kedudukan serta tanggung jawab pihak penjamin - USU Institutional ...

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM HAL TERJADINYA PEMBUBARAN KOPERASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH: MUHAMMAD KHAIRI 060200182

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM STUDI HUKUM DAGANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM HAL TERJADINYA PEMBUBARAN KOPERASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH: MUHAMMAD KHAIRI 060200182

KETUA DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM STUDI HUKUM DAGANG

Prof. Dr. Tan Kamellon, SH. MS NIP: 196204211988031004 DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Prof. Dr. Tan Kamellon, SH. MS NIP: 196204211988031004

Rosnidar Sembiring, SH. M. Hum NIP: 196602021991032002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala petunjuk Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DALAM HAL TERJADINYA PEMBUBARAN KOPERASI” yang disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakutas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan lapang hati penulis selalu menerima kritik, saran maupun masukan yang bersifat mendidik dan membangun dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 3. Syafruddin Sulung Hasibuan, S.H, MH, DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan dan masukan bagi penulis; 4. Muhammad Husni, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;


5. Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan dan masukan bagi penulis. 6. Rosnidar Sembiring, SH, M. Hum sebagai Dosen Pembimbing II Departemen Fakultas Hukum Perdata yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, masukan dan nasehat bagi penulis. 7. Armansyah, SH, M. Hum., sebagai Dosen Wali dari Penulis. 8. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik. 9. Seluruh staff

pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu Penulis selama masa perkuliahan. 10. Teristimewa kepada kedua orang tuaku: Ir. H Jamil Ansari, SH, MM dan Hj. Zumairi Hemisni Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang tak terbatas, doa-doa yang tak pernah putus, motivasi yang selalu membangun, bantuan moriil dan materi yang tak akan mungkin terbalaskan. 11. Kepada Rya Batubara sebagai teman,sahabat,saudara yg telah banyak memberikan support kepada penulis. 12. Bapak Meher Ban Shah selaku Ketua Umum DPN Masyarakat Pancasila Indonesia yg telah banyak memberi motivasi dan panutan kepada penulis. 13. Kepada sahabat-sahabatku angkatan 2006 yang selanjutnya penulis harapkan persahabatan ini tidak akan berakhir sampai akhir usia kita dan mereka-mereka ini dapat menjadi pembesar-pembesar negeri ini, Amin. 14. Kepada teman-teman seperjuangan, Egi Arjuna Ginting, Tessa Yudistira, Akmal Handi Nst, Atika Ayu Pulungan, Alwan Husni, Milki Irsyad,


M.Hariadi Srg, M.Syahril Ichlas, Arridho Chaidir, Ahmad Syarief, Ilham Dodi Prawira, Alvin Hamzah Nst, Sheila Lydia, Hot Bonar Sinaga, Irene Kartika Sari Siregar, Yulia Indriani, M.Ferdian, Ferry M Srg, Alki dan semua teman-teman angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satupersatu terima kasih atas doa dan dukungan kepada saya; 15. Kepada kakanda-kakanda di Fakultas Hukum, Bang Imanda Batubara, Bang Dhuha, Bang Andrew, Bang Gatot Efdi Syahputra, Bang Agung Yuriandi, Bang Adit, Kak Syafrina Nst, kak Vina dan semua senioren yang tidak bisa disebutkan satu persatu.; 16. Kepada Teman-teman sepermainan Renat, Hidayat Nizam, Musa Akbar Shah, Sutan Danny Sitorus, Gordon Daniel, Bob Sitepu, Wira Tarigan semoga persahabatan ini terus terjalin; 17. Rekan-rekan juang Masyarakat Pancasila Indonesia; 18. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu; Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan Rahmat Karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Medan,

November 2010 Penulis

MUHAMMAD KHAIRI


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv ABSTRAKSI ....................................................................................................... vi BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang.............................................................................. 1 B. Permasalahan ................................................................................ 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ...................................................... 6 D. Keaslian Penulisan ........................................................................ 6 E. Tinjauan Kepustakaan ................................................................... 7 F. Metode Penelitian ......................................................................... 12 G. Sistematika Penulisan ................................................................... 14

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI .................................... 16 A. Latar Belakang atau Sejarah Berdirinya Koperasi ......................... 16 B. Dasar Hukum Koperasi dan Pengertian Koperasi .......................... 22 C. Prinsip-prinsip Hukum Koperasi ................................................... 23 D. Koperasi Sebagai Badan Hukum ................................................... 26 E. Harta Kekayaan Koperasi ............................................................. 36

BAB III

ASPEK YURIDIS TENTANG PENGURUS DALAM KOPERASI ........................................................................................ 41 A. Pengertian Pengurus dalam Koperasi ............................................ 41 B. Hak dan Kewajiban Pengurus dalam Koperasi .............................. 42 C. Pertanggungjawaban Hukum Pengurus dalam Koperasi ................ 44 D. Hubungan Hukum Pengurus Secara Eksternal dan dan Internal ..... 46


BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS....................................................................................... 49 A. Alasan Dibubarkannya Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 .................................................................. 49 B. Pertanggungjawaban Pengurus dalam Hal Terjadinya Pembubaran Koperasi ................................................................... 55 C. Akibat Hukum Jika Pengurus Tidak Bertanggung Jawab dalam hal Pembubaran Koperasi ................................................... 58

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 64 A. Kesimpulan................................................................................... 64 B. Saran ............................................................................................ 65

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 67


ABSTRAKSI

Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa koperasi ke arah yang lebih baik. Bahkan terkadang ada koperasi yang harus menanggung kerugian secara terus menerus sehingga berujung pada pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan: keputusan pemerintah atau keputusan rapat anggota. Pembubaran koperasi ini tentunya menimbulkan tanggung jawab pada setiap elemen yang berkaitan dengan lembaga koperasi, termasuk pengurus koperasi yang dianggap memiliki tanggung jawab terbesar dalam hal terjadinya pembubaran koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana tinjauan terhadap koperasi di Indonesia, bagaimana aspek yuridis tentang pengurus dalam koperasi, dan bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pengurus dalam hal terjadinya pembubaran koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabadikan diri pada kesejahteraan bersama atas dasar perkikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan dan koperasi dapat mengangkat warga miskin dan lemah menjadi warga kelas menegah. Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah kekuasaan Rapat Anggota. Dialah yang mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai Badan Hukum, baik dimuka Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Dalam UU No. 25 Tahun 1992, tentang Pengurus Koperasi Indonesia ini, diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi. Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, jika koperasi menanggung kerugian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
