Katalog Undang-undang dari Tahun 1945 s.d 2012

KATALOG UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - 2012 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

HPPN 1945

Dicabut dg Perpu No.2 Th.1950

I

Tahun 1945

1

No. 1 Tahun 1945 23 Nopember 1945

II

Tahun 1946

1

No. 1 Tahun 1946 26 Januari 1946

Undang-undang Hukum Pidana (Berita RI II No.9)

HPPN 1946 Hal. : 1 - 13

dinyatakan berlaku dan diubah dg UU No.73 Th.1958; Ps 209, 387, 388, 415 s/d 420, 423, 425 & 435 Dicabut dg UU No.20/2001; Ps 297 & Ps 324 dicabut UU No.21/2007

2

No. 2 Tahun 1946 16 Maret 1946

Batas Waktu Padjak Kohir Dinjatakan Tidak Berlaku.

HPPN 1946 Hal : 14.

Mencabut Stbld. 1982 No.10

3

No. 3 Tahun 1946 10 April 1946

Warganegara dan Penduduk Negara Indonesia

HPPN 1946 Hal. : 15 - 21

Diubah dg UU No.6 & No.8 Th.1947

4


Pindjaman Nasional 1946

HPPN 1946 Hal. : 22 - 25

Diubah dg UU No. 9 Th. 1946

5

No. 5 Tahun 1946 10 Mei 1946

Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Padjak dari Tarip Padjak Upah

HPPN 1946 Hal. : 26 - 28

6

No. 6 Tahun 1946 6 Juni 1946

Undang-Undang Keadaan Bahaya

HPPN 1946 Hal. : 29 - 34

Diubah dg Perpu No.4, 5 & 7/1946 Dicabut dg UU No.74 Th.1957

7

No. 7 Tahun 1946 8 Juni 1946

Pembentukan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa

HPPN 1946 Hal. : 35 - 39

Dicabut dg PP No.37 Th.1948 & UU No.31/1997

8

No. 8 Tahun 1946 8 Juni 1946

Hukum Atjara Pidana Guna Pengadilan Tentara

HPPN 1946 Hal. : 40 - 43

Diubah dg UU No.39/1947 dan PP No.38/1948, Dicabut dg UU No.17 Th.1950

9

No. 9 Tahun 1946 12 Juni 1946

Pindjaman Nasional

HPPN 1946 Hal. : 44

10

No.10 Tahun 1946 22 Juni 1946

Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah.

HPPN 1946 Hal. : 45 - 46

Dicabut dg UU No. 19 Th.1947

11

No.11 Tahun 1946 23 Juni 1946

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Bea Materai ("Zegelverordening") 1921.

HPPN 1946 Hal. : 47

Diubah dg UU No.20 Th.1956 Dicabut dg UU No.13 Th.1985

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Data Update : Mei 2012

PUSDATINKOMTEL

-2-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Dicabut dg UU No. 27 Th.1948

12

No.12 Tahun 1946 8 Juli 1946

Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

HPPN 1946 Hal. : 48 - 53

13

No.13 Tahun 1946 4 September 1946

Penghapusan Perdikan Desa

HPPN 1946 Hal. : 54

14


Merubah "Sjarat-sjarat Pemilih" Kepala Desa

HPPN 1946 Hal. : 55

15


Tambahan Pokok Padjak Bumi 1946-1947

HPPN 1946 Hal. : 56 - 57

16


Pernjataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia.

HPPN 1946 Hal. : 58

17

No.17 Tahun 1946 1 Oktober 1946

Pengeluaran Uang Republik Indonesia (I)

HPPN 1946 Hal. : 59

18


Kewadjiban Menjimpan Uang Dalam Bank.

HPPN 1946 Hal. : 60 - 65

19


Pengeluaran Uang Republik Indonesia (II)

HPPN 1946 Hal. : 66 - 68

20


Mengadakan Hukuman Tutupan sebagai Hukuman Pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab UU Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab UU Hukum Pidana Tentara.

HPPN 1946 Hal. : 69 - 70

21

No.21 Tahun 1946 9 Nopember 1946

Menurunkan Tjukai Tembakau

HPPN 1946 Hal. : 71 - 72

Membatalkan Osamu Seirai No.27 Th.1944, Mengubah Stbld. 1933 no.517

22


Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk.

HPPN 1946 Hal. : 73 - 78

Ditetapkan dg UU No. 32 Th.1954

23


Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.9 Th. 1946

HPPN 1946 Hal. : 79

Dicabut dg UU No.74 Th.1957

24

No.24 Tahun 1946 Pengesahan Perpu No.10 Th.1946 ttg 29 Nopember 1946 Larangan Uang Lama Tidak Boleh Dikeluarkan dari Daerah Jawa dan Madura

HPPN 1946 Hal. : 80

Mengubah Stbl. 1907 no.212


PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG 1946 1

No. 1 Tahun 1946 7 Juni 1946

Susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam Daerah Istimewa

HPPN 1946 Hal. : 81 - 82

2

No. 2 Tahun 1946 5 Juli 1946

Pembentukan Bank Negara

HPPN 1946 Hal. : 83 - 88

Dicabut dg UU Drt No.2 Th.1955

3

No. 3 Tahun 1946 5 Juli 1946

Kewadjiban Menjimpan Uang Dalam Bank

HPPN 1946 Hal. : 89 - 93



PUSDATINKOMTEL

-3-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

4

No. 4 Tahun 1946 8 Juli 1946

Perubahan Dalam Undang - Undang Keadaan Bahaya 1946 No. 6

HPPN 1946 Hal. : 94


5

No. 5 Tahun 1946 9 Juli 1946

Perubahan Dalam Undang - Undang Keadaan Bahaya 1946 No. 6. (Daerah)

HPPN 1946 Hal. : 95 - 96


6

No. 6 Tahun 1946 5 Agustus 1946

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Th.1946 No. 3 dari Hak Kewadjiban Menjimpan Uang

HPPN 1946 Hal. : 97


7


Mengadakan Perubahan dlm UU Th.1946 No.6 dari hal Susunan D.P.D. Solo

HPPN 1946 Hal. : 97


8


Badan Perwakilan Rakjat di Daerah Surakarta

HPPN 1946 Hal. : 99 - 100


9

No. 9 Tahun 1946 28 Oktober 1946

Pentjabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Th.1946 No.4 dan PERPU Th.1946 No.5.

HPPN 1946 Hal. : 101


10


Larangan Membawa Uang Lama ke Daerah Luar Djawa

HPPN 1946 Hal. : 102

Menjadi UU No.24 Th.1946 Dicabut dg UU No.19 Th.1947

III

Tahun 1947

1


Memperpanjang Berlakunya Peraturan2 Dewan Pertahanan Negara No.5,7,8,9,11 & 16 Tahun 1946

HPPN 1947 Hal. : 1 - 2

Diperpjg dg UU No.15 Th.1947

2


Pengesahan Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, dan 26 Tahun 1946.

HPPN 1947 Hal. : 3 - 4


3

No. 3 Tahun 1947 12 Pebruari 1947

Pengesahan Peraturan Pemerintah No.1 Th. 1947 Ttg Bea Masuk dan Bea Keluar.

HPPN 1947 Hal. : 5

Diubah dg UU No.35 Th.1948

4


Naturalisasi Johann Jordan.

HPPN 1947 Hal. : 6 - 7

Naturalisasi

5


Naturalisasi Salim Basjir

HPPN 1947 Hal. : 8 - 9

Naturalisasi

6


Perubahan UU No.3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara RI

HPPN 1947 Hal. : 10 - 13

7


Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung.

HPPN 1947 Hal. : 14 - 18


8

No. 8 Tahun 1947 1 Mei 1947

Memperpanjang Waktu Untuk Mengadjukan Pernjataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia.

HPPN 1947 Hal. : 19 - 21


9

No. 9 Tahun 1947 2 Mei 1947

Naturalisasi Frans Matheas Hesse.

HPPN 1947 Hal. : 22 - 23

Naturalisasi


PUSDATINKOMTEL

-4-

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

10

No.10 Tahun 1947 5 Mei 1947

Pencabutan Pasal 31 ke II No.8 dari Aturan Bea Materai 1921 (Stbl.1921, No.498)

HPPN 1947 Hal. : 24 - 26


11

No.11 Tahun 1947 5 Mei 1947

Mengubah Ordonansi Padjak Potong 1936 (Stbl.1936 No.671)

HPPN 1947 Hal. : 27 - 30

12

No.12 Tahun 1947 5 Mei 1947

Menetapkan Padjak Radio atas Semua Pesawat Penerimaan Radio.

HPPN 1947 Hal. : 31 - 34

Diubah dg UU No.21 Th.1948 Diubah dg Perpu No.9 Th.1959 Dicabut dg UU No.18 Th.1997

13

No.13 Tahun 1947 5 Mei 1947

Penetapan Tarip Padjak Pendapatan, Padjak Upah dan Tambahan Pokok Padjak Tahun Padjak 1947/1948.

HPPN 1947 Hal. : 35 - 37


14 No.14 Tahun 1947 14 Mei 1947

Padjak Pembangunan I.

HPPN 1947 Hal. : 38 - 47

Diubah dg UU No.20 Th.1948, Dicabut dg UU No.18 Th.1997

15 No.15 Tahun 1947 29 Mei 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturanperaturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 Th.1946.

HPPN 1947 Hal. : 46 - 47

Diperpanjang dg UU No.31 Th.1947

16 No.16 Tahun 1947 5 Juni 1947

Pembentukan Haminte-Kota Surakarta.

HPPN 1947 Hal. : 48 - 59


17 No.17 Tahun 1947 7 Juni 1947

Pembentukan Haminte-Kota Jogjakarta.

HPPN 1947 Hal. : 60 - 67


18 No.18 Tahun 1947 12 Juni 1947

Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Padjak Pendapatan.

HPPN 1947 Hal. : 68 - 69

19 No.19 Tahun 1947 12 Juni 1947

Mengganti Undang-undang No.10 TH. 1946 Ttg "Pembawaan Uang" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.10 Tanggal 29 - 10 - 1946.

HPPN 1947 Hal. : 70 - 71

20 No.20 Tahun 1947 24 Juni 1947

Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura.

HPPN 1947 Hal. : 72 - 81

21 No.21 Tahun 1947 24 Juni 1947

Pemeriksaan Perkara Pidana Di Luar Hadir Terdakwa Pada Pengadilan Negeri.

HPPN 1947 Hal. : 82 - 86

22 No.22 Tahun 1947 29 Agustus 1947

Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kedjaksaan.

HPPN 1947 Hal. : 87-88


Penghapusan Pengadilan Radja (Zelfbestuursrechtspraak) di Djawa dan Sumatera.

HPPN 1947 Hal. : 89 - 92


Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes.

HPPN 1947 Hal. : 93 - 94

Naturalisasi


Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs.

HPPN 1947 Hal. : 95 - 96

Naturalisasi

NO.


PUSDATINKOMTEL

-5-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer.

HPPN 1947 Hal. : 97 - 98

Naturalisasi

27 No. 27 Tahun 1947 29 Agustus 1947

Naturalisasi Curt Ulrich Gross.

HPPN 1947 Hal. : 99 - 100

Naturalisasi


Peraturan Tjukai atas Tembakau yang Belum Dikenakan Tjukai menurut Stbl.1932 No.517 (Tabaksaccijnsordonnatic)

HPPN 1947 Hal. : 101 - 116



Mengadakan Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Tjukai Minuman Keras.

HPPN 1947 Hal. : 117 - 120


Mengesahkan PP No.20 Tahun 1947 Tgl.20 Djuli 1947 Ttg Promes Negara.

HPPN 1947 Hal. : 121

31 No.31 Tahun 1947 4 September 1947

HPPN 1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturanperaturan Dewan Pertahanan Negara No.'5, 7 Hal. : 122 - 123 jo. 31, 8, 9, 11 dan 16.


Mendirikan dan Menjelenggarakan SekolahSekolah Landjutan Negeri.

HPPN 1947 Hal. : 124 - 131

33 No.33 Tahun 1947 18 Oktober 1947

Undang - Undang Ketjelakaan 1947

HPPN 1947 Hal. : 132 - 159


Undang - Undang Ketjelakaan Perang

HPPN 1947 Hal. : 158 - 160


Pengesahan PP No. 21 Tahun 1947 tentang Komisaris Negara.

LNRI 1947 Hal. : 161

36 No.36 Tahun 1947 28 Nopember 1947

Mempercepat Peradilan pada Pengadilan Tentara.

HPPN 1947 Hal. : 162 - 164


HPPN 1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan2 Hal. : 165 - 166 Dewan Pertahanan Negara.


Undian Uang Negara

HPPN 1947 Hal. : 167 - 170

39 No.39 Tahun 1947 27 Desember 1947

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentara.

HPPN 1947 Hal. : 171 - 174


Menyesuaikan Peraturan-peraturan Hukum Disiplin Tentara (stbl. 1934,No.168) dengan Keadaan Sekarang.

HPPN 1947 Hal. : 175 - 177



Diperpjng dg UU No.37/1947

Menjadi UU No.2 Tahun 1951, Dicabut dg UU No.3 Th.1992

Pengesah. PP No.21 Th.1947 Menjadi UU

Diperpjng dg UU No.6 Th.1948


HPPN 1947 Menyesuaikan Peraturan-peraturan tentang Kependjaraan Tentara (Stbl. 1934, No.169 dan Hal. : 178 - 179 170) dengan Keadaan Sekarang.

PUSDATINKOMTEL

-6-

NO.

NOMOR/TGL UU

IV

Tahun 1948

1

TENTANG

SUMBER


Menjamakan Keadaan Bahaja dengan Tijd van Oorlog dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

HPPN 1948 Hal. : 1

2


Mengesahkan Perdjandjian Persahabatan Antara RI dengan Negara Keradjaan Mesir.

HPPN 1948 Hal. : 2 - 6

3


Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

HPPN 1948 Hal. : 7 - 18

4


Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze.

HPPN 1948 Hal. : 19

5


Aturan-aturan Istimewa untuk Melancarkan Pekerdjaan Pegawai Pentjatatan Djiwa.

HPPN 1948 Hal. : 20 - 21

6


Memperpanjang Waktu Berlakunja PeraturanPeraturan Dewan Pertahanan Negara No.No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16.

HPPN 1948 Hal. : 22

Diperpjg dg No. 24 Th.1948.

7


Pentjabutan PP No. 22 Tahun 1947 tentang Susunan dan Atjara Pengadilan Tentara

HPPN 1948 Hal. : 23 - 24

Pencabutan PP No.22 Th.1947

8


Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Sendjata Api.

HPPN 1948 Hal. : 25 - 28

Diubah dg UU No.12 Th. 1951

9


Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.

HPPN 1948 Hal. : 29 - 33


10 No.10 Tahun 1948 15 April 1948

Pembagian Pemerintahan Sumatera dalam Tiga Propinsi.

HPPN 1948 Hal. : 34 - 35

11 No.11 Tahun 1948 15 April 1948

Memperpanjangkan lagi Waktu untuk Mengadjukan Pernjataan Kewargaan Negara Indonesia.

HPPN 1948 Hal. : 36

12 No.12 Tahun 1948 20 April 1948

Undang-Undang Kerdja Tahun 1948.

HPPN 1948 Hal. : 37 - 46

13 No.13 Tahun 1948 26 April 1948

Mengadakan Perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement

HPPN 1948 Hal. : 47 - 51

14 No.14 Tahun 1948 31 Mei 1948

Menetapkan Bea Tambahan (Opcenten) Atas Bea Masuk.

HPPN 1948 Hal. : 52

15 No.15 Tahun 1948 31 Mei 1948

Penetapan Barang-Barang Jang Dikenakan Bea Keluar

HPPN 1948 Hal. : 53

16 No.16 Tahun 1948 31 Mei 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Materai 1921.

HPPN 1948 Hal. : 54 - 56


STATUS

Naturalisasi

Menjadi UU No.1 Th. 1951 Dicabut dg UU No.13 Th.2003


PUSDATINKOMTEL

-7-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

17 No.17 Tahun 1948 31 Mei 1948

Mengadakan Perubahan dalam UU Padjak Pendapatan 1932 (Stbl.1932).

HPPN 1948 Hal. : 57 - 60

Diubah dg UU No.26 Th.1948 & No.1 Th.1949

18 No.18 Tahun 1948 31 Mei 1948

Memperpanjang Waktu Berlakunja PeraturanPeraturan Dewan Pertahanan Negara No.5,7 jo. 31, 8 jo. 34, 11 dan 16.

HPPN 1948 Hal. : 61


19 No.19 Tahun 1948 8 Juni 1948

Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kedjaksaan.

HPPN 1948 Hal. : 62 - 74

20 No.20 Tahun 1948 12 Juni 1948

Perubahan dan Tambahan dalam Undangundang No.14 Th.1947 ttg Padjak Pembangunan I

HPPN 1948 Hal. : 75 - 76

21 No.21 Tahun 1948 12 Juni 1948

Menambah dan Mengubah Undang-Undang Th.1947 No.12 tentang Padjak Radio.

HPPN 1948 Hal. : 77 - 80


22 No.22 Tahun 1948 10 Juli 1948

Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah.

HPPN 1948 Hal. : 81 - 116


23 No.23 Tahun 1948 23 Juli 1948

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948.

HPPN 1948 Hal.:117 - 121

Menjadi UU No.3 Th. 1951


Memperpanjang Waktu Berlakunja Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, '7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 26.

LNRI 1948 Hal. : 122


Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Tahun 1948/1949 dan Tambahan Pokok Padjak.

HPPN 1948 Hal.:123 -127


Perubahan UU Padjak Pendapatan 1932

HPPN 1948 Hal.:128 -132



Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan Anggauta-anggautanja.

HPPN 1948 Hal.:133 -152



Alat Pembajaran Luar Negeri

HPPN 1948 Hal.: 153 - 157


Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

HPPN 1948 Hal.: 158 - 166


Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Darurat.

HPPN 1948 Hal.: 167


Joseph Cornelis De Groot menjadi Warga Negara Indonesia

HPPN 1948 Hal.: 168


Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank.

HPPN 1948 Hal.: 169 - 170


Penetapan Uang Berat Barang, sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan

HPPN 1948 Hal. : 171


Daerah Pendudukan buat Sementara Waktu tidak masuk dalam Daerah Pabean.

HPPN 1948 Hal.: 172 - 173


Diubah dg PP No.68 Th.1948 Dicabut dg UU No.1 Th.1953

PUSDATINKOMTEL

-8-

NO.

NOMOR/TGL UU


TENTANG

SUMBER

Menurunkan Tarip Bea Masuk.

HPPN 1948 Hal.: 174 - 176

V

Tahun 1949

1

No. 1 Tahun 1949 28 September 1949

Penggantian Padjak Bumi Dengan Padjak Pendapatan.

HPPN 1949 Hal. : 1 - 2

2


Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri Jang Berkedudukan di Sumatera.

HPPN 1949 Hal. : 3 - 5

3


Tarip Padjak Potong 1949.

HPPN 1949 Hal. : 6 - 7

4


Perubahan Aturan Bea Materai 1921.

HPPN 1949 Hal. : 8 - 9

5


Penetapan Tarip Padjak Pendapatan dan Tambahan Pokok Padjak dan Tarip Padjak Upah Untuk Tahun 1949.

HPPN 1949 Hal. : 10 - 11

6


Penambahan Djumlah Anggauta Komite Nasional Pusat.

HPPN 1949 Hal. : 12 - 14

7

No. 7 Tahun 1949 5 Desember 1949

Penundjukan Pemangku-Sementara Djabatan Presiden Republik Indonesia.

HPPN 1949 Hal. : 15

8


Perubahan Undang-Undang No. 9 Th.1948 dari hal Kedudukan Hukum Anggauta KNIP

HPPN 1949 Hal. : 16

9


Sidang Komite Nasional Pusat Mengenai Persetudjuan Konperensi Medja Bundar

HPPN 1949 Hal. : 17 - 18

10


Hal Penerimaan Baik Hasil-hasil Konperensi Medja Bundar

HPPN 1949 Hal. : 19

11


Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat

HPPN 1949 Hal. : 20

12


Undang-Undang Untuk Mengubah Undang2 No.27 Th.1948 Ttg Susunan DPR dan Pemilihan Anggauta-anggautanja.

HPPN 1949 Hal. : 21 - 25

STATUS



PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TH.1949 1

No. 1 Tahun 1949 30 Juli 1949

Pemerintahan Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Enclave Kasunanan dan Mangkunegaran

HPPN 1949 Hal. : 27 - 31

2


Mengadakan Tambahan Hukuman Denda Terhadap Segala Pelanggaran Mengenai Bea dan Cukai (Peraturan Wakil Perdana Menteri Tgl. 14 Okt 1949 No.1/U/WPM 49)

HPPN 1949 Hal. : 102

3

No. 30 Tahun 1949 Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri HPPN 1949 20 Desember 1949 Hal. : 120 - 125 Pengganti UU No.2/Ku/WKPM/49, No.3/Ku/WKPM/49 dan No.4/Ku/WKPM/49.


PUSDATINKOMTEL

-9-

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER HPPN 1949 Hal. : 158 - 165

4


Penghapusan Peraturan Drt No.46/MBKD/49 dan Menghidupkan Kembali Pengadilan Tentara yg Ada Sebelumnya tgl.7 Mei 1949

VI A

Tahun 1950

LNRI (Jakarta)

STATUS

1

No. 1 Tahun 1950 6 Mei 1950

2


3


Permohonan Grasi (LN No.40)

LNRI 1950 Hal. : 755 - 760

4


Penggantian Kerugian Anggota2 Dewan Perwakilan Rakyat Rep. Indonesia Serikat (LN No.45 & TLN No.27)

LNRI 1950 Hal. : 779 - 784

Dicabut dg UU


Menetapkan "UU Darurat ttg Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" (UU Darurat No.16 Th.1950), sbg UU Federal (LN No.52)

LNRI 1950 Hal. : 825 - 836

Diubah dg Penpres

Menetapkan UU Darurat Ttg Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (UU Darurat No.17 Th.1950), sebagai UU Federal (LN No.53)

LNRI 1950 Hal. : 837 - 841

5

6

No. 6 Tahun 1950 24 Mei 1950

LNRI 1950 Hal. :683 - 722


LNRI 1950 Menetapkan UU Darurat ttg Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS & ttg Hal. : 727 - 734 Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya UU Federal dan Pengumuman Pemerintah (LN No.32 )


Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (LN No.30)

No.6 Th.1951

No.22 Th.1965


Diubah dg UU Drt No.1 Th.1958


7

No. 7 Tahun 1950 19 Juni 1950

Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (LN No.56 & TLN No.37)

LNRI 1950 Hal. : 851 - 885

8

No. 8 Tahun 1950 21 Juni 1950

Pinjaman RI pada Export - Import Bank of Washington (LN No.67)

LNRI 1950 Hal. : 81 - 82

UNDANG-UNDANG DARURAT TAHUN 1950 1

No. 1 Tahun 1950 15 januari 1950

Penetapan Jabatan Komisaris Pemerintah Untuk Daerah Negara Jawa Timur (LN No.86)

LNRI 1950 Hal.: 1017-1018

2


Penerbitan Lembaran-Negara RIS dan Berita Negara RIS tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah. (LN No.1)

LNRI 1950 Hal. : 1 - 6


Menjadi UU Federal No.2 Th.1950


PUSDATINKOMTEL

- 10 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

3


Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950. (LN No.4)

LNRI 1950 Hal. : 515 - 516

Menjadi UU No.23 Th.1952

4


Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. (LN No.5)

LNRI 1950 Hal. : 517 - 524


5


Peraturan Gaji Militer 1950. "Peraturan Gaji Militer 1950" ("P.G.M. 1950"). (LN No.6)

LNRI 1950 Hal. : 525 - 530

Dicabut dg UU Drt No.10 Th.1951


6


Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota (LN No.7 & TLN No.3).

LNRI 1950 Hal. : 531 - 532

7


Perguruan Tinggi (LN No.9)

LNRI 1950 Hal. : 541 - 542

Dicabut dg UU Drt No.33 Th.' 55 & UU No.7 Th. '55 Menjadi UU No. 7 Drt Th.1950 Dicabut dg UU No.22 Th.1961

8


Untuk Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 Desember 1939 No.32, Staatsblad Indonesia Th.1939 No.582). (LN No.10)

LNRI 1950 Hal. : 543 - 544

9


Perubahan UU Postspaarbank (Staatsblad 1934 No.653 1937 No.176 dan 197 dan 1941No.295. (LN No.12)

LNRI 1950 Hal. : 561 - 562

10 No. 10 Tahun 1950 10 Pebruari 1950

Menjadi UU No. 31 Th.1953


LNRI 1950 Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Hal. : 563 - 566 Negara Pasundan Oleh RIS. (LN No.13 & TLN No.5)

Menjadi UU No.10 Drt /1950

11 No. 11 Tahun 1950 18 Maret 1950

Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah RIS. (LN No.16 & TLN No.8)

LNRI 1950 Hal. : 577 - 586


12 No. 12 Tahun 1950 13 Pebruari 1950

Pajak Peredaran. (LN No.19 & TLN No. 9).

LNRI 1950 Hal. : 597 - 622

Diubah dg UU Drt No.38/1950 Menjadi UU No.25 Th.1953

13 No. 13 Tahun 1950 18 Maret 1950

Pinjaman Darurat. (LN No.20)

LNRI 1950 Hal. : 623 - 628


14 No. 14 Tahun 1950 17 Maret 1950

Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan Oleh RIS. (LN No.22 & TLN No.10)

LNRI 1950 Hal. : 631 - 634

Menjadi UU No.14 Drt/1950

15 No. 15 Tahun 1950 29 Maret 1950

Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak. (LN No.23 & TLN No.11).

LNRI 1950 Hal. : 635 - 640


Menjadi UU No.15 Drt Th.1950 Dicabut dg PERPU No.12 Th.1960

PUSDATINKOMTEL

- 11 -

NO.

NOMOR/TGL UU

16 No. 16 Tahun 1950 30 Maret 1950

TENTANG

SUMBER

LNRI 1950 Susunan & Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan Hal. : 641 - 652 Dlm Lingkungan Peradilan Ketentaraan (LN No.24 & TLN No.12).

17 No. 17 Tahun 1950 30 Maret 1950

Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara

STATUS Menjadi UU No.16 Drt/1950 Dicabut dg UU No.31 Th.1997

Menjadi UU No.6 LNRI 1950 Th.1950 Hal. : 653 - 657

(LN No.25 & TLN No.13).


18 No. 18 Tahun 1950 28 Maret 1950

Penghapusan Pengadilan2 Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilanpengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi (LN No.27 & TLN No.14)

LNRI 1950 Hal. : 663 - 666

19 No. 19 Tahun 1950 6 April 1950

Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. (LN No.28)

LNRI 1950 Hal.: 667 - 677

Menjadi UU No.18 Drt Th.1950

Diubah dg UU Drt No.28/1950 & UU No.6/1954


20 No. 20 Tahun 1950 13 Mei 1950

Pemerintahan Jakarta Raya. (LN No.31 & TLN No.15)

21 No. 21 Tahun 1950 2 Juni 1950

Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat. (LN No.34 & TLN No.19)

22 No. 22 Tahun 1950 22 Juni 1950

Penurunan Cukai Tembakau. (LN No.37 & TLN No.21).

LNRI 1950 Hal.: 747 - 750


23 No. 23 Tahun 1950 28 Juni 1950

Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri. (LN No.38 & TLN No.22).

LNRI 1950 Hal.: 751 - 752


24 No. 24 Tahun 1950 28 Juni 1950

Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri. (LN No.39 & TLN No.23).

LNRI 1950 Hal.: 753 - 754


25 No. 25 Tahun 1950 30 Juni 1950

Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Republik Indonesia Serikat. (LN No.41 & TLN No.24)

LNRI 1950 Hal.: 761 - 764

Diubah dg UU No.34 Th.1950 Menjadi UU No.21 Th.1952

LNRI 1950 Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Hal.: 813 - 814 Kerajaan Belanda (LN No.48 & TLN No.29)


26 No. 26 Tahun 1950 24 Juli 1950

LNRI 1950 Hal.: 723 - 726


LNRI 1950 Menjadi UU No. Hal. : 737 - 738 17 Tahun 1951

27 No. 27 Tahun 1950 23 Juli 1950

Mengubah "Peraturan Gaji Militer 1950" (P.G.M. 1950). (LN No.49)

LNRI 1950 Hal.: 815 - 817


28 No. 28 Tahun 1950 24 Juli 1950

Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun & Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. (LN No.50 & TLN No.31)

LNRI 1950 Hal.: 821 - 822



PUSDATINKOMTEL

- 12 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

29 No. 29 Tahun 1950 9 Agustus 1950

LNRI 1950 Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Hal.: 843 - 846 Pelanggaran-pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi RIS Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia. (LN No.54 & TLN No.35)


30 No. 30 Tahun 1950 24 Juli 1950

LNRI 1950 Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Hal.: 887 - 888 Republik Indonesia Serikat (RIS). (LN No.57 & TLN No.38)


31 No. 31 Tahun 1950 23 Agustus 1950

Pemungutan Cukai-bea Berat-Barang. (LN No.63 & TLN No.44)

LNRI 1950 Hal.: 903 - 904

Dicabut dg UU Drt

32 No. 32 Tahun 1950 20 Oktober 1950

Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No.628 jo. Staatsblad 1934 No.471). (LN No.65 & TLN No.47)

LNRI 1950 Hal.: 909 - 910


33 No. 33 Tahun 1950 28 Oktober 1950

Mencabut Kembali UU Darurat No.6 Th.1950 (LN No.7). (LN No.66 & TLN No.53).

LNRI 1950 Hal. : 911 - 914


34 No. 34 Tahun 1950 10 Nopember 1950

Mengubah UU Darurat No.25 Tahun 1950, Mengenai Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai RIS. (LN No.74 & TLN No.65).

LNRI 1950 Hal. : 963 - 964


35 No. 35 Tahun 1950 30 Desember 1950

Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Th.1951 (LN No.77 & TLN No.70 ).

LNRI 1950 Hal. : 973 - 974



Penetapan Berlakunya UU, UU Darurat dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah2 Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (LN No.78 & TLN No. 71).

LNRI 1950 Hal. : 975 - 978

Menjadi UU No.4 Th. 1952


Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. (LN No.79 & TLN No. 72).

LNRI 1950 Hal. : 979 - 992



Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 (UU Darurat No.12 Th.1950) (LN No.80 & TLN No.73).

LNRI 1950 Hal. : 993 - 996



Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk selama Tahun 1951. (LN No.81 & TLN No.74).

LNRI 1950 Hal. : 997 - 998

Menjadi UU No.10 Th.1952.


Surat Perjalanan Republik Indonesia. (LN No.82 & TLN No. 75).

LNRI 1950 Hal. :999 -1004


No. 8 Th.1952



PUSDATINKOMTEL

- 13 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi. (LN No.83 & TLN No.76).

LNRI 1950 Hal.:1005-1008

No.41 Drt Th.1950


Bea-bea Imigrasi 1950. (LN No.84 & TLN No.77)

LNRI 1950 Hal.:1009 -1012

No.42 Drt Th.1950

Menjadi UU

Menjadi UU



VI B

Tahun 1950

Perubahan Pasal 15 "Zegelverordening 1021" LNRI 1950 (LN No.85 & TLN No.78). Hal.:1013 -1016


HPPN (Jogjakarta)

1


Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat.

HPPN 1950 Hal. : 1 - 8


2


Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

HPPN 1950 Hal. : 9 - 16


3


Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

HPPN 1950 Hal. : 17 - 22

Diubah dg UU No.19 Th.1950 & No.9/1955

4


Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran Disekolah.

HPPN 1950 Hal. : 23 - 39


5


Penambahan dan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1948 Ttg Perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement.

HPPN 1950 Hal. : 40 - 42

6

No. 6 Tahun 1950 24 Mei 1950

Tarip Padjak Potong untuk Tahun 1950

HPPN 1950 Hal. : 43 - 45

7

No. 7 Tahun 1950 19 Juni 1950

Pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah Didalam Lingkungannja.

HPPN 1950 Hal. : 46 - 80

8

No. 8 Tahun 1950 21 Juni 1950

Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1950.

HPPN 1950 Hal. : 81 - 82

9

No. 9 Tahun 1950 4 Juli 1950

Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Untuk Tahun 1950.

HPPN 1950 Hal. : 83 - 85

10 No. 10 Tahun 1950 4 Juli 1950

Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

HPPN 1950 Hal. : 86 - 92

11 No. 11 Tahun 1950 4 Juli 1950

Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

HPPN 1950 Hal. : 93 - 99


Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.

HPPN 1950 Hal. : 100 - 108




PUSDATINKOMTEL

- 14 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

HPPN 1950 Hal. : 109 - 117



Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

HPPN 1950 Hal. : 118 - 126



HPPN 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dlm Hal. : 127 - 134 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.


16 No. 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

HPPN 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Hal. : 135 - 143 Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Menjadi UU No.13 Th.1954 Diubah dg UU No.2 Th.1964 Menjadi UU No.13 Th.1954

17 No. 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat.

HPPN 1950 Hal. : 144 - 151

18 No. 18 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Perubahan UU No. 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

HPPN 1950 Hal. : 152 - 157

19 No. 19 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Perubahan UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

HPPN 1950 Hal. : 158 - 162

20 No. 20 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HPPN 1950 Hal. : 163 - 164

Diubah dg UU No. 9 Th.1955

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TH.1950 1


Peraturan Daerah Pulihan

HPPN 1950 Hal. : 165 - 166


2

No. 2 Tahun 1950 29 Juni 1950

Pembentukan DPRD Sementara dan Dewan Pemerintahannya.

HPPN 1950 Hal. : 167 - 177

Dicabut dg PP No.39 Th.1950

3


Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.

HPPN 1950 Hal. : 178 - 184

Diubah dg UU Drt No.16/1955 Menjadi UU No.25 Th.1959

4


Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

HPPN 1950 Hal. : 185 - 192

Diubah dg UU Drt No.16/1955 Dicabut dg UU Drt No.19 Th.1957

5


Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

HPPN 1950 Hal. : 193 - 199

6


Peraturan Padjak Daerah Pulihan.

HPPN 1950 Hal. : 200 - 202


Diubah dg UU Drt No.16/1955 & UU No.24 Th.1956;

PUSDATINKOMTEL

- 15 -

NO.

NOMOR/TGL UU

VII

TAHUN 1951

TENTANG

SUMBER

STATUS

1


Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Kerdja Tahun 1948 No.12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (LN No.2)

LNRI 1951 Hal. : 5 - 13


2


Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Ketjelakaan 1947 No. 33 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (LN No.3)

LNRI 1951 Hal. : 15 - 35


3


Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Rep. Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (LN No.4)

LNRI 1951 Hal. : 37 - 41

4


Memberi Persetudjuan kepada Perdjandjian Pindjaman Antara Pemerintah Keradjaan Nederland dan Pemerintah RIS (LN No.17)

LNRI 1951 Hal. : 113 - 121

5


LNRI 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat No.26 Th.1950 (LN No.48 Th.1950) Ttg Pengesahan Hal. : 123 - 124 dan Pengakuan Hutang Terhadap Keradjaan Belanda Sebagai UU (LN No.18)

6

No. 6 Tahun 1951 30 Juni 1951

LNRI 1951 Gaji dan Tunjangan kepada Ketua, Tunjangantunjangan, biaya Perjalanan dan Penginapan Hal. : 207 - 212 kepada Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LN No.40)


7

No. 7 Tahun 1951 30 Juni 1951

Perubahan dan Tambahan Lalu-lintas Djalan (Wegverkeersordonnantie, Staadsblad 1933 No.86) (LN No.42)

LNRI 1951 Hal.: 215 - 221


8

No. 8 Tahun 1951 13 Juli 1951

Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi. (LN No.44)

LNRI 1951 Hal.: 223 - 225


9

No. 9 Tahun 1951 13 Juli 1951

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Setjara Rasionil. (LN No.45)

LNRI 1951 Hal.: 227 - 228


10 No. 10 Tahun 1951 13 Juli 1951

Mengatur Tenaga Dokter Partikelir Dalam Keadaan Genting. (LN No.46)

LNRI 1951 Hal.: 229 - 232


11 No. 11 Tahun 1951 10 Juli 1951

Pengesahan Perdjandjian Pindjaman Pertama Republik Indonesia dgn Eksport - Import Bank of Washington. (LN No.72)

LNRI 1951 Hal.: 407 - 429


PUSDATINKOMTEL

- 16 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

12 No. 12 Tahun 1951 29 Agustus 1951

Penghapusan Badan Hukum "Algemene Volkscredietbank". (LN No.80)

LNRI 1951 Hal.: 457 - 459

Diubah dg PERPU

13 No. 13 Tahun 1951 13 Juli 1951

Menetapkan UU Darurat Tentang Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea sbg UU (LN No.81)

LNRI 1951 Hal.: 461 - 464

14 No. 14 Tahun 1951 13 Juli 1951

Penggantian Padjak Bumi dengan Padjak Peralihan 1944. (LN No.84)

LNRI 1951 Hal.: 471 - 473

15 No. 15 Tahun 1951 22 September 1951

No.14 Th.1960


LNRI 1951 Penetapan "Undang-Undang Darurat Ttg Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944, Hal. : 513 - 524 Ordonansi Padjak Upah & Ordonansi Padjak Kekajaan 1932" (UU Darurat No.37 Tahun 1950 seperti ditambah dengan UU Darurat No. 5 Tahun 1951) Sebagai UU. (LN No.91)

16 No. 16 Tahun 1951 Penetapan UU Darurat No.22 Tahun 1950 Ttg LNRI 1951 17 September 1951 Penurunan Tjukai Tembakau Sebagai Undang- Hal. : 525 - 527 Undang. (LN No.92)


17 No. 17 Tahun 1951 12 Oktober 1951

Dicabut dg PERPU

LNRI 1951 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Ttg Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan RI Hal. : 584 - 585 Serikat sbg Undang-Undang. (LN No.100)

18 No. 18 Tahun 1951 12 Oktober 1951

Perubahan UU Darurat No.15 Th.1950 RI Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dlm Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kab. dg Nama Kulon-Progo (LN No.101)

LNRI 1951 Hal. : 586 - 588

19 No. 19 Tahun 1951 12 Oktober 1951

Penetapan UU Darurat No. 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh kedalam Daerah pabean Indonesia" sebagai UndangUndang (LN No.102)

LNRI 1951 Hal. : 590 - 591

20 No. 20 Tahun 1951 30 Oktober 1951

Pembebasan Tjukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri2 Asing Jang Mendjalankan Tugasnja Dinegeri Ini. (LN No.107)

LNRI 1951 Hal. : 612 - 615

21 No. 21 Tahun 1951 30 Oktober 1951

Penghapusan "Centrale Verkooporganisatie van Ondernemingslandbouw Producten" (C.V.O.). (LN No.109 & TLN No.169)

LNRI 1951 Hal. : 616 - 618


No.5 Th.1960

PUSDATINKOMTEL

- 17 -

NO.

NOMOR/TGL UU


TENTANG

SUMBER

STATUS

LNRI 1951 Menetapkan UU Darurat Ttg Penetapan Hal. : 654 - 656 Kedjahatan-Kedjahatan dan Pelanggaran Pelanggaran Jang Dilakukan Dalam Masa Pekerdjaan Oleh Para Pendjabat Jang Menurut Pasal 148 Konstitusi RI Serikat Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Sebagai UU. (LN No.117)


Penjerahan Urusan Penilikan Pilm Kepada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. (LN No.119)

LNRI 1951 Hal. : 660 - 661


Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. (LN No.120)

LNRI 1951 Hal. : 662 - 664

UNDANG-UNDANG DARURAT TAHUN 1951 1


Tindakan-tindakan Sementara untuk Menjelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Atjara Pengadilan - Pengadilan Sipil. (LN No.9 & TLN No. 81).

LNRI 1951 Hal. : 73 - 87

Menjadi UU No. 1 Drt Th.1951 Diubah dg UU No.11 Drt Th.1955 Dicabut dg UU No.8 Th.1981

2


Perubahan "Rechtenordonnantie"(staadsblad 1882 No.240 jo, Staatsblad 1931 No.471. (LN No.10 & TLN No. 82).

LNRI 1951 Hal. : 89 - 92


3


Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (LN No.11 & TLN No.84)

LNRI 1951 Hal. : 93 - 95


4


Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staadsblad 1916 No.47 (LN No.14 & TLN No.85).

LNRI 1951 Hal. : 107 - 108


5


LNRI 1951 Tambahan UU Darurat No.37 Th.1950 Ttg Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 Hal. : 109 - 110 Ordonansi Padjak Upah dan Ordonansi Padjak Kekajaan 1932. (LN No.15 & TLN No.86).


6


Mengubah "Grondhuurordonnantie" (Staads blad 1918 No.88) & "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Staatsblad 1918 No.20) (LN No.25 & TLN No.91).

LNRI 1951 Hal. : 149 - 151


7


Memperpandjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No.141) (LN No.26 & TLN No.92).

LNRI 1951 Hal. : 153 - 154



PUSDATINKOMTEL

- 18 -

NO.

NOMOR/TGL UU

8

No. 8 Tahun 1951 21 Mei 1951

9

No. 9 Tahun 1951 9 Juli 1951

TENTANG

SUMBER

LNRI 1951 Perubahan Reglement A jg Dilampirkan pada Rechtenordonnantie (Staatsblad 1931 No.471) Hal. : 205 - 206 (LN No.39 & TLN No.110).

STATUS Menjadi UU No.4 Th.1954

Memperpandjang Berlakunja Opcenten Atas Beberapa Matjam Tjukai (LN No.43 & TLN No.115).

LNRI 1951 Menjadi UU Hal. : 221 - 222 No. 28 Th.1953.

10 No. 10 Tahun 1951 23 Juli 1951

Pentjabutan Kembali Peraturan Gadji Militer (LN No.69).

LNRI 1951 Hal. : 385 - 386


11 No. 11 Tahun 1951 14 Agustus 1951

Penetapan Berlakunja UU Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (LN No.76).

LNRI 1951 Hal. : 441 - 442



Mengubah "Ordonnantie Bijzondere Strafbe palingen" (Staatsblad 1948 No.17) dan UU RI Dahulu No.8 Tahun 1848. (LN No.78).

LNRI 1951 Hal. : 447 - 450

No.12 Drt Th.1951


BURSA (LN No.79 & TLN No.147).

LNRI 1951 Hal. : 451 - 455



Pemungutan Pajak Verponding Atas Th.1951 (LN No.86 & TLN No.151).

LNRI 1951 Hal. : 479 - 482



Penilaian Dari bagian-bagian Pendapatan & Kekajaan, Baik Jang Diperoleh Maupun Jang Berada Dlm Uang Asing, Untuk Pemungutan Padjak Peralihan, Padjak Upah, Padjak Perseroan dan Padjak Kekajaan & Tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 (LN No.87 & TLN No.152).

LNRI 1951 Hal. : 483 - 492



Pendjelasan Perselisihan Perburuhan. (LN No.88 & TLN No.153).

LNRI 1951 Hal. : 493 - 502



Penimbunan Barang-barang. (LN No.90 & TLN No.155).

LNRI 1951 Hal. : 507 - 512


Menjadi UU

Dicabut dg Perpu No.8 Th.1962.


Membatasi Masa Berlakunja UU Padjak Peredaran 1950. (LN No.93 & TLN No.156).

LNRI 1951 Hal. : 529 - 531



Pemungutan Padjak-Pendjualan. (LN No.94 & TLN No.157).

LNRI 1951 Hal. : 533 - 552

Menjadi UU No.35 Th.1953 Diubah dg Perpu No.20 Th.1959 & UU No.2 Th.1968



PUSDATINKOMTEL

- 19 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Penghentian Berlakunja Indische Muntwet 1912 dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata-uang (LN No.95 & TLN No.158)

LNRI 1951 Hal. : 563 - 566



LNRI 1951 Pengenaan Tambahan Opcenten Atas Bensin Hal. : 567 - 569 dan Sebagainja. (LN No.96 & TLN No.159).



Memperpandjang Waktu Masih Terbukanja Dinas Tahun Anggaran 1950. (LN No.98 & TLN No.161).

LNRI 1951 Hal. : 576 - 577


23 No. 23 Tahun 1951 14 Oktober 1951

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Padjak Peralihan Tahun 1944. (LN No.103 & TLN No.162).

LNRI 1951 Hal. : 592 - 594


24 No. 24 Tahun 1951 18 Oktober 1951

Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea-Masuk (LN No.104 & TLN No.163).

LNRI 1951 Hal. : 596 - 598


LNRI 1951 Memperpanjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud dlm Psl 3 ajat 2 Ordo - Hal. : 668 - 669 nansi (Staatsblad utk Indonesia 1948 No.141) (LN No.122 & TLN No.181)


25 No. 25 Tahun 1951 18 Oktober 1951

VIII

TAHUN 1952

1


Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951, tentang Perubahan "Rechtenor dononnantie" (Staatsblad 1882 No.240 jo.Staatsblad 1931 No. 471) Sebagai UU (LN No.10 & TLN No.197)

LNRI 1952 Hal. : 31 - 34

2


Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat Sebagai Undang-Undang. (LN No.28)

LNRI 1952 Hal. : 113 - 118

3

No. 3 Tahun 1952 14 Mei 1952

Penetapan "Undang-Undang Darurat Ttg Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950 Sebagai UU. (LN No.37)

LNRI 1952 Hal. : 155 - 156

4

No. 4 Tahun 1952 29 Juli 1952

Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya UU Darurat dan Ordonansi2 mengenai Masalah2 Pajak, dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan RI (UU Drt No.36 Th.1950) sbg UU (LN No.43)

LNRI 1952 Hal. : 167 - 170

5

No. 5 Tahun 1952 29 Juli 1952

Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang Barang Berupa Kiriman-kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan. (LN No.44 & TLN No.259)

LNRI 1952 Hal. : 171 - 172


PUSDATINKOMTEL

- 20 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER LNRI 1952 Hal. : 175 - 177

6

No. 6 Tahun 1952 23 Juli 1952

Penetapan "Undang-undang Darurat No.6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuuror donnantie" (Staatsblad 1918 No.88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Staatsblad 1918 No.20) Sebagai UU. (LN No.46)

7


LNRI 1952 Penetapan Undang-Undang Darurat No.14 Th. 1951 Ttg Pemungutan Pajak Verponding Atas Hal. : 205 - 208 Tahun 1951 Sebagai UU. (LN No.50)

8


Pemungutan Pajak Verponding utk Th.1952 (LN No.51 & TLN No.265)

LNRI 1952 Hal. : 209 - 211

9


Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1952. (LN No.53 & TLN No.267)

LNRI 1952 Hal. : 215 - 217

10


Penetapan UU Darurat Ttg Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea2 Masuk Selama Th.1951(UU Darurat No.39 Th.1950) sbg UU. (LN No.55)

LNRI 1952 Hal. : 221 - 223

11


Penetapan UU Darurat Ttg Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea2 Masuk Selama Masuk Th.1952 (UU Darurat No.4 Th.1952) Sebagai UU. (LN No.56)

LNRI 1952 Hal. : 225 - 226

12


Pembaharuan Bea-bea Spesifik dan Penggantiannya dgn Bea-Bea ad Velorem. (LN No.57 & TLN No.270)

LNRI 1952 Hal. : 227 - 230

13


Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea2 Masuk. (LN No.58 & TLN No.271)

LNRI 1952 Hal. : 231 - 232

14


Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebagai Perusahaan I.B.W dengan Nama Baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri. (LN No.66 & TLN No.293)

LNRI 1952 Hal. : 267 - 269

15


Penetapan "Undang-Undang Darurat Ttg Bursa" Sebagai Undang-Undang. (LN No.67)

LNRI 1952 Hal. : 271 - 275

16


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Negara India. (LN No.68)

LNRI 1952 Hal. : 277 - 283

17


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Negara Pakistan (LN No.69)

LNRI 1952 Hal. : 285 -290


STATUS



PUSDATINKOMTEL

- 21 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

18


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Negara Uni Birma. (LN No.70)

LNRI 1952 Hal. : 291 - 298

19


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Negara Philipina. (LN No.71)

LNRI 1952 Hal. : 299 - 306

20


Pensiun Pegawai Negeri Sipil. (LN No.74 & TLN No.305)

LNRI 1952 Hal. : 317 - 324


21


Menetapkan "Undang-undang Darurat ttg Hak Pengangkatan dan Pemberhentian PegawaiPegawai Republik Indonesia Serikat". (LN No.78)

LNRI 1952 Hal. : 339 -343

Drt No.13 Th.1957

Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat Surat Pemeriksaan Pengadilan. (LN No.85)

LNRI 1952 Hal. : 385 -388

22


23

No.23 Tahun 1952 23 Desember 1952

24


Diubah dg UU Dicabut dg UU No.8 Th.1974

LNRI 1952 Penetapan UU Darurat No. 3 Th.1950 Ttg Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Hal. : 413 - 414 Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Th.1950 Sebagai Undang-Undang. (LN No.88) Penetapan UU Darurat No. 3 Th.1950 Ttg Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Th.1951 (UU Darurat No.35 Th.1950 ) Sbg UU. (LN No.89)

LNRI 1952 Hal. : 415 - 416

UNDANG-UNDANG DARURAT TH. 1952 1


Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang yang Tetap Lainnya yg Mempunyai Titel Eropah. (LN No.1 & TLN No.182).

LNRI 1952 Hal.: 1 - 2


2


Kenaikan Tarip-Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (LN No.2 & TLN No. 184).

LNRI 1952 Hal.: 3 - 4


3


Pengadaan Bea-Keluar Tambahan Sementara Atas Beberapa Barang (LN No.8 & TLN No.195).

LNRI 1952 Hal.: 25 - 27


4


Perubahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952 (LN No.12 & TLN No.198).

LNRI 1952 Hal.: 37 - 38


5


Ketentuan Kedudukan Hukum Kepada Bank Industri Negara (LN No.21 & TLN 206)

LNRI 1952 Hal.: 75 - 78

Dicabut dg PERPU No.30 Th.1960; Menjadi UU No.5 Drt Th.1952


PUSDATINKOMTEL

- 22 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

6


Pungutan Tambahan Pokok-Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Untuk Tahun 1952. (LN No.29 & TLN No.216).

LNRI 1952 Hal.: 119 - 120

7

No. 7 Tahun 1952 5 Mei 1952

Kewajiban Penggilingan Padi & Perdagangan Bahan Makanan (LN No.33 & TLN No.237).

LNRI 1952 Hal.: 135 - 140

Menjadi UU No.7 Drt Th.1952; Dicabut dg Perpu No.8 Th.1962

8

No. 8 Tahun 1952 28 Mei 1952

Mengubah dan Menambah UU Pelabuhan Berat-Barang (Goederengeld-Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement) (LN No.39 & TLN No.248).

LNRI 1952 Hal.: 159 - 160


9


Penyelesaian Tentang Negara Dizaman Pergolakan. (LN No.59 & TLN No.275)

LNRI 1952 Hal.: 233 - 236


10


Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya UU Darurat No.11 Th.1951 (UU Darurat ttg Penetapan Berlakunya UU Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara. LN No. 76 Th. 1951. (LN No.75.)

LNRI 1952 Hal.: 325 - 326

Diubah dg UU No. 6 Th.1954 Menjadi UU No.2 Th.1959

11


Pengubahan dan Penambahan dari "Ordon nantie op de Vennoot-schapsbelasting 1925", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Ini. (LN No.83 & TLN No. 341).

LNRI 1952 Hal.: 373 - 382


12


Kewajiban Anggauta Angkatan Perang, untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan. (LN No.84 & TLN No.344)

LNRI 1952 Hal.: 383 - 384


13


Larangan utk mempergunakan & memasukan dlm Peredaran Uang Perak lama yg Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912". (LN No.88 & TLN No.345).

LNRI 1952 Hal.: 389 - 392


14


LNRI 1952 Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Hal.: 393 - 412 Pajak Kekayaan (LN No.87 & TLN No.346).


15


Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun 1953 dan Berikutnya. (LN No.90 & TLN No. 356).

LNRI 1952 Hal.: 417 - 422


IX

TAHUN 1953

1


Penetapan UU Darurat Ttg Penimbunan Barang-Barang ( UU Darurat No.17 Th.1951) Sebagai UU (LN No.4)

LNRI 1953 Hal.: 7 - 15

Dicabut dg Perpu


No.8 Th.1962

PUSDATINKOMTEL

- 23 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (LN No.5)

LNRI 1953 Hal.: 17 - 27

Diubah dg Perpu

3


Pembukaan Apotek (LN No.18)

LNRI 1953 Hal.: 137 - 139


4


Apotek Darurat (LN No.19)

LNRI 1953 Hal.: 141 - 146

Dicabut dg UU Drt

5


Penetapan UU Darurat No.2 Th.1952, Ttg Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Utk Th. Dinas 1952 Sebagai UU (LN No.2) (LN No.20).

LNRI 1953 Hal.: 147 - 149

6


Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikulir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri (LN No.27 & TLN No.380).

LNRI 1953 Hal.: 183 - 184

7


Pemilihan Anggota Konstituante & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (LN No.29).

LNRI 1953 Hal.: 189 - 240

8


Penilaian Persediaan Uang Emas & Bahan Uang Emas pada de Javasche Bank. (LN No.33 & TLN No.396).

LNRI 1953 Hal.: 259 - 260

9

No. 9 Tahun 1953 4 Mei 1953

Pemberian Tunjangan Yg Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. (LN No.36).

LNRI 1953 Hal.: 267 - 273

Diubah dg UU No. 5 Th.1955 & No.10 Th.' 71 Dicabut dg UU No.12 Th.1980

10

No. 10 Tahun 1953 9 Mei 1953

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. (LN No.37).

LNRI 1953 Hal.: 275 - 286


11

No. 11 Tahun 1953 19 Mei 1953

Penetapan UU Pokok Bank Indonesia. (LN No.40).

LNRI 1953 Hal.: 293 - 316

Diubah dg UU No.84 th.1958; Diubah dg PERPU No.11/1960; Ps.27 (3) dicabut dg UU No.13/1968

12

No. 12 Tahun 1953 20 Mei 1953

Penetapan Peraturan dan UU Darurat No.4 Th.1950 Ttg Penerimaan Anggota Angkatan Perang RIS (LN No.5 Th.1950) Sbg UU. (LN No.42).

LNRI 1953 Hal.: 319 - 327

Diubah dg UU Drt No.12 Th.1955; Menjadi UU No.8 Th.1959; Dicabut dg UU No.2 Th.1988

13

No. 13 Tahun 1953 20 Mei 1953

Penetapan Peraturan dalam UU Darurat Ttg Kewajiban Anggota Angkatan erang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (UU Darurat No.12 Th.1952, LN No.84 Th.1953) Sbg UU. (LN No.43).

LNRI 1953 Hal.: 329 - 331


2


No.19 Th.1959

No.5 Th.1958


PUSDATINKOMTEL

- 24 -

NO. 14

NOMOR/TGL UU No. 14 Tahun 1953 20 Mei 1953

TENTANG

SUMBER

STATUS

Perlakukan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas. (LN No.44).

LNRI 1953 Hal.: 333 - 337

Drt No.13 Th.1955

Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela. (LN No.45).

Dicabut dg UU Diberlakukan kembali

sbg UU oleh UU No.24 Th.1959

15

No. 15 Tahun 1953 20 Mei 1953

LNRI 1953 Hal.: 339 - 342


16

No. 16 Tahun 1953 Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang LNRI 1953 20 Mei 1953 Hal.: 343 - 353 (LN No.46).


17

No. 17 Tahun 1953 20 Mei 1953

Akibat-akibat Dari Pada UU Ttg Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dlm Dinas Ketentaraan. (LN No.47).

LNRI 1953 Hal.: 355 - 357


18

No. 18 Tahun 1953 3 Juni 1953

Penunjukan Rumah Sakit Partikelir Yang Merawat Orang-orang Yang Miskin & Orang Orang Yang Kurang Mampu. (LN No.48)

LNRI 1953 Hal.: 359 - 362

Drt No. 6 Th.1955


19

No. 19 Tahun 1953 17 Juni 1953

20

No. 20 Tahun 1953 25 Juni 1953

Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan RI dgn Eksport-Import Bank of Washington. (LN No.56).

LNRI 1953 Hal.: 391 - 399

21

No. 21 Tahun 1953 18 Juni 1953

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara RI dan Republik Suria. (LN No.58).

LNRI 1953 Hal.: 407 - 413

22


Pembubaran Komisi Urusan Perumahan. (LN No.69 & TLN No.470).

LNRI 1953 Hal.: 459 - 460

23


Kewajiban Melaporkan Perusahaan (LN No.70 & TLN No.471).

LNRI 1953 Hal.: 461 - 464

24


Penetapan "UU Darurat No.18 Th.1951 Utk Membatasi Masa Berlakunya UU Pajak Peredaran 1950" Sebagai UU (LN No.74 & TLN No.479).

LNRI 1953 Hal.: 473 - 477

25


Penetapan "UU Darurat No.12 Th.1950, Ttg Mengadakan Pajak Peredaran 1950" dan "UU Darurat No.38 Tahun 1950 , Tentang Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950" Sbg UU (LN No.75 & TLN No.480).

LNRI 1953 Hal.: 479 - 514


Diubah dg UU

LNRI 1953 Mengubah Bea Pemburuan Yg Ditetapkan dlm Hal.: 381 - 382 Psl 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 No.733) (LN No.53)


PUSDATINKOMTEL

- 25 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

26


Penetapan "UU Darurat tentang Larangan Untuk Mempergunakan dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912" (UU Darurat No.13 Th.1952) Sbg UU (LN No.76 & TLN No. 481).

LNRI 1953 Hal.: 479 - 514

27


Penetapan "UU Darurat tentang Penghentian Berlakunya"Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" UU Darurat No.20 Th. 1951) Sbg UU (TLN No.77 & TLN No. 482).

LNRI 1953 Hal.: 521 - 526

28


Penetapan "UU Darurat tentang No.9 Tahun 1951, Ttg Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (LN No.43 Th.1952) Sebagai UU. (LN No.78 & TLN No.483).

LNRI 1953 Hal.: 527 - 528

29

No. 29 Tahun 1953 Penetapan "UU Darurat ttg No.21 Th.1951, Ttg LNRI 1953 18 Desember 1953 Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Hal.: 529 - 533 Dsbnya" (LN No.96 Th.1951) sbg UU (LN No.79 & TLN No.484).

30


Penetapan "UU Darurat No. 4 Th.1953, Ttg Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin dan Sebagainya" Sebagai UU (LN No.80 & TLN No.485).

LNRI 1953 Hal.: 535 - 536

31


Penetapan "UU Darurat ttg No.9 Th.1950, ttg Perubahan UU Postspaarbank" sebagai UU (LN No.81).

LNRI 1953 Hal.: 537 - 539

32

No. 32 Tahun 1953 Penetapan "UU Darurat No.23 Tahun 1951, Ttg LNRI 1953 18 Desember 1953 Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Hal.: 541 - 544 Peralihan Tahun 1944" ( LN No. 103 Th.1951) Sebagai Undang-Undang. (LN No.82 & TLN No. 486).

33


34

No. 34 Tahun 1953 Penetapan "UU Darurat No.15 Tahun 1951 Ttg LNRI 1953 18 Desember 1953 Hal.: 549 - 553 Penilaian Dari Bagian-bagian Pendapatan & Kekayaan, Baik Yg Diperoleh Maupun Yg Berada Dalam Uang Asing Utk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (LN No.87 Th.1951) sbg UU. (LN No.84 & TLN No. 488).


Penetapan "UU Darurat No.15 Th.1952 utk Pemungutan Pajak Verponding utk Th.1953 & Berikutnya" ( LN No.90 Th.1952 sbg UU. (LN No.83 & TLN No. 487).

STATUS


LNRI 1953 Hal.: 545 - 547

PUSDATINKOMTEL

- 26 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

35


Penetapan "UU Darurat No.19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (LN No. 94 Th.1951) Sebagai Undang-Undang. (LN No.85 & TLN No. 489).

LNRI 1953 Hal.: 557 - 609

Diubah dg PERPU No.2 Th.1965; Diubah dg UU No.2 Th.1968; Dicabut dg UU No.8 Th.1983

36


Bank Tabungan Pos. (LN No.86 & TLN No. 490).

LNRI 1953 Hal.: 611 - 624

Diubah dg PERPU No.4 Th.1963 Dicabut dg UU No.2 Th.1964

37


Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (LN No.88).

LNRI 1953 Hal.: 641 - 643



Penetapan Opsenten Bea Masuk (LN No.7 & TLN No.350).

LNRI 1953 Hal.: 35 - 36


2


Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan (LN No.8 & TLN No.351).

LNRI 1953 Hal.: 37 - 72


3


Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kab./ Daerah Istimewa Tingkat Kab. & Kota Besar dalam Lingk. Daerah Prop. Kalimantan (LN No.9 & TLN No.352).

LNRI 1953 Hal.: 73 - 100


4


Penetapan Tambahan Opsenten atas Cukai Bensin dan Sebagainya Selama Th.1953. (LN No.11 & TLN No.354).

LNRI 1953 Hal.: 103 - 104


5


Menaikkan Jumlah Maksimum Porto & Bea (LN No.22 & TLN No.373).

LNRI 1953 Hal.: 103 - 104


6


Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dlm Psl.3 ayat 2 Ordonansi (staatsblad utk Indonesia 1948 No.141) (LN No.25 & TLN No.375).

LNRI 1953 Hal.: 169 - 170


7

No. 7 Tahun 1953 17 Juni 1953

LNRI 1953 Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Hal.: 369 - 371 Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, pengangkutan atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin (LN No.51 & TLN No.424).


8

No. 8 Tahun 1953 7 Juni 1953

LNRI 1953 Memperpanjang waktu berlakunya peraturanPeraturan Militer Termaksud Dlm Pasal 34 ayat Hal.: 383 - 384 5 Staatsblad 1939 No.582 sebagaimana telah diubah dan Atau ditambah kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan (LN No.54 & TLN No.432).



PUSDATINKOMTEL

- 27 -

NO. 9

NOMOR/TGL UU No. 9 Tahun 1953 16 Oktober 1953

TENTANG

SUMBER

STATUS

Pengawasan Orang Asing. (LN No.64 & TLN No.463).

LNRI 1953 Hal.: 433 - 436



X

TAHUN 1954

1


Penetapan "UU Darurat No.11 Th.1952 Ttg Perubahan & Penambahan dari "Ordonnantie op de Venootschapsbelasting 1925" Yang Memberikan pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Pajak Ini (LN No.83 Th.1952) Sbg UU (LN No.8 & TLN No.496).

LNRI 1954 Hal.: 25 - 34

2


Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR (LN No.9 & TLN No.503).

LNRI 1954 Hal.: 35 - 44

3

No. 3 Tahun 1954 Penetapan UU Darurat No. 1 Th. 1953 Ttg 29 Desember 1953 Memungut Opsenten Atas Bea Masuk LN No.7 Th.1953) Sbg UU (LN No.10 & TLN No.497).

LNRI 1954 Hal.: 45 - 46

4

No. 4 Tahun 1954 Penetapan UU Darurat No.8 Th.1951 Ttg 30 Desember 1953 Perubahan Reglement A Jang Dilampirkan pda Rechtenordonnantie, Staatsblad 1931 No.471 (LN No.39 Th.1951) Sebagai UU. (LN No.11 & TLN No.504).

LNRI 1954 Hal. : 47 - 50

5


Keanggotaan RI dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Bank for Reconstruction and Development). (LN No.16 & TLN No.515).

LNRI 1954 Hal. : 65 - 86

6


Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakjat. (LN No.19 & TLN No.518).

LNRI 1954 Hal. : 131 - 139

7


Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhub. dengan Penghapusan Djabatan Menteri Urusan Pegawai. (LN No.21 & TLN No.522).

LNRI 1954 Hal. : 143 - 144

8


Penetapan UU Darurat No.23 Th.1950 (LN No.38 Th.1950) ttg Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai UU. (LN No.28 & TLN No.534).

LNRI 1954 Hal. : 175 - 176




PUSDATINKOMTEL

- 28 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

Penetapan UU Darurat No.24 Th.1951 ttg LNRI 1954 Perubahan Beberapa Pos Tarif Bea-Masuk (LN Hal. : 187 - 190 No.104 Th.1951) Sebagai UU. (LN No.31 & TLN No.537).

9


10


Penetapan "UU Darurat No. 3 Th.1952 ttg Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan Sementara" (LN No.8) Sebagai UU (LN No.32 & TLN No.537).

LNRI 1954 Hal. : 191 - 194

11


Penetapan "UU Darurat No.24 Th.1950 ttg Peraturan-tambahan Perdjalanan Keluar Negeri" Sebagai UU (LN No.33 & TLN No.539).

LNRI 1954 Hal. : 195 - 196

12

No. 12 Tahun 1954 12 Maret 1954

13

No. 13 Tahun 1954 Pengubahan UU No.16 dan No.17 Th.1950 (RI LNRI 1954 12 Maret 1954 dahulu) Ttg Pembentukan Kota-kota Besar dan Hal. : 231 - 234 Kota-kota Ketjil di Djawa. (LN No.40 & TLN No.551).

14


Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (staatsblad 1949 No.159). (LN No.41 & TLN No. 552).

LNRI 1954 Hal. : 235 - 236

15

No. 15 Tahun 1954 10 Mei 1954

Penetapan "UU Darurat No.7 Th.1951 Untuk Memperpandjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia Th. 1948 No.141). Sebagai UU. (LN No.59 & TLN No. 582).

LNRI 1954 Hal. : 313 - 314

16

No. 16 Tahun 1954 10 Mei 1954

Penetapan "UU Darurat No.25 Th.1951 Utk Memperpandjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia Th. 1948 No.141). Sebagai UU. (LN No.60 & TLN No. 583).

LNRI 1954 Hal. : 315 - 316

17

No. 17 Tahun 1954 10 Mei 1954

LNRI 1954 Penetapan "UU Darurat No.6 Th.1953 Untuk memperpandjang waktu berlakunja Aturan Hu- Hal. : 317 - 318 kuman termaksud dlm Psl.3 Ajat 2 Ordonansi (Stbld utk Indonesia 1948 No.141) Sbg UU. (LN No.61 & TLN No. 584).

18

No. 18 Tahun 1954 10 Mei 1954

LNRI 1954 Penetapan "UU Darurat No.4 Th.1954 guna menetapkan waktu berlakunja Aturan Hukum- Hal. : 319 - 320 an jg Termaksud dlm Psl. 3 Ajat 2 Ordonansi (Staatsblad utk Indonesia Th. 1948 No.141) utk Selandjutnja" (LN 1954 No.12) sbg UU. (LN No.62 & TLN No.585).


STATUS

LNRI 1954 Perjataan Berlakunja UU No.4 Th.1950 dari RI dahulu ttg Dasar-dasar Pendidikan & Penga- Hal. : 207 - 228 djaran disekolah untuk Seluruh Indonesia (LN No.38 & TLN No.550).


PUSDATINKOMTEL

- 29 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

Peraturan Penagihan Penghasilan-lebih Jang Terhutang Kepada Negara (LN No.64 & TLN No.588).

LNRI 1954 Hal. : 323 - 330

STATUS

19

No. 19 Tahun 1954 10 Mei 1954

20

No. 20 Tahun 1954 LNRI 1954 Penetapan UU Darurat No.8 Th.1953, Ttg 15 April 1954 Memperpandjang Waktu Berlakunja Peraturan- Hal. : 343 - 344 peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ajat 5 Staatsblad 1939 No.582, Sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepandjang mengenai urusan perumahan sebagai UU (LN No.68 & TLN No.597).

21

No. 21 Tahun 1954 28 Mei 1954

22

No. 22 Tahun 1954 27 Juli 1954

UNDIAN (LN No.75 & TLN No. 263).

LNRI 1954 Hal. : 379 - 385

23

No. 23 Tahun 1954 12 Juli 1954

Pentjabutan "Persbreidel Ordonnantie" (LN No.77 & TLN No.625).

LNRI 1954 Hal. : 389 - 390

Mencabut Stbl. 1931 No.394 jo.Stbl.1932 No.44

24

No. 24 Tahun 1954 13 Juli 1954

Penetapan UU Darurat ttg Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap Lainnya Jang Bertakluk Kpd Hukum Eropah (UU Darurat No.1 Th.1952) sebagai UU. (LN No.78 & TLN No.626).

LNRI 1954 Hal. : 391 - 392


25

No. 25 Tahun 1954 12 Juli 1954

Perdjandjian Pos Sedunia (LN No.79 & TLN No.634).

LNRI 1954 Hal. : 393 - 723

26

No. 26 Tahun 1954 Pembajaran Kembali Pindjaman Nasional 1946 LNRI 1954 30 Juli 1954 Hal. : 725 - 728 (LN No.80 & TLN No.637).

27

No. 27 Tahun 1954 30 Juli 1954

LNRI 1954 Perdjandjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Hal. : 345 - 352 dan Madjikan. (LN No.69 & TLN No.598a).

Penetapan UU Darurat No.1 Th.1954 Sbg UU LNRI 1954 (LN No.81 & TLN No.738) Hal. : 729 - 732

28


Biaja Legalisasi Tanda tangan LN No.82 & TLN No.639).

LNRI 1954 Hal. : 733 - 734

29


Pertahanan Negara Republik Indonesia. (LN No.84 & TLN No.646).

LNRI 1954 Hal. : 741 - 750

30

No. 30 Tahun 1954 Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang LNRI 1954 14 September 1954 Hal. : 751 - 756 RI (LN No.85 & TLN No.657).

31



Penetapan UU Darurat No. 5 Th.1954 ttg Pemungutan Tambahan Pembajaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sbg UU. (LN No.87 & TLN No.659).

Ps.2(2) dicabut No.25 Th.1997 Dicabut dg UU No.13 Th.2003

Diubah dg Perpu No.15 Th.1959


LNRI 1954 Hal. : 761 - 762

PUSDATINKOMTEL

- 30 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

32


33


Wakil-Notaris dan Wakil-Notaris Sementara (LN No.101 & TLN No.700).

LNRI 1954 Hal.: 807 - 810

34


Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (LN No.103 & TLN No.705).

Ps. 4 & Ps.5 dicabut LNRI 1954 Hal.: 813 - 816 dg UU No.5/2011

35


Pengesahan Persetudjuan Tambahan RI dg Export-Import Bank of Washington. (LN No.105 & TLN No.706).

LNRI 1954 Hal.: 819 - 829

36


Penetapan Padjak Perseroan. (LN No.106 & TLN No.711).

LNRI 1954 Hal.: 831 - 834

37


Persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara RI dan Keradjaan Thailand (LN No.108 & TLN No.727).

LNRI 1954 Hal.: 843 - 850

38


Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran RI Utk Tahun2 dinas 1952 & 1953 (LN No.109).

LNRI 1954 Hal. : 851 - 858


39


Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran RI Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.110).

LNRI 1954 Hal. : 859 - 862


40


Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran RI Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.111).

LNRI 1954 Hal. : 863 - 872


41


Penetapan Bag. IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran RI Untuk Tahun-tahun Dinas '1952 dan 1953. (LN No.112).

LNRI 1954 Hal. : 873 - 894


42


LNRI 1954 Penetapan Bag.IV A (Urusan Penyeleggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungan 'nja Hal. : 895 - 911 Mengenai Perusahaan2 dan Djawatan-djawatan (Pemerintah) Jang Mempunjai Pengurus Sendiri) dari Anggaran RI Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.113).


43


LNRI 1954 Hal. : 913 - 931



LNRI 1954 Penetapan Berlakunja UU RI tgl 21 Nop. 1946 No.22 Th.1946 Ttg Pentjatatan Nikah, Talak Hal. : 795 - 799 dan Rudjuk di Seluruh Daerah Luar Djawa dan Madura (LN No.98 & LN No.694).

Penetapan Bag. V A (Kementerian Pertanian) dari Anggaran RI Untuk Tahun-tahun 'Dinas 1952 dan 1953. (LN No.114).


PUSDATINKOMTEL

- 31 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

44

No. 44 Tahun 1954 LNRI 1954 Penetapan Bag. V B (Kementerian 29 Nopember 1954 Perekonomian) dari Anggaran RI Untuk Tahun- Hal. : 933 - 947 tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.115).


45


Penetapan Bag.VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran RI Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.116).

LNRI 1954 Hal. : 949 - 959


46


Penetapan Bag.VII (Kementerian Kehakim.) dari Anggaran RI Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.117).

LNRI 1954 Hal. : 961 - 989


47


Penetapan Bag.VIII A (Kementerian Perhub.) dari Angg. RI utk Tahun2 Dinas 1952 & 1953. (LN No.118).

LNRI 1954 Hal. : 969 - 979


48


Penetapan Bag.VIII B (Kementerian Perhub. Djawatan Pelajaran) dari Anggaran RI Utk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.119).

LNRI 1954 Hal. : 981 - 990


49


Penetapan Bag. IX (Kementerian Penerang.) dari Angg. RI Utk Tahun2 Dinas 1952 & 1953. (LN No.120).

LNRI 1954 Hal. : 991 - 996

50


Penetapan Bag. X (Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan) dari Anggaran RI untuk Tahun2 Dinas 1952 dan 1953. (LN No.121).

LNRI 1954 Hal.: 997 -1010


51


LNRI 1954 Penetapan Bag. XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran RI Utk Tahun-tahun Dinas 1952 Hal.:1011-1020 dan 1953. (LN No.122).


52


LNRI 1954 Penetapan Bag. XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran RI Utk Tahun-tahun Dinas 1952 dan Hal.:1021-1032 1953. (LN No.123).


53

No. 53 Tahun 1954 Penetapan Bag. XIII (Kementerian Perburuhan) LNRI 1954 29 Nopember 1954 dari Anggaran RI Utk Tahun-tahun Dinas 1952 Hal.:1033-1038 dan 1953. (LN No.124).


54

No. 54 Tahun 1954 Penetapan Bag. XIV (Kementerian Agama) dari LNRI 1954 29 Nopember 1954 Hal.:1039-1044 Angg. RI utk Tahun2 Dinas 1952 & 1953. (LN No.125).


55



Penetapan Bag. XV (Kementerian Urusan Pegawai) dari Anggaran RI Utk Tahun2 Dinas '1952 dan 1953. (LN No.126).

LNRI 1954 Hal.:1045-1048

PUSDATINKOMTEL

- 32 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Diubah dg UU No.20 Th.1957

56


Penetapan Bag.XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran RI Utk 'Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.127).

LNRI 1954 Hal.:1049-1064

57


Penetapan Bagian I.B.W. I (Djawatan Pengadilan) dari Anggaran RI untuk Tahuntahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.128).

LNRI 1954 Hal.:1065 -1074

58


Penetapan Bag.I.B.W.II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.129).

LNRI 1954 Hal.:1075-1084

59


Penetapan Bag.I.B.W.III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran RI utk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.130).

LNRI 1954 Hal.: 1085-1094

60


61


62

No. 62 Tahun 1954 Penetapan Bag.I.B.W.VI (Perusaha. Negeri utk LNRI 1954 29 Nopember 1954 Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran RI Hal.: 1115-1122 utk Tahun-tahun Dinas 1952 & 1953. (LN No.133).

63


Penetapan Bag.I.B.W.VII (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran RI untuk Tahuntahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.134).

LNRI 1954 Hal.: 1123-1130

64


Penetapan Bag.I.B.W.VIII (Pelabuhan Teluk Bajur Padang) dari Anggaran RI utk Tahun tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.135).

LNRI 1954 Hal.: 1131-1138

65


Penetapan Bag.I.B.W.IX (Pelabuh. Belawan) LNRI 1954 dari Anggaran RI utk Tahun-tahun Dinas 1952 Hal.: 1139-1146 dan 1953. (LN No.136).

66


Penetapan Bag.I.B.W. X (Pel. Semarang) dari LNRI 1954 Anggaran RI utk Tahun-tahun Dinas 1952 dan Hal.: 1147-1154 1953. (LN No.137).


LNRI 1954 Penetapan Bag.I.B.W.IV (Pertjetak. Negara) dari Anggaran RI utk Tahun-tahun Dinas 1952 Hal.: 1095-1100 dan 1953. (LN No.131). Penetapan Bag.I.B.W.V (Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran RI utk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.132).

LNRI 1954 Hal.: 1101-1114

PUSDATINKOMTEL

- 33 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

67

No. 67 Tahun 1954 Penetapan Bag.I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung LNRI 1954 29 Nopember 1954 Priok) dari Anggaran RI utk Tahun-tahun Dinas Hal.: 1155-1162 1952 dan 1953. (LN No.138).

68


LNRI 1954 Penetapan Bag.I.B.W. XII (Pel. Surabaya) dari Anggaran RI utk Tahun2 Dinas 1952 & 1953. Hal.: 1163-1170 (LN No.139).

69


LNRI 1954 Penetapan Bag.I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran RI Hal.: 1171-1178 utk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.140).

70


LNRI 1954 Penetapan Bag.I.B.W. XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran RI untuk Tahun- Hal.: 1179-1186 tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.141).

71


LNRI 1954 Penetapan Bag.I.B.W. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran RI utk Tahun- Hal.: 1187-1194 tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.142).

72


73

No. 73 Tahun 1954 LNRI 1954 Penetapan Bag.I.B.W. XVII (Perusahaan 29 Nopember 1954 Reproduksi Djawatan Topografi) dari Anggaran Hal.: 1179-1186 RI utk Tahun2 Dinas 1952 & 1953. (LN No.144).

74

No. 74 Tahun 1954 Penetapan Bag.I.B.W. XVIII (Perusahaan Batu LNRI 1954 29 Nopember 1954 Bara Umbilin) dari Anggaran RI untuk Tahun- Hal.:1179-1186 tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.145).

75


LNRI 1954 Hal.:1235 -1138


76

No. 76 Tahun 1954 LNRI 1954 Penetapan "UU Darurat No.5 Th.1953 ttg 30 Desember 1954 Menaikkan Djumlah Maksimum Porto dan Bea" Hal.:1239 -1142 sbg UU. (LN No.151 & TLN No.740).


Penetapan Bag.I.B.W. XVI (Djawatan Kereta Api) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953. (LN No.143).

Atjara Pidana Chusus untuk Anggota DPR (LN No.150 & TLN No.737).

LNRI 1954 Hal.: 1195-1206

UNDANG-UNDANG DARURAT TH.1954 1



Mempersatukan Opsenten Jang Berlaku dlm Th.1953, atas Tjukai dari Beberapa Djenis Barang Dalam Pokoknja Kenaikan Djumlah Tjukai Atas Alkohol Sulingan dlm Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea-masuk atas Bir. (LN No.1 & TLN No.500).

LNRI 1954 Hal.: 1 - 3


PUSDATINKOMTEL

- 34 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

2


Mentjabut Sifat Sebagai Alat Pembajar Jang Sah dari Uang Kertas Pemerintah Jang Di keluarkan Sebelum Penjerahan Kedaulatan (LN No.5 & TLN No.501).

LNRI 1954 Hal.: 13 - 16


3


Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No.448) dan Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No.419). (LN No.6 & TLN No.502).

LNRI 1954 Hal.: 17 - 22

Menjadi UU No.12 Th.1955 Diubah dg UU No.9 Th.1968 Dicabut dg UU No.1 Th.2004

4


Menetapkan Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Jang Termaksud Pasal 3 ajat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No.141) untuk Selandjutnja (LN No.12 & TLN No.498).

LNRI 1954 Hal.: 51 - 52


5


Pemungutan Tambahan Pembajaran Atas Pengiriman Keluar Negeri (LN No.22 & TLN No.525).

LNRI 1954 Hal.: 145 - 146


6


Mengubah UU Darurat No.19 Th.1950 ( LN Th.1950 No.28) ttg Pengaturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kpd para Anggota Tentara Angkatan Darat (LN No.50 & TLN No.566).

LNRI 1954 Hal.: 265 - 268


7


LNRI 1954 Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Hal.: 295 - 298 Otonoom dalam Keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak Dapat Mendjalankan Tugas Kewadjibannja. (LN No.54 & TLN No.573).


8

No. 8 Tahun 1954 8 Juni 1954

LNRI 1954 Hal.: 331 - 336

Diubah dg UU Drt

Penjelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakjat (LN No.65 & TLN No.594)

No.1 Th.1956 Dicabut dg PERPU No.51 Th.1960 Menjadi UU No.8 Drt Th.1954

9

No. 9 Tahun 1954 28 Mei 1954

Pengubahan Propinsi Sunda Ketjil Mendjadi Propinsi Nusa Tenggara (LN No.66 & TLN No.595).

LNRI 1954 Hal.: 337 - 338


10

No. 10 Tahun 1954 28 Mei 1954

Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappij (LN No.67 & TLN No.596).

LNRI 1954 Hal.: 339 - 342


11

No. 11 Tahun 1954 28 Mei 1954

Amnesti dan Abolisi. (LN No.146 & TLN No.730).

LNRI 1954 Hal.: 1223-1225

No.11 Drt Th.1954

12



LNRI 1954 Pengubahan "Krosok-Ordonnantie 1937".(LN Hal.: 1223-1225 Tahun 1937 No.604). (LN No.147 & TLN No.731).

Menjadi UU


PUSDATINKOMTEL

- 35 -

NO.

NOMOR/TGL UU

XI

TAHUN 1955

TENTANG

SUMBER

1


Penetapan UU Darurat No. 2 Th. 1954 ttg Mencabut sifat Sebagai alat pembayar yg sah dari uang kertas Pemerintah yg Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan sbg UU. (LN No.10 & LN No.768).

LNRI 1955 Hal. : 45 - 48

2


Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea Statistik (Memori Penjelasan dlm Tambahan. (LN No.16 & LN No. 778).

LNRI 1955 Hal. : 69 - 70

3


Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea Keluar-umum 1949. (LN No.17 & TLN No. 779).

LNRI 1955 Hal. : 71 - 72

4


Penetapan UU Darurat No.9 Th.1952 ( LN No.59 Th.1952) ttg Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai UU. (LN No.19 & TLN No.785)

LNRI 1955 Hal. : 79 - 84

5


Pengubahan UU No. 9 Th.1953 (LN No. 36 Th. 1953) ttg Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota DPR-RI. (LN No.20)

LNRI 1955 Hal. : 85 - 88

6

No. 6 Tahun 1955 4 Mei 1955

Biaya Surat Kenal Lahir dan Kenal Mati. (LN No.26 & TLN No.800)

LNRI 1955 Hal. : 109 - 110

7


Penetapan UU Darurat No. 33 Th.1950 utk Mencabut Kembali UU Darurat RIS No. 6 Th.1950 ttg Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota, sebagai UU. (LN No.29 & TLN No.808).

LNRI 1955 Hal. : 137 - 142

8


9

No. 9 Tahun 1955 30 Juni 1955

Pengubahan UU No. 3 jo. No.19 Th.1950 ttg Pembentukan D.I. Yogyakarta. (LN No.43 & TLN No.827).

LNRI 1955 Hal. : 227 - 230

10

No. 10 Tahun 1955 11 Juli 1955

Pengubahan Nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Facultet & Facultit menjadi Universitas dan Fakultas. (LN No.44 & TLN No.841).

LNRI 1955 Hal. : 231 - 234

11

No. 11 Tahun 1955 16 Juli 1955

Pemberian Kuasa Kpd Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang Muka pada Bank Indonesia 1953 (UU No.11 Th.1953). (LN No.47 & TLN No.844)

LNRI 1955 Hal. : 239 - 242


STATUS

LNRI 1955 Penetapan UU Darurat No. 10 Th.1951, ttg Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950 seperti Hal. : 173 - 190 yang Termuat Dalam UU Darurat RIS No. 5 Th.1950, dan Diubah Dng UU Darurat RIS No.27 Th.1950, Sbg UU (LN No.35 & TLN No.819).

PUSDATINKOMTEL

- 36 -

NO. 12

NOMOR/TGL UU No. 12 Tahun 1955 8 Agustus 1955

TENTANG

SUMBER

STATUS

Penetapan UU Darurat No. 3 Th.1954 ttg Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1927 No.419) sebagai UU (LN No.49 & TLN No.850).

LNRI 1955 Hal. : 259 - 264



2


Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian dalam Sektor Partikelir. (LN No.1 & TLN No.742).

LNRI 1955 Hal. : 1 - 4

No.1 Drt Th.1955


Bank Negara Indonesia. (LN No.5 & TLN No.749).

LNRI 1955 Hal. : 19 - 28

No.2 Drt Th.1955

Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg Pnps No.13 Th.1965

3


Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dalam Arti Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No.419) (LN No.15 & TLN No.777).

LNRI 1955 Hal. : 63 - 66 Lamp.: 67


4


Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran Yang Sah (LN No.18 & TLN No.781).

LNRI 1955 Hal. : 73 - 78


5

No. 5 Tahun 1955 4 Mei 1955

Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin. (LN No.24 & TLN No.798).

LNRI 1955 Hal. : 101 - 104

Dicabut dg UU Drt No.15 1955; Menjadi UU No.31 Th.1956 Dicabut dg UU UU No.34 Th.1956

6


LNRI 1955 Pengubahan dan Tambahan Pasal 4 UU No.18 Hal. : 105 - 107 Th.1953 (LN No.48 Th.1953) (LN No.25).

7

No. 7 Tahun 1955 11 Mei 1955

LNRI 1955 Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Hal. : 111 - 132 Pidana Ekonomi (LN No.27 & TLN No.801).

8

No. 8 Tahun 1955 16 Mei 1955

Tindak Pidana Imigrasi. (LN No.28 & TLN No.807).

LNRI 1955 Hal. : 133 - 135


Menjadi UU No.7 Drt Th.1955; Diubah dg UU Drt No.8 Th.1958 & Perpu No.21/1959; Diubah dg PERPU No.26 & 36/1960



9

No. 9 Tahun 1955 31 Mei 1955

Kependudukan Orang Asing. (LN No.33 & TLN No.812).

LNRI 1955 Hal. : 165 - 168




PUSDATINKOMTEL

- 37 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

10

No. 10 Tahun 1955 LNRI 1955 Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan6 Juni 1955 Pabrikan Rokok bagi Badan Urusan Tembakau Hal. : 169 - 172 (Krosok Centrale) (LN No.34 & TLN No.813).

11

No. 11 Tahun 1955 6 Juni 1955

LNRI 1955 Perubahan UU darurat ttg Tindakan -Tindakan Sementara utk Menyelenggarakan Kesatuan Hal. : 191 - 194 Susunan, Kekuasaan dan Acara PengadilanPengadilan Sipil. (LN No.36 & TLN No.816)

STATUS Menjadi UU No.17 Th.1958


12

No. 12 Tahun 1955 1 Juni 1955

Perubahan Pasal 4 UU No.12 Th.1953 (LN Tahun 1953 No.42) (LN No.37 & TLN No.817).

LNRI 1955 Hal. : 195 - 197


13

No. 13 Tahun 1955 1 Juni 1955

Pencabutan dan Penggantian UU No. 14 Tahun 1953 (LN No.44 Th.1953) (LN No.38 & TLN No. 818).

LNRI 1955 Hal. : 199 - 203

Ditarik Kembali dg UU No.24 Th.1959

14

No. 14 Tahun 1955 6 Juni 1955

Penunjukkan Bagian Pembikinan Sera dan Vakasi dari lembaga Pasteur di Bandung menjadi Perusahaan Negara dalam arti "Indische "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) (LN No.42 & TLN No. 826).

LNRI 1955 Hal.: 223 - 226


15

No. 15 Tahun 1955 LNRI 1955 Menghentikan Berlakunya UU Darurat No.5 30 Agustus 1955 Th.1955 ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Hal.: 269 - 272 Bensin (LN Th.1955 No.24) (LN No.51 & TLN No.856).


16


Pengubahan PERPU Pembentukan Daerahdaerah Otonom Propinsi di Sumatera (LN No.52 & LN No. 855).

LNRI 1955 Hal.: 273 - 276


17


Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Yang Dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Jawa (LN No.53 & TLN No. 859).

LNRI 1955 Hal.: 277 - 280


18

No. 18 Tahun 1955 Perubahan Jumlah Anggota Panitya Pemilihan LNRI 1955 13 September 1955 Hal.: 281 - 284 Kabupaten (LN No.54 & LN No. 860).


19


Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri (LN No.56 & TLN No. 870).

LNRI 1955 Hal.: 289 - 292


20


Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir tahun 1955 (LN No.78 & TLN No. 924).

LNRI 1955 Hal.: 821 - 824



PUSDATINKOMTEL

- 38 -

NO.

NOMOR/TGL UU

XII

TAHUN 1956

TENTANG

SUMBER

1


Penetapan "UU Darurat RIS No.20 Th.1950 (LN No.31 Th.1950) Tentang Pemerintahan Jakarta-Raya" Sebagai UU (LN No.1 & TLN No.941).

LNRI 1956 Hal. : 3 - 6

2


Pengubahan UU Pemilihan Umum (UU No.7 Tahun 1953, LN No.29 Th.1953) (LN No.4 & TLN No.951).

LNRI 1956 Hal. : 11 - 16

3


Pembebasan Dokter Soegiri dari Pengganti Uang (LN No.5 & TLN No.952).

LNRI 1956 Hal. : 17 - 20

4


Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan pada Ordonnantie yang Mengatur Biaya Balik Nama Barang-barang Tetap (Staatsblad 1949 No.282) (LN No.12 & TLN No.963).

LNRI 1956 Hal. : 41 - 44

5


Pengesahan Penyertaan Pemerintah RI pada Persetujuan Timah Internasional 1953 (LN No.13)

LNRI 1956 Hal. : 45 - 147

6


Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (LN No.14 & TLN No.971).

LNRI 1956 Hal. : 45 - 147

7


Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja DPRD yg Terbentuk Berdasarkan PP No.39 Th.1950 (LN No.18 & TLN No.973)

LNRI 1956 Hal. : 185 - 190

8


9


10

No. 10 Tahun 1956 19 Maret 1956

11

No. 11 Tahun 1956 19 Maret 1956


STATUS

Diubah dg UU Drt No.2 / 1956 Dicabut dg UU No.15 Th.1969


LNRI 1956 Pembentukan Daerah Otonoom Kota-Kecil dlm Hal. : 191 - 200 Lingk. Daerah Prop. Sumatera Tengah (LN No.19) Pembentukan Daerah Otonoom Kota-Besar dlm Lingk. Daerah Prop. Sumatera Tengah (LN No.20)

LNRI 1956 Hal. : 201 - 208

LNRI 1956 Penetapan UU Darurat No.7/1954 ttg Dasar Hukum Kep. Kepala Daerah Otonoom dalam Hal. : 211 - 214 Keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat Menjalankan tugas kewajibannya" sbg UU dan ttg Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan DPRD/ Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dpt Menjalankan Tugas Kewajibannya (LN No.22 & TLN No.974) Pembelanjaan Pensiun (LN No.23 & TLN No.973)

LNRI 1956 Hal. : 215 - 222

PUSDATINKOMTEL

- 39 -

NO. 12

NOMOR/TGL UU No. 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

TENTANG

SUMBER

STATUS

Pembentukan Daerah Otonoom Kab. Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Tengah (LN No.25)

LNRI 1956 Hal. : 225 - 236

Drt No.21 Th.1957,

Diubah dg UU UU No.6 Th.1965 & No.7 Th.1965

13

No. 13 Tahun 1956 3 Mei 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar. (LN No.27)

LNRI 1956 Hal. : 245 - 248

14

No. 14 Tahun 1956 16 Juli 1956

Pembentukan DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (LN No.30 & TLN No.1017).

LNRI 1956 Hal. : 255 - 260

Diubah dg UU Drt


LNRI 1956 Pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Irian Hal. : 267 - 272 Barat (LN No.33 & TLN No.1055)

Diubah dg UU Drt No.20 Th.'57

15

No.1 Th.1957

Dicabut dg UU Pnps No.1 / 1962

16

No. 16 Tahun 1956 Perubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai LNRI 1956 16 Agustus 1956 Hal. : 289 - 290 Tembakau (Staatsblad 1932 No.517) (LN No.38 & TLN No.1043).

17

No. 17 Tahun 1956 Pengubahan dan Tambahan Indische Tariefwet LNRI 1956 29 Agustus 1956 Hal. : 299 - 300 (Staatsblad 1924 No.487) (LN No.41 & LN No.1049).

18


Persetujuan Konperensi Organisasi Perbu ruhan Internasional No.98 Mengenai Berla kunya Dasar-dasar daripada Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. (LN No.42 & TLN No.1050).

LNRI 1956 Hal. : 301 - 314

19


Pemilihan Anggota DPRD (LN No.44).

LNRI 1956 Hal. : 319 - 364


20


Pengubahan Aturan Bea Materai 1921 ("Zegelverordering 1921"). (LN No.47).

LNRI 1956 Hal. : 371 - 374

Diubah dg Perpu No.18 Th.1959 Dicabut dg UU No.13 Th.1985

21


22


Penetapan "UU Darurat ttg Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (UU Darurat No.30 Th. 1950) Sebagai UU (LN No.54 & LN No. 1085).

LNRI 1956 Hal. : 431 - 432

23


Pengadilan dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante (LN No.63 & LN No.1102).

LNRI 1956 Hal. : 503 - 504


LNRI 1956 Penetapan "UU Darurat No.4 Th.1955 (LN Th.1955 No.18) ttg Larangan untuk mengum - Hal. : 425 - 430 pulkan uang logam yg sah & larangan memperhitungkan agio pd waktu penukaran alat-alat pembayaran yg sah" sbg UU (LN No.53 & LN No.1140).

PUSDATINKOMTEL

- 40 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

24

No. 24 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Aceh LNRI 1956 29 Desember 1956 & Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Hal. : 505 - 516 Sumatera Utara LN No.64 & TLN No. 1103).

25


Pembentukan Daerah-daerah Otonoom Prop. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LN No.65 & TLN No.1106).

LNRI 1956 Hal. : 517 - 550

No. 26 Tahun 1956 LNRI 1956 Keanggotaan Rep. Indonesia pada Badan 18 Desember 1956 Keuangan Internasional (Internasional Finance Hal. : 555 - 558 Corporation) (LN No.67 & TLN No. 1115).

27


28


29


30

No. 30 Tahun 1956 Pengubahan dan Tambahan "Postordonnan-tie LNRI 1956 31 Desember 1956 Hal. : 583 - 584 1935" (Staatsblad 1934 No.720) (LN No.75 & TLN No. 1132).

31

No. 31 Tahun 1956 LNRI 1956 Penetapan UU Darurat No.5 Th.1955, ttg 26 Desember 1956 Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (LN Hal. : 585 - 588 Th.1955 No.24) sbg UU (LN No.76 & TLN No.1133).

32


33


LNRI 1956 Penghapusan Ordonansi Tahun 1946, No.115 Hal. : 595 - 597 dan Pembebasan Bea Materai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk hal-hal Tertentu Ttg Pembebaan Modal dari Perseroan dan Persekutuan (LN No.78 & TLN No. 1134).

34


LNRI 1956 Penetapan UU Darurat No.15 Th.1955, ttg Memberhentikan Berlakunya UU Darurat No.5 Hal. : 599 - 600 Th.1955 ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (LN No.51) Sbg UU (LN No.79 & TLN No.1135).


Perimbangan Keuangan Antara Negara dg Daerah-daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. (LN No.77 & TLN No.1442)

No.10 Th.1957 &

LNRI 1956 Hal. : 563 - 566

LNRI 1956 Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Hal. : 575 - 578 Tanah-tanah Perkebunan (LN No.73 & TLN No.1125). Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan (LN No.74 & TLN No.1126).

Diubah dg UU Drt UU No.21Th.1958

26

Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea Masuk (LN No.70 & TLN No.1121).

STATUS


LNRI 1956 Hal. : 579 - 582

LNRI 1956 Hal. : 589 - 594


Dicabut dg UU No.18 / 1997 & No.25 / 1999

PUSDATINKOMTEL

- 41 -

NO. 35

NOMOR/TGL UU No. 35 Tahun 1956 31 Desember 1956

TENTANG

SUMBER

Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir. (LN No.80 & TLN No.1136).

LNRI 1956 Hal. : 601 - 602

STATUS


2



3


4


5

Perubahan dan Tambahan UU Darurat No.8 Th.1954 Ttg Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. (LN No.45 & TLN No.1060).

LNRI 1956 Hal. : 365 - 368

Pengubahan UU No.2 Th.1956 (LN No.4) (LN No.46 & TLN No.1061)

LNRI 1956 Hal. : 369 - 370

Dicabut dg PERPU No.51 Th.1960 Menjadi UU No.1 Drt Th.1956 Menjadi UU No.2 Drt Th.1956

LNRI 1956 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Hal. : 389 - 392 Anggota Konstituante. (LN No.50 & TLN No. 1064).

Dicabut dg UU Drt No.15 /1957

Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten dlm Lingk. Daerah Prop. Sumatera Selatan. (LN No.55 & TLN No.1091).

LNRI 1956 Hal. : 433 - 444



Pembentukan Daerah Otonoom Kota Besar dalam Lingk. Daerah Prop.Sumatera Selatan. (LN No.56 & TLN No.1091).

LNRI 1956 Hal.:445 - 454


6


Pembentukan Daerah Otonoom Kota Kecil dalam Lingk. Daerah Prop.Sumatera Selatan. (LN No.57 & No.1091).

LNRI 1956 Hal.:455 - 464


7


Pembentukan Daerah Otonoom KabupatenKabupaten dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Utara. (LN No.58 & TLN 1092)

LNRI 1956 Hal.:465 - 472

Menjadi UU No.7 Drt Th.1956; Diubah dg PERPU No.4 Th.1964; Diubah dg UU No.10 Th.1965

8


Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Besar dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara (LN No.59 & TLN No.1092).

LNRI 1956 Hal.:473 - 484

No.8 Drt Th.1956


Pembentukan Daerah Otonoom Kota-Kota Kecil dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara. (LN No.60 & TLN No.1092)

LNRI 1956 Hal.:485 - 498

No.9 Drt Th.1956

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. (LN No.6 & TLN No.1143).

LNRI 1957 Hal. : 67 - 97

Diubah dg UU No.73 / 1957 &

9

XIII 1

Menjadi UU

Menjadi UU

TAHUN 1957 No. 1 Tahun 1957 17 Januari 1957

UU Drt No.6/1957



PUSDATINKOMTEL

- 42 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Dicabut dg UU No.6 Th.1961

2


Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh. (LN No.15 & TLN No.1159).

LNRI 1957 Hal.: 147 - 310

3


Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan untuk mengambil Uang Muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yg ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 UU Pokok Bank Indonesia 1953 (LN Th.1953 No.40) (LN No.16 & TLN No.1167)

LNRI 1957 Hal.:311 - 314

4


Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.I Dari Anggaran RI Utk Th. Dinas 1953 (UU Th.1954 No.38, LN Th.1954 No.109) (LN No.24)

LNRI 1957 Hal.:341 - 344

5


Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.II Dari Anggaran RI Utk Th. Dinas 1953 (UU Th.1954 No.39, LN Th.1954 No.110) (LN No.25)

LNRI 1957 Hal.:345 - 346

6


Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.III Dari Anggaran RI Utk Th. Dinas 1953 (UU Th.1954 No.40, LN Th.1954 No.111) (LN No.26)

LNRI 1957 Hal.:347 - 350

7


Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.IV Dari Anggaran RI Utk Th. Dinas 1953 (UU Th.1954 No.41, LN Th.1954 No.112) (LN No.27)

LNRI 1957 Hal.:351 - 356

8


Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.IVA dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.42, LN Th.1954 No.113) (LN No.28)

LNRI 1957 Hal.:357 - 364

9


Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.V A dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.43, LN Th.1954 No.114) (LN No.29)

LNRI 1957 Hal.:365 - 368

10

No. 10 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.V B dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.44, LN Th.1954 No.115) (LN No.30)

LNRI 1957 Hal.:369 - 374

11

No. 11 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.VI dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.45, LN Th.1954 No.116) (LN No.31)

LNRI 1957 Hal.:375 - 378

12

No. 12 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.VII dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.46, LN Th.1954 No.117) (LN No.32)

LNRI 1957 Hal.:379 - 382


PUSDATINKOMTEL

- 43 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

13

No. 13 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.VIIIA dari angg. RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.47, LN Th.1954 No.118) (LN No.33)

LNRI 1957 Hal.:383 - 390

14

No. 14 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.VIIIB dari angg. RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.48, LN Th.1954 No.119) (LN No.34)

LNRI 1957 Hal.:391 - 394

15

No. 15 Tahun 1957 LNRI 1957 Mengubah dan Menambah UU Penetapan 25 Maret 1957 Bag.X dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Hal.:395 - 398 Th.1954 No.50, LN Th.1954 No.121) (LN No.35)

16

No. 16 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.XI dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.51, LN Th.1954 No.122) (LN No.36)

LNRI 1957 Hal.:399 - 400

17

No. 17 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.XII dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.52, LN Th.1954 No.123) (LN No.37)

LNRI 1957 Hal.:401 - 404

18

No. 18 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag.XIII dari anggaran RI utk Th.Dinas 1953 (UU Th.1954 No.53, LN Th.1954 No.124) (LN No.38)

LNRI 1957 Hal.:405 - 406

19

No. 19 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag. XIV Dari Angg. RI Utk Th. Dinas 1953 (UU Th.1954 No.54, LN Th.1954 No.125) (LN No.39)

LNRI 1957 Hal.:407 - 410

20

No. 20 Tahun 1957 25 Maret 1957

Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bag. XVI Dari Angg. RI Utk Th. Dinas 1953 (UU Th.1954 No.56, LN Th.1954 No.127) (LN No.40)

LNRI 1957 Hal.:411 - 414

21


Menetapkan UU Darurat No.14 Th.1952 Ttg Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah & Pajak Kekayaan (LN Th.1952 No.57) sbg UU. (LN No.41 & TLN No.1327).

LNRI 1957 Hal.:415 - 440

22


Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Perubahan dan Penambahan Peraturan (LN No.42 & TLN No.1227).

LNRI 1957 Hal.:441 - 454

23

No. 23 Tahun 1957 25 Maret 1957

Penetapan UU Darurat No.14 Th.1955 (LN No.42 Th.1955) ttg Penunjukan Bagian Pembikinan Serum & Vaksin dari pd Lembaga Pasteur di Bandung menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No.419) sebagai UU (LN No.45 & TLN No.1230).

LNRI 1957 Hal.:461 - 464


STATUS


PUSDATINKOMTEL

- 44 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

24

No. 24 Tahun 1957 Pemasukan dan Berlakunya Anggaran Belanja LNRI 1957 1 April 1957 Hal.: 491 - 494 Negara (LN No.54 & TLN No.1285).

25

No. 25 Tahun 1957 22 Juli 1957

Persetujuan Negara RI Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional (LN No.66).

LNRI 1957 Hal.:571 - 650

26

No. 26 Tahun 1957 27 Juli 1957

Perubahan UU Ttg Perselisihan Perburuhan (UU No.22 Th.1957, LN No.42) (LN No.72).

LNRI 1957 Hal.:699 - 700

27


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara RI & Kerajaan Irak (LN No.87 & TLN No.1406).

LNRI 1957 Hal.:789 - 796

28


29

No. 29 Tahun 1957 Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan LNRI 1957 8 Oktober 1957 Presiden, Jika Presiden Mangkat, berhenti atau Hal.:837 - 840 Berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak Ada atau Berhalangan. (LN No.101).

LNRI 1957 Penetapan UU Darurat No.13 Th.1957 (LN Hal.:833 - 835 No.58 Th.1957) ttg Menambah UU No.21 Th.1952, ttg "Penetapan UU Drt ttg Hak Pengangkatan & Pemberhentian Pegawai2 RIS (UU Drt No.25 & 34 Th.1950) sbg UU. (LN No.100 & TLN No.1445).

30


Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang. (LN No.102)

LNRI 1957 Hal.:837 - 840

31


Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1954. (LN No.106)

LNRI 1957 Hal.:863 - 868

32


Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1954 (LN No.107)

LNRI 1957 Hal.:869 - 872

33


Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1954 (LN No.108)

LNRI 1957 Hal.:873 - 878

34


Penetapan Bag. III A (Kementerian Agraria) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1954. (LN No.109)

LNRI 1957 Hal.:879 - 884

35


Penetapan Bag. IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1954. (LN No.110)

LNRI 1957 Hal.:885 - 906


STATUS



Dicabut dg PERPU No.10 Th.1960

PUSDATINKOMTEL

- 45 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

36


Penetapan Bag. IV A (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya Mengenai Perusahaan dan Jawatan2 (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.111)

LNRI 1957 Hal.:907 - 930

37


Penetapan Bag.V A (Kementerian Pertanian) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.112)

LNRI 1957 Hal.:931 - 948

38


Penetapan Bag.V B (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954 (LN No.113)

LNRI 1957 Hal.:949 - 964

39


Penetapan Bag.VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.114)

LNRI 1957 Hal. : 965 - 978

40


LNRI 1957 Penetapan Bag.VII (Kementerian Pertahanan) Hal. : 979 - 986 dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.115)

41


Penetapan Bag. VIII A (Kementerian Perhu bungan) dari Angg. RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.116)

42


LNRI 1957 Penetapan Bag.VIII B (Kementerian Jawatan Pelayaran) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas Hal.: 1001-1010 1954. (LN No.117)

43


LNRI 1957 Penetapan Bag.IX (Kementerian Penerangan) Hal.: 1011-1016 dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.118)

44


Penetapan Bag. X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.119)

45


LNRI 1957 Penetapan Bag. XI (Kementerian Kesehatan) Hal.: 1033-1044 dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.120)

46


47

No. 47 Tahun 1957 Penetapan Bag.XIII (Kementerian Perburuhan) LNRI 1957 26 Oktober 1957 Hal.: 1055-1060 dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.122)

48

No. 48 Tahun 1957 Penetapan Bag. XIV (Kementerian Agama) dari LNRI 1957 26 Oktober 1957 Hal.: 1061-1066 Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.123)


Penetapan Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.121)

STATUS

LNRI 1957 Hal. : 987-1000

LNRI 1957 Hal.: 1017-1032

LNRI 1957 Hal.: 1045-1054

PUSDATINKOMTEL

- 46 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

49


LNRI 1957 Penetapan Bag. XV (Kementerian Pekerjaan Hal.: 1067-1078 Umum dan Tenaga) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.124)

50


Penetapan Bag. IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.125)

LNRI 1957 Hal.: 1079-1088

51


Penetapan Bag. IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.126)

LNRI 1957 Hal.: 1089-1104

52


LNRI 1957 Penetapan Bag. IBW III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran RI utk Th Dinas 1954. Hal.: 1105-1118 (LN No.127)

53


Penetapan Bag.IBW IV (Percetakan Negara) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.128)

LNRI 1957 Hal.: 1119-1126

54


Penetapan Bag. IBW V (Jawatan Pos, Telegrap & Telepon) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.129)

LNRI 1957 Hal.: 1127-1136

55


56


Penetapan Bag.IBW VII (Pelabuh. Makasar) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.131)

LNRI 1957 Hal.: 1145-1154

57


Penetapan Bag. IBW VIII (Pel. Teluk Bayur) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.132)

LNRI 1957 Hal.: 1155-1164

58


Penetapan Bag. IBW IX (Pelabuh. Belawan) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.133)

LNRI 1957 Hal.: 1165-1174

59


LNRI 1957 Penetapan Bag. IBW X (Pelabuh. Semarang) Hal.: 1175-1184 dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.134)

60


Penetapan Bag. IBW XI (Pel. Tanjung Priok) dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.135)

61


LNRI 1957 Penetapan Bag.IBW XII (Pelabuh. Surabaya) Hal.: 1195-1204 dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.136)


STATUS

LNRI 1957 Penetapan Bag. IBW VI (Perusahaan Negeri utk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Hal.: 1137-1144 RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.130)

LNRI 1957 Hal.: 1185-1194

PUSDATINKOMTEL

- 47 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

62


LNRI 1957 Penetapan Bag. IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Angg. RI utk Hal.: 1205-1212 Th.Dinas 1954. (LN No.137)

63


Penetapan Bag. IBW XIV (Perush. Batubara Umbilin) dari Angg. RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.138)

LNRI 1957 Hal.: 1213-1222

64


Penetapan Bag. IBW XV (Perusahaan Bukit Asam) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1954. (LN No.139)

LNRI 1957 Hal.: 1223-1232

65

No. 65 Tahun 1957 Penetapan Bag. IBW XVI (Jawatan Kereta Api) LNRI 1957 26 Oktober 1957 Hal.: 1233-1246 dari Anggaran RI utk Tahun Dinas 1954. (LN No.140)

66


67


Penetapan Bag. IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Angg. RI utk Th. Dinas 1954 (LN No.142)

LNRI 1957 Hal.: 1257-1266

68


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Kerajaan Afganistan (LN No.143 & TLN No.1463).

LNRI 1957 Hal.: 1267-1272

69


Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-negara RI & Republik India (LN No.144 & TLN No.1464).

LNRI 1957 Hal.: 1273-1284

70


Persetujuan Kebudayaan Antara Negara2 RI dan Republik Mesir (LN No.145 & TLN No.1465).

LNRI 1957 Hal.: 1285-1292

71


LNRI 1957 Penetapan UU Drt No.10 Th.1954 ttg Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschap -pij Hal.: 1323-1326 NV (BVM) (LN Th.1954 No.67) sbg UU. (LN No.153 & TLN No.1469).

72


Penetapan "UU Drt No.19 Th.1955 ttg (LN No.56 Tahun 1955) Ttg Penjualan Rumah rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri" sebagai UU (LN No.158).

LNRI 1957 Hal.: 1339-1342

73


Pengubahan UU Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. (UU No.1/1957) (LN No.159).

LNRI 1957 Hal.: 1343-1346


74


Penetapan Keadaan Bahaya (LN No.160 & TLN No.1485).

LNRI 1957 Hal.: 1347-1372

Dicabut dg Perpu


LNRI 1957 Penetapan Bag. IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topografi) dari Anggaran RI utk Hal.: 1247-1256 Tahun Dinas 1954. (LN No.141)

No.23 Th.1959

PUSDATINKOMTEL

- 48 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

75


Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. (LN No.162)

LNRI 1957 Hal.: 1377-1382


76


77


78

No. 78 Tahun 1957 LNRI 1957 Pengubahan Canon dan Cyns Atas Hak-hak 19 Desember 1957 Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Hal.:1413-1416 Besar. (LN No.168)

79


80


NO.

LNRI 1957 Pengubahan UU No.24 Th.1954 (LN Th.1954 Hal.: 1383-1386 No.78) dan UU No.28 Th.1956 (LN No.73 Th.1956). (LN No.163) Persetujuan Mengenai Warganegara Yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah RI dan Republik Philipina (LN No.167 & TLN No.1489).

Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden RI No.225 Th.1957 (LN No.170 & TLN No.1491).

LNRI 1957 Hal.: 1401-1412

LNRI 1957 Hal.:1431-1432

LNRI 1957 Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 Mengenai Pengupahan Hal.:1433-1444 Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki & Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya. (LN No.171 & TLN No.1492).

UNDANG UNDANG DARURAT TAHUN 1957 1


Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud dalam Pasal 5 UU No.14 Th.1956 ttg Pembentukan DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan. (LN No.1)

LNRI 1957 Hal. : 1 - 4


2


Pembubaran Daerah Makasar, dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makasar dan Daerah Jeneponto-Takalang (LN No.2 & TLN No.1137).

LNRI 1957 Hal. : 5 - 24


3


Pembubaran daerah Luwu & Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu (LN No.3 & TLN No. 1138).

LNRI 1957 Hal. : 25 - 42


4


Pembubaran Daerah Bone & Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng (LN No.4 & TLN No.1139).

LNRI 1957 Hal. : 43 - 62


5


Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah2 Enclave Imogiri, Kota Gede & Ngawen (LN No.5 & TLN No.1142).

LNRI 1957 Hal. : 63 - 66



PUSDATINKOMTEL

- 49 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Diubah dg UU No.73 Th.1957 Menjadi UU No.6 Th.1958 Dicabut dg UU No.18 Th.1965

6


Pengubahan UU ttg Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. (LN No.9).

LNRI 1957 Hal.:113 - 114

7

No. 7 Tahun 1957 6 Mei 1957

Dewan Nasional. (LN No.48 & TLN No.1266).

LNRI 1957 Hal.:471 - 474

No.7 Drt Th.1957

No. 8 Tahun 1957 7 Mei 1957

Penetapan Jumlah Anggota DPRD Kotapraja Jakarta Raya (LN No.50 & TLN No.1274).

LNRI 1957 Hal.: 475 - 480

No.8 Drt Th.1957

8

Menjadi UU

Menjadi UU


9

No. 9 Tahun 1957 7 Mei 1957

Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja DPRD & Dewan Pem. Daerah Peralihan (LN No.51 & TLN No.1275).

LNRI 1957 Hal.:481 - 482


10

No. 10 Tahun 1957 7 Mei 1957

Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah & Perubahan UU No.25 Th.1956 ttg Pembentukan Daerah2 Swatantra Prop. Kalbar, Kalsel & Kaltim (LN No.53 & TLN No.1284).

LNRI 1957 Hal.:487 - 490


11

No. 11 Tahun 1957 22 Mei 1957

Peraturan Umum Pajak Daerah. (LN No.56 & TLN No.1287).

LNRI 1957 Hal.:499 - 514

No.11 Drt Th.1957

Menjadi UU

Dicabut dg UU No.18 Th.1997 12

No. 12 Tahun 1957 22 Mei 1957

Peraturan Umum Retribusi Daerah. (LN No.57 & TLN No.1288).

LNRI 1957 Hal.:515 - 524



No. 13 Tahun 1957 22 Mei 1957

14

No. 14 Tahun 1957 22 Mei 1957

15

No. 15 Tahun 1957 7 Mei 1957


LNRI 1957 Hal.:525 - 526


LNRI 1957 Penetapan Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksudkan dalam Pasal 16 Hal.:537 - 541 ayat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 bulan Setelah Berakhirnya Kep. Dewan Moneter Tgl 2 Peb.1957 No.23 yg Diadakan Berdasarkan Psl 16 ayat 3 UU Pokok BI 1953 (UU No.11; LN No.40) (LN No.61 & TLN No.1323).


Menambah UU No.21 Tahun 1952 tentang "Menetapkan UU Darurat ttg Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai2 RIS (UU Drt No.25 dan 34 Th.1950) sbg UU RI" (LN No.58)

Kedudukaan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante (LN No.62 & TLN No. 1324).

LNRI 1957 Hal.:541 - 546



PUSDATINKOMTEL

- 50 -

NO. 16

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

No. 16 Tahun 1957 1 Juli 1957

Pajak Bangsa Asing. (LN No.63 & TLN No.1345).

LNRI 1957 Hal.:547 - 558


17

No. 17 Tahun 1957 1 Juli 1957

Kenaikan Tarip Cukai atas Bir, Gula, Saccharin dsb. & Kenaikan Bea-masuk atas Bir (LN No.64 & TLN No.1346).

LNRI 1957 Hal.:559 - 562


18


Bank Tani dan Nelayan. (LN No.70 & TLN No.1356).

LNRI 1957 Hal.:691 - 694


19


Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (LN No.75).

LNRI 1957 Hal.:711 - 726


20


Perubahan UU Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. (LN No.76 & TLN No.1360).

LNRI 1957 Hal.:727 - 730

Menjadi UU No.23 Th.1958 Dicabut dg UU Pnps No.1 Th.1962

21


Perubahan UU No.12 Th.1956 ttg Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Tengah. (LN No.77)

LNRI 1957 Hal.:731 - 734


22


Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat ke-1 Maluku. (LN No.79)

LNRI 1957 Hal.:737 - 742


23


Pembentukan Daerah2 Swatantra Tk-II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tk-I Maluku (LN No.80)

LNRI 1957 Hal.:743 - 748


24


Mengubah UU Darurat No.15 Th.1957, ttg Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante. (LN No.81 & TLN No.1361).

LNRI 1957 Hal.:749 - 750


25


Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat. (LN No.82 & TLN No.1399).

LNRI 1957 Hal.:751 - 754


26


Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (LN No.83 & TLN No.1400).

LNRI 1957 Hal.:755 - 764


27


Penagihan Pajak Negara dng Surat Paksa (LN No.84 & TLN No.1402).

LNRI 1957 Hal.:765 - 778


XIV

TAHUN 1958 Penghapusan Tanah-tanah Partikelir. (LN No. & TLN No.1517).

LNRI 1958 Hal. : 11 - 18

1



PUSDATINKOMTEL

- 51 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

2


Persetujuan Perjanjian antara RI & Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan. (LN No.5)

LNRI 1958 Hal. : 27 - 40


3


Penetapan Tenaga Asing (LN No.8)

LNRI 1958 Hal. : 49 - 54

No.25 Th.1997 &

4


Penetapan "UU Darurat No.7 Th.1953 ttg Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan, Penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam Milik, Penyimpanan, pengangkatan atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Idzin" (LN Th.1953 No.51) sebagai UU (LN No.13 & TLN No.1540).

LNRI 1958 Hal. : 73 - 76

5


Penetapan " UU Darurat No.9 Th.1957 ttg Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja DPRD peralihan & Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (LN Th.1957 No.51)" Sebagai UU (LN No.14 & TLN No.1541)

LNRI 1958 Hal. : 77 - 80

6


Penetapan " UU Darurat No.6 Th.1957 ttg Pengubahan UU Pokok-Pokok Pemerintah Daerah 1956" (LN Th.1957 No.9), sbg UU (LN No.15 & TLN No.1542).

LNRI 1958 Hal. : 81 - 82

7


Peralihan Tugas Wewenang Agraria Pengubahan UU Pokok-Pokok Pemerintah (LN No.17 & TLN No.1544).

LNRI 1958 Hal. : 87 - 90

8


Penetapan UU Darurat No.9 Th.1954 ttg Pengubahan Nama Propinsi Sunda-Kecil Menjadi Prop. Nusa Tenggara (LN Th.1954 No.66), Sbg UU (LN No.18 & TLN No.1545).

LNRI 1958 Hal. : 91 - 92

9


Pinjaman RI dari Republik2 Soviet Sosialis (LN No.20 & TLN No.1550).

LNRI 1958 Hal. : 97 - 104

10


Pengesahan Persetujuan-persetujuan Pengubahan dan Tambahan Antara RI dan Export-Import Bank of Washington. (LN No.22 & TLN No.1551).

LNRI 1958 Hal. : 109 - 110

11


Kenaikan Tarip Uang Rambu (LN No.25 & TLN No.1554).

LNRI 1958 Hal. : 121 - 122

12

No. 12 Tahun 1958 20 Maret 1958


Dicabut dg UU

LNRI 1958 Penetapan "UU Darurat No.1 Th.1957 ttg Hal. : 137 - 138 Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 UU No.14 Th.1956 ttg Pembentukan DPRD & Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (LN Th.1957 No.1) sbg UU. (LN No.29).

PUSDATINKOMTEL

- 52 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

13

No. 13 Tahun 1958 Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan antara LNRI 1958 27 Maret 1958 Hal. : 141 - 206 RI dan Jepang. (LN No.31 & TLN No.1560).

14

No. 14 Tahun 1958 20 Maret 1958

LNRI 1958 Penetapan "UU Darurat No.5 Th.1957 ttg Kedudukan Wil. Daerah2 Enclave Imogiri, Kota Hal. : 215 - 218 Gede & Ngawen" (LN Th.1957 No.5), sbg UU. (LN No.33 & TLN No.1562).

15


Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara RI dan Export-Import Bank of Washington. (LN No.37 & TLN No.1564).

LNRI 1958 Hal. : 229 - 248

16

No. 16 Tahun 1958 16 April 1958

Pengubahan dan Penambahan UU No.2 Th.1954 ttg Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR. (LN No.42 & TLN No.1568).

LNRI 1958 Hal. : 279 - 282

17

No. 17 Tahun 1958 17 Juni 1958

Penetapan UU Darurat No.10 Th.1955 ttg Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan2 Rokok Bagi "Badan Urusan Tembakau" (Krosok Centrale" (LN No.34) sebagai UU. (LN No.58 & TLN No.1614).

LNRI 1958 Hal. : 381 - 383

18

No. 18 Tahun 1958 24 Mei 1958

Pengubahan Batas2 Kotapraja Sukabumi dan daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi. (LN No.59 & TLN No.1615).

LNRI 1958 Hal. : 385 - 388

19

No. 19 Tahun 1958 17 Juni 1958

LNRI 1958 Penetapan UU Darurat No.26 Th.1957 ttg Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Hal. : 389 - 396 Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (LN Th.1957 No.83), sebagai UU. (LN No.60 & TLN No.1616)

20

No. 20 Tahun 1958 17 Juni 1958

21

No. 21 Tahun 1958 17 Juni 1958

22

No. 22 Tahun 1958 17 Juni 1958

Penetapan UU Darurat No.12 Th.1954 (LN Th.1954 No.147) ttg Pengubahan "Krosok Ordonantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No.604)" Sebagai UU. (LN No.63 & TLN No.1623).

LNRI 1958 Hal. : 407 - 410

23

No. 23 Tahun 1958 17 Juni 1958

Penetapan UU Darurat No.20 Th.1957 ttg Pengubahan UU Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (LN Th.1957 No.76) sebagai UU. (LN No.64)

LNRI 1958 Hal. : 403 - 406


Penetapan UU Darurat No.22 Th.1957 ttg Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (LN Tahun 1957 No.79) sebagai UU. (LN No.61 & TLN No.1617).

STATUS



LNRI 1958 Hal. : 397 - 402

LNRI 1958 Penetapan UU Darurat No.10 Th.1957 ttg Hal. : 403 - 406 Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan & Kalimantan Timur (LN Th.1957 No.53) sbg UU (LN No.62 & TLN No.1622).

Dicabut dg UU Pnps No.1/ 1962

PUSDATINKOMTEL

- 53 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

24

No. 24 Tahun 1958 17 Juni 1958

Pengubahan Batas-batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun. (LN No.66 & TLN No.1630).

LNRI 1958 Hal. : 421 - 424

25

No. 25 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bagian I (Pemerintahan Agung & Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1955. (LN No.75)

LNRI 1958 Hal. : 481 - 486

26

No. 26 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag. II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1955. (LN No.76)

LNRI 1958 Hal. : 487 - 490

27

No. 27 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.III (Kementerian Dlm Negeri) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1955. (LN No.77)

LNRI 1958 Hal. : 491 - 496

28

No. 28 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag. III A (Kementerian Agraria) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1955. (LN No.78)

LNRI 1958 Hal. : 497 - 502

29

No. 29 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag. IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1955. (LN No.79)

LNRI 1958 Hal. : 503 - 520

30

No. 30 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag. IV A (Urusan Penyelengga garaan Keuangan & Perhitungan2 nya Mengenai Perusahaan2 & Jawatan2 (Pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1955. (LN No.80)

LNRI 1958 Hal. : 521 - 544

31

No. 31 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.V A (Kementerian Pertanian) dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1955. (LN No.81)

LNRI 1958 Hal. : 545 - 562

32

No. 32 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.V B (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.82)

LNRI 1958 Hal. : 563 - 578

33

No. 33 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.83)

LNRI 1958 Hal. : 579 - 584

34

No. 34 Tahun 1958 21 Juni 1958

LNRI 1958 Penetapan Bag.VII (Kementerian Kehakiman) Hal. : 585 - 592 dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.84)

35

No. 35 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.VIII A (Kementerian Perhub.) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.85)

LNRI 1958 Hal. : 593 - 604

36

No. 36 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.VIII B (Kementerian Perhub. Jawatan Pengawas Pelayaran dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.86)

LNRI 1958 Hal. : 605 - 614


STATUS

PUSDATINKOMTEL

- 54 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

37

No. 37 Tahun 1958 21 Juni 1958

LNRI 1958 Penetapan Bag.IX (Kementerian Penerangan) Hal. : 615 - 620 dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.87)

38

No. 38 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag. X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.88)

LNRI 1958 Hal. : 621 - 634

39

No. 39 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.89)

LNRI 1958 Hal. : 635 - 644

40

No. 40 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag. XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.90)

LNRI 1958 Hal. : 645 - 654

41

No. 41 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.XIII (Kementeri. Perburuhan) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.91)

LNRI 1958 Hal. : 655 - 662

42

No. 42 Tahun 1958 Penetapan Bag. XIV (Kementerian Agama) dari LNRI 1958 21 Juni 1958 Hal. : 663 - 666 Anggaran RI utk Th. Dinas 1955. (LN No.92)

43

No. 43 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag. XV (Kementerian PU dan Tenaga) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.93)

LNRI 1958 Hal. : 667 - 678

44

No. 44 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW IV (Percetakan Negara) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.94)

LNRI 1958 Hal. : 679 - 684

45

No. 45 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW V (Jawatan Pos, Telegraph & Telepon) dari Anggaran RI untuk Th. Dinas 1955. (LN No.95)

LNRI 1958 Hal. : 685 - 690

46

No. 46 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW VII (Pelabuh. Makasar) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.96)

LNRI 1958 Hal. : 691 - 696

47

No. 47 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW VIII (Pel. Teluk Bayur) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.97)

LNRI 1958 Hal. : 697 - 702

48

No. 48 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.98)

LNRI 1958 Hal. : 703 - 708

49

No. 49 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW X (Pel. Semarang) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.99)

LNRI 1958 Hal. : 709 - 714

50

No. 50 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW XI (Pel. Tanjung Priok) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.100)

LNRI 1958 Hal. : 715 - 720


STATUS

PUSDATINKOMTEL

- 55 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

51

No. 51 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW XII (Pelabuh. Surabaya) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.101)

LNRI 1958 Hal. : 721 - 726

52

No. 52 Tahun 1958 21 Juni 1958

Penetapan Bag.IBW XII A (Pel. Palembang) dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.102)

LNRI 1958 Hal. : 727 - 734

53

No. 53 Tahun 1958 LNRI 1958 Penetapan Bag.IBW XIII (Perush. Negara 21 Juni 1958 Tambang Timah Bangka) dari Anggaran RI Th. Hal. : 735 - 740 Dinas 1955 (LN No.103)

54

No. 54 Tahun 1958 Penetapan Bag.IBW XVI (Jaw. Kereta Api) dari LNRI 1958 21 Juni 1958 Hal. : 741 - 750 Anggaran RI utk Th. Dinas 1955 (LN No.104)

55

No. 55 Tahun 1958 17 Juli 1958

Penetapan UU Darurat No.20 Th.1955 ttg Peraturan-peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (LN Th.1955 No.78) sebagai Undan-undang. (LN No.105 & TLN No.1640).

LNRI 1958 Hal. : 751 - 754

56

No. 56 Tahun 1958 24 Juli 1958

Pengubahan UU No.1 Th.1950 ttg Susunan, Kekuasaan & Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (LN Th.1950 No.30) (LN No.106 & TLN No.1641).

LNRI 1958 Hal. : 755 - 756

57

No. 57 Tahun 1958 17 Juni 1958

58

No. 58 Tahun 1958 17 Juli 1958

Penetapan UU Darurat No.21 Th.1957 ttg Pengubahan UU No.12 Th.1956 ttg Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingk. Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Tengah.(LN Th.1957 No.77) sbg UU (LN No.108 & TLN No.1643).

LNRI 1958 Hal. : 761 - 764

59

No. 59 Tahun 1958 4 Juli 1958

Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konperensi Jenewa Tgl 12 - 8 - 1949 (LN No.109 & TLN No.1644).

LNRI 1958 Hal.:765 -1014

60

No. 60 Tahun 1958 17 Juli 1958

Penetapan "UU Darurat No.23 Th.1957 ttg Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah daerah2 Swatantra Tk. I Maluku (LN Th.1957 No.80), sbg UU (LN No.111 & TLN No.1645)

LNRI 1958 Hal.:1015-1022


STATUS


LNRI 1958 Penetapan UU Darurat No.8 Th.1952 ttg Mengubah dan Menambah Undang-Undang Hal. : 757 - 760 Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnante) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)" (LN Tahun 1952 No.39). (LN No.107 & TLN No.1641).

PUSDATINKOMTEL

- 56 -

NO.

NOMOR/TGL UU

61

No. 61 Tahun 1958 25 Juli 1958

62

No. 62 Tahun 1958 29 Juli 1958

TENTANG

SUMBER

LNRI 1958 Penetapan "UU Darurat No.19 Th.1957 ttg Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tk.I Hal.:1023-1034 Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (LN Th. 1957 No.75) sebagai UU. (LN No.112 & TLN No.1646). Kewarganegaraan Republik Indonesia. (LN No.113 & TLN No.1647).

LNRI 1958 Hal.:1035-1048

63

No. 63 Tahun 1958 31 Juli 1958

LNRI 1958 Penetapan "UU Darurat No.14 Th.1957 ttg Hal.: 1049-1052 Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 UU Pokok BI 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter tgl 2 Pebruari 1957 No.23 Yg Diadakan Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 UU Pokok Bank Indonesia 1953".(LN Tahun 1957 No.61) sebagai UU. (LN No.114 & TLN No.1648).

64


LNRI 1958 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Hal.: 1053-1060 (LN No.115 &TLN No.1649).

65


LNRI 1958 Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Hal.: 1061-1072 Sakti dan Bintang Darma. (LN No.116 & TLN No.1650).

66


STATUS

Wajib Militer (LN No.117 & TLN No.1651).

LNRI 1958 Hal.: 1073-1096

Ps.18 Diubah dg UU No.3 /1976 Dicabut dg UU No.12 Th.2006




No. 67 Tahun 1958 31 Juli 1958

Pengubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga & Daerah Swatantra Tk.II Semarang (LN No.118 & TLN No.1652).

LNRI 1958 Hal.: 1097-1100

68

No. 68 Tahun 1958 17 Juli 1958

Persetujuan Konpensi Hak-hak Politik Kaum Wanita. (LN No.119 & TLN No.1653).

LNRI 1958 Hal.: 1101-1108

69


Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dlm Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (LN No.122 & TLN No.1655).

LNRI 1958 Hal.: 1121-1132

70

No. 70 Tahun 1958 Penetapan UU Darurat No.2 Th.1958 ttg Tanda- LNRI 1958 4 September 1958 tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Hal.: 1137-1156 Perang (LN Th.1958 No.41) Sebagai UU (LN No.124 & TLN No.1657).


PUSDATINKOMTEL

- 57 -

NO.

NOMOR/TGL UU

71


72


73


74


TENTANG

SUMBER

STATUS

LNRI 1958 Penetapan UU Darurat No.4 Th.1958 ttg Pengubahan UU Mata Uang Tahun 1953" (LN Hal.: 1157-1160 Tahun 1958 No.46) sbg UU. (LN No.125 & TLN No.1658). Pemungutan Pajak Verponding Utk Tahun2 1957 dan Berikutnya. (LN No.126 & TLN No.1659).

LNRI 1958 Hal.: 1161-1166

LNRI 1958 Menyatakan Berlakunya UU No.1 Th.1946 RI Hal.: 1167-1170 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUHP. (LN No.127 & TLN No.1660).

Penetapan UU Darurat No.16 Th.1957 ttg Pajak Bangsa Asing (LN Th.1957 No.63) Sebagai UU. (LN No.128 & TLN. No.1345)

LNRI 1958 Hal.: 1171-1184


Ps 209, 387, 388, 415 s/d 420, 423, 425 & 435 Dicabut dg UU No.20/2001; Ps. 297 & Ps 324 dicabut UU No.21/2007

Diubah UU No.87 Th.1958 Diubah dg Perpu No.28 Th.1959 Dicabut dg UU No.18 Th.1997

75

No. 75 Tahun 1958 Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan LNRI 1958 2 September 1958 BI dari Kewajiban yang Dimaksud dalam Pasal Hal.: 1221-1224 16 ayat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 Bulan, setelah berakhirnya jangka waktu yang Ditetapkan dg UU No.63 Th.1958 (LN Th.1958 No.114). (LN No.131 & TLN No.1663).

76

No. 76 Tahun 1958 LNRI 1958 Penetapan "UU Darurat No.17 Th.1957 ttg 2 September 1958 Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Hal.: 1235-1238 dan sebagainya dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (LN Th.1957 No.64) sbg UU (LN No.135 & TLN No.1666).

Diubah dg Perpu


Penetapan "UU Darurat No.18 Th.1957 ttg Bank Tani dan Nelayan" (LN Th.1957 No.70) Sebagai UU (LN No.136 & TLN No.1667).

LNRI 1958 Hal.: 1239-1242

Dicabut dg Perpu


Penanaman Modal Asing. (LN No.138 TLN No.1725).

LNRI 1958 Hal.: 1249-1256

Diubah dg PERPU

79


Perkumpulan Koperasi (LN No.139 & TLN No.1669).

LNRI 1958 Hal.: 1257-1276


80


Dewan Perancang Nasional. (LN No.144).

LNRI 1958 Hal.: 1317-1322

Diubah dg Penpres

77

78

No.15 Th.1959

No.43 Th.1960

No.15 Th.1960 Dicabut dg UU No.16 Th.1965

No.4 Th.1959 Dicabut dg Penpres No.12 Th.1963


PUSDATINKOMTEL

- 58 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

81


LNRI 1958 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Hal.: 1323-1334 Anggota DPR. (LN No.145 & TLN No.1673).

82


LNRI 1958 Perpanjangan Jangka Waktu satu Tahun Dari Pada Keadaan Perang Yang Telah dinyatakan Hal.: 1355-1358 Dengan Keputusan Presiden RI No.225 Th.1957 Tgl 17 Desember 1957 dan Yang Disahkan dg UU No.79 Th.1957 (LN Th.1957 No.70) utk Seluruh Wil. Negara RI. (LN No.152 & TLN No.1675)

83


Penerbangan. (LN No.159 & TLN No.1687)

LNRI 1958 Hal.: 1397-1406

84


Pengubahan Pasal2 16 & 19 UU Pokok BI (LN No.160 & TLN No.1688)

LNRI 1958 Hal.: 1407-1410

85


86


Nasionalisasi Perusahaan2 Milik Belanda di Indonesia (LN No.162 & TLN No.1690)

LNRI 1958 Hal.: 1785-1788

87


Pengubahan UU Pajak Bangsa Asing (UU No.74 Th.1958) (LN No.164 & TLN No.1692).

LNRI 1958 Hal.: 1785-1788


Pengubahan UU No.6 Th.1950 (LN Th.1950 No.53) ttg Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. (LN No.1 & TLN No.1493)

LNRI 1958 Hal.: 1 - 10

No.1 Drt Th.1958


Rencana Pembangunan Lima Th. 1956-1960 LNRI 1958 (LN No.161 & TLN No.1689) Hal.: 1411-1783



Menjadi UU


2


Tanda-tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang. (LN No.41 & TLN No.1567)

LNRI 1958 Hal.: 263 - 278


3


Urusan Perumahan. (LN No.43 & TLN No.1569)

LNRI 1958 Hal.: 283 - 304

Diubah dg PERPU No.25 Th.1960 Menjadi UU No.3 Drt Th.1958 Dicabut dg PERPU No.6 Th.1962

4


5



LNRI 1958 Pengubahan "UU Mata Uang Tahun 1953" (UU Hal.: 283 - 304 No.27 Th.1953, LN Th.1953 No.77) (LN No.46 & TLN No.1572) Kedudukan Hukum Apotek Darurat. (LN No.137 & TLN No.1668)

LNRI 1958 Hal.:1243-1248



PUSDATINKOMTEL

- 59 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

6


Pengubahan & Tambahan UU No.65 Th.1958 Ttg Pemberian Tanda2 Kehormatan Bintang Sakti & Bintang Darma (LN 1958 No.116) (LN No.153 & TLN No.1681).

LNRI 1958 Hal.:1359-1264


7


Penggantian Peraturan Ttg Bintang Gerilya Sebagai Termaktub dlm PP No.8 Th.1949 (LN No.154 & TLN No.1682).

LNRI 1958 Hal.:1359-1264


8


Penambahan UU Darurat No.7 Th.1955 (LN Th.1955 No.27) ttg Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak-Pidana Ekonomi. (LN No.156 & TLN No.1684).

LNRI 1958 Hal.:1377-1378


XV

TAHUN 1959

1


Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante. (LN No.3 & TLN No.1729)

LNRI 1959 Hal.: 25 - 32

2


Penetapan UU Darurat No.19 Th. 19.. ttg Pensiun & Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (LN Th.1950 No.28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ ditambah, pun UU Darurat No.28 Th.1950. (LN Th.1950 No.50). UU Darurat No.11 Th.1951 (LN Th.1951 No.76),UU Darurat No.10 Th.1952 (LN Th.1952 No.75) dan UU Darurat No.6 Th.1954 (LN Th.1954 No.50), sbg UU. (LN No.4)

LNRI 1959 Hal.:33 - 46

3


Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara RI dan Republik Rakyat Cekoslowakia. (LN No.11)

LNRI 1959 Hal.: 77 - 92

4


POS (LN No.12 & TLN No.1747)

LNRI 1959 Hal.: 93 - 98


5


Perubahan " Regeling van het Beroep in Belastingszaken". (LN No.13 & TLN No.1748)

LNRI 1959 Hal.: 99 - 100


6


Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri & Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah. (LN No.15 & TLN No.1752)

LNRI 1959 Hal.: 105 - 112

7


Penghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" dahulu disebut "Algemene Oorlogsongevallen Regeling". (LN No.18 & TLN No.1754)

LNRI 1959 Hal.: 123 - 126


PUSDATINKOMTEL

- 60 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

8


9


Pemberhentian R.Soemantro Soerjodiprodjo dari Kewajiban Utk Menggantikan Uang. (LN No.23 & TLN No.1758)

LNRI 1959 Hal.: 145 - 147

10

No. 10 Tahun 1959 28 Maret 1959

"Pembatalan Hak-hak Pertambangan" (LN No.24 &TLN No.1759)

LNRI 1959 Hal.: 149 - 220

11

No. 11 Tahun 1959 26 Mei 1959

Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden RI. (LN No.34 & TLN No.1767)

LNRI 1959 Hal.: 319 - 324

12

No. 12 Tahun 1959 26 Mei 1959

Kedudukan Keuangan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia. (LN No.35 & TLN No.1768)

LNRI 1959 Hal.: 325 - 330

13

No. 13 Tahun 1959 26 Mei 1959

Penetapan "UU Darurat No. 25 Th.1957 ttg Penghapusan Monopoli Garam & Pembikinan Garam Rakyat" (LN Th.1957 No.82), sbg UU (LN No.38 & TLN No.1771)

LNRI 1959 Hal.: 339 - 342

14

No. 14 Tahun 1959 4 Juli 1959

Penetapan "UU Darurat No. 40 Th.1950 ttg Surat Perjalanan Republik Indonesia (LN Th.1950 No.82) sebagai UU. (LN No.56 & TLN No.1799)

LNRI 1959 Hal.: 479 - 484

15

No. 15 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "UU Darurat No.4 Th.1951 untuk Mengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No.47" (LN Th.1951 No.14) sebagai UU. (LN No.57 & TLN No.1800)

LNRI 1959 Hal.: 485 - 486

16

No. 16 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "UU Darurat No.1 Th.1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah" (LN Th.1959 No.1) sebagai UU. (LN No.60 & TLN No.1803)

LNRI 1959 Hal.: 509 - 514

17

No. 17 Tahun 1959 26 Juni 1959

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Kerajaan Iran. (LN No.61 & TLN No.1804)

LNRI 1959 Hal.:515 - 520

18

No. 18 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "UU Darurat No. 5 Th.1958 ttg Kedudukan Hukum Apotek Darurat" (LN Th.1958 No.137) sebagai UU. (LN No.62 & TLN No.1805)

LNRI 1959 Hal.: 521 - 526

19

No. 19 Tahun 1959 26 Juni 1959


LNRI 1959 Penetapan UU Darurat No.12 Th.1955 tentang Perubahan Pasal 4 ayat (1) UU No.12 Th.1953 Hal.: 135 - 138 (LN Th.1955 No.37), Sebagai UU. (LN No.20 & TLN No.1756)

LNRI 1959 Penetapan "UU Darurat No. 27 Th.1957 ttg Penagihan Pajak Negara dgn Surat Paksa (LN Hal.: 527 - 542 Tahun 1957 No.84)" sebagai UU. (LN No.63 & TLN No.1850)


Ditambah dg UU No.11 Th.1961


Dicabut dg UU No.12 Th.1985 & No.19 Th.1997

PUSDATINKOMTEL

- 61 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

17

No. 17 Tahun 1959 26 Juni 1959

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Kerajaan Iran. (LN No.61 & TLN No.1804)

LNRI 1959 Hal.:515 - 520

18

No. 18 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "UU Darurat No. 5 Th.1958 ttg Kedudukan Hukum Apotek Darurat" (LN Th.1958 No.137) sebagai UU. (LN No.62 & TLN No.1805)

LNRI 1959 Hal.: 521 - 526

19

No. 19 Tahun 1959 26 Juni 1959

20

No. 20 Tahun 1959 LNRI 1959 Penetapan "UU Darurat No. 6 Th.1958 ttg 26 Juni 1959 Perubahan & Tambahan UU No.65 Th.1958 ttg Hal.: 543 - 548 Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti & Bintang Darma (LN Th.1958 No.153) sebagai UU. (LN No.64 & TLN No.1806)

21

No. 21 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "UU Darurat No.7 Th.1958 tentang Penggantian Peraturan ttg Bintang Gerilya Sebagai Termaktub dalam PP No.8 Th.1949 (LN Th.1958 No.154)", Sebagai UU. (LN No.65 & TLN No.1807)

LNRI 1959 Hal.: 549 - 556

22

No. 22 Tahun 1959 1 Juli 1959

Penetapan "UU Darurat No. 43 Th.1950 ttg Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (LN Tahun 1950 No.85), sebagai UU. (LN No.66 & TLN No.1810)

LNRI 1959 Hal.: 557 - 558

23

No. 23 Tahun 1959 LNRI 1959 Penetapan "UU Darurat No. 2 Th.1959 ttg 26 Juni 1959 Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda Hal.: 559 - 566 (LN Th.1959 No.19) sebagai UU. (LN No.67 & TLN No.1811)

24

No. 24 Tahun 1959 26 Juni 1959

LNRI 1959 Penarikan Kembali UU Darurat No.13 Th.1955 Hal.: 573 - 574 ttg Pencabutan dan Penggantian UU No.14 Th.1953 (LN Th.1955 No.38). (LN No.69 & TLN No.1813)

25

No. 25 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "PERPU No.3 Th.1950 tentang Pembentukan Dati I Sumatera Selatan & UU Darurat No.16 Th.1955 ttg Perubahan PERPU No.3 Th.1950 (LN Th.1955 No.52)" sbg UU. (LN No.70 & TLN No.1814)

LNRI 1959 Hal.: 575 - 584

Penetapan "UU Darurat No.17 Th.1955 ttg Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan2 Daerah yg Dimaksud dlm Pasal 6 UU Pembentukan Daerah -daerah Otonom di Jawa.(LN Th.1955 No.53)" sbg UU. (LN No.71 & TLN No.1819)

LNRI 1959 Hal.: 585 - 586

26

No. 26 Tahun 1959 26 Juni 1959


LNRI 1959 Penetapan "UU Darurat No. 27 Th.1957 ttg Penagihan Pajak Negara dgn Surat Paksa (LN Hal.: 527 - 542 Tahun 1957 No.84)" sebagai UU. (LN No.63 & TLN No.1850)

STATUS


Diubah dg PERPU No.1 Th.1964

Diubah dg PERPU No.3 Th.1964 &

UU No.9 /1967

PUSDATINKOMTEL

- 62 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Diubah dg UU No.5 dan No.8 Th.1965

27

No. 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "UU Darurat No.3 Th.1953 ttg Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Th.1953 No.9) sebagai UU. (LN No.72 & TLN No.1820)

LNRI 1959 Hal.: 587 - 612

28

No. 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

Penetapan "UU Darurat No.4 Th.1956 (LN Th.1956 No.56) & UU darurat No.6 Th.1956 (LN Th.1956 No.57) ttg Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan, sebagai UU. (LN No.73 & TLN No.1821)

LNRI 1959 Hal.: 613 - 624

29

No. 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi. (LN No.74 & TLN No.1822)

LNRI 1959 Hal.: 625 - 640

***

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden RI / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada UUD 1945.

LNRI 1959 Hal.: 641 - 662



Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah. (LN No.1 &TLN No.1727)

LNRI 1959 Hal.: 1 - 6


2


Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda. (LN No.19 & TLN No.1755)

LNRI 1959 Hal.: 127 - 134


3

No. 3 Tahun 1959 4 Juli 1959

Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959. (LN No. & TLN No.1775)

LNRI 1959 Hal.: 397 - 402

Diubah dg PERPU No.31 Th.1960 Menjadi UU No.3 Drt Th.1959

4

5

6

7

8

No. 4 Tahun 1959 26 Juni 1959

LNRI 1959 Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai TandaHal.: 403 - 414 tanda Kehormatan. (LN No.44 & TLN No.1789)


No. 5 Tahun 1959 26 Juni 1959

Tanda Kehormatan Bintang RI. (LN No.45 & TLN No.1790)

LNRI 1959 Hal.: 415 - 418

No.5 Drt Th.1959

No. 6 Tahun 1959 26 Juni 1959

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera. (LN No.46 & TLN No.1791)

LNRI 1959 Hal.: 419 - 430

No.6 Drt Th.1959

No. 7 Tahun 1959 4 Juli 1959

Pembentukan Pengadilan Tinggi Jateng di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar (LN No.47 & TLN No.1792)

LNRI 1959 Hal.: 431 - 434

No.7 Drt Th.1959

No.39 Tahun 1959 10 Agustus 1959

Nasionalisasi Nationale Handels Bank N.V.


Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

PUSDATINKOMTEL

- 63 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TH. 1959 1

2

3

4


Bank Umum Negara. (LN No.85 & TLN No.1827)

LNRI 1959 Hal.: 689 - 692

No.1 Prp Th.1959


Penurunan Nilai Uang Kertas Rp.500,- dan Rp.1000,-. (LN No.89 & TLN No.1837)

LNRI 1959 Hal.: 701 - 702

No.2 Prp Th.1959


Pembekuan Sebagian dari Simpanan pada Bank-bank. (LN No.90 & TLN No.1838)

LNRI 1959 Hal.: 703 - 706

No.3 Prp Th.1959


Penghapusan Sistim Bukti Ekspor (B.E) (LN No.91 & TLN No.1839)

LNRI 1959 Hal.: 707 - 708

No.4 Prp Th.1959

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU Diubah dg UU No.3 Prp Th.1963


6

7


Ketentuan di Bidang Fiskal Mengenai Uang Kertas Rp.1000,- dan Rp.500,-. (LN No.95 & TLN No.1848)

LNRI 1959 Hal.: 721 - 722

No. 6 Tahun 1959 LNRI 1959 Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak 14 September 1959 Hal.: 723 - 724 Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-pecahan Rp.1000,- dan Rp.500,- Yg dengan PERPU No.2 Th.1959 Nilainya Masingmasing Telah Diturunkan Menjadi Rp.100,- dan Rp.50,(LN No.96 & TLN No.1851) No. 7 Tahun 1959 26 September 1959

Perubahan Ordonansi Pajak Kekayaan. (LN No.100 & TLN No.1856)

LNRI 1959 Hal.: 733 - 734

Menjadi UU No.5 Prp Th.1959


Diubah dg Perpu No.24 Th.1959 Menjadi UU No.7 Prp Th.1959

8


Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor (LN No.101 & TLN No.1857)

LNRI 1959 Hal.: 735 - 738

Menjadi UU No.8 Prp Th.1959 Dicabut dg UU No.18 Th.1997

9


Perubahan Tarip Pajak Radio. (LN No.102 & TLN No.1858)

LNRI 1959 Hal.: 739 - 740


10

11


Penambahan Bea Balik Nama. (LN No.103 & TLN No.1859)

LNRI 1959 Hal.: 741 - 742

No.10 Prp Th.1959


Pajak Hasil Bumi (LN No.104 & TLN No.1860)

LNRI 1959 Hal.: 743 - 750

No.11 Prp Th.1959


Menjadi UU

Menjadi UU

PUSDATINKOMTEL

- 64 -

NO. 12

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Pajak Deviden (LN No.105 & TLN No.1861)

LNRI 1959 Hal.: 751 - 762

Diubah dg Perpu No.24/1959 dan No.53 Th.1960 Menjadi UU No.12 Prp Th.1959

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.(Staatsblad 1925 No.319). (LN No.106 & TLN No.1862)

LNRI 1959 Hal.: 763 - 766


Kenaikan Cukai Tembakau (LN No.107 & TLN No.1863)

LNRI 1959 Hal.: 767 - 768


Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir dan Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (LN No.108 & TLN No.1864)

LNRI 1959 Hal.: 769 - 772


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. (Staatsblad 1944 No.17) (LN No.109 & TLN No.1865)

LNRI 1959 Hal.: 773 - 786


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah (Staatsblad 1934 No.611) (LN No.110 & TLN No.1866)

LNRI 1959 Hal.: 787 - 790


Perubahan dan Tambahan " Aturan Bea Materai 1921". (LN No.111 & TLN No.1867)

LNRI 1959 Hal.: 791 - 806


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908. (LN No.112 & TLN No.1868)

LNRI 1959 Hal.: 807 - 812


Perubahan dan Tambahan UU Pajak Penjualan 1951. (LN No.113 & TLN No.1869)

LNRI 1959 Hal.: 813 - 816


Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. (TLN No.1902)

LNRI 1959 Hal.: 921- 922

No.21 Prp Th.1959


Pengubahan Nama Medali Sewindu Angkatan Perang RI" menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang RI" (LN No.131 & TLN No.1903)

LNRI 1959 Hal.: 923 - 924

No.22 Prp Th.1959


Keadaan Bahaya. (LN No.139 & TLN No.1908)

LNRI 1959 Hal.: 969 - 996

No.23 Prp Th.1959

Diubah dg Perpu No.24 Th.1959 Menjadi UU No.13 Prp Th.1959 Menjadi UU No.14 Prp Th.1959 Menjadi UU No.15 Prp Th.1959 Diubah dg UU No.24 Prp Th.1959 Diubah dg Perpu No.24 Th.1959 Menjadi UU No.16 Prp Th.1959 Diubah dg Perpu No.24 Th.1959 Menjadi UU No.17 Prp Th.1959 Diubah dg Perpu No.24 Th.1959 Menjadi UU No.18 Prp Th.1959 Dicabut dg UU No.13 Th.1985 Diubah dg Perpu No.24 Th.1959 Menjadi UU No.19 Prp Th.1959 Diubah dg Perpu No.24 Th.1959 Menjadi UU No.20 Prp Th.1959 Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU Diubah dg UU No.52 Prp Th.1960


PUSDATINKOMTEL

- 65 -

NO. 24

25

26 27

NOMOR/TGL UU No. 24 Tahun 1959 21 Desember 1959

TENTANG

SUMBER

LNRI 1959 Perubahan dan Tambahan Peraturan2 PERPU No.7 Th.1959, No.12 Th.1959, No.13 Th.1959, Hal.:999 -1018 No.15 Th.1959, No.16 Th.1959, No. 17 Th.1959, No.18 Th.1959, No.19 Th.1959 dan No.20 Th.1959 (LN No.141 & TLN No.1909)

STATUS Menjadi UU No.24 Prp Th.1959 Diubah dg Perpu No.54 Th.1960 Diubah dg UU No.24 Th.1964


Penilaian Persediaan Uang Mas dan Bahan Uang Mas pada Bank Indonesia. (LN No.142)

LNRI 1959 Hal.:1019-1020

No.25 Prp Th.1959


Pinjaman Konsolidasi Th.1959. (LN No.143 & TLN No.1910)

LNRI 1959 Hal.:1021-1027

No.26 Prp Th.1959


Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (LN No.144 & TLN No.1911)

LNRI 1959 Hal.:1027-1034

No.27 Prp Th.1959

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg UU No.18 Th.1997

28

29

No. 28 Tahun 1959 LNRI 1959 Dasar Perhitungan Malayan-Dollar untuk 21 Desember 1959 Melakukan Tarip Pajak-pajak Negara di Daerah Hal.:1035-1036 Kepulauan Riau (LN No.145 & TLN No.1912) No. 29 Tahun 1959 21 Desember 1959

Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding & Pajak Bangsa Asing. (LN No.146 & TLN No.1913)

LNRI 1959 Hal.:1037-1038

Menjadi UU No.28 Prp Th.1959 Dicabut dg UU No.6 Th.1969 Menjadi UU No.29 Prp Th.1959

PENETAPAN PRESIDEN TH.1959 YANG MENJADI UU 1

No. 5 Tahun 1959 27 Juli 1959

LNRI 1959 Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman Hal.: 675 - 678 Terhadap Tindak-pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan

Menjadi UU No.5 Pnps Th.' 59

(LN No.80 & TLN No.1823) 2


Syarat-syarat & Penyederhanaan Kepartaian (LN No.149 & TLN No.1916)

LNRI 1959 Hal.:1051-1054


PERATURAN PRESIDEN TH.1959 YANG MENJADI UU 1

2

3


Perubahan & Tambahan Peraturan Presiden No.2 Th.1959 (LN No.82 Th.1959) (LN No.97)

LNRI 1959 Hal.: 725 - 726

No. 4 Tahun 1959 LNRI 1959 Syarat-syarat Pendidikan, Kecakapan dan 26 September 1959 Pengalaman Dalam Pemerintahan Bagi Kepala Hal.: 727 - 728 Daerah (LN No.83 & TLN No.1854) No. 6 Tahun 1959 29 September 1959


Dewan Urusan Pegawai. (LN No.119 & TLN No.1880)

LNRI 1959 Hal.:839 - 841

Menjadi UU No.3 Prps Th.' 59



PUSDATINKOMTEL

- 66 -

NO. 4

5

6

7

XVI

NOMOR/TGL UU No. 7 Tahun 1959 29 Oktober 1959

TENTANG

SUMBER

STATUS

Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warga Negara RI (LN No.124 &TLN No.1892)

LNRI 1959 Hal.: 895 - 896

No.7 Prps Th.' 59

No. 9 Tahun 1959 LNRI 1959 Kenaikan Gaji Pokok Menurut PGM 1956 serta 13 Nopember 1959 Hal.: 903 - 906 Merubah Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Anggota Tentara & Penghapusan Pemberian Tambahan Penghasilan c.q. Hak Kesejahteraan Kpd Tenaga Ahli Kesehatan dlm Lingk. Angkatan Perang & Pemberian Tambahan Penghasilan kpd Bekas Anggota Tentara Janda dan/atau Anak Yatim-piatu & Menerima Pensiun dan/atau Tunjangan yg Bersifat Pensiun (LN No.127 & TLN No.1895) No. 10 Tahun 1959 16 Nopember 1959

Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil & Eceran Yang Bersifat Asing di luar Ibukota Daerah Swatantra Tk.I & II serta Keresidenan (LN No.128)

LNRI 1959 Hal.: 907 - 912


Sumpah jabatan PNS & anggota angk.perang LNRI 1959 (LN No.148 & TLN No.1915) Hal.: 1043-1050

Menjadi UU




TAHUN 1960

1


Pengubahan Kitab UU Hukum Pidana. (LN No.1 & TLN No.1921)

LNRI 1960 Hal.: 83 - 84

2


Perjanjian Bagi Hasil. (LN No.2 & TLN No.1924)

LNRI 1960 Hal.: 85 - 91

3


Pengesahan UU Darurat No. 3 Th.1955 (LNTh.1955 No.15) ttg Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dlm Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No.419)" menjadi UU. (LN No. 3 & TLN No.1925)

LNRI 1960 Hal.: 93 - 96


4


Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara RI dan Persekutuan Tanah Melayu. (LN No.15 & TLN No.1936)

LNRI 1960 Hal.: 135 - 138


5


Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (LN No.104 & TLN No.2013)

LNRI 1960 Hal.: 581 - 603

6


SENSUS (LN No.105 & TLN No.2044)

LNRI 1960 Hal.: 605 - 609


7


STATISTIK (LN No.109 & TLN No.2048)

LNRI 1960 Hal.: 623 - 629

Diubah dg PERPU No.1 Th.1965



PUSDATINKOMTEL

- 67 -

NO.

NOMOR/TGL UU

8


9


TENTANG

SUMBER

STATUS

LNRI 1960 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara RI Hal.: 679 - 684 dan Kerajaan Kamboja (LN No.123 & TLN No.2060) Pokok-Pokok Kesehatan. (LN No.131 & TLN No.2068)

LNRI 1960 Hal.: 715 - 720


PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 1960 1

2



LNRI 1960 Penambahan UU Darurat No.7 Th.1955 (LN Hal.: 127 - 130 Th.1955 No.27) Yang Ditambah dg UU Drt No.8 Th.1958 (LN Th.1958 No.156) ttg Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (LN No.13 & TLN No.1933) Pergudangan. (LN No.14 & TLN No.1934)

LNRI 1960 Hal.: 131 - 134

Diubah dg PERPU

No.26 Th.1960 Menjadi UU No.1 Prp Th.1960

Menjadi UU No.2 Prp Th.1960 Diubah dg PERPU No.5 Th.1962 Menjadi UU No.11 Th.1965

3

4


Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda. (LN No. 19 & TLN No.1940)

LNRI 1960 Hal.: 159 - 162

No.3 Prp Th.1960


Perairan Indonesia (LN No.22 & TLN No.1942)

LNRI 1960 Hal.: 171 - 178

No.4 Prp Th.1960

Menjadi UU


5

6


Penghentian Berlakunya UU No.17 Th.1951 (LN No.100) (LN No.23 & TLN No.1946)

LNRI 1960 Hal.: 179 - 182

No.5 Prp Th.1960


Penetapan Anggaran Pendapatan & Belanja Dari RI untuk Tahun 1960. (LN No.27).

LNRI 1960 Hal :

No.6 Prp Th.1960

Menjadi UU

Menjadi UU Ditambah dg UU No.3 Th.1962

7

8

9

Penetapan Bagian2 Perusahaan Negara Berdasarkan IBW dari Anggaran RI Th.1960. (LN No.28)

LNRI 1960 Hal :


Mengubah & Menambah UU ttg Penetapan Anggaran Belanja dan Sumber-sumber Pendapatan RI Untuk Th.1959 (LN No.29)

LNRI 1960 Hal :

No.8 Prp Th.1960


Mengubah & Menambah UU ttg Penetapan Anggaran Perusahaan-perusahaan IBW dari Anggaran RI utk Th. Dinas 1959 (LN No.30)

LNRI 1960 Hal.: 193 - 228

No.9 Prp Th.1960



Menjadi UU No.7 Prp Th.1960 di + dg UU No.4/62 Menjadi UU

Menjadi UU

PUSDATINKOMTEL

- 68 -

NO. 10

11 12

13

NOMOR/TGL UU No. 10 Tahun 1960 23 Maret 1960

TENTANG

SUMBER

LNRI 1960 Pejabat yg Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Hal.: 229 - 232 Berhalangan, sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan. (LN No.31).

STATUS Menjadi UU No.10 Prp Th.1960

No. 11 Tahun 1960 23 Maret 1960

Perubahan Modal Bank Indonesia. (LN No.32 & TLN No.1958)

LNRI 1960 Hal.: 233 - 234

No.11 Prp Th.1960

No. 12 Tahun 1960 31 Maret 1960

Pembubaran Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak (LN No.37 & TLN No.1962).

LNRI 1960 Hal.: 251 - 252

No.12 Prp Th.1960


Bank Dagang Negara. (LN No.39 & TLN No.1964)

LNRI 1960 Hal.: 257 - 264

No.13 Prp Th.1960

Menjadi UU

Menjadi UU


14

15


Perubahan UU No.12 Th.1951 (LN No.80) ttg Penghapusan Badan Hukum Algemene Volkseredietbank (LN No.41 & TLN No.1967)

LNRI 1960 Hal.: 271 - 272

No.14 Prp Th.1960


Perubahan UU No.78 Th.1958 (LN Th.1958 No.138) ttg Penanaman Modal Asing. (LN No.42 & TLN No.1968)

LNRI 1960 Hal.: 273 - 274

No.15 Prp Th.1960

Menjadi UU


16

17

18

19

20

21

No. 16 Tahun 1960 14 April 1960

Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (LN No.50 & TLN No.1976)

LNRI 1960 Hal.: 301 - 302

No.16 Prp Th.1960

No. 17 Tahun 1960 14 April 1960

Perubahan Tarip-Upah untuk Balai Harta Peninggalan (LN No.51 & TLN No.1977)

LNRI 1960 Hal.: 303 - 306

No.17 Prp Th.1960

No. 18 Tahun 1960 14 April 1960

LNRI 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab UU Hukum Pidana & dlm Ketentuan2 Hal.: 307 - 308 Pidana Lainnya yg Dikeluarkan Sebelum Tgl 17 Agustus 1945 (LN No.52 & TLN No.1978)

No. 19 Tahun 1960 30 April 1960

Perusahaan Negara (LN No.59 & TLN No.1989)

LNRI 1960 Hal : 337 - 350

No. 20 Tahun 1960 13 Mei 1960

Kewenangan Perijinan yg Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (LN No.62 & TLN No.1994)

LNRI 1960 Hal.: 355 - 356

No. 21 Tahun 1960 13 Mei 1960

Bank Pembangunan Indonesia. (LN No.65 & TLN No.1996)

LNRI 1960 Hal.: 367 - 374

Menjadi UU

Menjadi UU


Menjadi UU No.19 Prp Th.1960 Dicabut dg UU No.19 Th.2003 Menjadi UU No.20 Prp Th.1960

Menjadi UU No.21 Prp Th.1960 Diubah dg Perpu No.17 Th.1962



PUSDATINKOMTEL

- 69 -

NO. 22

23

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

No. 22 Tahun 1960 25 Mei 1960

Perpanjangan Jangka Waktu Peralihan Yang Tersebut pd Psl. 61 PERPU No. 23 Th.1959 (LN 139 Th.1959) ttg Keadaan Bahaya. (LN No.66 & TLN No.1997).

LNRI 1960 Hal.: 375 - 376

No.22 Prp Th.1960

No. 23 Tahun 1960 9 Juni 1960

Rahasia Bank. (LN No.71 & TLN No.2010)

LNRI 1960 Hal.: 391 - 402

No.23 Prp Th.1960

Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg UU No.14Th.1967

24

No. 24 Tahun 1960 9 Juni 1960

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN No.72 &TLN No.2011)

LNRI 1960 Hal.: 403 - 410


25

No. 25 Tahun 1960 9 Juni 1960

Perubahan UU Darurat No. 3 Th.1958 (LN Th.1958 No.73) (LN No.73 &TLN No.2012)

LNRI 1960 Hal.: 411 - 412

Menjadi UU No.25 Prp Th.1960 Dicabut dg Perpu No.6 Th.1962 & UU No.1 Th.1964

26

27 28

29

No. 26 Tahun 1960 9 Juni 1960

Perubahan Psl 27 & Psl 28 UU Drt No.7 Th. 1955, Sbgmana Tlh Diubah dan Ditambah, Terakhir dg PERPU No.1 Th.1960 (LN No.74)

LNRI 1960 Hal.: 413 - 416

No.26 Prp Th.1960

No. 27 Tahun 1960 13 Juli 1960

Uang Honorarium Juru Sumpah. (LN No.81).

LNRI 1960 Hal : 471 - 474

No.27 Prp Th.1960


LNRI 1960 Ancaman Hukuman thd Pembelian, Penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan Hal : 495 - 498 persediaan atau dlm milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang logam DKA. dgn tidak mempunyai Izin. (LN No.85 & TLN No.2024).

No. 29 Tahun 1960 Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi 12 Agustus 1960 (LN No.86 & TLN No.2061)

LNRI 1960 Hal.: 499 - 506

Menjadi UU

Menjadi UU




30

31

32

No. 30 Tahun 1960 Peleburan Bank Industri Negara Kedalam Bank LNRI 1960 17 Agustus 1960 Hal.: 507 - 511 Pembangunan Indonesia. (LN No.90 & TLN No.2025)



Perubahan dan Tambahan UU Darurat No.3 Th.1959 (LN No.43) ttg Pinjaman Obligasi Berhadiah Th.1959 (LN No.91 & TLN No.2028)

LNRI 1960 Hal.: 525 - 527

No.31 Prp Th.1960


Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalulintas Pembayaran Luar Negeri. (LN No.92 & TLN No.2029)

LNRI 1960 Hal.: 529 - 532

No.32 Prp Th.1960

Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg PERPU No.3 Th.1963


PUSDATINKOMTEL

- 70 -

NO. 33

34

NOMOR/TGL UU No. 33 Tahun 1960 24 Agustus 1960


TENTANG

SUMBER

STATUS

Perubahan dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan). (LN No.93 & TLN No.2030)

LNRI 1960 Hal.: 533 - 535

No.33 Prp Th.1960

Pajak Transfer (LN No.94 & TLN No.2031)

LNRI 1960 Hal.: 537 - 538

Menjadi UU Dicabut dg Perpu No.2 Th.1963 Menjadi UU No.34 Prp Th.1960 Dicabut dg PERPU No.3 Th.1963

35

36

37


Kredit dan Likwidasi Bank (LN No.95 & TLN No.2032)

LNRI 1960 Hal.: 539 - 541

No.35 Prp Th.1960


Perubahan dan Tambahan UU Darurat No.7 Th.1955 ttg Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (TLN No.118 & TLN No.2054)

LNRI 1960 Hal.: 557 - 558

No.36 Prp Th.1960


Pertambangan (LN No.119 & TLN No.2055)

LNRI 1960 Hal.: 659 - 670

No.37 Prp Th.1960

Menjadi UU

Menjadi UU


38


Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu (LN No.120 & TLN No.2058).

LNRI 1960 Hal.: 671 - 674

Menjadi UU No.38 Prp Th.1960 Diubah dg UU No.20 Th.1964

39

40


Penyaluran Militer Wajib Darurat Kedalam Rangka Wajib Militer (LN No.124 & TLN No.2062)

LNRI 1960 Hal.: 685 - 688

No.39 Prp Th.1960


Perubahan & Tambahan UU No.66 Th.1958 (LN Th.1958 No.117) Ttg Wajib Militer. (LN No.125 & TLN No.2063)

LNRI 1960 Hal.: 689 - 692

No.40 Prp Th.1960

Menjadi UU


41

42

43

44


Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (LN No.128 & TLN No.2065)

LNRI 1960 Hal.: 699 - 708

No.41 Prp Th.1960


Peleburan Bank Rakyat Indonesia Kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan. (LN No.129 & TLN No.2066)

LNRI 1960 Hal.: 709 - 712

No.42 Prp Th.1960


Peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelayan Kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan. (LN No.130 & TLN No.2067)

LNRI 1960 Hal.: 713 - 714

No.43 Prp Th.1960


Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. (LN No.133 & TLN No.2070)

LNRI 1960 Hal.: 729 - 738

No.44 Prp Th.1960

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU



PUSDATINKOMTEL

- 71 -

NO. 45 46

47

48

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Pembentukan Dewan Perusahaan. (LN No.136 & TLN No.2073).

LNRI 1960 Hal.: 741 - 744

No.45 Prp Th.1960


Perubahan Nama & Kedudukan Hukum serta pemindahan tempat kedudukan "N.V. Nederlandsch - Indische Aard-olie Maatschappij" (LN No.150 & TLN No.2100).

LNRI 1960 Hal.: 805 - 807

No.46 Prp Th.1960


Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah. (LN No.151 & TLN No.2102).

LNRI 1960 Hal.: 809 - 814

No.47 Prp Th.1960

Pengawasan Pendidikan & Pengajaran Asing

LNRI 1960 Hal.: 883 - 889


(TLN No.155 & TLN No.2103).

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU Diubah dg PERPU No.2 Th.1964 Menjadi UU No.48 Prp Th.1960 Dicabut dg UU No.20 Th.2003

49 50

51

52

53 54

55


Panitya Urusan Piutang Negara. (LN No.156 & TLN No.2104).

LNRI 1960 Hal.: 891 - 896

No.49 Prp Th.1960


Larangan Organisasi2 dan Pengawasan Perusahaan2 Orang Asing Tertentu. (LN No.157 & TLN No.2105).

LNRI 1960 Hal.: 897 - 898

No.50 Prp Th.1960


Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. (LN No.158 & TLN No.2106).

LNRI 1960 Hal.: 899 - 903

No.51 Prp Th.1960


Perubahan Pasal 43 Ayat (5) PERPU No.23 Th.1959 (LN Th.1959 No.130) ttg Keadaan Bahaya. (LN No.170 & TLN No.2113).

LNRI 1960 Hal.: 949 - 950

No.52 Prp Th.1960


Perubahan dan Tambahan Pajak Deviden. (LN No.171 & TLN No.2114).

LNRI 1960 Hal.: 951 - 952

No.53 Prp Th.1960


Penarikan Kembali "Ordonansi Pajak Upah" (Staatsblad 1934 No.611) Sebagaimana tlh Diubah dan Ditambah Terakhir Dng PERPU No.24 Th.1959 (LN Th.1959 No.141) (LN No.172 & TLN No.2115).

LNRI 1960 Hal.: 953 - 954

No.54 Prp Th.1960


LNRI 1960 Penyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan Hal.: 955 - 963 1944 (LN No.173 & TLN No.2113).

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU No.55 Prp Th.1960 Diubah dg UU No.23 Th.1964

56


Penetapan Luas Tanah Pertanian. (LN No.174 & TLN No.2117).

LNRI 1960 Hal.: 965 - 971



No. 6 Tahun 1960 -


Tugas dan kebijaksanaan Tata Kerja Bank Indonesia (LN No.40)

LNRI 1960 Hal.: -- - --


PUSDATINKOMTEL

- 72 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

PERATURAN PRESIDEN TH.1960 YANG MENJADI UU 1 2

3 4

5 6 7

8

9

10 11

12

13


Penyelenggaraan Urusan Haji. (LN No.18 & TLN No.1939)

LNRI 1960 Hal.: 155 - 158

No.3 Prps Th.' 60


Pembentukan Propinsi Administrasi Sulut & Prop. Administratip Sulsel. (LN No.38 & TLN No.1963)

LNRI 1960 Hal.: 253 -256

No.5 Prps Th.' 60


Pembentukan Dewan Angkutan Darat. (LN No.40 & TLN No.1966)

LNRI 1960 Hal.: 265 - 271

No.6 Prps Th.' 60


Penggantian Kerugian Kepada PNS yang Berkedudukan Pelaut. (LN No.57 & TLN No.1987)

LNRI 1960 Hal.: 323 - 328

No.9 Prps Th.' 60

No. 11 Tahun 1960 9 Mei 1960

Pembentukan Institut Agama Islam Negeri. (LN No.61 & TLN No.1993)

LNRI 1960 Hal.: 353 - 354

No.11 Prps Th.' 60

No. 12 Tahun 1960 2 Juni 1960

Dewan Pertekstilan. (LN No.70 & TLN No.2000)

LNRI 1960 Hal.: 387 - 390

No.12 Prps Th.' 60

No. 13 Tahun 1960 5 Juli 1960

Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai. (LN No.79 & TLN No.2016)

LNRI 1960 Hal.: 433 - 436

No.13 Prps Th.' 60

No. 15 Tahun 1960 28 Juli 1960

Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa (LN No.82 & TLN No.2021)

LNRI 1960 Hal.: 475 - 484

No.15 Prps Th.' 60


Perubahan & Tambahan Peraturan Presiden No.14 Th.1959 ttg Dewan Angkutan Laut. (LN No.83)

LNRI 1960 Hal.: 485 - 488

No.16 Prps Th.' 60


Susunan Dewan Maritim. (LN No.100 & TLN No.2037)

LNRI 1960 Hal.: 563 - 566

No.19 Prps Th.' 60


Tambahan Perpres No.11 Th.' 59 ttg Sumpah Jabatan PNS & Anggota Angkatan Perang (LN No.102)

LNRI 1960 Hal.: 571 - 572

No.21 Prps Th.' 60


Perubahan & Tambahan Peraturan Presiden No.6 Th.1960 ttg Dewan Angkutan Darat. (LN No.114)

LNRI 1960 Hal.: 647 - 648

No.23 Prps Th.' 60


Perubahan Peraturan Presiden No.13/1960 (LN No.139 & TLN No.2092)

LNRI 1960 Hal.: 755 - 756

No.25 Prps Th.' 60

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg UU No.3 Prps Th.' 75 Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU


14 15


Pemberian Hadiah Seni. (LN No.140 & TLN No.2093)

LNRI 1960 Hal.: 757 - 760

No.26 Prps Th.' 60


Pemberian Hadiah Ilmiah. (LN No.141 & TLN No.2094)

LNRI 1960 Hal.: 763 - 767

No.27 Prps Th.' 60


Menjadi UU

Menjadi UU

PUSDATINKOMTEL

- 73 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

XVII TAHUN 1961 1


Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. (LN No.3 & TLN No.2124)

LNRI 1961 Hal.: 7 - 8

2


Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman. (LN No.9 & TLN No.2147)

LNRI 1961 Hal.: 55 - 58

3


Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.106 Mengenai Istirahat Mingguan dlm Perdagangan & Kantor-kantor (LN No.14 & TLN No.2153)

LNRI 1961 Hal.: 73 - 88

4


Perubahan / Penambahan Nama Keluarga. (LN No.15 & TLN No.2151)

LNRI 1961 Hal.: 89 - 92


5


Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan Persetujuannya (LN No.20 & TLN No.2159).

LNRI 1961 Hal. :127-161


6


Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh. (LN No.21 & TLN No.2160)

LNRI 1961 Hal.: 101-130


7


APBN Tahun 1961 (LN No.22)

LNRI 1961 Hal.:131 - 242


8


Wajib Kerja Sarjana. (LN No.207 & TLN No.2270)

LNRI 1961 (II) Hal.:1219-1224


9

No. 9 Tahun 1961 10 Mei 1961

Pengumpulan Uang Atau Barang. (LN No.214 & TLN No.2273)

LNRI 1961 (II) Hal.:1277-1282

10

No. 10 Tahun 1961 10 Mei 1961

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Th.1961 Ttg Barang Menjadi UU. (LN No.215 & TLN No.2210)

LNRI 1961 (II) Hal.:1283-1290

11

No. 11 Tahun 1961 10 Mei 1961

Tambahan Atas Lampiran UU No.10 Th.1959 ttg Pembatalan Hak-hak Pertambangan. (LN No.24 Th.1959 - TLN No.1759) (LN No.216 & TLN No.2274)

LNRI 1961 (II) Hal.:1291-1292

12

No. 12 Tahun 1961 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara RI LNRI 1961 (II) 10 Juni 1961 Hal.:1505-1509 dan Rep. Rakyat Tiongkok. (LN No.238 & TLN No.2279)


13

No. 13 Tahun 1961 Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara LNRI 1961 (III) 30 Juni 1961 Hal.:1977-984 (LN No.245 & TLN No.2289).


14

No. 14 Tahun 1961 30 Juni 1961


Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (LN No.246 & TLN No.2290)


LNRI 1961 (III) Hal.: 985 - 990

PUSDATINKOMTEL

- 74 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

15

No. 15 Tahun 1961 30 Juni 1961

Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI (LN No.254 & TLN No.2298)

LNRI 1961 (III) Hal.:1045-1050


16

No. 16 Tahun 1961 30 Juni 1961

Pembentukan Kejaksaan Tinggi (LN No.255 & TLN No.2299)

LNRI 1961 (III) Hal.:1051-1054


17

No. 17 Tahun 1961 12 Juli 1961

Perubahan UU No.21 Th.1952 ttg Hal Mengangkat & Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (LN No.259 & TLN No.2301).

LNRI 1961 (III) Hal.:1085-1086


18

No. 18 Tahun 1961 21 Juli 1961

Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (LN No.263 & TLN No.2312)

LNRI 1961 (III) Hal.:1099-1110


19


Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Th.1958 Mengenai Hukum Laut. (LN No.276 & TLN No.2318).

LNRI 1961 (III) Hal.:1193-1222

20


Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda2 yg Ada di Atasnya (LN No.288 & TLN No.2324).

LNRI 1961 (III) Hal.:1275-1280

21


Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (LN No.290 & TLN No.2341).

LNRI 1961 (III) Hal.:1283-1298


22


Perguruan Tinggi (LN No.302 & TLN No.2361)

LNRI 1961 (III) Hal.:1359-1372


NO.



BARANG (LN No.8 & TLN No.2146)

LNRI 1961 Hal.: 49 - 54




Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (LN No.274 & TLN No.2316)

LNRI 1961(V) Hal.: 379-380

Menjadi UU No.2 Pnps Th.1961 Dicabut dg UU No.11 Th.1990


3


" Panca Satia" (LN No.107 & TLN No.2226)

LNRI 1961 Hal.: 177 - 180

No.3 Prps Th.1961


Penetapan Tafsiran Resmi dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (LN No.108)

LNRI 1961 Hal.: 181 - 182

No.4 Prps Th.1961


Segi2 Protokoler dlm Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan MPRS (LN No.109)

LNRI 1961 Hal.: 183 - 186

No.5 Prps Th.1961


Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

PUSDATINKOMTEL

- 75 -

NO. 4 5

6

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Pengiriman Uang Antar Kas Negara. (LN No.202 & TLN No.2265)

LNRI 1961 Hal.: 1183-1200

No.7 Prps Th.1961


Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-dinas Sipil. (LN No.203 & TLN No.2266)

LNRI 1961 Hal.: 1201-1204

No.8 Prps Th.1961


Instruksi Bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara

LNRI 1961 Hal.: 1205-1212

No.9 Prps Th.1961

LNRI 1961 Hal.: 1213-1216

No.10 Prps Th.' 61

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

(LN No.204 & TLN No.2267) 7

8

9 10

11

12

13

14

XVIII

No. 10 Tahun 1961 27 April 1961

No. 11 Tahun 1961 6 Mei 1961

Pemberian Darmasarjana, darmasiswa dan Darmatamu Kpd Cendikiawan, Mahasiswa, Pelajar dan Pejabat Negara Asing. (LN No.205 & TLN No.2268)

LNRI 1961 Perubahan & Penambahan PERPRES No.15 Th.' 60 ttg Organisasi Penyelenggaraan PMD Hal.: 1273-1276 (LN No.213 & TLN No.2272)

Menjadi UU


No. 12 Tahun 1961 16 Mei 1961

Pemberian Tugas Belajar. (LN No.234 & TLN No.2278)

LNRI 1961 Hal.: 1457-1466

No.12 Prps Th.' 61


Kedudukan Hukum, Nama Jabatan, Gelar, Penghasilan dan Keuntungan Lainnya Kpd Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala D.I. Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Tk. I (LN No.286 & TLN No. 2330 )

LNRI 1961 Hal.: 1265-1272

No.17 Prps Th.' 61

No. 18 Tahun 1961 Pencabutan Peraturan Presiden No.8 Th.' 61 & LNRI 1961 26 Nopember 1961 Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Hal.: 1345-1352 Pameran Indonesia. (LN No.300 & TLN No.2359)

Menjadi UU

Menjadi UU



Pokok-pokok Kearsipan Nasional. (LN No.310 & TLN No.2368)

LNRI 1961 Hal.: 1413-1416


Tugas, Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi & Perpustakaan dalam Lingk.Pemerintah (LN No.311 & TLN No.2369)

LNRI 1961 Hal.: 1417-1422

No.20 Prps Th.' 61


Penetapan Prioritas & Prosedur Kredit Luar Negeri dlm Hubungan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Nasional. (LN No.314 & TLN No.2371)

LNRI 1961 Hal.: 1435-1438

No.21 Prps Th.' 61

Menjadi UU No.19 Prps Th.' 61 Dicabut dg UU No.7 Th.1971 Menjadi UU

Menjadi UU

TAHUN 1962

1


Karantina Laut (LN No.2 & TLN No.2373)

LNRI 1962 Hal.: 5 - 20

2


Karantina Udara (LN No.3 & TLN No.2374)

LNRI 1962 Hal.: 21 - 34


PUSDATINKOMTEL

- 76 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

3


Penetapan Anggaran Pendapatan & Belanja Tambahan dari R.I Untuk Tahun 1960 (LN No.4)

LNRI 1962 Hal.: 35 - 60

4


Penetapan Anggaran Tambahan Bagian2 Perusahaan Negara Berdasarkan IBW dari Anggaran RI untuk Th.1960 (LN No.5)

LNRI 1962 Hal.: 61 - 82

5


Perusahaan Daerah. (LN No.10 & TLN No.2387)

LNRI 1962 Hal.: 107 - 120

6


WABAH (LN No.12 & TLN No.2390)

LNRI 1962 Hal.: 127 - 132

7

No. 7 Tahun 1962 18 Juni 1962

Pembuatan Perjanjian Persahabatan & Kerjasama antara RI & Rep.Sosialis Cekoslowakia (LN No.25 & TLN No.2439)

LNRI 1962 Hal.: 179 - 184

8

No. 8 Tahun 1962 18 Juni 1962

Pembuatan Perjanjian Persahabatan & Kerjasama antara RI & Rep. Rakyat Hongaria (LN No.26 & TLN No.2440)

LNRI 1962 Hal.: 185 - 192

9

No. 9 Tahun 1962 18 Juni 1962


LNRI 1962 Hal.: 193 - 196

10

No. 10 Tahun 1962 18 Juni 1962

Penetapan Anggaran Bagian2 Perusahaan Negara I.B.W dari Anggaran Negara RI Untuk Tahun 1962 (LN No.28)

LNRI 1962 Hal.: 197 - 222

11


Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum. (LN No.48 & TLN No.2475)

LNRI 1962 Hal.: 319 - 322


12


Bank Pembangunan Swasta. (LN No.58 & TLN No.2489)

LNRI 1962 Hal.: 367 - 380


13


Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. (LN No.59 & TLN No.2490)

LNRI 1962 Hal.: 381 - 394


14


LNRI 1962 Penetapan PERPU No.1 Th.1962 tentang Hal.: 425 - 430 Pemanggilan & Pengerahan Semua Warganegara dalam Rangka Mobilisasi Umum Utk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (LN tahun 1962 No.8) menjadi UU. (LN No.64 & TLN No.2492)


15


Penetapan PERPU No.2 Th.1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (LN Th.1962 No.18) menjadi UU (LN No.80 & TLN No.2505)

LNRI 1962 Hal.: 529 - 532





PUSDATINKOMTEL

- 77 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

16


Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara RI dan Jepang. (LN No.81 & TLN No.2522)

LNRI 1962 Hal.: 533 - 550

17


Penetapan Perpu No.3 Th.1962, tentang Penerimaan dan Penggunaan Warganegara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat (LN Th.1962 No.21) menjadi UU. (LN No.88 & TLN No.2513)

LNRI 1962 Hal.: 595 - 600

18


Perubahan/Penambahan APBN utk Th.1961 (LN No.98)

LNRI 1962 Hal.: 655 - 682

19


Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W dari Anggaran Negara RI untuk Tahun 1961. (LN No.99)

LNRI 1962 Hal.: 683 - 684

STATUS




Pemanggilan & Pengerahan Semua Warganegara dlm Rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pemerintahan Negara (LN No.8)

LNRI 1962 Hal.: 97 - 104


2

No. 2 Tahun 1962 12 Mei 1962

Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri. (LN No.18 & TLN No.2430)

LNRI 1962 Hal.: 151 - 154


3

No. 3 Tahun 1962 6 Juni 1962

Penerimaan dan Penggunaan Warganegara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat. (LN No.21 & TLN No.2438)

LNRI 1962 Hal.: 165 - 170


4

No. 4 Tahun 1962 18 Juni 1962

Pengesahan Perjanjian Karya Antara Perush. Negara Pertamina & Pan American Indonesia Oil Co. utk Diri Sendiri & atas Nama Pan American International Oil Co. (LN No.24)

LNRI 1962 Hal.: 177 - 178


5

No. 5 Tahun 1962 30 Juni 1962

Perubahan UU No.2 Prp Th.1960 tentang Pergudangan (LN No.31 & TLN No.2447).

LNRI 1962 Hal.: 231 - 234


6


Pokok-Pokok Perumahan (LN No.40 & TLN No.2476).

LNRI 1962 Hal.: 283 - 286


7


Penggunaan dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-dana Investasi (LN No.41 & TLN No.2468).

LNRI 1962 Hal.: 287 - 292



PUSDATINKOMTEL

- 78 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Perdagangan Barang2 dalam Pengawasan. (LN No.42 & TLN No.2469).

LNRI 1962 Hal.: 293 - 296

No.8 Prp Th.1962

9


Pengendalian Harga. (LN No.43 & TLN No.2470).

LNRI 1962 Hal.: 299 - 302


10


Pencabutan UU Krisis Import 1933 (LN No.44 & TLN No.2471).

LNRI 1962 Hal.: 303 - 304


11


LNRI 1962 Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Hal.: 323 - 328 Beberapa Jenis Barang. (LN No.49 & TLN No.2481).


12


Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa. (LN No.50 & TLN No.2482).

LNRI 1962 Hal.: 329 - 330


13


Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor. (LN No.51 & TLN No.2483).

LNRI 1962 Hal.: 331 - 338


14


LNRI 1962 Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Hal.: 339 - 342 Kendaraan Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia. (LN No.52 & TLN No.2484).


15


LNRI 1962 Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) UU No.7 Drt Hal.: 343 - 345 Th.1955 (LN Th.1955 No.27) Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (LN No.53 & TLN No.2485).

8

Menjadi UU


16


Sumbangan Wajib Istimewa Th.1962 atas Bangunan (LN No.70 & TLN No.2500).

LNRI 1962 Hal.: 453 - 461


17


Perubahan dan Tambahan UU No.21 Prp Th.1960 (LN Th.1960 No.65) ttg Bank Pembangunan Indonesia. (LN No.91 & TLN No.2519).

LNRI 1962 Hal.: 619 - 622

No.17 Prp Th.1962


PENETAPAN PRESIDEN TH.1962 YANG MENJADI UU 1 2

3

No. 1 Tahun 1962 1 Januari 1962 No. 2 Tahun 1962 25 Juli 1962



Pembentukan Prop. Irian Barat Bentuk Baru (LN No.1 & TLN No.2372)

LNRI 1962 Hal.: 1 - 4

LNRI 1962 Larangan Adanya Organisasi yg tidak sesuai Hal.: 243 - 244 dg Kepribadian Indonesia, Menghambat Penyelesaian Revolusi & Bertentangan dg Citacita Sosialime Indonesia. (LN No.34 & TLN No.2459) Kewenangan Melakukan Penawanan/ Pengusiran (LN No.93)

LNRI 1962 Hal.: 625 - 626

Menjadi UU No.1 Pnps Th.1962

Menjadi UU No.2 Pnps Th.1962

Menjadi UU No.3 Prps Th.1962

PUSDATINKOMTEL

- 79 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


XIX


Perubahan Peraturan Premi Jawatan Pajak. (LN No.16 & TLN No.2429)

LNRI 1962 Hal.: 147 - 148

No.2 Prps Th.1962

Menjadi UU


Panca Dharma Bhakti. (LN No.61 & TLN No.2491)

LNRI 1962 Hal.: 399 - 401

No.6 Prps Th.1962

Menjadi UU

TAHUN 1963

1

No. 1 Tahun 1963 22 Juni 1963

LNRI 1963 Penetapan PERPU No.11 Th.1962 tentang Pemungutan SWI Atas Beberapa Jenis Barang Hal.: 401 - 405 (LN Th.1962 No.49) menjadi UU (LN No.68 & TLN No.2560).

2

No. 2 Tahun 1963 22 Juni 1963

LNRI 1963 Penetapan PERPU No.12 Th.1962 tentang Hal.: 407 - 408 Ketentuan di Bidang Fiskal Mengenai Pembayaran SWI (LN Th.1962 No.50) sebagai UU (LN No.69 & TLN No.2561).

3

No. 3 Tahun 1963 22 Juni 1963

Penetapan PERPU No.13 Th.1962 tentang SWI Th.1962 atas Kendaraan Bermotor (LN Th.1962 No.51) sebagai UU (LN No.70 & TLN No.2562).

LNRI 1963 Hal.: 409 - 414

4

No. 4 Tahun 1963 22 Juni 1963

Penetapan PERPU No.14 Th.1962 tentang Pemungutan SWI Atas Kendaraan Bermotor yang Diimpor ke dalam Pabean Indonesia (LN Th.1962 No.52) sebagai UU (LN No.71 & TLN No.2563).

LNRI 1963 Hal.: 419 - 422

5

No. 5 Tahun 1963 22 Juli 1963

Tanda Kehormatan Bintang Jasa. (LN No.78 & TLN No.2575).

LNRI 1963 Hal.: 457 - 460

6

No. 6 Tahun 1963 22 Juli 1963

Tenaga Kesehatan (LN No.79 & TLN No.2576).

LNRI 1963 Hal.: 461 - 466


7


FARMASI (LN No.81 & TLN No.2580).

LNRI 1963 Hal.: 469 - 473


8


Perubahan & Tambahan Atas APBN Untuk Th.1962 (UU No.9 Th.1962 - LN No.27) (LN No.90).

LNRI 1963 Hal.: 527 - 529

9


Penetapan APBN Tahun 1963 (LN No.91)

LNRI 1963 Hal.: 531 - 532

10


Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara IBW dari Anggaran Negara RI untuk Th.1963 (LN No.92)

LNRI 1963 Hal.: 533 - 541

11



LNRI 1963 Hal.: 543 - 544



PUSDATINKOMTEL

- 80 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara IBW dari Angg. Negara RI Th.1964 (LN No.94)

LNRI 1963 Hal.: 545 - 553

12


13


LNRI 1963 Penetapan PERPU No.4 Th.1962 ttg Hal.: 631 - 633 Pengesahan "Perjanjian Karya" antara PN. Pertamina dengan Pan American Indonesia Oil Company Untuk Diri Sendiri dan Atas Nama Pan American International Oil Corporation (LN Th.1962 No.24) menjadi UU (LN No.109 & TLN No.2598).

14


LNRI 1963 Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara Hal.: 635 - 637 PN.Pertamina dengan PT. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic), Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) PN Permina dengan PT. Stanvac Indonesia, PN Permigan dengan PT. Shell Indonesia

STATUS

(LN No.110 & TLN No.2599).



Pelunasan cukai tembakau oleh perusahaan2 hasil tembakau tanpa Pita2 cukai dan pengeluaran hasil2 tembakau dari perusahaan2 itu Kedalam Peredaran Bebas Tanpa Pita Cukai (LN No.11 & TLN No.2529).

LNRI 1963 Hal.: 57 - 60

2

No. 2 Tahun 1963 22 Mei 1963

Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Di Bidang Pembiayaan Impor dan Ekspor (LN No.38)

LNRI 1963 Hal.: 213 - 214

3

No. 3 Tahun 1963 22 Mei 1963

Perubahan UU No.4 Prp Th.1959 dan Pencabutan UU No.32 Prp Th.1960 dan UU No.34 Prp. Th.1960 (LN Th.1959 No.91, LN Th.1960 No.92 dan LN Th.1960 No.94) (LN No.39)

LNRI 1963 Hal.: 225 - 228


4

No. 4 Tahun 1963 22 Juni 1963

LNRI 1963 Perubahan & Tambahan UU No.36 Th.1953 ttg Hal.: 365 - 368 Bank Tabungan Pos (LN Th.1963 No.86) (LN No.62 & TLN No.2556).


5

No. 5 Tahun 1963 22 Juni 1963

Surat Hutang Landreform. (LN No.63 & TLN No.2557).

LNRI 1963 Hal.: 369 - 375


6

No. 6 Tahun 1963 15 Juni 1963

Telekomunikasi. (LN No.66 & TLN No.2559).

LNRI 1963 Hal.: 387 - 396


7


Badan Pemeriksa Keuangan. (LN No.95 & TLN No.2590).

LNRI 1963 Hal.: 555 - 567

Dicabut dg PERPU


No.6 Th.1964 & UU No.17 Th.1965


PUSDATINKOMTEL

- 81 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

8


LNRI 1963 Pemasukan Daerah Tingkat II Kabupaten Riau Hal.: 603 - 606 Kedalam Daerah Pabean Indonesia (LN No.102 & TLN No.2594).


9


LNRI 1963 Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan BeaHal.: 617 - 618 bea dan Cukai2 di Dati II Kep. Riau (LN No.106)


PENETAPAN PRESIDEN TH.1963 YG MENJADI UU 1

2

3

4 5

6 7

8

9

10


Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada RI. (LN No.8)

LNRI 1963 Hal : 47 - 50

No.1 Pnps Th.1963


Peraturan-peraturan Devisa Khusus Untuk Daerah Propinsi Irian Barat (LN No.13)

LNRI 1963 Hal : 65 - 66

No.3 Pnps Th.1963


Pengamanan Thd Barang2 Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (LN No.23 & TLN No.2533)

LNRI 1963 Hal : 139 - 142

No.4 Pnps Th.1963

No. 5 Tahun 1963 7 Mei 1963

Kegiatan Politik. (LN No.28 & TLN No.2544)

LNRI 1963 Hal : 169 - 172

No.5 Pnps Th.' 63

No. 7 Tahun 1963 22 Mei 1963

LNRI 1963 Pencegahan Pemogokan & /atau penutupan (lock-out) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan Hal : 397 - 400 dan Badan-badan yang Vital. (LN No.67)

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU No.7 Pnps Th.' 63 Dicabut dg UU No.13 Th.2003

No. 10 Tahun 1963 Pelabuhan Bebas & Wil.Perdagangan Bebas 16 Oktober 1963 (LN No.100)

LNRI 1963 Hal : 589 - 592

No.10 Pnps Th.' 63


Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN No.101 & TLN No.2595)

LNRI 1963 Hal : 593 - 602

No.11 Pnps Th.' 63


Kebijaksanaan Pembangunan Propinsi Irian Barat (LN No.108)

LNRI 1963 Hal : 625 - 630

No.14 Pnps Th.' 63


Perubahan & Tambahan Penetapan Presiden No.2 Th.1961 ttg Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (LN Th.1961 No.274). (LN No.117)

LNRI 1963 Hal : 661 - 662

No.15 Pnps Th.' 63

Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa. (LN No.119 & TLN No.2605)

LNRI 1963 Hal : 667 - 670


Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg UU No.11 Th.1990 Menjadi UU No.16 Pnps Th.' 63

PERATURAN PRESIDEN TH.1963 YG MENJADI UU 1



Anggaran Pendapatan dan Belanja Prop.Irian Barat Untuk Masa 1 Mei sampai 31 Desember 1963. (LN No.20)

LNRI 1963 Hal : 119 - 122


PUSDATINKOMTEL

- 82 -

NO. 2

3

4 5

6

7

8

9 10

11

12

12

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Peraturan Mengenai Status dan Kedudukan Keuangan PNS dan Anggota Angkatan Kepolisian di Prop. Irian Barat (LN No.24)

LNRI 1963 Hal : 143 - 148

No.3 Prps Th.' 63

No. 7 Tahun 1963 22 Mei 1963

Aktivitas Perusahaan Dagang Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. (LN No.33)

LNRI 1963 Hal : 195 - 198

No.7 Prps Th.' 63

No. 11 Tahun 1963 22 Mei 1963

KOPRA. (LN No.41)

LNRI 1963 Hal : 223 - 232

No.11 Prps Th.' 63

No.12 Tahun 1963 22 Mei 1963

Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, acara & Tugas Pengadilan2 Sipil dan Kejaksaan di Prop. Irian Barat (LN No.42)

LNRI 1963 Hal : 233 - 236

No.12 Prps Th.' 63

No. 13 Tahun 1963 22 Mei 1963

LNRI 1963 Penertiban Pembangunan baru di Sepanjang Jalan Antara Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di Hal : 343 - 344 Luar Batas-batas DKI Jakarta Raya, Daswati II Cianjur (LN No.55)

No. 14 Tahun 1963 Pemberian Bantuan Berupa Uang dan Pakaian LNRI 1963 12 Juni 1963 Hal : 357 - 358 Kepada Guru. (LN No.59 & TLN No.2553)

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU




Pemberian Perbaikan Penghasilan Kepada Penerima Tunjangan Bekas Presiden. (LN No.82 & TLN No.2581).

LNRI 1963 Hal : 475 - 478

No.16 Prps Th.' 63


Lektur Asal Luar Negeri Bagi Mahasiswa. (LN No.84 & TLN No.2583)

LNRI 1963 Hal : 485 - 488

No.18 Prps Th.' 63


Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna,Pembuatan serta Pemakaian Pakaian Seragam & Tanda Pengenal diluar Angkatan Perang dan kepolisian Negara. (LN No.85 & TLN No.2584)

LNRI 1963 Hal : 489 - 492

No.19 Prps Th.' 63

No. 20 Tahun 1963 LNRI 1963 Pemberian Fasilitas Bagi Proyek-Proyek yg 26 September 1963 Dibiayai Dengan Kredit Luar Negeri atas Dasar Hal : 577 - 680 "Production Sharing". (LN No.97) No. 21 Tahun 1963 10 Oktober 1963



LNRI 1963 Pembayaran Gaji PNS, Anggota Angkatan Kepolisian Negara, Anggota Angkt. Perang RI Hal : 585 - 588 & Pejabat2 Negara Lainnya di Dati II Kep.Riau yg Meliputi, Tanjung Pinang,Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh. (LN No.99 & TLN No.2593) Penghapusan Keresidenan & Kewedanan. (LN No.104 & TLN No.2596).

LNRI 1963 Hal : 613 - 614

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU




PUSDATINKOMTEL

- 83 -

NO. 13

14

15

16

XX

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Peraturan Penyesuaian Gaji & Pangkat PNS dan Anggota Kepolisian Negara di Prop.Irian Barat ke Dlm PGPN 1961/PG Pol.1961. (LN No.107 & TLN No.2597)

LNRI 1963 Hal : 619 - 624

No.23 Prps Th.' 63


Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia. (LN No.111)

LNRI 1963 Hal : 639 - 642

No.24 Prps Th.' 63

No. 25 Tahun 1963 Pemberian Perbaikan Penghasilan2 Peralihan LNRI 1963 30 Nopember 1963 Kepada Bekas Anggota Militer serta Janda dan Hal : 653 - 658 Anak Yatim-piatunya. (LN No.115) No. 27 Tahun 1963 5 Desember 1963

LNRI 1963 Perubahan Peraturan Presiden No.11 Th.1960 Hal : 663 - 666 ttg Pembentukan IAIN (LN No.118 & TLN No.2604)

Menjadi UU

Menjadi UU



TAHUN 1964

1


Penetapan PERPU No.6 Th.1962 ttg PokokPokok Perumahan (LN Th.1962 No.40) menjadi UU (LN No.3 & TLN No.2611)

LNRI 1964 Hal.: 11 - 16

2

No. 2 Tahun 1964 25 Mei 1964

Bank Tabungan Negara. (LN No.51 & TLN No.2650)

LNRI 1964 Hal.: 323 - 330

3

No. 3 Tahun 1964 26 Mei 1964

Penetapan PERPU No.16 Th.1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Th.1962 atas Bangunan (LN Th.1962 No.70) menjadi UU (LN No.54 & TLN No.2653)

LNRI 1964 Hal.: 339 - 348

4

No. 4 Tahun 1964 1 Juni 1964

Penetapan PERPU No.1 Th.1963 tentang Pelunasan cukai tembakau oleh perusahaan hasil tembakau dan pengeluaran hasil - hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan itu ke dlm Peredaran Bebas (LN No.11) menjadi UU (LN No.56 & TLN No.2655)

LNRI 1964 Hal.: 353 - 356

5

No. 5 Tahun 1964 4 Juni 1964

Penetapan PERPU No.6 Th.1963 tentang Telekomunikasi (LN Th.1963 No.66) menjadi Undang-undang (LN No.59 & TLN No.2657)

LNRI 1964 Hal.: 365 - 374

6

No. 6 Tahun 1964 16 Juni 1964

Penetapan PERPU No. 5 Th.1963 tentang Surat Hutang Landreform (LN Th.1963 No.63) menjadi UU (LN No.61 & TLN No.2659).

LNRI 1964 Hal.: 381 - 386

7

No. 7 Tahun 1964 27 Juni 1964

Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai Sumbangan2 Wajib Istimewa (SWI) di Dati II Kep. Riau (LN No.66 & TLN No.2665)

LNRI 1964 Hal.: 401 - 404




PUSDATINKOMTEL

- 84 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

8


Penetapan PERPU No.1 Th.1964 (LN No.1) tentang Perubahan dan Tambahan UU No.21 Th.1959 (LN No.65) ttg Penetapan Menjadi UU, UU Darurat No.7 Th.1958 (LN No.154) ttg Penggantian Peraturan ttg Bintang Gerilya sebagai Termaktub dalam PP No.8 Th.1949 menjadi UU. (LN No.69 & TLN No.2667).

LNRI 1964 Hal.: 429 - 432

9


Gerakan Sukarelawan Indonesia. (LN No.72 & TLN No.2668).

LNRI 1964 Hal.: 437 - 442

10

No. 10 Tahun 1964 LNRI 1964 Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 31 Agustus 1964 Raya tetap Sebagai Ibukota Negara RI dengan Hal.: 467 - 468 Nama Jakarta. (LN No.78 & TLN No.2671)

11

No. 11 Tahun 1964 Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang LNRI 1964 8 September 1964 Hal.: 489 - 492 dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta. (LN No.84 & TLN No.2672).

12


13


LNRI 1964 Penetapan PERPU No.2 Th.1964 tentang Hal.: 565 - 572 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dg Mengubah UU No.47 Prp. Th.1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN Th.' 64 No.7) menjadi UU (LN No.94 & TLN No.2687)

14


Penetapan PERPU No.3 Th.1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah UU No.25 Th.1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (LN Th.1964 No.8) Menjadi UU (LN No.95 & TLN No.2688)

15


LNRI 1964 Penetapan PERPU No.4 Th.1964 tentang Hal.: 581 - 588 Pembentukan Dati II Dairi dg Mengubah UU No.7 Drt Th.1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Prop. Sumut (LN Th.1964 No.9) menjadi UU (LN No.96 & TLN No.2689)

16


Bagi Hasil Perikanan. (LN No.97 & TLN No.2690).

LNRI 1964 Hal.: 589 - 602

17


Larangan Penarikan Cek Kosong (LN No.101 & TLN No.2692).

LNRI 1964 Hal.: 619 - 622


Pemutusan Hubungan Kerja Diperusahaan Swasta (LN No.93 & TLN No.2686)

LNRI 1964 Hal.: 559 - 564

LNRI 1964 Hal.: 573 - 580

STATUS

Dicabut dg UU No.6 Th.1969 Dicabut dg UU No.11 Th.1990



Dicabut dg PERPU No.1 Th.1971

PUSDATINKOMTEL

- 85 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

18


Wajib Kerja Tenaga Paramedis. (LN No.106 & TLN No.2698).

LNRI 1964 Hal.: 633 - 636


19


Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN No.107 & TLN No.2699).

LNRI 1964 Hal.: 637 - 644


20


Perubahan dan Tambahan UU No.38 Prp. Th.1960 ttg Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman tertentu. (LN No.108)

LNRI 1964 Hal.: 645 - 648

21


Pengadilan Landreform. (LN No.109 & TLN No.2701).

LNRI 1964 Hal.: 649 - 662

22


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (LN No.113 & TLN No.2703)

LNRI 1964 Hal.: 685 - 692

23


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (LN No.114 & TLN No.2704)

LNRI 1964 Hal.: 693 - 698

24


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (LN No.115 & TLN No.2704)

LNRI 1964 Hal.: 699 - 702

25

No. 25 Tahun 1964 Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Materai LNRI 1964 25 Nopember 1964 Hal.: 703 - 710 1921 (LN No.116 & TLN No.2706)


26


Pemberian Perangsang Modal. (LN No.117 & TLN No.2707)

LNRI 1964 Hal.: 711 - 712


27


Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/ Pajak Pendapatan (LN No.118 & TLN No.2708)

LNRI 1964 Hal.: 713 - 715


28


Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan penyusutan dan Pengeluaran-pengeluaran Tertentu dari Laba Perusahaan. (LN No.119 & TLN No.2709)

LNRI 1964 Hal.: 717 - 720

29

No. 29 Tahun 1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan LNRI 1964 25 Nopember 1964 Hal.: 721 - 726 Th.1964 (LN No.120 & TLN No.2710).

30


Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Th.1964 (LN No.121 & TLN No.2711).

LNRI 1964 Hal.: 727 - 732


31


Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. (LN No.124)

LNRI 1964 Hal.: 747 - 756


NO.



PUSDATINKOMTEL

- 86 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

32


Peraturan Lalu-lintas Devisa. (LN No.131 & TLN No.2717)

LNRI 1964 Hal.: 787 - 804


33


Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (LN No.137 & TLN No.2720)

LNRI 1964 Hal.: 817 - 820

34


Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. (LN No.138 & TLN No.2721)

LNRI 1964 Hal.: 821 - 824

35


Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Th.1963 (UU No.9 Th.1963, LN Th.1963 No.91). (LN No.138 & TLN No.2722)

LNRI 1964 Hal.: 829 - 855

36


Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera (LN No.141 & TLN No.2723).

LNRI 1964 Hal.: 857 - 860

NO.




Perubahan & Tambahan UU No.21 Th.1959 ttg Penetapan UU Darurat No.7 Th.1958 ttg Penggantian Peraturan ttg Bintang Gerilya sbg Termaktub Dalam PP No.8 Th.1949 (LN Th.1958 No.154) sbg UU (LN Th.1959 No.65) (LN No.1 & TLN No.2606).

LNRI 1964 Hal.: 1 - 8


2


Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah UU No.47 Prp Th.1960 tentang Pembentukan Dati.I Sulawesi Utara-Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara. (LN No.7 & TLN No.2619).

LNRI 1964 Hal.: 35 - 42


3


Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dg Mengubah UU No.25 Th.1959 tentang Pembentukan Dati I Sumatera Selatan (LN No.8 & TLN No.2620).

LNRI 1964 Hal.: 43 - 48


4


Pembentukan Dati II Dairi dengan Mengubah UU No.7 Drt Th.1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (LN No.9 & TLN No.2621)

LNRI 1964 Hal.: 49 - 54


5


Nilai Transaksi Rupiah dan Pembebasan atas Impor (LN No.29 & TLN No.2638).

LNRI 1964 Hal.: 153 - 202


6

No. 6 Tahun 1964 2 Mei 1964

Badan Pemeriksa Keuangan. (LN No.41 & TLN No.2645).

LNRI 1964 Hal.: 247 - 254



PUSDATINKOMTEL

- 87 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

LNRI 1964 Hal.: 57 - 62

No.1 Pnps Th.1964



Pembinaan Perfilman. (LN No.11 & TLN No.2622)


2


Tata-cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (LN No.38)

LNRI 1964 Hal.: 233 - 238

No.2 Pnps Th.1964

Menjadi UU


2

3

4

5

6

7

8

9


Dewan Produksi Nasional untuk Bahan Makanan dan Bahan-bahan Ekspor Pertanian (LN No.16 & TLN No.2630)

LNRI 1964 Hal.: 91 - 98

No.4 Prps Th.' 64


Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan (LN No.19 & TLN No.2636)

LNRI 1964 Hal.: 109 - 112

No.5 Prps Th.' 64

No. 14 Tahun 1964 18 April 1964

Lembaga Persahabatan antar Bangsa di Indonesia. (LN No.33 & TLN No.2642)

LNRI 1964 Hal.: 215 - 218

No.14 Prps Th.' 64

No. 15 Tahun 1964 11 Mei 1964

Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dlm Negeri bagi Pegawai Negeri. (LN No.46 & TLN No.2648)

LNRI 1964 Hal.: 283 - 294

No.15 Prps Th.' 64

No. 21 Tahun 1964 18 Juni 1964

Surat Pendorong Produksi Tambahan utk Ekspor dari ex Daerah Konsinyasi Counter Import (LN No.62)

LNRI 1964 Hal.: 387 - 388

No.15 Prps Th.' 64

No. 22 Tahun 1964 Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Bebas LNRI 1964 20 Juni 1964 Hal.: 393 - 396 Sabang (LN No.64)

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU


No. 23 Tahun 1964 20 Juni 1964

Lalu Lintas Barang dan Uang di Pelabuhan Bebas Sabang (LN No.65 & TLN No.2661)

LNRI 1964 Hal.: 397 - 400

No.23 Prps Th.' 64

No. 24 Tahun 1964 27 Juni 1964

Pembayaran Gaji Pensiun dan Tunjangan yg Bersifat Pensiun Kpd (Bekas) PNS, anggota Angkatan Perang RI dan Pejabat-pejabat Negeri lainnya di Daerah Tk.II Kep. Riau yg Meliputi Kewedanan Tanjung Pinang, Lingga dan Karimun dan Puluh Tujuh. (LN No.67 & TLN No.2666)

LNRI 1964 Hal.: 405 - 410

No.24 Prps Th.' 64

No. 25 Tahun 1964 28 Juli 1964

Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Utk Mengatasi Keadaan Waktu Sekarang dan Waktu Dekat (LN No.68)

LNRI 1964 Hal.: 411 - 428

No.25 Prps Th.' 64


Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

PUSDATINKOMTEL

- 88 -

NO. 10

11

12

13 14

15

16

17

18 19

20

21

22

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Perubahan & Tambahan Peraturan Presiden No.4 Th.1964 ttg Dewan Produksi Nasional untuk Bahan Makan dan Bahan Ekspor Pertamina (LN No.76)

LNRI 1964 Hal.: 459 - 462

No.27 Prps Th.' 64


Pencabutan Peraturan Presiden No.4 Th.' 63 (LN Th.' 63 No.29) ttg Pendirian Perusahaan Negara Irian Barat (LN No.79)

LNRI 1964 Hal.: 469 - 470

No.28 Prps Th.' 64


Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Dalem dan Pensiunan Abdi Dalem Kraton Surakarta (LN No.82)

LNRI 1964 Hal.: 485 -486

No.29 Prps Th.' 64


Badan Ekonomi dan Keuangan. (LN No.90 & TLN No.2678)

LNRI 1964 Hal.: 513 - 516

No.31 Prps Th.' 64


Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan (LN No.92 & TLN No.2685)

LNRI 1964 Hal.: 551 - 558

No.33 Prps Th.' 64


Peraturan Penghasilan Anggota AD, AL, dan Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat (LN No.99)

LNRI 1964 Hal.: 609 - 614

No.34 Prps Th.' 64


Nilai Lawan Rupiah utk Aktivitas-aktivitas Perusahaan Minyak (LN No.102)

LNRI 1964 Hal.: 623 - 624

No.35 Prps Th.' 64

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU


LNRI 1964 Pemberian Bantuan Uang Kepada Abdi Dalem Hal.: 625 - 626 dan Pensiunan Abdi Dalem Istana Mangkunegaran. (LN No.103)


Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional (LN No.122 & TLN No.2712)

LNRI 1964 Hal.: 733 - 740

No.37 Prps Th.' 64


Perubahan dan Tambahan Per. Pres No.23 Th.1963 ttg Peraturan Penyesuaian Gaji & Anggota Angkt. Kepolisian Negara di Prop. Irian Barat Kpd PGPN.1961/P.G.Pol.1961 (LN No.127)

LNRI 1964 Hal.: 769 - 772

No.39 Prps Th.' 64


Kedudukan Keuangan Gubernur/Wakil Gub., Kepala Daerah Prop. Irian Barat (LN No.128)

LNRI 1964 Hal.: 773 - 776

No.40 Prps Th.' 64

No.41 Tahun 1964 LNRI 1964 Kedudukan Keuangan PNS dan Anggota 12 Desember 1964 Kepolisian Yang Dipindahkan/Diperbantukan di Hal.: 777 - 780 Prop.Irian Barat (LN No.129 & TLN No.2714) No.47 Tahun 1964 31 Desember 1964


Penyempurnaan Aparatur Distribusi. (LN No.142)

LNRI 1964 Hal.: 861 - ..


Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU



PUSDATINKOMTEL

- 89 -

NO.

NOMOR/TGL UU

XXI

TAHUN 1965

TENTANG

SUMBER

STATUS

1


Pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar & Perubahan Daerah Hukum PT di Makassar (LN No.2 & TLN No.2725).

LNRI 1965 Hal.: 3 - 4

2


Perubahan Batas Wil. Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dg Mengubah UU No.12 Th.' 50 ttg Pembentukan Daerah-daerah Kab. dlm Lingkungan Propinsi Jawa Timur & UU No.16 Th.1950 ttg Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Prop. Jatim, Jateng, Jawa Barat dan DI. Jogjakarta (LN No.19 & TLN 2730).

LNRI 1965 Hal.: 95 - 98

3


Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. (LN No.25 & TLN No.2742).

LNRI 1965 Hal.: 119 - 132

Mencabut Stbl. 1933 No.86 Dicabut dg UU No.14 Th.1992

4

No. 4 Tahun 1965 10 Mei 1965

Pemberian Bantuan Penghidupan Bagi Orang Jompo (LN No.32 & TLN No.2747)

LNRI 1965 Hal.: 175 - 180


5

No. 5 Tahun 1965 14 Juni 1965

Pembentukan Kotapraja Palangkaraya dng Mengubah UU No.27 Th.1959 ttg Penetapan UU Darurat No.3 Th.1953 ttg Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. (LN No.48 & TLN No.2753).

LNRI 1965 Hal.: 249 - 254

6

No. 6 Tahun 1965 14 Juni 1965

Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dg Mengubah UU No.12 Th.1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Prop. Sumatera Tengah. (LN No.49 & TLN No.2754).

LNRI 1965 Hal.: 255 - 260

7

No. 7 Tahun 1965 14 Juni 1965

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko & Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung dg Mengubah UU No.12 Th.1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Prop. Sumatera Tengah. (LN No.50 & TLN No.2755).

LNRI 1965 Hal.: 261 - 268

8

No. 8 Tahun 1965 14 Juni 1965

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin & Daerah Tingkat II Tabalong dg Mengubah UU No.27 Th.1959 ttg Penetapan UU Drt No.3 Th.1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan. (LN No.51 & TLN No.2756).

LNRI 1965 Hal.: 269 - 276

9

No. 9 Tahun 1965 14 Juni 1965

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dg Mengubah UU No.13 Th.1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kab. dalam Lingkungan Prop.Jawa Tengah (LN No.52; TLN No.2757)

LNRI 1965 Hal.: 277 - 284


PUSDATINKOMTEL

- 90 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

10

No.10 Tahun 1965 14 Juni 1965

Pembentukan Kotapraja Sabang dg Mengu bah UU No.7 Drt Th.1956 ttg Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Prop. Sumut (LN No.53 & TLN No.2758).

LNRI 1965 Hal.: 285 - 290

11

No.11 Tahun 1965 14 Juni 1965

Penetapan PERPU No.5 Th.1962 ttg Peru bahan UU No.2 Prp. Th.1960 ttg Pergudang an (LN Th.1962 No.31) menjadi UU. (LN No.54 & TLN No.2759).

LNRI 1965 Hal.: 291 - 294

12

No.12 Tahun 1965 14 Juni 1965

Penetapan PERPU No.10 Th.1962 ttg Pencabutan UU Krisis Impor 1933 (LN No.44) menjadi UU. (LN No.55 & TLN No.2760).

LNRI 1965 Hal.: 295 - 296

13

No.13 Tahun 1965 6 Juli 1965

Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. (LN No.70 & TLN No.2767).

14


Perkoperasian. (LN No.75 & TLN No.2769)

LNRI 1965 Hal.: 387 - 408


15


Veteran Republik Indonesia. (LN No.76 & TLN No.2774).

LNRI 1965 Hal.: 409 - 418


16


Pencabutan UU No.78/1958 ttg Penanaman Modal Asing (LN No.138) yg telah Diubah & ditambah dg UU No.15 Prp./1960 (LN.No.42) (LN No.78 & TLN No.2775).

LNRI 1965 Hal.: 421 - 424

17


18


Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. (LN No.83 & TLN No.2778).

LNRI 1965 Hal.: 461 - 502


19


Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tk.III di Seluruh Wilayah RI (LN No.84 & TLN No.2779)

LNRI 1965 Hal.: 503 - 530


20


Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya. (LN No.86 & TLN No.2780).

LNRI 1965 Hal.: 543 - 544

21

No.21 Tahun 1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi LNRI 1965 24 Nopember 1965 Hal.: 599 - 602 dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. (LN No.101 & TLN No.2785).

22



Ketentuan MA Dicabut LNRI 1965 Hal.: 345 - 364 dg UU No.14 Th.1985 & No.2 Th.1986

LNRI 1965 Penetapan PERPU No.6 Th.1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (LN Hal.: 425 - 440 No.41) menjadi UU (LN No.79 & TLN No.2776).

Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966. (LN No.117 & TLN No.2793).

LNRI 1965 Hal.: 683 - 688


Diubah dg UU No.13/1966 & No.10 Th.1967

PUSDATINKOMTEL

- 91 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


2


Perubahan/Penambahan UU No.7 Th.1960 tentang Statistik (LN Th.' 60 No.109) (LN No.94 & TLN No.2783)

LNRI 1965 Hal.: 571 - 574

No.1 Prp Th.1965


Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (LN No.121 & TLN No.2794).

LNRI 1965 Hal.: 703 - 708

No.2 Prp Th.1965

Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg UU No.13 Th.1985 & No.11 Th.1995


2 3

4

5

6

7

8

9

No.1 Tahun 1965 27 Januari 1965

Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (LN No.3 & TLN No.2726)

LNRI 1965 Hal : 5 - 8

No.1 Pnps Th.1965


Tindak Pidana Devisa Tertentu. (LN No.10 & TLN No.2728)

LNRI 1965 Hal : 47 - 48

No.2 Pnps Th.1965

No.3 Tahun 1965 15 Maret 1965

Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum acara pidana tentara & hukum disiplin Tentara Bagi Anggota2 Angkatan Kepolisian (LN No.21 & TLN No.2737)

LNRI 1965 Hal : 107 - 108

No.3 Pnps Th.1965

Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata. (LN No.23 & TLN No.2739)

LNRI 1965 Hal : 111 - 114

No.14 Tahun 1965 14 Juni 1965

Kegiatan Politik dan Kepartaian di Daerah Prop. Irian Barat (LN No.60 & TLN No.2761)

LNRI 1965 Hal : 311 - 316

No.14 Pnps Th.' 65


Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (LN No.81)

LNRI 1965 Hal : 445 - 456

No.19 Pnps Th.' 65


Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak-pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Angkatan Bersenjata (LN No.82 & TLN No.2777)

LNRI 1965 Hal : 457 - 460

No.20 Pnps Th.' 65


Perubahan & Perubahan Beberapa Pasal Dalam UU Th.1950 (LN Th.1950 No.52) ttg Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan Militer (LN No.91 & TLN No.2781).

LNRI 1965 Hal : 561 - 564

No.22 Pnps Th.' 65

Perubahan & Tambahan Psl 2 Pen. Pres RI No.3 Th.1965 (LN N0.21 & TLN 2737) (LN No.92 & TLN No.2782)

LNRI 1965 Hal : 565 - 569




Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Dicabut dg UU No.31 Th.1997 Menjadi UU No. 5 Pnps Th.' 65 Dicabut dg UU No.31 Th.1997 Menjadi UU

Menjadi UU Dicabut dg UU No.2 Th.1989 Menjadi UU

Menjadi UU

Dicabut dg UU No.31 Th.1997 Menjadi UU No.23 Pnps Th.' 65


PUSDATINKOMTEL

- 92 -

NO. 10

11

12

NOMOR/TGL UU No.25 Tahun 1965 22 Nopember 1965

TENTANG

SUMBER

STATUS

Penunjukkan Bank Pembangunan Swasta sbg Bank Tunggal Swasta utk Pembangunan (LN No.98)

LNRI 1965 Hal : 585 - 588

No.25 Pnps Th.' 65

No.27 Tahun 1965 Pengeluaran Uang Rupiah Baru yg Berlaku sbg LNRI 1965 13 Desember 1965 Alat Pembayaran yg Syah Bagi Seluruh Wil. RI Hal : 603 - 606 dan Penarikan Uang Rupiah Lama dari Peredaran. (LN No.102) No.30 Tahun 1965 23 Desember 1965

Perubahan Pasal 7 UU Devisa 1964 (LN No.111)

LNRI 1965 Hal : 637 - 638

Menjadi UU




2

3

4

5

6

7 8

9


Pemberian Bantuan Berupa Uang Kpd Abdi Abdi Dalem Pensiunan Abdi Dalem Pura Paku Alam. (LN No.1)

LNRI 1965 Hal : 1 - 2

No.1 Prps Th.1965


Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis. (LN No.4)

LNRI 1965 Hal : 9 - 18

No.2 Prps Th.1965


Pemberian Bantuan Berupa Uang Kpd Abdi Dalem dan Para Pensiunan Abdi Dalem Kraton Jogyakarta. (LN No.13)

LNRI 1965 Hal : 55 - 56

No.3 Prps Th.1965

No.4 Tahun 1965 5 Mei 1965

Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Presiden No.37 Th.1964 ttg Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional. (LN No.31)

LNRI 1965 Hal : 171 - 174

No.4 Prps Th.1965

No.5 Tahun 1965 10 Mei 1965

Gerakan Nasional Transmigrasi. (LN No.33)

LNRI 1965 Hal : 181 - 189

No.6 Tahun 1965 17 Mei 1965

Pembayaran Gaji PNS & Anggota Kepolisian Yang Kedudukannya Diatur Oleh PERPRES No.23/1963 jo No.39/1964 dlm Hal Terjadi Kenaikan Pangkat (LN No.38 & TLN No.2748)

LNRI 1965 Hal : 207 - 210

No.6 Prps Th.1965

No.7 Tahun 1965

Tunjangan Perjalanan Tetap. (LN No.42 & TLN No.2751)

LNRI 1965 Hal : 227 - 232

No.7 Prps Th.1965


Majelis Pendidikan Nasional. (LN No.80)

LNRI 1965 Hal : 441 - 444


Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (LN No.93)

LNRI 1965 Hal : 569 - 570


Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU No.5 Prps Th.1965 Dicabut dg UU No.3 Th.1972 Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU No.14 Prps Th.' 65 Dicabut dg UU No.2 Th.1989 Menjadi UU No.15 Prps Th.' 65

PUSDATINKOMTEL

- 93 -

NO. 10

11

12

13

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Pengangkutan Kebutuhan dan Hasil Perusahaan Industri & Tambang Negara (LN No.103)

LNRI 1965 Hal : 607 - 614

No.16 Prps Th.' 65


Penghematan dan Penjualan Kendaraan bermotor Milik Pemerintah (LN No.104)

LNRI 1965 Hal : 615 - 618

No.17 Prps Th.' 65


Penguasaan Persediaan dan Penyaluran Bahan Pokok Kebutuhan Hidup Sehari-hari. (LN No.105)

LNRI 1965 Hal : 619 - 622

No.18 Prps Th.' 65


Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Swasta (LN No.120)

LNRI 1965 Hal : 699 - 702

No.23 Prps Th.' 65

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

XXII TAHUN 1966 1


Penarikan diri RI dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) & Bank Internasional Utk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (LN No.10 & TLN No.2798)

LNRI 1966 Hal.: 53 - 56


2

No. 2 Tahun 1966 11 Juni 1966

Hygiene (LN No.22 & TLN No.2804)

LNRI 1966 Hal.: 111 - 114


3

No. 3 Tahun 1966 11 Juni 1966

Kesehatan Jiwa (LN No.23 & TLN No.2805)

LNRI 1966 Hal.: 115 - 120


4


5


Persetujuan Untuk Normalisasi Hubungan Antara RI dan Malaysia. (LN No.32 & TLN No.2811)

LNRI 1966 Hal.: 153 - 154

6


Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (LN No.33 & TLN No.2812).

LNRI 1966 Hal.: 155 - 166

7


Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah RI ttg Soal-soal Keuangan (LN No.34)

LNRI 1966 Hal.: 167 - 168

8


Keanggotaan RI dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (LN No.35)

LNRI 1966 Hal.: 169 - 170


LNRI 1966 Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Hal.: 151 - 152 di Makassar. (LN No.31 & TLN No.2810)

PUSDATINKOMTEL

- 94 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

9


Keanggotaan Kembali RI dlm Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). (LN No.36)

LNRI 1966 Hal.: 171 - 174


10


Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara & Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjelang Pemilihan Umum (LN No.38 & TLN No.2813)

LNRI 1966 Hal.: 177 - 186


11


Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. (LN No.40 & TLN No.2815)

LNRI 1966 Hal.: 191 - 200

Diubah dg UU No.4 Th.1967 & No.21 Th.1982 Dicabut dg UU No.40 Th.1999

12

No. 12 Tahun 1966 Penetapan Anggaran Induk beserta Tambahan LNRI 1966 31 Desember 1966 Hal.: 205 - 208 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1965. (LN No.42 & TLN No.2816)

13


Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966. (LN No.43 & TLN No.2817)

LNRI 1966 Hal.: 209 - 212


14


Anggaran Pendapatan dan Belanja Th.1967 (LN No.44)

LNRI 1966 Hal.: 213 - 215


LNRI 1966 Hal : 81 - 84

No.2 Pnps Th.' 66



Perubahan dan Tambahan UU No.21 Prp Th.1960 ttg Bank Pembangunan Indonesia (LN Th.1960 No.65) Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dg PERPU No.17 Th.1962

Menjadi UU Menjadi Bank Mandiri

(PP No.75/1998)

(LN No.91)


2 3 4


Penangguhan Pelaks. Beberapa Ketentuan dari Peraturan Presiden No.17 Th.1965 (LN No.5)

LNRI 1966 Hal : 23 - 26

No.1 Prps Th.' 66


Otorita Jalan Raya Jagorawi. (LN No.6)

LNRI 1966 Hal : 29 - 40

No.2 Prps Th.' 66


Pengamanan Bidang Iuran Negara. (LN No.8)

LNRI 1966 Hal : 45 - 46

No.3 Prps Th.' 66


Bonus Ekspor. (LN No.9)

LNRI 1966 Hal : 49 - 52

No.4 Prps Th.' 66


Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

Menjadi UU

PUSDATINKOMTEL

- 95 -

NO. 5

6

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Penyediaan Devisa Utk Perusahaan Negara (PN2) & Unit-unit Lainnya Dalam Lingkungan Dep. Pertambangan dari Hasil Ekspor yg Diselenggarakannya (LN No.16)

LNRI 1966 Hal : 91 - 94

No.5 Prps Th.' 66


Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja & Pembentukan Pengadilan-pengadilan Negeri di Irian Barat (LN No.18 & TLN No.2802)

LNRI 1966 Hal : 99 - 102

No.6 Prps Th.' 66

Menjadi UU

Menjadi UU

XXIII TAHUN 1967 Diubah dg UU No.11 Th.1970; Ps.15 ke 4 & 5 & Ps.16 dicabut dg UU No.7/1983; dicabut dg UU No.25 Th.2007

1


Penanaman Modal Asing. (LN No.1 & TLN No.2818)

LNRI 1967 Hal.: 1 - 11

2


Perubahan UU No.9 Th.1966 ttg Keanggotaan Kembali RI dlm International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development (LN Th.1966, No.36) (LN No.2 & TLN No.2819)

LNRI 1967 Hal.: 13 - 14

3

No. 3 Tahun 1967 6 Mei 1967

Dewan Pertimbangan Agung. (LN No.6 & TLN No.2821)

LNRI 1967 Hal.:29 -34


4

No. 4 Tahun 1967 6 Mei 1967

Penambahan UU No.11 Th.1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. (LN No.7 & TLN No.2822)

LNRI 1967 Hal.: 35 - 36


5

No. 5 Tahun 1967 24 Mei 1967

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. (LN No.8 & TLN No.2823)

LNRI 1967 Hal.: 37 - 45


6

No. 6 Tahun 1967 8 Juli 1967

Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan & Kesehatan Hewan. (LN No.10 &TLN No.2824)

LNRI 1967 Hal.: 49 - 61


7


Veteran Republik Indonesia (LN No.17 & TLN No.2826)

LNRI 1967 Hal.:105 - 113

8


Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 (LN No.18 & TLN No.2827)

LNRI 1967 Hal.:115 - 117

9


Pembentukan Propinsi Bengkulu. (LN No.19 & TLN No.2828)

LNRI 1967 Hal.: 119 - 124

10


Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Th.1966. (LN No.21 & TLN No.2830)

LNRI 1967 Hal.: 139 - 141



PUSDATINKOMTEL

- 96 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

11


Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN No.22 & TLN No.2831)

LNRI 1967 Hal.:143 - 157


12


Pokok-pokok Perkoperasian. (LN No.23 & TLN No.2832)

LNRI 1967 Hal.:159 - 181


13


APBN 1968 (LN No.33 & TLN No.2841)

LNRI 1967 Hal.:237 - 243


14


Pokok-pokok Perbankan (LN No.34 & TLN No.2842)

LNRI 1967 Hal.:245 - 262


NO.

XXIV TAHUN 1968 1


Perubahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.13 Th.1967 tentang APBN Th.1968 (LN No.33)

LNRI 1968 Hal.: 57 - 58

2


Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. (LN No.14 & TLN No.2847).

LNRI 1968 Hal.: 85 - 86

3

No. 3 Tahun 1968 17 Juni 1968

Keanggotan R.I. Pada International Development Association (LN No.26 & TLN No.2849).

LNRI 1968 Hal.: 163 - 192

4

No. 4 Tahun 1968 29 Juni 1968

Pembentukan Kabupaten Purwakarta & Kab. Subang dg Mengubah UU No.14 Th.1950 ttg Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dlm Lingkungan Prop. Jawa Barat. (LN No.31 & TLN No.2851)

LNRI 1968 Hal.: 265 - 270

5

No. 5 Tahun 1968 29 Juni 1968

Persetujuan atas Konvensi ttg Penyelesaian Perselisihan antara Negara & Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. (LN No.32 & TLN No.2852)

LNRI 1968 Hal.: 271 - 320

6

No. 6 Tahun 1968 3 Juli 1968

Penanaman Modal Dalam Negeri. (LN No.33 & TLN No.2853).

LNRI 1968 Hal.: 321 - 330

Diubah dg UU No.12 Th.1970; Ps.9,12 ke4, 5 Ps.13 & 14 dicabut dg UU No.7/'83; Dicabut dg UU No.25 Th.2007

7

No. 7 Tahun 1968 16 Juli 1968

Perubahan Pasal 3 Undang-Undang No.6 Th.1962 tentang Wabah (LN No.38 & TLN No.2855)

LNRI 1968 Hal.: 375 - 379


8

No. 8 Tahun 1968 16 Juli 1968

Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Th.1967. (LN No.39)

LNRI 1968 Hal.: 379 - 436

9


Perubahan Pasal 7 "Indische Comptabilitetswet" (Staatsblad 1925 No.448) sebagaimana Telah Diubah dg UU No.3 Drt.1954 (LN No.6) (LN No.53 & TLN No.2860)

LNRI 1968 Hal.: 585 - 586



Dicabut dg UU No.17/2003 & No.1 Th.2004

PUSDATINKOMTEL

- 97 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER


10


Penyerahan Pajak-pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Radio kepada Daerah (LN No.54 & TLN No.2861)

LNRI 1968 Hal.: 587 - 590

11


Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization (LN No.55)

LNRI 1968 Hal.: 591 - 600

12


Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado & Perubahan Daerah Hukum PT di Makassar (LN No.62 & TLN No.2864)

LNRI 1968 Hal.: 653 - 654

13


BANK SENTRAL (LN No.63 & TLN No.2865)

LNRI 1968 Hal.: 655 - 676

14


Tanda Kehormatan Bintang "Yalasena" (LN No.64 & TLN No.2866)

LNRI 1968 Hal.: 677 - 684

15


APBN Peralihan Triwulan I Th.1969 (LN No.68 & TLN No.2868)

LNRI 1968 Hal.: 697 - 760

16


Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh & Perubahan Daerah Hukum PT di Medan (LN No.69 & TLN No.2869)

LNRI 1968 Hal.: 761 - 764

17


Bank Negara Indonesia 1946 (LN No.70 & TLN No.2870)

LNRI 1968 Hal.: 765 - 776

Dicabut dg UU


Bank Dagang Negara. (LN No.71 & TLN No.2871)

LNRI 1968 Hal.: 777 - 788

Dicabut dg UU


Bank Bumi Daya. (LN No.72 & TLN No.2872)

LNRI 1968 Hal.: 789 - 800

Dicabut dg UU


Bank Tabungan Negara (LN No.73 & TLN No.2873)

LNRI 1968 Hal.: 801 - 812

Dicabut dg UU


Bank Rakyat Indonesia. (LN No.74 & TLN No.2874)

LNRI 1968 Hal.: 813 - 824

Dicabut dg UU


Bank Ekspor Impor Indonesia. (LN No.75 & TLN No.2875)

LNRI 1968 Hal.: 825 - 836

Dicabut dg UU

23


Penetapan PERPU No.1 Th.1968 (LN No.49 TLN No.2858) ttg Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci menjadi UU. (LN No.76 & TLN No.2876)

LNRI 1968 Hal.: 837 - 844

24


Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Pakca. (LN No.78 & TLN No.2878).

LNRI 1968 Hal.: 847 - 854

25


Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden RI. (LN No.79 & TLN No.2879)

LNRI 1968 Hal.: 855 - 856

18 19 20 21 22



No.7 Th.1992

No.7 Th.1992

No.7 Th.1992

No.7 Th.1992

No.7 Th.1992

No.7 Th.1992

PUSDATINKOMTEL

- 98 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS



Tanda kehormatan bintang Kartika Eka Pakci (LN No.49 & TLN No.2858).

LNRI 1968 Hal.: 497 - 504


XXV TAHUN 1969 1


Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta (LN No.8 & TLN No.2884)

LNRI 1969 Hal.: 105 - 108

2


APBN Tahun 1969/1970. (LN No.12 & TLN No.2887).

LNRI 1969 Hal.: 187 - 234

3


LNRI 1969 Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene dalam Hal.: 273 - 286 Perniagaan dan Kantor-kantor. (LN No.14 & TLN No.2889).

4


LNRI 1969 Pernyataan Tidak Berlakunya UU No.2 Th.1958 ttg Persetujuan Perjanjian Antara RI & Hal.: 299 - 302 RRT mengenai Soal Dwi Kewarganegaraan (LN No.5 Th.1958) (LN No.17 & TLN No.2891)

5

No. 5 Tahun 1969 5 Juli 1969

LNRI 1969 Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Hal.: 443 - 462 Peraturan Presiden sebagai UU. (LN No.36 & TLN No.2900)

6

No. 6 Tahun 1969 5 Juli 1969

LNRI 1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai UU dan Hal.: 463 - 468 PERPU (LN No.37 & TLN No.2901)

7

No. 7 Tahun 1969 5 Juli 1969

Penetapan Berbagai PERPU menjadi UU (LN No.38 & TLN No.2902)

LNRI 1969 Hal.: 469 - 471

8

No. 8 Tahun 1969 5 Juli 1969

Tambahan & Perubahan atas APBN Th.1968 (LN No.39 & TLN No.2903)

LNRI 1969 Hal.: 473 - 514

9


10


Konvensi International Telecommunication Union di Montreux 1965 (LN No.41 & TLN No.2905)

LNRI 1969 Hal.: 519 - 536

11


Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai (LN No.42 & TLN No.2906)

LNRI 1969 Hal.: 537 - 552

12

No. 12 Tahun 1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan LNRI 1969 Kabupaten2 di Propinsi Irian Barat. 10 September 1969 Hal.: 597 - 611 (LN No.47 & TLN No.2907)


LNRI 1969 Penetapan PERPU No.1 Th.1969 (LN No.16 & Hal.: 515 - 518 TLN No.2890) ttg Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi UU (LN No.40 & TLN No.2904)



PUSDATINKOMTEL

- 99 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER LNRI 1969 Hal.: 629 - 674

STATUS

13


Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Th.1964. (LN No.53 & TLN No.2911)

14


LNRI 1969 Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Hal.: 683 - 688 Kerja. (LN No.55 & TLN No.2912)

15


Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. ( LN No.58 & TLN No.2914)

LNRI 1969 Hal.: 701 - 716

Diubah dg UU No.4 Th.1975, No.2 Th.1980 & No.1 Th.1985 Dicabut dg UU No.3 Th.1999

16


Susunan & Kedudukan MPR, DPR & DPRD (LN No.59 & TLN No.2915)

LNRI 1969 Hal.: 717 - 734


Ps.13 dicabut dg UU No.25/1997; Dicabut dg UU No.13 Th.2003



Bentuk-bentuk Usaha Negara. (LN No.16 & TLN No.2890).

LNRI 1969 Hal.: 295 - 298


XXVI TAHUN 1970 1


Keselamatan Kerja. (LN No.1 & TLN No.2918).

LNRI 1970 Hal.: 1 - 10

2


Pencabutan Peraturan Presiden No.2 Th.1959 ttg Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara RI (LN No.8 & TLN No.2923).

LNRI 1970 Hal.: 135 - 136

3


Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (LN No.20 & TLN No.2928).

LNRI 1970 Hal.: 221 - 226

Dicabut dg Perpu

4


Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. (LN No.21 & TLN No.2929).

LNRI 1970 Hal.: 227 - 228


5


APBN TA.1979/1971. (LN No.22 & TLN No.2930).

LNRI 1970 Hal.: 229 - 282

6

No. 6 Tahun 1970 17 Juli 1970

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Th.1969/1970 (LN No.40 & TLN No.2938).

LNRI 1970 Hal.: 371 - 388

7

No. 7 Tahun 1970 31 Juli 1970

Penghapusan Pengadilan Landreform. (LN No.41 & TLN No.2939).

LNRI 1970 Hal.: 395 - 397


Mencabut Stbl. No.406 Th.1910

No.1 Th.2000

PUSDATINKOMTEL

- 100 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

8


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. (LN No.43 & TLN No.2940).

LNRI 1970 Hal.: 403 - 409


9


Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. (LN No.44 & TLN No.2941).

LNRI 1970 Hal.: 411 - 413


10


Perubahan dan Tambahan UU Pajak Dividen 1959 (LN No.45 & TLN No.2942)

LNRI 1970 Hal.: 415 - 422


11


Perubahan dan Tambahan UU No.1 Th.1967 ttg Penanaman Modal Asing. (LN No.46 & TLN No.2943).

LNRI 1970 Hal.: 423 - 426


12


Perubahan dan Tambahan UU No.6 Th.1968 ttg Penanaman Modal Dalam Negeri. (LN No.47 & TLN No.2944).

LNRI 1970 Hal.: 427 - 430


13


Tata Cara Tindakan Kepolisian Thd AnggotaAnggota/Pimpinan MPRS dan DPR-GR (LN No.73 & TLN No.2950).

LNRI 1970 Hal.: 545 - 548

14


Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman ( LN No.74 & TLN No.2951)

LNRI 1970 Hal.: 549 - 560


XXVII TAHUN 1971 1


Perjanjian Persahabatan antara RI dan Malaysia (LN No.15 & TLN No.2956).

LNRI 1971 Hal.: 57 - 62

2


Perjanjian Antara RI dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka. (LN No.16 & TLN No.2957).

LNRI 1971 Hal.: 63 - 68

3


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN No.19 & TLN No.2958).

LNRI 1971 Hal.: 81 - 94


4


Perubahan & penambahan atas ketentuan psl 54 Kitab UU Hukum Dagang.(Stbl. 1847: 23) (LN No.20 & TLN No.2959).

LNRI 1971 Hal.: 95 - 98


5


APBN TA.1971/1972 (LN No.21 & TLN No.2960)

LNRI 1971 Hal.: 99 - 168

6

No. 6 Tahun 1971 18 Mei 1971

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan & Belanja Negara TA.1970/1971 (LN No.31 & TLN No.2963).

LNRI 1971 Hal.: 209 - 234

7

No. 7 Tahun 1971 18 Mei 1971

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. (LN No.32 & TLN No.2964).


LNRI 1971 Dicabut dg UU No.43 Hal.: 235 - 240 Th.2009

PUSDATINKOMTEL

- 101 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Diubah dg UU No.10 Th.1974 Dicabut dg UU No.22 Th.2001

8


Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN No.76 & TLN No.2971)

LNRI 1971 Hal.: 613 - 628

9


Perjanjian Persahabatan antara RI dan Kerajaan Saudi Arabia. (LN No.77 & TLN No.2972)

LNRI 1971 Hal.: 629 - 634

10

No. 10 Tahun 1971 LNRI 1971 Perubahan Terhadap UU No.9 Th.1953 ttg 24 September 1971 Pemberian Tunjangan Yg Bersifat Pensiun kpd Hal.: 635 - 638 Bekas Ketua & Bekas Anggota DPR-RI (LN No.78 & TLN No.2973)

11


Perhitungan Anggaran Th.1967. (LN No.79 & TLN No.2974).

LNRI 1971 Hal.: 639 - 640

12


Penetapan PERPU No.1 Th.1971 tentang Pencabutan UU No.17 Th.1964 ttg Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi UU. (LN No.83 & TLN No.2976).

LNRI 1971 Hal.: 661 - 662

13


Penetapan PERPU No.2 Th.1971 ttg Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi UU (LN No.93 & TLN No.2979).

LNRI 1971 Hal.: 723 - 732



No. 1 Tahun 1971 30 Juli 1971

Pencabutan UU No.17 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. (LN No.55 & TLN No.2966).

LNRI 1971 Hal.: 439 - 440


2


Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma. (LN No.82 & TLN No.2975).

LNRI 1971 Hal.: 653 - 661


XXVIII TAHUN 1972 1


APBN TA. 1972/1973 (LN No.14 & TLN No.2980)

LNRI 1972 Hal.: 81 - 86

2

No. 2 Tahun 1972 13 Juni 1972

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan & Belanja Negara TA.1971/1972 (LN No.27 & TLN No.2984)

LNRI 1972 Hal.: 211 - 214

3

No. 3 Tahun 1972 28 Juli 1972

Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi. (LN No.33 & TLN No.2988)

LNRI 1972 Hal.: 247 - 256

4


Perubahan & Tambahan ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan RI yg Berbentuk Bintang & ttg Urutan Derajat/ Tingkat Jenis Tanda Kehormatan RI yg Berbentuk Bintang (LN No.43 & TLN No.2990)

LNRI 1972 Hal.: 327 - 338



PUSDATINKOMTEL

- 102 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

5


Perhitungan Anggaran Tahun 1968. (LN No.49 & TLN No.2991)

LNRI 1972 Hal.: 391 - 392

6


Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969 (LN No.50 & TLN No.2992)

LNRI 1972 Hal.: 393 - 394

NO.

STATUS

XXIX TAHUN 1973 1


Landas Kontinen Indonesia (LN No.1 & TLN No.2994)

LNRI 1973 Hal.: 1 - 7

2


Persetujuan Pemerintah RI Thdp Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional (LN No.2 & TLN No.2995)

LNRI 1973 Hal.: 7 - 12

3



LNRI 1973 Hal.: 83 - 89

4

No. 4 Tahun 1973 8 Juni 1973


LNRI 1973 Hal.: 213 - 216

5

No. 5 Tahun 1973 16 Juli 1973

Badan Pemeriksa Keuangan. (LN No.39 & TLN No.3010)

LNRI 1973 Hal.: 233 - 242

6


Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea. (LN No.58 & TLN No.3017)

LNRI 1973 Hal.: 401 - 412

7


Perjanjian Antara Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wil. Kedua Negara diselat Singapura (LN No.59 & TLN No.3018)

LNRI 1973 Hal.: 413 - 418


Perkawinan. (LN No.1 & TLN No.3019)

LNRI 1974 Hal.: 1 - 20

2



LNRI 1974 Hal.: 143 - 148

3

No.3 Tahun 1974 3 Juni 1974

Tambahan dan Perubahan APBN TA. 1973/1974 (LN No.29 & TLN No.3033)

LNRI 1974 Hal.: 297 - 300

4


Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. (LN No.32 & TLN No.3034)

LNRI 1974 Hal.: 309 - 315

5

No.5 Tahun 1974 23 Juli 1974

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (LN No.38 & TLN No.3037)

LNRI 1974 Hal.: 417 - 454


XXX TAHUN 1974 1


Ps.63 (2) Dicabut dg UU No.7/1989


PUSDATINKOMTEL

- 103 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

6


Ketentuan2 Pokok Kesejahteraan Sosial (LN No.53 & TLN No.3039)

LNRI 1974 Hal.: 623 - 628

7


Penertiban Perjudian. (LN No.54 & TLN No.3040)

LNRI 1974 Hal.: 629 - 632

8


Pokok-Pokok Kepegawaian. (LN No.55 & TLN No.3041)

LNRI 1974 Hal.: 633 - 644

9


Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia Mengenai Extradisi (LN No.63 & TLN No.3044)

LNRI 1974 Hal.: 683 - 712

10


LNRI 1974 Perubahan Pasal 9 ayat (1) UU No.8/1971 (LN Hal.: 713 - 716 RI Th.1971 No.76, TLN RI No.2971). (LN No.64 & TLN No.3045)

11


Pengairan. (LN No.65 & TLN No.3046)

LNRI 1974 Hal.: 717 - 726

STATUS



XXXI TAHUN 1975 1



LNRI 1975 Hal.: 67 - 72

2

No.2 Tahun 1975 16 Juni 1975

Tambahan dan Perubahan atas APBN TA. 1974/ 1975 (LN No.25 & TLN No.3057)

LNRI 1975 Hal.: 275 - 278

3


Partai Politik dan Golongan Karya. (LN No.32 & TLN No.3062)

LNRI 1975 Hal.: 335 - 342


4


Perubahan UU No.15 Th.1969 ttg Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusya waratan/Perwakilan Rakyat. (LN No.38 & TLN No.3063)

LNRI 1975 Hal.: 393 - 398


5

No.5 Tahun 1975 LNRI 1975 Perubahan UU No.16 Th.1969 ttg Susunan dan 24 September 1975 Hal.: 399 - 404 Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (LN No.39 & TLN No.3064)


XXXII TAHUN 1976 1



LNRI 1976 Hal.: 169 - 174

2


Pengesahan Konvensi Tokyo 1963 tentang Konvensi The Hague dan Konvensi Montreal 1971 (LN No.18 & TLN No.3076)

LNRI 1976 Hal.: 199 - 230


PUSDATINKOMTEL

- 104 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER


3

No.3 Tahun 1976 5 April 1976

Perubahan Pasal 18 UU No.62 Th.1958 ttg Kewarganegaraan Indonesia. (LN No.20 & TLN No.3077)

LNRI 1976 Hal.: 243 - 246

4


Perubahan & Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab UU Hukum Pidana Bertalian dg Perluasan Berlakunya Ketentuan Per-UU-an Pidana,Kejahatan Penerbangan & Kejahatan Thdp Sarana/Prasarana Penerbangan. (LN No.26 & TLN No.3080)

LNRI 1976 Hal.: 291 - 300

5

No.5 Tahun 1976 17 Juni 1976

Tambahan dan Perubahan atas APBN TA.1975/1976 (LN No.29 & TLN No.3081)

LNRI 1976 Hal.: 391 - 322

6

No.6 Tahun 1976 21 Juni 1976

Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. (LN No.30 & TLN No.3082)

LNRI 1976 Hal.: 323 - 338

7

No. 7 Tahun 1976 17 Juli 1976

Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dlm Negara Kesatuan RI dan Pembentukan Prop.Dati I Timor Timur (LN No.35; TLN No.3084)

LNRI 1976 Hal.: 457 - 460

8

No.8 Tahun 1976 26 Juli 1976

9

No.9 Tahun 1976 26 Juli 1976

NARKOTIKA (LN No.37 & TLN No.3086)

LNRI 1976 Hal.: 479 - 498

10

No.10 Tahun 1976 26 Juli 1976

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Republik Philipina serta Protokol. (LN No.38 & TLN No.3087)

LNRI 1976 Hal.: 499 - 532

11


Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga - Terromolinos, 1973. (LN No.56 & TLN No.3092)

LNRI 1976 Hal.: 1471-1756

LNRI 1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Hal.: 461 - 478 Beserta Protokol Yang Mengubahnya. (LN No.36 & TLN No.3085) Dicabut dg UU No.22 Th.1997


XXXIII TAHUN 1977 1


APBN TA 1977/1978 (LN No.10 & TLN 3097)

LNRI 1977 Hal.: 215 - 244

2

No.2 Tahun 1977 30 Juni 1977

Tambahan dan Perubahan Atas APBN TA. 1976/1977 (LN No.44 & TLN 3108)

LNRI 1977 Hal.: 625 - 650

APBN TA. 1978/1979 (LN No.6 & TLN 3116)

LNRI 1978 Hal.: 29 - 34

XXXIV TAHUN 1978 1



PUSDATINKOMTEL

- 105 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

2


Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand ttg Ekstradisi (LN No.12 & TLN 3117)

LNRI 1978 Hal.: 67 - 106

3

No.3 Tahun 1978 30 Juni 1978

Tambahan dan Perubahan atas APBN TA.1977/1978 (LN No.21 & TLN 3119)

LNRI 1978 Hal.: 149 - 152

4

No.4 Tahun 1978 26 Juli 1978

Perubahan dan Penyempurnaan UU No. 3 Th.1967 ttg Dewan Pertimbangan Agung. (LN No.33 & TLN 3123).

LNRI 1978 Hal.: 229 - 232

5


Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta (LN No.35 & TLN 3124).

LNRI 1978 Hal.: 239 - 242

6


Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar (LN No.36 & TLN 3125).

LNRI 1978 Hal.: 243 - 247

7


Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden RI (LN No.52 & TLN 3128).

LNRI 1978 Hal.: 391 - 398

8

No.8 Tahun 1978 LNRI 1978 Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan 18 Desember 1978 Hal.: 399 - 408 Penyebaran Senjata2 Nuklir. (LN No.53 & TLN 3129).

STATUS

XXXV TAHUN 1979 1


EKSTRADISI (LN No.2 & TLN No.3130)

LNRI 1979 Hal.: 9 - 25

2


APBN TA 1979/1980 (LN No.6 & TLN No.3131)

LNRI 1979 Hal.: 39 - 44

3

No.3 Tahun 1979 29 Juni 1979


LNRI 1979 Hal.: 245 - 264

4

No.4 Tahun 1979 23 Juli 1979

Kesejahteraan Anak. (LN No.32 & TLN No.3143)

LNRI 1979 Hal.: 291 - 296

5


Pemerintahan Desa. (LN No.56 & TLN No.3153)

LNRI 1979 Hal.: 595 - 612


LNRI 1980 Hal.: 245 - 250


XXXVI TAHUN 1980 1



PUSDATINKOMTEL

- 106 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Diubah dg UU No.1 Th.1985 Dicabut dg UU No.3 Th.1999

2


Perubahan atas UU No.15 Th.1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana tlh Diubah dg UU No.4/1975. (LN No.24 & TLN No.3163)

LNRI 1980 Hal.: 299 - 306

3

No.3 Tahun 1980 28 Juni 1980

Tambahan dan Perubahan atas APBN TA.1979/1980. (LN No.32 & TLN No.3167)

LNRI 1980 Hal.: 363 - 366

4

No.4 Tahun 1980 5 Juli 1980

Perhitungan Anggaran Negara Th.1969/1970. (LN No.34)

LNRI 1980 Hal.: 371 - 374

5



LNRI 1980 Hal.: 375 - 378

6



LNRI 1980 Hal.: 379 - 382

7

No.7 Tahun 1980 29 Juli 1980

Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang. (LN No.42 & TLN No.3170)

LNRI 1980 Hal.: 449 - 452

8

No.8 Tahun 1980 29 Juli 1980

Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka raya dan Perubahan Wil. Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. (LN No.43 & TLN No.3171)

LNRI 1980 Hal.: 453 - 456

9

No.9 Tahun 1980 29 Juli 1980

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. (LN No.44 & TLN No.3172)

LNRI 1980 Hal.: 457 - 460

10


Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma. (LN No.45 & TLN No.3173)

LNRI 1980 Hal.: 461 - 466

11


Tindak Pidana Suap. (LN No.58 & TLN No.3178)

LNRI 1980 Hal.: 595 - 598

12


Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (LN No.71 & TLN No.3182)

LNRI 1980 Hal.: 1109-1120

13


JALAN (LN No.83 & TLN No.3186)

LNRI 1980 Hal.: 1171-1180


LNRI 1981 Hal.: 53 - 58

XXXVII TAHUN 1981 1



PUSDATINKOMTEL

- 107 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

2


Metrologi Legal. (LN No.11 & TLN No.3193)

LNRI 1981 Hal.: 63 - 78

3

No.3 Tahun 1981 26 Juni 1981

Tambahan dan Perubahan atas APBN TA. 1980/1981 (LN No.24 & TLN No.3196)

LNRI 1981 Hal.: 177 - 180

4



LNRI 1981 Hal.: 185 - 188

5



LNRI 1981 Hal.: 189 - 192

6

No.6 Tahun 1981 21 Juli 1981

LNRI 1981 Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol Hal.: 297 - 328 (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929) (LN No.36 & TLN No.3199)

7

No.7 Tahun 1981 31 Juli 1981

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (LN No.39 & TLN No.3201)

8


STATUS

LNRI 1981 Hal.: 343 - 350

Hukum Acara Pidana. (LN No.76 & TLN No.3209)

LNRI 1981 Hal.: 781 - 876

XXXVIII TAHUN 1982 1


Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hub. Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol,to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) (LN No.2 & TLN No.3211)

LNRI 1982 Hal.: 7 - 64

2


Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Mision, New York 1969) (LN No.3 & TLN No.3212)

LNRI 1982 Hal.: 65 - 86

3

No.3 Tahun 1982 1 Pebruari 1982

Wajib Daftar Perusahaan. (LN No.7 & TLN No.3214)

LNRI 1982 Hal.: 169 - 188

4


Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN No.12 & TLN No.3215)

LNRI 1982 Hal.: 209 - 219

5



LNRI 1982 Hal.: 219 - 240

6


Hak Cipta. (LN No.15 & TLN No.3217)

LNRI 1982 Hal.: 247 - 264




PUSDATINKOMTEL

- 108 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

7

No.7 Tahun 1982 29 Juni 1982


LNRI 1982 Hal.: 345 - 348

8

No.8 Tahun 1982 29 Juni 1982

Perhitungan Anggaran Negara Th.1974/1975 (LN No.30 & TLN No.3219)

LNRI 1982 Hal.: 349 - 352

9

No.9 Tahun 1982 29 Juni 1982


LNRI 1982 Hal.: 353 - 356

10

No.10 Tahun 1982 29 Juni 1982


LNRI 1982 Hal.: 357 - 360

11

No.11 Tahun 1982 29 Juni 1982


LNRI 1982 Hal.: 361 - 364

12

No.12 Tahun 1982 29 Juni 1982


LNRI 1982 Hal.: 365 - 368

13


Pembentukan Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. (LN No.40 & TLN No.3227)

LNRI 1982 Hal.: 445 - 448

14


Pembentukan PT Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum PT Palembang. (LN No.41 & TLN No.3228)

LNRI 1982 Hal.: 449 - 452

15


Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tanjungkarang. (LN No.42 & TLN No.3229)

LNRI 1982 Hal.: 453 - 456

16


Pembentukan Pengadilan Tinggi NTB di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. (LN No.43 & TLN No.3230)

LNRI 1982 Hal.: 457 - 460

17


Pembentukan Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. (LN No.44 & TLN No.3231)

LNRI 1982 Hal.: 461 - 464

18


Pembentukan PT Sulteng di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum PT Manado. (LN No.45 & TLN No.3232)

LNRI 1982 Hal.: 465 - 468

19


Pembentukan PT Sultra di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (LN No.46 & TLN No.3233)

LNRI 1982 Hal.: 469 - 472

20


Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. (LN No.51 & TLN No.3234)

LNRI 1982 Hal.: 505 - 524


STATUS


PUSDATINKOMTEL

- 109 -

NO. 21

NOMOR/TGL UU No.21 Tahun 1982 20 September 1982

TENTANG

SUMBER

STATUS

Perubahan atas UU No.11 Th.1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dg UU No.4 Th.1967. (LN No.52 & TLN No.3235)

LNRI 1982 Hal.: 505 - 524


XXXIX TAHUN 1983 1


Pengesahan Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara diatas Laut Teritorial, perairan Nusantara & Wilayah RI yg terletak di Antara Malaysia Timur & Malaysia Barat. (LN No.7 & TLN No.3248)

LNRI 1983 Hal.: 81 - 138

2



LNRI 1983 Hal.: 139 - 166

3

No.3 Tahun 1983 28 Juni 1983


LNRI 1983 Hal.: 475 - 498

4

No.4 Tahun 1983 28 Juni 1983

5


Perhitungan Anggaran Negara TA 1979/1980 (LN No.34 & TLN No.3256)

LNRI 1983 Hal.: 499 - 534

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (LN No.44 & TLN No.3260)

LNRI 1983 Hal.: 651 - 662

dg UU No.31/2004

Ps.16 (1) dicabut

6


Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (LN No.49 & TLN No.3262)

LNRI 1983 Hal.: 805 - 828


7


Pajak Penghasilan. (LN No.50 & TLN No.3263)

LNRI 1983 Hal.: 829 - 854

No.7 Th.1991,

Diubah dg UU UU No.10 Th.1994, UU No.17 Th.2000 & UU No.36 Th.2008

8


Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa & Pajak Penjualan Atas barang Mewah. (LN No.51 & TLN No.3264)

LNRI 1983 Hal.: 855 - 868

Diubah dg UU No. 11/1994,18/2000 & 42/2009

XL TAHUN 1984 1



LNRI 1984 Hal.: 43 - 58

2



LNRI 1984 Hal.: 101 - 120

3



LNRI 1984 Hal.: 121 - 146


PUSDATINKOMTEL

- 110 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

4

No.4 Tahun 1984 22 Juni 1984

Wabah Penyakit Menular. (LN No.20 & TLN No.3273)

LNRI 1984 Hal.: 151 - 158

5

No.5 Tahun 1984 29 Juni 1984

Perindustrian. (LN No.22 & TLN No.3274)

LNRI 1984 Hal.: 165 - 178

6

No.6 Tahun 1984 21 Juli 1984


LNRI 1984 Hal.: 209 - 218

7

No.7 Tahun 1984 24 Juli 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi thd Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimonation Against Women). (LN No.29 & TLN No.3277)

LNRI 1984 Hal.: 219 - 368

8


Penetapan PERPU No.1 Th.1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi UU. (LN No.47 & TLN No.3280)

LNRI 1984 Hal.: 699 - 703

STATUS

Ps.16 dicabut dg UU No.31 Th.2000


No.1 Tahun 1984 16 Juni 1984

Penangguhan Mulai Berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai 1984. (LN No.19 & TLN No.3272)

LNRI 1984 Hal.: 147 - 150


XLI TAHUN 1985 1


Perubahan atas UU No.15 Th.1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dg UU No.4 Th.1975 & UU No.2 Th.1980 (LN No.1; TLN No.3281)

LNRI 1985 Hal.: 1 - 6


2


Perubahan atas UU No.16 Th.1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana Telah Diubah dg UU No.5 Th.1975 (LN No.2 & TLN No.3282)

LNRI 1985 Hal.: 7 - 20


3


Perubahan atas UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. (LN No.12 & TLN No.3285)

LNRI 1985 Hal.: 201 - 205


4



LNRI 1985 Hal.: 299 - 248

5


Referendum. (LN No.29 & TLN No.3288)

LNRI 1985 Hal.: 563 - 574

6

No.6 Tahun 1985 10 Juni 1985

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982. (LN No.9)

LNRI 1985 Hal.: 751 - 774



PUSDATINKOMTEL

- 111 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

7

No.7 Tahun 1985 10 Juni 1985

Tambahan dan Perubahan atas APBN TA. 1984/1985. (LN No.43 & TLN No.3297)

LNRI 1985 Hal.: 775 - 800

8

No.8 Tahun 1985 17 Juni 1985

Organisasi Kemasyarakatan (LN No.44 & TLN No.3298)

LNRI 1985 Hal.: 801 - 808

9

No.9 Tahun 1985 19 Juni 1985

Perikanan. (LN No.46 & TLN No.3299)

LNRI 1985 Hal.: 813 - 826

10


Pencabutan UU No.4 Th.1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. (LN No.61 & TLN No.3307)

LNRI 1985 Hal.: 1257-1260

11


Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunications Convention) Nairobi 1982. (LN No.62 & TLN No.3308)

LNRI 1985 Hal.: 1261-1433

12


Pajak Bumi dan Bangunan. (LN No.68 & TLN No.3312)

LNRI 1985 Hal.: 1491-1506

13


Bea Materai. (LN No.69 & TLN No.3313)

LNRI 1985 Hal.: 1507-1516

14


Mahkamah Agung. (LN No.73 & TLN No.3316)

LNRI 1985 Diubah dg UU No.5 Hal.: 1545-1572 Th.2004 & UU No.3 Th.2009

15


Ketenagalistrikan. (LN No.74 & TLN No.3317)

LNRI 1985 Hal.: 1573-1584


16


Rumah Susun. (LN No.75 & TLN No.3318)

LNRI 1985 Hal.: 1585-1596


17

No.17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on the LNRI 1985 31 Desember 1985 Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Hal.: 1597-1818 bangsa Tentang Hukum Laut). (LN No.76 & TLN No.3319)



XLII TAHUN 1986 1



LNRI 1986 Hal.: 289 - 306

2


Peradilan Umum. (LN No.20 & TLN No.3327)

LNRI 1986 Hal.: 289 - 306

3



LNRI 1986 Hal.: 571 - 596

4


Perhitungan Anggaran Negara TA.1982/1983 (LN No.40 & TLN No.3337)

LNRI 1986 Hal.: 597 - 600


Diubah dg UU No. 8/2004 & 49/2009

PUSDATINKOMTEL

- 112 -

NO. 5

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS


Peradilan Tata Usaha Negara. (LN No.77 & TLN No.3344)

LNRI 1986 Hal.:1543-1589

Diubah dg UU No. 9/2004 & 51/2009

XLIII TAHUN 1987 1


Kamar Dagang dan Industri. (LN No.8 & TLN No.3346)

LNRI 1987 Hal.: 171 - 178

2


Pengesahan " Treaty of Mutual Respect Friendship and Cooperation Between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea ". (LN No.11 & TLN No.3348)

LNRI 1987 Hal.: 195 - 208

3



LNRI 1987 Hal.: 209 - 227

4

No.4 Tahun 1987 25 Juli 1987

Tambahan & Perubahan atas APBN TA 1986/1987 (LN No.31 & TLN No.3355)

LNRI 1987 Hal.: 523 - 540

5

No.5 Tahun 1987 25 Juli 1987

Perhitungan Anggaran Negara TA.1983/1984

LNRI 1987 Hal.: 541 - 558

(LN No.32 & TLN No.3356) 6

No.6 Tahun 1987 25 Juli 1987

7

No.7 Tahun 1987 UU tentang Perubahan atas UU No.6 Th.1982 19 September 1987 tentang Hak Cipta (LN No.42 & TLN No.3362)

LNRI 1987 Hal.: 731 - 740


8


Protokol. (LN No.43 & TLN No.3363)

LNRI 1987 Hal.: 741 - 746

Dicabut dg UU N0.9 Th.2010


LNRI 1987 Hal.: 559 - 563

(LN No.33 & TLN No.3357)

XLIV TAHUN 1988 1


Perubahan Atas UU No.20 Th.1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. (LN No.3 & TLN No.3368)

LNRI 1988 Hal.: 17 - 20


2


Prajurit Angkatan Bersenjata RI. (LN No.4 & TLN No.3369)

LNRI 1988 Hal.: 21 - 36


3



LNRI 1988 Hal.: 37 - 52

4



LNRI 1988 Pengesahan "Protocol Amending The Treaty of Hal.: 201 - 208 Amity and Cooperation in Southeast Asia" (LN No.16)

PUSDATINKOMTEL

- 113 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

5



LNRI 1988 Hal.: 213 - 230

6



LNRI 1988 Hal.: 231 - 248

STATUS

XLV TAHUN 1989 1



LNRI 1989 Hal.: 93 - 108

2


Sistem Pendidikan Nasional. (LN No.6 & TLN No.3390)

LNRI 1989 Hal.: 109 - 128


3


Telekomunikasi. (LN No.11 & TLN No.3391)

LNRI 1989 Hal.: 145 - 160


4

No.4 Tahun 1989 20 Juli 1989

Tambahan dan Perubahan atas APBN TA. 1988/1989 (LN No.22 dan TLN No.3393)

LNRI 1989 Hal.: 617 - 640

5

No.5 Tahun 1989 20 Juli 1989

Perhitungan Anggaran Negara TA 1986/1987. (LN No.23 dan TLN No.3394)

LNRI 1989 Hal.: 641 - 658

6


PATEN (LN No.39 dan TLN No.3398)

LNRI 1989 Hal.: 1097-1138


7


PERADILAN AGAMA (LN No.49 dan TLN No.3400)

LNRI 1989 Hal.: 1293-1322

Diubah dg UU No. 3/2006 & 50/2009

XLVI TAHUN 1990 1



LNRI 1990 Hal.: 127 - 142

2

No.2 Tahun 1990 19 Juli 1990


LNRI 1990 Hal.: 449 - 472

3

No.3 Tahun 1990 19 Juli 1990

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988. (LN No.41)

LNRI 1990 Hal.: 473 - 490

4


Serah-Simpan Karya Cetak & Karya Rekam (LN No.48 & TLN No.3418)

LNRI 1990 Hal.: 524 - 530

5


Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (LN No.49 & TLN No.3419)

LNRI 1990 Hal.: 531 - 547


PUSDATINKOMTEL

- 114 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

6


Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (LN No.51 & TLN No.3420)

LNRI 1990 Hal.: 553 - 562

7


Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (LN No.52 & TLN No.3421)

LNRI 1990 Hal.: 563 - 572

8


Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. (LN No.75 & TLN No.3425)

LNRI 1990 Hal.: 857 - 864

9


Kepariwisataan. (LN No.78 & TLN No.3427)

LNRI 1990 Hal.: 884 - 894

10


Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. (LN No.80 & TLN No.3429)

LNRI 1990 Hal.: 901 - 904

11


Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia. (LN No.84 & TLN No.3430)

LNRI 1990 Hal.: 941 - 950

STATUS


XLVII TAHUN 1991 1


Pengesahan " Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesian Province of East Timor and Northern" (Perjanjian antara RI dan Australia Mengenai Zone Kerjasama di Daerah antara Prop. Timor Timur & Australia Bagian Utara). (LN No.6 & TLN No.3433)

LNRI 1991 Hal.: 25 - 150

2



LNRI 1991 Hal.: 327 - 342

3

No.3 Tahun 1991 18 Juli 1991


LNRI 1991 Hal.: 591 - 616

4

No.4 Tahun 1991 18 Juli 1991

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989 (LN No.57 & TLN No.3450)

LNRI 1991 Hal.: 617 - 637

5

No.5 Tahun 1991 22 Juli 1991

Kejaksaan Republik Indonesia. (LN No.59 & TLN No.3451)

LNRI 1991 Hal.: 679 - 692

6


Pembentukan Kab. Dati II Lampung Barat (LN No.64 & TLN No.3452)

LNRI 1991 Hal.: 729 - 738

7


Perubahan atas UU No.7 Th.1983 tentang Pajak Penghasilan. (LN No.93 & TLN No.3459)

LNRI 1991 Hal.: 1169-1174




PUSDATINKOMTEL

- 115 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

XLVIII TAHUN 1992 1


Pembentukan Kotamdya Dati II Denpasar (LN No.9 & TLN No.3465)

LNRI 1992 Hal.: 117 - 126

2


Usaha Perasuransian (LN No.13 & TLN No.3467)

LNRI 1992 Hal.: 159 - 174

3


Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN No.14 & TLN No.3468)

LNRI 1992 Hal.: 175 - 188

4


Perumahan dan Pemukiman (LN No.23 & TLN No.3469)

Dicabut dg UU No.1 LNRI 1992 Th.2011 Hal.: 253 - 268

5


Benda Cagar Budaya. (LN No.27 & TLN No.3470)

LNRI 1992 Hal.: 285 - 296

Mencabut Stbl. Th.1931 No.238 Dicabut dg UU No.11 Th.2010

6



LNRI 1992 Hal.: 297 - 312

7


Perbankan. (LN No.31 & TLN No.3472)

LNRI 1992 Hal.: 351 - 376

8


Perfilman. (LN No.32 & TLN No.3473)

LNRI 1992 Hal.: 377 - 392

9


Keimigrasian. (LN No.33 & TLN No.3474)

Dicabut dg UU No.6 LNRI 1992 Th.2011 Hal.: 393 - 414

10


Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (LN No.35 & TLN No.3475)

LNRI 1992 Hal.: 435 - 448

11


Dana Pensiun. (LN No.37 & TLN No.3477)

LNRI 1992 Hal.: 455 - 480

12


Sistem Budidaya Tanaman (LN No.46 & TLN No.3478)

LNRI 1992 Hal.: 527 - 548

13

No.13 Tahun 1992 11 Mei 1992

Perkeretaapian (LN No.47 & TLN No.3479)

LNRI 1992 Hal.: 549 - 562

14

No.14 Tahun 1992 12 Mei 1992

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (LN No.49 & TLN No.3480)

LNRI 1992 Hal.: 595 - 620

15

No.15 Tahun 1992 25 Mei 1992

Penerbangan (LN No.53 & TLN No.3481)

LNRI 1992 Hal.: 693 - 714

16

No.16 Tahun 1992 8 Juni 1992

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (LN No.56 & TLN No.3482)

LNRI 1992 Hal.: 743 - 776

17



LNRI 1992 Hal.:1141-1166





PUSDATINKOMTEL

- 116 -

NO.

NOMOR/TGL UU

18


19


TENTANG

SUMBER


LNRI 1992 Hal.:1167-1188

STATUS

(LN No.80 & TLN No.3489) MEREK (LN No.81 & TLN No.3490)

LNRI 1992 Hal.:1189-1219


20


LNRI 1992 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi. Hal.:1273-1276

21


Pelayaran (LN No.98 & TLN No.3493)

LNRI 1992 Hal.:1391-1430

22


Penetapan Perpu No.1 Th.1992 ttg Penangguhan mulai berlakunya UU No.14/1992 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi UU (LN No.99 & TLN No.3494)

LNRI 1992 Hal.:1431-1434

23


KESEHATAN (LN No.100 & TLN No.3495)

LNRI 1992 Hal.:1435-1466


24


PENATAAN RUANG (LN No.115 & TLN No.3501)

LNRI 1992 Hal.:1569-1584


25


PERKOPERASIAN (LN No.116 & TLN No.3502)

LNRI 1992 Hal.:1585-1604

(LN No.86 & TLN No.3492) Dicabut dg UU No.17 Th.2008



Penangguhan Mulai Berlakunya UU No.14 Th.1992 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN No.75 & TLN No.3486)

LNRI 1992 Hal.:1063-1066


XLIX Tahun 1993 1

No.1 Tahun 1993 11 Februari 1993

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (LN No.10 & TLN No.3513)

LNRI 1993 Hal.: 67 - 70

2


Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang (LN No.18 & TLN No.3518)

LNRI 1993 Hal.: 273 - 282

3


4

No. 4 Tahun 1993 26 Juli 1993

Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram (LN No.66 & TLN No.3531)

LNRI 1993 Hal.:1835 -1843

5

No. 5 Tahun 1993 30 Juli 1993

Tambahan atas Perubahan atas APBN TA. 1992/1993 (LN No.67 & TLN No.3532)

LNRI 1993 Hal.:1845-1866


LNRI 1993 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. Hal.: 353 - 369 1993/1994 (LN No.29 & TLN No.3521)

PUSDATINKOMTEL

- 117 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

6


Pembentukan Kotamadya Dati II Jayapura (LN No.68 & TLN No.3533)

LNRI 1993 Hal.:1871-1879

7


Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991 (LN No.69 & TLN No.3534)

LNRI 1993 Hal.:1881-1907

L

STATUS

Tahun 1994

1



HPPRI 1994 Hal : 3 - 21

2



HPPRI 1994 Hal : 22 - 43

3

No. 3 Tahun 1994 18 Juli 1994


HPPRI 1994 Hal : 44 - 66

4

No. 4 Tahun 1994 22 Juli 1994

Pembentukan Kotamadya Dati II Palu (LN No.38 & TLN No.3555)

HPPRI 1994 Hal : 67 - 83

5


Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keaneka-ragaman Hayati) (LN No.41 & TLN No.3556)

HPPRI 1994 Hal : 84 - 143

6


HPPRI 1994 Pengesahan United Nations Framework Hal : 144 - 202 Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (LN No.42 & TLN No.3557)

7

No. 7 Taun 1994 9 Nopember 1994

Perubahan atas UU No.6 Th.1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan. (LN No.57 & TLN No.3564)

HPPRI 1994 Hal : 203 - 573

8


Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. (LN No.58 & TLN No.3565)

HPPRI 1994 Hal : 574 - 610

9


Perubahan atas UU No. 6 Th.1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (LN No.59 & TLN No.3566)

HPPRI 1994 Hal : 611 - 679


10


Perubahan atas UU No.7 Th.1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan UU No.7 Th.1991. (LN No.60 & TLN No.3567)

HPPRI 1994 Hal : 680 - 795


11


Perubahan atas UU No.8 Th. 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (LN No.61 & TLN No.3568)

HPPRI 1994 Hal : 796 - 855



PUSDATINKOMTEL

- 118 -

NO.

NOMOR/TGL UU

12


LI

TAHUN 1995

TENTANG

SUMBER

Perubahan atas UU No.12 Th.1985 ttg Pajak Bumi dan Bangunan (LN No.62 & TLN No.3569)

HPPRI 1994 Hal : 856 - 868

STATUS

1


Perseroan Terbatas. (LN No.13 & TLN No.3587)

HPPRI 1995 Hal.: 3 - 77

2



HPPRI 1995 Hal.: 78 - 102

3


Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari & di Kupang (LN No.20 & TLN No.3592)

HPPRI 1995 Hal.: 103 - 109

4


Tambahan dan Perubahan atas APBN TA.1994/1995. (LN No.21 & TLN No.3593)

HPPRI 1995 Hal.: 110 - 141

5

No. 5 Tahun 1995 3 Juli 1995

Perubahan atas UU No.16 Th.1969 Ttg Susunan & Kedudukan MPR, DPR, & DPRD Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No.2 Th' 85 (LN No.36 & TLN No.3600)

HPPRI 1995 Hal.: 142 - 147

6


Pembentukan Kotamadya Dati II Kendari (LN No.44 & TLN No.3602)

HPPRI 1995 Hal.: 148 - 161

7


Perhitungan Anggaran Negara TA. '92/93 (LN No.53 & TLN No.3605)

HPPRI 1995 Hal.: 162 - 199

8


Pasar Modal (LN No.64 & TLN No.3608)

HPPRI 1995 Hal.: 200 - 308

9


Usaha Kecil (LN No.74 & TLN No.3611)

HPPRI 1995 Hal.: 309 - 334

10


Kepabeanan (LN No.75 & TLN No.3612)

HPPRI 1995 Diubah dg UU Nomor Hal.: 335 - 436 17 Th.2006

11


Cukai (LN No.76 & TLN No.3613)

HPPRI 1995 Hal.: 437 - 500

12


Pemasyarakatan (LN No.77 & TLN No.3614)

HPPRI 1995 Hal.: 501 - 533

13


LII

TAHUN 1996

1



Perhitungan Anggaran Negara TA. 1993/94 (LN No.84 & TLN No.3615)

Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili (LN No.2 & TLN No.3619)



HPPRI 1995 Hal.: 534 - 560

HPPRI 1996 Hal. : 3 - 7

Tidak Berlaku lagi

PUSDATINKOMTEL

- 119 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

2



HPPRI 1996 Hal. : 8 - 33

3


Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 1995/1996 (LN No.35 & TLN No.3625)

HPPRI 1996 Hal. : 34 - 68

4


Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda yg Berkaitan dengan Tanah (LN No.42 & TLN No.3632)

HPPRI 1996 Hal. : 69 - 111

5


Pembentukan Kotamadya Dati II Kupang (LN No.43 & TLN No.3633)

HPPRI 1996 Hal.: 112 - 132

6


Perairan Indonesia (LN No.73 & TLN No.3647)

L L Setneg 1996


Pangan (LN No.99 & TLN No.3656)

L L Setneg 1996


Pengesahan Convention Psychotropic Sub stances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (LN No.100 & TLN No.3657)

L L Setneg 1996


Pembentukan Kotamadya Dati II Bekasi (LN No.111 & TLN No.3663)

L L Setneg 1996

7 8

9

LIII

STATUS

Hal. : 13 hal. Hal. : 34 hal. Hal. : 4 hal.

Hal. : 4 hal.

TAHUN 1997

1



HPPRI 1997 Hal.: 3 - 26

2


Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Tulang Bawang & Kab. Dati II Tanggamus. (LN No.2 & TLN No.3667)

HPPRI 1997 Hal.: 27 - 62

3


Pengadilan Anak (LN No.3 & TLN No.3668)

HPPRI 1997 Hal.: 63 - 100

4

No. 4 Tahun 1997 28 Februari 1997

Penyandang Cacat (LN No.9 & TLN No.3670)

HPPRI 1997 Hal.: 101 - 118

5


Psikotropika (LN No.10 & TLN No.3671)

HPPRI 1997 Hal.: 119 - 167

6



HPPRI 1997 Hal.: 168 - 194

7


Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (LN No.17 & TLN No.3673)

HPPRI 1997 Hal.: 195 - 209


PUSDATINKOMTEL

- 120 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

8


Dokumen Perusahaan (LN No.18 & TLN No.3674)

HPPRI 1997 Hal.: 210 - 231

9


Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara). (LN No.21 & TLN No.3675)

HPPRI 1997 Hal.: 232 - 283

10

No. 10 Tahun 1997 29 Mei 1997

Ketenaganukliran (LN No.23 & TLN No.3676)

HPPRI 1997 Hal.: 284 - 315

11

No. 11 Tahun 1997 1 Mei 1977

Perubahan Atas APBN TA.1996/1997 (LN No.27 & TLN No.3677)

HPPRI 1997 Hal.: 316 - 351

12

No. 12 Tahun 1997 7 Mei 1997

Perubahan atas UU No.6/1982 ttg Hak Cipta sebagaimana telah diubah dg UU No.7/1987. (LN No.29 & TLN No.3679)

HPPRI 1997 Hal.: 352 - 379


13

No. 13 Tahun 1997 7 Mei 1997

Perubahan UU No. 6 Th.1989 ttg PATEN (LN No.30 & TLN No.3680)

HPPRI 1997 Hal.: 380 - 424


14

No. 14 Tahun 1997 7 Mei 1997

Perubahan atas UU No.19 Th.1992 ttg Merk (LN No.31 & TLN No.3681)

HPPRI 1997 Hal.: 425 - 454


15

No. 15 Tahun 1997 9 Mei 1997

Ketransmigrasian (LN No.37 & TLN No.3682)

HPPRI 1997 Hal.: 455 - 491


16

No. 16 Tahun 1997 19 Mei 1997

STATISTIK (LN No.39 & TLN No.3683)

HPPRI 1997 Hal.: 492 - 516

17

No. 17 Tahun 1997 23 Mei 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (LN No.40 & TLN No.3684)

HPPRI 1997 Hal.: 517 - 566


18

No. 18 Tahun 1997 23 Mei 1997

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN No.41 & TLN No.3685)

HPPRI 1997 Hal.: 567 -625


19

No.19 Tahun 1997 23 Mei 1997

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LN No.42 & TLN No.3686)

HPPRI 1997 Hal.: 626 - 673


20

No.20 Tahun 1997 23 Mei 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN No.43 & TLN No.3687)

HPPRI 1997 Hal.: 674 - 696

21

No.21 Tahun 1997 29 Mei 1997

Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (LN No.44 & TLN No.3688)

HPPRI 1997 Hal.: 697 - 732

22


NARKOTIKA (LN No.67 & TLN No.3698)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 3 - 71

23


Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No.68 & TLN 3699)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 72 - 117

24


PENYIARAN (LN No.73 & TLN 3701)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 118 - 186


25


Ketenagakerjaan (LN No.73 & TLN No.3702)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 187 - 286




PUSDATINKOMTEL

- 121 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

26


Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (LN No.74 & TLN No.3703)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 287 - 313

27


Mobilisasi dan Demobilisasi (LN No.75 & TLN No.3704)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 314 - 340

28


Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN No.81 & TLN No.3710)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 341 - 370

29


Pembentukan Kotamadya Dati II Tarakan (LN No.82 & TLN No.3711)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 371 - 385

30



HPPRI 1997 (2) Hal.: 386 - 412

31


Peradilan Militer (LN No.84 & TLN No.3713)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 413 - 626

32


Perdagangan Berjangka Komoditi (LN No.93 & TLN No.3720)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 627 - 698

STATUS





LIV

TAHUN 1998

Perpu No.1 Th.1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No.21 Th.1997 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (LN No.98 & TLN No.3723)

HPPRI 1997 (2) Hal.: 699 - 704

1


Penetapan Perpu No.1/1997 ttg Penangguhan Mulai Berlakunya UU No.21/1997 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi UU. (LN No.37 & TLN No.3739)

HPPRI 1998 Hal.: 3 - 7

2



HPPRI 1998 Hal.: 8 - 45

3



HPPRI 1998 Hal.: 46 - 73

4


5

No. 5 Tahun 1998 Pengesahan Convention Against Torture and HPPRI (II) 1998 28 September 1998 Other Cruel,in Human or Degrading Treatment Hal.: 86 - 98 or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (LN No.164 & TLN No.3783)



Diubah dg UU No. 7 Th. 1998 & No.32 Th.1999

HPPRI (II) 1998 Penetapan PERPU No.1 Th.1998 tentang Hal.: 3 - 85 perubahan atas UU ttg Kepailitan menjadi UU (LN No.135 & TLN No.3778)

PUSDATINKOMTEL

- 122 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

6

No. 6 Tahun 1998 Pengesahan Convention On The Probibition of HPPRI (II) 1998 30 September 1998 The Development, Production, Stockpiling And Hal.: 99 - 111 Use Of Chemical Weapons And On Their Distruction (Konvensi Ttg Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata-senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya. (LN No.171 & TLN No.3786)

7


8


9


Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum. (LN No.181 & TLN No.3789)

HPPRI (II) 1998 Hal.: 157 - 173

10


Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang PerBankan. (LN No.182 & TLN No.3790)

HPPRI (II) 1998 Hal.: 174 -221

11


Perubahan Berlakunya UU No. 25 Th. 1997 Tentang Ketenagakerjaan. (LN No.184 & TLN No.3791)

HPPRI (II) 1998 Hal.: 222 -226

12


Pembentukan Kab. Dati II Toba Samosir dan Kab. Dati II Mandailing Natal. (LN No.188 & TLN No.3794)

HPPRI (II) 1998 Hal.: 227 -245

13


Kesejahteraan Lanjut Usia. (LN No.190 & TLN No.3796)

HPPRI (II) 1998 Hal.: 246 -262

Perubahan Atas UU No.3 Th.1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (LN No.175 & TLN No.3787)

STATUS

HPPRI (II) 1998 Diubah dg UU Hal.: 112 - 133 No.32 Th. 1999

Perhitungan Anggaran Negara TA.1996/1997. HPPRI (II) 1998 (LN No.176 & TLN No.3788) Hal.: 134 - 156

Diubah dg Perpu No.3 Th.2000 Dicabut dg UU No.13 Th.2003



Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Staatsblad Th.1905 No.217 juncto Staatsblad Th.1906 No.348). (LN No.87 & TLN No.3761)

HPPRI 1998 Hal.: 74 - 154

2

No. 2 Tahun 1998 24 Juli 1998

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (LN No.115 & TLN No.3772)

HPPRI (III)1998 Hal.: 3 - 18


Pencabutan PERPU No.2 Th.1998 ttg Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (LN No.165 & TLN No.3784)

HPPRI (II) 1998 Hal.: 263 - 268

3



PUSDATINKOMTEL

- 123 -

NO.

NOMOR/TGL UU

LV

TAHUN 1999

TENTANG

SUMBER

STATUS

1


Pengesahan Perjanjian Antara RI dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (LN No.18 & TLN 3807)

HPPRI 1999 Hal.: 3 - 48

2


Partai Politik (LN No.22 & TLN No.3809)

HPPRI 1999 No.49 - 66


3


Pemilihan Umum (LN No.23 & TLN No.3810)

HPPRI 1999 Hal.: 67 - 132

Diubah dg UU No. 4 Th.2000 Dicabut dg UU No.12 Th.2003

4


Susunan & Kedudukan MPR, DPR & DPRD (LN No.24 & TLN No.3811)

HPPRI 1999 Hal.: 133 - 172


5


Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No.33 & TLN No.3817)

HPPRI 1999 Hal.: 173 - 213

6


Pencabutan UU No. 5 Th. 1985 Tentang Referendum (LN No.34 & TLN No.3818)

HPPRI 1999 Hal.: 214 - 216

7



HPPRI 1999 Hal.: 217 - 243

8


Perlindungan Konsumen (LN No.42 & TLN No.3821)

HPPRI 1999 Hal.: 244 - 292

9


10

No. 10 Tahun 1999 20 April 1999

Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang (LN No.44 & TLN No.3823)

HPPRI 1999 Hal.: 310 - 326

11

No. 11 Tahun 1999 20 April 1999

Pembentukan Kotamadya Dati II Ternate (LN No.45 & TLN No.3824)

HPPRI 1999 Hal.: 327 - 343

12

No. 12 Tahun 1999 20 April 1999

Pembentukan Kab. Dati II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Timur. (LN No.46 & TLN No.3825)

HPPRI 1999 Hal.: 344 - 369

13

No. 13 Tahun 1999 20 April 1999

Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (LN No.47 & TLN No.3826)

HPPRI 1999 Hal.: 370 - 386

14

No. 14 Tahun 1999 20 April 1999

Pembentukan Kabupaten Dati II Aceh Singkil (LN No.48 & TLN No.3827)

HPPRI 1999 Hal.: 387- 403

15

No. 15 Tahun 1999 20 April 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Dati II Cilegon (LN No.49 & TLN No.3828)

HPPRI 1999 Hal.: 404- 425

16

No. 16 Tahun 1999 20 April 1999

Pembentukan Kotamadya Dati II Dumai (LN No.50 & TLN No.3829)

HPPRI 1999 Hal.: 426- 442


Pembentukan Kotamadya Dati II Banjar Baru (LN No.43 & TLN No.3822)


HPPRI 1999 Hal.: 293 - 309

PUSDATINKOMTEL

- 124 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

17

No. 17 Tahun 1999 3 Mei 1999

Penyelenggaraan Ibadah Haji (LN No.53 & TLN No.3832)

HPPRI 1999 Hal.: 443 - 464


18

No. 18 Tahun 1999 7 Mei 1999

Jasa Konstruksi (LN No.54 & TLN No.3833)

HPPRI 1999 Hal.: 465 - 516

19

No. 19 Tahun 1999 Pengesahan ILO Convention No.105 Concern- HPPRI 1999 7 Mei 1999 ing The Abolition of Forced Labour (Konvensi Hal.: 517 - 533 ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa). (LN No.55 & TLN No.3834)

20

No. 20 Tahun 1999 7 Mei 1999

21

No. 21 Tahun 1999 Pengesahan ILO Convention No.111 Concern- HPPRI 1999 7 Mei 1999 ing Discrimination in Respect of Employment Hal.: 562 - 580 and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan & Jabatan). (LN No.57 & TLN No.3836)

22

No. 22 Tahun 1999 7 Mei 1999

Pemerintahan Daerah (LN No.60 & TLN No.3839)

HPPRI 1999 Hal.: 581 - 655


23

No. 23 Tahun 1999 17 Mei 1999

Bank Indonesia (LN No.66 & TLN No.3843)

HPPRI 1999 Hal.: 656 - 721

Diubah dg UU No.3 Th.2004 & Perpu No.2/2008; Ps. 2,19, 20,21,22,23 dicabut dg UU No.7/2011

24

No. 24 Tahun 1999 17 Mei 1999

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (LN No.67 & TLN No.3844)

HPPRI 1999 Hal.: 722 - 729

25

No. 25 Tahun 1999 19 Mei 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah (LN No.72 & TLN No.3848)

HPPRI 1999 Hal.:730 - 764

26

No. 26 Tahun 1999 19 Mei 1999

Pencabutan UU No.11/PNPS/Tahun 1963 ttg Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN No.73 & TLN No.3849)

HPPRI 1999 Hal.:765 - 768

27

No. 27 Tahun 1999 19 Mei 1999

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. (LN No.74 & TLN No.3850)

HPPRI 1999 Hal.:769 - 774

28

No. 28 Tahun 1999 19 Mei 1999

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (LN No.75 & TLN No.3851)

29

No. 29 Tahun 1999 25 Mei 1999

Pengesahan Internasional Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Intl.ttg Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). (LN No.83 & TLN No.3852)

NO.


Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja) (LN No.56 & TLN No.3835)

HPPRI 1999 Hal.: 534 - 561


Ps 209, 387, 388, 415 s/d 420, 423, 425 & 435 dicabutdg UU No.20/2001

HPPRI 1999 Psl.10 sd 19 Dicabut Hal.:775 - 795 dg UU No.30/2002 HPPRI 1999 Hal.:796 - 810

PUSDATINKOMTEL

- 125 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

30


Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN No.138 & TLN No.3872)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 3 - 45

31


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN No.140 & TLN No.3874)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 46 - 72

32


Perubahan Atas UU No.3 Th.' 98 ttg APBN TA. 1998/1999 sebagaimana telah diubah dng UU No.7 Th. 1998 (LN No.144 & TLN No.3876)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 73 - 94

33


Perhitungan Anggaran Negara TA. 1997/98 (LN No.145 & TLN No.3877)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 95 - 120

34


Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara RI Jakarta (LN No.146 & TLN No.3878)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 121 - 142


35


Perubahan atas UU No.14 Th.1970 Tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman. (LN No.147 & TLN No.3879)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 143 - 150


36


Telekomunikasi (LN No.154 & TLN No.3881)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 151 - 191

37


Hubungan Luar Negeri (LN No.156 & TLN No.3882)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 192 - 217

38


Pengelolaan Zakat (LN No.164 & TLN No.3885)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 218 - 233

39


Hak Asasi Manusia (LN No.165 & TLN No.3886)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 234 - 283

40


PERS (LN No.166 & TLN No.3887)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 284 - 299

41


Kehutanan (LN No.167 & TLN No.3888)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 300 - 369

42


Jaminan Fidusia (LN No.168 & TLN No.3889)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 370 - 392

43


Perubahan Atas UU No. 8 Th.1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (LN No.169 & TLN No.3890)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 393 - 419

44


Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (LN No.172 & TLN No.3893)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 420 - 431

45


Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya & Kota Sorong. (LN No.173 & TLN No.3894)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 432 - 461


STATUS

Diubah dg UU No.20 Th.2001 Psl 27 dicabut dg UU No.30 Th.2002

Diubah dh Perpu No.1 Th.2004


PUSDATINKOMTEL

- 126 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

46


Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kab. Buru, dan Kab. Maluku Tenggara Barat. (LN No.174 & TLN No.3895)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 462 - 483


47


Pembentukan Kab. Nunukan, Kab. Malinan, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur dan Kota Bontang. (LN No.175 & TLN No.3896)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 484 - 511


48


Pembentukan Kab. Bireun & Kab. Simeuleu (LN No.176 & TLN No.3897)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 512 - 529


49


Pembentukan Kab.Kepulauan Melawai (LN No.177 & TLN No.3898)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 530 - 544


50


Pembentukan Kabupaten Boalemo (LN No.178 & TLN No.3899)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 545 - 559


51


Pembentukan Kab. Buol, Kab. Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (LN No.179 & TLN No.3900)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 560 - 582


52


Pembentukan Kabupaten Lembata (LN No.180 & TLN No.3901)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 583 - 613


53


Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.Natuna, Kab.Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (LN No.181 & TLN No.3902)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 614 - 644

Diubah dg UU No.13 Th.2000, No.11 Th.2003

& No.34/2008

54


Pembentukan Kab. Sorolangun, Kab.Tebo, Kab. Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur. (LN No.182 & TLN No.3903)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 645 - 671


55


Pembentukan Kabupaten Landak (LN No.183 & TLN No.3904)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 672 - 686


56


Rakyat Terlatih (LN No.184 & TLN No.3905)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 687 - 710

1


PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Th. 1999

LVI 1

Pengadilan Hak Asasi Manusia. (LN No.191 & TLN No.3911)

HPPRI (III) 1999 Hal.: 711 - 728

Pengesahan II : Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of the Worth Forms of Child Labour (Konvensi No.183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk2 Pekerjaan Terburuk utk Anak) (LN No.30 & TLN No.3941)

HPPRI 2000 Hal.: 3 - 24


TAHUN 2000 No. 1 Tahun 2000 8 Maret 2000


PUSDATINKOMTEL

- 127 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS Diubah dg UU No.33 Th.2000

2


APBN TA. 2000 (LN No.38 & TLN No.3944)

HPPRI 2000 Hal.: 25 - 53

3


Perubahan atas UU No.7 Th. 1999 Tentang APBN TA. 1999/2000 (LN No.53 & TLN No.3951)

HPPRI 2000 Hal.: 54 - 77

4

No. 4 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.3 Th.1999 tentang Pemilihan Umum (LN No.71 & TLN No.3959)

HPPRI 2000 Hal.: 78 - 83

5

No. 5 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.45 Th.1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya dan Kota Sorong. (LN No.72 & TLN No.3960)

HPPRI 2000 Hal.: 84 - 89

6

No. 6 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.46 Th.1999 tentang Pembentukan Prov. Maluku Utara, Kab.Buru, dan Kab. Maluku Tenggara Barat (LN No.73 & TLN No.3961)

HPPRI 2000 Hal.: 90 - 95

7

No. 7 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.47 Th.1999 tentang Pembentukan Kab. Nunukan, Kabupaten Nalinau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, dan Kota Bontang. (LN No.74 & TLN No.3962)

HPPRI 2000 Hal.: 96 - 101

8

No. 8 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.48 Th.1999 tentang Pembentukan Kab.Bireuen & Kab.Simeulue (LN No.75 & TLN No.3963)

HPPRI 2000 Hal.: 102 - 107

9

No. 9 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.49 Th.1999 tentang Pembentukan Kab. Kepulauan Mentawai (LN No.76 & TLN No.3964)

HPPRI 2000 Hal.: 108 - 113

10

No. 10 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.50 Th.1999 tentang Pembentukan Kab. Boalemo. (LN No.77 & TLN No.3965)

HPPRI 2000 Hal.: 114 - 119

11

No. 11 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.51 Th.1999 tentang Pembentukan Kab. Buol , Kab. Morowali, dan Kab. Banggai Kepulauan (LN No.78 & TLN No.3966)

HPPRI 2000 Hal.: 120 - 125

12

No. 12 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.52 Th.1999 tentang Pembentukan Kab. Lembata (LN No.79 & TLN No.3967)

HPPRI 2000 Hal.: 126 - 131

13

No. 13 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.53 Th.1999 tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab.Karimun, Kab.Natuna, Kab.Kuantan Singingi, dan Kota Batam (LN No.80 & TLN No.3968)

HPPRI 2000 Hal.: 132 - 139



PUSDATINKOMTEL

- 128 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

14

No. 14 Tahun 2000 Perubahan atas UU No.54/1999 ttg Pemben7 Juni 2000 tukan Kab. Sorolangun, Kab.Tebo, Kab. Muaro Jambi & Kab. Tanjung Jabung Timur (LN No.81 & TLN No.3969)

HPPRI 2000 Hal.: 140 - 146

15

No. 15 Tahun 2000 7 Juni 2000

Perubahan atas UU No.55 Th.1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (LN No.82 & TLN No.3970)

HPPRI 2000 Hal.: 147 - 154

16


Perubahan kedua atas UU No.6 Th. 1983 ttg Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (LN No.126 & TLN No.3984)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 3 - 90

17


Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Th.1983 Tentang Pajak Penghasilan. (LN No.127 & TLN No.3985)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 1 - 187

18


Perubahan kedua atas UU No.8 Th. 1983 ttg Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN No.128 & TLN No.3986)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 188 - 239

19


Perubahan kedua atas UU No.19 Th.1997 ttg Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN No.129 & TLN No.3987)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 240 - 286

20


Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (LN No.130 & TLN No.3988)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 287 - 314

21


Serikat Kerja / Serikat Buruh (LN No.131 & TLN No.3989)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 315 - 339

22



HPPRI (III) 2000 Hal.: 340 - 364

23


Pembentukan Propinsi Banten (LN No.182 & TLN No.4010)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 365 - 378

24


Perjanjian Internasional (LN No.185 & TLN No.4012)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 379 - 399

25


Program Pembangunan Nasional (PROPENAS / Th. 2000 - 2004) (LN No.206)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 400 - 775

26


Pengadilan Hak Asasi Manusia. (LN No.208 & TLN No.4026)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 776 - 810

27


Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (LN No.217 & TLN No.4033)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 811 - 825

28


Penetapan Perpu No.3/2000 ttg Perubahan atas UU No.11/1998 ttg Perubahan berlakunya UU No.25 Th.1997 ttg Ketenaga Kerjaan menjadi UU (LN No.240 & TLN No.4042)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 826 - 830


STATUS


PUSDATINKOMTEL

- 129 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

29


Perlindungan Varietas Tanaman (LN No.241 & TLN No.4043)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 831 - 891

30


Rahasia Dagang (LN No.242 & TLN No.4044)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 892 - 904

31


Desain Industri (LN No.243 & TLN No.4045)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 905 - 942

32


Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (LN No.244 & TLN No.4046)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 843 - 971

33

No.33 Tahun 2000

Perubahan atas UU No.2 Th.2000 ttg APBN TA.2000. (LN No.245 & TLN No.4047)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 972 - 994

34


Perubahan Atas UU No.18 Th.1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN No.246 & TLN No.4048)

HPPRI (III) 2000 Hal.: 995 - 1031

35


APBN TA.2001 (LN No.250 & TLN No.4052)

HPPRI (III) 2000 Hal.:1032-1267


36


Penetapan PERPU No.1 Th.2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU (LN No.251 & TLN No.4053)

HPPRI (III) 2000 Hal.:1268-1272


37


Penetapan PERPU No.2 Th.2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi UU (LN No.253 & TLN No.4054)

HPPRI (III) 2000 Hal.:1273-1278

38


Pembentukan Provinsi Gorontalo (LN No.258 & TLN No.4060)

HPPRI (III) 2000 Hal.:1279-1298

NO.

STATUS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Th. 2000 1


Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (LN No.147 & TLN No.3996)

HPPRI (III) 2000 Hal.:1299-1309


2


Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (LN No.147 & TLN No.3996)

HPPRI (III) 2000 Hal.:1310-1322


3


Perubahan atas UU No.11 Th.1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No.25 Th.1997 ttg Ketenagakerjaan (LN No.167 & TLN No. 4004)

HPPRI (III) 2000 Hal.:1323-1327



PUSDATINKOMTEL

- 130 -

NO.

NOMOR/TGL UU

LVII

TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER

1

No. 1 Tahun 2001 8 Mei 2001

2

No.2 Tahun 2001 21Juni 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe (LN No.82 & TLN No.4109)

LNRI 2001 Hal.:1359-1368

3

No. 3 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Langsa (LN No.83 & TLN No.4110)

LNRI 2001 Hal.:1369-1378

4

No. 4 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Padang Sidempuan (LN No.84 & TLN No.4111)

LNRI 2001 Hal.:1379-1388

5

No. 5 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Tanjung Pinang (LN No.85 & TLN No.4112)

LNRI 2001 Hal.:1389-1398

6

No. 6 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Prabumulih (LN No.86 & TLN No.4113)

LNRI 2001 Hal.:1399-1408

7

No. 7 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau (LN No.87 & TLN No.4114)

LNRI 2001 Hal.:1409 -1418

8

No. 8 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Pagar Alam (LN No.88 & TLN No.4115)

LNRI 2001 Hal.:1419-1428

9

No. 9 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Cimahi (LN No.89 & TLN No.4116)

LNRI 2001 Hal.:1429-1438

10

No. 10 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Tasikmalaya (LN No.90 & TLN No.4117)

LNRI 2001 Hal.:1439-1448

11

No. 11 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Batu (LN No.91 & TLN No.4118)

LNRI 2001 Hal.:1449-1458

12

No. 12 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Singkawang (LN No.92 & TLN No.4119)

LNRI 2001 Hal.:1459 -1468

13

No. 13 Tahun 2001 21 Juni 2001

Pembentukan Kota Bau - Bau (LN No.93 & TLN No.4120)

LNRI 2001 Hal.:1469 -1478

14


Paten (LN No.109 & TLN No.4130)

LNRI 2001 Hal.:1627-1672

15


Merek (LN No.110 & TLN No.4131)

LNRI 2001 Hal.:1673 -1710

16


Yayasan (LN No.112 & TLN No.4132)

LNRI 2001 Hal.:1713 -1736

17


Perhitungan Anggaran Negara TA.1999/2000 LNRI 2001 (LN No.113 & TLN No.4133) Hal.:1737 -1744

18


LNRI 2001 Otonomi Khusus Bagi Prov. Daerah Istimewa Aceh sbg Prov. Nanggroe Aceh Darussalam. Hal.:1745 -1764 (LN No.114 & TLN No.4134)


STATUS

LNRI 2001 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI Hal.: 533 - 612 & Pemerintah Hongkong utk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri. (LN No.43 & TLN No.4091)


PUSDATINKOMTEL

- 131 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

19


APBN TA.2002. (LN No.133 & TLN No.4149)

LNRI 2001 Hal.:1987-2244


20


Perubahan Atas UU No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No.134 & TLN No.4150)

LNRI 2001 Hal.:2245-2256

21


Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LN No.135 & TLN No.4151)

LNRI 2001 Hal.:2257-2292

22


Minyak dan Gas Bumi (LN No.136 & TLN No.4152)

LNRI 2001 Hal.:2293-2320

LVIII

TAHUN 2002

NO.

1


Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2000 ttg APBN TA. 2001 (LN No.1 & TLN No.4167)

LNRI 2002 Hal.: 1 - 8

2


Kepolisian Negara RI (LN No.2 & TLN No.4168)

LNRI 2002 Hal.: 9 - 28

3


Pertahanan Negara (LN No.3 & TLN No.4169)

LNRI 2002 Hal.: 29 - 40

4


Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LN No.17 & TLN No.4179)

LNRI 2002 Hal.:843 - 862

5


Pembentukan Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab.Sukamara, Kab.Lamandau,Kab.Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab.Murung Raya, dan Kab. Barito Timur di Provinsi Kalteng (LN No.18 & TLN No.4180)

LNRI 2002 Hal.:863 - 890

6


Pembentukan Kab. Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (LN No.19 & TLN No.4181)

LNRI 2002 Hal.:891 - 900

7


Pembentukan Kab. Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (LN No.20 & TLN No.4182)

LNRI 2002 Hal.:901 - 910

8


Pembentukan Kab.Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (LN No.21 & TLN No.4183)

LNRI 2002 Hal.:911 - 920

9


Pembentukan Kab. Rote Ndao di NTT (LN No.22 & TLN No.4184)

LNRI 2002 Hal.:921 - 930

10

No. 10 Tahun 2002 10 April 2002

Pembentukan Kab.Parigi Moutong di Prov. Sulawesi Tengah (LN No.23 & TLN No.4185)

LNRI 2002 Hal.:931 - 940



PUSDATINKOMTEL

- 132 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

11

No. 11 Tahun 2002 10 April 2002

Pembentukan Kab.Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. (LN No.24 & TLN No.4186)

LNRI 2002 Hal.:941 - 952

12

No. 12 Tahun 2002 10 April 2002

Pembentukan Kota Pariaman di Sumbar (LN No.25 & TLN No.4187)

LNRI 2002 Hal.:953 - 962

13

No. 13 Tahun 2002 10 April 2002

Pembentukan Kota Bima di NTB (LN No.26 & TLN No.4188)

LNRI 2002 Hal.:963 - 972

14

No. 14 Tahun 2002 12 April 2002

Pengadilan Pajak (LN No.27 & TLN No.4189)

LNRI 2002 Hal.: 973-1010

15

No. 15 Tahun 2002 17 April 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No.30 & TLN No.4191)

LNRI 2002 Hal.:1021-1040

16

No. 16 Tahun 2002 17 April 2002

17

No. 17 Tahun 2002 28 Juni 2002

18

No. 18 Tahun 2002 29 Juli 2002

19

No. 19 Tahun 2002 29 Juli 2002

Hak Cipta (LN No.85 & TLN No.4220)

LNRI 2002 Hal.:2657-2686

20


Ketenaga Listrikan (LN No.94 & TLN No.4226)

LNRI 2002 Dinyatakan tdk Hal.:2857-2890 berlaku oleh Putusan MK No.

21


Penjelasan Atas UU RI No.21 Th.2002 ttg Perubahan Atas UU No.19 Th.2001 tentang APBN TA.2002 (LN No.99 & TLN No.4229)

LNRI 2002 Hal.:2929-2978

22


GRASI (LN No.108 & TLN No.4234)

LNRI 2002 Hal.:3043-3048

23


Perlindungan Anak (LN No.109 & TLN No.4235)

LNRI 2002 Hal.:3049-3078

24


Surat Utang Negara (LN No.110 & TLN No.4236)

LNRI 2002 Hal.:3079-3088

25


Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN No.111 & TLN No.4237)

LNRI 2002 Hal.:3089-3098

26




LNRI 2002 Traktat mengenai prinsip-prinsip yg mengatur kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Hal.:1065-1082 Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967. (LN No.34 & TLN No.4195) Perhitungan Anggaran Negara TA.2000. (LN No.69 & TLN No.4208)

LNRI 2002 Hal.:1065-1082

LNRI 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan & Hal.:2641-2656 Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (LN No.84 & TLN No.4219)


LNRI 2002 Pembentukan Kab.Sarmi, Kab.Keenom, Kab. Sorong Selatan, Kab.Raja Ampat, Kab.Pegu- Hal.:3545-3580 nungan Bintang, Kab.Yahukimo,Kab.Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Kaimana, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Teluk Bintuni & Kab.Teluk Wondama di Prov.Papua. (LN No.129 & TLN No.4245)

PUSDATINKOMTEL

- 133 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

27


Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (LN No.130 & TLN No.4246)

LNRI 2002 Hal.:3581-3590

28


Bangunan Gedung (LN No.134 & TLN No.4247)

LNRI 2002 Hal.:3615-3640

29


APBN TA.2003 (LN No.136 & TLN No.4249)

LNRI 2002 Hal.:3645-4032

30

No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LNRI 2002 Ps.53 s/d Ps 62 24 Desember 2002 Hal.:4033-4062 Dicabut dg UU No.46 (LN No.137 & TLN No.4250) Th.2009

31



LNRI 2002 Hal.:4063-4078

32


PENYIARAN (LN No.139 & TLN No.4252)

LNRI 2002 Hal.:4079-4108



PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TH. 2002 1


Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (LN No.106 & TLN No.4232)

Menjadi UU No.15 LNRI 2002 Th.2003 Hal.:3019-3038

2


Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tgl.12 Oktober 2002. (LN No.107 & TLN No.4233)

Menjadi UU No.16 LNRI 2002 Th.2003 Hal.:3039-3042

LIX

TAHUN 2003

1


Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Halmahera Timur, & Kota Tidore Kepulauan di Prov. Maluku Utara. (LN No.21 & TLN No.4264)

LNRI 2003 Hal.: 239 - 258

2


Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Prov. Kalimantan Selatan. (LN No.22 & TLN No.4265)

LNRI 2003 Hal.: 259 - 270

3


Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kab. Seluma, & Kab. Kaur di Prov. Bengkulu. (LN No.23 & TLN No.4266)

LNRI 2003 Hal.: 271 - 284

4


Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. (LN No.24 & TLN No.4267)

LNRI 2003 Hal.: 285 - 294


PUSDATINKOMTEL

- 134 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

5


Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat & Belitung di Prov. Kep. Bangka Belitung. (LN No.25 & TLN No.4268)

LNRI 2003 Hal.: 295 - 310

6


Pembentukan Kabupaten Bone Balango dan Kab. Pohuwato di Prov. Gorontalo. (LN No.26 & TLN No.4269)

LNRI 2003 Hal.: 311 - 322

7


Pembentukan Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara di Prov. Sulawesi Selatan (LN No.27 & TLN No.4270)

LNRI 2003 Hal.: 323 - 332

8


Pembentukan Kab. Manggarai Barat di Prov. Nusa Tenggara Timur. (LN No.28 & TLN No.4271)

LNRI 2003 Hal.: 333 - 342

9


10


Pembentukan Kab. Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Prov. Sulawesi Utara. (LN No.30 & TLN No.4273)

LNRI 2003 Hal.: 357 - 368

11


Perubahan atas UU RI No.53 Th.1999 ttg Pembentukan Kab.Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.Natuna, Kab.Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (LN No.31 & TLN No.4274)

LNRI 2003 Hal.: 369 - 374

12


Pemilihan Umum, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD. (LN No.37 & TLN No.4287)

LNRI 2003 Hal.: 404 - 468

13


KETENAGAKERJAAN (LN No.39 & TLN No.4279)

LNRI 2003 Hal.: 481 - 554

14


Perhitungan Anggaran Negara TA.2001 (LN No.41 & TLN No.4281)

LNRI 2003 Hal.: 559 - 566

15


Penetapan PERPU No.1 Th.2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. (LN No.45 & TLN No.4284)

LNRI 2003 Hal.: 591 - 594

16



STATUS

LNRI 2003 Pembentukan Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, & Kab. Humbang Hasundutan di Prov. Hal.: 343 - 356 Sumatera Utara. (LN No.29 & TLN No.4272)

Diubah dg Perpu No.2/2004, Dicabut dg UU No.10/2008

LNRI 2003 Penetapan PERPU No.2 Th.2002 Tentang Hal.: 595 - 598 Pemberlakuan PERPU No.1 Th.2002 Ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi UU. (LN No.46 & TLN No.4285)

PUSDATINKOMTEL

- 135 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

17


KEUANGAN NEGARA (LN No.47 & TLN No.4286)

LNRI 2003 Hal.: 599 - 616

18


ADVOKAT (LN No.49 & TLN No.4288)

LNRI 2003 Hal.: 623 - 638

19

No. 19 Tahun 2003 19 Juni 2003

BADAN USAHA MILIK NEGARA (LN No.70 & TLN No. 4297)

20

No. 20 Tahun 2003 8 Juli 2003

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (LN No.78 & TLN No. 4301)

21

No. 21 Tahun 2003 25 Juli 2003

22

No. 22 Tahun 2003 31 Juli 2003

LNRI 2003 Hal.:1335-1388


23

No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden LNRI 2003 31 Juli 2003 Hal.:1389-1438 (LN No.93 & TLN No.4311)


24


MAHKAMAH KONSTITUSI (LN No.98 & TLN No.4316)

LNRI 2003 Hal.:1465-1492


25


Perubahan atas UU No.15 Th.2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No.108 & TLN No.4324)

LNRI 2003 Hal.:1561-1574

26


Perubahan atas UU No.29 Th.2002 tentang APBN TA.2003 (LN No.114 & TLN No.4326)

LNRI 2003 Hal.:1597-1604

27


PANAS BUMI (LN No.115 & TLN No.4327)

LNRI 2003 Hal.:1605-1624

28


APBN TA. 2004 (LN No.139 & TLN No.4337)

LNRI 2003 Hal.:2345-2768

29

No. 29 Tahun 2003 LNRI 2003 Pembentukan Kabupaten Bombana, 18 Desember 2003 Kabupaten Wakatabi, dan Kabupaten Kolaka di Hal.:2789-2804 Propinsi Sulawesi Tenggara (LN No.144 & TLN No.4339)

30


Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (LN No.145 & TLN No.4340)

LNRI 2003 Hal.:2805-2814

31


Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (LN No.146 & TLN No.4341)

LNRI 2003 Hal.:2815-2824

NO.


STATUS

Ps.64 (1) dicabut dg UU LNRI 2003 No.24 Th.2011 Hal.: 821 - 848

LNRI 2003 Hal.:1015-1044

LNRI 2003 Pengesahan ILO Convention No.81 Hal.:1307-1334 Concerning Labour (Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawaan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (LN No.91 & TLN No.4309) Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (LN No.92 & TLN No.4310)


PUSDATINKOMTEL

- 136 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

32


Pembentukan Kabupaten Tojo Uma-Uma di Propinsi Sulawesi Tengah (LN No.147 & TLN No.4342)

LNRI 2003 Hal.:2825-2834

33


Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (LN No.148 & TLN No.4343)

LNRI 2003 Hal.:2835-2844

34


Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kab. Sekadau di Prop. Kalimantan Barat (LN No.149 & TLN No.4344)

LNRI 2003 Hal.:2845-2858

35


Pembentukan Kabupaten Sopiori di Propinsi Papua. (LN No.150 & TLN No.4345)

LNRI 2003 Hal.:2859-2868

36


Pembentukan Kab. Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Prov. Sumatera Utara. (LN No.151 & TLN No.4346)

LNRI 2003 Hal.:2869-2880

37


38


Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Salas Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (LN No.153 & TLN No.4348)

LNRI 2003 Hal.:2897-2912

39


Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (LN No.154 & TLN No.4349)

LNRI 2003 Hal.:2913-2924

40

No. 40 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, LNRI 2003 18 Desember 2003 Hal.:2925-2940 Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. (LN No.155 & TLN No.4350)

41


LX

TAHUN 2004

1 2

STATUS

LNRI 2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kab. Hal.:2881-2896 Ogan Ilir di Prov. Sumatera Selatan. (LN No.152 & TLN No.4347)

Pembentukan Kabupaten Beru Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (LN No.156 & TLN No.4351)

LNRI 2003 Hal.:2941-2950


Perbendaharaan Negara (LN No.5 & TLN No.4355)

LNRI 2004 Hal.: 31 - 66


Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

LNRI 2004 Hal.: 67 - 108

Mencabut ICW (Tbld

Th.1925 No.448

(LN No.6 & TLN No.4356) 3



Bank Indonesia (LN No.7 & TLN No.4357)

LNRI 2004 Hal.: 109 - 120

PUSDATINKOMTEL

- 137 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

LNRI 2004 Dicabut dg UU No.48 Hal.: 121 - 134 Th.2009

4


Kekuasaan Kehakiman (LN No.8 & TLN No.4358)

5


Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Th.1985 Tentang Mahkamah Agung (LN No.9 & TLN No.4359)

LNRI 2004 Hal.: 135 - 148

6


Perhitungan Anggaran TA.2002 (LN No.27 & TLN No.4371)

LNRI 2004 Hal.: 335 - 362

7


Sumber Daya Air (LN No.32 &TLN No.4377)

LNRI 2004 Hal.: 435 - 476

8


Perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (LN No.34 & TLN No.4379)

LNRI 2004 Hal.: 491 - 506

9


Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (LN No.35 & TLN No.4380)

LNRI 2004 Hal.: 507 - 524

10

No. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LNRI 2004 22 Juni 2004 Hal.: 749 - 842 (LN No.53 & TLN No.4389)

11

No. 11 Tahun 2004 6 Juli 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

STATUS


LNRI 2004 Hal.: 933 - 936

(LN No.61 & TLN No.4395) 12

No. 12 Tahun 2004 6 Juli 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten (LN No.62 & TLN No.4396)

LNRI 2004 Hal.: 937 - 940

13

No. 13 Tahun 2004 6 Juli 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (LN No.63 & TLN No.4397)

LNRI 2004 Hal.: 941 - 944

14

No. 14 Tahun 2004 6 Juli 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo (LN No.64 & TLN No.4398)

LNRI 2004 Hal.: 945 - 948

15

No. 15 Tahun 2004 19 Juli 2004

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN No.66 & TLN No.4400)

LNRI 2004 Hal.: 957 - 968

Stbl.1933 No.320

16

No. 16 Tahun 2004 26 Juli 2004

Kejaksaan Republik Indonesia (LN No.67 & TLN No.4401)

LNRI 2004 Hal.: 969 - 982

17

No. 17 Tahun 2004 26 Juli 2004

Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto tentang Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (LN No.71 & TLN No.4403)

LNRI 2004 Hal.: 999-1002

18


Perkebunan (LN No.85 & TLN No.4411)

LNRI 2004 Hal.:1383-1401


Mencabut IAR Stbl.1898 No.9 &

PUSDATINKOMTEL

- 138 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

19


Penetapan PERPU No.1 Th.2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Th.1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LN No.67 & TLN No.4401)

LNRI 2004 Hal.:1402-1406

20


Penetapan Perpu No.2 tentang Perubahan Atas UU No.12 Th.2003 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN No.87 & TLN No.4413)

LNRI 2004 Hal.:1407-1410

21


22


Komisi Yudisial (LN No.89 & TLN No.4415)

LNRI 2004 Hal.:1415-1428

23


Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN No.95 & TLN No.4419)

LNRI 2004 Hal.:1527-1542

24


Lembaga Penjamin Simpanan (LN No.96 & TLN No.4420)

25


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN No.104 & TLN No.4421)

LNRI 2004 Hal.:1611-1624

26


Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (LN No.105 & TLN No.4422)

LNRI 2004 Hal.:1625-1634

27


Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (LN No.114 & TLN No.4429)

LNRI 2004 Hal.:1749-1764

28


Perubahan atas UU No.16 Th.2001 tentang Yayasan (LN No.115 & TLN No.4430)

LNRI 2004 Hal.:1765-1774

29


Praktek Kedokteran (LN No.116 & TLN No.4431)

LNRI 2004 Hal.:1775-1800

30


Jabatan Notaris (LN No.117 & TLN No.4432)

LNRI 2004 Hal.:1801-1832

Mencabut Stb 1860:3 & Ordonantie 16 Sep.1931

31


Perikanan (LN No.118 & TLN No.4433)

LNRI 2004 Hal.:1833-1866


32


Pemerintahan Daerah (LN No.125 & TLN No.4437)

LNRI 2004 Diubah dg Perpu Hal.:1987-2084 No.3 Th.2005 Diubah dg UU No.12 Th.2008

33


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (LN No.126 & TLN No.4438)

LNRI 2004 Hal.:2085-2122

34


Tentara Nasional Indonesia. (LN No.127 & TLN No.4439)

LNRI 2004 Hal.:2123-2146



LNRI 2004 Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety Hal.:1411-1414 to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena ttg Keamanan Hayati atas Konvensi ttg Keanekaragaman Hayati) menjadi Undang-undang (LN No.88 & TLN No.4414) Diubah dg UU No.18 Th.2011

LNRI 2004 Diubah dg Perpu Hal.:1543-1578 No.3 Th.2008

PUSDATINKOMTEL

-139 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

35


Perubahan atas Undang-Undang No.28 Th.2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2004. (LN No.129 & TLN No.4441)

LNRI 2004 Hal.:2155-2162

36


APBN Tahun Anggaran 2005 (LN No.130 & TLN No.4442)

LNRI 2004 Hal.:2163-2512

37


Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No.131 & TLN No.4441)

LNRI 2004 Hal.:2513-2596

38


JALAN (LN No.132 & TLN No.4444)

LNRI 2004 Hal.:2597-2620

39


Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (LN No.133 & TLN No.4445)

LNRI 2004 Hal.:2621-2653

40


Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No.150 & TLN No.4456)

LNRI 2004 Hal.:2795-2810

41


Wakaf (LN No.159 & TLN No.4459)

LNRI 2004 Hal.:2867-2884

STATUS


PERPU 1


Perubahan atas UU No.41 Th.1999 tentang Kehutanan (LN No.29 & TLN No.4374)

LNRI 2004 Hal.: 405 - 408


2


Perubahan Atas UU No.12 Th.2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN No.37 & TLN No.4381)

LNRI 2004 Hal.: 529 - 532


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN TA. 2005 (LN No.61 & TLN No.4512)

LNRI 2005 Hal.:1183-1192

LXI.TAHUN 2005 1

No. 1 Tahun 2005 11 Juli 2005

2

No. 2 Tahun 2005

3


4



LNRI 2005 Penetapan PERPU No.1 Th.2005 ttg Penangguhan Mulai Berlakunya UU No.2 Th.2004 ttg Hal.:1323-1326 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Menjadi Undang-Undang. (LN No.61 & TLN No.4512) Sistem Keolahragaan Nasional (LN No.89 & TLN No.4535)

LNRI 2005 Hal.:1459-1490

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten. (LN No.104 & TLN No.4544)

LNRI 2005 Hal.:1619-1622

PUSDATINKOMTEL

-140 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

5


Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. (LN No.105 & TLN No.4545)

LNRI 2005 Hal.:1623-1626

6


Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. (LN No.106 & TLN No.4546)

LNRI 2005 Hal.:1627-1630

7


Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. (LN No.107 & TLN No.4547)

LNRI 2005 Hal.:1631-1634

8


LNRI 2005 Penetapan Perpu No.3 Th.2005 ttg Perubahan Hal.:1635-1638 atas UU No.32 Th.2004 ttg Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (LN No.108 & TLN No.4548)

9


Perubahan Kedua atas UU No.36 Th.2004 ttg APBN TA.2005. (LN No.110 & TLN No.4549)

LNRI 2005 Hal.:1643-1654

10


Penetapan Perpu No.2 Th.2005 ttg Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. Naggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang. (LN No.111 & TLN No.4550)

LNRI 2005 Hal.:1655-1658

11


Pengesahan International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). (LN No.118 & TLN No.4557)

LNRI 2005 Hal.:1743-1748

12


LNRI 2005 Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional ttg Hal.:1749-1752 Hak-Hak Sipil dan Politik). (LN No.119 & TLN No.4558)

13


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (LN No.133 & TLN No.4571)

LNRI 2005 Hal.:1757-2072

14


Guru dan Dosen (LN No.157 & TLN No.4586)

LNRI 2005 Hal.:2541-2570

Penangguhan Mulai Berlakunya UU No.2 Th.2004 ttg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (LN No.4 & TLN No.4468)

LNRI 2005 Hal.: 45 - 48

STATUS

PERPU 1



PUSDATINKOMTEL

-141 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

2


Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. (LN No.35 & TLN No.4492)

LNRI 2005 Hal.: 723-734

3


Perubahan atas Undang-undang No.32 Th.2004 tentang Pemerintahan Daerah. (LN No.38 & TLN No.4493)

LNRI 2005 Hal.: 753-756

STATUS


LXII.TAHUN 2006 1


Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. (LN No.18 & TLN No.4607)

LNRI 2006 Hal.: 191-216

2


Perhitungan Anggaran Negara T.A. 2003 (LN No.21 & TLN No.4610)

LNRI 2006 Hal.: 261-268

3


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (LN No.22 & TLN No.4611)

LNRI 2006 Hal.: 269-284

4


Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources for food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian. (LN No.23 & TLN No.4612)

LNRI 2006 Hal.: 285-352

5


Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internatsional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1977) (LN No.28 & TLN No.4616)

LNRI 2006 Hal.: 383-414

6


Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) . (LN No.29 & TLN No.4617)

LNRI 2006 Hal.: 415-458

7


Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (LN No.32 & TLN No.4620)

LNRI 2006 Hal.: 469-572

8


Pengesahan Perjanjian Antara RI dan Rep. Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (LN No.33 & TLN No.4621)

LNRI 2006 Hal.: 573-612


PUSDATINKOMTEL

-142 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

9

No. 9 Tahun 2006 14 Juli 2006

Sistem Resi Gudang (LN No.59 & TLN No.4630)

LNRI 2006 Hal.: 917-930


10

No.10 Tahun 2006 20 Juli 2006

Penetapan Perpu No.1 Th.2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Th.2003 ttg Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi UndangUndang. (LN No.60 & TLN No.4631)

LNRI 2006 Hal.: 931-934


11


Pemerintahan Aceh. (LN No.62 & TLN No.4633)

LNRI 2006 Hal.: 943-1050

12


Kewarganegaraan Republik Indonesia (LN No.63 & TLN No.4634)

LNRI 2006 Hal.:1051-1064

13


Perlindungan Saksi dan Korban. (LN No.64 & TLN No.4635)

LNRI 2006 Hal.:1065-1078

14


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA.2006.(Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4653) (LN No.64 & TLN No.4635)

LNRI 2006 Hal.:1291-1298

15


Badan Pemeriksa Keuangan. (LN No.85 & TLN No.4654)

LNRI 2006 Hal.:1299-1316

16


Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (LN No.92 & TLN No.4660)

LNRI 2006 Hal.:1419-1438

17


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (LN No.93 & TLN No.4661)

LNRI 2006 Hal.:1439-1484

18



LNRI 2006 Hal.:1485-2217

19


Dewan Pertimbangan Presiden. (LN No.108 & TLN No.4675)

LNRI 2006 Hal.:2449-2454

20




LNRI 2006 Pengesahan Convention on The Prohibition of The Use, Stockpiling, Production and Transfer Hal.:2503-2538 of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya) (LN No.121 & TLN No.4671)

PUSDATINKOMTEL

-143 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

21


LNRI 2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Hal.:2539-2562 RI dan Pemerintah Rep. India Ttg Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Gov.of The Rep. of Indonesia & The Government of The Rep. of India on Cooperative Activities in The Field of Defence) (LN No.122 & TLN No.4672)

22


Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004. (LN No.123 & TLN No.4673)

LNRI 2006 Hal.:2563-2734

23


Administrasi Kependudukan. (LN No.124 & TLN No.4674)

LNRI 2006 Hal.:2735-2774

Mencabut Buku I Bab II Bag.II dan Bab III KUHP (BWI, Staat blad 1847:23);

LNRI 2006 Hal.:217-220


PERPU 1


Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (LN No.19 & TLN No.4608)

2


LNRI 2006 Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Hal.: 1143-1146 Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (LN No.69 & TLN No.4638)

LXIII.TAHUN 2007 1


Pembentukan Kabupaten Empa Lawang di Provinsi Sumatera Selatan. (LN No.3 & TLN No.4677)

HPPRI 2007 Hal.: 3 - 23

2


Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (LN No.4 & TLN No.4678)

HPPRI 2007 Hal.: 24 - 44

3


Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (LN No.5 & TLN No.4679)

HPPRI 2007 Hal.: 45 - 65

4


Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara. (LN No.6 & TLN No.4680)

HPPRI 2007 Hal.: 66 - 86


PUSDATINKOMTEL

-144 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

5


Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara. (LN No.7 & TLN No.4681)

HPPRI 2007 Hal.: 87 - 107

6


Pembentukan Kabupaten Kayang Utara di Provinsi Kalimantan Barat. (LN No.8 & TLN No.4682)

HPPRI 2007 Hal.: 108 -128

7


Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (LN No.9 & TLN No.4683)

HPPRI 2007 Hal.: 129 - 149

8


Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (LN No.10 & TLN No.4684)

HPPRI 2007 Hal.: 150 - 170

9


Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara. (LN No.11 & TLN No.4685)

HPPRI 2007 Hal.: 171 - 191

10


Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow HPPRI 2007 Hal.: 192 - 212 Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (LN No.12 & TLN No.4686)

11


Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. (LN No.13 & TLN No.4687)

HPPRI 2007 Hal.: 213 - 233

12


Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. (LN No.14 & TLN No.4688)

HPPRI 2007 Hal.: 234 - 254

13


Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (LN No.15 & TLN No.4689)

HPPRI 2007 Hal.: 255 - 275

14


Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (LN No.16 & TLN No.4690)

HPPRI 2007 Hal.: 276 - 296

15


Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandong Biaro di Provinsi Sulawesi Utara. (LN No.17 & TLN No.4691)

LNRI 2007 Hal.: 297 - 318

16


Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (LN No.18 & TLN No.4692)

HPPRI 2007 Hal.: 319 - 339

17


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. (LN No.33 & TLN No.4700)

HPPRI 2007 Hal.: 340 - 444

18


Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Sosialis Vietnam ttg Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (LN No.43 & TLN No.4708)

HPPRI 2007 Hal.: 445 - 462


STATUS

PUSDATINKOMTEL

-145 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

19


Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di HPPRI 2007 Hal.: 463 - 485 Provinsi Papua. (LN No.44 & TLN No.4709)

20


HPPRI 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hal.: 486 - 505 Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (Agree ment Between The Government of The Rep. of Indonesia and The Government of The Rep. of The Philippines On Cooperative Activities In The Field Of Defense And Security) (LN No.55 & TLN No.4717)

21


Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LN No.58 & TLN No.4720)

HPPRI 2007 Hal.: 506 - 540

22


Penyelenggara Pemilihan Umum (LN No.59 & TLN No.4721)

HPPRI 2007 Hal.: 541 - 680

23


Perkeretaapian. (LN No.65 & TLN No.4722)

HPPRI 2007 Hal.: 681 - 781

24


Penanggulangan Bencana (LN No.66 & TLN No.4723)

HPPRI 2007 Hal.: 782 - 827

25


Penanaman Modal (LN No.67 & TLN No.4724 )

HPPRI 2007 Hal.: 828 - 865

26


Penataan Ruang (LN No.68 & TLN No.4725)

HPPRI 2007 Hal.: 866 - 954

27

No.27 Tahun 2007 17 Juli 2007

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau HPPRI (4) 2007 Hal.: 3 - 68 Kecil. (LN No.84 & TLN No.4739)

28

No.28 Tahun 2007 17 Juli 2007

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 HPPRI (4) 2007 Hal.: 69 - 193 Th.1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (LN No.85 & TLN No.4740)

29

No.29 Tahun 2007 30 Juli 2007

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota HPPRI (4) 2007 Hal.: 194 - 221 Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (LN No.93 & TLN No.4744)

30


Energi (LN No.96 & TLN No.4746)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 222 - 246

31


Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. (LN No.97 & TLN No.4747)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 247 - 266

32


Pembentukan Kota Serang. (LN No.98 & TLN No.4748)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 267 - 286


STATUS


PUSDATINKOMTEL

-146 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

33


Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. (LN No.99 & TLN No.4749)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 287 - 307

34


Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur. (LN No.100 & TLN No.4750)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 308 - 329

35


Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. (LN No.101 & TLN No.4751)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 330 - 350

36


Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di HPPRI (4) 2007 Hal.: 351 - 372 Provinsi Nusa Tenggara Timur. (LN No.102 & TLN No.4752)

37


Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara HPPRI (4) 2007 Hal.: 373 - 393 di Provinsi Sumatera Utara. (LN No.103 & TLN No.4753)

38


Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. (LN No.104 & TLN No.4754)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 394 - 414

39


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (LN No.105 & TLN No.4755)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 415 - 489

40


Perseroan Terbatas. (LN No.106 & TLN No.4756)

41


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. (LN No.122 & TLN No.4767)

42


43


44


45



STATUS

HPPRI (4) 2007 Ps.142 (2a) Dicabut dg UU No.24 Th.2011 Hal.: 490 - 625 HPPRI (4) 2007 Hal.: 626 - 656

HPPRI (4) 2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty Hal.: 657 - 707 on Extradition Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea); (LN No.126 & TLN No.4771) Perpustakaan. (LN No.129 & TLN No.4774)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 708 - 742

Penetapan Perpu No.1 Th.2007 ttg Perubahan HPPRI (4) 2007 Atas UU No.36 Th.2000 ttg Penetapan Perpu Hal.: 743 - 756 No.1 Th.2000 ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UndangUndang. (LN No.130 & TLN No.4775)


HPPRI (4) 2007 Hal.:757-1663


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. (LN No.133 & TLN No.4778)

PUSDATINKOMTEL

-147 -

NO.

NOMOR/TGL UU

46


47


48


TENTANG

SUMBER

STATUS

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN HPPRI (4) 2007 Hal.:1664-1675 Tahun 2005. (LN No.166 & TLN No.4794) Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement Between Republic Of Indonesia and Australia On The Framework For Security Cooperation) (LN No.167 & TLN No.4795)

HPPRI (4) 2007 Hal.:1676-1696

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti HPPRI (4) 2007 Hal.:1697-1704 Undang-Undang No.2 Th.2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. (LN No.168 & TLN No.4796)

PERPU 1

No. 1 Tahun 2007 4 Juni 2007

2

No. 2 Tahun 2007 4 Juni 2007

Perubahan atas UU No.36 Th.2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Th.2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. (LN No.72 & TLN No.4729)

HPPRI (4) 2007 Hal.: 957 - 963


HPPRI (4) 2007 Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Hal.:1705-1730 dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. (LN No.119 & TLN No.4765)

LXIV.TAHUN 2008 1


Pengesahan bahwa ILO Convention No. 185 concerning Revising The Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) (LN No.1 & TLN No.4800)

HPPRI 2008 Hal.: 3 - 75

2



HPPRI 2008 Hal.: 76 - 106

3




Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah HPPRI 2008 Hal.: 107 - 128 di Provinsi Papua. (LN No.3 & TLN No.4802)

PUSDATINKOMTEL

-148 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

4


Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua. (LN No.4 & TLN No.4803)

HPPRI 2008 Hal.: 129 - 149

5


Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua. (LN No.5 & TLN No.4804)

HPPRI 2008 Hal.: 150 - 170

6


Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua. (LN No.6 & TLN No.4805)

HPPRI 2008 Hal.: 171 - 191

7


Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. (LN No.7 & TLN No.4806)

HPPRI 2008 Hal.: 192 - 212

8


Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua. (LN No.8 & TLN No.4807)

HPPRI 2008 Hal.: 213 - 234

9


Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sbg Senjata Kimia. (LN No.49 & TLN No.4834)

HPPRI 2008 Hal.: 235 - 258

10


HPPRI 2008 Dicabut dg UU No.8 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Th.2012 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Hal.: 259 - 424 Perwakilan Rakyat Daerah. (LN No.51 & TLN No.4836)

11


12


Informasi dan Transaksi Elektronik. (LN No.58 & TLN No.4843)

HPPRI 2008 Hal.: 425 - 461

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor HPPRI 2008 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal.: 462 - 497 (LN No.59 & TLN No.4844)

13


Penyelenggaraan Ibadah Haji. (LN No.60 & TLN No.4845)

HPPRI 2008 Hal.: 498 - 529

14


Keterbukaan Informasi Publik (LN No.61 & TLN No.4846)

HPPRI 2008 Hal.: 530 - 578

15


Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) (LN No.62 & TLN No.4847)

HPPRI 2008 Hal.: 579 - 653

16

No.16 Tahun 2008 7 Mei 2008


HPPRI 2008 Hal.: 654 - 688

17

No.17 Tahun 2008 7 Mei 2008

Pelayaran. (LN No.64 & TLN No.4849)

HPPRI 2008 Hal.: 689 - 876


PUSDATINKOMTEL

-149 -

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

18

No.18 Tahun 2008 7 Mei 2008

Pengelolaan Sampah. (LN No.69 & TLN No.4851)

HPPRI 2008 Hal.: 877 - 909

19

No.19 Tahun 2008 7 Mei 2008

Surat Berharga Syariah Negara. (LN No.70 & TLN No.4852)

HPPRI 2008 Hal.: 910 - 938

20

No.20 Tahun 2008 4 Juli 2008

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (LN No.93 & TLN No.4866)

HPPRI 2008 L L : 22 hal.

21

No.21 Tahun 2008 16 Juli 2008

Perbankan Syariah (LN No.94 & TLN No.4867)


22

No.22 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. (LN No.95 & TLN No.4868)


23

No.23 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. (LN No.96 & TLN No.4869)


24

No.24 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. (LN No.97 & TLN No.4870)


25

No.25 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. (LN No.98 & TLN No.4871)


26

No.26 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (LN No.99 & TLN No.4872)


27

No.27 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. (LN No.100 & TLN No.4873)


28

No.28 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. (LN No.101 & TLN No.4874)

LNRI 2008 L L : 15 hal.

29

No.29 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. (LN No.102 & TLN No.4875)


30

No.30 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. (LN No.103 & TLN No.4876)


31

No.31 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. (LN No.104 & TLN No.4877)


32

No.32 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. (LN No.105 & TLN No.4878)


NO.


STATUS

PUSDATINKOMTEL

-150 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

33

No.33 Tahun 2008 21 Juli 2008

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. (LN No.106 & TLN No.4879)


34

No.34 Tahun 2008 21 Juli 2008

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.53 Th.1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (LN No.107 & TLN No.4880)


35

No.35 Tahun 2008 25 Juli 2008

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. (LN No.112 & TLN No.4884)


36

No.36 Tahun 2008 23 Sept. 2008

Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Th.1983 tentang Pajak Penghasilan. (LN No.133 & TLN No.4893)


37


Ombudsman Republik Indonesia (LN No.139 & TLN No.4899)


38


Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (LN No.165 & TLN No.4915)


39


Kementerian Negara. (LN No.166 & TLN No.4916)


40


Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (LN No.170 & TLN No.4919)

HPPRI 2008 L L :13 hal.

41




42

No.42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 13 Nopember 2008 (LN No.176 & TLN No.4924)


43


Wilayah Negara. (LN No.177 & TLN No.4925)


44


Pornografi (LN No.181 & TLN No.4928)


45


Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (LN No.182 & TLN No.4929)



STATUS

PUSDATINKOMTEL

-151 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

46


Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (LN No.183 & TLN No.4930)


47


Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (LN No.184 & TLN No.4931)


48


Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung. (LN No.185 & TLN No.4932)


49


Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung. (LN No.186 & TLN No.4933)


50


Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. (LN No.186 & TLN No.4933)


51


Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. (LN No.187 & TLN No.4934)


52


Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (LN No.189 & TLN No.4936)


53


Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara. (LN No.190 & TLN No.4937)


54


Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua. (LN No.191 & TLN No.4938)


55


Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua. (LN No.192 & TLN No.4939)


56


Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. (LN No.193 & TLN No.4940)


STATUS

PERPU 1


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (LN No.57 & TLN No.4842)

HPPRI 2008 Hal.: 939 - 946


2


Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ttg Bank Indonesia. (LN No.142 & TLN No.4901)

HPPRI 2008 Hal.: 5 hal.



PUSDATINKOMTEL

-152 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

3


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. (LN No.143 & TLN No.4902)


4


Jaring Pengaman Sistem Keuangan. (LN No.149 & TLN No.4907)


5


Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. (LN No.211 & TLN No.4953)


STATUS


LXV.TAHUN 2009 1


Penerbangan. (LN No.1)


2


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. (LN No.2 & TLN No.4957)

HPPRI 2009 Hal.: 39

3


Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (LN No.3 & TLN No.4958)

HPPRI 2009 LL.: 27 Hal

4


Pertambangan Mineral dan Batubara. (LN No.4 & TLN No.4959)

HPPRI 2009 Hal.: 39

5


Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (LN No.5 & TLN No.4960)


6


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ttg Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. (LN No.7 & TLN No.4962)


7


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ttg Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. (LN No.8 & TLN No.4963)



PUSDATINKOMTEL

-153 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

8


Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006. (LN No.9 & TLN No.4964)


9


Badan Hukum Pendidikan (LN No.10 & TLN No.4965)


10


Kepariwisataan (LN No.11 & TLN No.4966)


11


Kesejahteraan Sosial. (LN No.12 & TLN No.4967)


12


Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. (LN No.13 & TLN No.4968)


13


Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. (LN No.14 & TLN No.4969)


14


Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). (LN No.53 & TLN No.4990)


15


Pengesahan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supple-menting the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). (LN No.54 & TLN No.4991)


16


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. (LN No.62 & TLN No.4999)



STATUS

PUSDATINKOMTEL

-154 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

STATUS

17

No.17 Tahun 2009 29 Mei 2009

Penetapan Perpu No.1 Th.2009 ttg Perubahan atas UU No.10 Th.2008 ttg Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. (LN No.78 & TLN No.5009)



18

No.18 Tahun 2009 4 Juni 2009

Peternakan dan Kesehatan Hewan. (LN No.84 & TLN No.5015)


Mencabut beberapa hal pada stdblad No.432 Th.1912, No.486 Th.1914, No.163 Th.1925, No.451 Th.1926, No.569 Th.1926, No.52 Th.1928, No.614 & No.715 Th.1936, No.512 Th.1937 & No.513 Th.1937

19

No.19 Tahun 2009 11 Juni 2009

Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (LN No.89 & TLN No.5020)


20

No.20 Tahun 2009 18 Juni 2009

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (LN No.94 & TLN No.5023)


21

No.21 Tahun 2009 .. Juni 2009

Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks & Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh). (LN No.95 & TLN No.5024)


22

No.22 Tahun 2009 22 Juni 2009

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (LN No.96 & TLN No.5025)


23

No.23 Tahun 2009 1 Juli 2009

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. (LN No.100 & TLN No.5026)

HPPRI 2009 LL.: 10 Hal Lamp.:474 hal.

24

No.24 Tahun 2009 9 Juli 2009

Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. (LN No.100 & TLN No.5026)



PUSDATINKOMTEL

-155 -

NO. 25 26

27

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER

No.25 Tahun 2009 18 Juli 2009

Pelayanan Publik. (LN No.112 & TLN No.5038)

LL.: 37 Hal


Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Th.2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A. 2009. (LN No.118 & TLN No.5041)


Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

STATUS

LL.: .. Hal

LL.: 241 Hal

(LN No.123 & TLN No.5043) 28 29

30 31 32

33

34

35 36 37


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (LN No.130 & TLN No.5049)


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (LN No.131 & TLN No.5050)


Ketenagalistrikan (LN No.133 & TLN No.5052)

LL : 25 hal.


Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (LN No.139 & TLN No.5058)

LL : 35 hal.


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hidup (LN No.139 & TLN No.5058)

LL : 35 hal.


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hidup (LN No.139 & TLN No.5058)

LL : 35 hal.


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (LN No.142 & TLN No.5061)


Narkotika. (LN No.143 & TLN No.5062)

LL : 59 hal.


Kesehatan. (LN No.144 & TLN No.5063)

LL : 57 hal.


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (LN No.145 & TLN No.5064)


LL.: 75 Hal LL.: 18 Hal

LL : 7 hal.

LL : 6 hal.

PUSDATINKOMTEL

-156 -

NO. 38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER



LL : 19 hal.


Kawasan Ekonomi Khusus. (LN No.147 & TLN No.5066)

LL : 20 hal.


Kepemudaan. (LN No.148 & TLN No.5067)

LL : 19 hal.


Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (LN No.149 & TLN No.5068)


Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (LN No.150 & TLN No.5069)


Kearsipan (LN No.152 & TLN No.5071)

LL : 38 hal.


Rumah Sakit. (LN No.153 & TLN No.5072)

LL : 31 hal.


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (LN No.154 & TLN No.5073)


Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (LN No.155 & TLN No.5074)




Kekuasaan Kehakiman (LN No.157 & TLN No.5076)


Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Th.1986 tentang Peradilan Umum. (LN No.158 & TLN No.5077)


Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (LN No.159 & TLN No.5078)


Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (LN No.160 & TLN No.5079)


STATUS

LL : 35 hal.

LL : 39 hal.

LL : 31 hal.

LL : 16 hal.

LL : .. hal.


LL : 20 hal.

LL : 18 hal.

LL : 19 hal.

LL : 20 hal.

PUSDATINKOMTEL

-157 -

NO. 52

NOMOR/TGL UU No.52 Tahun 2009 29 Oktober 2009

TENTANG

SUMBER

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (LN No.161 & TLN No.5080)

LL : 24 hal.

STATUS

PERPU 1

2

3

4


Perubahan atas Undang-Undang No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (LN No.41 & TLN No.4986)

No. 2 Tahun 2009 17 Juli 2009

Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Th.2008 Ttg Penyelenggaraan Ibadah Haji. (LN No.110 & TLN No.5036)

LL.: 4 Hal


No. 3 Tahun 2009 17 Juli 2009

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. (LN No.111 & TLN No.5037)

LL.: 3 Hal


No. 4 Tahun 2009 21 Sept. 2009

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN No.132 & TLN No.5051)

LL.: 5 Hal


LL.: 4 Hal

LXVI.TAHUN 2010 1

2

3

4


Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (LN No.58 & TLN No.5124)

No. 2 Tahun 2010 25 Mei 2010

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA.2010. (LN No.69 & TLN No.5132)

No. 3 Tahun 2010 15 Juni 2010

Pencabutan PERPU No.4 Th.2009 tentang Perubahan Atas UU No.30 Th.2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN No.76 & TLN No.5137)

No. 4 Tahun 2010 15 Juni 2010

Pengesahan Perjanjian antara Rep. Indonesia dan Rep. Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty between the Rep. of Indonesia and the Rep. of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore,2009). (LN No.81 & TLN No.5138)


Hal.: 13 hal.

LL.: 41 Hal

Hal.: 3 hal.

Hal.: 6 hal.

PUSDATINKOMTEL

-158 -

NO.

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. (LN No.100 & TLN No.5150)

Hal.: 6 hal.

6


Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation) (LN No.103 & TLN No.5152)

7

No. 7 Tahun 2010 28 Sept. 2010

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. (LN No.111 & TLN No.5156)


Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (LN No.122 & TLN No.5164)


Keprotokolan. (LN No.125 & TLN No.5166)


Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. (LN No.126 & TLN No.5167)


Cagar Budaya. (LN No.130 & TLN No.5168)

Hal.: 39 hal.


Gerakan Pramuka. (LN No.131 & TLN No.5169)

Hal.: 18 hal.


Holtikultura. (LN No.132 & TLN No.5170)

Hal.: 51 hal.


Perumahan dan Kawasan Permukiman. (LN No.7 & TLN No.5188)

Hal.: 68 hal.


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (LN No.8 & TLN No.5189)


Transfer Dana (LN No.39 & TLN No.5204)

5

8

9 10

11 12 13

STATUS


Hal.: .. hal.

Hal.: 44 hal.

Hal.: 20 hal. Hal.: .. hal.

LXVII.TAHUN 2011 1

2

3


Hal.: 13 hal.

Hal.: 43 hal.

PUSDATINKOMTEL

-159 -

NO. 4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER


Informasi Geospasial (LN No.49 & TLN No.5214)

Hal.: 26 hal.

No. 5 Tahun 2011 3 Mei 2011

Akuntan Publik (LN No.51 & TLN No.5215)

Hal.: 38 hal.

No. 6 Tahun 2011 5 Mei 2011

Keimigrasian. (LN No.52 & TLN No.5216)

Hal.: 52 hal.

No. 7 Tahun 2011 28 Juni 2011

Mata Uang (LN No.64 & TLN No.5223)

Hal.: 20 hal.

No. 8 Tahun 2011 20 Juli 2011

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (LN No.70 & TLN No.5226)

Hal.: 18 hal.


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. (LN No.78 & TLN No.5231)

Hal.: 13 hal.


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (LN No.79 & TLN No.5232)


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (LN No.81 & TLN No.5233)


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

STATUS

Hal.: 20 hal.

Hal.: 72 hal.

Hal.: 20 hal. (LN No.82 & TLN No.5234)

13

14

15

16

17

18


Penanganan Fakir Miskin (LN No.83 & TLN No.5235)

No.14 Tahun 2011 19 Sept. 2011

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. (LN No.90 & TLN No.5239)


Penyelenggara Pemilihan Umum (LN No.101 & TLN No.5246)

Hal.: 165 hal.

No.16 Tahun 2011 31 Oktober 2011 2 Nopember 2011

Bantuan Hukum (LN No.104 & TLN No.5248)

Hal.: 11 hal.


Intelijen Negara (LN No.105 & TLN No.5249)

Hal.: 21 hal.


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (LN No.106 & TLN No.5250)


Hal.: 37 hal.

Hal.: 26 hal.

Hal.: 14 hal.

PUSDATINKOMTEL

-160 -

NO. 19

20

21

22

23

24

NOMOR/TGL UU

TENTANG

SUMBER


mengesahkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). (LN No.107 & TLN No.5251)


Rumah Susun (LN No.108 & TLN No.5252)

Hal.: 48 hal.


Otoritas Jasa Keuangan. (LN No.111 & TLN No.5253)

Hal.: 92 hal.




Pengelolaan Zakat (LN No.115 & TLN No.5255)

Hal.: 16 hal.


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (LN No.116 & TLN No.5256)

Hal.: 68 hal.

STATUS

Hal.: 5 hal.

Hal.: 74 hal.


LXVIII.TAHUN 2012 1

2

3

4

5

6

7

8


Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty). (LN No.1 & TLN No.5269)


Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (LN No.22 & TLN No.5280)


Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters). (LN No.85 & TLN No.5301)




Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) (LN No.93 & TLN No.5306)

No. 6 Tahun 2012 2 Mei 2012

Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). (LN No.115 & TLN No.5314)

No. 7 Tahun 2012 10 Mei 2012

Penanganan Konflik Sosial (LN No.116 & TLN No.5315)

No. 8 Tahun 2012 11 Mei 2012

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (LN No.117 & TLN No.5316)


Hal.: 12 hal.

Hal.: 71 hal.

Hal.: 8 hal.

Hal.: 63 hal.

Hal.: 19 hal.

Hal.: 115 hal.

Hal.: 45 hal.

Hal.: 212 hal.

PUSDATINKOMTEL

Singkatan-singkatan: APBN Angkt. BPHN-DEPKEH Dati I / II DDN dg D.I D.I.Y dlm DPR DPRD HPPN HPPRI HPPU-DDN Intl. ILO Kab. Kep. LNRI LN MPR OTK Pelaks. Pem. PERPU PMD PNS Prop. Prov. Psl PT Rep. RI RIS SETNEG SOTK TA TLN Ttg UU Wil. Wkl yg


: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Angkatan : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Kehakiman dan HAM : Daerah Tingkat I / II : Departemen Dalam Negeri : dengan : Daerah Istimewa : Daerah Istimewa Yogyakarta : dalam : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Himpunan Peraturan Peraturan Negara : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Dalam Negeri. : International : International Labour Organization : Kabupaten : Kepulauan : Lembaran Negara Republik Indonesia : Lembaran Negara : Majelis Permusyawaratan Rakyat : Organisasi dan Tata Kerja : Pelaksanaan : Pemerintah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang : Pemberdayaan Masyarakat Desa : Pegawai Negeri Sipil : Propinsi : Provinsi : Pasal : Pengadilan Tinggi : Republik : Republik Indonesia : Republik Indonesia Serikat : Sekretariat Negara : Susunan Organisasi dan Tata Kerja : Tahun Anggaran : Tambahan Lembaran Negara : Tentang : Undang-Undang : Wilayah : Wakil : yang

PUSDATINKOMTEL