HUKUM ADMINISTRASI - Joeni Arianto Kurniawan

Joeni Arianto Kurniawan, S. H.

PENGANTAR

HUKUM ADMINISTRASI Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

1

Istilah “ADMINISTRASI” Apakah makna kata “ADMINISTRASI” dlm

“Hukum ADMINISTRASI?” Apakah istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A = dlm I.A.N (Ilmu Administrasi Negara)?

Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

2

Beberapa padanan istilah “Hukum Administrasi” “Administrative Law” (Inggris) “Administatief Recht”

(Belanda) “Bestuursrecht” “Verwaltungsrecht” (Jerman) “Droit Administratif” (Perancis)


3

Administratief Recht = Bestuursrecht Bestuursrecht Bestuur Bestuur = fungsi PEMERINTAHAN

= Kekuasaan Negara – (Regelgeving + Rechtspraak) Wilayah Hk Administrasi BESTUUR Regelgeving Rechtspraak

Kesuasaan Negara Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

4

Istilah “ADMINISTRASI NEGARA” dlm I.A.N

Administrasi Negara (dlm I.A.N): Administrasi Negara Bag dr Administrasi

umum Administrasi negara adl menejemen dan organisasi drpd manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan Kerjasama dlm lingkungan pemerintahan Meliputi ke-3 cabang pemerintahan (eks+leg+yud) Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

5

Sehingga... Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A ≠ I.A.N Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A < dlm I.A.N Istilah “ADMINISTRASI” dlm H.A sdh

berkonotasikan pemerintah (bestuur / eksekutif) Istilah “ADMINISTRASI NEGARA” dlm I.A.N bagian dari (Ilmu) Administrasi Umum Mengkaji manajemen dan organisasi di bidang pemerintahan (eks+leg+yud) Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

6

Definisi HUKUM ADMINISTRASI Peraturan-peraturan yg mengatur hub.

timbal balik antara pemerintah dan rakyat (J.M. Baron de Gerando) Peraturan-peraturan khusus, yg disamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dlm lalu lintas masyarakat (J.H.A. Logemann)


7

Keseluruhan peraturan yg berhubungan dg

pemerintahan (De Goede; Belinfante) Instrumen yuridis bg penguasa utk scr aktif terlibat dg masyarakat, dan pada sisi lain mrp hk yg memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan thd penguasa (Van WijkKonijnenbelt)


8

Obyek Hukum Administrasi

sturen

sancties

Penguasa

Masyarakat Perlindungan hukum partisipasi


9

Hk Administrasi… Mengatur sarana bg penguasa utk mengatur

dan mengendalikan masyarakat Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dlm proses pengaturan dan pengendalian tsb Perlindungan hukum Menetapkan norma-norma fundamental bg penguasa utk pemerintahan yg baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

10

Kedudukan H.A dlm Lap Hk Terletak di antara hukum privat dan hukum

pidana Hk Privat

Hk Administrasi

Hk Pidana

Cth

pendirian bangunan izin ket.2 ttg izin bangunan Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

11

Perbandingan HA dg Hk Privat dan Hk Pidana Hk Privat Pembentuk UU

Penduduk

Penduduk Hakim

Penduduk

Penduduk


12

Hk Pidana Pembentuk UU

Penduduk Hakim “X”

Penduduk


13

Hk Administrasi Penguasa

Penguasa

Penguasa

Penetapan sepihak oleh penguasa Penegakan sepihak oleh penguasa Perlind. Hukum

Penduduk

Penduduk


Penduduk

14

Perbedaan H.A. dg bid. Hk Lain Hk Administrasi

Bid. Hukum Lain

• Hk Administrasi formal • Pd umumnya hanya mengenal acara dikenal acara sengketa sengketa dan acara non saja sengketa • Non kodifikasi

• Kodifikasi


15

Perbuatan Administrasi 1. Perbuatan Hukum (rechthandelingen)

a. Perbuatan Hukum Publik b. Perbuatan Hukum Perdata 2. Perbuatan Nyata (feitelijke handelingen)


16

Perbuatan Hukum Publik a. Bersegi satu

Dilakukan oleh aparat pemerintah berdasarkan kekuasaan yg istimewa Keputusan (beschikking) b. Bersegi banyak Cth: Perjanjian kerja yg berlaku dlm jangka waktu pendek yg dilakukan oleh Pemerintah sbg pihak yg memberi pekerjaan pd seseorang Pengantar Hukum Administrasi -- Joeni Arianto K, S. H.

17

Kep. Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Th 1986 “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yg berisi tindakan hukum TUN yg berdasarkan peraturan per-UU-an yg berlaku, yg bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”


18

Elemen2 KTUN: 1. Penetapan tertulis 2. Oleh badan / pejabat TUN 3. Tindakan hk TUN 4. Konkrit 5. Individual 6. Final 7. Akibat hukum bg orang / bdn hk perdata


19

Tidak Termasuk KTUN: Pasal 2 UU 5 /86 jo UU 9/04: 1. KTUN yg mrp perbuatan hk perdata 2. KTUN yg mrp pengaturan yg bersifat umum 3. KTUN yg masih memerlukan persetujuan 4. KTUN yg dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan 5. 6. 7.

KUHAP atau perat. Per-UU-an lain yg bersifat Hk Pidana KTUN yg dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan bdn peradilan berdasarkan ketentuan perat.per-UU-an yg berlaku KTUN mengenai tata usaha TNI Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun daerah ttg hasil pemilihan umum


20

Pasal 3 ayat (1),(2),&(3) UU 5/86: KTUN Atas permohonan KELUAR

Tanpa Permohonan

Tdk dikeluarkan

KTUN 4 bulan PENOLAKAN


21

Asas2 Umum Pemerintahan Yg Baik / Layak (AAUB) (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) Pasal 53 ayat 2 UU 5/86 jo Uu 9/04:

Alasan gugatan TUN: 1. KTUN yg digugat bertentangan dg perat.per-UU-an yg berlaku 2. KTUN yg digugat bertentangan dg AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik


22

Di Belanda terdiri dari: 1. Asas persamaan 2. Asas kepercayaan 3. Asas kepastian hukum 4. Asas kecermatan 5. Asas pemberian alasan (motivasi) 6. Larangan detournement de pouvoir

(penyalahgunaan wewenang) 7. Larangan bertindak sewenang-wenang


23