Hukum-perdata-internasional-ganjil-1617-prof-ridwan-khairandy-fh-uii ...

9/6/2016

Hak Cipta Ridwan Khairandy

1

Hukum Perdata Internasional

Hukum

Internasional Melintas Batas Negara

Keperdataan Hak Cipta Ridwan Khairandy

2



Perdata


3

• Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan keperdataan yang melintas batas negara • HPI adalah Hukum Nasional • Peristiwa, perbuatan, atau hubungannya yang mengandung unsur internasional atau elemen asing Hak Cipta Ridwan Khairandy

4

9/6/2016

Unsur Internasional (Unsur Asing) 1.Faktor Personal 2.Faktor Teritorial Internasional di sini tidak merujuk kepada sumbernya, tetapi kepada fakta atau materinya (objeknya) Hak Cipta Ridwan Khairandy

5

6

Faktor Teritorial

Faktor Personal • Jan, warganegara Belanda; • Anita, warganegara Indonesia; • Keduanya melangsungkan pernikahan di Indonesia; • Unsur asingnya terletak pada pihak yang mengdakan hubungan hukum memilki kewarganegaraan yang berbeda



7

• A, warganegara Indonesia; • A memiliki apartemen di Sydney, Australia; • A menjual apartemen tersebut kepada B; • B adalah warganegara Indonesia; • Unsur asing: apartemen terletak di luar negeri Hak Cipta Ridwan Khairandy

8

9/6/2016

Masalah Pokok HPI

Faktor Teritoral

1. Pengadilan mana yang berwenang mengadili (jurisdiction) 2. Hukum mana yang harus diberlakukan atau mengatur peristiwa hukum yang mengandung unsur asing (applicable law, lex causae) 3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (recognition and enforcement of foreign judgment)

• A, WNI bekerja di taiwan; • B, WNI bekerja di taiwan; • Keduanya melangsungkan perkawinan; • Perkawinan dilangsungkan di Taiwan; • Unsur asing: Perbuatan hukum/hubungan hukum dilakukan di luar negeri. Hak Cipta Ridwan Khairandy

9

Hukum Yang Berlaku • PT X adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; • Y Pte. Ltd adalah badan hukum didirikan berdasarkan hukum Singapura; • Kedua badan hukum mengadakan kontrak; • Tunduk pada hukum negara mana kontrak tersebut ? Hak Cipta Ridwan Khairandy


10

Yurisdiksi (Kompetensi) • Jika kemudian timbul sengketa diantara para pihak • Siapa (pengadilan atau arbitrase) yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya ? • Di mana perselisihan tersebut harus diselesaikan ?

11


12

9/6/2016

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Arbitrase Asing • Apakah putusan pengadilan atau arbitrase tersebut dapat diakui di luar negeri ? • Apakah putusan tersebut dapat juga dilaksanakan di luar negeri ? Hak Cipta Ridwan Khairandy

13

Kaidah HPI Indonesia (Berdasar Algemene Bepalingen Stb. 1847.43) • Pasal 16 AB: “Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda, apabila dia berada di luar negeri” • Sekaang kaula negara Belanda, dewasa ini harap dibaca sebagai warga negara Idonesia Hak Cipta Ridwan Khairandy

15

Kaidah HPI Indonesia • Tidak ada kompilasi apalagi kodifikasi kaidahkaidah HPI Indonesia; • Aturan-Aturan yang terkait dengan HPI yang tersebar dalam berbagai UU, misal: UU Perkawinan, UUPA, UU Penanaman Modal, dan UU Kewarganegaraan; • Kaidah HPI “tulen” yang ada di Indonesia yang merupakan peninggalan Hindia Belanda, yakni Pasal 16, 17, dan 18 AB; • Tidak banyak konvensi-konvensi yang mengatur persoalan HPI yang diratifikasi pemerintah Republik Indonesia Hak Cipta Ridwan Khairandy

14

Kaidah HPI Indonesia (Berdasar Algemene Bepalingen Stb. 1847.43) Pasal 17 AB: “Berkenaan dengan benda tetap berlaku undang-undang negara atau tempat dimana benda itu berada” Hak Cipta Ridwan Khairandy

16

9/6/2016

Kaidah HPI Indonesia (Berdasar Algemene Bepalingen Stb. 1847.43) Pasal 18 AB: “Setiap perbuatan hukum harus diselesaikan berdasarkan hukum negara dimana perbuatan tersebut dilaksanakan”


Kaidah HPI Indonesia • Pasal 56 (1) UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara 2 orang WNI atau antara seorang seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar UU No. 1 Tahun 1974”

17 Hak Cipta Ridwan Khairandy

18 18

Kaidah HPI Indonesia

Kaidah HPI Indonesia

• Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

• Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi


19


20

9/6/2016

Titik Pertalian Primer

Titik Taut/Titik Pertalian

1. Kewarganegaraan 2. Bendera kapal laut atau pesawat udara 3. Domisili (domicile) 4. Tempat kediaman (residence) 5. Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum 6. Pilihan hukum intern 7. Tempat terjadinya perbuatan hukum 8. Tempat terletaknya benda

Keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum Titik Pertalian Primer

Titik Pertalian Sekunder

Keadaan-Keadaan/fakta-fakta yang melahirkan hubungan HPI Unsur Asing

Keadaan-keadaan/fakta-fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam suatu hubungan HPI Lex Causae


21


Titik Pertalian Sekunder

Titik Pertalian Sekunder • Hukum Tempat terletaknya benda (lex situs, lex rei sitae); • Hukum Tempat dilaksanakannya perbuatan hukum (lex loci actus) • Hukum Tempat terjadi perbuatan melawan hukum (lex loci delicti commisi) • Hukum Tempat dilaksanakannya pernikahan (lex loci celebrationis) • Hukum Tempat ditandatanganinya kontrak (lex loci contractus) • Hukum Tempat dilaksanakannya kontrak (lex loci solutionis) Hak Cipta Ridwan Khairandy

22

23

• • • • • • • •

Lex Mobilia Sequntuur Personam Pilihan Hukum Hukum Kewarganegaraan (lex patriae) Hukum Bendera kapal atau pesawat udara Hukum Domisili (lex domicilii) Hukum Tempat kediaman Hukum Kebangsaan atau kedudukan badan hukum Hukum negara tempat diadilinya perkara (lex fori) Hak Cipta Ridwan Khairandy

24

9/6/2016

Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah HPI

Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah HPI

(lanjutan)

Peristiwa Hukum Ada Unsur Asing

Tidak Ada Unsur Asing

Perlu Penetapan/Putusan Pengadilan

Tidak Perlu Penetapan/Putusan Pengadilan

Mengadili

•Hukum Acara: Lex Fori •Kualifikasi : Lex Fori

Lex Causae

Perkara HPI Hukum Asing Pengadilan Punya Yurisdiksi

Lex Fori

Pengadilan Tidak Punya Yurisdiksi Ada Renvoi

Tidak Ada Renvoi

Mengadili Lex Fori Hak Cipta Ridwan Khairandy

25

fakta

fakta

Hukumnya apa ? Hak Cipta Ridwan Khairandy


26

Penerjemahan sekumpulan fakta dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kategori hukum, sehingga dapat diketahui makna yuridisnya Dengan kualifikasi orang dapat menata sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikan, dan menempatkannya ke dalam kategori hukum yang ada

fakta

Kategorinya apa ?

Artinya apa ?

Hukum Asing

Kualifikasi (Klasifikasi, Kategorisasi)

Kualifikasi fakta

Hukum Asing

27


28

9/6/2016

Kualifikasi Fakta (Classification Cause of Action, Classification of Facts): Kualifikasi yang dilakukan terhadap seluruh fakta dalam suatu peristiwa yang ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah hukum dari sistem hukum yang seharusnya berlaku; Hak Cipta Ridwan Khairandy

29

• • • • • • •

A Pte Ltd. Sebuah perseroan yang didirikan di Nw York; Perseroan ini beraksud berinvestasi di Indonesia; Untuk itu A Pte.Ltd mengajak PT B untuk bekerjasama; Mereka kemudian mengadakan joint venture agreement; Mereka memiliki kewajiban untuk menyetor modal; A Pte Ltd. telah melakuka penyetoran; Sampai batas akhir perjanjian PT B tidak melakukan penyetoran; • Akibat Perusahaan Joint venture (joint venture Company); • Akibat berikutnya A Pte Ltd terlambat berinvestasi di Indonesia; • A. Pte. Ltd menderita kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Hak Cipta Ridwan Khairandy

30

Arti Pentingnya Kualifikasi dalam HPI

Kualifikasi Hukum (Classification of a Rule of Law, Classification of Law)

• Berbagai sistem hukum seringkali menggunakan terminologi, tetapi berbeda makna; • Berbagai sistem hukum mengenal konsep/lembaga hukum tertentu; • Ada fakta yang sama, tetapi jika digunakan kategori yang berbeda, hasilnya sangat berbeda; • Berbagai sistem hukum mensyaratkan sekumpulan fakta yang berbeda untuk menetapkan peristiwa yang pada dasarnya sama; • Berbagai sistem hukum menempuh prosedur atau proses hukum yang berbeda untuk menerbitkan hasil status hukum yang pada dasarnya

Penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam penggolongan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan Hak Cipta Ridwan Khairandy

Apa kualifikasinya?

31


32

9/6/2016

Peristiwa Hukum Dalam praktek melahirkan banyak permasalahan

1. Kualifikasi Menurut Lex Fori 2. Kualifikasi Menurut Lex Causae 3. Kualifikasi Otonom Alternatif

Hukum Indonesia

Perkara HPI Lex Causae

Lex Fori

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kualifikasi Bertahap Kualifikasi Tahap Pertama (Kualifikasi Primer)


Lex Fori 33

Status Personal (Personal Law) Hukum yang berkaitan dengan hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum waris Lex Causae dalam Status Personal Civil Law

Common Law

Nasionalitas

Domisili

Lex Patriae

Lex Domicilii Hak Cipta Ridwan Khairandy

Hukum Materiil (Hukum Substantif)

1.Kualifikasi 2.Hukum Acara

Kualifikasi Tahap Kedua (Kualifikasi Sekunder)

35

Kaidah HPI

Hukum Asing


34

Domisili Sistem Common Law Domisili adalah negara (dalam arti suatu wilayah yang memiliki sistem hukum sendiri) di mana seseorang memiliki kediaman dan bermaksud hidup di sana secara permanen Hak Cipta Ridwan Khairandy

36 36

9/6/2016

Domisili dalam Sistem Common Law

New York, USA

Domicile BURN Australia

Memiliki tempat kediaman sehari-hari

Warganegara

Domicile of Origin

Bermaksud hidup secara permanen Hak Cipta Ridwan Khairandy

37

Domicile of Choice Hak Cipta Ridwan Khairandy

38

Domicile of Dependency

Domicile of Origin • Domisili asli adalah domisili seseorang yang didapat pada saat kelahirannya • Domisili asli tersebut berlangsung sampai digantikan oleh domisili yang bergantung pada orang lain atau domisili pilihan • Seorang anak sah memperoleh domisili berdasar domisili ayahnya, dan anak luar dari domisili ibunya Hak Cipta Ridwan Khairandy

Domicile of Dependency

39

• Domisili yang bergantung pada domisili orang lain • Anak di bawah umur (sah) mengikuti domisili ayahnya • Anak di bawah umur (luar kawin) mengikuti domisili ibunya • Domisili isteri mengikuti domisili suaminya (di Inggris sejak 1 Januari 1974, isteri memiliki domisili independen dari suaminya) Hak Cipta Ridwan Khairandy

40

9/6/2016

Domicile Choice • Domisili pilihan adalah domisili yang didapat seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara, yang bukan negara asalnya, dengan maksud untuk tinggal di sana secara permanen • Persyaratan : Harus memiliki (1) Capacity (2) Habitual residence; (3) intention Hak Cipta Ridwan Khairandy

New York, USA

Negara Asalnya

BURN Memiliki tempat kediaman sehari-hari

Australia Warganegara

41

Hidup Secara Permanen Hak Cipta Ridwan Khairandy

42

Renvoi John Brown Warganegara : Canada

1. Pindah ke Jerman, tetapi masih warganegara Canada 2. Wafat di Jerman 3. Domisili terakhir: Jerman Meninggalkan benda bergerak di Canada


43

Forum: Pengadilan Canada

Pewarisan benda bergerak Hak Cipta Ridwan Khairandy

44

9/6/2016

Renvoi

Forum;

John Brown

Lex Fori: The law of Province of ….

Pewarisan benda bergerak Warganegara : Canada Pewarisan benda bergerak tanpa wasiat diatur menurut hukum di mana pewaris terakhir berdomisili

1. Pindah ke Jerman, tetapi masih warganegara Canada 2. Wafat di Jerman 3. Domisili terakhir: Jerman

Hukum Canada

Meninggalkan benda bergerak di Canada Forum: Pengadilan Canada

Pewarisan benda bergerak


Pewarisan benda bergerak diatur oleh hukum menurut kebangsaannya WN : Canada

Lex Fori

45

• Budiman adalah warganegara Indonesia • Budiman sejak 1980 berdomisili dan bekerja di Colorado • Menikah dengan Sarmila di Colorado pada 1982 • Sarmila juga ikut menetap di Colorado • Memiliki anak (Yunita dan Sarita) • Kedua orang tua mereka meninggal karena kecelakaan di jalan raya • Terjadi sengketa waris • Diselesaikan di County Court Colorado • Hukum negara mana yang dipakai ? Hak Cipta Ridwan Khairandy

Domisili terakhir: Jerman

Hukum Jerman


46

• PT A membeli barang ke X Pte.Ltd (BH Singapura) • Barang dikirim ke Jakarta; • Setelah barang diterima, ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan • X menderita kerugian; • X mengajukan gugatan ke High Court Singapore • Kontrak ditandatangani di Jakarta • Tidak ada pilihan hukum

47


48

9/6/2016

Persoalan Pendahuluan • Persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir suatu perkara HPI dijatuhkan hakim • Persoalan pendahuluan timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada sah tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain Hak Cipta Ridwan Khairandy

Persoalan Pendahuluan Jan Pieter Jong (WN Belanda

Lu de Jong

Anita Hapsari Dewi (Warganegara Indonesia)

Ida Albertina de Jong

Tinneke de Jong

Sengketa Waris Persoalan Pokok 49

Persoalan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persoalan pokok diselesaikan ?


50

Hukum yang Dipakai dalam Penyelesaian Persoalan Pendahuluan (Teori Absorption) Persoalan Pokok Lex Causae

Anak sah ? Status Anak

Persoalan Pendahuluan Anak luar kawin ?

Status Perkawinan orang tua ?

Hak Cipta Ridwan Khairandy Hak Cipta Ridwan Khairandy

Sama dengan lex causae persoalan pokok Hak Cipta Ridwan Khairandy

52

9/6/2016

Ketertiban Umum (Public Policy, Openbare Orde)

Hukum yang Dipakai dalam Penyelesaian Persoalan Pendahuluan (Teori Repartition) Persoalan Pokok

Lex Causae

Persoalan Pendahuluan

Lex Fori Hak Cipta Ridwan Khairandy

• Het probleem der openbareorde is nog steeds een der grootste probleem van het international privaatrecht (Kollewijn) • Masalah terpenting dalam HPI, tetapi sekaligus masalah tergelap dalam HPI 53

Ketertiban Umum (Public Policy, Openbare Orde)

54

Ketertiban Umum

• Pengadilan tidak mengakui atau melaksanakan hukum asing atau putusan asing atau status, kewenangan, dan kewajiban serta kemampuan atau ketidakmampuan seseorang melakukan perbuatan hukum yang diciptakan berdasar hukum asing, jika hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum lex fori; • Pengadilan dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing jika bertentangan dengan ketertiban umum Hak Cipta Ridwan Khairandy


55

• Ketertiban umum dapat ditemukan dalam konstitusi dan undang-undang secara menyeluruh yang mencerminkan nilai-nilai keadilan; • Jika hukum asing ditolak berdasarkan ketertiban umum, maka mesti hal tersebut bertentangan dengan nilainilai keadilan, asas moral yang baik atau tradisi yang mengakar dalam ketentuan lex fori. Hak Cipta Ridwan Khairandy

56

9/6/2016

Poligami Di Belanda oleh Orang Indonesia

Suryono (WNI) Pada 2005 bekerja di Rotterdam

Lex Causae: Hukum Indonesia

Menikah pada 2000 di Jakarta

Kasus Perceraian di Indonesia

Suryati (WNI)

Ong Song Hang (WN RRC) Menikah di Surabaya pada 1999

Akan menikah dengan Inneke van Dort (WN Belanda) di Rotterdam

Akan bercerai di PN Surabaya

Apakah serta merta hukum Indonesia diterapkan oleh Burgerlijk Stand atau Pengadilan di Belanda ? Hak Cipta Ridwan Khairandy

Lim Mei Lie (WN Singapura)

Lex Causae: Hukum RRC 57

Apakah serta merta hukum RRC diterapkan pada kasus ini oleh PN Surabaya? Hak Cipta Ridwan Khairandy

58

Dilaksanakan dan dicatatakan di luar negeri


59


60

9/6/2016

Hak-Hak Yang Telah Diperoleh (Pelanjutan Keadaan Hukum)

Penyelundupan Hukum

Jika seseorang memperoleh suatu hak secara sah berdasarkan hukum asing (di luar negeri), hak tersebut akan diakui oleh hukum negara lain atau lex fori.


61


62

Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI

Akibat Penyelundupan Hukum • Setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan • Sebaliknya ada pula yang berpendapat lain, perbuatan penyelundupan hukum dianggap sah Hak Cipta Ridwan Khairandy

• Penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang yang mendapatkan berlakunya hukum asing dengan melakukan satu cara yang tidak wajar, dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya • Tujuan: Menghindari suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki

63

• Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk memberikan ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdata) • Hukum yang berlaku dalam perbuatan melawan hukum yang ada unsur asingnya ? Hak Cipta Ridwan Khairandy

64

9/6/2016

Perbuatan Melawan Hukum • Perumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur daripada substansi • Pasal 1365 KUHPerdata tidak mendefinisikan makna perbuatan melawan hukum • Pasal ini menentukan unsur-unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum • Menjadi ketentuan “abadi” Hak Cipta Ridwan Khairandy

65

Hukum yang Berlaku bagi dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI Lex causae dalam perbuatan melawan hukum bergantung pada teori yang diikuti oleh pengadilan atau sistem hukum nasional suatu negara Teori tersebut adalah: The Lex Fori Theory dan The Lex Loci Delicti Commissi Theory Hak Cipta Ridwan Khairandy

67

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasar Pasal 1365 • Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif); • Perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum; • Ada kesalahan; • Perbuatan itu menimbulkan kerugian; • Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; Hak Cipta Ridwan Khairandy

66

Status Personal Badan Hukum 1.Teori Inkorporasi (Incorpoatrion Principle, place of incorotarion) 2.Teori Kedudukan secara statutair; 3.Teori tempat kedudukan manajemen yang efektif. Hak Cipta Ridwan Khairandy

68

9/6/2016

Teori Inkorporasi

Teori Inkorporasi

• Badan hukum tunduk kepada hukum negara dimana badan hukum tersebut didirikan; • Status personal badan hukum merjuk atau tunduk kepa hukum negara tempat badan hukum itu didirikan • Umumnya dianut oleh negara common law, Belanda juga menganut teori ini Hak Cipta Ridwan Khairandy

• PT Freeport Indonesia adalah perseroan yang didirikan di Indonesia; • Pemegang saham mayoritas perseroan ini adalah Freeport-Mc MoRand Copper & Gold Inc; • Freeport-Mc MoRand Copper & Gold Inc adalah perseroan yang didirikan di negara bagiaan Delaware, USA. 69


stat70

Teori Tempat kedudukan Statutair

Teori tempat kedudukan manajemen yang efektif

• Badan hukum tunduk atau diatur berdasarkan hukum negara tempat menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan memiliki kedudukan ; • Uumnya teori dikuti oleh negara civil law, kecuali Belanda

• Sebuah badan hukum tunduk atau diatur berdasar hukum negara dimana badan hukum itu memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif


71


72

9/6/2016

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional

Kontrak Sengketa

Transaksi Bisnis Kontrak

Penyelesaian Sengketa

Sengketa Penafsiran Kontrak

Pelaksanaan Kontrak


Yurisdiksi ? 73

Kontrak

Badan/Pengadilan yang berwenang adalah sesuai dengan pilihan para pihak

74

Kontrak Tidak ada pilihan forum

Ada Klausul Pilihan Hukum

Mengacu kepada Hukum Acara Perdata Lex Fori



Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Bisnis Internasional

Yurisdiksi Ada Pilihan Forum

Lex Cause?

Hukum yang dipakai sesuai hukum negara yang dipilih para pihak 75


Tidak ada klausul pilihan hukum Hakim atau arbiter harus menentukan hukum negara mana yang dipakai 76

9/6/2016

Hukum yang Berlaku oleh Hakim/Arbiter dalam sengketa Kontrak yang Tidak ada Pilihan Hukum

Hukum Benda

Hakim atau Arbiter

Benda Bergerak Titik Pertalian Sekunder Dapat dijadikan Pedoman

Lex Mobilia Sequntuur Personam

1. Lex loci contractus; 2. Lex loci solutionis; 3. The law of country of origin; 4. The law of country of reception; Titik pertalian sekunder mana yang dipilih tergantung pada ketentuan kaidah HPI lex fori

Civil Law

Common Law

Asas Kebangsaan

Asas Domisili

Indonesia : Pasal 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie Hak Cipta Ridwan Khairandy

77


Benda Tetap

Perkawinan dalam HPI

• Untuk Tanah berlaku asas lex situs • Untuk Kapal berlaku asas kebangsaan kapal • Kebangsaan kapal bergantung pada di mana kapal tersebut didaftarkan • Jika kapal milik orang atau perusahaan Indonesia didaftarkan di Liberia, maka kapal tersebut berkebangsaan Liberia

• Dalam arti luas perkawinan mencakup persyaratan materiil dan formal perkawinan, keabsahan perkawinan, akibat-akibat perkawinan, dan harta perkawinan, dan berakhirnya perkawinan • Perkawinan yang mengandung elemen asing; • Hukum negara mana yang diberlakukan ?


79


78

80

9/6/2016

Perkawinan • Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1UU No. 1 Tahun 1974) • Menganut prinsip perkawinan religius bukan perkawinan perdata Hak Cipta Ridwan Khairandy

81

Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan • Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkebangsaan Indonesia • Perkawinan antara sesama orang asing yang dilaksanakan di Indonesia bukan perkawinan campuran, tetapi perkawinan yang mengandung unsur asing Hak Cipta Ridwan Khairandy

83

Dua Pandangan tentang Perkawinan Campuran • Perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domicile-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda; • Suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya Hak Cipta Ridwan Khairandy

82

Keabsahan Perkawinan • Persyaratan Materiil (substantive validity), misal: persyaratan umur • Persyaratan Formal (procedural validity), misal: pengumuman, tempat dan waktu perkawinan Hak Cipta Ridwan Khairandy

84

9/6/2016

Validitas Esensial (Substantive) Perkawinan

Validitas Esensial menurut UU Perkawinan

• Asas lex loci celebrationis; • Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum dari tempat masing-masing sebelum pernikahan dilangsungkan; • Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomicile sebelum perkawinan dilangsungkan; • Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di negara masing-masing


85

Validitas Formal Perkawinan Pada umumnya di berbagai negara dianut asas locus regit actum, yakni ditentukan berdasar sistem hukum yang ditentukan berdasar lex loci celebrationis Hak Cipta Ridwan Khairandy

87

• Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Indonesia atau antara seorang WNI dan WNA adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 56 ayat 1) • Perkawinan campuran tidak dilangsungkan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak Hak Cipta Ridwan Khairandy

86

Penjaminan Benda Tetap • Ada Loan Agreement antara PT X Badan Hukum Indonesia dan May Bank (Malaysia) • Hukum yang berlaku untuk kontrak ini berdasarkan choice law • Jaminan yang diserahkan berupa beberapa bidang tanah yang ada di Riau • Penjaminan tanah tersebut (hak tanggungan atas tanah) didasarkan pada hukum Indonesia (asas lex situs) • Jika jaminannya berupa kapal, harus dipasang hipotik berdasarkan hukum negara di mana kapal tersebut didaftarkan Hak Cipta Ridwan Khairandy

88

9/6/2016

Pemakaian Hukum Asing oleh Pengadilan atau Arbitrase Di common law system, hukum asing dianggap seperti fakta (like a fact); Di civil law system hukum asing diperlakukan sebagai hukum

Praktek Pengadilan di Common Law System

Hukum Asing

Dianggap seperti Fakta

Didalilkan

Pengadilan

Dibuktikan Para Pihak


89


Pemakaian Hukum Asing

Pemakaian Hukum Asing

Pertamina v Kartika Thaher

• Adopsi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

High Court of Singapore Lai Kwe Chai Pertamina

Louis Phillipe Barbeaua (W.N. Canada) Kartika Thaher

Advocate

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

Advocate

Saksi/Keterangan Ahli

Yvette Yvonne Barbeaua (W.N. Canada) Adopsi

Bui Thi Le Hong Non (WN Vietnam) Hakim pakai hukum asing secara ex officio

Saksi/Keterangan Ahli

Lex Causae: Hukum Canada

Hakim/Pengadilan Memakai Hukum Indonesia Berdasarkan Pembuktian di Pengadilan Hak Cipta Ridwan Khairandy

90

91

Dalam kenyataan juga minta keterangan ahli Hak Cipta Ridwan Khairandy

92

9/6/2016

Penyelesaian Sengketa Investasi

Penyelesaian Sengketa Investasi

Sengketa antara Investor dan Negara Penerima Modal

Pencabutan Izin Investasi

Nasionalisasi

Sengketa diantara Investor Sendiri

Ekspropriasi

Alternative Disputes Settlement

International Center on Investment Settlement Disputes


93


94

Yurisdiksi/Kompetensi Absolut ICSID

Kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID. Syarat ini dapat dinyatakan dalam klausul dlm persetujuan investasi asing atau dalam penetapan tersendiri

Sengketa investasi terjadi antara negara pihak dalam Konvensi dan warganegara dari negara yang juga menjadi peserta Konvensi Hak Cipta Ridwan Khairandy

Pengadilan

1. Mediasi 2. Konsiliasi

Yurisdiksi/Kompetensi Absolut ICSID Sengketa yang diajukan merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat langsung dari investasi modal

Arbitrase

95

Sengketa yang diajukan merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat langsung dari investasi modal Sengketa investasi terjadi antara negara pihak dalam Konvensi dan warganegara dari negara yang juga menjadi peserta Konvensi Kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID. Syarat ini dapat dinyatakan dalam klausul dlm persetujuan investasi asing atau dalam penetapan tersendiri Hak Cipta Ridwan Khairandy

96

9/6/2016

Penyelesaian Sengketa Investasi melalui International Centre Settlement on Investment Disputes

Amco Asia v Republic Indonesia

• Lanjutan

• Amco Asia v Republic Indonesia Amco Asia

Yayasan Kartika Eka Paksi

Kontrak

Amco Asia

Republic Indonesia

ICSID Memiliki Hotel Kartika Chandra

1. Perselisihan ttg pembagian keuntungan 2. Perselisihan dibawa PN

Arbitrase

Lex Cause ?

1. Pilihan hukum 2. Hukum host state

Cabut izin investasi

1. Hukum internasional; atau 2. Asas ex aquo et bono

BKPM Hak Cipta Ridwan Khairandy

97


Penyelesaian Sengketa Investasi sesama Investor

KBC v Pertamina • Lanjutan

Karaha Bodas Company v Pertamina 28-11-1994

29-11-1994

Joint Operation Contract Melakukan kegiatan: 1. Ekplorasi energi geotermal 2. Eksploitasi energi Geotermal

Penyebab Kegagalan

1. Kepres No. 39 Tahun 1997 (Proyek ditangguhkan) 2. Kepres No. 47 Tahun 1997 (Proyek dapat dilanjutkan) 3. Kepres No. 10 Tahun 1998 (Pembatalan proyek)

Pertamina

KBC

98

PLN

Akibatnya JOC tak dapat dilaksanakan Kerugian

Energi Supply Contract

KBC telah investasikan dana US $ 100 juta

Sengketa

Proyek Gagal Hak Cipta Ridwan Khairandy

99


Pertamina tak bersedia turut bertanggungjawab atas kerugian itu 100

9/6/2016

KBC v Pertamina

KBC v Pertamina • lanjutan

Lanjutan

Pertamina

Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam JOC: 1. Pilihan Yurisdiksi: Arbitrase di Swiss 2. Pilihan Hukum : Hukum Indonesia

Upaya hukum pembatalan putusan

Ditolak karena tak uang deposit gugatan

Arbitrase di Swiss

Pertamina

KBC

KBC

Tanggapan

Pertamina

Permohonan ke Pengadilan: 1. Bekukan aliran dana Pertamina di PSP 2. Bekukan rekening Pertamina di New York dan negara lain

KBC

PN. Jakarta Pusat perintahkan KBC menghentikan eksekusi di luar negeri (1-4-2002)

Pertamina PN Jak Pus. Pembatalan Putusan arbitrase (27-8-2002) Kasasi

Mahkamah Agung

Batalalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hak Cipta Ridwan Khairandy

Appeal of Court Ditolak, putusan arbitrase sah

101

KBC v Pertamina

• lanjutan

District of Court at Texas Pengesahan Putusan Arbitrase

Putusan Majelis Arbitrase 1. Total kerugian KBC $ US 261 juta 2. Pertamina harus membayar ganti rugi Hak Cipta Ridwan Khairandy

Swiss Federal Court

103


102