1 Apakah penilaian saham. BUMN dalam rangka pengelolaan KND termasuk
penilaian bisnis? Bagaiman cara penilaiannya? Penilaian saham dalam rangka
...
FAQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
1
Apakah penilaian saham BUMN dalam rangka pengelolaan KND termasuk penilaian bisnis? Bagaiman cara penilaiannya?
Penilaian saham dalam rangka pengelolaan KND termasuk penilaian bisnis dan saat ini kami sedang menyusun Perdirjen Pedoman Penilaian Saham Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
2
Apakah sudah ada format standar proposal KSP dalam rangka penilaian kelayakan bisnis?
Saat ini kami sedang menyruusn pedoman penilaian kelayakan bisnis, jadi belum ada format standar proposal KSP.
3
Bagaimana prosedur permohonan penilaian benda cagar budaya?
Permohonan penilaian apat diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.
PMK 179/PMK.06/2 009, BMN
4
Bagaimana prosedur permohonan penilaian sumber daya alam?
Permohonan dapat diajukan sesuai dengan ketetuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara berupa Sumber Daya Alam.
PMK 185/PMK.06/2 009, Cagar Budaya, Aset Bekas Milik Asing, Cina
5
Bagaimana prosedur permohonan penilaian terhadap BMD?
Permohonan dapat disampaikan kepada KPKNL atau Kanwil DJKN terdeket didaerah anda.
PMK 98/PMK.06/
6
Bagaimana prosedur permohonana penilaian terhadap BMN?
Permohonan dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
BMD, KPKNL
7
Bagiamana pembagian kewenangan penilaian pada PMK 98?
Pembagian Kewenangan penilaian SDA pada PMK 98 berbeda dengan pembagian kewenangan penilaian BMN yang didasari atas besarnya nilai objek penilaian. PMK 98 mengatur arestasi penilaian berdasarkan lokasi objek penilaian tersebut yaitu : a.Tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat berwenang untuk melakukan Penilaian terhadap objek Penilaian yang berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah; b.Tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Wilayah berwenang untuk melakukan penilaian terhadap ibjek Penilaian yang berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pelayanan; dan
PMK 179/PMK.05/2 009, KMK 137f/KMK.01/ 2011, penilaian,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
c.Tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pelayanan berwenang untuk melakukan Penilaian terhadap objek Penilaian yang berada pada wilayah kerjanya. 8
Berapa lama laporan penilaian dapat diselesaikan?
Sesuai prosedurm penilaian dapat diselesaikan selama 15 hari kerja untuk penilaian dalam rangka penghapusan dan pemindahtanganan, dan 25 hari kerja untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan.
laporan penilaian
9
Dapatkan kegiatan Capacty Building Penilai DJKN diikuti oleh pihak luar?
Pada dasarnya kegiatan Capacity Building adalah untuk internal DJKN. Dalam hal pihak luar menghendaki kegiatan serupa, maka dapat mengundang DJKN sebagai narasumber.
PMK 98
10
Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Kekayaan Negara? dan berapa nomor telepon kantornya?
Gedung PAIK (Gedung Syafrudin Prawiranegara) Lantai 10 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Telp. (021) 3849388
PMK 98
11
Kemana saja permohonan penilaian dapat diajukan?
Permohonan penilaian dapat diajukan ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau Direktur Penilaian atau Kepala Kanwil DJKN atau Kepala KPKNL sesuai dengan arestsi kewenangan penilaian pada PMK 179/PMK.05/2009 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.06/2008.
PMK 98,
12
PMK 98 hanya mengatur objek penilaian sumber daya alam pada 6 (enam) objek yaitu minyak bumi, gas bumi, panas bumi, mienral, batubara, dan hutan bagaimana dengan sumber daya alam yang lain seperti perikanan, perkebunan, sungai, dan kelautan ?
Penyusunan PMK 98 telah berkoordinasi dengan Kementerian Sektoral dan PMK 98 hanya mengatur sumber daya alam yang telah jelas terdapar Peraturannya pada kementerian sektoral sebelum terbitnya PMK ini, sedangkan untuk sumber daya alam berupa perkebunan sampai saat ini masih merupakan Domain Publik.
KSP
13
PMK 98 pada Pasal 18 angka (3) mensyaraktan Tim Penilai Sumber Daya Alam merupakan penilaian SDA apa bila di KPKNL tersebut tidak terdapat 3 (tiga) orang Penilai internal ?
Objek penilaian SDA umumnya sangat Kompleks dan high risk sehingga PMK 98 mensyaratkan Ketua Tim dan Anggota adalah oenilai internal DJKN, namun PMK 98 juga mengatur mekanisme bantuan penilaian ke kantor wilayah dan kantor pusat yaitu pada padal 21.
KND
