Document not found! Please try again

KEBIJAKAN PUBLIK & KEBIJAKAN KESEHATAN - blog.staff.ui.ac.id

98 downloads 625 Views 905KB Size Report
KEBIJAKAN PUBLIK &. KEBIJAKAN KESEHATAN. Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia.
KEBIJAKAN PUBLIK & KEBIJAKAN KESEHATAN Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

Suatu rangkaian praktek yang utuh berupa statemen, peraturan dan hukum yang merupakan hasil keputusan tentang bagaimana meyakinkan pembuat kebijakan sebagai bahan manajemen yang baik

Kebijakan Diekspresikan sebagai rangkaian tindakan-tindakan,

pernyataan-pernyataan, peraturan-peraturan, hukum yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk menjalankan sesuatu

Publik & Kebijakan Publik

Publik

Sekumpulan orang banyak yang memiliki tujuan terarah, pandangan terhadap masalah, menentukan sikap, dan menentukan pilihan (kompasiana, 2009)

Publik & Kebijakan Publik Masyarakat orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (Selo Sumardjan)

suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi (Karl Marx) kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut (Paul B. Horton & C. Hunt)

Massa orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis

Berdasarkan hukum dan kewenangan yang berlaku

Dapat bersifat positif atau negatif

Kebijakan Publik

Berorientasi mencapai tujuan

Terdiri dari serangkaian kegiatan yang disusun oleh aparat pemerintahan

Agenda Publik

• barometer politik • berubah bila terjadi pergeseran prioritas dan nilai-nilai dalam masyarakat

Konstruksi Agenda Publik Aktor Media Pressure group

Birokrasi

Substantif

Simbolik

• alokasi sumber daya dari pemerintah

• kebutuhan keputusan terhadap sebuah nilai di masyarakat

Isu dalam agenda publik

Immunization Man-power: PTT, Bidan Desa

Family Planning Disaster Plan/Emergency Response System Health care financing (curative, preventive, promotive, rehabilitative)

Public Health Policy Issue

Decentralization

Equity Privatization of hospitals

Referral system Telemedicine

Proactive hospital Environmental Management for health facility

sering dianggap sebagai obyek dari perjuangan politik, merupakan sumber daya atau komoditas persaingan politik

Pelayanan kesehatan dilihat sebagai komoditas untuk dibeli dan dijual (industri)

dilihat sebagai suatu investasi di masyarakat karena meningkatkan status kesehatan, dan masyarakat yang lebih sehat akan lebih produktif

Kebijakan Kesehatan

• dapat didefinisikan sebagai jaringan keputusan saling berhubungan yang bersama-sama membentuk suatu strategi atau pendekatan dalam kaitannya dengan isu praktis mengenai pelayanan kesehatan • mencakup serangkaian kegiatan yang berpengaruh pada institusi, organisasi, pelayanan, dan pembiayaan sistem kesehatan • mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan dan organisasi pemerintah, swasta maupun lembaga lain yang bergerak dalam bidang kesehatan

Kebijakan Kesehatan

Kebijakan Kesehatan Dinamika Sosial pada Masyarakat Lokal menentukan tingkat bantuan masyarakat di dalam sistem pelayanan kesehatan

Kondisi-kondisi yang Berlaku di Lingkungan Global mempengaruhi kebutuhan sistem pelayanan kesehatan.

Perspektif Sistem mempertimbangkan suatu isu politik dan keputusan mengenai sasaran hasil jangka panjang dari negara

Produk Kebijakan Kesehatan di Indonesia SJSN

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara

SJSN Tujuan

Untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hingga setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, PHK , usia tua atau pensiun

Melalui mekanisme asuransi

Asas SJSN Asas Kemanusiaan • berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia

Asas manfaat • bersifat operasional, pengelolaan yang efisian dan efektif

Asas keadilan • merupakan asas yang bersifat ideal.

Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan

Prinsip SJSN

(UU No. 40 Tahun 2004)

Kehati-hatian Akuntabilitas

Portabilitas Kepersertaan bersifat wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial Nasional

5 Program Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan (JK) •Memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap peserta/rakyat Indonesia

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) •Memberikan kepastian Jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan

Jaminan Hari Tua (JHT) •Memberikan bekal kepada peserta ketika memasuki masa pensiun

Jaminan Pensiun (JP) •Diselenggarakan berdasarkan sistem asuransi dan tabungan dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan hidup minimun yang dibayarkan secara berkala

Jaminan Kematian (JKM) •Memberikan santunan/jaminan kematian berdasarkan mekanisme asuransi sosial

Faktor Penghambat Pelaksanaan SJSN

1

• Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dicabut karena tidak sepenuhnya memihak rakyat

2

• SJSN diserahkan kepada perusahaan asuransi mengakibatkan orang yang tidak bisa membayar iuran atau tidak dibayarkan oleh pemerintah, tidak bisa merasakan manfaat dari SJSN

3

• Asumsi politik  karena SJSN disahkan pada masa Megawati, jadi pemerintah saat ini lambat dalam menjalankan produk yang notabene hasil dari pemerintahan sebelumnya

Faktor Penghambat Pelaksanaan SJSN

4

• Masih belum dicapai keputusan apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi tunggal atau multi berdasarkan program kerja dan sasaran masing-masing • Bila BPJS menjadi tunggal • Kelebihan : mekanisme pelayanan kepada setiap peserta, sama dengan satu penyelenggara untuk lima manfaat program • Kelemahan : • Sulit menyatukan penyelenggara menjadi satu, dibutuhkan komitmen politik yang lebih kuat • Bila BPJS multi, • Kelebihan : menjadi spesialis dan handal di bidangnya sehingga BPJS yang ada hanya melanjutkan • Kelemahan : setiap peserta membayar lima premi asuransi untuk lima manfaat.

END