8 Apr 2013... nomor S-85/BC.1/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penertiban Rumah
Dinas dengan Status PA_LD dan Status Penggunaan Aset ...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA -10002 TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4891482; SITUS www.beacukai.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
S-223/BC.1/2013 8 April 2013 Segera Satu Berkas Pelaksanaan Sensus BMN dan Permintaan Dokumen Kepemilikan Aset Strategis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Bentuk Softcopy File
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai 3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 4. Para Kepala BPIB 5. Para Kepala Pangsarop
Sehubungan telah dibentuknya Tim Optimalisasi Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-36/ BC/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang bertugas Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sensus dan Inventarisasi atas Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Bahwa telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2.
Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-468/SJ/2013 tanggal 21 Februari 2013 menyatakan bahwa Sensus BMN adalah Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN Kementerian Keuangan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMN;
3.
Kegiatan Sensus BMN merupakan momen penting dan strategis bagi Kementerian Keuangan untuk mengetahuai keberadaan, kondisi serta nilai BMN Kementerian Keuangan secara keseluruhan, oleh karena itu kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang sampai Unit Pengguna Barang (Sekretariat Jenderal cq. Biro Perlengkapan);
4.
Bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui suratnya nomor: S-705/SJ/2013 tanggal 23 Maret 2013 tentang Permintaan Dokumen Kepemilikan Tanah di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam bentuk softcopy file, menghimbau untuk menghimpun, mendokumentasikan, serta menyimpan sertipikat asli di tingkat Unit
Eselon I selaku Unit
Penatausahaan Pembantu Pengguna Barang dan merekam sertipikat asli ke dalam bentuk softcopy pdf file; 5.
Sesuai dengan surat kami terdahulu nomor S-85/BC.1/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penertiban Rumah Dinas
dengan Status PA_LD dan Status Penggunaan Aset
Strategis, yang kami maksudkan sebagai langkah awal sensus dan inventarisasi BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetapi masih ada satker yang belum menyampaikan data sebagaimana lampiran I surat ini, dari 138 satker baru 46 satker manyampaikan data yang dimaksud; 6.
Bahwa hasil monitoring terhadap data yang disampaikan oleh masing-masing satker berdasarkan jawaban atas surat Badan Pemeriksa Keuangan nomor 04/LK/BC-2/03/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Permintaan Data terkait Sertifikasi Tanah, masih terdapat permasalahan terkait data sertifikasi tanah;
7.
Bahwa hasil monitoring dan evaluasi penghunian dan pencabutan SIP rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud surat Kepala Biro Perlengkapan nomor S-1465/SJ/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Evaluasi Penghunian dan Pencabutan SIP Rumah Negara yang Dihuni Pihak yang Tidak Berhak dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor S-460/SJ/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penyelesaian Permasalahan Rumah Negara yang Dihuni oleh Pihak yang Tidak Berhak yang telah ditindaklanjuti dengan surat kami terdahulu nomor S-94/BC.1/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Permintaan Kembali atas Rumah Negara, masih terdapat permasalahan terkait data rumah negara tersebut;
8. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mendukung kelancaran kegiatan sensus BMN terutama untuk aset strategis bersama ini disampaikan langkah-langkah penyusunan dan verifikasi data BMN berupa aset strategis pada satker masing-masing; 9. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih lanjut akan mengadakan sosialisasi terkait sensus BMN pada minggu ke-tiga bulan April 2013, diharapkan hasil penyusunan dan verifikasi data dapat dibawa pada saat sosialisasi tersebut oleh koordinator wilayah masing-masing kanwil dan untuk menghindari penyalahgunaan data atau informasi terkait data aset strategis tersebut, diharapkan pengiriman atau komunikasi data softcopy file tidak dilakukan melalui media internet; 10. Adapun langkah-langkah penyusunan dan verifikasi data aset strategis sebagaimana tercantum
pada
lampiran
surat
ini
dapat
didownload
di
www.keuanganbc.com/
www.beacukai.go.id/intranet.index.php dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Raditya Nor Kusuma Hp. 081277340240 Telp. 021-4890308 ext. 896. Demikiandisampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Sekretaris Direktorat Jenderal Ttd. Iyan Rubiyanto NIP 196660927 199103 1 002 Tembusan: 1. Direktur Jenderal; 2. Kepala Biro Perlengkapan Kemenkeu RI; 3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.
Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : S-223/BC.1/2013 Tanggal : 8 April 2013
Hasil Monitoring S-85/BC.1/2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Satuan Kerja Kanwil DJBC Aceh KPP Bea dan Cukai Sabang KPP Bea dan Cukai Banda Aceh KPP Bea dan Cukai Meulaboh KPP Bea dan Cukai Lhokseumawe KPP Bea dan Cukai Kuala Langsa Kanwil DJBC Sumatera Utara KPP Bea dan Cukai Belawan KPP Bea dan Cukai Medan KPP Bea dan Cukai Pangkalan Susu KPP Bea dan Cukai Pematang Siantar KPP Bea dan Cukai Sibolga KPP Bea dan Cukai Teluk Nibung KPP Bea dan Cukai Kuala Tanjung Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat KPP Bea dan Cukai Pekan Baru KPP Bea dan Cukai Dumai KPP Bea dan Cukai Teluk Bayur KPP Bea dan Cukai Tembilahan KPP Bea dan Cukai Selat Panjang KPP Bea dan Cukai Bengkalis KPP Bea dan Cukai Bagan Siapiapi KPP Bea dan Cukai Siak Sri Indrapura Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau KPP Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun KPP Bea dan Cukai Tanjung Pinang KPP Bea dan Cukai Sambu Belakang Padang KPP Bea dan Cukai Dabo Singkep KPP Bea dan Cukai Tarempa Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan KPP Bea dan Cukai Palembang KPP Bea dan Cukai Bandar Lampung KPP Bea dan Cukai Jambi KPP Bea dan Cukai Bengkulu KPP Bea dan Cukai Pangkal Pinang KPP Bea dan Cukai Tanjung Pandan Kanwil DJBC Banten KPP Bea dan Cukai Soekarno Hatta KPP Bea dan Cukai Merak KPP Bea dan Cukai Tangerang Kanwil DJBC Jakarta KPP Bea dan Cukai Jakarta KPP Bea dan Cukai Marunda KPP Bea dan Cukai Pasar Baru Kanwil DJBC Jawa Barat KPP Bea dan Cukai Bekasi KPP Bea dan Cukai Bandung KPP Bea dan Cukai Purwakarta KPP Bea dan Cukai Bogor KPP Bea dan Cukai Cirebon KPP Bea dan Cukai Tasikmalaya Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY KPP Bea dan Cukai Tanjung Emas KPP Bea dan Cukai Kudus KPP Bea dan Cukai Surakarta KPP Bea dan Cukai Cilacap KPP Bea dan Cukai Yogyakarta KPP Bea dan Cukai Tegal KPP Bea dan Cukai Pekalongan KPP Bea dan Cukai Purwokerto Kanwil DJBC Jawa Timur I KPP Bea dan Cukai Tanjung Perak KPP Bea dan Cukai Pasuruan KPP Bea dan Cukai Juanda KPP Bea dan Cukai Gresik KPP Bea dan Cukai Kalianget
Realisasi v
softcopy v
v
v
v v v v v v v v
v v v v v v v v
v
v
v
v v
v v v v v v v v
v
v
v
v v
v
v v v v v v
v v v
v v v v v v v
v v
v
v
v v
v v v
v v v v v
hardcopy v
v v v v v v v v v v v
v
v v v v
v v v v
No 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Satuan Kerja KPP Bea dan Cukai Bojonegoro Kanwil DJBC Jawa Timur II KPP Bea dan Cukai Malang KPP Bea dan Cukai Kediri KPP Bea dan Cukai Tulung Agung KPP Bea dan Cukai Blitar KPP Bea dan Cukai Madiun KPP Bea dan Cukai Panarukan KPP Bea dan Cukai Banyuwangi KPP Bea dan Cukai Probolinggo Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT KPP Bea dan Cukai Ngurah Rai KPP Bea dan Cukai Mataram KPP Bea dan Cukai Benoa KPP Bea dan Cukai Kupang KPP Bea dan Cukai Bima KPP Bea dan Cukai Maumere KPP Bea dan Cukai Atapupu Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat KPP Bea dan Cukai Pontianak KPP Bea dan Cukai Entikong KPP Bea dan Cukai Sintete KPP Bea dan Cukai Ketapang KPP Bea dan Cukai Sampit KPP Bea dan Cukai Jagoi Babang KPP Bea dan Cukai Pangkalan Bun KPP Bea dan Cukai Pulang Pisau Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur KPP Bea dan Cukai Balikpapan KPP Bea dan Cukai Samarinda KPP Bea dan Cukai Bontang KPP Bea dan Cukai Tarakan KPP Bea dan Cukai Banjarmasin KPP Bea dan Cukai Nunukan KPP Bea dan Cukai Sangata KPP Bea dan Cukai Kota Baru Kanwil DJBC Sulawesi KPP Bea dan Cukai Makasar KPP Bea dan Cukai Bitung KPP Bea dan Cukai Kendari KPP Bea dan Cukai Gorontalo KPP Bea dan Cukai Manado KPP Bea dan Cukai Pare-pare KPP Bea dan Cukai Malili KPP Bea dan Cukai Bajoe KPP Bea dan Cukai Pomalaa KPP Bea dan Cukai Pantoloan KPP Bea dan Cukai Poso KPP Bea dan Cukai Luwuk Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat KPP Bea dan Cukai Ambon KPP Bea dan Cukai Ternate KPP Bea dan Cukai Sorong KPP Bea dan Cukai Jayapura KPP Bea dan Cukai Amamapare KPP Bea dan Cukai Tual KPP Bea dan Cukai Manokwari KPP Bea dan Cukai Fak-fak KPP Bea dan Cukai Merauke KPP Bea dan Cukai Biak KPP Bea dan Cukai Babo KPP Bea dan Cukai Kaimana KPP Bea dan Cukai Nabire KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok KPU Bea dan Cukai Batam Pangsarop Tanjung Balai Karimun Pangsarop Tanjung Priok Pangsarop Pantoloan Pangsarop Batam BPIB Jakarta BPIB Medan BPIB Surabaya
Realisasi
softcopy
v
hardcopy v
v
v v v
v v v
v v
v v v
v v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v v
v
Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : S-223/BC.1/2013 Tanggal : 8 April 2013
Langkah-langkah Penyusunan dan Verifikasi data Aset Berupa Tanah
A. PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DATA BMN BERUPA TANAH PADA TINGKAT UAKPB 1.
Data yang harus disiapkan a.
Bukti Kepemilikan Tanah (Sertipikat/Girik/Letter C/Petok/KIB/Bukti Hibah/dll)
b.
Data SIMAK-BMN per 31 Desember 2012
c.
Form Verifikasi data tanah hasil download (poin 10)
d.
Data SIMANTAP
e.
Data hasil pemantauan tanah oleh BPK (download file di poin 10 dengan nama file data _selisih_tanah_BPK.xls)
2.
Verifikasi data a. Download form verifikasi data sesuai poin 10 surat ini b. Lengkapi form verifikasi data yang masih terdapat kolom yang masih belum terisi berdasarkan sumber data pada poin 1 di atas c. Teliti ulang data pada form verifikasi dengan data sumber pada poin A1
3.
Penyusunan data a. Format matriks dan petunjuk pengisian sesuai lampiran VI b. Format file hasil scan dalam bentuk pdf file c. Format penamaan file dibuat dengan bentuk: aaa_bb_cccc_dddddd_ee_2013.pdf
Keterangan: aaa
: Kode UPB Kementerian Keuangan
bb
: Kode UPPB Eseleon I
cccc
: Kode UPPB Wilayah
dddddd
: Kode UPKPB (satuan kerja)
ee
: Nomor urut bidang tanah yang telah bersertipikat sesuai catatan pada Satuan Kerja yang bersangkutan (NUP)
2013
: Tahun pelaporan ke UPPB
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
Contoh: 015_06_0400_668948_01_2013.pdf 015
: Kementerian Keuangan (Kode UPB)
06
: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kode UPPB-E1)
0400
: Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau (Kode UPPB-W)
668948
: KPPBC Tarempa (Kode UPKPB)
01
: Nomor urut 01 sertipikat bidang tanah yang tercatat
2013
: Pengiriman surat ke UPPB tahun 2013
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
4.
Data Hasil Monitoring Berdasarkan Surat BPK nomor 04/LK/BC-2/03/2013 a. Terdapat selisih kurang antara data BPK dengan data SIMAK yang dilaporkan sebagai berikut:
Per Keterangan 28/02/2013 (Bidang) 1
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUALA LANGSA
5
2
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PEMATANG SIANTAR
5
3
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANGERANG
2
4
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BITUNG
7
Di SIMAK tercatat 6 bidang tanah, pada Laporan dari Satker per 2013 untuk tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 (323 m2) dan Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II NUP 2 (1000 m2) dicatat 1 bidang, namun di SIMAK dicatat terpisah dan memiliki no. bukti kepemilikan berbeda. Di SIMAK tercatat 6 bidang dengan nomor bukti kepemilikan yang berbeda, laporan dari Siantar yang terakhir terdapat 5 bidang tanah. Tanah terdiri atas 2 bidang, 1 bidang tanah di Commercial Area Alam Sutera terdiri atas 2 sertipikat dan 1 bidang tanah di Jl. Raya Pondok Jagung terdiri atas 6 bidang tanah. Pada SIMAK tercatat 8 bidang tanah dan tidak ada transaksi selama tahun 2012 untuk akun Tanah
b. Terdapat selisih kurang antara data BPK dengan data SIMAK yang dilaporkan sebagai berikut:
Per Keterangan 28/02/2013 (Bidang) 3 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
20
TEMBILAHAN
3 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
12
KUDUS
5 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
6
Di SIMAK tercatat 18 bidang tanah terdiri atas 9 bid tanah bangunan r.n. gol II, 6 bidang tanah bangunan kantor, 3 bidang tanah rawa. Berdasarkan konfirmasi dengan Satker fisik tanah 20 bidang berdasarkan hasil Inventarisasi dari KPKNL sampai dengan Februari 2013. Di SIMAK tanah di Jl. AKBP R. Agil dicatat 1 bidang tanah seluas 3360 m2 namun pada laporan konfirmasi tanah tsb terdiri atas 4 bidang dengan sertipikat yang berbeda. Pada tanggapan satker kepada BPK, untuk tanah yang belum bersertipikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kemenkeu RI terdiri atas 3 nama orang pribadi dan merupakan SHM, di SIMAK tercatat 3 bidang tanah.
B. KOMPILASI DAN VERIFIKASI PADA TINGKAT UPPB-W
1. Kantor Wilayah melakukan verifikasi data pada form yang telah diisi lengkap oleh satker di bawahnya; 2. Kantor Wilayah meneliti scanfile pdf yang disampaikan oleh satker, meneliti nama scanfile yang dikirim serta mencocokkan kembali jumlah dan kesesuaian dengan data yang disampaikan; 3. Kantor Wilayah menuangkan hasil Verifikasi data dan pengecekan file dalam Berita Acara Verifikasi Data dan Serah Terima Scanfile bukti kepemilikan tanah (sebagaimana contoh format Berita Acara sesuai lampiran X); 4. Kantor Wilayah melakukan kompilasi data dengan menggabungkan seluruh softcopy file form verifikasi data tanah dari satker di bawahnya yang telah dilakukan verifikasi dengan hasil sesuai; 5. Mencetak hasil rekapitulasi dan menyimpan scanfile dan rekapitulasi softcopy form verifikasi dalam media penyimpanan berupa compact disc (CD); 6. Menyampaikan hasil tersebut pada poin 5 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai UPPB-E1 pada saat sosialisasi.
Lampiran X Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : S-223/BC.1/2013 Tanggal : 8 April 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH . . . ... TELEPON . . . FAKSIMILI . . .SITUS :. . .
BERITA ACARA SERAH TERIMA BUKTI KEPEMILIKAN ........................)* Nomor: BA-........../WBC......./BG........./2013 Pada hari ini ...........tanggal ......... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama
:
NIP
:
Satuan Kerja
:
telah menyerahkan form verifikasi data ..................................)* dan scanfile bukti kepemilikan tanah yang sudah diverifikasi kepada: 2. Nama
:
NIP
:
Satuan Kerja
:
dengan jumlah file ..........(.......) sebagaimana terinci dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima Bukti Kepemilikan baik scanfile pdf bukti kepemilikan ….....)* dan form verifikasi data ...........)* dari satuan kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Selanjutnya hasil verifikasi tersebut akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan seperlunya.
Dibuat di ..............,.........2013 Yang menyerahkan Kepala Subbagian Umum KPPBC .........
Yang menerima Kepala Bagian Umum .............(kanwil)
............................. NIP .............................
......................... NIP.............................
)* isikan dengan Tanah/Rumah Negara/KBD/Gedung-Bangunan Lainnya (pilih salah satu)
Lampiran III Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : S-223/BC.1/2013 Tanggal : 8 April 2013
Langkah-langkah Penyusunan dan Verifikasi data Aset Berupa Kendaraan Bermotor Dinas A. PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DATA BMN BERUPA KBD PADA TINGKAT UAKPB 1. Data yang harus disiapkan
2.
a.
Bukti Kepemilikan KBD (BPKB/STNK/KIB)
b.
Data SIMAK-BMN per 31 Desember 2012
c.
Form Verifikasi data KBD hasil download (poin 10)
Verifikasi data a. Download form verifikasi data sesuai poin 10 surat ini b. Lengkapi form verifikasi data yang masih terdapat kolom yang masih belum terisi berdasarkan sumber data pada poin 1 di atas c. Teliti ulang data pada form verifikasi dengan data sumber pada poin A1
3.
Penyusunan data a. Format matriks dan petunjuk pengisian sesuai lampiran VII b. Format file hasi scan dalam bentuk pdf file c. Format penamaan file dibuat dengan bentuk: aaaaaa_bbbbbbbbbb_cc_2013.pdf
Keterangan: aaaaaa
: Kode UPKPB (satuan kerja)
bbbbbbbbbb : Kode aset pada SIMAK-BMN cc
: Nomor Urut Pendaftaran BMN pada SIMAK-BMN
2013
: Tahun pelaporan ke UPPB
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
Contoh: 668948_3020101002_01_2013.pdf
668948
: KPPBC Tarempa (Kode UPKPB)
3020101002 : Kode aset untuk KBD berupa Jeep 01
: NUP 01 di SIMAK-BMN
2013
: Pengiriman surat ke UPPB tahun 2013
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
B. KOMPILASI DAN VERIFIKASI PADA TINGKAT UPPB-W
1. Kantor Wilayah melakukan verifikasi data pada form yang telah diisi lengkap oleh satker di bawahnya; 2. Kantor Wilayah meneliti scanfile pdf yang disampaikan oleh satker, meneliti nama scanfile yang dikirim serta mencocokkan kembali jumlah dan kesesuaian dengan data yang disampaikan; 3. Kantor Wilayah menuangkan hasil Verifikasi data dan pengecekan file dalam Berita Acara Verifikasi Data dan Serah Terima Scanfile bukti kepemilikan KBD (sebagaimana contoh format Berita Acara sesuai lampiran X); 4. Kantor Wilayah melakukan kompilasi data dengan menggabungkan seluruh softcopy file form verifikasi data KBD dari satker di bawahnya yang telah dilakukan verifikasi dengan hasil sesuai; 5. Mencetak hasil rekapitulasi dan menyimpan scanfile dan rekapitulasi softcopy form verifikasi dalam media penyimpanan berupa compact disc (CD); 6. Menyampaikan hasil tersebut pada poin 5 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai UPPB-E1 pada saat sosialisasi.
Lampiran IV Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : S-223/BC.1/2013 Tanggal : 8 April 2013
Langkah-langkah Penyusunan dan Verifikasi data Aset Berupa Rumah Negara
A. PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DATA BMN BERUPA RUMAH NEGARA 1. Data yang harus disiapkan
2.
a.
Surat Ijin Penghunian (SIP)
b.
Data SIMAK-BMN per 31 Desember 2012
c.
Form Verifikasi data Rumah Negara hasil download (poin 10)
Verifikasi data a. Download form verifikasi data sesuai poin 10 surat ini d. Lengkapi form verifikasi data yang masih terdapat kolom yang masih belum terisi berdasarkan sumber data pada poin 1 di atas e. Teliti ulang data pada form verifikasi dengan data sumber pada poin A1
3.
Penyusunan data a. Format matriks dan petunjuk pengisian sesuai lampiran VIII b. Format file hasi scan dalam bentuk pdf file c. Format penamaan file dibuat dengan bentuk: aaaaaa_bbbbbbbbbb_cc_2013.pdf
Keterangan: aaaaaa
: Kode UPKPB (satuan kerja)
bbbbbbbbbb : Kode aset pada SIMAK-BMN cc
: Nomor Urut Pendaftaran BMN pada SIMAK-BMN
2013
: Tahun pelaporan ke UPPB
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
Contoh: 668948_4010202001_01_2013.pdf
668948
: KPPBC Tarempa (Kode UPKPB)
4010202001 : Kode aset untuk Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen 01
: NUP 01 di SIMAK-BMN
2013
: Pengiriman surat ke UPPB tahun 2013
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
B. KOMPILASI DAN VERIFIKASI PADA TINGKAT UPPB-W
1. Kantor Wilayah melakukan verifikasi data pada form yang telah diisi lengkap oleh satker di bawahnya; 2. Kantor Wilayah meneliti scanfile pdf yang disampaikan oleh satker, meneliti nama scanfile yang dikirim serta mencocokkan kembali jumlah dan kesesuaian dengan data yang disampaikan; 3. Kantor Wilayah menuangkan hasil Verifikasi data dan pengecekan file dalam Berita Acara Verifikasi Data dan Serah Terima Scanfile KIB dan SIP rumah negara (sebagaimana contoh format Berita Acara sesuai lampiran X); 4. Kantor Wilayah melakukan kompilasi data dengan menggabungkan seluruh softcopy file form verifikasi data rumah negara dari satker di bawahnya yang telah dilakukan verifikasi dengan hasil sesuai; 5. Mencetak hasil rekapitulasi dan menyimpan scanfile dan rekapitulasi softcopy form verifikasi dalam media penyimpanan berupa compact disc (CD); 6. Menyampaikan hasil tersebut pada poin 5 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai UPPB-E1 pada saat sosialisasi.
Lampiran V Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : S-223/BC.1/2013 Tanggal : 8 April 2013
Langkah-langkah Penyusunan dan Verifikasi data Aset Berupa Gedung/Bangunan Selain Rumah Negara
C. PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DATA BMN BERUPA GEDUNG/BANGUNAN 4. Data yang harus disiapkan
5.
d.
Bukti Kepemilikan (IMB dan KIB)
e.
Data SIMAK-BMN per 31 Desember 2012
f.
Form Verifikasi data gedung/bangunan hasil download (poin 10)
Verifikasi data b. Download form verifikasi data sesuai poin 10 surat ini c. Lengkapi form verifikasi data yang masih terdapat kolom yang masih belum terisi berdasarkan sumber data pada poin 1 di atas d. Teliti ulang data pada form verifikasi dengan data sumber pada poin A1
6.
Penyusunan data d. Format matriks dan petunjuk pengisian sesuai lampiran IX e. Format file hasi scan dalam bentuk pdf file f.
Format penamaan file dibuat dengan bentuk: aaaaaa_bbbbbbbbbb_cc_2013.pdf
Keterangan: aaaaaa
: Kode UPKPB (satuan kerja)
bbbbbbbbbb : Kode aset pada SIMAK-BMN cc
: Nomor Urut Pendaftaran BMN pada SIMAK-BMN
2013
: Tahun pelaporan ke UPPB
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
Contoh: 668948_4010101001_01_2013.pdf
668948
: KPPBC Tarempa (Kode UPKPB)
4010101001 : Kode aset untuk Bangunan Gedung Kantor Permanen 01
: NUP 01 di SIMAK-BMN
2013
: Pengiriman surat ke UPPB tahun 2013
Pdf
: Hasil scan file dalam bentuk pdf
D. KOMPILASI DAN VERIFIKASI PADA TINGKAT UPPB-W
1. Kantor Wilayah melakukan verifikasi data pada form yang telah diisi lengkap oleh satker di bawahnya; 2. Kantor Wilayah meneliti scanfile pdf yang disampaikan oleh satker, meneliti nama scanfile yang dikirim serta mencocokkan kembali jumlah dan kesesuaian dengan data yang disampaikan; 3. Kantor Wilayah menuangkan hasil Verifikasi data dan pengecekan file dalam Berita Acara Verifikasi Data dan Serah Terima Scanfile KIB dan IMB gedung/bangunan selain rumah negara (sebagaimana contoh format Berita Acara sesuai lampiran X); 4. Kantor Wilayah melakukan kompilasi data dengan menggabungkan seluruh softcopy file form verifikasi data gedung/bangunan selain rumah negara dari satker di bawahnya yang telah dilakukan verifikasi dengan hasil sesuai; 5. Mencetak hasil rekapitulasi dan menyimpan scanfile dan rekapitulasi softcopy form verifikasi dalam media penyimpanan berupa compact disc (CD); 6. Menyampaikan hasil tersebut pada poin 5 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai UPPB-E1 pada saat sosialisasi.
