Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik -
Berafiliasi pada. Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai hasil sidang 10 (
sepuluh) ...
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASI PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa di New Delhi, India, pada tanggal 1 Nopember 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific - Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik - Berafiliasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai hasil sidang 10 (sepuluh) negara Asia - Pasifik pada tanggal 31 Oktober - 1 Nopember 1995;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASI PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA). Pasal 1 Mengesahkan Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific - Affiliated to United Nations (Persetujuan *35473 Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik - Berafiliasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New Delhi, India pada tanggal 1 Nopember 1995, sebagai hasil sidang 10 (sepuluh) negara Asia - Pasifik pada tanggal 31 Oktober - 1 Nopember 1995 dengan suatu Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal X yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Inggris. Pasal 3 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Juli 1999PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttdBACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakartapada tanggal 5 Juli 1999MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA ttdMULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 120 --------------------------CATATAN LAMPIRANKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 70 TAHUN 1999 TENTANGPENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTREFOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THEPACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN*35474 PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUANDAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DANPASIFIK - BERAFILIASI PADA PERSERIKATANBANGSA-BANGSA) DECLARATION TO ARTICLE XAGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACESCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THEPACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS Notwithstanding the provision of Article X of the Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pasific - Affiliated to the United Nations, 1995, the Government of the Republic of Indonesia hereby declares that the Republic of Indonesia does not consider itself bound to Article X and provisionally takes the position not to contribute any funding for the above mentioned Centre. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE LAMPIRANKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 70 TAHUN 1999
TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FORSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THEPACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS, (PERSETUJUAN PENDIRIANPUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DIASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASI PADA PERSERIKATANBANGSABANGSA) PERNYATAAN TERHADAP PASAL XPERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUANDAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASIPADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Dengan tetap memperhatikan Pasal X dari Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik - Berafiliasi pada Perserikatan BangsaBangsa 1995, dengan ini menyatakan bahwa Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal X tersebut dan untuk sementara mengambil posisi tidak menyumbang dana apapun kepada Pusat tersebut. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE *35475 PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSATPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSADI ASIA DAN PASIFIC(BERAFILIASI PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)---------------------------------------------------------Pihak-pihak Penandatangan (i) Dihadapan Ahli Aplikasi Antariksa, Kantor Urusan Antariksa Perserikatan Bangsa-Bangsa; (ii) MENGINGAT bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam resolusinya No. 37/90 tanggal 10 Desember 1982, telah mengesahkan rekomendasi Konperensi PBB Kedua tentang Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa secara Damai (UNISPACE 82) yang diselenggarakan tahun 1982 di Wina, di mana program Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Aplikasi Antariksa memusatkan perhatiannya antara lain pada pengembangan kemampuan dalam negeri pada tingkat lokal; (iii) MENGINGAT pula bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya No. 45/72 tanggal 11 Desember 1990, telah mengesahkan rekomendasi Komite tentang Penggunaan Antariksa secara Damai dimana "Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan dukungan aktif dari badanbadan khususnya dan organisasi-organisasi internasional lainnya, hendaknya memprakarsai upaya internasional untuk mendirikan pusat-pusat regional bagi pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa pada institusi-institusi pendidikan nasional/regional yang ada di negara-negara berkembang"; (iv) MENCATAT resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 46/45 tanggal 9 Desember 1991, No. 47/67 tanggal 14 Desember 1992 dan No. 48/39 tanggal 10 Desember 1993; (v) MENEGASKAN KEMBALI bahwa Rencana Tindak dari Konperensi Tingkat Menteri tentang Aplikasi Antariksa untuk Pembangunan di Asia dan Pasifik yang diselenggarakan di Beijing, tanggal 23-24 September 1994, "mendorong pembangunan (oleh Program Aplikasi Antariksa Regional
untuk Pembangunan ESCAP-PBB) yang terkait dengan Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa"; (Vi) MENCATAT LEBIH LANJUT laporan akhir Misi Evaluasi tentang pendirian Pusat untuk Asia dan Pasifik dimaksud, dan pernyataan berikutnya tentang pemilihan India sebagai tuan rumah bagi Pusat ini, yang keduanya dikeluarkan pada bulan November 1994 oleh Kantor Perserikatan BangsaBangsa Urusan Antariksa; (vii) MENGINGINKAN melalui Persetujuan ini untuk *35476 mendirikan Pusat Regional Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa untuk Asia dan Pasifik; TELAH MENYETUJUI sebagai berikut: PASAL-I: PENDIRIAN PUSAT 1. Pusat Regional Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa untuk Asia dan Pasifik (selanjutnya disebut "Pusat") harus didirikan di India dan pada waktunya dan dengan persetujuan Dewan Pengarah (diatur dalam Pasal IV), Pusat akan berkembang menjadi suatu jaringan dari simpul-simpul dalam rangka memanfaatkan sepenuhnya sumber-sumber daya alam potensi yang ada di kawasan ini. Kegiatan-kegiatan dan program-program Pusat terutama ditujukan untuk memberikan manfaat bagi semua negara di kawasan Asia dan Pasifik. 2. Definisi kawasan Asia dan Pasifik adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa - Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik, dan penyempurnaan yang diakibatkan oleh berbagai resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. PASAL-II: TUJUAN PUSAT 1. Pusat akan terus berupaya menyelenggarakan program pendidikan yang mendalam untuk maksud damai dengan penekanan awal pada penginderaan jauh, komunikasi satelit, meteorologi satelit dan ilmu pengetahuan atmosfer Secara khusus, tujuan Pusat adalah: (a) mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan para tenaga pengajar perguruan tinggi, ilmuwan peneliti lingkungan dan personil proyek dalam merancang, mengembangkan, dan mengaplikasikan teknologi penginderaan jauh dan teknologi yang terkait bagi aplikasi selanjutnya dalam pembangunan nasional dan regional, serta program pengelolaan lingkungan termasuk perlindungan keaneka ragaman hayati; (b) membantu para tenaga pengajar dalam mengembangkan kurikulum ilmu pengetahuan lingkungan dan atmosfer yang dapat mereka gunakan untuk memajukan pengetahuan para mahasiswa di institusi/negara masing-masing; (c) mengembangkan ketrampilan dalam komunikasi satelit termasuk yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan, pendidikan jarak jauh, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, navigasi udara dan maritim, dan jaringan/hubungan di antara ilmuwan dan tenaga profesional, penyelenggara urusan Pemerintah dan kalangan industri guna memudahkan pertukaran gagasan-gagasan baru, data dan pengalaman-pengalaman; (d) membantu ilmuwan yang melakukan penelitian dan *35477 aplikasi dalam mempersiapkan informasi yang diperoleh melalui antariksa untuk diajukan kepada para perumus kebijaksanaan dan pengambil keputusan yang menangani program pembangunan nasional dan regional;
(e) meningkatkan kerja sama regional dan internasional dalam program-program ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa serta aplikasinya seperti termuat dalam Strategi dan Rencana Tindak yang ditetapkan dalam Deklarasi Beijing tentang Aplikasi Teknologi Antariksa bagi Pembangunan berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Asia dan Pasifik", tahun 1994. (f) membantu penyebarluasan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa kepada masyarakat umum dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sehari-hari; (g) mendukung kegiatan-kegiatan terkait lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan di kawasan ini. PASAL III: STRUKTUR PUSAT 1. Struktur Pusat meliputi: (a) Dewan Pengarah; (b) Komite Penasehat; (c) Direktur dan personil lainnya dari Pusat; (d) Kampus dan simpul-simpul afiliasi Pusat. PASAL-IV: DEWAN PENGARAH 1. Dewan Pengarah merupakan badan penentu kebijaksanaan utama dari Pusat Dewan Pengarah terdiri dari seorang wakil dari setiap Pihak Penandatangan Persetujuan. Setiap anggota Dewan Pengarah mempunyai 1 (satu) suara dalam pertemuan Dewan Pengarah. Setiap negara lainnya, organisasi internasional atau badan-badan keuangan yang telah menandatangani suatu Persetujuan Kerja Sama dengan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal-VIII Persetujuan ini akan diundang dalam pertemuan-pertemuan Dewan Pengarah dalam kapasitas sebagai Pengamat. 2. Dewan Pengarah akan mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali setahun di India atau di negara lain di kawasan yang ditentukan oleh Dewan Pengarah. Kuorum untuk pertemuan Dewan Pengarah adalah apabila dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah anggota Dewan Pengarah. 3. Dewan Pengarah akan menetapkan kebijaksanaan Pusat, menyetujui rencana jangka panjang, program tahunan dan anggaran yang disampaikan kepadanya. Dewan Pengarah juga akan menyetujui kebijaksanaan dan prosedur *35478 keuangan dan menetapkan prosedur tata cara dan peraturannya sendiri dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Pusat. 4. Dewan Pengarah menetapkan fungsi dan komposisi Komite Penasehat. 5. Dewan Pengarah akan mengangkat Direktur dan Deputi Direktur Pusat, untuk mana setiap anggota Dewan Pengarah dapat mengusulkan calon-calonnya. Tanggung jawab dan fungsi dari Direktur dan Deputi Direktur ditentukan oleh Dewan Pengarah. 6. Ketua Dewan Pengarah akan dipilih oleh Dewan Pengarah untuk jangka waktu dua tahun yang dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu dua tahun berikutnya. Ketua Dewan Pengarah dipilih dengan konsensus. Ketua Dewan Pengarah yang pertama harus berasal dari negara tuan rumah.
7. Direktur dan Deputi Direktur harus hadir dalam semua pertemuan Dewan Pengarah. Direktur dan Deputi Direktur dapat setiap saat, dengan persetujuan Ketua Dewan Pengarah, membuat pernyataan lisan atau tertulis pada pertemuan-pertemuan tersebut. 8. Dewan Pengarah dapat mengundang negara-negara, organisasi-organisasi, dan ahli-ahli lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Pusat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dewan Pengarah. 9. Direktur Pusat akan bertindak sebagai Sekretaris Dewan Pengarah. PASAL-V: KOMITE PENASEHAT 1. Komite Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh perorangan di pemerintahan, industri swasta, dan masyarakat akademis dan ilmiah. Anggota Komite Penasehat dicalonkan oleh Dewan Pengarah dan akan menjabat untuk jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Dewan Pengarah. Fungsi dari Komite ini ditetapkan oleh Dewan Pengarah. 2. Komite Penasehat akan mengadakan pertemuan sesuai dengan keperluan di India, atau di salah satu negara di kawasan yang akan ditetapkan oleh Komite Penasehat dengan persetujuan Dewan Pengarah. PASAL-VI: DIREKTUR DAN PERSONIL LAIN DARI PUSAT 1. Pusat dipimpin oleh seorang Direktur yang akan mengarahkan seluruh program Pusat. Direktur akan dibantu oleh seorang Deputi Direktur di dalam pelaksanaan administrasi sehari-hari Pusat. Direktur dan Deputi Direktur akan ditempatkan di India. 2. Direktur dan Deputi Direktur akan diangkat untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diangkat kembali jika Dewan Pengarah menghendakinya untuk satu jangka waktu *35479 tambahan selama dua tahun. 3. Direktur dan Deputi Direktur harus berasal dari negara yang berbeda. PASAL-VII: KAMPUS DAN SIMPUL-SIMPUL AFILIASI PUSAT 1. Kampus bagi Pusat akan dibangun di Dehradun, India di sekitar infrastruktur yang tersedia di Lembaga Penginderaan Jauh India, Dehradun. 2. Untuk melaksanakan program-programnya, Pusat dapat mengadakan pengaturan-pengaturan dengan Pusat Aplikasi Antariksa di Ahmedabad yang berperan sebagai institusi tuan rumah bagi program-program yang berkaitan dengan komunikasi satelit dan meteorologi satelit, dan dengan Laboratorium Penelitian Fisika di Ahmedabad untuk Ilmu Pengetahuan Antariksa. 3. Sejalan dengan berkembangnya program-program, simpul-simpul afiliasi tambahan yang melibatkan institusi-institusi di kawasan ini dapat dikembangkan oleh Pusat berdasarkan petunjuk dan arahan Dewan Pengarah. PASAL-VIII: KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH,UNSUR-UNSUR DAN INSTITUSI-INSTITUSI 1. Negara-negara, entiti-entiti dan institusi-institusi yang berada di kawasan, serta negara-negara lain yang tertarik, dapat berpartisipasi dalam dan mendukung pengoperasian Pusat, sesuai dengan
persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dengan Pusat. Khususnya, negara-negara, entitientiti dan institusi-institusi tersebut dapat memberikan bantuan pakar untuk mengajar dan meneliti maupun bantuan keuangan dan kontribusi lainnya demi mencapai tujuan Pusat. 2. Pusat dapat menciptakan hubungan kerja yang erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Antariksa dan Komisi Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik. Pusat secara khusus dapat mengusahakan bantuan dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Antariksa dan Komisi Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik, dan badan-badan Perserikatan BangsaBangsa lainnya yang berkaitan dengan saran pakar, dukungan teknis, dokumentasi, dan bantuanbantuan lain yang diperlukan. Kerja sama antara Pusat dengan organisasi-organisasi ini dapat ditetapkan dalam sebuah Persetujuan Kerja Sama antara Pusat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PASAL IX: PERSETUJUAN DENGAN NEGARA TUAN RUMAH 1. Pusat yang berada di India, harus mempunyai kepribadian hukum sendiri, dan khususnya mempunyai kemampuan untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan melepaskan harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak, *35480 dan melakukan tindakan-tindakan hukum. Pusat harus memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan tujuan Pusat. 2. Direktur, Deputi Direktur, personil-personil dan afiliasinya, dan orang-orang yang bekerja ataupun yang terkait dengan Pusat dan Anggota Dewan Pengarah dan Anggota Komite Penasehat yang menghadiri pertemuan-pertemuan Pusat atau kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan Pusat di India, harus menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi mereka, dan dapat dipersamakan dengan hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada organisasi-organisasi internasional lainnya, utamanya Perserikatan BangsaBangsa. 3. Pusat harus membuat bersama dengan Pemerintah India Persetujuan-persetujuan Negara Tuan Rumah yang diperlukan termasuk hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini. Pusat juga harus mengadakan Persetujuan-persetujuan Tuan Rumah serupa dengan Pemerintahpemerintah dari negara-negara di mana simpul-simpul utama dari Pusat dibangun di masa mendatang. 4. Pemerintah India harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan Pusat di sekitar infrastruktur sebagaimana tersebut pada Pasal VII Persetujuan ini. 5. Pemerintah India harus menyediakan staf keamanan dan staf pendukung lainnya yang diperlukan oleh Pusat untuk kegiatan-kegiatannya dan memberi akses agar dapat berhubungan dengan institusi-institusi yang tepat, termasuk Lembaga Penginderaan Jauh India di Dehradun, Pusat Aplikasi Antariksa dan Laboratorium Penelitian Fisika di Ahmedabad. PASAL X: PENDANAAN PUSAT Dewan Pengarah harus menetapkan persyaratan-persyaratan penganggaran dan sumber-sumber dukungan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan Pusat. Sumber-sumber pendanaan antara lain dapat mencakup: a) Pembiayaan dan dukungan tuan rumah.b) Kontribusi sukarela dari negara-negara anggota Pusat.c) Kontribusi sukarela dari negara-negara lainnya dand) Kontribusi sukarela dari badan-badan multilateral.
PASAL XI: HUKUM YANG BERLAKU Setiap Pihak Penandatangan harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini dengan tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan negaranya dan harus menyediakan sumber-sumber pendanaan dengan memperhatikan ketersediaan dana yang ada. PASAL-XII: KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR *35481 1. Persetujuan ini akan berlaku secara sementara sejak tanggal penandatanganannya, dan berlaku secara tetap 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dari negara-negara penandatanganan awal oleh Tuan Rumah mengenai telah dipenuhinya prosedur resmi di dalam negeri bagi berlakunya Persetujuan ini. 2. Persetujuan ini dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis di antara Pihak-pihak Penandatangan. 3. Setiap perselisihan di antara Pihak-pihak Penandatangan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah. 4. Empat tahun setelah berlakunya Persetujuan ini, Dewan Pengarah akan meninjau kembali dan mengevaluasi pelaksanaan Persetujuan. 5. Setelah berlaku, Persetujuan ini harus disampaikan kepada Sekretariat Perserikatan BangsaBangsa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan paragraf 1 Pasal 80 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. 6. Persetujuan ini juga harus terbuka bagi setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia dan Pasifik untuk setiap saat menjadi pihak pada Persetujuan ini sejak berlakunya. PASAL-XIII: PENGUNDURAN DIRI Suatu Pihak Penandatangan setiap saat dapat mengundurkan diri dari Persetujuan ini, dengan memberitahukan secara tertulis pengunduran diri tersebut kepada Pemerintah India yang akan bertindak sebagai Penyimpan Persetujuan. Pengunduran diri akan berlaku efektif 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan pengunduran diri oleh Penyimpan Persetujuan. PASAL-XIV: NASKAH-NASKAH ASLI DAN SALINAN-SALINAN NASKAHASLI Persetujuan ini akan disimpan di Penyimpan Persetujuan, yang kemudian akan mengirimkan salinan-salinan naskah asli yang disahkan kepada semua negara di kawasan. DIBUAT di New Delhi, India, dalam bahasa Inggris, tanggal 1 November 1995. Untuk Pemerintah INDONESIA TTD.
H. WIRYOSUMARTOKetua LAPAN
*35482 AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACESCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC(AFFILIATED TO UNITED NATIONS)-------------------------------------------------------The Contracting Parties (i) In the presence of Expert on Space Applications, Office of the Outer Space Affairs of the United Nations; (ii) RECALLING that the General Assembly of the United Nations, In its resolution 37/90 of 10 December, 1982 endorsed the recommendations of the Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE 82), held in 1982 at Vienna, that the United Nations Programme on Space Applications focus its attention, inter-alia, on the development of indigenous capability at the local level; (iii) RECALLING further that the General Assembly of the United Nations, in its resolution 45/72 of 11 December 1990, endorsed the recommendations of the Committee on Peaceful Uses of Outer Space that "the United Nations should lead, which the active support of its specialised agencies and other international organisations, an international effort to establish regional centres for space science and technology education in existing national/regional educational institutions in the developing countries"; (iv) NOTING United Nations General Assembly resolutions 46/45 of 9 December, 1991, 47/67 of 14 December, 1992 and 48/39 of 10 December, 1993; (v) REAFFIRMING that the Action Plan of the Ministerial Conference on Space Applications for Development in Asia and the Pacific held in Beijing, September 23-24, 1994 "encouraged the development (by United Nations-ESCAP Regional Space Applications Programme for Development) of links with the proposed United Nations Centre for Space Science and Technology Education in the region"; (vi) FURTHER NOTING the final report of the Evaluation Mission on the establishment of this Centre for Asia and the Pacific and the subsequent statement on the selection of India as host country for this Centre, both issued in November 1994 by the United Nations Office for Outer Space Affairs; (vii) DESIRING by means of this Agreement to establish the Regional Centre for Space Science and Technology Education for Asia and the Pacific; *35483 HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE - I: ESTABLISHMENT OF THE CENTRE 1. The Regional Centre for Space Science and Technology Education for Asia and the Pacific (herein after referred to as the "Centre") shall be established in India and in due course and upon approval of the Governing Board (defined in Article - IV), the Centre would grow into a network of nodes in order to fully untilise the resources and potentials of the region. The activities and programmes of the Centre aim to primarily benefit all of the States of the Asia and the Pacific region. 2. Definition of the Asia Pacific region is as adopted by United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and revised in consequence of the various United Nations General Assembly resolutions.
ARTICLE-II: OBJECTIVES OF THE CENTRE 1. The Centre shall pursue for peaceful purposes in-depth education programmes with initial emphasis on remote sensing, satellite communications, satellite meteorology and atmospheric sciences. In particular, the objectives of the Centre shall be to: (a) develop the skills and knowledge of university educators, environmental research scientists and project personnel in the design, development and application of remote sensing and related technologies for subsequent application in national and regional development and environment management programmes including bio-diversity protection; (b) assist educators to develop environmental and atmospheric sciences curricula that they can use to advance the knowledge of their students in their respective institutions/countries; (c) develop skills for satellite communications including those associated with rural development, long distance education, delivery of health services, disastor mitigation, air and maritime navigation, and network/linkage of the region's professionals and scientists, Government establishments and industries in order to facilitate the exchange of new ideas, data and experiences; (d) assist research and application scientists in preparing space derived information for presentation to the policy and decision makers in charge of national and regional development programmes; (e) enhance regional and international cooperation in space science, technology and applications *35484 programmes as envisaged in the Strategy and Action Plan adopted under the Beijing declaration on Space Technology Applications for Environmentally Sound and Sustainable Development in Asia and Pacific; (f) assist in disseminating to the general public the value of space science and technology in improving their everyday quality of life; (g) support other relevant activities that could enhance the scientific development of the region. ARTICLE-III: STRUCTURE OF THE CENTRE 1. The structure of the Centre shall be as follows: (a) The Governing Board; (b) The Advisory Committee; (c) Director and other personnel of the Centre; (d) The Campus and affiliate nodes of the Centre ARTICLE-IV: THE GOVERNING BOARD 1. The Governing Board shall be the principal policy-making organ of the Centre. The Governing Board shall be composed of one representative from each Contracting Party Each member of the Governing Board shall have one vote in the proceedings of the Governing Board. Any other country, international organisation or funding agency which has concluded a Cooperation Agreement with the
Centre as provided in Article VIII of the present Agreement shall be invited to the meetings of the Governing Board in the capacity of Observers. 2. The Governing Board shall meet atleast once every year in India or in any other country of the region to be determined by the Governing Board. The quorum for the Governing Board meeting will be a minimum of half the members of the Governing Board. 3. The Governing Board shall determine the policy of the Centre, approve its long-range plans and annual programmes and the budgets submitted. It shall also approve the financial policy and procedures and shall establish its own rules of procedures and regulations, and evaluate the functioning of the Centre. 4. The Governing Board shall determine the functions and composition of the Advisory Committee. 5. The Governing Board will appoint the Director and Deputy Director of the Centre for which each member of the Governing Board may nominate its candidates. The responsibilities and functions of the Director and Deputy Director of the Centre will be defined by the *35485 Governing Board. 6. The Chairperson of the Governing Board shall be elected by the Governing Board for a two year term. This term may be renewed once for another period of two years. The Chairperson shall be elected by consensus. The first Chairperson of the Governing Board shall be from the host country. 7. The Director and the Deputy Director shall be present at all meetings of the Governing Board. The Director and the Deputy Director may at any time, with the approval of the Chairperson of the Governing Board, make oral or written statements at such meetings. 8. The Governing Board may invite other states, organisations, and experts to participate in activities of the Centre on such terms as the Governing Board may establish. 9. The Director of the Centre shall serve as the Secretary of the Governing Board. ARTICLE-V: THE ADVISORY COMMITTEE 1. The Advisory Committee shall be composed of prominent individuals in government, private industry and the academic and scientific communities. Members of the Advisory Committee shall be nominated by the Governing Board and shall serve for such a period as may be determined by the Governing Board. The functions of this Committee shall be determined by the Governing Board. 2. The Advisory Committee shall meet as frequently as needed and hold its meetings in India, or in any other country of the region to be determined by the Advisory Committee with the concurrence of the Governing Board. ARTICLE-VI: DIRECTOR AND OTHER PERSONNEL OF THE CENTRE 1. The Centre shall be headed by a Director who would guide overall programme of the Centre. He/She will be assisted by a Deputy Director in the day-to-day administration of the Centre. The Director and Deputy Director will be stationed in India. 2. The Director and Deputy Director shall be appointed for three years and may be reappointed if Governing Board decides so for an additional period of 2 years.
3. The Director and Deputy Director should be from different countries. ARTICLE-VII: THE CAMPUS AND AFFILIATE NODES OF THE CENTRE 1. The Centre's Campus shall be established in Dehradun, India around the infrastructure available at the Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun. *35486 2. For fulfilling its programmes, the Centre may have arrangements with Space Apllications Centre in Ahmedabad playing as host institution for programs related to satellite communications and satellite meteorology and with physical Research Laboratory at Ahmedabad for Space Sciences. 3. As the programmes evolve, additional affiliate nodes involving institutions in the region could be developed by the Centre under the guidance and direction of the Governing Board. ARTICLE-VIII: COOPERATION WITH GOVERNMENTS, ENTITIES ANDINSTITUTIONS 1. The countries, entities and institutions of the region as well as other interested countries may participate in and support the operations of the Centre, in terms of conditions as agreed upon with the Centre. In particular, they may provide specialists for teaching and research as well as financial and other contributions to further the objectives of the Centre. 2. The Centre may establish a close working relationship with the United Nations, particularly the United Nations Office for Outer Space Affairs and United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. It may in particular seek the assistance of these and other United Nations bodies in the provision of expert advice, technical support, documentation and other appropriate assistance. The cooperation of the Centre with these organisations may be determined by a Cooperation Agreement between the Centre and the United Nations. ARTICLE-IX: HOST COUNTRY AGREEMENTS 1. The Centre shall, in India, have juridical personality and, in particular, have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to institute legal proceedings. It shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the fulfillment of its functions and objectives. 2. The Director, the Deputy Director, its personnel and affiliates and persons working or associated with it and the Members of the Governing Board and the Members of the Advisory Committee attending Centre's meetings or other activities connected with the Centre, shall enjoy, in India, such privileges and immunities as are necessary for their functions, and comparable to that extended to other international organisations, notably the United Nations. 3. The Centre shall conclude with the Government of India the necessary Host Country Agreements on matters including those specified in (1) and (2) of this Article. The Centre shall also conclude similar Host Country Agreements with the Governments of countries where major nodes of the Centre are established in *35487 future. 4. The Government of India shall make available facilities necessary for the activities of the Centre around the infrastructure mentioned in Article VII of this Agreement.
5. The Government of India shall provide the Centre with security staff and other supportive staff necessary for the activities of the Centre and facilitate access to appropriate institutions including the Indian Institute of Remote Sensing at Dehradun and the Space Applications Centre and the Physical Research Laboratory at Ahmedabad. ARTICLE-X: FUNDING FOR THE CENTRE The Governing Board shall determine the budgetary requirements and sources of funding support for the activities of the Centre. These sources of funding may include inter-alia: a) Host country financing and support b) Voluntary contributions from members countries of the Centre c) Voluntary contributions from other countries and d) Voluntary contributions from multilateral agencies ARTICLE-XI: APPLICABLE LAW 1. Each Contracting Party shall conduct the activities provided for in this Agreement subject to its applicable laws and regulations and shall provide financial resources subject to the availability of appropriate funds. ARTICLE-XII: FINAL PROVISIONS 1. This Agreement shall enter into force provisionally as of the date of Its signature, and definitively thirty (30) days after the date of receipt of the last of the notifications by which the original signatories have informed the host country of the completion of the requisite internal formalities for its entry into force. 2. This Agreement may be modified or amended by written agreement between the Contracting Parties. 3. Any dispute among the Contracting Parties concerning the interpretation or the implementation of this Agreement shall be resolved based on the rules of procedures as decided by the Governing Board. 4. Four years after the entry into force of this Agreement, the Governing Board shall review and evaluate the implementation of the Agreement. *35488 5. After its entry into force, this Agreement shall be transmitted to the Secretariat of the United Nations for appropriate action in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations, and with paragraph 1 of Article 80 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. 6. This agreement shall also be open for any member State of the United Nations in the Asia and the Pacific region for becoming parties to this Agreement at any time after its entry into force. ARTICLE-XIII: WITHDRAWAL
1. A Contracting Party may withdraw from this Agreement at any time by giving written notice of withdrawal to the Government of India, which shall act as the Depository. The withdrawal shall be effective sixty days after the receipt of the notice of withdrawal by the Depository. ARTICLE-XIV: AUTHENTIC TEXTS AND CERTIFIED COPIES 1. This Agreement shall be deposited with the Depository, which shall transmit certified copies thereof to all states in the region. DONE at New Delhi, India in the English language, this First day of November, 1995. For the Government of INDONESIA.
H. WIRYOSUMARTOChairman, LAPAN Actions arising out of the First Governing Board Meeting of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (Affiliated to UN) held on November 2, 1995 at New Delhi. During the discussions under the agenda item No. 4 of the Governing Board Meeting, "Actions arising out of the agreement", it was agreed by all the members of Governing Board that Article-XI "Applicable Law" should be corrected in order to ensure its consistency with the Article-X "Funding for the Centre". It was agreed by all the members of the Governing Board that this is mainly a correction of an inadvertent error and is not an amendment. Therefore the revised Article-XI "Applicable Law" will be as follows; ARTICLE-XI: APPLICABLE LAW Each Contracting Party shall conduct the activities provided for in this Agreement subject to its applicable laws and regulations. Signed by: November 2, 1995*35489 ---------------------------------------------------------SL. Member of Governing Country SignatureNo. Board --------------------------------------------------------1. Dr.K Kasturirangan IndiaSecretary, DOS 2. Prof.Dr.H.Wiryosumarto IndonesiaChairman, LAPAN 3. Dr. Y.K.Akynzhznov KazakstanConsul 4. Mr Nassyobek Djamankyzov Kyrghyzstan Deputy Chairman for State Committee for Science and New Technology 5. Prof R.Sanjacsuren Mongolia Minister of Science 6. Mr Rambhakta PB Thakur Nepal Counsellor, Royal Nepalese Embassy 7. Dr Kyungsook Kim Republic of Korea
8. Mr Kartar Singh Bhalla Republic of Nauru Hony Consul General of Nauru 9. Prof S Karunaratne Sri Lanka Director, ACCCMT 10. Dr Kamol Muminov Uzbekistan Director-General of Uzbekcosmos Agency
