2014

2015

Keterangan

370.600.313

416.925.353

469.041.023

527.671.151

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali jangka sewa 8 tahun

93.276.563

104.936.134

118.053.151

132.809.795

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dgn jangka sewa 5 tahun

1.212.673.096

1.212.673.096

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dgn jangka sewa 5 tahun

-

-

Gd. Plasa Simpang Lt. IV Jl. KH. Achmad Dahlan No. 2 Semarang 1c.

644/1 Th 2006

Ir. YOHANNES GUNAWAN HALIM

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR LANTAI VII PLASA SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

82.912.500

06 - 01 - 2006 PT. ARGA KENCANA SANTOSO Gd. Plasa Simpang Lt. IV Jl. KH. Achmad Dahlan No. 2 Semarang Masa Perjanjian : (06-01-2006 s/d 05-01-2011)

1d.

645.2/6

YUTATA RAHARJA

05 - 04 - 2006 PT. ARGAMUKTI PRATAMA Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI LANTAI I SAMPAI LANTAI VI PLASA SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

1.212.673.096

1.212.673.096 1.212.673.096

Masa Perjanjian : (05 - 04 - 2006 s/d 04 - 04 - 2011)

2.

602/12/Th 1992 20 - 04 - 1992

HENGKY GUNAWAN PRASETIYO PT. PRATAMA ERADJAYA

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEREMAJAAN KOMPLEKS PERTOKOAN BUBAAN

- BTU 25 Th -


-

-

Bagian Pemkot : - Kios Lt Dasar dikleola

III-29

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

Jl. Beteng No. 33 Smg

Dinas Pasar

Masa Perjanjian ( 3versi)

- Parkir dikelola Dishub

1. Berdasar Penandatangan (tgl 15-06-1988 s/d 15-08-2018) 2. Berdasar Tertib (tgl 29-12-1997 s/d 29-12-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (13-08-1988 s/d 13-08-2018)

3.

602/21/Th. 1992 17 - 06 - 1992

Ir. MIKAIL SALIM PT. PRATAMAGRAHA NIAGAJAYA Jl. Taman Borobudur Timur No. 1 Smg Masa Perjanjian ( 3 versi)

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN DAN REKREASI SHOPPING CENTRE JOHAR (SCJ)

- BTU 30 Th -

-

-

-

Bagian Pemkot - Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar

1. Berdasar Penandatanganan


(tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022) 2. Berdasar Terbit HGB (tgl 29-12-1997 s/d 30-12-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (31-08-1992 s/d 01-09-2022)

4.

602/22/Th. 1992 17-06-1992

BUDI HENDRAWAN PT. INVESTINDO CIPTA PERDANA Jl. Beton Mas Utara No. 159 Komp. Perum Tanah Mas Smg

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PASAR DARGO SEMARANG

- BTU 30 Th -

-

-

-


Masa Perjanjian (3versi)


1. Berdasar penandatanganan (tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022)


-

III-30

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

2. Berdasar Tertib HGB (tgl 15-04-1994 s/d 16-04-2024) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri

5.

602/23/Th 1992 17-06-1992

BAMBANG HARTONO TERTA PT. BUMI MAKMUR ADIKENCANA Masa Perjanjian (3 versi) 1. Berdasar Penandatanganan

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR GAYAMSARI SEMARANG

- BTU 30 Th -

-

-

-


(tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022)


2. Berdasar Tertib HGB (tgl 26-05-1997 s/d 27-05-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (14-09-1994 s/d 15-09-2024)

6.

590/06 Th 1994 26-05-1994

YUTATA RAHARJA PT. KEKANCAN MUKTI Jl. Karang Wulan Barat 23 Semarang Mas Perjanjian (3 versi) 1. Berdasar Penandatanganan

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYAGUNA TANAH DISEKITAR TUGU TABANAS GOMBEL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- BTU 30 Th

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT DIATAS TANAH MILIK PEMERINTAH

BTU 30 Th

Bagian Pemkot - Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar - Parkir dikelola Dishub

(tgl 26-05-1994 s/d 27-05-2024) 2. Berdasar Terbit HGB (tgl 26-05-2009 s/d 27-05-2039) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri

7.

641/33/Th. 1997 12-12-1997

YUTATA RAHARJA

PT. ARGAMUKTI PRATAMA


Bagian Pemkot : Bangunan dan fasilitasnya

III-31

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TERLETAK DI JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO. 2 SEMARANG BEKAS GEDUNG KANWIL VII DEPPARPOSTEL JAWA TENGAH

Keterangan senilai Rp. 3.243.681.000,-

Masa Perjanjian : 1. Berdasar penandatangaan (tgl 12-12-1997 s/d 13-12-2027) 2. Berdasar Terbit HGB 3. Berdasar Pengesahan Mendagri

8.

643/12 12-08-2002

RICHARD SHIU PT. SEMARANG ARSANA REKREASI TURTA 3 rd floor 75 Ave des Champ Elyes Paris Masa Perjanjian :

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMAN RIA DIKOMPLEK TAMAN BUDAYA RADEN SALEH (TBRS) SEMARANG

BOT 25 Th 300.000.000

300.000.000

300.000.000

375.000.000

375.000.000

-

-

-

-

-

(Tgl 27-08-2002 s/d 28-08-2027)

9.

551.2/3 04-04-2003

CHRIS SAPUTRO PT. ARGAMUKTI PRATAMA Jl. Puspanjolo Barat No. 12 Semarang Masa Perjanjian :

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI LANTAI V PLASA II SIMPANG LIMA JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO. 2 KOTA SEMARANG

- Sewa 5 Th

- Sejak tahun 2008 dikelola Dishub

(tgl 04-04-2003 s/d 05-04-2008)

10.

630/035/2004 12-08-2004

CHRIS SAPUTRO PT. ARGOMUKTI PRATAMA

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JEMBATAN

90.000.000


99.000.000

108.900.000

III-32

119.790.000

131.769.000

BOT 20 Th

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan Jl. Achmad Yani Smg Masa Perjanjian :

Bentuk Kerjasama

2014

Keterangan

2011

2012

2013

2015

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JEMBATAN PENGHUBUNG ANTARA GEDUNG PARKIR DAN MAL CIPUTRA DI JALAN ANGGREK RAYA SEMARANG

11.000.000

12.100.000

13.310.000

14.641.000

16.105.100

SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GEDAWANG DI KELURAHAN GEDAWANG KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

-

-

-

-

-

SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR METESEH DI KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

-

PENGHUBUNG FUNGSIONAL TERPADU PLASA SIMPANG LIMA DAN MAL CIPUTRA DI JALAN KH.AHMAD DAHLAN SEMARANG

(12-08-2004 s/d 13-08-2024)

11.

630/036 12-08-2004

Ir. MUHAMMAD VERGA PRABOWO AGUS PT. CIPUTRA Jl. Simpanglima No. 1 Semarang

BOT 25 Th

Masa Perjanjian : (12-08-2004 s/d 13-08-2029)

12.

511.2/40/2004 10-09-2004

GUNTUR SURYA WIDISAPUTRA, Amd PT. REKA CIPTA ARTHA PRATAMA Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang Masa Perjanjian :

- Sewa 5 tahun

- Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar

(tgl 10-03-2006 s/d 11-03-2011)

13.

511.2/041

Ir. ANNY WIDIPRAMANTI, MT

04-10-2004

CV. SARANA MAKMUR Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang

-

-

-

- Sewa 5 tahun - Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar

Masa Perjanjian : (tgl 04-04-2006 s/d 05-04-2011)


-

III-33

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

14.

511.2/042

ANANTA TRI WIDYA WARDANA

04-10-2004

PT. PRATAMA SARANA MANDIRI Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang

Bentuk Kerjasama

2011

SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR BANJARDOWO DI KELURAHAN BANJARDOWO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

2012

-

2013

-

2014

-

Keterangan

2015

-

-

- Sewa 5 tahun - Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar


15.

590/02 31/01/2005

ROSLIND BIYANTORO TOKO ROTI PURIMAS 3 BAKERY Jl. MGR Soegiyopranoto No. 55 Semarang

PERPANJANGAN SEWA MENYEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN MGR. SOEGIYOPRANOTO NO.55 SEMARANG

88.500.000

88.500.000

88.500.000

88.500.000

88.500.000

- Sewa 5 tahun


16.

644.2/017 29/10/2007

BASARI BACHRI PT. METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT Jl. KH Noer Ali PO BOX 275 Bekasi Masa Perjanjian :

PERSETUJUAN PENYEWAAN PERTOKOAN DI LANTAI I PLASA II SIMPANGLIMA YANG BERALAMAT DI JALAN KYAI AHMAD DAHLAN NO.2 SEMARANG OLEH PT. METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT

Sewa 5 Th -

-

-

-

PAD masuk Retribusi

Kekayaan Daerah Dinas Pariwisata

(tgl 29-10-2007 s/d 30-10-2012)

17.

568.1/21/2007 04/11/2007

Ir. ISMAWAN HARYONO PT. NARPATI AGUNG KARYA PERSADA LESTARI

KERJASAMA PEMANFAATAN DALAM RANGKA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI PUPUK ORGANIK DI KOTA

580.000.000


580.000.000

650.000.000

III-34

650.000.000

650.000.000

Jangka waktu 25 Th

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

SEMARANG

Graha Mustika Ratu Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta Masa Perjanjian : (tgl 14-11-2007 s/d 14-11-2032)

18.

590/23 Th. 2007

RONNY ABDULLAH PT. RABAS MITRA SEJATI Jl. Hayam Wuruk No. 4B/12 Kebon Jeruk Kelapa Jakarta Barat Masa Perjanjian :

SEWA MENYEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN PANDANARAN KELURAHAN MUGASARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Sewa 5 tahun 660.000.000

660.000.000

720.000.000

720.000.000

72.000.000

19.487.000

21.435.000

910.000.000

1.000.000.000

(tgl 30-11-2007 s/d 01-12-2012) 14.641.000

17.715.500 16.105.000

19.

431.2/12 Th 2005 28 - 12 - 2005

Drs. SISWANTO Lembaga Pendidikan Perhotelan PUSHKOM

Sewa 5 tahun

SEWA MENYEWA RUANG LANTAI VIIB PLASA SIMPANGLIMA JL. AHMAD YANI NO. 1 SEMARANG


20.

426.2/15/2006 16-08-2006

HAJI ABDOEL AZIZ PT. PUTRA WAHID SEJAHTERA Jl. Gombel Lama No. 90 Gajahmada 160 Smg Masa Perjanjian : (tgl 16-08-2006 s/d 17-08-2011)

SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN LAPANGAN GOLF GOMBEL GOLF SEMARANG BESERTA FASILITASNYA MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN GOMBEL LAMA NOMOR 90

Sewa 5 tahun 684.000.000


752.000.000

827.000.000

III-35

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

KELURAHAN TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG 21.

590/18 Th 2005 20-06-2005

Ir. PRIAMBUDI SETIAKUSUMA YAYASAN SAM POO KONG GEDUNG BATU Jl. Simongan 129 Smg

22.

SIHAR PAHALA SIANIPAR PT. INDONUSA MORA PRAKARSA

23.

590/20 Th 2006 20-12-2006 Kep. Walikota 590/257 06-10-2006

24.

590/25 Th. 2007 12-12-2007 Kep. Walikota 590/299 Th. 2007 12-12-2007

ANDANG RUHIAT PT. INDOSAT (Persero) Tbk Jl. Pandanaran No. 18 Semarang Masa Perjanjian : (tgl 06-10-2006 s/d 07-10-2011)

ANDANG RUHIAT PT. INDOSAT (Persero) Tbk Jl. Pandanaran No. 18 Semarang Masa Perjanjian : (tgl 12-12-2007 s/d 12-12-2012)

SEWA MENYEWA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SIMONGAN RAYA SEBELAH UTARA TEMPAT IBADAH TRI DHARMA SAM POO KONG GEDUNG BATU SEMARANG

22.000.000

SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN SOMPOK NO.43 A SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) INDONUSA MORA PRAKARSA

12.000.000

SEWA TENAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN SOMPOK NO. 43A SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) INDONUSA (PERSERO) Tbk

32.388.750

SEWA MENYEWA LAHAN (PERPANJANGAN SEWA) MILIK PEMERINTAH KOTA SMG YANG BERLOKASI DI JALAN DOKTER CIPTO NOMOR 115 SEMARANG OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) INDOSAT (PERSERO) Tbk

26.600.000 24.200.000

Perpanjangan sewa 5 th 29.260.000

32.186.000

17.000.000

19.500.000

46.117.125

51.881.800

35.595.750

40.046.000

15.000.000 13.500.000

- Perpanjangan sewa 5 Th

40.993.000 36.437.350

Perpanjangan sewa 5 th

31.640.625 -


28.125.000

III-36

Sewa 5 Th

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

25.

551.2/1 14-01-2004

Kerjasama dengan

THE KIAN KIONG Jl. Kawang Wulan Barat No. 18 RT 03 RW 005 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Masa Perjanjian :

Bentuk Kerjasama

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI SHOPPING CENTRE JOHAR (SCJ) SEMARANG

2011

2012

30.000.000

2013

2015

30.000.000 30.000.000

30.000.000

(tgl 14-01-2004 s/d 15-01-2009)


2014

III-37

30.000.000

Keterangan

- Perpanjanga sewa 5 tahun

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis

isu-isu

strategis

merupakan

bagian

penting

dan

sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang

tepat

dan

bersifat

strategis

meningkatkan

akseptabilitas

prioritas

pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis . Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isuisu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

IV-1

dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2010-2015 adalah: 1. Urusan Pendidikan a. Jangkauan akses pelayanan dan mutu pendidikan b. Biaya penyelenggaraan pendidikan c. Relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus d. Pendidikan karakter berbasis moral dan budi pekerti 2. Urusan Kesehatan a. Derajat kesehatan masyarakat b. Jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan c. Semarang sehat 3. Urusan Pekerjaan Umum a. Rob dan Banjir b. Kelancaran arus barang dan jasa c. Sanitasi d. Peningkatan kualitas jalan e. Pedestrian (Street Furniture) 4. Urusan Perumahan a. Permukiman Kumuh b. Kepemilikan rumah c. Keterbatasan Lahan Permukiman (vertical housing) 5. Urusan Penataan Ruang a. Alih Fungsi Lahan b. Bangunan Liar c. Ketidaksesuaian tata ruang 6. Urusan Perencanaan Pembangunan a. Ketimpangan pertumbuhan wilayah b. Koordinasi lintas sektoral c. Keserasian pembangunan wilayah perbatasan


IV-2

7. Urusan Perhubungan a. Moda Transportasi Massal

b. Kemacetan lalu lintas c. Kecelakaan lalu lintas d. Sarana prasarana perhubungan darat (terminal) e. Parkir 8. Urusan Lingkungan Hidup a. Erosi, Abrasi, reklamasi pantai, pengelolaan pesisir, penurunan Muka Tanah b. Perubahan Iklim c. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan d. Galian mineral non logam (galian C) e. Pengelolaan sampah 9. Urusan Pertanahan a. Konflik kepentingan pertanahan 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Urbanisasi b. Administrasi Kependudukan 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Pengarusutamaan Gender b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Diskriminasi, Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejaehtera a. Pengendalian Angka Kelahiran ( TFR) b. Kesehatan Reproduksi 13. Urusan Sosial a. Kemiskinan b. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) c. Mitigasi Bencana 14. Urusan Tenaga Kerja a. Pengangguran b. Konflik perburuhan 15. Urusan Koperasi dan UKM a. Persaingan ekonomi kerakyatan dengan investor besar


IV-3

16. Urusan Penanaman Modal a. Daya Saing Daerah b. Infrastruktur Kawasan Industri c. Insentif dan Disinsentif Investasi 17. Urusan Budaya a. Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan Masyarakat b. Cagar budaya dan bangunan bersejarah 18. Urusan Pemuda dan Olah Raga a. Prestasi dan budaya olah raga b. Potensi dan partisipasi pemuda 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu b. Kerukunan hidup berbangsa dan bernegara 20. Urusan Pemerintahan Umum a. Pelayanan publik b. Optimalisasi PAD dan Asset Daerah c. Rasio kemandirian daerah d. Pembudayaan zona integritas e. Penyehatan BUMD 21. Urusan Kepegawaian a. Profesionalisme Birokrasi b. Budaya Kerja Birokrasi 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat a. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan b. Budaya gotong royong masyarakat 23. Urusan Statistik a. Akurasi data base pembangunan b. Unifikasi dan kodifikasi data 24. Urusan Kearsipan a. Inventarisasi arsip 25. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Keterbukaan informasi publik b. Perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city)


IV-4

26. Urusan Ketahanan Pangan a. Ketersediaan bahan pangan b. Keanekaragaman pangan 27. Urusan Pertanian a. Penyediaan bahan pangan pertanian b. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian 28. Urusan Perikanan dan Kelautan a. Rendahnya pengelolaan dan pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan b. Semakin terbatasnya lahan budidaya c. Semakin meluasnya kerusakan pantai 29. Urusan Perdagangan a. Penataan PKL b. Revitalisasi pasar tradisional c. Penataan pasar semi modern (retail modern) 30. Urusan Perindustrian a. Keterbatasan pusat-pusat industri kecil dan menengah b. Ketergantungan produk-produk industri c. City branding 31. Urusan Kehutanan a. Konservasi lahan 32. Urusan Pariwisata a. Pengembangan destinasi pariwisata b. Kuantitas kunjungan wisatawan c. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata 33.Urusan Perpustakaan a. Minat baca b. Rumah Pintar Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam “Sapta Program” berikut : Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Penanggulangan Rob dan Banjir, Peningkatan infrastruktur, Peningkatan Pelayanan Publik, Kesetaraan Gender, Peningkatan pelayanan pendidikan dan Peningkatan pelayanan kesehatan.


IV-5

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Disadari sepenuhnya bahwa walaupun pembangunan di Kota Semarang sudah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, Namun menghadapi perubahan dinamika pembangunan global yang begitu cepat, diperlukan antisipasi agar Kota Semarang mampu tumbuh dan berkembang sejajar seperti kota Metropolitan lainnya di Indonesia. Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJPD Kota Semarang

2005-2025, untuk periode

pembangunan 2010 -2015, telah dipilih pendekatan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangkitkan komitmen bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Semarang Selaras dengan motto pembangunan Provinsi Jawa Tengah ”Bali nDeso mBangun

Deso”

yang

bertujuan

untuk

memaksimalkan

potensi

yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya manusia,

social

kemasyarakatan,

keluhuran

budaya

kearifan lokal maka “Waktunya Semarang Setara” merupakan Semarang

serta

Motto Kota

untuk membangun motivasi guna mengoptimalikan potensi

Kota Semarang melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan (pemerintah– masyarakat – swasta) untuk bersama membangun dan mensejajarkan dengan Kota metropolitan lainnya serta mempermudah implementasi visi dan Misi Kota Semarang 2010-2015. “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” akronim

SEmarang

KoTA

SejahteRA

yang

juga dimaknai sebagai

merupakan

sasaran

akhir

pembangunan. Langkah

konkrit

mewujudkan

hal

tersebut

dilakukan

dengan

memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-1

“SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran, Rob dan banjir, Pelayanan publik, Tata ruang dan infrastruktur, Kesetaraan dan keadilan gender, Pendidikan serta Kesehatan. Melalui Sapta Program tersebut, langkah konkrit untuk mendudukan Kota Semarang sejajar dengan Kota Metropolitan di Indonesia akan lebih cepat tercapai. Rumusan motto tersebut kemudian di-ejawantah-kan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran sebagai berikut : 5.1.

VISI Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang

direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 – 2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga terbesar kedua sesudah Batavia.

Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh

analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera. Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karaktristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan

Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-2

dalam

rangka

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

tidak

meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada

upaya

untuk

lebih

meningkatkan

produktifitas,

sehingga

mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dari

pemahaman

tersebut,

karakteristik

Semarang

sebagai

kota

perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya : 1. Pusat kegiatan (Center Point) distribusi dan transaksi barang dan jasa. Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Semarang merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah Jawa Tengah pada khususnya dan pulau Jawa pada umumnya, serta antara pulau Jawa dengan Luar Jawa. Oleh karena itu pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai

kepada

seluruh

pemangku

kepentingan

yang

menopang

pengembangan kota. 2. Pengembangan jejaring (networking) dan kerjasama perdagangan Pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa

pembangunan

perekonomian

daerah

harus

didasarkan

pada

terbangunnya jejaring dengan daerah – daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Semarang akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal Membangun kota perdagangan tak terlepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Semarang. Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-3

Beberapa potensi dasar yang dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik kota Semarang adalah pada aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti batik, lumpia, bandeng, industri olahan, dan lain-lain. Disamping itu potensi ini juga harus didukung dengan pengembangan pasar tradisional yang memiliki daya tarik dan daya saing terhadap pasar modern. 4. Pengembangan sarana prasarana penunjang Pembangunan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan sebuah kota merupakan salah satu syarat yang mutlak harus dipenuhi. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi/kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan kota, termasuk dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kota Jasa, sebutan sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota

jasa dengan

demikian mencakup

kesiapan

kota

dalam

melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya : 1. Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.


V-4

2. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya. 3. Berorientasi

dan

mengutamakan

kepantingan

masyarakat

sebagai

pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement) 4. Mindset dan perilaku melayani bagi bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti

pelaksanaan

persaudaraan,

nilai-nilai

religiusitas,

kemanusiaan,

kebersamaan,

ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan

budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi, dan penghormatan terhadap hak azazi manusia. Percepatan pembangunan yang dilaksanakan tentunya tidak serta-merta melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Namun kadangkala

menimbulkan

ekses

negatif

terhadap

tatanan

sosial

kemasyarakatan, khususnya menyangkut kesenjangan, konflik sosial, kekerasan kolektif, dan materialisme tanpa hati nurani. Pendekatan budaya seyogyanya menjadi aras utama berbagai upaya solusi persoalan tersebut karena pendekatan budaya pada hakekatnya adalah pendekatan kemanusiaan dan sesungguhnya budaya itu memiliki sifat kekinian dan aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Sejahtera, Pemberian

otonomi

kepada

daerah,

pada

hakekatnya

merupakan proses pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar disatu sisi Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-5

tercipta ruang lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi yang lain terbuka peluang bagi warga masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan keberdayaannya sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupannya. Sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang. Dengan demikian, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Lima tahun kedepan kota Semarang diharapkan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang

dapat

melayani

seluruh

aktivitas

masyarakat

kota

dan

daerah

hinterlandnya, yang memiliki derajat kualitas budaya masyarakat yang tinggi baik dari segi keimanan dan ketaqwaan,

keunggulan dan berdaya saing tinggi,

berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan dengan tetap menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya manusia dan kearifan lokalnya secara bertanggungjawab yang mendasarkan pada aspek perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

5.2.

MISI Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan

Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Adalah

pembangunan

yang

diarahkan

pada

peningkatan

kualitas

sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-6

2.

Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif,

efisien dan akuntabel

dengan

menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3.

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian

daerah

dengan

struktur

perekonomian

yang

kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai

daya saing baik ditingkat lokal, nasional,regional, maupun

internasional. 4.

Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam

pemenuhan

kebutuhan

masyarakat

kota

dengan

tetap

memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.


V-7

5.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya

kebutuhan

penanggulangan

dasar

kemiskinan,

manusia

dengan

penanganan

titik

berat

penyandang

pada

masalah

kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut : 5.3.1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. 1. Mengembangkan

pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9

tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala berstandar nasional, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya

pemerataan dan jangkauan akses pelayanan

pendidikan mencapai 90% b. Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI mencapai 40 %, SMP/MTs 60%, SMA/SMK/MA 40% dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat. c. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75%


V-8

d. Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus. 2. Pengembangan

pemerataan

jangkauan

dan

mutu

pelayanan

kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit,

pengembangan

profesionalisme

dan

kompetensi

tenaga

kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang meliputi : 1) Prosentase Angka kelangsungan Hidup Bayi mencapai 87,75/1000 Kelahiran Hidup; 2) Usia Harapan Hidup mencapai mencapai 72,52 Tahun; 3) Prosentase Gizi Buruk 0,001 %. b. Meningkatnya paradigma Semarang Sehat 75 %; c. Meningkatnya cakupan Universal Coverage sebesar 50 %; 3. Pengembangan

sistem

pengendalian

laju

pertumbuhan

dan

persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 2 (TFR 116.96

> 116.96

2.1.3. Angka Partisipasi Kasar


IX-1

No.

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang

Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- SD/MI

89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

- SLTP/MTs

79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

- SMA/SMK/MA

79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

96.51

96,64

96,78

96,91

97,05

97,18

82

82,75

83,75

85

86,5

87,75

87,75

72,52

(1)

(2)

(9)

2.1.4. Angka Partisipasi Murni

Rasio Angka 2.1.5. Pendidikan yang ditamatkan 2.3.

97,18

Kesehatan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 2.3.1. 1000 kelahiran hidup (%) 2.3.2.

Angka Usia Harapan Hidup (Th)

72,15

72,22

72,30

72,37

72,45

72,52

2.3.3.

Persentase Gizi buruk (%)

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

0

2.4.

Kesempatan Kerja

2.4.1.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(%)

64,75

65,40

65,73

66,05

66,38

66,71

66,71

2.4.2.

Angka Partisipasi Kerja ( %)

62,21

62,47

62,73

62,99

63,25

63,51

63,51

2.5.

Angka Kriminalitas 0,07

0,06

0,06

0,05

0,047

0,045

0,045

2.5.1 Rasio Kriminalitas(%) 3.

Fokus Seni dan Budaya

3.1

Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3.2

Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

3.3

Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3.4

Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 penduduk

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0,02

B.

ASPEK PELAYANAN UMUM

100

100

100

100

100

100

100

4,30

5,16

6,02

6,88

7,74

8,60

8,60

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

Pelayanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar: a. Angka Partisipasi Sekolah (%) b. Rasio Ketersediaan Sekolah (%) c. Rasio guru/ murid


IX-2

No.


2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata

1:20:40

1:20:40

1:20:36

1:20:34

1:20:32

1:20:32

1:20:32

Pendidikan Menengah 1. APS

1.3.

90

92

94

96

98

100

100

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)

2,80

3

3

3

3

3

3

3. Rasio guru terhadap murid

1:12

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

1:12:40

1:14:38

1:14:34

1:14:32

1:14:32

1:14:32

1:14:32

5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

99,47

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

2.401

2.881

3.361

3.841

4.321

4.801

4.801

2.

Kondisi Sekolah SMP/MTs

1.761

2113

2465

2817

3169

3522

3.522

3.

Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA

1.087

1304

1521

1738

1955

2174

2.174

78,92

80

82

84

86

88

88

31 21 18

25 20 15

25 20 15

25 20 15

25 20 15

25 20 15

25 20 15

1. Angka Kelulusan SD/MI (%)

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)

94,76

95

95,5

96

96,5

97

97

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)

96,47

97

97

97

97

97

97

4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

101,25

105

105

105

105

105

105

5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

111,12

110

110

110

110

110

110

Fasilitas Pendidikan 1.

1.4.

PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA

1.5.

Angka Putus Sekolah 1. SD/MI 2. SMP/MTs 3. SMA/SMK/MA

1.6.



Thn 2010 (1)

1.2.


Angka Kelulusan


IX-3

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)

86,29

87

88

89

90

91

91

(1)

2.

Kesehatan

2.1

Rasio Posyandu per satuan balita

13.02

12,06

12,07

12,08

12,09

12,10

12,11

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000

0.20

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

Rasio RS per satuan penduduk x 1000

0.16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

2.18

2,18

2,19

2,20

2,21

2,22

2,23

2.5

Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000

2.39

2,39

2,40

2,41

2,42

2,43

2,44

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

96.65

96,65

97

98

99

100

100

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)

96.65

96,65

93

95

100

100

100

98

99

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2

2.3

Cakupan kelurahan UCI (%) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

95

95

100

100

Penemuan dan penanganan 2.10 penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)

50

50

55

60

65

70

75

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 2.11 pasien masyarakat miskin (%)

100

100

14,5

15

15,5

16

16,5

121

90

91

92

93

94

95

2.8 2.9

2.12

Cakupan bayi (%)

kunjungan

2.13

Cakupan puskesmas (%)

231.25

231,25

231,25

231,25

231,25

231,25

231,25

2.14

Cakupan pembantu puskesmas

19.21

19,21

19,77

19,77

20,33

20,33

20,33

3.

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

44,01

45,5

47,5

50,5

52,55

55,75

55,75

3.2

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16


IX-4

No.

(1)


(2)




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.3

Persentase rumah tinggal bersanitasi

45,85

47,85

50,85

55,85

60,85

65,85

65,85

3.4

Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk

388,77

408,21

428,62

450,05

472,55

496,18

496,18

3.5

Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

694,55

708,44

722,61

737,06

751,80

766,84

766,84

3.6

Pemugaran rumah layak huni

0

200

400

600

800

1000

1000

3.7

Rasio permukiman layak huni

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0.31

3.8

Panjang jalan dilalui roda 4

2.778,29

2.917,20

3.063,06

3.216,22

3.377,03

3.545,88

3.545,88

3.9

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

1.157,65 2.689,64

1.174,90 2.716,54

1.198,40 2.743,70

1.234,35 2.771,14

1.259,65 2.798,85

1.299,96 2.826,84

1.299,96 2.826,84

52

50,44

48,93

47,46

46,04

44,65

44,65

57

51,3

49,76

48,27

36,82

45,42

45,42

65

66,63

68,29

69,99

71,75

73,54

73,54

1,66

1,59

1,52

1,45

1,32

1,25

1,17

Sempadan sungai 3.10 yang dipakai bangunan liar (%) Drainase dalam kondisi baik/ 3.11 pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Luas irigasi Kota 3.12 dalam kondisi baik (%) Luas Kawasan 3.13 Kumuh Luas Wilayah x 100% (%) 4.

Perumahan

4.1

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% (%)

12,96

14,52

15,10

15,70

6,33

16,98

16,98

4.2

Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%)

48,85

50,82

52,80

54,73

56,81

58,50

58,50

4.3

Jumlah rumah tangga pengguna listrik (%)

98,28

98,28

98,28

98,28

98,28

98,28

98,28

4.4

Luas lingkungan permukiman kumuh (%)

1,66

1,59

1,53

1,46

1,39

1,33

1,33

4.5

Jumlah rumah layak huni (%)

25,60 %

27,60

29,60

31,60

33,60

35,60

35,60


IX-5

No.

(1)


(2)




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

5.

Penataan Ruang

5.1

Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB

5.2

Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan (%)

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan(%)

17.674.200

18.381.168

55,01

19.088.136

19.795.104

20.502.072

(9)

21.209.040

21.209.040

56,39

57,79

59,24

60,72

62,24

62,24

100

100

100

100

100

100

100

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)

50

65

70

80

90

100

100

6.4

Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)

100

100

100

100

100

100

100

7.

Perhubungan

7.1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

5.702.073

5.759.094

5.816.685

5.874.852

5.933.600

5.992.936

7.2

Rasio ijin trayek

0.0026

0.0026

0.0024

0.0024

0.0023

0.0022

7.3

Jumlah uji kir angkutan umum

5.192

5.192

5.192

5.262

5.342

5.382

5.382

7.4

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7

7

7

7

7

7

7

7.5

Jumlah angkutan darat %

11,01

12,18

12,81

14,31

14,91

15,81

15,81

7.6

Kepemilikan KIR angkutan umum

3.577

3.577

3.577

3.612

3.652

3.672

3.672

7.7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

7.8

Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (rp)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000


IX-6

5.992.936

0.0022

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

7.9

Pemasangan Ramburambu

2.140

2.363

2.586

2.809

3.032

3.337

3.337

8.

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah (%)

74

76

78

80

82

84

84

8.2

Persentase Penduduk berakses air minum (%)

56.95

58,59

60,59

62,59

64,59

66,59

66,59

8.3

Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)

45.02

47,02

49,02

51,02

53,02

55,02

55,02

8.4

Pencemaran status mutu air (%)

50

59

58

57

56

55

55

8.5

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)

20

21,20

22,47

23,82

25,25

26,76

26,76

8.6

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%)

50

82

84

86

88

90

90

8.7

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

69.46

70,85

72,27

73,71

75,19

76,69

76,69

9.

Pertanahan

9.1

Tertib Pertanahan (%)

72.81

73,54

74,27

75,02

75,77

76,52

76,52

9.2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

25

22

20

18

17

15

15

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil 85

86

87

88

89

90

90

(1)

Rasio penduduk 10.1 berKTP per satuan penduduk (%) 10.2

Rasio bayi berakte kelahiran (%)

74,77

75,77

76,77

78,77

79,77

81

81

10.3

Rasio pasangan berakte nikah (%)

100

100

100

100

100

100

100

85

86

87

88

89

90

90

10.4 Kepemilikan KTP (%)


IX-7

No.


(1)

(2)

Kepemilikan akta 10.5 kelahiran per 1000 penduduk 11




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80

81

82

83

84

85

85

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi 11.1 perempuan di lembaga pemerintah (%)

52

52

52

52

52

52

52

Partisipasi 11.2 perempuan di lembaga swasta (%)

89,68

89,68

89,68

89,68

89,68

89,68

89,68

11.3 Rasio KDRT (%)

0,65

0,625

0,61

0,6

0,56

0,5

0,5

Penyelesaian pengaduan perlindungan 11.4 perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

191

191

191

191

191

191

191

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,3

2,3

2,25

2,20

2,15

2,1

2,1

12.2

Rasio akseptor KB (%)

14,34

16,45

18,64

20,79

22,94

25,095

25,095

12.3

Cakupan peserta KB aktif (%)

75,5

75,56

75,61

75,76

75,76

76,26

76,26

111.480

110.365

108.158

105.995

103.875

101.797

101.797

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 13.1 jompo dan panti rehabilitasi

112

117

122

127

132

137

137

PMKS yg 13.2 memperoleh bantuan sosial

1.971

2.049

2.128

2.207

2.286

2.365

2.365

Penanganan penyandang masalah 13.3 kesejahteraan sosial (orang)

4.357

4.139

3.932

3.735

3.548

3.371

3.371

Keluarga Pra 12.4 Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 13.

Sosial


IX-8

No.


(1)

(2)

14.

Ketenagakerjaan

14.1

Angka partisipasi angkatan kerja (%)

Angka sengketa 14.2 pengusaha-pekerja per tahun




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

64,75

65,40

65,73

66,05

66,38

66,71

66,71

251

246

241

236

231

227

227

14.3

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

72,76

76,27

78,02

79,78

81,54

83,29

83,29

14.4

Pencari kerja yang ditempatkan

8.449

9.233

10.090

11.026

12.049

13.168

13.168

14,96

13,5

12,5

11,5

10,00

8,5

8,5

26,20

27,5

30,3

33,5

35,2

37,5

37,5

100

100

100

100

100

100

100

Tingkat 14.5 pengangguran terbuka (%) 14.6

Keselamatan dan perlindungan (%)

Perselisihan buruh dan pengusaha thd 14.7 kebijakan pemerintah daerah (%) 15.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Persentase koperasi aktif (%)

75

75

75

75

75

75

75

15.2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

346

380

418

460

506

556

556

2

2

2

2

2

2

2

10.176

10.380

10.587

10.798

11.014

11.235

11.235

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 12 PMDN : 6 Jml : 18

18

15.3 Jumlah BPR/LKM 15.4

Usaha Mikro dan Kecil

16.

Penanaman Modal

Jumlah investor 16.1 berskala nasional (PMDN/PMA)

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

Rp. Jumlah nilai investasi Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 759.991.880. 16.2 berskala nasional 775.191.718. 790.391.556. 805.591.393. 820.791.231. 835.991.069. 835.991.069. 999,(PMDN/PMA) 619 239 859 479 099 099 16.3

16.4

Rasio daya serap tenaga kerja *) (PMA)

=

(PMDN) =

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 12 PMDN : 6 Jml : 18

18

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 759.991.880. 775.191.718.6 790.391.556.2 805.591.393.8 820.791.231.47 835.991.069.09 835.991.069.0 999,19 39 59 9 9 99


IX-9

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 12 PMDN : 6 Jml : 18

18

Penyelenggaraan 17.1 festival seni dan budaya

46

48

50

52

54

56

56

Sarana 17.2 penyelenggaraan seni dan budaya

55

55

55

55

55

55

55

Benda, Situs dan Kawasan Cagar 17.3 Budaya yang dilestarikan

174

174

174

174

174

174

174

(1)

(2)

Kenaikan / penurunan Nilai 16.5 Realisasi PMDN (milyar rupiah) 17.

Kebudayaan

18.

Pemuda dan Olah Raga

18.1

Jumlah organisasi pemuda

47

47

47

47

47

47

47

18.2

Jumlah organisasi olahraga

41

41

41

41

41

41

41

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

14

14

14

14

14

14

14

18.4

Jumlah kegiatan olahraga

19

19

19

19

19

19

19

Gelanggang / balai 18.5 remaja (selain milik swasta)

3

3

3

3

3

3

3

18.6 Lapangan olahraga

6,7

9,7

10,7

12,7

14,7

16,7

16,7

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kegiatan Pembinaan 19.1 terhadap LSM, Ormas dan OKP

54

55

57

60

62

67

67

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

19.2

Kegiatan pembinaan politik daerah

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Rasio jumlah Polisi 20.1 Pamong Praja per 10.000 penduduk

2.20

2,09

2,11

2,14

2,16


2,18

2,19

IX-10

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Linmas per 20.2 Jumlah 10.000 Penduduk

35.22

35.22

35.22

35.22

35.22

35.22

35.22

Rasio Pos 20.3 Siskamling per jumlah kelurahan

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

3 SIM

6 SIM

9 SIM

12 SIM

15 SIM

18 SIM

18 SIM

46%

56%

66%

76%

86%

96%

96%

1,64

1,80

1,98

2,18

2,40

2,64

2,91

Petugas 20.7 Perlindungan Masyarakat (Linmas)

5.310

5.310

5.310

5.310

5.310

5.310

5.310

Cakupan pelayanan 20.8 bencana kebakaran (%)

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

4

5

10

7

5

6

6

(1)

(2)

Sistem informasi Pelayanan Perijinan 20.4 dan adiministrasi pemerintah (Ada/tidak) 20.5 Penegakan PERDA Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x100%

20.6 Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam

20.9

Tingkat waktu tanggap (response time rate Juml ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (%)

Jumlah Sistim 20.10 Informasi Manajemen (SIM) 21.

Ketahanan Pangan

Regulasi ketahanan 21.1 pangan

Tidak ada

Perwal percepatan Perwal penganekara keamanan gaman pangan konsumsi pangan

Perwal cadangan pangan kelurahan


IX-11

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

21.2

Ketersediaan pangan utama

111.021

113.241

115.506

117.816

120.173

122.576

122.576

22.

Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

22.1

Jumlah LSM (Jumlah LSM yang aktif)

22.2 LPM Berprestasi 22.3 PKK aktif (%) 22.4 Posyandu aktif (%) Swadaya Masyarakat terhadap Program 22.5 pemberdayaan masyarakat (%) Pemeliharaan Pasca Program 22.8 pemberdayaan masyarakat (%) 23.

Statistik

23.1

Buku ”Semarang dalam angka”

23.2 Buku ”PDRB Kota”

20

20

20

20

20

20

20

5

8

11

14

17

20

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

100

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

11

11

11

11

11

11

11

38

38

38

38

38

38

38

15

15

15

15

15

15

15

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

24.

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku (%)

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25.

Komunikasi dan Informatika

25.1

Jumlah jaringan komunikasi

25.2

Rasio wartel/warnet (%)

25.3

Jumlah surat kabar nasional/lokal

25.4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

25.5

Web site milik pemerintah daerah


IX-12

No.

(1)


(2)

25.6 Pameran/expo 26.




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

7

7

7

7

7

7

7

156

156

156

156

156

156

156

5

6

7

8

9

10

10

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

78.994

80.179

81.382

82.603

83.842

85.099

85.099

1,20 %

1,25 %

1,30 %

1,35 %

1,40 %

1,40 %

1,26 %

1,36%

1,40 %

1,45 %

1,50 %

1,50 %

0,65 % 0,60 %

0,75 % 0,65 %

0,80 % 0,70 %

0,85 % 0,80 %

0,90 % 0,85 %

0,90 % 0,85 %

0,07 %

0,08 % 0,07 %

0,08 % 0,07 %

0,09 % 0,08 %

0,09 % 0,08 %

0,1 % 0,09 %

0,1 % 0,09 %

100

100

100

100

100

100

100

7,059

7,165

7,272

7,381

7,492

7,604

7,604

80,65

80,65

80,65

80,65

80,65

80,65

80,65

25

22

17

15

12

10

10

0.17

0,18

0,20

0,21

0,23

0,25

0,25

0.16

0,17

0,19

0,20

0,22

0,23

0,23

Perpustakaan

26.1 Jumlah perpustakaan Persentase Jumlah pengunjung 26.2 perpustakaan per tahun (%) Koleksi buku yang 26.3 tersedia di perpustakaan daerah URUSAN PILIHAN 1.

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

1.15 %

1.2

Kontribusi sektor pertanian/perkebuna n terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)

0,50 %

1.3

1.4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)

1.5

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)

1.6

Cakupan bina kelompok petani

2.

Kehutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1.16 %

0,52 %

0,07 %

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1

Pertambangan tanpa ijin (%)

3.2

Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB


IX-13

No.

(1) 4. 4.1





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.633.042

1.731.025 (6%)

1.834.886 (6%)

1.944.979 (6%)

2.061.678 (6%

2.185.379 (6%)

2.185.379 (6%)

(2) Pariwisata Kunjungan wisata

5.

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi perikanan tangkap (ton)

93,6

98,28

103,19

108,35

113,77

119,46

119,46

5.2

Produksi perikanan budidaya (ton)

312,5

359,375

413,28

475,27

546,56

628,54

628,54

6.

Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (%)

28.30

30,48

32,87

35,48

38,26

41,30

41,30

6.1

33,19

35,78

38,63

41,65

44,96

44,96

27.08 (HK)

26,56 29,17

28,64 31,45

30,92 33,95

33,34 36,61

35,99 39,52

35,99 39,52

30.81

7.

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri thd PDRB

7.2

Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri

3,9

4,2

4,5

4,8

5,2

5,6

5,6

7.3

Pertumbuhan Industri.

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

26

26

26

26

26

26

26

C.

ASPEK DAYA SAING

1.

Kemampuan Ekonomi Daerah

1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

115

115

115

115

115

115

115

188,00

188,00

188,00

188,00

188,00

188,00

188,00

105

105

105

105

105

105

105

30,21

30,21

30,21

30,21

30,21

30,21

30,21

80

80

80

80

80

80

80

1.2

NTP thd faktor produksi dengan produk - Persentase konsumsi RT non pangan

24.66 (HB)

2.

Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.1

Aksesbilitas Daerah Rasio panjang jalan per juml kendaraan (%)

2.2

Penataan Wilayah Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan RTRW (%)


IX-14

No.

(1)


Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Luas lahan produktif Kota Semarang (Ha)

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

Luas genangan banjir atau wilayah kebanjiran (Ha)

8.400.000

7.560.000

6.720.000

5.880.000

5.040.000

7.593.000

4.200.000

Luas wilayah kekeringan (Ha)

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

Luas wilayah perkotaan (Ha)

373.70

373.70

373.70

373.70

373.70

373.70

373.70

2 67

2 67

2 67

2 67

2 67

2 67

2 67

29.05

29.05

29.05

29.05

29.05

29.05

29.05

- Persentase pengguna Listrik (%)

73

73

73

73

73

73

73

- Ketersediaan Restoran - Rumah Makan - Cafe

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

28 51

28 51

28 51

28 51

28 51

28 51

3.

- Hotel Berbintang 28 - Hotel non Bintang 51 Fasiitasi Iklim Berinvestasi

3.1

Keamanan dan Ketertiban 195

195

195

195

195

195

195

6

6

6

6

6

6

6

258

258

258

258

258

258

258

5

5

5

5

5

5

5

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

80

80

80

80

80

80

80

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

392.565

392.565

392.565

392.565

392.565

392.565

392.565

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

2.3

(2)



Fasilitas Perbankan Jumlah Bank - Kantor Pusat - Kantor Cabang

2.4

Ketersediaan Air Bersih - Persentase RT pengguna air bersih

Angka Kriminalitas * Jumlah kriminalitas * Pertikaian antar warga - Jumlah Demo * Unjuk rasa * Mogok kerja 3.2

Kemudahan Perijinan * lama proses perijinan (hari) * jumlah ijin (buah) * jumlah hari

4.

Sumber Daya Manusia

4.1

Kualitas Tenaga Kerja - Rasio kelulusan tenaga kerja

4.2

Tingkat Ketergantungan - Penduduk < 15 dan > 64 th - Penduduk 15-64 th


IX-15

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semaran 2010-2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Walikota Semarang Tahun 2010-2015 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kota Semaran Tahun 2005-2010.

10.1. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2015 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 serta mengingat waktu bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2015 untuk menyusun RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016,

maka RPJMD Kota Semarang 2005-2010 dapat menjadi dasar

dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif

strategis dan

membawa kesejahteraan

serta

kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.


X-1

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Walikota

Semarang,

dalam

menjalankan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. 3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2010-2015 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota Semarang serta menjamin konsistensinya. 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Semarang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Semarang 2010-2015 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang. 6. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.


X-2

7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota Semarang terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang. 8. Mengingat masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Semarang akan berakhir pada bulan juli tahun 2015, untuk menjaga kesinambungan program-program pembangunan sampai dengan berakhirnya RPJMD periode 2010-2015 maka dipandang perlu menyusun rencana program transisi tahun 2015 sebagai acuan pedoman bagi Pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.

WALIKOTA SEMARANG, ttd H. SOEMARMO HS


X-3