HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL - Universitas Udayana

BLOCK BOOK

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL WGI 4233

PENYUSUN I NENGAH SUANTRA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

BLOCK BOOK HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL ( H O I )

1. IDENTIFIKASI MATA KULIAH Nama Mata Kuliah: Hukum Organisasi Internasional Kode Mata Kuliah:

WGI 4233

Pengajar:

I Nengah Suantra,S.H., M.H. Putu Tuni Cakabawa, S.H., M.Hum. A.A. Sri Utari, S.H., M.H.

Semester:

IV

SKS:

2

Status:

Wajib Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VII)

2. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Wajib Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VII), yang pada hakikatnya merupakan pendalaman salah satu substansi yang terdapat dalam mata kuliah Hukum Internasional. Substansi mata kuliah meliputi: pengertian, subyek, obyek, dan sumbersumber HOI; sejarah kharakteristik, dan klasifikasi organisasi internasional; tujuan, keanggotaan dan organorgan organisasi internasional; personalitas hukum, imunitas, tanggung jawab, hubungan eksternal, dan wewenang membuat hukum organisasi internasional; serta alasanalasan, metode, dan akibat hukum pembubaran organisasi internasional. 3. TUJUAN MATA KULIAH Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahamipengertian, subyek, obyek, dan sumbersumber HOI; sejarah kharakteristik, dan klasifikasi organisasi internasional; tujuan, keanggotaan dan organorgan organisasi internasional; personalitas hukum, imunitas, tanggung jawab, hubungan eksternal, dan wewenang membuat hukum organisasi internasional; serta alasanalasan, metode, dan akibat hukum pembubaran organisasi internasional. Dengan pemahaman tersebut diharapkan mahasiswa mampu menganalisis segisegi hukum permasalahan organisasi internasional yang timbul dalam masyarakat internasional dengan tepat.

4. METODE DAN STRATEGI PROSES PEMBELAJARAN 4.1. Metode Perkuliahan. Metode perkuliahan yang digunakan yaitu metode Problem Based Learning. Mahasiswa belajar (learning) belajar menggunakan masalah sebagai basis pembelajaran. Dosen bukan mengajar (teaching), tetapi memfasilitasi mahasiswa belajar. Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Perkuliahan dilakukan sebanyak lima kali, yaitu pertemuan ke1, 4, 7, 10, dan pertemuan ke13 untuk memberikan orientasi materi perkuliahan perpokok bahasan. Selanjutnya dilakukan tutorial atas subsub pokok bahasan, yaitu pada pertemuan ke2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, dan pertemuan ke16. Total pertemuan tatap muka minimal 16 kali. 4.2. Strategi Perkuliahan. Perkuliahan subsub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu papan tulis, power point slide, dan penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) sebelum mengikuti perkuliahan dengan mencari bahan materi, membaca, dan memahami pokokpokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran dua arah, yakni pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. 4.3. Strategi Tutorial. Mahasiswa mengerjakan tugastugas, baik discussion task, study task, maupun problem task sebagai bagian dari self study. Kemudian berdiskusi di kelas tutorial, presentasi menggunakan power point, dan melaksanakan peran dalam rule play atas kasus kewarganegaraan. Mahasiswa wajib menyetor paper sesuai dengan topik tutorial paling lambat pada saat tutorial. Mempresentasikan tugas tutorial dengan media power point pada saat tutorial. Melakukan peran dalam rule play penyelesaian kasuskasus organisasi internasional. 5. UJIAN DAN PENILAIAN Dalam satu semester ujian secara terstruktur dilakukan dua kali, yaitu UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). UTS dan UAS dilaksanakan sesuai

3

dengan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas. Selain itu, dilakukan pula kuis atas materi yang sudah dibahas, yang waktu pelaksanaannya tidak ditentukan. Penilaian hasil belajar mahasiswa ditentukan berdasarkan kompetensi hard skills dan soft skills. Nilai kompetensi hard skills berdasarka pada nilai UTS dan UAS serta nilai TT (tugastugas). Nilai soft skills berdasarkan penilaian aspek psikomotorik: sikap, perilaku, dan kehadiran dalam perkuliahan; dan aspek afektif: keaktifan dalam kelas, kemampuan mengemukakan pendapat, dan kemampuan presentasi. Kehadiran yang diperhitungkan adalah kehadiran paling sedikit 75% dari keseluruhan tatap muka terstruktur. Nilai soft skills dan hard skills terintegrasi di dalam nilai TT, UTS, dan nilai UAS. Nilai akhir dari tiap semester adalah nilai ratarata dari Ujian Tengah Semester dan tugastugas ditambah dua kali nilai akhir semester dibagi 3. Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut : Rumus : (UTS + TT) + (2 x UAS) 2 NA = 3 Sistem penilaian mempergunakan skala 5 (04) dengan rincian dan kesetaraan sebagai berikut :

Skala Nilai Huruf

Angka

A B+ B C+ C D+ D E

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0

Penguasaan Kompetisi Sangat bai Antara sangat baik dengan baik Baik Antara baik dan cukup Cukup Kurang Sangat kurang Gagal

Keterangan dengan skala nilai 010 0100 8,010,0 7,07,9 6,56,9 6,06,4 5,55,9 5,05,4 4,04,9 0,03,9

80100 7079 6569 6064 5559 5054 4049 039

6. MATERI PERKULIAHAN (ORGANISASI PERKULIAHAN) Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

4

1. DasarDasar HOI 1.1. Pengertian, Subyek, Obyek, dan Sumber Hukum HOI 1.2. Sejarah, Kharakteristik, dan Klasifikasi OI 2. Pembentukan dan Pembubaran Organisasi Internasional ( OI ) 2.1. Persayaratan Pembentukan, Tujuan, Keanggotaan, dan Organorgan OI 2.2. Alasan, Cara atau Metode, dan Akibat Hukum Pembubaran OI 3. Status Hukum OI 3.1. Kapasitas Hukum, Imunitas, dan Privilege OI 3.2. Tanggung jawab dan Hubungan Eksternal OI, 4. Perserikatan BangsaBangsa (PBB) 4.1. Sejarah Pembentukan PBB 4.2. Piagam PBB, Tujuan dan AsasAsas PBB, 4.3. Keanggotaan dan Organorgan PBB 5. Organisasi Pemerintah dan NonPemerintah di Luar PBB 5.1. Organisasi AntarPemerintah di Luar PBB, 5.2. Organisasi Internasional yang Memiliki Ciri Ganda

5.3. Organisasi NonPemerintah di Luar PBB 7. BAHAN BACAAN a. Instrumen dasar pembentukkan dan yang dibentuk OI, seperti Charter of the United Nations 1945, Agreement between the United Nations an d the United States Regarding the Headquarters of the United Nations 1947, Convention on the Priviledges and Immunities of the United Nations 1946, International Organizations Immunities Act 1945, The ASEAN Declaration 1967, Declaration of ASEAN Concord 1976, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976, Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat 1976, Agreement on ASEAN preferential Trading Arrangement 1977, Treaty of Paris 1951,Treaty of Roma 1957, Agreement Estabilishing the World Trade Organization, 1994, dan lainlain. b. Adolf, Huala; 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika. c. Boer, Mauna; 2003, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cet. 4, Bandung: Alumni. d. Bowett; 1982, The Law of International Institutional, Fourth Edition, London: Stevens and Sons Limited. e. Burhan Tsani, Mohd; 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, Edisi Pertama, Cet. pertama, Yogyakarta: Liberty. f. Djajaatmadja, Bambang Iriana; 1992, Hukum Organisasi Internasional: Organisasiorganisasi Global dan Regional, Cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

5

g. Mandalangi, J., Pareira; 1986, Segisegi Hukum Organisasi Internasional: Buku 1 Suatu Modus Pengantar, Cet. pertama, Bandung: Binacipta. h. Ranjit Gill; 1988, ASEAN, PT.Gramedia, Jakarta. i. Schermers, Henry G.; 1980, Internatonal Institutional Law, Sijthhoff & Noordhoff, Alphen Aan Den Rijn, The Nederlands Rockville, USA: Maryland. j. Suantra dkk, 2006, Hukum Organisasi Internasional, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. k. Suherman, Ade Maman; 2003, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Persfektif Hukum dan Globalisasi, Cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia. l. Suryokusumo, Sumaryo; 1990, Hukum Organisasi Internasional, Cetakan pertama, Jakarta: UIPRESS. m. _______; 1993, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Cet. I, Bandung: Alumni. n. _______; 2007, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta. o. _______; 2007, Studi Kasus Hukum Internasional, Cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta. p. Syahmin , A.K.; 1985, Pokokpokok Hukum Organisasi Internasional, Bandung: Binacipta. q. _______, 1988, Masalahmasalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung, CV Armico. r. Starke, J.G.; “Introduction to International Law”, alih bahasa: Sumitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting; 1989, Pengantar Hukum Internasional 2, Cetakan pertama, Aksara Persada Indonesia. s. http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/30/06413956/pbb.protes.

serangan.israel.ke.gedung.pbb. Selasa, 30 Desember 2008. t. http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/30/08540973/ israel.bersumpah.terus.menggempur. Selasa, 30 Desember 2008. u. Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 . v. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986.

6

Pertemuan I: Perkuliahan ke1 DASARDASAR HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (HOI) 1. Pengertian, Subyek, Obyek, dan Sumbder Hukum HOI 2. Sejarah, Kharakteristik, dan Klasifikasi OI Bahan Bacaan: 1. Bowett; 1982, The Law of International Institutional, Fourth Edition, London: Stevens and Sons Limited. 2. Instrumen dasar pembentukkan dan yang dibentuk OI, seperti Charter of the United Nations 1945, Agreement between the United Nations an d the United States Regarding the Headquarters of the United Nations 1947, Convention on the Priviledges and Immunities of the United Nations 1946, International Organizations Immunities Act 1945, The ASEAN Declaration 1967, Declaration of ASEAN Concord 1976, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976, Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat 1976, Agreement on ASEAN preferential Trading Arrangement 1977, Treaty of Paris 1951,Treaty of Roma 1957, Agreement Estabilishing the World Trade Organization, 1994, dan lainlain. 3. Mandalangi, J. Pareira; 1986, Segisegi Hukum Organisasi Internasional Buku 1Modus Pengantar, Cet. pertama, Bandung: Binacipta. 4. Schermers, Henry G.; 1980, Internatonal Institutional Law, Sijthhoff & Noordhoff, Alphen Aan Den Rijn, The Nederlands Rockville, USA: Maryland. 5. Suantra dkk; 2006, Hukum Organisasi Internasional, FH. UNUD. 6. Suryokusumo, Sumaryo; 1990, Hukum Organisasi Internasional, Cet. pertama, Jakarta: UIPRESS. 7. _______, 2007, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta. 8. http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/30/08540973/ israel.bersumpah.terus.menggempur. Selasa, 30 Desember 2008.

7

Pertemuan II: Tutorial ke1 PENGERTIAN, SUBYEK, OBYEK, DAN SUMBER HUKUM HOI

Discussion Task – Study Task Di dalam kepustakaan, selain istilah Hukum Organisasi Internasional ( The Law of International Organization) dikenal pula beberapa istilah lain. Henry G. Schermers menggunakan istilah seperti pada judul bukunya yaitu, International Institutional Law yang diterbitkan pada tahun 1980. Sementara itu, D.W. Bowett menulis buku dengan judul The Law of International Institutional yang terbit tahun 1982. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum Organisasi Internasional” oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 1992. Ada pula istilah The Law of International Constitution. Istilah ini digunakan oleh J.L Brierly dalam bukunya The Law of Nations, An Introduction to the International Law of Peace. Serupa dengan itu, J.G. Starke menyebutkan bidang hukum ini dengan nama International Constitutional Law di dalam bukunya Introduction to International Law. Suatu terminologi yang focus pada ketentuanketentuan hukum di dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu United Nations Law. Louis B. Sohn menggunakan Istilah tersebut dalam bukunya Cases on United Nations Law. Istilah tersebut juga diketemukan di dalam bukunya Sumaryo Suryokusumo: “Hukum Organisasi Internasional” (1990) dan “Pengantar Hukum Organisasi Internasional” (2007). Di dalam kurikulum institusional fakultas hokum di Indonesia digunakan istilah Hukum Organisasi Internasional. Penamaan yang digunakan oleh para pakar tersebut menunjukkan pengertian dan ruang lingkup substansinya masingmasing. Namun demikian, semua itu menunjukkan adanya kesamaan substansi yaitu adanya subyek, obyek, dan sumber hukum Hukum Organisasi Internasional. Disekusikan mengenai perbedaan pengertian dan skup substansi masing masing istilah tersebut. Berdasarkan itu, simpulkanlah pengertian Hukum Organisasi Internasional. Jelaskan pula mengenai sumber hukum Hukum Organisasi Internasional.

8

Selasa, 30 Desember 2008 | 08:54 WIB ISRAEL BERSUMPAH TERUS MENGGEMPUR KOTA GAZA,SELASAPara pejabat tinggi Israel bersumpah akan terus menggempur Hamas, setelah serangan udara sekarang ini memasuki hari keempat. "Israel akan berperang sampai tuntas melawan Hamas," kata Menteri Pertahanan Ehud Barak dalam sidang kabinet, Senin (29/12). Seorang pejabat senior militer mengatakan tidak akan ada bangunan Hamas yang akan tersisa. Sedikitnya 345 warga Palestina tewas dan 1.550 terluka sejak hari Sabtu, kata PBB. Sebaliknya, baru dua warga Israel yang terbunuh akibat tembakan roket dari Gaza. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Kimoon, meminta gencatan senjata segera. Ban sangat memprihatinkan tindak kekerasan di Gaza. Dia mengakui hak Israel untuk membela diri dari serangan roket militan Palestina, namun dia mencela penggunaan kekuataan militer yang berlebihan oleh Israel. Israel sekarang mengerahkan pasukan di perbatasan Gaza dan menyatakan daerah di sekelilingnya sebagai "zona militer tertutup". Para wartawan mengatakan langkah ini, di samping pengerahan ribuan tentara cadangan, boleh jadi akan menjadi awal dari operasi darat. Palang Merah menggambarkan situasi di berbagai rumah sakit Gaza dalam keadaan kacau, tim medis telah bekerja matimatian. Sementara itu, sejumlah kecil orang Palestina yang lukaluka sudah menyeberangi perbatasan Rafah masuk ke Mesir untuk perawatan, dan truktruk yang bermuatan obatobatan diizinkan masuk ke Gaza. Para menteri luar negeri Uni Eropa akan bertemu di Paris hari Selasa untuk membicarakan krisis yang semakin tak menentu itu. ....................................................................................................................................... ...... http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/30/08540973/israel.bersumpah.terus.men ggempur. Selasa, 30 Desember 2008. Identifikasi dan jelaskan mengenai subyek dan obyek HOI. Bahan Bacaan: Lihat Bahan Bacaan Perkuliahan ke1.

Pertemuan III: Tutorial ke2 SEJARAH, KHARAKTERISTIK, DAN KLASIFIKASI OI

Discussion Task – Study Task Gagasan pembentukkan organisasi internasional sebagai upaya melaksanakan perdamaian dunia dapat dicatat dari pemikiran para ahli pikir di bidang politik dan kemasyarakatan seperti Uskup Gui D’Anjou dan uskup agung Aimon de Bourges (akhir abad X), Dante Alighieri (1265 – 1321), Pierre Dubois (1306), Emeric Cruce (1618 –

9

1648), Duc De Sully (akhir abad XVI), William Penn (akhir abad XVII), Abbe De Saint Pierre (1712), Jeremy Bentham (1793), dan Immanuel Kant (1795). Namun, organisasi internasional yang dikenal kini baru timbul pada abad XX yaitu pada akhir Perang Dunia (PD) I dan PD II yang masingmasing telah menimbulkan LBB pada tahun 1919 dan PBB tahun 1945. Itu diawali dengan pertumbuhan lembaga konsul ( the Institution of the Consul ). Kemudian, berkembang adanya lembaga diplomatik tetap ( the Institution of a Permanent Diplomatic Ambassador ); konferensi internasional ( the international conference ); Perserikatanperserikatan Privat ( the Private International Unions – nongovermental ), dan Perserikatanperserikatan Publik ( the Public International Unions – governmental ) Identifikasi gagasangagasan lahirnya organisasi internasional. Jelaskan dengan contohcontoh perkembangan organisasi internasional, dari lembaga konsul hingga uni uni publik. Terangkan keunggulan dan kekurangan lembaga konsul, lembaga diplomatik, konferensi internsional, uniuni privat, dan uniuni publik. Bahan Bacaan: sama dengan bahan bacaan perkuliahan ke1.

10

Pertemuan IV: Perkuliahan 2 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI INTERNASIONAL 1. Persyaratan Pembentukan, Tujuan, Keanggotaan, dan Organorgan OI 2. Alasan, Cara atau Metode, dan Akibat Hukum Pembubaran OI Bahan Bacaan 1. Boer Mauna; 2003, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cet. 4, Bandung: Alumni. 2. Bowett; 1982, The Law of International Institutional, Fourth Edition, London: Stevens and Sons Limited. 3. Instrumen dasar pembentukkan dan yang dibentuk OI, seperti Charter of the United Nations 1945, Agreement between the United Nations an d the United States Regarding the Headquarters of the United Nations 1947, Convention on the Priviledges and Immunities of the United Nations 1946, International Organizations Immunities Act 1945, The ASEAN Declaration 1967, Declaration of ASEAN Concord 1976, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976, Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat 1976, Agreement on ASEAN preferential Trading Arrangement 1977, Treaty of Paris 1951,Treaty of Roma 1957, Agreement Estabilishing the World Trade Organization, 1994, dan lainlain. 4. Mandalangi, J. Pareira; 1986, Segisegi Hukum Organisasi Internasional Buku 1Modus Pengantar, Cet. pertama, Bandung: Binacipta. 5. Schermers, Henry G.; 1980, Internatonal Institutional Law, Sijthhoff & Noordhoff, Alphen Aan Den Rijn, The Nederlands Rockville, USA: Maryland. 6. Starke, J.G.; “Introduction to International Law”, alih bahasa: Sumitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting; 1989, Pengantar Hukum Internasional 2, Cetakan pertama, Aksara Persada Indonesia. 7. Suantra dkk; 2006, Hukum Organisasi Internasional, FH. UNUD. 8. Suryokusumo, Sumaryo; 1990, Hukum Organisasi Internasional, Cet. pertama, Jakarta: UIPRESS. 9. _______, 2007, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta.

11

Pertemuan V: Tutorial 3 PERSYARATAN PEMBENTUKAN, TUJUAN, KEANGGOTAAN, DAN ORGAN ORGAN OI

Study Task – Problem Task Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi internasional didirikan di atas suatu fundamen yang disebut instrument pokok pembentukan organisasi internasional. Namun, PBB memilih Charter sebagai dasar pembentukan. Itu berbeda dengan LBB ( Liga BangsaBangsa – League of Nations ), yang menggunakan Covenant. Berbeda pu;la dengan Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau sering disebut Helsinki Accordsyang menggunakan Final Act; Liga Arab dan Pakta Warsawa menggunakan Pact; North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan SouthEast Asia Treaty Organization (SEATO) menggunakan Treaty. Statute merupakan instrumen pokok pembentukkan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Sementara itu, Association of South East Asian Nations (ASEAN) pembentukannya dinyatakan melalui suatu Declaration, Sedangkan

United Nations Industrial Develompment

Organization (UNIDO), International Labour Organization (ILO), WHO, UNESCO menggunakan Constitution. Karena itu, persyaratan pembentukan organisasi internasional inklusif di dalam unsurunsur perjanjian internasional. Pada Pasal 2, Ayat 1, huruf (a) Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 ditentukan: “Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument of in two or more related instruments and whatever its particular designation.” Tetapi, itu berbeda dengan ketentuan Pasal 2 sub 1 huruf (a) Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986. Ditentukan bahwa “treaty” means an international agreement governed by international law and concluded in written form: a. between one or more States and one or more international organizations; or b. between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;” Kemuduian, sejarah perkembangan organisasi internasional menunjukkan suatu cirri dominant eksistensi organisasi internasional yaitu keinginan untuk bekerja sama,

12

yang mengekpresikan adanya tujuan bagi terbentuknya organisasi internasional tersebut. Tujuan organisasi internasional, asas, keanggotaan, dan organorgannya ditentukan di dalam instrument pokok organisasi internasional yang bersangkutan. Apakah sesungguhnya persyaratan pembentukkan organsisasi internaasional ? Identifikasi dan jelaskan mengenai tujuan, asasasas, keanggotaan, dan organorgan organisasi internasional. Bahan Bacaan: Lihat Bahan Bacaan Perkuliahan 2.

Pertemuan VI: Tutorial ke4 ALASAN, METODE, DAN AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Study Task – Discussion Task Charter PBB dan Covenant LBB tidak mengatur ketentuan pembubaran. Demikian pula organisasiorganisasi internasional nonkeuangan lainnya. Sebaliknya, Pasal 6 (5) Bank Agreement, Pasal 7 (5) International Development Association (IDA), Pasal 27 bagian 2 IMF, Pasal 7 bagian 5 IDA, dan Pasal 5 Bagian 5 IFC mengatur secara eksplisit hal itu. Cara pembubaran pun berbedabeda. International Institute of Agriculture (IIA) bubar karena adanya perjanjian internasional baru yang membentuk FAO. The International Meteorology Organization (IMO) berubah menjadi WMO berdasarkan hasil suatu rapat umum anggota. Sementara itu, LBB diganti dengan PBB berdasarkan Resolusi Majelis LBB. Pembubaran organisasi internasional berimplikasi pada asetaset, fungsifungsi dan perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional yang bersangkutan. Namun, hal itu berbedabeda antara satu organisasi internasional dengan organisasi internasional yang lain. Jelaskan apakah sebabnya tidak setiap instrumen pokok organisasi internasional menentukan mengenai pumbabaran, apakah sebabnya cara pembubaran berbedabeda, dan apakah akibat hukum pembubaran organisasi internasional atas asetaset, fungsi, dan perjanjian internasional. Bahan Bacaan: Sama dengan Bahan Bacaan Perkuliahan 2.

13

Pertemuan VII: Perkuliahan 3 STATUS HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL 1. Kapasitas Hukum, Imunitas, dan Privilege Organisasi Internasional 2. Tanggung jawab dan Hubungan Eksternal Organisasi Internasional Bahan Bacaan: 1. Boer Mauna; 2003, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cet. 4, Bandung: Alumni. 2. Bowett; 1982, The Law of International Institutional, Fourth Edition, London: Stevens and Sons Limited. 3. Instrumen dasar pembentukkan OI. 4. Mandalangi, J. Pareira; 1986, Segisegi Hukum Organisasi Internasional Buku 1Modus Pengantar, Cet. pertama, Bandung: Binacipta. 5. Schermers, Henry G.; 1980, Internatonal Institutional Law, Sijthhoff & Noordhoff, Alphen Aan Den Rijn, The Nederlands Rockville, USA: Maryland. 6. Starke, J.G.; “Introduction to International Law”, alih bahasa: Sumitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting; 1989, Pengantar Hukum Internasional 2, Cetakan pertama, Aksara Persada Indonesia. 7. Suantra dkk; 2006, Hukum Organisasi Internasional, FH. UNUD. 8. Suherman, Ade Maman; 2003, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Persfektif Hukum dan Globalisasi, Cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia. 9. Suryokusumo, Sumaryo; 1990, Hukum Organisasi Internasional, Cet. pertama, Jakarta: UIPRESS. 10. _______; 1993, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Cet. I, Bandung: Alumni. 11. _______; 2007, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta. 9. http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/30/06413956/pbb.protes.

serangan.israel.ke.gedung.pbb. Selasa, 30 Desember 2008.

14

Pertemuan VIII: Tutorial ke5 KAPASITAS HUKUM, IMUNITAS, DAN PRIVILEGE ORGANISASI INTERNASIONAL

Study Task –Problem Task PBB PROTES SERANGAN ISRAEL KE GEDUNG PBB JERUSALEM, SENIN — Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah memprotes keras serangan udara Israel di Jalur Gaza yang menghantam dua gedung PBB dan menewaskan delapan orang. Utusan PBB, Robert Serry, dan Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) Karen Abu Zayd telah menulis sepucuk surat kepada Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak memprotes insiden itu dengan katakata sekeras mungkin. Israel melakukan kecerobohan dua kali selama serangan besarbesaran yang mulai dilancarkan pada Sabtu (27/12). Insiden tersebut terjadi saat Israel melancarkan serangan udara pertama Sabtu di wilayah yang diperintah Hamas itu. Rudal tersebut mungkin ditargetkan terhadap seorang polisi Palestina yang berdiri di samping pusat pelatihan UNRWA. Namun, rudal menghantam sekelompok siswa pelatihan UNRWA sehingga menewaskan delapan orang dan melukai 19 orang. Insiden kedua terjadi Senin (29/12). Dalam serangan itu, markas PBB di Gaza dirusak oleh dua rudal yang ditembakkan Israel. "Tempat PBB harus dilindungi dan tidak diganggu," kata pernyataan itu, apalagi Pemerintah Israel memiliki semua koordinat tempat PBB di Gaza. Serangan tersebut sungguh pelecehan terhadap PBB. Serangan itu dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Serangan militer yang sangat dekat dengan tempat PBB sangat membahayakan personel dan properti PBB. "Jangan diulangi," demikian salah satu kutipan pesan tersebut. Hampir dari 350 warga Palestina—sedikitnya 57 warga sipil—telah tewas sejak Israel melancarkan serangan udara kilatnya di daerah kantong yang dikuasai Hamas. http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/30/06413956/pbb.protes.serangan.israel.k e.gedung.pbb. Selasa, 30 Desember 2008. Identifikasi dan jelaskan permasalahan yang terdapat dalam wacana di atas berkaitan dengan kapasitas hukum, imunitas,dan privilege PBB. Bahan Bacaan: Lihat Bahan Bacaan Perkuliahan 3.

15

Pertemuan IX: Tutorial ke6 TANGGUNG

JAWAB

DAN

HUBUNGAN

EKSTERNAL

ORGANISASI

INTERNASIONAL.

Study Task – Problem Task

Sekjen PBB Himbau Status Kosovo Segera Diputuskan indosiar.com, New York Sekretaris Jendral PBB Ban Kimoon mendesak agar status akhir provinsi Seribia, Kosovo yang memisahkan diri, segera diputuskan. Jika tidak kemajuan yang dicapai dalam tahuntahun terakhir ini dapat buyar. Dalam

sebuah laporan yang akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, Ban mengatakan keputusan mengenai masa depan Kosovo hendaknya tetap menjadi prioritas dewan dan masyarakat internasional secara keseluruhan. AS dan negara negara Eropa mendukung usul utusan PBB Martti Ahtisaari untuk memberikan kepada Kosovo kemerdekaan dengan pengawasan internasional. Sementara Rusia berjanji akan memveto usul tersebut Dalam kesempatan terpisah, Ban Kimoon juga menyerukan kepada pemimpin pemimpin pengusaha di dunia agar melakukan lebih banyak lagi untuk memutar balik perubahan iklim dan mengurangi kemiskinan global. Sekjen Ban berpidato di depan sebuah pertemuan kaum politisi, pengusaha dan kelompok advokasi di Jenewa untuk membuat penilaian mengenai kemajuan Global Compact PBB, prakarsa yang diluncurkan pada tahun 2000 untuk mempromosikan HAM, praktek perburuhan yang baik dan perlindungan lingkungan. Sekjen PBB itu mengatakan kemajuan yang dicapai tidak sama. Ia mendesak lebih banyak upaya dilakukan untuk mencapai tingkat pengurangan kemiskinan yang ditetapkan dalam tujuan prakarsa itu. Pada tahun 2000, PBB membentuk Sasaran Pembangunan Millennium, yang termasuk mengurangi sampai separuhnya kemiskinan yang parah di dunia, menghentikan menjalarnya HIV/AIDS, dan menyediakan pendidikan dasar yang universal selambatnya pada tahun 2015.(VOA/Ijs) Jelaskan tanggung jawab dan hubungan eksternal OI dalam wacana di atas.

16

Pertemuan X: Perkuliahan ke4 PERSERIKATAN BANGSABANGSA ( PBB ) 1. Sejarah, Piagam, Tujuan, dan Asasasas PBB. 2. Keanggotaan dan Organorgan PBB. Bahan Bacaan: 1. Boer, Mauna; 2003, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cet. 4, Bandung: Alumni. 2. Bowett; 1982, The Law of International Institutional, Fourth Edition, London: Stevens and Sons Limited. 3. Djajaatmadja, Bambang Iriana; 1992, Hukum Organisasi Internasional: Organisasiorganisasi Global dan Regional, Cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika. 4. Mandalangi, J., Pareira; 1986, Segisegi Hukum Organisasi Internasional: Buku 1 Suatu Modus Pengantar, Cet. pertama, Bandung: Binacipta. 5. Piagam Perserikatan BangsaBangsa. 6. Schermers, Henry G.; 1980, Internatonal Institutional Law, Sijthhoff & Noordhoff, Alphen Aan Den Rijn, The Nederlands Rockville, USA: Maryland. 7. Suantra dkk, 2006, Hukum Organisasi Internasional, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 8. Suherman, Ade Maman; 2003, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Persfektif Hukum dan Globalisasi, Cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia. 9. Suryokusumo, Sumaryo; 1990, Hukum Organisasi Internasional, Cetakan pertama, Jakarta: UIPRESS. 10. _______; 1993, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Cet. I, Bandung: Alumni. 11. _______; 2007, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta. 12. _______; 2007, Studi Kasus Hukum Internasional, Cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta. 13. Syahmin , A.K.; 1985, Pokokpokok Hukum Organisasi Internasional, Bandung: Binacipta. 14. _______, 1988, Masalahmasalah Internasional,Bandung, CV Armico.

Aktual

Hukum

Organisasi

17

15. Starke, J.G.; “Introduction to International Law”, alih bahasa: Sumitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting; 1989, Pengantar Hukum Internasional 2, Cetakan pertama, Aksara Persada Indonesia.

Pertemuan XI: Tutorial ke7 SEJARAH, PIAGAM, TUJUAM, DAN ASASASAS PBB

Discussion Task – Study Task

UNITED NATIONS The United Nations (UN) is an international organization whose stated aims are facilitating cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, and the achieving of world peace. The UN was founded in 1945 after World War II to replace the League of Nations, to stop wars between countries, and to provide a platform for dialogue. It contains multiple subsidiary organizations to carry out its missions. There are currently 192 member states, including nearly every sovereign state in the world. From its offices around the world, the UN and its specialized agencies decide on substantive and administrative issues in regular meetings held throughout the year. The organization is divided into administrative bodies, primarily: the General Assembly (the main deliberative assembly); the Security Council (decides certain resolutions for peace and security); the Economic and Social Council (assists in promoting international economic and social cooperation and development); the Secretariat (provides studies, information, and facilities needed by the UN); the International Court of Justice (the primary judicial organ). Additional bodies deal with the governance of all other UN System agencies, such as the World Health Organization (WHO), the World Food Programme (WFP) and United Nations Children's Fund (UNICEF). The UN's most visible public figure is the Secretary General, currently Ban Kimoon of South Korea, who attained the post in 2007. The organization is financed from assessed and voluntary contributions from its member states, and has six official languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. History Following in the wake of the failed League of Nations (1919–1946), which the United States never joined, the United Nations was established in 1945 to maintain international peace and promote cooperation in solving international economic, social and humanitarian problems. The earliest concrete plan for a new world organization was begun under the aegis of the U.S. State Department in 1939. Franklin D. Roosevelt first coined the term 'United Nations' as a term to describe the Allied countries. The term was first officially used on January 1, 1942 when 26 governments signed the Atlantic Charter, pledging to continue the war effort. [3] On 25 April 1945, the UN Conference on International Organization began in San Francisco, attended by 50 governments and a number of nongovernmental organizations involved in

18

drafting the Charter of the United Nations. The UN officially came into existence on 24 October 1945 upon ratification of the Charter by the five permanent members of the Security Council—France, the Republic of China, the Soviet Union, the United Kingdom and the United States—and by a majority of the other 46 signatories. The first meetings of the General Assembly, with 51 nations represented, and the Security Council, took place in Westminster Central Hall in London in January 1946. [4] The UN's reputation was tarnished in 2003 after the OilforFood scandal. The programme was established in 1996 to allow Iraq to sell oil on the world market in exchange for food, medicine, and other humanitarian supplies for Iraqi citizens who were affected by international economic sanctions in the wake of the first Gulf War. Allegations of abuse and corruption surfaced in 2003, and Benon Sevan, the former director, was suspended and then resigned from the UN after he was found to have accepted bribes from the Iraqi regime. It was recommended that his UN immunity be lifted to allow for a criminal investigation. [5] Beyond Sevan, Kojo Annan, Kofi Annan's son, was alleged to have illegally procured OilforFood contracts on behalf of the Swiss company Cotecna. India's foreign minister, K. Natwar Singh, was removed from office because of a role in the scandal, and the Cole Inquiry investigated whether the Australian Wheat Board breached any laws with its contracts with Iraq. ………………………………………………………………………………………… …… Diadaptasi dari http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nation. Minggu, 18 Oktober 2009. Identifikasi dan diskusikan mengenai sejarah, Piagam, tujuan, dan asasasas PBB dalam wacana di atas.

Pertemuan XII: Tutorial ke8 KEANGGOTAAN DAN ORGANORGAN PBB

Study Task – Problem Task Mengenai keanggotaan PBB terdapat ketentuan di dalam Piagam sebagai berikut. 1. Bagian Pertama Pembukaan (Preamble) Piagam PBB menyatakan “WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED”. 2. Bagian Akhir Pembukaan menentukan: HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

19

3. Pasal 3 dan pasal 4 Piagam PBB nenentukansebagai berikut: Article 3 The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110. Article 4 1. Membership in the United Nations is open to all other peaceloving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations. 4. Pasal 111 dan Ketentuan penutup menentukan sebagai berikut:

Article 111 The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states. IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter. Jelaskan mengenai apakah anggota PBB dan persyaratan sebagai anggota. Sedangkan mengenai organorgan PBB terdapat ketentuan di dalam Pasal 7 Piagam, sebagai berikut:

Article 7 1. There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly a Security Council an Economic and Social Council a Trusteeship Council an International Court of Justice and a Secretariat. 2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

Jelaskan klasifikasi dan kriterianya organorgan PBB.

20

Pertemuan XIII: Perkuliahan 5 ORGANISASI PEMERINTAH DAN NONPEMERINTAH DI LUAR PBB 1. Organisasi AntarPemerintah di Luar PBB, 2. Organisasi Internasional yang Memiliki Ciri Ganda

3. Organisasi NonPemerintah di Luar PBB

Bahan Bacaan 1. Agreement Estabilishing the World Trade Organization, 1994. 2. Agreement on ASEAN preferential Trading Arrangement 1977. 3. Agreement for the promotion Cooperation in Mass Media and Cultural Activities 1969. 4. Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia 1976. 5. Treaty of Paris 1951 6. Treaty of Roma 1957 7. Verschoor , I.H.Ph. Diederiks, An Introduction to Air Law, Third revised edition, Kluwer, the Netherlands, 1988. 8. Bowett; 1982, The Law of International Institutional, Fourth Edition, London: Stevens and Sons Limited. 9. Djajaatmadja, Bambang Iriana; 1992, Hukum Organisasi Internasional: Organisasiorganisasi Global dan Regional, Cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika. 10. Suantra dkk, 2006, Hukum Organisasi Internasional, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11. Suherman, Ade Maman; 2003, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Persfektif Hukum dan Globalisasi, Cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia. 12. Suryokusumo, Sumaryo; 1990, Hukum Organisasi Internasional, Cetakan pertama, Jakarta: UIPRESS. 13. _______; 1993, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Cet. I, Bandung: Alumni. 14. _______; 2007, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta. 15. _______; 2007, Studi Kasus Hukum Internasional, Cetakan Pertama, PT Tatanusa, Jakarta.

21

16. http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia. Minggu, 18 Oktober

2009. 17. Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Inmarsat, Minggu, 18 Oktober 2009. 18. http://www.elektroindonesia.com/elektro/assi0400a.html. Minggu, 18 Oktober 2009.

Pertemuan XIV: Tutorial 9 ORGANISASI INTERNASIONAL ANTARPEMERINTAH DI LUAR PBB

Study Task – Problem Task Organisasi Perdagangan Dunia

Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, International Trade Organization). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS (WTO, 2004b). WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. Direktur Jendral sekarang ini adalah Pascal Lamy (sejak 1 September 2005). Pada Juli 2008 organisasi ini memiliki 153 negara anggota. Seluruh anggota WTO diharuskan memberikan satu sama lain status negara paling disukai, sehingga pemberian keuntungan yang diberikan kepada sebuah anggota WTO kepada negara lain harus diberikan ke seluruh anggota WTO (WTO, 2004c). Pada akhir 1990an, WTO menjadi target protes oleh gerakan antiglobalisasi. WTO memiliki berbagai kesepakatan perdagangan yang telah dibuat, namun kesepakatan tersebut sebenarnya bukanlah kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara negara untuk tunduk kepada keputusankeputusan yang WTO buat. Privatisasi pada prinsip WTO memegang peranan sungguh penting. Privatisasi berada di top list dalam tujuan WTO. Privatisasi yang didukung oleh WTO akan membuat peraturan peraturan pemerintah sulit untuk mengaturnya. WTO membuat sebuah peraturan secara global sehingga penerapan peraturanperaturan tersebut di setiap negara belum tentulah cocok. Namun, meskipun peraturan tersebut dirasa tidak cocok bagi negara tersebut, negara itu harus tetap mematuhinya, jika tidak, negara tersebut dapat terkena sangsi ekonomi oleh WTO. Negaranegara yang tidak menginginkan keputusankeputusan yang dirasa tidak fair, tetap tidak dapat memberikan suaranya. Karena pencapaian suatu keputusan dalam WTO tidak berdasarkan konsensus dari

22

seluruh anggota. Merupakan sebuah rahasia umum bahwa empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa) lah yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan. Pertemuanpertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapatpendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama “Green Room.” Green Room ini adalah kumpulan negaranegara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference (selama 2 tahun sekali), negaranegara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya. Negaranegara berkembang tidak dapat mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia Minggu, 18 Oktober 2009. Jelaskan mengenai sejarah pembentukan, tujuan, aktivitas yang dilakukan, dan eksistensi WTO serta fungsinya terhadap negara berkembang.

Pertemuan XV: Tutorial 10 ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MEMILIKI CIRI GANDA Study Task – Problem Task INMARSAT is a satellite telecommunications company, offering global, mobile services. It provides telephony and data services to users worldwide, via portable or mobile terminals which communicate to ground stations through twelve geosynchronous telecommunications satellites. Inmarsat's network provides reliable communications services to a range of governments, aid agencies, media outlets and businesses with a need to communicate in remote regions or where there is no reliable terrestrial network. The Company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 100 Index from September 2008. The company was originally founded in 1979 as the International Maritime Satellite Organization (Inmarsat), a notforprofit international organisation, set up at the behest of the International Maritime Organization (IMO), a United Nations body, for the purpose of establishing a satellite communications network for the maritime community. [1] It began trading in 1982. [2] From the beginning, the acronym "Inmarsat" was used. The intent was to create a selffinancing body which would improve safety of life at sea. The name was changed to "International Mobile Satellite Organization" when it began to provide services to aircraft and portable users, but the acronym "Inmarsat" was kept. When the organisation was converted into a private company in 1999, the business was split into two parts: The bulk of the organisation was converted into the commercial company, Inmarsat plc, and a small group became the regulatory body, IMSO. [3] In 2005 Apax Partners and Permira bought shares in the Company. The Company was also first listed on the London Stock Exchange in that year. [4] In March 2008 it was disclosed that U.S. hedge fund Harbinger Capital owned 28% of the company. [5] In July 2009, Inmarsat completed the acquision of a 19percent stake in SkyWave Mobile Communications Inc., a provider of Inmarsat D+/IsatM2M network services which in turn purchased the GlobalWave business from TransCore (Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Inmarsat, Minggu, 18 Oktober 2009).

23

Jelaskan karakteristik INMARSAT, sejarah pembentukan, tujuan, dan aktivitasnya.

Pertemuan XVI: Tutorial 11 ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAHDI LUAR PBB Discussion Task Study Task THE INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS (ICSU) ICSU didirikan pada tahun 1931 sebagai pengganti dari organisasi pendahulunya yaitu The International Research Council (yang didirikan tahun 1919). Pendiriannya dimaksudkan untuk dapat berperan menjadi suatu lembaga sentral (a central body) dari masyarakat ilmiah dunia guna menangani permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama umat manusia dan guna mendorong kerjasama ilmiah internasional. Keanggotaan ICSU terdiri dari 2 kategori : International Scientific Unions; and Academies and Research Councils. Keanggotaan Scientific Union didasarkan atas cabangcabang keilmuan yang ada yang mencakup 29 cabang keilmuan, antara lain; astronomy, geodesy and geophysics, radio science, gegraphy, crystallography dll. Sementara keanggotaan dari Academies and Research Councils terdiri dari lembagalembaga riset nasional atau lembaga yang setara yang pada saat ini terdiri 68 lembaga riset nasional dan 7 associates serta 29 scientific affiliates. THE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH (COSPAR) COSPAR didirikan oleh the International Council of Scientific Unions (ICSU) pada tahun 1958. COSPAR merupakan komite ilmiah yang bersifat interdisipliner yang mempunyai perhatian terhadap masalah riset ilmiah serta kemajuan riset ilmiah yang menjadi sumber bagi perkembangan teknologi antariksa. Bagian terpenting dari kegiatan COSPAR dilakukan oleh Interdisciplinary COSPAR senantiasa berkolaborasi baik dengan lembagalembaga riset nasional maupun dengan NGOI lainnya seperti IAF dan IAA. INTERNATIONAL SOCIATY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (ISPRS) ISPRS merupakan NGOI yang menaruh minat pada topiktopik yang berkaitan dengan bidang Photogrammetry dan Remote Sensing yang meliputi: data acquisition from space, calibrations of sensors, systems for processing and analys, theory and algorithms, mapping from space, designs of mapping satellites, education and training, and applications of remote sensing. ISPRS didirikan pada tahun 1910. Konggres ISPRS biasanya diselenggarakan sekali dalam 4 tahun. ISPRS juga menjadi kerjasama yang erat dengan organisasi sejenis seperti The International Federations of Surveyors (FIG) dan the International Cartographic Association (ICA). (Sumber: http://www.elektroindonesia.com/elektro/assi0400a.html. Minggu, 18 Oktober 2009)

Diskusikan ketiga NGO tersebut diatas dari segi fungsi dan aktivitasnyanya. Telesuri pula NGONGO lainnya. 24