laporan tugas akhir - USU Institutional Repository - Universitas ...

LAPORAN TUGAS AKHIR TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KPP PRATAMA KISARAN O l e h NAMA

: YAYUK EVAWATI

NIM

: 062600040

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada PRODIP III Administrasi Perpajakan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK MEDAN 2009

Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

KATA PENGANTAR

Assalamu’laikum wr.wb Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberi Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran. Laporan Tugas Akhir ini diajukan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Dploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam susunan kata, kalimat maupunpembahasannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun skripsi ini kearah yang lebih baik. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada ; 1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A, selaku Dekan FISIP USU 2. Bapak M.Husni Thamrin Nst,M.si selaku Ketua Program D-III Administrasi Perpajakan 3. Kak Tety Marlina Trg, SH.M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis. Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

4. Ibu Dra. Elita Dewi, M.sp selaku dosen wali. 5. Seluruh dosen pengajar Program D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan wawasan selama penulis mengikuti perkuliahan. 6. Kasubbag umum, Bapak Syafaruddin Lubis, kepala kantor, dan seluruh jajaran staf yang telah membantu saya selama pelaksanaan PKLM. 7. Yang sangat spesial, kedua orang tua yang sangat penulis cintai karena udah memberikan dorongan materil en do’a yang tiada henti untuk keberhasilan penulis. 8. Untuk abang ku Dedi, Hendri, Erik en adikku O’O, terimakasih atas dukungan kalian. 9. Neng maya yang udah rajin ngasih informasi dan memberikan motivasi. 10. Sahabatku : Ida, Riris, Ucup, fitrah, iqbal 32, iqbal ndut, doli surabaya en seluruh teman-teman Mahasiswa/i Administrasi Perpajakan D-III stambuk 06 yang telah memberi motivasi. 11. Thnx juga buat bank acep, sri en azhari atas dorongannya. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu lagi, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan hingga terselenggarakannya Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita mapun pihak-pihak yang memerlukannya. Medan, Juli 2009 Penulis,

(Yayuk Evawati) Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………………. i Daftar Isi………………………………………………………………………….. iii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri…………………… 1 B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri……………… 3 C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri…………………... 5 D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri…………………………… 6 E. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri……… 7 F. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri….. 8 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK A. Sejarah Singkat Berdinya KPP Pratama Kisaran…………………… 11 B. Letak Geografis……………………………………………………... 13 C. Keadaan Penduduk dan Jumlah Penduduk………………………….. 15 D. Jenis Mata Pencaharian……………………………………………… 17 E. Struktur Organisasi di KPP Pratama Kisaran dan Uraian Tugasnya... 19 BAB III: GAMBARAN DATA PRAKTIK A. Ketentuan Umum PBB……………………………………………… 27 B. Tata Cara Pembayaran PBB dan Tata Cara Penagihan PBB……….. 33


C. Keberatan dan Banding……………………………………………... 35 D.Bagi Hasil penerimaan PBB………………………………………... 37 BAB IV: ANALISA DAN EVALUASI A. Tata Cara Pembayaran PBB di KPP Pratama Kisaran……………… 40 B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di KPP Pratama Kisaran…………………… 43 C. Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di KPP Pratama Kisaran……………………………………………………………… 45 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………………. 48 B. Saran………………………………………………………………... 49 Daftar Pustaka Lampiran


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala keperluan yang berhubungan dengan pembangunan nasional itu. Dana tersebut diperoleh dari sumber daya domestik, investasi asing, perdagangan internasional, pinjaman luar negeri, sistem pajak global dan Bank pembangunan domestik (Juli Panglima Saragih,2003). Namun demikian dalam pelaksanaan pemungutannya memerlukan landasan pertimbangan keadilan dan suatu kepastian hukum yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi ”pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Untuk setiap jenis pajak selalu diatur dengan undang-undang tersendiri, untuk undang-undang yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan


sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang dikenakan atas harta tak gerak atau bersifat kebendaan, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak (Prof.DR.H. Rochmat Soemitro,SH, 2001). Bagi wajib pajak memperoleh pengurangan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang karena sebab-sebab tertentu atau dalam hal objek pajak ditimpa bencana alam dan terkena sesuatu yang luar biasa (force majeur) seperti kebakaran, kekeringan (bero), hama tanaman (puso), dan wabah penyakit sehingga wajib pajak tidak mampu membayar pajaknya(Muda markus,2005). Sesuai dengan falsafah pemajakan PBB atau Keputusan Menteri Keuangan No.553/KMK.03/2002 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Permerintah daerah bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat, maka hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang harus dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dan sebahagian besar dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan. Maka kebijakan diatas akan memotivasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat


kegotongroyongan dan keikutsertaan rakyat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Begitu besar manfaat dari pembayaran PBB untuk kesejahteraan masyarakat dan

banyak

kemudahan-kemudahan

yang

diberikan

dalam

pelaksanaan

pembayarannya seperti masyarakat tidak harus datang ke KPP Pratama untuk pembayaran PBB, WP PBB hanya menunggu petugas penagihan seperti kolektor atau pegawai kelurahan atas pembayaran PBB terutang. Meskipun masyarakat sudah diberi kemudahan atas pelaksanaan pembayarannya dan merasakan manfaat dari penerimaan PBB seperti pembangunan sarana dan prasarana, namun pada kenyataannya di masyarakat masih kurang partisipasi masyarakat dalam membayar PBB yang menjadi kewajibannya sebagai WP PBB. Masyarakat malah menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan yang akhirnya mengurangi kesejahteraan individu. Dengan kenyataan-kenyataan yang ada menyangkut permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Kisaran”.

B. Tujuan dan Manfaat Praktik dan Kerja Lapangan (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a.

Untuk mengetahui tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh fiskus di KPP Pratama Kisaran.

b.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kisaran.


c.

Untuk

mengetahui usaha-usaha

yang

dilakukan oleh

fiskus dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Kisaran. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah : a.

Bagi Mahasiswa 1.

Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar dibidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

2.

Mengaplikasikan

disiplin

ilmu

yang

telah

dipelajari

kedalam

permasalahan yang timbul selama melaksanakan PKLM. 3.

Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya dibidang perpajakan.

4.

Menciptakan

dan

mengembangkan

rasa

tanggung

jawab

serta

kedisiplinan. 5.

Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman kerja.

b.

Bagi Universitas Sumatera Utara 1.

Mempererat hubungan Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.


2.

Memberikan gambaran secara nyata mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan pembangunan daerah.

3.

Mengimplemetasikan aplikasi yang nyata pada kurikulum pendidikan.

4.

Mempromosikan sumber daya manusia Universiatas Sumatera Utara.

5.

Sebagai tawaran umpan balik untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum.

c.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran 1.

Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Sumatera Utara.

2.

Mendapatkan gagasan dan ide-ide yang baru khususnya dari Universitas Sumatera Utara.

3.

Mempromosikan Image Kantor Pelayanan Pajak Kota Kisaran.

4.

Membantu pihak Kantor Pelayan Pajak dalam mensosialisasikan Perpajakan kepada masyarakat wajb pajak melalui mahasiswa PKLM.

C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini,yang menjadi ruang lingkup penulis adalah : 1.

Tata cara pembayaran PBB di KPP Pratama Kisaran.

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Kisaran.


3.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Kisaran.

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi sesuai metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap persiapan Tahap ini penulis melakukan penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), mencari dan mengumpulkan bahan untuk membuat proposal dan melakukan konsultasi dengan pihak dosen yang bersangkutan. 2. Studi literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti undang-undang, buku-buku, majalah maupun literature lain yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan upaya peningkatan penerimaan PBB dalam rangka menunjang bangunan daerah 3. Observasi Lapangan Pada bagian ini penulis melakukan observasi lapangan di Kota Kisaran, mengenai upaya peningkatan penerimaan PBB dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Dalam observasi ini, penulis memberikan surat pengantar untuk melaksanakan pengamatan terhadap data yang akan diminta pada KPP Pratama Kisaran. 4. Pengumpulan Data Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

Penulis melakukan pengumpulan data mengenai upaya peningkatan penerimaan PBB dalam rangka menunjang pembangunan daerah melalui: a.

Data Primer Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

b. Data Sekunder Yaitu data informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumbersumber pustaka, undang-undang, dokumentasi, maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 5.

Analisa dan Evaluasi Setelah data yang diperlukan terkumpul secara lengkap maka penulis melakukan analisa dan evaluasi terhadap data atau keterangan mengenai upaya peningkatan penerimaan PBB dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

E. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data adalah sebagai berikut: 1. Daftar Wawancara (Interview Guide). Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanya kepada wajib pajak di Kota Kisaran mengenai hal-hal yang menjadi objek pembahasan.


2. Daftar Obsevasi (Observation Guide) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kegiatan yang dilakukan dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. 3. Daftar Dokumentasi (Optimal Guide) Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya peningkatan penerimaan PBB dalam rangka menunjang pembangunan daerah khususnya di Kota Kisaran. 4. Teknis Analisis Data Semua data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif yang kemudian akan diinterprestasikan secara objektif, sistematis dengan menggunakan tabel tunggal.

F. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah: BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Praktik Kerja Lapagan Mandiri (PKLM), Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data


Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. BAB II

: GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Pada bab ini di bahas mengenai Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, Letak Geografis, Keadaan Penduduk dan Jumlah Penduduk, Jenis Mata Pencaharian, Struktur Organisasi di KPP Pratama Kisaran dan uraian tugasnya.

BAB III

: GAMBARAN DATA PRAKTIK Pada bab ini penulis membahas mengenai Ketentuan Umum PBB, Tata Cara Pembayaran PBB dan Tata Cara Penagihan PBB, Keberatan dan Banding, Bagi Hasil Penerimaan PBB.

BAB IV

: ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Tata Cara Pembayaran PBB di KPP Pratama Kisaran, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di KPP Pratama Kisaran, dan Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di KPP Pratama Kisaran.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpilan merupakan inti sari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam PKLM. Sedangkan Saran merupakan hal-hal, ide-ide, atau


gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atau masalah yang dibahas dari objek Pembahasan yang terdapat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.


BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Pada tahun 1976 sampai dengan 1978, Kantor Pelayanan Pajak Kota Kisaran masih berstatus Kantor Dinas Luar Tingkat I Kisaran dengan pimpinan M.Arifin Umar periode tahun 1978 sampai dengan 1989. Kantor Dinas Luar Tingkat I Kisaran berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Kisaran yang dipimpin oleh Drs.M.Noer Tjakra Amidjaya. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1989 dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Kisaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 276/KMK/01/1989 dan pimpinan yang menjabat pada waktu itu adalah Cyrus Sihaloho. Sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang organisasi pemerintahan bahwa tuntutan masyrakat terhadap pelayanan prima aparatur Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat diabaikan lagi. Perubahan paradigma dari dilayani menjadi harus melayani masyarakat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap upaya Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak untuk membentuk citra pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak adalah menjadi bagian penting dari Accountability Managemen Public.


Fungsi dan peranan pajak akan semakin penting dan strategis sebagai sumber utama penerimaan negara. Para pegawai Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk meningkatkan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib

pajak

diharapkan dapat

memberikan

kepuasan dan kesan

yang

menyenangkan, sehingga senantiasa diingat oleh wajib pajak. Hal ini dapat mendorong pada perubahan citra positif masyarakat wajib pajak terhadap citra Direktorat Jenderal Pajak. Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka pemerintah melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan dengan membentuk Kantor Modern di Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai perwujudan reformasi birokrasi pemerintah sebelumnya telah membuka Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar yang disebut LTO ( Large Tax Office) di Jakarta kemudian diikuti dengan pembukaan Kantor Pelayanan Pajak Madya yang disebut MTO (Middle Tax Office ) di Jakarta dan sebagian kota besar di Indonesia dan terakhir dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang disebut STO (Small Tax Office) yang tersebar diseluruh Indonesia. Dan KPP Pratama Kisaran adalah salah satunya. KPP Pratama Kisaran terbentuk sebagai salah satu realisasi program modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, pembentukan ini dikukuhkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Tanggal 26 Agustus 2008, Nomor KEP159/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan saat mulai beroperasi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil DJP Kalimantan Barat, serta KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam, Kanwil DJP Sumatera Utara II. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. KPP Pratama Kisaran diresmikan pada tanggal 9 September 2008. Kantor Peleyanan Pajak Pratama Kisaran saat ini berkedudukan di Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H. No.79 Kisaran pimpinan Drs.Marhusa Panjaitan,M.M.

B. Letak Geografis Sesuai dengan pembagian wilayah kerja, Kantor Pelayanan Pajak Kisaran mengelola 3 (tiga) wilayah Tingkat II, meliputi : a. Kabupaten Batu Bara Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Berada pada ketinggian kurang lebih 0 - 50 meter di atas permukaan laut, dan terletak diantara 2o03’00”- 3o26’00” Lintang Utara dan 99o01-1000000 Bujur Timur. Dengan jarak lebih kurang 115 km dari pusat administrasi pemerintahan Propinsi Sumatera Utara,

Kabupaten Batu Bara

berbatasan dengan : 1. Bagian Utara

: Kabupaten Serdang Bedagai

2. Bagian Timur : Selat Malaka


3. Bagian Selatan : Kabupaten Asahan 4. Bagian Barat

: Kabupaten Simalungun

Kabupaten Batu Bara terdiri atas 7

kecamatan, 100 Desa/Kelurahan

dengan luas wilayah 904,96 Km2,. Jumlah penduduk sebanyak 373.836 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 83.850 KK.. b. Kota Tanjung Balai Kota Tanjung Balai berada pada ketinggian kurang lebih 0 - 3 meter di atas permukaan laut, dan terletak diantara 02o58’00” Lintang Utara dan 99o48’00” Bujur Timur. Dengan jarak lebih kurang 186 km dari pusat administrasi pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Tanjung Balai berbatasan dengan : 1. Bagian Utara : Kecamatan Tanjung Balai, Kab Asahan. 2. Bagian Timur : Kecamatan Sei Kepayang, Kab Asahan. 3. Bagian Selatan : Kecamatan Simpang Empat, Kab Asahan. 4. Bagian Barat

: Kecamatan Simpang Empat & Kabupaten Asahan

Kota Tanjung Balai terdiri atas 6 kecamatan, 31 kelurahan dengan luas wilayah 60,53 km2 (6.053 ha),. Jumlah penduduk sebanyak 159.932 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 33.112 KK. c. Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan terletak diantara 02o 03’ 00” - 03o 26’ 00” Lintang Utara dan 99o 01’ - 100o 00’ Bujur Timur dengan jarak lebih kurang 25 km dari Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas sebagai berikut : Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

1. Bagian Timur : Selat Malaka 2. Bagian Utara : Kabupaten Batu Bara 3. Bagian Selatan : Kabupaten Toba Samosir 4. Bagian Barat

: Kabupaten Simalungun

Luas wilayah Kabupaten Asahan 3.719,45 Km2 ( 371.945 ha ) dibagi menjadi 13 Kecamatan, 176 Desa / Kelurahan, Penduduknya berjumlah 676.605 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 151.759 KK.

C. Jumlah Penduduk dan jumlah Kepala Keluarga Menurut Luas Wilayah Adapun rincian luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga di KPP Pratama Kiasaran. Tabel 2.1 Luas daerah dan jumlah penduduk Keadaan Per 1 Januari 2008 N O.

DAERAH

1

2

LUAS (H a) 3

J U M L A H PENDUDUK KK 4

5

1

Kabupaten Batu Bara

90.496

373.836

83.850

2

Kota Tanjung Balai

6.053

159.932

33.112

3

Kab. Asahan

371.945

676.605

151.759

Jumlah

468.494

1.210.373

268.721

468.494

1.195.029

263.613

Jumlah tahun sebelumnya Sumber : - KPP Pratama Kisaran


Dari tabel di atas menyatakan bahwa dari tahun 2007 ke tahun 2008 ada pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 15.344 dan penambahan jumlah kepala keluarga sebesar 5108. Tabel 2.2 Luas wilayah yang dapat dikenakan PBB dan luas wilayah yang telah dikenakan PBB Keadaan 1 Januari 2008 N O .

DAERAH

WILAYAH

L U A S Yang dapat Dikenakan PBB

(HA) Yang telah dikenakan PBB

% (5 : 4)

1

2

3

4

5

6

1

Kabupaten Batu Bara

90.496

68.397

36.829

53.84

2

Kota Balai

6.053

5.749

5.536

96.29

3

Kab. Asahan 371.945

297.556

253.650

85.24

468.494

370.798

296.015

79.83

468.494

329.414

295.925

79.83

Tanjung

Jumlah

Jumlah Sebelumnya

Tahun

Sumber : - KPP Pratama Kisaran


Dari tabel di atas menerangkan bahwa ada peningkatan luas wilayah yang dapat dikenakan PBB seluas 41.384 Ha, dan ada pengurangan dengan luas wilayah yang telah dikenakan PBB sebesar 90Ha.

D. Jenis Mata Pencahariannya Penduduk di wilayah KPP Pratama Kisaran sebahagian besar hidup dari mata pencaharian Pegawai Swasta dan Pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 3. Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut jenis mata pencaharian Keadaan 1 Januari 2008

NO.

DAERAH

1

2

PEGAWAI SWAS NEGE TA RI 3

4

PENGUSAHA INDUS P/H/R JASA TRI 5

6

7

2

Kabupaten Batu Bara Kota Tg. Balai

3

Kabupaten Asahan

10.872

43.168

367

738

496

Jumlah

18.980

81.557

702

1.555

1.179

Jumlah Tahun Lalu

18.498

80.894

666

1.501

1.108

1

4.639

18.761

176

324

246

3.469

19.628

159

493

437



Sedangkan ditinjau dari jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha di wilayah KPP Pratama Kisaran dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 2.4 Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha di wilayah KPP Kisaran Keadaan 1 Januari 2008 NO.

LAPANGAN USAHA

1

2

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

JUMLAH TAHUN 2005

TAHUN 2006

TAHUN 2007

3

4

5

59.968

60.453

60.639

-

-

-

Industri Pengolahan

8.294

8.314

8.849

4

Listrik, Gas dan Air

333

333

333

5

Konstruksi

2.200

2.225

2.394

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

9.220

9.232

9.428

7

Angkutan, Penggudangan &Komunikasi

120

125

129

87

87

183

3.493

3.523

4.139

-

-

-

83.715

84.382

86.104

8

Lembaga Keuangan , Real estate, Sewa

9

Jasa Kemasyarakatan

10

Kegiatan yang belum jelas batasannya Jumlah

Sumber

: - KPP Pratama Kisaran


E. Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya 1. Stuktur Organisasi KPP Prtama Kisaran Kepala KPP Pratama Kisaran

Sub Bagian Umum

Seksi PDI

Seksi Pelayanan

Seksi Penagihan

Seksi Pemeriksaan

Seksi Ekstensi fikasi

Seksi Waskon I

Seksi Waskon II

Seksi Waskon III

Kelompok Jabatan Fungsional


2. Uraian Tugas Pegawai KPP Pratama Kisaran a. Kepala KPP Uraian Tugas : 1) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi, keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu 2) Menetapkan STP, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, STP PBB, SKKP PBB, STTS 3) Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan 4) Menetapkan penyusunan monografi perpajakan 5) Menjamin pelaksanaan penelitian serta pemberitahuan Tahunan yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan 6) Menyetujui konsep rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

b. Seksi Bagian Umum Uraian Tugas : 1) Melaksanakan surat masuk dan surat keluar Kantor pelayanan Pajak 2) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

3) Melakasanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) 4) Melaksanakan inventaris alat perlengkapan kantor 5) Melaksanakan Laporan Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 6) Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan usulan kenaikan pangkat pegawai golongan II/d kebawah 7) Membuat Konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji 8) Menyelenggarakan tata usaha izin cuti 9) Mengupdate data daftar gaji berdasarkan mutasi kepegawaian 10) Menyusun konsep usulan revisi DIPA Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kebutuhan rencana anggaran 11) Menyusun laporan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 12) Membuat konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan Kantor Pelayanan Pajak 13) Membuat laporan kas rutin

c. Seksi Penerimaan Data dan Informasi(PDI) Uraian Tugas : 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 2) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan 3) Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

4) Melaksanakan penyajian informasi data 5) Menyusun konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 6) Menyusun

Konsep

Rencana

Strategis(KRS),

Rencana

Kerja

Tahunan(RKT), dan penetapan kinerja 7) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data elektronik 8) Melaksanakan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan e-filing 9) Melakukan

pemeliharaan

dan

sosialisasi

penggunaan

program

administrasi perpajakan 10) Melaksanakan transfer data perpajakan yang sudah direkam ke dalam cartridge atau media lainnya.

d. Seksi Pelayanan Uraian Tugas : 1) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak 2) Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak, atau pengukuhan PKP 3) Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP serta produk hukum lainnya 4) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP 5) Melaksanakan pengarsipan berkas wajib pajak 6) Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan dari wajib pajak Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

7) Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan serta menyediakan SPOP 8) Menyusun laporan berkala seksi pelayanan 9) Melaksankan proses peminjaman berkas 10) Menerima dan menatausakan pengambilan berkas

e. Seksi Penagihan Uraian Tugas : 1) Menyusun Rencana Kerja Tahunan seksi penagihan 2) Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak 3) Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada pimpinan Bank 4) Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang dan pembatalan lelang 5) Meneliti penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 6) Membuat laporan bulanan/triwulan Tata Usaha piutang pajak 7) Menjawab konfirmasi tunggakan pajak 8) Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan pelaksanaan penyanderaan 9) Menatausahakan Surat Setoran Bukan Pajak atas pelaksanaan Surat Paksa 10) Mengirimkan laporan pelaksanan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

11) Menyiapkan bahan pembuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak 12) Mengirimkan laporan pelaksanan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan 13) Membuat nota penghitungan STP Bunga Penagihan 14) Melaksanakan Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada pimpinan Bank 15) Membuat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang ke Kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara 16) Membuat konsep Pengumuman lelang.

f. Seksi Pemeriksaan Uraian Tugas : 1) Melakukan penyesuaian rencana pemerikasaan pajak agar pelaksaan tugas dapat berjalan lancar 2) Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan 4) Melaksanakan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dan Alat keterangan 5) Membuat konsep Laporan Kegiatan Pemeriksaan Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

6) Meneliti dan membuat surat permintaan dan kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN dan atau PPnBM 7) Membuat Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan 8) Menyiapkan berkas dan atau tanggapan keberatan 9) Menyiapkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan, Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak 10) Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Uraian Tugas : 1) Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak 2) Meneliti pelaksaan bimbingan/himbauan 3) Menetapkan pembuatan/pemukhtahiran profil wajib pajak 4) Meneliti nota perhitungan 5) Meneliti konsep surat keterangan fiskal 6) Meneliti Bukt i Pemindahbukuan 7) Merekonsiliasikan data wajib pajak 8) Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan 9) Melaksanakan penelitian pemindahbukuan 10) Membuat konsep evaluasi hasil putusan banding atau peninjauan kembali 11) Menyelenggarakan surat-surat masuk dan surat keluar


h. Seksi Ekstensifikasi Uraian Tugas : 1) Menyusun konsep rencana kerja pendataan 2) Melaksanakan pendataan dan menatausahakan hasil pendataan 3) Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengambilan SPOP 4) Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar properti 5) Menyusun dan melaksanakan hasil penilaian massal dan individual 6) Menyetujui konsep rencana kerja strategis, rencana kerja tahunan, dan penetapan tenaga kerja


BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK

A. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan 1. Landasan Hukum Berlakunya PBB a.

Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

b.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-371/PJ/2000 tentang Tata Cara Pembayaran PBB melalui fasilitas Perbankan Elektronik.

c.

Keputusan Menteri Keuangan No.201/ KMK.04 /2000, tentang Penyesuaian Besaranya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Perhitungan PBB.

d.

Keputusan Menteri Keuangan No. 553/KMK.03/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dengan daerah.

e.

Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.06/2005, tentang Tata Cara pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak.

f.

Surat Edaran SE-48/PJ/2008 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak.


2. Objek PBB, Subjek PBB, dan Wajib Pajak PBB a. Objek PBB 1. Pengertian Objek Pajak PBB Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan, dimana yang dimaksud dengan : a)

Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah Indonesia serta tubuh bumi yang ada dibawahnya.

b)

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan, seperti rumah, gedung, hotel, pabrik, emplasemen, rig, bunker. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah 1. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. jalan tol. 3. kolam renang. 4. pagar mewah. 5. tempat olahraga. 6. galangan kapal, dermaga. 7. taman mewah. 8. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 9. fasilitas lain yang memberikan manfaat.


2. Pengecualian Objek PBB Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah : 1.

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan.

2.

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

3.

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

4.

Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik.

5.

Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Mentri Keuangan.

b. Subjek Pajak PBB Yang menjadi Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: 1.

mempunyai suatu hak atas bumi/tanah, dan/atau,

2.

memiliki, menguasai atas bangunan, dan/ atau

3.

memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Wajib Pajak PBB Yang menjadi wajib pajak berdasarkan UU KUP No.28 Tahun 2007 pasal 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Tarif dan Dasar Pengenaan PBB a. Tarif PBB Tarif pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% (lima persepuluh persen. b. Dasar Pengenaan PBB 1.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

3.

Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

4.

Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

4. Pendaftaran Subjek Pajak dan Pendataan Objek Pajak 1. Pendaftaran Subjek Pajak Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Subjek Pajak atau Wajib Pajak PBB di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang wilayah Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

kerjanya meliputi letak tanah dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak PBB untuk melaporkan data objek pajak menurut keadaan per tanggal 1 Januari. SPOP ini terdiri dari 5 rangkap dan disediakan ditempat PPAT/Notaris, Kantor Lelang, Kantor Pertahanan Kabupaten/Kantor Pelayan PBB, Bank Persepsi, Kantor Pos atau difoto kopi sendiri atau diakses dari situs www.pajak.go.id. Yang harus didaftarkan dalam SPOP adalah : a) semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan/atau dimanfaatkannya, b) semuan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai atau dimanfaatkannya. 2. Pendataan Objek Pajak Pendataan objek bumi dan bangunan dilakukan oleh petugas PBB dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau instansi lainnya. Kegiatan pendataan objek pajak dan subjek pajak yang dilakukan oleh kolektor atau petugas PBB adalah : a) Penyusunan Data Awal (oleh petugas PBB bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah. 1.

Dimulai dengan penyampaian SPOP ke wajib pajak secara kolektif (kalau wilayahnya belum memiliki peta desa, peta garis, peta foto) atau secara perorangan (kalau wilayahnya telah memiliki peta desa, peta garis, peta foto).


2.

Kemudian

memantau

pengembalian SPOP

yang

telah diisi dan

ditandatangani oleh wajib pajak untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya PBB terutang. 3.

Verifikasi data objek dan Subjek Pajak PBB oleh petugas PBB dan aparat Pemerintah Daerah atau instansi lain dengan mencocokkan data objek pajak dan Subjek Pajak PBB yang sudah terdftar pada administrasi PBB dengan keadaan objek pajak dan Subjek Pajak PBB yang sebenarnya di lapangan untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan besarnya PBB terutang.

4.

Identifikasi Objek dan Subjek PBB oleh petugas PBB bersama aparat Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya atau dikontrakkan ke pihak ketiga dengan mencocokkan informasi grafis yang ada pada peta kerja dengan keadaan Objak PBB di lapangan.

5.

Penyusunan Data Awal PBB oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) atau pihak lain yang ditunjuk Dirjen Pajak. Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek PBB dalam suatu wilayah tertentu dengan mencatat semua keterangan mengenai objek dan subjek PBB termasuk nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian SPOP oleh Wajib Pajak.


b) Kegiatan Pemutakhiran Data PBB Suatu

kegiatan

memperbaharui

atau

menyesuaikan

data

berdasarkan

verifikasi/penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama, berupa Objek PBB dan Subjek PBB dari pejabat.

B. Tata Cara Pembayaran PBB dan Tata cara Penagihan PBB 1.

Tata Cara Pembayaran PBB Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP

Pratama) dilakukan dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB terhutang kepada wajib pajak PBB. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak, pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak, dan pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (dua puluh empat) bulan. Denda administrasi ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Sutar Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Pajak Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

yang terhutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos, dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2. Tata Cara Penagihan PBB Yang menjadi dasar penagihan pajak adalah Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Adapun pelaksanaan penagihan PBB adalah sebagai berikut : a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat melaksanakan tindakan penagihan PBB apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPT PBB tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran. b) Penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. c) Setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya ST, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala KPP Pratama segera menerbitkan Surat Paksa (SP) d) Setelah lewat waktu 2x24 jam sejak SP diberitahukan kepada penanggung pajak, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala KPP Pratama segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). e) Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh


penanggung pajak, Kepala KPP Pratama segera melaksanakan Pengumuman Lelang (PL). f) Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala KPP Pratama segera melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang. g) Dalam hal dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada penanggung pajak diterbitkan SP tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak ST diterbitkan.

C. Keberatan dan Banding 1. Keberatan a. WP dapat mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak atas SPPT dan SKP. Keberatan diajukan karena: 1. BIla WP merasa besarnya PBB tidak sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kesalahan pada luas objek PBB atau kesalahan klasifikasi objek PBB atau kesalahan pada penetapan /pengenaan PBB terutang. 2. Bila terdapat perbedaan penafsiran mengenai peraturan perundangundangan tentang PBB antara WP dengan Petugas PBB.


b.

Tata Cara Keberatan Syarat Formal : 1. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP oleh Wajib Pajak. 2. Dalam hal keadaan terpaksa wajib pajak harus dapat memberikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi. Syarat Materil : 1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menerbitkan SPPT/SKP. 3. Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa. 4. Diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan kecuali yang diajukan secara kolektif melalui lurah/kepala Desa untuk setiap SPPT/SKP per tahun pajak. 5. Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut perhitungan wajib pajak.

2. Banding a. Alasan pengajuan banding : 1. Data objek tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau 2. Karena adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan antara

WP dengan Keputusan Keberatan PBB atau


3. Karena subjek Pajak tidak bersedia menjadi WP atas penunjukan Dirjen Pajak, meskipun Subjek Pajak sudah memberikan keterangan, namun keterangan itu tetap ditolak Dirjen Pajak. b. Tata Cara Pengajuan Banding 1.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas

2.

Diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan atas keberatan wajib pajak

3.

Permohonan banding harua dilampiri foto kopi Surat Keputusan atas keberatan.

D. Bagi Hasil Penerimaan PBB Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 553/KMK.03/2002 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 1. 90% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian dari penerimaan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pemungutan. Berikut adalah pembagian hasil penerimaan PBB : a. 16,2% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I atau provinsi yang bersangkutan b. 64,8% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

c. 9% untuk biaya pemungutan ( untuk mendukung opeasional pemungutan PBB, peningkatan kualitas SDM, komputerisasi perpajakan dan insentif atas prestasi kerja karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak). 2. 10% dari hasil penerimaan PBB untuk pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. Alokasi pembagiannya sebagai berikut : a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten Kota b. 35% dibagikan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya telah mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan


BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

Sesuai dengan tujuan dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang penulis laksanakan di KPP Pratama Kisaran, dalam menilai kepatuhan Wajib Pajak PBB, maka dalam bab analisa dan evaluasi data ini penulis akan menyajikan data kedalam tabel 4.1 tentang jumlah Objek Pajak dan Bangunan dalam empat tahun terahir. Sehingga dapat diketahui perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut tabel tentang laporan Objek Pajak Dan Bangunan yang terdaftar. Tabel 4.1 Objek Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama untuk wilayah Kabupaten Asahan. Tahun

Luas (Ha)

Jumlah

Bumi

Bangunan

Objek Pajak

2009

832.707.762

4.952.124

177.273

2008

826.986.026

4.947.873

177.273

2007

825.114.013

4.907.681

177.273



Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya di KPP Pratama mengalami peningkatan dalam hal luas Bumi dan Bangunan sehingga dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak PBB di Kabupaten Asahan khususnya Kisaran semakin meningkat. Peningkatan realiasi penerimaan sebagai wujud dari kepatuhan masyarakat kisaran juga dapat dilihat dari bertambahnya jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Berikut tabel SPPT Bumi dan Bangunan. Tabel 4.2 Jumlah SPPT Tahun

Jumlah SPPT

2009

169.671

2008

169.366

2007

169.054

Sumber :-KPP Pratama Kisaran

Pada bab ini penulis juga akan menganalisa tentang tata cara pembayaran di KPP Pratama Kisaran, Faktor-faktor yang mempengaruhi WP PBB dalam membayar PBB di Kota Kisaran, dan Usaha-usaha yang dilakukan fiskus dalam meningkatkan kepatuhan WP PBB dalam membayar PBB di Linkungan KPP Pratama Kisaran.

A. Tata Cara Pembayaran PBB di KPP Pratama Kisaran Tata cara pembayaran di KPP Pratama Kisaran atau pelaksanaan pembayaran PBB yang mempermudah WP PBB melaksanakan kewajiban perpajakannya Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

sehingga kepatuhan dan kesadaran WP PBB yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan sempurna akan dapat diminimalisir dengan segala kemudahan yang diberikan. Adapun tata cara pembayaran di KPP Pratama Kisaran dalah sebagai berikut : 1.

Dipungut kolektor atau petugaas PBB kelurahan/desa yang ditunjuk resmi.

Kolektor adalah petugas atau tenaga pemungut PBB yang ditunujuk resmi oleh fiskus untuk mempermudah pembayaran WP PBB. Berdasarkan pengertian dari kolektor tersebut, kolektor mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : a.

Mendatangi WP PBB untuk memungut PBB sesuai dengan SPPT

b.

Sebagai bukti pembayaran kolektor memberikan Tanda Terima Sementara (TTS).

c.

Memasukkan hasil pemungutan PBB dalam Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan (DPH PBB)

d.

Menyetorkan hasil pungutan PBB dengan menggunakan DPH dalam rangkap ke tempat pembayaran yang telah ditentukan seperti Bank, Kantor Pos dan Giro.

2.

Bank atau Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT. WP PBB juga dapat menyetor langsung ke Bank tanpa menunggu kolektor datang untuk memungut, dengan cara :


a. WP PBB mendatangi Bank Tempat Pembayaran (BTP) seperti : BNI, Bank Sumut, BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank Bumi Putera. b. Mengisi data yang terdiri dari identitas wajib pajak, Nilai Objek Pajak (NOP), nama kelurahan, jumlah PBB terutang, dan tahun pajak dengan tepat, lengkap, dan benar. c. Menerima Tanda Terima Pembayaran PBB dari Bank. 3.

Pembayaran melalui media elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ataupun Internet Banking. Selain dikutip langsung oleh kolektor dan datang ke Bank, WP PBB juga dapat melakukan pembayaran melalui ATM, dengan cara sebagai berikut : a. WP PBB mendatangi fasilitas perbankan elektonik dengan membawa data tentang Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak. b. Membuka menu pembayaran PBB c. Mengisi elemen dari tampilan dengan data secara tepat, lengkap dan benar. d. Meneliti identitas WP yang terdiri dari NOP, nama kelurahan, jumlah PBB teutang, dan tahun pajak yang muncul pada tampilan berupa “ Tanda Terima Pembayaran PBB” yang dipersamakan dengan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) e. Mengecek Tanda Terima Pembayaran PBB

Keuntungan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui media elektronik adalah sebagai berikut : Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

1. Melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk objek pajak di seluruh Indonesia. 2. Tidak terikat pada hari dan jam operasional Bank (pelayanan 24 jam). 3. Terhindar dari antrian pada saat pembayaran.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di KPP Pratama Kisaran Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Kisaran sebagai WP PBB sudah cukup baik dilihat dari masyarakat yang datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Kisaran untuk meminta SPOP untuk mendaftarkan objek pajaknya dan itu juga tidak terlepas dari kinerja dan kerjasama yang baik antara fiskus dengan pihak instansi terkait, sehingga penerimaan dari PBB sudah memenuhi target dari realisasi penerimaan ,walaupun masih ada sebagian kecil yang masih belum melaksanakan kewajibannya. Sehingga KPP Pratama belum bisa mencapai angka surplus. Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus dan dari beberapa WP PBB faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat patuh terhadap pembayaran PBB adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa itu adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih baik maju dan berkembang.


2. Karena keadaan ekonomi masyarakat Kota Kisaran sudah membaik dilihat dari matapencahariannya. Sehingga bersedia menyisihkan dana untuk pembayaran atas tanah dan bangunan yang telah mereka kuasai dan mereka manfatkan. 3. Tingkat pendidikan mayarakat Kota Kisaran sudah membaik sehingga mudah untuk menerima pengetahuan tentang perpajakan. Seperti sanksi administrasi yang dibebankan kepada WP PBB jika tidak PBB atau membayar PBB namun melewati jatuh tempo pembayaran, kegunaan hasil penerimaan PBB sebagian besar akan dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan guna untuk memenuhi kebutuhan daerah atau pembangunan daerah yang bersangkutan. 4. Walaupun masih ada WP yang komplain masalah terlalu tinggi pengenaan PBBnya tetapi mereka tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya karena menghindari adanya denda berupa bunga jika harus menunda-nunda pembayaran sampai lewat jatuh tempo pembayaran PBB. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sebagian kecil sebagai WP PBB tidak melaksanakan kewajibannya adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat yang pada dasarnya tidak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak PBB. Masyarakat menganggap pembangunan daerah bukan merupakan tanggung jawab mereka dan mereka tidak menyadari bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang mereka manfaatkan adalah hasil dari penerimaan PBB. Sehingga masyarakat merasa tidak perlu membayar PBB.


2. Masyarakat yang kurang mengerti akan kegunaan atau manfaat dari PBB. Karena WP PBB merasa tidak ada wujud nyata yang diberikan pemerintah dari hasil penerimaan PBB 3. Masyarakat yang dalam usahanya mengalami kerugian yang disebabkan letak usaha yang tidak memadai atau tidak strategis. Masyarakat merasa tidak ada keadilan jika pembayaran pajaknya terlalu tinggi karena penetapan NOP yang tinggi sementara tempat melakukan kegiatan usahanya tidak strategis dan sulit untuk dijangkau konsumen luas. 4. Kondisi ekonomi, walaupun wajib pajak telah mendaftarkan objek pajaknya, tetapi akibat alasan ekonomi mereka tidak dapat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan wajib pajak tersebut pendapatannya sangat rendah disamping penghasilan yang tidak tetap maka mau tidak mau mereka terpaksa menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengutamakan kebutuhan yang lebih penting antara lain kebutuhan pangan dan biaya pendidikan anak-anak mereka. 5. Karena keberatan masalah nilai ketetapan yang naik setiap tahunnya. Sementara pihak fiskus mempunyai alasan tersendiri untuk menaikkan nilai suatu tanah dan bangunan melalui pendekatan nilai pasar. Karena sejalan dengan perkembangan zaman harga suatu tanah dan bangunan naik. Sehingga fiskus harus menaikkan NJOP suatu tanah dan bangunan.


C. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Fiskus Dalam Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di KPP Pratama Kisaran. Dalam rangka peningkatan realisasi penerimaan PBB dirasa perlu adanya usaha-usaha yang dilakukan fiskus seperti : 1. Penagihan aktif (door to door) yang dilakukan oleh petugas pajak untuk meningkatkan penerimaan PBB, karena akan mudah untuk kolektor atau petugas pajak menjaring WP PBB. Karena dengan begitu WP PBB tidak dapat menghindar karena sudah didatangi oleh kolektor atau petugas pajak. 2. Sosialisasi PBB kepada pihak-pihak instansi terkait untuk diterapkan kepada masyarakat. Sehingga dapat memberikan pengetahuan WP PBB secara luas. Baik itu mengenai sanksi maupun manfaat dari hasil penerimaan PBB. 3. Memberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) serta memberikan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP kepada WP PBB untuk pendaftaran objek pajaknya. 4. Melakukan pendataan ulang guna menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) suatu tanah bangunan sesuai dengan perkembangan daerah tesebut atau melalui pendekatan nilai pasar atau harga jual suatu tanah dan bangunan. 5. Membantu atau petugas kantor kelurahan/desa atau kolektor jika mendapat masalah di lapangan. Misalanya saja masyarakat yang masih tidak mau membayar PBB terhutangnya meskipun petugas kantor kelurahan sudah datang untuk menagih pembayaran PBB terhutangnya dan menerangkan sanksi yang harus dibayar beserta pokok pajaknya jika tidak membayar PBB. Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

6. melakukan koordinasi, pengawasan, kerjasama yang baik. Dalam hal meningkatkan kepatuhan WP PBB, fiskus melakukan pengawasan kepada masyarakat untuk menghimbau pembayaran PBB melalui spanduk yang mengingatkan untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo pembyaran yang dipasang di jalan-jalan. 7. Menindak tegas masyarakat yang tidak mau membayar PBB terhutangnya meski sudah diberikan teguran dan surat paksa maka WP PBB tersebut akan ditindak lanjutin seperti dilaksanakannya penyitaan objek pajaknya, dan dari hasil penyitaan tersebut akan di lelang. 8. Melaksanakan upaya pendekatan terhadap WP PBB agar masyarakat tidak menghindari PBB dan tidak menganggap pajak sebagai beban, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi WP PBB untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan daerah yang bersangkutan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan di bab empat, maka sebagai akhir dari penulisan ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut : A. Kesimpulan 1. Tata cara pembayaran di KPP Pratama Kisaran yang mempermudah masyarakat seperti fiskus menunjuk kolektor atau petugas pajak untuk memungut PBB, selain itu tanpa menunggu kolektor atau petugas pajak yang datang, WP PBB dapat membayar melalui Bank, kantor pos atau giro dan bias juga melalui fasilitas banking seperti ATM ataupun melalui Internet Banking sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Tingakat kepatuhan dan pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak PBB tergolong cukup tinggi, melihat untuk setiap tahunnya objek pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran semakin meningkat. Sehingga dapat mencapai dari realisasi penerimaan sehingga pembangunan kota Kisaran juga semakin berkembang. 3. Usaha yang dilakukan oleh fiskus bersama instansi terkait di KPP Pratama Kisaran sudah cukup baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak PBB. Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010.

B. Saran 1.

Tata cara pembayaran sudah bagus, jadi harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan seperti kolektor atau petugas pemungut pajak harus lebih aktif dalam memungut PBB.

2.

Bagi wajib pajak yang masih tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar PBB sebaiknya harus melaksanakan pembayaran PBB guna untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan daerah yang bersangkutan.

3.

Hendaknya fiskus dan instansi terkait harus meningkatkan pelayanannya dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa pajak bukan merupakan suatu beban tetapi kewajiban yang memang harus dipenuhi.

4.

Wajib Pajak tetap harus berperan aktif sesuai dengan sistem perpajakannya yang berlaku yakni sistem self assessment yaitu wajib pajak harus mengisi sendiri SPOP untuk mendaftarkan tanah atau bangunannya sebagai objek pajak.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Mardiasmo, Edisi Revisi 2006, Perpajakan,Penerbit Andi, Yogyakarta Markus Muda, 2005, Perpajakan Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Mustaqiem H, 2008, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII PRESS,Yogyakarta Setiawan Agus, Musri, 2006, Perpajakan Umum, Rajawali Pers, Jakarta Setiawan Agus, Hardi, 2006, Perpajakan Bendaharawan Pemerintah, Rajawali Pers, Jakarta Soemiro Rochmat H,2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung Soemitro Rochmat H, Muttaqin Zainal, 2001, Pajak Bumi dan Bangunan, Refika Aditama, Bandung Saragih Panglima Juli, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-37/PJ/2000, Tentang Tata Cara Pembayaran PBB melalui Fasilitas Perbankan Elektronik Keputusan Menteri Keuangan No. 553/KMK.03/2002, Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah


C. website htp://www.suara public.org/index.php http://old.bappenas .go.id/index.php
