Kebijakan Pengembangan Industri Hijau - IESR

28 downloads 135 Views 2MB Size Report
27 Mar 2012 ... memberi dampak positif bagi negara, juga memberikan dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan terutama pencemaran lingkungan ...
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU

Disampaikan pada : Workshop Efisiensi Energi di IKM Jakarta, 27 Maret 2012

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Industri • Pembangunan sektor industri di Indonesia yang telah berjalan sekitar 50 (lima puluh) tahun selain telah memberi dampak positif bagi negara, juga memberikan dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan terutama pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien.

• Dengan semakin terbatasnya sumber daya alam, krisis energi dan menurunnya daya dukung lingkungan, maka tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan istilah industri hijau (green industry) telah menjadi isu penting.

2. Tuntutan Global

Investor/ Bank/ Insurers

Public Opinion

Green Consumer Power

Employees Global Concensus

Government Regulation

3. Komitmen Pemerintah Untuk Penurunan Emisi GRK Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

26% Upaya sendiri

26%

41% 15%

RAN-GRK/RAD-GRK

Upaya sendiri dan Dukungan internasional







Total emisi GRK di Indonesia dari semua sektor posisi pada tahun 2000 sebesar : 1,415,988 Gg CO2e Kontribusi GRK terdiri dari: 1. Kehutanan dan lahan gambut 58% 2. Energy 24% 3. Limbah 11% 4. Industry 2% 5. Pertanian 5% Kontributor Emisi GRK Sektor Industri 1. Semen 2. Logam dan Baja 3. Tekstil 4. Pulp dan Kertas 5. Petrokimia 6. Pupuk 7. Glass dan Keramik 8. Makanan dan minuman

Peat land

Sumber : SECOND NATIONAL COMMUNICATION-SNC

4. Kebijakan Kementerian Perindustrian Tujuan Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional) Membangun Industri dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi Lingkungan

Pembangunan industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yg diperlukan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor, menghemat devisa melalui pengurangan produk impor

Pembangunan industri yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi pelestarian lingkungan

Sosial

Pembangunan industri yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, seperti , peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan

II. INDUSTRI HIJAU

1. Definisi Industri Hijau Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. (RUU Perindustrian)

2. Prinsip-Prinsip Penerapan Industri Hijau Business as Usual

Teknologi/ Mesin Bahan baku dan penolong Supplier

Produk

Proses Produksi

Energi Air

Limbah/Emisi

Green Industry

Kemasan

Eco Friendly

• Ramah Lingkungan • Hemat/efisien & Efektif • Renewable (jika tersedia)

Produk Bekas & Kemasannya

Curative

• Penerapan Reduce & Reuse • Pendayagunaan SDM berwawasan lingkungan • Penerapan SOP • Penerapan tataletak pabrik yang efisien dan efektif • Modifikasi peralatan

Green Production (Preventive)

• Eco-Product • Eco-Packaging • Rendah/ zero emission • Diolah hingga memenuhi BML • Non B3 • Dapat dimanfaatkan • Penerapan Recycle, Recovery

Eco Friendly

SUPPORTING •Standard

•Lembaga Sertifikasi

•Kerjasama

• Pembiayaan

•Insentif

•Pendidikan dan Pelatihan

•R & D

• BantuanTeknis

• Sistem Informasi

3. Pencapaian Industri Hijau Industri hijau dapat dicapai antara lain melalui: 1. Meningkatkan upaya-uapaya pengelolaan internal/housekeeping; 2. Meningkatkan proses pengawasan; 3. Daur ulang bahan/material; 4. Modifikasi peralatan yang ada; 5. Teknologi bersih; 6. Perubahan bahan baku; 7. Modifikasi produk; dan 8. Pemanfaatan produk samping

4. Manfaat Penerapan Industri Hijau • Meningkatkan profitabilitas (keuntungan) melalui peningkatan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya operasi, pengurangan biaya pengelolaan limbah dan tambahan pendapatan dari produk hasil samping • Meningkatkan image perusahaan • Meningkatkan kinerja perusahaan • Mempermudah akses pendanaan • Flexsibelitas dalam regulasi • Terbukanya peluang pasar baru • Menjaga kelestarian fungsi lingkungan

III. TANTANGAN & STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU Tantangan: 1. Dibutuhkan Penggantian/modifikasi mesin industri untuk mengganti/modifikasi mesin dibutuhkan investasi, sementara bunga komersial perbankkan nasional tinggi (14%) serta tidak adanya industri permesinan nasional; 2. Dibutuhkan penghargaan bagi kalangan industri yang telah mewujudkan industri hijau, misal: pemberian kompensansi dalam bentuk bantuan dana; bantuan teknis dll untuk meningkatkan upaya perbaikan; 3. Perlu dirumuskan pola insentif bagi industri yang telah menerapkan industri hijau.

Strategi: • Mengembangkan kerjasama internasional terkait perumusan kebijakan dan pendanaan dalam pembangunan dan pengembangan industri hijau; • Memperkuat kapasitas institutional untuk mengembangkan industri hijau; • Membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta; • Mempromosikan/ mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau (meliputi bahan baku, proses produksi, teknologi dan produk yang ramah lingkungan). • Meningkatkan kemampuan SDM, transfer teknologi, dan memperkuat R&D

IV. UPAYA KEMENPERIN DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HIJAU UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN: 1.Penggunaan mesin ramah lingkungan melalui program restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan gula: program ini memberikan dampak yang signifikan berupa penghematan penggunaan energi sampai 25%, peningkatan produktivitas sampai 17%, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan efektivitas giling pada industri gula; 2.Penerapan produksi bersih dengan memberikan pelatihan kepada pelaku industri dan aparatur, menyusun pedoman teknis produksi bersih untuk beberapa komoditi industri dan bantuan teknis kepada beberapa industri; 3.Kebijakan teknis, yaitu perlindungan terhadap lapisan ozon melalui kontrol penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO ) secara bertahap.(Peraturan Menteri Perindustrian No. 33 Tahun 2007: larangan Memproduksi Bahan Perusak lapisan Ozon serta Memproduksi yang menggunakan BPO;

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN (lanjutan ……….) 4. Penyusunan Data Inventori Emisi CO2 equivalent di 700 perusahaan dari 8 sektor industri untuk penetapan baseline emisi GRK;

5. Penyusunan Grand Strategi Konservasi Energi; 6. Implementasi Konservasi energi pada 35 perusahaan industri baja dan 15 perusahaan industri pulp dan kertas; 7. Penyusunan Pedoman Teknis Penurunan Emisi GRK pada industri Semen; 8. Himbauan kepada sektor industri agar lebih memanfaatkan mekanisme pembangunan bersih (“clean development mechanism” atau CDM);

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN (lanjutan ……….)

9. Pemberian penghargaan industri hijau : •Tahun 2010 kepada 9 perusahaan industri •Tahun 2011 kepada 10 perusahaan industri 10. Program Re-use air limbah hasil pengolahan pada industri Penyamakan Kulit di sentra industri Magetan 11. Program pengembangan biogas dari limbah industri tahu.

UPAYA YANG SEDANG DILAKUKAN:

1). Revisi UU tentang Perindustrian, salah satunya adalah mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan industri hijau 2). Penyusunan rencana induk pengembangan industri hijau 3). Penyusunan standar industri hijau 4). Penyusunan katalog bahan baku dan bahan penolong ramah lingkungan

UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN:

1) Penyusunan Kebijakan Insentif untuk industri hijau 2) Pengembangan R&D clean technology 3) Bantuan teknis dan Pilot Project penerapan produksi bersih pada industri 4) Penyusunan Baseline industri hijau (penggunaan energi, air, bahan baku dan penolong, teknologi & proses produksi, mesin, SDM dan eco-product) 5) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

V. PENUTUP Pengembangan Industri Hijau membutuhkan dukungan dari semua pihak,, yaitu pelaku industri, pemerintah dan masyarakat.

TERIMA KASIH