Pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan ...
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan ... Jenis Pemeriksaan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 29 UU KUP)
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 31 UU KUP)
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan:
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
1 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/ atau
2 tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan
Kriteria Pemeriksaan Harus dilakukan
Pemeriksaan Menguji kepatuhan Dapat dilakukan
WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP) a
SPT LB selain Pasal 17B UU KUP
b
WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
c
SPT Rugi;
d
penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
e
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
f
Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
g
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan
Restitusi Pasal 17B UU KUP
Selain Pasal 17B UU KUP Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Rutin a
Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Lapangan
b
Pemeriksaan Kantor
c
d
Pemeriksaan Khusus e
Pemeriksaan Lapangan
PENENTUAN JENIS PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK
f
g
Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal:
1
2
Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
PENYIMPANAN DOKUMEN
Buku, catatan, & dokumen dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online Dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yg dilakukan dgn pihak yg mempunyai hubungan istimewa telah prinsip sesuai dgn kewajaran dan kelaziman usaha Pasal 10 PP 74 2011
dasar pembukuan/ pencatatan
10 tahun di Indonesia
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Wajib Pajak
OP dan Badan
Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan
memberikan keterangan lain yg diperlukan
Dirjen Pajak menyampaikan SPHP
Pasal 11
penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan
TIDAK
Ps. 14 (5) UU PPh
memberikan hak hadir dalam Clossing
…pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. (Pasal 26A ayat 4 UU KUP)
Dokumen dari WP yg dipertimbangkan saat clossing terbatas pada peredaran usaha atau penghasilan bruto dokumen kredit pajak
Peminjaman Dokumen PEMERIKSAAN LAPANGAN:
Dokumen yang diperlukan dan ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan dipinjam saat itu juga.
PEMERIKSAAN KANTOR:
Dokumen yang dibawa saat wajib pajak datang memenuhi panggilan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, & Dokumen (Dilampiri daftar dokumen yg wajib dipinjamkan) Data WP dikelola secara elektronik Minta Bantuan WP Minta Bantuan Tenaga Ahli
Dokumen WP berupa Fotokopi/Elektronik
Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen Dokumen Belum dipinjamkan
Harus dipenuhi WP dlm jangka waktu 1 bulan
Atas Biaya WP
Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
Surat Pernyataan bahwa Fotokopi/Elektronik sesuai aslinya
Jangka Waktu Pemeriksaan SPHP
7 Hari Tanggapan Tertulis
Jangka waktu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan/Sejak WP datang memenuhi panggilan s.d. tanggal SPHP disampaikan JANGKA WAKTU PENGUJIAN KANTOR 4 Bulan + 2 Bulan
LAPANGAN 6 Bulan + 2 Bulan
Perpanjangan Penyampaian Tanggapan Tertulis
Jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP JANGKA WAKTU PEMBAHASAN AKHIR DAN PELAPORAN 2 BULAN
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN WP K3S MIGAS
WP GRUP
INDIKASI TRANSFER PRICING/ TRANSAKSI KHUSUS LAIN KANTOR 4 Bulan
LAPANGAN 6 Bulan + 3x6 Bulan
3 Hari 3 Hari
Undangan Pembahasan Akhir
Pembahasan Akhir
2 Bulan
Risalah Pembahasan
3 hari Permohonan Pembahasan dgn Tim QA Pembahasan Tim QA
Panggilan Penandatanganan BA (2 BULAN)
Penandatanganan BA LHP
3 Hari
PEMBATALAN SKP skp yg berdasarkan Pemeriksaan/ Verifikasi yg dilaksanakan tanpa prosedur penyampaian SPHP atau SPHV PAHP atau PAHV
dibatalkan Dirjen Pajak dgn Ps. 36 (1) d UU KUP dilanjutkan dgn melaksanakan prosedur yg belum dilaksanakan Catatan: Untuk pemeriksaan dlm rangka restitusi Ps. 17B (1) UU KUP dilanjutkan dgn penerbitan: 1. skp sesuai PAHP apabila jangka waktu 12 bulan belum terlewati. 2. SKPLB sesuai SPT apabila jangka waktu 12 bulan terlewati.
Pasal 13
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak
Verifikasi keterangan lain merupakan data konkret, berupa: 1. Hasil klarifikasi/konfirmasi faktur pajak; 2. bukti pemotongan PPh; 3. data perpajakan terkait WP: tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sesuai Ps. 3 (3) UU KUP; dan setelah ditegur secara tertulis SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sesuai Surat Teguran; 4. bukti transaksi atau data perpajakan yg dapat digunakan menghitung kewajiban perpajakan WP.
Pemeriksaan 1. SPT; 2. kewajiban perpajakan WP karena: tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sesuai Ps. 3 (3) UU KUP; dan setelah ditegur secara tertulis SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sesuai Surat Teguran;
Pemeriksaan Bukti Permulaan WP yg melakukan perbuatan dalam Ps. 13A UU KUP
Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan Putusan Pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap WP yg dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dpt menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Dapat lebih dari 5 tahun
Pasal 14
27
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN Data Baru
dimiliki Dirjen Pajak
Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang Data baru selain Putusan pengadilan, hasil klarifikasi/ konfirmasi faktur pajak, keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri
Pengakuan WP
Verifikasi/ Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang Putusan Pengadilan yg menimbulkan kerugian pendapatan negara
dapat pada
Verifikasi
Verifikasi
hasil klarifikasi/ konfirmasi faktur pajak
Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri
SKPKBT (5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak/bagian tahun pajak/tahun pajak) Sanksi kenaikan 100%
Pasal 15
Sanksi 100% bila terbit dalam jangka waktu 5 tahun
Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKBT lebih dari 5 tahun dengan sanksi bunga 48%
Sanksi kenaikan 100%
Sanksi 0%
28
PROSES PENERBITAN SKP Verifikasi Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi kecuali 1. SKPKBT Ps. 15 ayat (3) UU KUP; dan 2. SKPLB Ps. 17 ayat (2) UU KUP
laporan hasil Verifikasi
Pemeriksaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
laporan hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan ulang
Pemeriksaan Bukper
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
laporan hasil Pemeriksaan ulang
laporan hasil Pemeriksaan Bukper
nota penghitungan
surat ketetapan pajak Pasal 19 & 20
31
KUASA WAJIB PAJAK (1)
Surat Kuasa Khusus
Wajib Pajak
konsultan pajak
memuat: a.
b. c.
Pasal 49
Kuasa
Nama, alamat, ttd di atas materai & NPWP Pemberi Kuasa Nama, alamat, ttd & NPWP penerima kuasa Hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan
bukan konsultan pajak
Syarat: a. b. c. d. e.
Menguasai peraturan perpajakan Memiliki surat kuasa khusus Memiliki NPWP Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan
65
KUASA WAJIB PAJAK (2) tidak dapat melimpahkan kuasa kepada orang lain
KUASA
surat penunjukan
orang lain/ karyawannya
menyampaikan dokumen perpajakan tertentu
kepada pegawai DJP
menerima dokumen perpajakan tertentu
dari pegawai DJP
menyerahkan surat penunjukan Pasal 50
66
KUASA WAJIB PAJAK (2)
hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus
kuasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang dikuasakan, bila:
melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Pasal 51
menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan
dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya 67
PERMINTAAN DATA KEPADA PIHAK KE-3 Dirjen Pajak dapat meminta keterangan atau bukti
Dalam pelaksanaan: PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKPER, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, PENAGIHAN PAJAK, atau PROSES KEBERATAN
pihak ketiga
kewajiban merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari
Dirjen Pajak
Pasal 54
Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang perbankan 69
