Kinerja Birokrasi ataukah Kepala Daerah?

4

RADAR JOGJA

SUDUT PANDANG

Penyadapan KPK dan Pemberantasan Korupsi NEGERI ini pernah mengalami fase serba satu pintu. Di era Soeharto kita mengenal dengan istilah keseragaman. Semua orang harus berada dalam satu langkah dan lewat satu pintu. Orde Baru memperkenalkan istilah azas tunggal, yang mengharuskan semua gerakan dan aktivitas negeri ini berada dalam satu bingkai azas tunggal Pancasila. Azas tunggal Pancasila sebenarnya buka barang jelek, cuma yang menjadi persoalan yang boleh menterjemahkan Pancasila juga satu pintu yakni kekuasaan itu. Begitu kuatnya azas tunggal, organisasi berbagai profesi juga menganut satu pintu. Organisasi wartawan yang boleh hidup hanya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Yang lain dianggap subversif. Begitu juga dengan organisasi dokter, pengacara atau apa saja. Intinya, agar kekuasan bisa dengan mudah melakukan kontrol. Kini yang berbau satu pintu sudah mulai tercium. Memang belum kental seperti gaya Orde baru yang begitu ketat dan melakukan upaya paksa agar semuanya lewat satu pintu. Yang (masih batas) dicurigai akan membangkitkan satu pintu itu yakni : penyadapan yang ‘lewat pintu’ Departemen Kumunikasi dan Informasi (Depkominfo). Departemen tersebut kini sedang menyiapkan RPP (rancangan peraturan pemerintah) tentang intersepsi (penyadapan). Yang membuat publik khawatir, segala aktivitas kegiatan penyedapan harus dikoordinasi oleh Depkominfo. Ini akan menjadi semacam proses satu pintu. Apakah saat melakukan penyadapan terhadap koruptor pun KPK juga harus mengetuk pintu ke Depkominfo? Bila ini benar-benar terjadi, tentu lembaga pemberantasan korupsi yang kini sangat diharapkan tetap terjaga eksistensinya untuk membongkar berbagai skandal korupsi, akan kehilangan taring. Bila KPK sudah tak lincah lagi dalam melakukan penyadapan, kita sudah tak bisa lagi mendengar rekaman yang asyik dan penuh kejutan ala Anggodo. Lewat rekaman telepon pengusaha yang dikenal dekat dengan sejumlah petinggi polisi dan kejaksaan itu, KPK bisa mengetahui siapa saja yang berada di balik jaringannya. Lewat rekaman itu pula penyidik bisa menangkap peta dari simpul-simpul atau terminal maa dan makelar kasus. Tak bisa kita bayangkan, kalau KPK sudah tak mempunyai kebebasan untuk melakukan penyadapan. Apalagi sebelum merekam, mereka harus koordinasi atau minta izin dengan institusi lain. Janganjangan, saat kordinasi itu, rencana penyadapan sudah bocor ke sasaran. Pemerintah juga tak boleh gegabah mengatur penyadapan KPK dengan regulasi sekelas PP (Peraturan Pemerintah). Sementara tugas dan wewenang KPK diatur dengan UU. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD secara tegas mengatakan akan terjadi penyimpangan perundang-undangan, bila penyadapan KPK itu harus diatur dengan PP. Dia pun menyarankan KPK bisa mengabaikan bila regulasi yang mengaturnya sekelas Peraturan Pemerintah. Penyadapan memang berpotensi melanggar hak asasi pihak yang direkam. Namun, kita tak perlu khawatir karena UU KPK sudah cukup mengatur pembatasan penyadapan. Perekaman komunikasi itu hanya diperbolehkan untuk proses penyidikan kasus korupsi. Hanya itu. Sedangkan untuk kegitan pencegahan tidak diperkenankan sama sekali. Sekarang, tinggal bagaimana kita mendorong KPK untuk semakin aktif dan independent membongkar maa korupsi, bukan dengan membatasi geraknya yang berpotensi membuatnya kehilangan taring. (*)

NGEJAMAN Jabatan gubernur DIJ diperpanjang. -Istimewa nggak ya ini? Ruhut Sitompul sebut dua mantan menteri berkhianat. -Saatnya rezim paranoid muncul!

Direktur: Ariyono Lestari. General Manager/Pemimpin Umum: Ariyono Lestari; Pemimpin Redaksi: Amin Surachmad; Redaktur Pelaksana: Abdi D Noor; Koordinator Liputan: Iwa Ikhwanudin; Redaktur: Erwan Widyarto, Berchman Heroe, Agus Wahyu, Azam Sauki Adham; Joko Suhendro; Adib Lazwar Irkhami, Kalis Da’in N; Sekretaris Redaksi: Lina Setiawati; Staf Redaksi: Kusno S Utomo, Heru Setyaka, Syukron AM, Ahmad Riyadi (Bantul), Yogi Isti P (Sleman), Miftahudin (Kota), Reren Indranila (Kulonprogo), Henri Saputro (Gunungkidul), Joko Suroso (Kota Magelang), Frietqi Suryawan (Kab Magelang-Temanggung), Hendri Utomo (Purworejo), Annisa Andriani, Lut Rakhmawati, Heri Susanto, Venny Maya D, Arana Khairunissa; Fotografer: Ibnu Tauk Jr, Hermitianta P, M. Syukron Manager Bisnis: Agung Cahyo Nugroho, Koordinator Iklan: Sri Joko S ; Koordinator Pemasaran: Nurkamsyiah; Keuangan/Iklan/Umum: Usman A, Dian S, Luluk, Joko Wibowo, Ari Reno, Endang Wahyuningrum, Dicky K, Bambang Sugiarto, Endik Widodo, Indriyo Adi Prasetyo; Gras: Ji Ong Boy; Layout: Wahyu Heri Widodo, Abdullah Fuadi, Alia Budi Utami, Muhammad Suprobo, Budhi Setiawan, Nanang Febriyanto; Kartunis: Herpri Yanto; Pemasaran: Suprihatin, Setyabudi, Warso, Salim; IT: Irsan Muhammad Syari; Penerbit: PT Yogyakarta Intermedia Pers NPWP: 02.205.725.1-542.000, Percetakan: PT Nyata Graka Surakarta, Alamat Redaksi: Jl. RingRoad Utara No.88 (Barat Mapolda DIJ), Depok, Sleman, Jogja, Telp/Faks Redaksi: (0274) 4477785, Iklan: (0274) 4477780, Pemasaran: (0274) 4477783, Indikasi: (0274) 4477782, Fax/Iklan: Pemasaran: (0274) 4477781. e-mail redaksi: [email protected], e-mail iklan: [email protected], website: www.radarjogja.co.id TARIF IKLAN: Hitam Putih (BW) Rp. 15.000,- ; Berwarna (FC) Rp. 20.000,- ; Hal 1 (FC) Rp. 30.000,- ; Duka Cita Rp. 7.000,00 Wartawan Radar Jogja dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Radar Jogja dibekali kartu pers selama bertugas.

Kamis Wage 17 Desember 2009

Investment Award untuk Kota Jogjakarta

Kinerja Birokrasi ataukah Kepala Daerah? UNTUK kali kedua, Kota Jogja memperoleh Investment Award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diserahkan pada 9 Desember pekan lalu di Jakarta. Sebelumnya, pada 2007 kota yang sempat menjadi ibukota negara ini juga pernah mendapatkan penghargaan yang sama. Dalam penilaian BKPM yang bekerja sama dengan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jogjakarta dinilai berkinerja lebih baik dari kota-kota lainnya di Indonesia dalam hal pelayanan penanaman modal. Kota wisata budaya ini terutama unggul pada indikator kepastian dan kemudahan perizinan, pengaduan dan evaluasi kinerja, dan penggunaan teknologi informasi untuk penanaman modal. Jika melihat hasil riset BKPM-KPPOD dalam rangka Investment Award ini, maka prestasi Kota Jogja baru sebatas sebagai daerah yang ramah investor. Dengan kata lain, kota ini memberikan kemudahan perizinan dan pemangkasan biaya untuk mendirikan usaha baru. Namun, apakah itu berdampak signifkan pada pertumbuhan ekonomi? Diperlukan riset lebih lanjut untuk menemukan korelasi antara kemudahan perizinan investasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada 2006, The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) juga menganugerahkan Otonomi Awards kategori utama bidang kinerja politik kepada Kota Jogjakarta (Grand Category Region in a Leading Prole on Political Performance). Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan JPIP di 40 kabupaten-kota se-Jawa Tengah dan DIJ, Kota Jogjakarta lebih unggul pada bidang akuntabilitas publik. Kota ini punya banyak inovasi bidang akuntabilitas publik. Salah satunya dengan mendirikan Unit Pelayanan Informasi dan

O l e h

REDHI SETIADI* Keluhan (UPIK) pada 2001. Lewat UPIK, keluhan yang masuk via email, website, hot line, faks, on air, dan SMS langsung disalurkan ke instansi pemkot terkait secara on line. Maksimal dalam waktu sepuluh hari keluhan tersebut sudah harus ada jawaban. Komitmen akuntabilitas juga ditunjukkan lewat acara dialog interaktif bertajuk “Walikota Menyapa” yang digelar dua kali seminggu di empat stasiun radio. Juga ada acara “Obrolan Walikota” yang disiarkan secara langsung di TVRI Jogjakarta dan TV lokal. Pemkot tidak segan mempublikasikan Raperda dan hasil audit BPK di media massa untuk mendapat masukan dari masyarakat. Dokumen APBD, RPJMD, RPJPD, dokumen lainnya juga sudah bukan rahasia lagi bagi pemkot Jogjakarta. Semuanya bisa diakses di website pemkot, www.jogjakota. go.id. Isinya bukan hanya ringkasan tetapi juga rincian anggaran dan jenis kegiatan setiap SKPD. Tak berhenti sampai di situ, walikota Herry Zudianto juga mendekatkan diri dengan publik lewat “Sambang Fajar Walikota.” Yakni kunjungan walikota ke kampungkampung pada pagi hari dengan menggelar dialog interaktif. Tujuannya, mendengarkan secara langsung keluhan dan aspirasi warga tentang berbagai persoalan yang ada di lingkungannya. Selain Invesment Award dan Otonomi Awards, Jogjakarta juga pernah mendapatkan penghargaan Citra Pelayanan Prima (tiga kali), E-Government Award (tiga kali), dsb. Berbagai penghargaan tersebut mengindikasikan kinerja birokrasi pemkot semakin membaik.

Faktor Kepala Daerah Hasil riset JPIP 2006 terhadap 91 kabupatenkota yang ada di Jawa Tengah-DIJ, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur menyimpulkan temuan yang menarik. Faktor leadership kepala daerah memegang peranan penting bagi kemajuan suatu daerah. Leadership yang dimaksud meliputi komponen trust (kepercayaan), integrity (integritas), profesionalism (kecakapan), dan networking (jaringan). Daerah yang beruntung bisa mendapatkan bupati/walikota/gubernur (elected ofcial) yang mempunyai leadership yang baik, maka daerah tersebut mempunyai kans yang besar untuk maju. Kondisi internal birokrasi pemda yang cenderung masih menganut pola patron-client memperbesar peluang tersebut. Kepala daerah merupakan gur sentral yang masih sangat ditaati oleh jajaran birokrat di bawahnya. Kepala daerah yang terpilih mempunyai peluang untuk mereformasi dua ranah strategis di pemerintahan daerah, yakni birokrasi dan regulasi. Reformasi birokrasi bisa dilakukan dengan membuat birokrasi menjadi lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan keluhan warga. Teknologi informasi dan media massa bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Pada saat yang sama kepala daerah juga menjalin komunikasi politik yang efektif dengan warga. Sehingga birokrasi mendapatkan kembali kepercayaan publik (public trust). Jika kepercayaan publik sudah didapat maka tidak sulit untuk meyakinkan DPRD dan investor. Apa yang dilakukan pemkot Jogjakarta membuktikan hal ini. Dalam soal perizinan investasi, reformasi birokrasi dilakukan dengan menarik kembali fungsi perizinan yang dulunya tersebar di

dinas, badan, kantor, dan instansi lainnya dan kemudian membentuk Dinas Perizinan yang sudah terpadu satu pintu. Penarikan kembali fungsi perizinan bisa dilakukan cukup dengan menerbitkan peraturan walikota (Perwal) saja. Sedangkan pembentukan Dinas Perizinan memerlukan Perda yang pembahasannya dilakukan dengan DPRD. Reformasi regulasi bisa dilakukan kepala daerah dengan mengeluarkan peraturan kepala daerah baik yang bersifat insentif investasi maupun protektif. Terkait insentif investasi, Walikota Jogjakarta telah menerbitkan Perwal Nomor 03/2009 tentang Pemberian Insentif terhadap Investasi tahun 2009 di Kota Jogjakarta. Insentif diberikan bagi investor yang mendirikan usaha baru pada 2009 antara lain retribusi IMBB, izin gangguan dan izin usaha kepariwisataan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Insentif yang dimaksud berupa pemotongan pajak dan retribusi mulai 25 persen hingga 90 persen. Sedangkan untuk melindungi dan menumbuhkan UMKM, pemkot menerbitkan Perwal 89/2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di kota Jogja. Tampaknya, desentralisasi yang belum terlembaga dengan baik di negeri ini masih sangat membutuhan leadership actions dari pada bureaucratic action. Selain Jogjakarta, kepala daerah yang menjadi agent of local progress bisa ditemukan antara lain di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Solo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Pangkep. ( [email protected]) *) Redhi Setiadi, peneliti pada The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

Menyoal Kiprah Pansus Angket Century

Kepentingan Rakyat atau Konglomerat KEKHAWATIRAN publik bahwa Hak Angket Bank Century bakal menjadi alat tawar-menawar politik (political bargain) oleh berbagai kekuatan politik dan ditunggangi oleh kepentingan ekonomi para konglomerat makin hari makin kelihatan. Pernyataan Sri Mulyani di Harian Wall Street Journal tentang perseteruannya dengan Aburizal Bakri terkait masalah perpajakan membuka mata kita bahwa tidak pernah ada yang murni dalam dinamika politik kita. Pencekalan terhadap pejabat PT Kalimantan Prima Coal (KPC) yang merupakan perusahaan Kelompok Bakrie karena tunggakan pajak senilai Rp 2,1 triliun membuktikan bahwa aksi politis dengan menjadikan Sri Mulyani sebagai tarjet juga berlatar belakang kepentingan perpajakan. Sudah menjadi rahasia umum Sri Mulyani adalah sosok tegas yang berani menolak permintaan diskon pajak oleh para konglomerat. Benang merah itu, menjadi ujian bagi anggota DPR untuk serius mengungkapkan kasus Bank Century. Para politisi di Senayan harus mampu mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi. Umpamanya, apakah benar, keputusan penyelamatan Bank Century ada kaitannya dengan tim kampanye partai tertentu untuk mendapatkan uang? Audit BPK yang kita harapkan menjadi penjernih masalah, nyatanya telah menimbulkan masalah baru. Ada kesan lembaga audit negara ini tidak bebas lagi dalam melakukan audit dan pelaporanya. Persyaratan independensi seperti pemilihan area yang awalnya untuk membongkar aliran dana nyatanya lebih menjadi area investigasi prosedur di Bank Indonesia. Nyatanya tuntutan publik agar aliran dana dibongkar tidak satu pun disajikan. Audit BPK pun akhirnya dicium beberapa pihak beraroma

SUARA RAKYAT

O l e h

ABDUL MONGID* kepentingan politis sekedar memenuhi hasrat panitia angket yang ingin melakukan koreksi kebijakan KSSK yang waktu itu memutuskan penyelamatan Bank Century. Hal ini dikuatkan dengan kenyataan sebagian besar anggota pimpinan BPK berasal dari parpol, sehingga klop cerita berbau politik itu. Keadaan diperparah lagi adanya tudingan pelampiasan kekesalan pribadi dari Ketua BPK terhadap Sri Mulyani dan Darmin Nasution ketika tersingkir waktu itu dari Dirjen Pajak – Depkeu. Artinya ada permainan para politisi untuk menggiring opini, baik di DPR maupun di BPK. Saat ini sepertinya ada upaya besar untuk mendiskreditkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Boediono (saat itu) menjabat Gubernur Bank Indonesia, dan lembaga yang mereka pimpin sebagai lembaga yang tidak kredibel dan korup. Karena itu sudah sewajarnya jika keduanya, baik secara pribadi dan kelembagaan, memberikan informasi yang jelas dan benar ke publik demi menghindarkan publik dari upaya sistematis melakukan penyesatan informasi. Sri Mulyani, merupakan sosok yang tegas dan bersih dan telah membuat banyak konglomerat tidak berdaya ketika berurusan dengan Departemen Keuangan. Artinya sikap demikian telah mengganggu para konglomerat yang selama ini dengan mudah memperoleh privelege tertentu berupa pengurangan pajak ataupun fasilitas lain. Kalau diperhatikan, cerita dan isu yang berkembang terkait isu Bank Century seperti cerita novel saja. Banyak intrik, penuh den-

gan misteri dan dibumbui kisah asmara serta dendam pribadi menyebabkan novel ini laku keras di pasar. Novel itu akhirnya memasuki tahapan baru, yaitu masuk ke ruang bioskop politik di Senayan. Kita seharusnya melihat masalah Bank Century secara jernih. Keputusan menyelamatkan Bank Century terjadi saat krisis global berada pada posisi puncak. Di banyak negara penyelamatan perekonomian dilakukan dengan menyelamatkan bank. Pemerintah Irlandia saat itu menasionalisasi Anglo Irish Bank, yang merupakan bank ketiga terbesar Irlandia. Pemerintah Inggris melakukan nasionalisasi terhadap Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyd Bank, dan Halifax Bank of Scotland (HBOS) senilai £ 37 miliar ditambah penjaminan untuk melindungi bank dari kredit macet. Pemerintah Perancis menyetujui suntikan modal sebesar €10.5 miliar (Rp. 130 triliun) ke perbankannya. Demikian juga pemerintah Amerika. Pertanyaan kita adalah apakah wajar menilai keputusan yang diambil saat krisis dengan situasi yang normal saat ini. Pasti kita dengan gampang menyalahkan keputusan yang diambil saat itu. Tetapi seandainya Bank Century ditutup dan menimbulkan krisis ekonomi, apakah yang mengkritik penyelamatan Bank Century juga akan bertanggung jawab. Bisa jadi pemerintah disalahkan karena tidak melakukan penyelamatkan Bank Century. Tuduhan bahwa BI melakukan rekayasa aturan tentang Fasilias Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) yang memungkinkan Bank Century mendapat fasilitas sebagai upaya sistimatis untuk menyelamatkan Bank Century saja juga tidak tepat. Bahkan respon publik dan bankir setelah penyelamatan pada Nopember

2008 juga positif sebagai upaya mencegah jangan sampai kepercayaan publik terhadap sistem perbankan hancur. Mekanisme perubahan peraturan di internal BI sangat panjang dan melibatkan diskusi yang cukup dan pertimbangan kepentingan nasional. Jangan membebankan masalah kejahatan oleh manajemen Bank Century ke pejabat ekonomi karena mereka tidak terkait. Keputusan menyelamatkan Bank Century adalah keputusan dengan pertimbangan stabilitas ekonomi nasional. Jadi bukan untuk menyelamatkan manajemen bank. Kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bank tetap harus diusut dan jangan dibebankan ke pejabat negara. Sayangnya harapan publik bahwa pemilik dan pengurus Bank Century mendapat hukuman setimpal tidak terbukti. Kalau di Amerika, penjahat keuangan mendapat hukuman ratusan tahun, di sini cukup beberapa tahun saja. Namun demikian kalau memang dalam kasus ini ada unsur pidana, pasti KPK akan melakukan penyelidikan. Karena itu pemikiran mengganti Menteri Keuangan dan bahkan Wakil Presiden bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menimbulkan masalah baru yang lebih luas. Kepercayaan terhadap Indonesia akan merosot dan ini menyulitkan upaya pemulihan ekonomi nasional. Kita berharap jangan sampai kita mengorbankan kepentingan rakyat banyak demi kepentingan ekonomi konglomerat dengan melakukan upaya destabilisasi psikologis dan ekonomis yang terus menerus. Mari mengembalikan fokus kita ke membangun ekonomi dan kemakmuran rakyat.(*) *) Abdul Mongid, pengamat ekonomi perbankan.

Anda juga bisa mengirim komentar di Suara Rakyat lewat SMS ke 0818461545 (tarif normal) atau email ke [email protected] dan [email protected]

Adakan Pelatihan Tebang Pohon yang Benar Dengan semakin panasnya bumi ini, dan dengan semakin cintanya kita kepada kota Jogja ini, saya warga kota Jogja yang peduli lingkungan, memohon kepada bapak wali kota dan bapak bupati agar sering mengadakan pelatihan bagaimana cara menebang pohon yang bener, sebab sering saya melihat pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan besar dipotong asal-asalan oleh orang dinas atau instansi pemerintah dan juga dari PLN, Telkom, tolong ajarkan ke mereka bagaimana menebang yang benar, bukan cuma agar dapet kayu bakar yang banyak. Kalo memang menggangu kabel listrik, telpon atau fasilitas yang lain ya pas itu aja yang dipotong. Teduh, indah, bersih, sehat, itu tujuan kita bersama. Terima kasih. +6287839707xxx

maa hukum juga diperlakukan sama, ditangkap dipukuli mengaku disidang divonis. +6285643488xxx

Suarakan Kebenaran di Atas Kepentingan Sesaat Saya tidak bera liasi ke parpol manapun (tapi saya tetap gunakan hak saya pada pemilu lalu), tapi alangkah bijak dan cerdas untuk kader-kader Demokrat dan parpol koalisi yang lain agar selalu menyuarakan kebenaran di atas kepentingan sesaat atas kondisi yang akhir-akhir ini berkembang. Ingat! Berkomitmen yang hakiki hanyalah pada agama yang menjadi keyakinan kita bukan sesuatu yang bersifat keduniawian apalagi dalam “berpolitik”. Sesungguhnya Allah SWT akan memintakan pertanggung jawaban atas apa yang dikerjakan hambanya. From kotagede for nation. +6285868052xxx

Enak Tenan Jadi DPR Buat acara-acara yang bergilir, buat anggaran-anggaran, keluarkan dana besar terus menerus. inilah model pekerjaan baru DPR untuk Indonesiaku tercinta. Enak tenan, berikan rakyatku aja. +6281578084xxx Tanya Graha Nexian di Jogja Bagi para pembaca yang budiman yang tahu alamat graha nexian di jogja, tolong dong saya dikasih tau. kalo ke servisan independen biasanya mereka pada angkat tangan karena spare partnya susah dicari. Makasih sebelumnya. buat Radar semoga tambah jaya. +6285643126xxx Bubarkan Pansus yang Mata Duitan Aneh, anggaran Pansus Angket Century Rp 2,7 miliar. Boros sekali! Kinerja tak jelas, buat anggaran dana seenaknya! Saya pikir kasus ini serahkan saja KPK. Lebih hemat, cepat, dan profesional! bubarkan saja Pansus yang mata duitan! +6281227996xxx Mestinya Perlakukan Koruptor Sama Penegak hukum dengan cepat memproses dan memvonis

Danurejan bukan Tukangan

Intensifkan Razia Pelajar Bolos Sudah sepantasnya pihak terkait meng-intensifkan razia pelajar yang bolos sekolah. Karena hampir setiap hari saya jumpai pelajar yang nongkrong pada jam efektif sekolah! From kotagede for nation. +6285868052xxx

pelaku pencurian semangka, kakao dll. Saya setuju tiap tindak pidana harus dijatuhi hukuman, mestinya para koruptor dan

Berita mengenai bantaran kali Code tanggal 16, halaman Metropolis (13) yang benar Tegal Panggung Danurejan bukan Tegal Panggung, Tukangan, Danurejan ini ditilik dari foto dan nama warga adalah warga Tegal Panggung saja. Karena Tegal Panggung (lokasi) dengan Tukangan beda tempat tapi satu kelurahan semoga dapat diperbaiki. +628122571xxx Catatan Redaksi: Terima kasih atas koreksinya.

Usul Talud Ditanami Bambu Jepang Kang Herry, menanggapi berita Bantaran Kali Code di Radar; saya usul agar di depan Talud ditanami pohon bambu Jepang yang bisa berfungsi sebagai: 1. Talud alam melindungi Talud buatan dan menahan longsor. 2. Menghidupkan EkoSystem habitat lingkungan hidup sungai. 3. Hijau dan Indah sepanjang kali Code. 4. Bambunya dikemudian waktu, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kampung di sekitar kali Code. +6281804030xxx