Indonesia sebagai negara hukum dan sumber-sumber hukum. 3. Pengertian :
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 4. Hubungan Hukum Tata
...
HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
(H A N) DIKLAT PIM TINGKAT III
Oleh
Drs. SUTRISNO MM
NKRI NEGARA HUKUM Pejabat
PNS
Good Governance
Administrasi Negara
Batas Kewenangan
Tugas Apem
PNS
Pelayanan Masy.
Dilanggar Sanksi
Sewenang – Wenang
Gugatan ke-PTUN
Masy. Dirugikan
Akibat Hukum
Taat Hukum
Baik dan Adil Kept. TUN
BILA
Tindakan Hukum TUN
Berdasarkan perundangundangan Konkrit, Individual, Final
HASIL BELAJAR Peserta
mampu menjelaskan
-
Pengertian, obyek dan cakupan HAN
-
Keterkaitannya dengan fungsi aparatur
Pemerintah didalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan INDIKATOR HASIL BELAJAR Peserta mampu memahami
dan menjelaskan :
1. Pengertian : Hukum, Negara Hukum dan Unsur-Unsur Negara Hukum 2. Indonesia sebagai negara hukum dan sumber-sumber hukum 3. Pengertian : Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan HAN 5. Peranan hukum pembangunan 6.
administrasi bagi APEM didalam penyelenggaraan pemerintahan dan
Pengertian dan jenis perbuatan pemerintah
7. Pengertian dan peran PTUN (Peradilan tata Usaha Negara) 8. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik
MATERI POKOK 1. Pengertian hukum dan negara hukum 2. Indonesia sebagai negara hukum 3. Pengertian hukum tata negara dan hukum administrasi negara 4. Kedudukan HAN dalam sistem hukum nasional, hakekat dan cakupan HAN
5. Perbuatan Pemerintah 6. Pengawasan administratif dan pengawasan yuridis terhadap pemerintah 7. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manfaat materi HAN Memahami 1. Tugas fungsinya sebagai Yanmasy 2. Proses, prosedur dan batasan kewenangan dalam pelaksanaan tugas + fungsinya 3. Berhati-hati dalam pelaksanaan tupoksi 4. Menerapkan asas-asas umum good governance 5. Resiko bila dalam pelaksanaan tupoksi menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
PENGERTIAN I. HUKUM : (Menurut) 1. Utrech
Himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masy. Dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat iyu
2. S.M. Amin
Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi bertujuan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara
3. Simorangkir
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masy yang dibuat badan resmi yang berwajib bila melanggar tindakan hukum tertentu
4. Tirta Atmidjaya
Semua Norma yang harus diturut dalam pergaulan hidup –pelanggaran diancam mengganti rugi , mis. Denda
5. Prajudi Atmosudiro Aturan sikap dan tingkah laku orang-orang yang diyakini sebagian warga masy wajib dijunjung tinggi bersama bila ada yang melanggar ditindak oleh petugas yang diangkat oleh masyarakat tersebut.
UNSUR DAN CIRI HUKUM A. Unsur-Unsur Hukum 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masy 2. Perarturan diadakan oleh Badan-Badan resmi yang berwajib 3. Peraturan bersifat
memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran tegas B. Ciri-Ciri Hukum 1. Adanya perintah dan larangan 2. Perintah dan larangan harus dipatuhi setiap orang 3. Dibuat oleh badan-badan resmi II. Pengertian Negara Hukum 1. Plato :
Penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik
2. Aristoteles :
Negara hukum terwujud bila manusia telah dididik menjadi warga negara yang baik / bersusila dan bersikap adil
3. Hugo Krabbe :
Negara seharusnya negara hukum dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum / dapat dipertanggung jawabkan pada hukum
4. HR. Ridwan :
Tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi a. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum b. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum c. Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat
III. UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM A. Julius Stahl (Abad ke 19) Konsep Negara Hukum Unsur-Unsur : 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia 2. Adanya pembagian kekuasaan 3. Pemerintahan berdasarkan
peraturan hukum
4. Adanya peradilan administrasi B. AV Dicey : Konsep ‘Rule Of Law: Unsurnya : 1. Supremasi aturan hukum / tak ada kekuasaan sewenang-wenang Seorang bisa dihukum bila melanggar hukum (supremacy of law) 2. Equality before the law : Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (tak ada diskriminasi) 3. Terjamin hak-hak manusia oleh UUD C. International Commision Of Jourists Syarat-Syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah rule of law yaitu : 1. Perlindungan konstitusional 2. Badan kehakiman yang bebas / tidak memihak / independent 3. Pemilu yan bebas 4. Kebabasan untuk menyatakan pendapat 5. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi 6. Pendidikan kewarganegaraan
D. Muh. Kusnardi
dan Bintan R. Saragih : Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah
adanya : 1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia 2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan / kekuatan lain dan tidak memihak 3. Legalitas
dalam arti hukum dalam segala bentuknya
E. Ridwan H.R ; Penyempurnaan konsepsi negara hukum sebagai berikut : 1. Sistem pemerintah negara didasarkan atas kedaulatan rakyat 2. Pemerintah bertugas berdasar hukum 3. Jaminan hak asasi manusia warga negara 4. Adanya pembagian kekuasaan
5. Adanya pengawasan dari badan peradilan yang independent 6. Masy. berpartisipasi mengawasi pemerintah 7. Adanya sistem perekonomian kemakmuran warga negara
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM A. Cerminan Indonesia Negara hukum x Kekuasaan Absolut 1. UUD 45 pasal 1 ayat 3 ; Negara Indonesia adalah negara hukum
2. BAB X Pasal 27 ayat 1 : kedudukannya didalam hukum
Segala
warga
negara
bersamaan
3. Pasal 28 ayat 5 melindungi hak azasi 4. UU No. 10 / 2004 Pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum B. Asas-Asas Pokok Negara Hukum ( Prajudi Atmosudirdjo) Asas Legalitas Main hakim sendiri Asas Persekutuan Hukum Penguasa dan rakyat tunduk hukum
Asas Pokok Negara Hukum
Asas Persetujuan Rakyat
Asas Monopoli Paksa Penggunaan kekuasaan dan paksaan Taat Rakyat wajib tunduk peraturan
C. SUMBER-SUMBER HUKUM (Philippus M. Hadjon) Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pancasila
Hukum Internasional
SUMBER-SUMBER HAN
PP Permen & SK Men
Hukum Tidak tertulis
Yurisprudensi
Perda
Perpres
Kep.Kepda Nb :
1. Pancasila = Sumber hukum dasar nasional (TAP MPOR No. III / MPR / 2000 ) 2. UUD 1945 = Hukum dasar tertulis urutan teratas (UU No. 10 / 2009) 3. Keputusan Majelis : a. TAP MPR (Kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam) b. Keputusan MPR (hanya mengikat kedalam MPR)
LANJUTAN : 4. UNDANG-UNDANG
Presiden Angg. DPR
Usul RUU DPR
Presiden memegang RUU yang disetujui Disyahkan
Pembahasan Bersama Pres + DPR
Persetujuan Bersama Tidak disyahkan dalam waktu 30 hari
Gagal Tak boleh disidangkan lagi masa itu Syah menjadi UU
Wajib diundangkan
5. PERPU ( UUD 1945 Psl 22 setelah amandemen) a. Dalam kondisi yang memaksa / genting (berkaitan Penyelenggaraan pemerintahan) b. PP tersebut harus mendapat pesetujuan DPR sidang berikutnya c.
Jika tak disetujui harus dicabut
6. Peraturan Pemerintahan (PP) Dibuat / dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan UU (Ps. 5 ayat 2 UUD 1945) 7. Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden ( UU No. 10 / 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ) Berkaitan
dengan kewenangan
pemerintahan a) Kepres
Presiden sebagai pemegang kekuasaan
( UUD 1945 psl. 4 ayat 1) Kepres & Perpres
Bersifat menetapkan (konkrit – individual dan final) Keputusan tata usaha
negara / tak termasuk aturan perundangan)
b) Perpres Keputusan presiden yang materi muatannya bersifat pengaturan (regeling) dan materinya umum termasuk aturan perundangan 8. Peraturan menteri Ketentuan Substantifnya Keputusan Menteri Khusus bidang tugasnya 9. a) Perda (Peraturan Daerah) melaksanakan
otonomi
Prop
tugas pembantuan
Kab / Kota
10. Yurisprudensi : Himpunan Keputusan Pengadilan Landasan Hukum
11. Hukum tidak tertulis TAP MPR No. III / MPR / 2000 ; Sumber Hukum :
Tertulis (UUD)
Tidak tertulis Yaitu ; aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan 12.Hukum Internasional : Keseluruhan kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara Misal : Perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum 13. Keputusan Tata Usaha Negara : Keputusan Pejabat Administrasi 14. Doktrin ; Pendapat para pakar yang sering digunakan sebagai sumber dalam pengambilan keputusan
TATA URUTAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU NO.10/2004 Psl 7)
Tentang : PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. UUD NKRI Tahun 1945
2. Undang-Undang / Perpu 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah
a. Perda Propinsi (dibuat DPRD Prop + Gubernur) b. Perda Kabupaten/Kota/DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota c. Peraturan Desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa Karena TAP MPR tidak trermasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Peninjauan materi dan status hukum Tap. MPR No.I/MPR/2003 tentang peninjauan dan status hukum Tap MPRS dan MPR RI Tahun 1960 s/d 2002 dinyatakan sebagian dicabut, tetap berlaku Hukum harus : Baik (Demokratis), Adil Tujuan setiap hukum keadilan Proses Pembuatannya harus
didasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis taat tata urutan peraturan perundang-undangan
HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN) 1. Ragam Istilah : HAN, HTP (Hukum Tata Pemerintahan) HTUN (Hukum tata Usaha Negara) 2. Pengertian A. Hukum Tata Negara : Hukum yang mengatur tentang - Berdirinya suatu lembaga negara - Tugas dan fungsi
lembaga negara
- Hubungan antar lembaga negara B. HAN : Keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintahan jika menjalankan kekuasaannya 3. Hubungan HTN (Hukum Tata Negara) A) Hubungan erat karena sama-sama obyeknya B) Lembaga negara termasuk ruang lingkup HTN C) Disebut negara dalam keadaan statis/tak bergerak (hanya mengatur organ negara)
HAN A) Negara B) Mempunyai tugas mengawasi tugas dan fungsi lembaga Negara c) Negara dalam keadaan dinamis mengatur administrasi / prosedur saja
A. KEDUDUKAN HAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
NB
1. HAN : Salah satu sub sistem hukum nasional Indonesia 2. HAN : Harus didasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 Mengatur Seluk beluk A.N
Sebagai Organisasi Mencapai tujuan Kenegaraan (publik) Ditetapkan undang-undang
memaksa 3. HAN : Peraturan – peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya 4. Hukum administrasi = hukum pemerintahan
LANJUTAN 5. Pengertian Administrasi Negara (Prof. Prajudi Admosudirjo) a. Sebagai aparatur Negara/pemerintahan/institusi politik (kenegaraan) b. Sebagai fungsi/ aktivitas kegiatan pemerintah operasional
c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang d. Tugas / kegiatan, strategi, policy B. Hakekat dan Cakupan HAN 1. Hakekat : HAN merupakan hukum yang menguji hubungan hukum istimewa para pejabat / penguasa dapat melakukan tugas khusus / tertentu HAN : Mengatur hubungan antara alat pemerintah dengan individu masyarakat, memberikan perlindungan kepada warga negaranya / masy dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintah/negara (membatasi kewenangan aparat) Mengatur, membatasi dan menguji hubungan hukum antara W.N dengan penguasa (pejabat AN) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan / pembangunan menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, kekuasaan negara Bertujuan : menjamin adanya adm negara yang bonafid (tertib, sopan, adil, obyektif, jujur, efisien dan fair / sportif dan berpedoman asas-asas good governance)
C) CAKUPAN
HAN (Tugas Tertentu)
1. Memberikan masyarakat
perlindungan hukum kepada warga
2. Mengatur : wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku 3. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik 4. Mengatur cara-cara partisipasi WN dalam proses pengaturan dan pengendalan masyarakat Sesuai dengan Inpres No. 7 / 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tak terjadi tuntutan / gugatan Pejabat tenang meningkatkan kinerjanya
PERBUATAN PEMERINTAH (PERBPEM)
Perbuatan Pemerintah
Perb. Pem yang bersifat
Aktivitas perjabat administrasi negara yang dituangkan dalam bentuk program & kegiatan
Hukum privat (Sub Huk Pem) KUH Perdata perdata
Hukum Publik : a. Bersegi dua Hub Huk Pem Legalitas
Sub Huk Lainnya Asas
b. Bersegi satu Perb aparat pem. Menurut wewenang istimewa (penetapan / perbuatan penetapan) untuk mengatasi kekosongan hukum)
PENGAWASAN
TERHADAP PEMERINTAH
A. Mengapa ? Untuk menghindari benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat B. Apa Tujuan ? Mendukung kelancaran dan ketepatan jalannya pemerintahan dan pembangunan (Inpres No. 15 / 1983 ) C. Sebutkan Jenis Pengawasan : Pangawasan
Legislatif
DPR
Melekat
Atlas
Fungsional
Bapeka, BPKB, Itjen, Bawasda
Masyarakat
LSM Media
D. Apa sasarannya ? Agar pelaksanaan
1. Tertib berdasar peraturan
Pusat dan Darah
massa dsb
tugas pemerintahan :
Efektif dan efisien
2. Pembangunan sesuai program / aturan sasaran 3. Pengevaluasi hasil pembangunan perencanaan 4. Mencegah pemborosan, kebocoran dan pernyimpangan
Adil. Terbuka, Jujur, Bebas KKN
Apem Sihwa
Efesiensi
SENGKETA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (TUN) TAP PEJABAT A.N.
Melaksanakan Tugas
Pemerintah
WN
Kept.
Tidak Boleh
UU No. 5 / 1986 (PTUN)
Menyelesaikan sengketa TUN
Pengaturan
Bertentangan dengan sendi hukum
Melampaui Batas Wewenangnya
Merugikan warga negara / masy
Mis. Dibuat oleh yang tidak berwenang (salah prosedur)
Dihindari Syarat Kept. Pem 1. Harus dibuat oleh pejabat yang berwenang 2. Harus diberi bentuk dan sesuai prosedur 3. Tak boleh memuat kekurangan yuridis 4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya
Sengketa dibidang kepegawaian Sengketa TUN, karena PNS diangkat dengan SK dan sebagai WN (Orang) B.H. Perdata >< Pejabat TUN sesuai peraturan perundangan yang berlaku
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA UU No. 14 / 1970 diubah UU No. 35 / 1999 Psl. 10 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dilingkungan : 1. Peradilan Umum 2. Peradilan agama 3. Peradilan militer 4. Peradilan tata usaha negara (PTUN) PTUN terbentuk pada tahun 1986 (UU No. 5 / 1986) Landasan Pemikiran : 1. NKRI Negara hukum berdasar Pancasila & UUD 1945 Tujuan : aman, tentram, tertib, persamaan kedudukan dalam hukum menjamin : hubungan 3 S antara aparatur dibidang TUN dengan warga masyarakat 2. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut ( No. 1) mengisi kemerdekaan pembangunan nasional diusahakan membina aparatur dibidang TUN agar : - Profesional berlandaskan hukum
- Efisien dan efektif - Bersih dan berwibawa - Semangat
dan sikap pengabdian masy
LANDASAN PEMIKIRAN
TUJUAN DIBENTUKNYA
PTUN
MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA PEM WN
PERLINDUNGAN HAK-HAK PERSEORANGAN / MASY
WN / MASY. DAPAT MENGADUKAN GUGATAN KE PTUN
PERHATIAN / WASPADA BAGI PEJABAT A.N MENCEGAH GUGATAN DI PTUN
BILA ADA TINDAKAN PEMERINTAH (TAP) KEPT YANG MELANGGAR HAK WARGA NEGARANYA
SENGKETA TUN
Penyelenggaraan Pem USAHA PEMERINTAH MEWUJUDKAN
Efisien Efektif Wibawa
MEMBENTUK PTUN
UU NO. 28 / 1999 Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
Menerapkan asasasas umum penyelenggaraan negara yang baik
Perlindungan Hukum Masy
Kepastian hukum
Proporsionalitas Tertib penyelenggara negara
Profesionalitas Akuntabilitas
Kepentingan umum Asas-Asas Keterbukaan
