ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri ....
Menerbitkan faktur kiriman uang dan mengirimkannya ke KPPN KBI. Induk. c.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
PER-
32
/PB/2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKENING PENERIMAAN
KANTOR PELA YANAN PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA PENERAPAN
NEGARA BERSALDO NIHIL
TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA).
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);
r
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NIHIL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dengan:
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
ini, yang dimaksud
1. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 2. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang selanjutnya disebut Subrekening Kas Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (SUBRKUN KPPN) yaitu rekening Nomor 501.00000X di Bank Indonesia. 3. Bendahara Umum Negara pejabat yang diberi tugas umum negara. 4.
yang selanjutnya disebut BUN adalah untuk melaksanakan fungsi bendahara
Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tug as kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN non KBI. 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Non Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Non Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan tidak menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN non KB!. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara non Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak
berlokasi satu kota dengan KBI.
(
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 10. PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut Kantor Pos adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Sentral GirolSentral Giro Gabungan/Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro. 11. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. 12. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor. 13. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara. 14. Rekening Penerimaan adalah rekening tempat untuk menampung penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya. 15. Laporan Harian Penerimaan, yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi setiap hari kerja yang berisi Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit dan Nota Debet Pelimpahan/Completion Advice, Daftar Nominatif PenE!"imaan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) beserta Arsip Data Komputer. 16. Akhir hari kerja adalah pukul 16.30 waktu setempat hari kerja bersangkutan, tidak termasuk hari libur dan hari yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan. 17. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
BAB II RUANG LlNGKUP Pasal2 Pelaksanaan rekening penerimaan bersaldo nihil meliputi semua rekening penerimaan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi kecuali rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).
(
BAB III PRINSIP OASAR PELAKSANAAN Pasal 3 (1) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan ini adalah rekening Kuasa BUN pada Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi. (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan rekening penerimaan KPPN bersaldo nihil.
sebagai
(3) Seluruh penerimaan negara kecuali PBB dan BPHTB wajib dilimpahkan ke Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat pad a akhir hari kerja. (4) Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi dalam memberikan layanan penerimaan setoran penerimaan negara selaku bank/pos persepsi dilarang mengenakan biaya kepada penyetor.
BABIV PELAKSANAAN PAOA BANK PERSEPSI/BANK PERSEPSI/POS PERSEPSI
OEVISA
Pasal 4 (1) Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib PajaklWajib SetorlWajib Bayar manapun baik nasabah maupun bukall nasabah pada setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran. (2) Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi wajib menatausahakan penerimaan negara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Bank Persepsi/Bank Oevisa PersepsilPos Persepsi wajib melimpahkan seluruh penerimaan negara pad a rekening penerimaan kecuali rekening penerimaan PBB dan BPHTB paling lambat pukul 16.30 waktu setempat hari kerja bersangkutan. (2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja bersangkutan. (3) Pelimpahan sebagaimana ke: a.
dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung
Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk pad a Bank Indonesia untuk Bank Persepsi/Bank Oevisa Persepsi/Pos Persepsi yang bermitra
dengan KPPN KBllnduk
dan KPPN Non KBI;
(
b. Rekening SUBRKUN KPPN KBI Non Induk pad a Bank Indonesia untuk Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN KBI Non Induk. Pasal 6 Bank Persepsi/Bank Devisa PersepsilPos Persepsi wajib menyampaikan LHP kepada KPPN mitra kerja setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a.
LHP berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pad a hari kerja sebelumnya sampai dengan penerimaan negara puku115.00 hari kerja yang bersangkutan;
b.
LHP disampaikan ke KPPN paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya. BABV PELAKSANAAN
PADA KPPN
Pasal 7 (1) KPPN menerima LHP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dari Bank Persepsi/Bank Devisa PersepsilPos Persepsi. (2) KPPN menatausahakan perundang-undangan.
penerimaan
negara
sesuai
peraturan
(3) Atas pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, KPPN Non KBI: a. Mencatat pelimpahan penerimaan negara berdasarkan Nota Debet Pelimpahan/Completion Advice sebagai: 1) Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dengan kode Akun 824128. 2) Pengeluaran Kiriman Uang dari Sentral GirolSentral Giro Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dengan kode Akun 824123. b. Menerbitkan faktur kiriman uang dan mengirimkannya Induk. c.
ke KPPN KBI
Mencocokkan Nota Debet/Completion Advice dengan konfirmasi atas faktur kiriman uang yang diterima dari KPPN KBI Induk.
(4) Atas pelaksanaan pelimpahan sebagaimana ayat (3) huruf a, KPPN KBI Induk:
dimaksud dalam Pasal 5
a. Menerima Nota Kredit/Confirmation Advice dari Kantor Indonesia atas penerimaan pelimpahan penerimaan negara.
Bank
(
b. Mencatat sebagai:
penerimaan
pelimpahan
penerimaan
negara
tersebut
1) Penerimaan Kiriman Uang Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dengan kode Akun 814128. 2) Penerimaan Kiriman Uang dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dengan kodeAkun 814123. c.
Mencocokkan Nota KrediUConfirmation Advice dari Kantor B:1i1k Indonesia dengan faktur kiriman uang KPPN Non KBI aan menyampaikan konfirmasi atas faktur kiriman uang terse but selia mengirimkannya kembali kepada KPPN Non KBI bersangkutan.
(5) Atas pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, KPPN KBI Induk dan KPPN KBI Non Induk: a.
Mencatat pelimpahan penerimaan negara berdasarkan Pelimpahan/Completion Advice sebagai:
Nota Debet
1)
Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau SUBRKUN KPPN KBI Non Induk dengan Akun 824316.
2)
Pengeluaran Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk dan/atau SUBRKUN KPPN KBI Non Induk dengan Akun 824318.
b. Menerima Nota KrediUConfirmation Advice dari Kantor Indonesia atas penerimaan pelimpahan penerimaan negara. c.
Mencatat sebagai:
penerimaan
pelimpahan
penerimaan
negara
BanI
