PENGEMBANGAN PAUD DAN PNF ... Dr.Nugaan Wardhani,MPsi (Direktur
Pembinaan PTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI) ... Sub-Komisi I A : Pengembangan
PAUD.
TOPIK: PENGEMBANGAN PAUD DAN PNF REMBUK NASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012
KOMISI I : PENGEMBANGAN PAUD DAN PNFI Ketua Komisi I : Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi,Psikolog (Direktur Jenderal PAUDNI) Sekretaris : Prof. Dewa Komang Tantra,MSc,Ph.D (Ketua BAN PNF) Koordinator Perumus : Dr.Gutama (Sekretaris Ditjen PAUDNI) Tim Perumus: Ir.Taufik Hanafi,Ph.D (Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan, Kemdikbud) Dr.Nugaan Wardhani,MPsi (Direktur Pembinaan PTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI) Dr.Erman Syamsuddin,SH,MPd (Direktur Pembinaan Anak Usia Dini, Ditjen PAUDNI) Dr.Wartanto (Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI) Ella Yulaelawati,Ph.D (Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI) Dr.Amin Priyatna, MPd (Inspektur Wilayah IV, Itjen) Sub-Komisi I A : Pengembangan PAUD Ketua : Prof.Dr.Thomas Pentury, MSi (Rektor Unpat) Sekretaris : Dr.Yuni Tri Hewindati (PR I UT )
Sub-Komisi I B : Pengembangan PNF Ketua : Prof.Dr.Jamaris Jamna,MPd (Ka LPMP Sumbar) Sek : Dr.Mochammad Hasbi, MSi (Ka BPPNFI Reg VI)
HASIL DISKUSI KOMISI I A
PENGEMBANGAN PAUD
STANDAR PAUD 1
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
PAUD HOLISTIK 5
4
STRATEGI PEMASSALAN PAUD (PAUDISASI)
2
3
PENGEMBANGAN PAUD TERPADU
1. STANDAR PAUD 1.1
PERMASALAHAN
Standar tingkat pencapaian perkembangan masih didasarkan atas hasil penelitian negara lain dan belum disertai instrumen assesmen yang standar
PEMECAHAN Standar tingkat pencapaian perlu disesuaikan dengan perkembangan anak Indonesia dan perlu diupayakan instrumen assemen standar untuk pendidik PAUD RENCANA PENGEMBANGAN Ditjen PAUDNI melakukan kolaborasi riset dengan pihak terkait untuk menghasilkan norma perkembangan anak Indonesia dan melakukan penyusunan instrumen assesmen standar 1
1. STANDAR PAUD 1.2
PERMASALAHAN
Belum optimalnya implementasi standar minimal sarana prasarana PAUD PEMECAHAN
Perlu adanya acuan standar minimal sarana prasarana PAUD
RENCANA PENGEMBANGAN
Menerbitkan petunjuk teknis operasional dan prototipe standar minimal sarana prasarana PAUD 1
2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
2.1
PERMASALAHAN
Belum maksimalnya sinergi antara Pemerintah dan pemda Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan pelatihan pendidikan /kursus bagi guru pendamping PAUD yang berijazah SMA/sederajat PEMECAHAN
Meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pemda dalam melaksanakan pelatihan/pendidikan/kursus bagi guru pendamping PAUD yang berijazah SMA/sederajat RENCANA PENGEMBANGAN
Menyusun dan menerbitkan standar pelatihan pendidikan /kursus bagi guru pendamping PAUD
2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
2.2
PERMASALAHAN
Adanya perbedaan perlakukan antara pengawas dan penilik paud (a.l. insentif, tunjangan, perlindungan, dll) PEMECAHAN
Perlu adanya penyamaan perlakuan antara pengawas dan penilik PAUD dalam pemberian insentif, tunjangan, perlindungan dll RENCANA PENGEMBANGAN
Dirjen PAUDNI mengusulkan Permen yang mengatur perlakukan yang sama terhadap tugas dan fungsi serta pemberian insentif, tunjangan dan perlindungan, dll antara pengawas dan penilik
2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
2.2
PERMASALAHAN
Belum adanya pemilahan tugas pokok pengawas TK/SD PEMECAHAN
Perlu adanya adanya pemilahan tugas pokok pengawas TK/SD RENCANA PENGEMBANGAN
Mengusulkan perubahan Permen PANRBI no 21 tahun 2010 tentang Pengawas Sekolah
3. PENGEMBANGAN PAUD TERPADU
3.1
PERMASALAHAN
Belum adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan PAUD terpadu PEMECAHAN
Perlu mengusulkan permen tentang penyelenggaraan PAUD terpadu ( pengelolaan, SDM, Ijin, Sarpras dan kesejahteraan RENCANA PENGEMBANGAN
Mengusulkan adanya Permen tentang PAUD terpadu
3. PENGEMBANGAN PAUD TERPADU
3.1
PERMASALAHAN
Belum adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan PAUD terpadu PEMECAHAN
Perlu mengusulkan permen tentang penyelenggaraan PAUD terpadu ( pengelolaan, SDM, Ijin, Sarpras dan kesejahteraan RENCANA PENGEMBANGAN
Mengusulkan adanya Permen tentang PAUD terpadu
4. STRATEGI PEMASSALAN PAUD (PAUDISASI)
4.1
PERMASALAHAN
Belum otimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menangani program PAUD PEMECAHAN
Perlu dibangun koordinasi dan sikronisasi antar pemangku kepentingan yang menangani program PAUD RENCANA PENGEMBANGAN
Dirjen PAUD membangun koordinasi dan sikronisasi antar pemangku kepentingan yang menangani program PAUD
4. STRATEGI PEMASSALAN PAUD (PAUDISASI)
4.2
PERMASALAHAN
Belum semua Pemda memiliki Perda tentang PAUD PEMECAHAN
Perlu mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda tentang PAUD RENCANA PENGEMBANGAN
Mendiknbud menyarakan kepada Pemda Prov dan Kab/kota untuk menerbitkan Perda tentang PAUD
5. PAUD HOLISTIK
5.1
PERMASALAHAN
Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang PAUD holistik (masih terbatas pada pengintegrasikan program pos PAUD, BKB dan Posyandu) PEMECAHAN
Perlu adanya sosialisasi tentang konsep PAUD Holistik ( kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlinsungan dan pendidikan) RENCANA PENGEMBANGAN
Mengusulkan Permenko Kesra tentang PAUD Holistik Integratif
6. MUTU PEMBELAJARAN PAUD
6.1
PERMASALAHAN
Belum optimalnya implementasi kearifan lokal dalam kurikulum PAUD PEMECAHAN
Perlu mengoptimalkan kearifan lokal dalam kurikulum PAUD RENCANA PENGEMBANGAN
Pengembangan kurikulum PAUD berdasarkan kearifan lokal
6. MUTU PEMBELAJARAN PAUD
6.2
PERMASALAHAN
Belum optimalnya pelaksanaan program pendidikan keorangtuaan PEMECAHAN
Perlu mengoptimalkan kearifan lokal dalam kurikulum PAUD RENCANA PENGEMBANGAN
Pengembangan kurikulum PAUD berdasarkan kearifan lokal
6. MUTU PEMBELAJARAN PAUD
6.3
PERMASALAHAN
Belum maksimalnya pendataan PAUD di setiap koridor PEMECAHAN
Perlunya penyempurnaan data base PAUD di setiap koridor RENCANA PENGEMBANGAN
Ditjen PAUDNI melakukana penyempurnaan data base PAUD berbasis on-line
6. MUTU PEMBELAJARAN PAUD
6.4
PERMASALAHAN
Belum optimalnya pemanfaatan media dalam pembelajaran dan sosialisasi PAUD PEMECAHAN
Perlu optimalisasi pemanfaatan media dalam pembelajaran dan sosialisasi PAUD RENCANA PENGEMBANGAN
Membuat Multimedia PAUD untuk pembelajaran dan sosialisasi yang digali dari potensi daerah dan disosialisasikan melalui media cetak dan elektronik
HASIL DISKUSI KOMISI I B
PENGEMBANGAN PNF
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PNF
1.2
1.1
1.3
PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNF
1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PNF (UPTD DAN SATUAN PNF)
1.1
PERMASALAHAN
Rendahnya sinergitas dan koordinasi antaraUPT (P2PNFI dan BPPNFI) dengan UPTD (BPKB dan SKB) PEMECAHAN
Meningkatnya sinergitas dan koordinasi antara UPT dan UPTD RENCANA PENGEMBANGAN
Perlu revitalisasi sistemik terhadap pemetaan peran UPT dan UPTD sehingga pelayanan menjadi lebih bersinergi dan terkoordinasi dengan baik
1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PNF (UPTD DAN SATUAN PNF)
1.2
PERMASALAHAN
Anggaran UPT sangat terbatas, sementara banyak UPTD yang tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah PEMECAHAN
Peningkatan anggaran UPT untuk mendukung kegiatan RENCANA PENGEMBANGAN
Mendorong agar pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk operasional UPTD nya;
1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PNF (UPTD DAN SATUAN PNF)
1.3
PERMASALAHAN
Kemampuan UPT dan UPTD dalam mengembangkan program yang menyentuh masyarakat masih sangat rendah PEMECAHAN
Meningkatkan kapasitas UPT dan UPTD SKB dalam pengembangan program yang menyentuh masyarakat RENCANA PENGEMBANGAN
Mendorong komitmen Pemda untuk memberikan perhatian yang menjamin UPT dan UPTD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNF
2.1
PERMASALAHAN
Kemampuan UPT dan UPTD dalam mengembangkan program yang menyentuh masyarakat masih sangat rendah PEMECAHAN
Meningkatkan kapasitas UPT dan UPTD SKB dalam pengembangan program yang menyentuh masyarakat RENCANA PENGEMBANGAN
Mendorong komitmen Pemda untuk memberikan perhatian yang menjamin UPT dan UPTD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya