Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merugikan pelanggaran ...
Komisi Pemberantasan Korupsi
Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
Apa yang dimaksud dengan KORUPSI ? Definisi Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/2001 30 Bentuk / jenis TPK, dengan pengelompokan sbb: 1.
2.
Kerugian Keuangan Negara - Pasal 2 - Pasal 3 Suap – Menyuap - Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 13 - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 12 huruf a - Pasal 12 huruf b
- Pasal 11 - Pasal 6 ayat (1) huruf a - Pasal 6 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (2) - Pasal 12 huruf c - Pasal 12 huruf d 3
3.
4.
5.
6.
7.
Penggelapan dalam jabatan - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 huruf a - Pasal 10 huruf b - Pasal 10 huruf c Pemerasan - Pasal 12 huruf e - Pasal 12 huruf g - Pasal 12 huruf h Perbuatan curang - Pasal 7 ayat (1) huruf a - Pasal 7 ayat (1)huruf b - Pasal 7 ayat (1) huruf c - Pasal 7 ayat (1) huruf d - Pasal 7 ayat 2 - Pasal 12 huruf h Benturan kepentingan dalam pengadaan - Pasal 12 huruf I Gratifikasi - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C 4
Rumusan TPK •
Rumusan dalam UU No. 31 tahun 1999: – Pasal 2 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub a UU no. 3/71) • Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi) • Perbuatan melawan hukum • memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi • Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara – Pasal 3 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub b UU no. 3/71) • Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi) • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; • menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan • Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara – Pasal 13 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub d UU No. 3/71) • Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi) • yang memberi hadiah atau janji • kepada pegawai negeri • dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
Rumusan TPK •
Rumusan dalam UU No. 20 tahun 2001: a. Kelompok delik penyuapan 1)
Pasal 5, 6, dan 11;
b. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan 1)
Pasal 8, 9, dan 10;
c. Delik pemerasan dalam jabatan 1)
Pasal 12
d. Delik yang berkaitan dengan pemborongan 1)
Pasal 7
e. Delik Gratifikasi (pasal 12 B dan 12 C)
•
Poin a, b, c, dan d diatas merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP ( berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPK : 1. Merintangi Proses pemeriksaan perkara Korupsi : - Pasal 21 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar : - Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: - Pasal 22 jo. Pasal 29 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu : - Pasal 22 jo.Pasal 35 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor : - Pasal 24 jo. Pasal 31
7
Pasal 12 B UU 20/2001 (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8
Pasal 12 C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 • pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik . • Pengecualian :Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Pasal 12 C ayat (1):
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10
Hakikat 10 Tipikor di Bidang Public Procurement
1. Pemberian Suap/Sogok (Bribery) 2. Penggelapan (Embezzlement) 3. Pemalsuan (Fraud)
4. Pemerasan (Extortion) 5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of Power) 6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal/Insider Trading)
7. Pilih Kasih (Favoritism) 8. Menerima Komisi (Commision) 9. Nepotisme (Nepotism) 10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution)
KPK
UU No. 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengertian “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.
LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA KPK TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001
UU No. 30 Th. 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemberantasan TPK •Ps. 1 butir 3 UU No. 30/2002 – Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk : mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikanpenuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat
Tanggung Jawab KPK
(Pasal 20)
UU No. 30 Tahun 2002
1
KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Kepada PUBLIK, dengan cara: - wajib audit atas kinerja & pertanggungjawaban keuangan - menerbitkan laporan tahunan - membuka akses informasi
2
KPK menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ps. 1 butir 3) adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.
Koordinasi (Pasal 7)
Supervisi (Pasal 8)
1. networking counterpartner
Monitoring (Pasal 14)
TUGAS KPK Pencegahan (Pasal 13)
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)
2. tidak memonopoli
tugas dan wewenang lid-dik-tut;
3. trigger mechanism 17
Tugas Koordinasi
(Pasal 7)
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK
Kejaksaan
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan TPK
Kepolisian
BPK c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait
BPKP
d. Melaksanakan dengar pendapat & pertemuan dg instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK e. Meminta laporan instansi terkait ttg pencegahan TPK
Itjen Dep
Bawasda 18
Tugas Supervisi
(Pasal 8)
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang: Kepolisian BPK
Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dg pemberantasan tpk, dan instansi yg melaksanakan pelayanan publik
Kejaksaan BPKP
Itjen Dep
Bawasda
Departemen, LPND, Kementerian (pelayanan publik)
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan thd pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
Kepolisian
Kejaksaan Pasal 9, 10
(1)
19
Tugas Monitoring
(Pasal 14)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pengkajian thd sistem pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara & pemerintah
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan
Kepada : Presiden, DPR, & BPK
20
Tugas Pencegahan
(Pasal 13)
UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK
Depdiknas & semua Lemb. pendidikan lain Media Massa, LSM, Lemb keagamaan Masy umum
Luar negeri 21
Alasan Pengambilalihan Penyidikan & Penuntutan (Pasal 9, 10) UU No. 30 Tahun 2002
Laporan masyarakat ttg TPK tidak ditindaklanjuti Proses penanganan TPK berlarut-larut / tertunda tunda tanpa alasan yg dapat dipertanggungjawabkan Penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK yg sesungguhnya
Penanganan TPK mengandung unsur korupsi
KPK memberitahuk an kpd penyidik/ penuntut umum
Hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif Keadaan lain yg menurut kepolisian/kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan dg baik dan dapat dipertanggungjawabkan
(2)
Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi • •
Pasal 6 huruf c : KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 √ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
•
(Kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan-penyidikanpenuntutan hanya terbatas “khusus” terhadap tindak pidana korupsi butir a, b, dan c pasal 11)
Dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi TPK dan Kasasi ke Mahkamah Agung
PERAN SERTA MASYARAKAT KASUS
PENGADILAN TPK (ADHOCK)
Pengaduan/
Informasi PENYELIDIKAN
1.
Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau “penyelenggara negara (UU 28/99)
2.
Mendapat perhatian yang meresah kan masyarakat, dan/atau
•
Menyangkut kerugian negara > satu milyar
PENYIDIKAN PENUNTUTAN Kewenangan KPK (pasal 12 UU No. 30 tahun 2002) Menyadap & merekam pembicaraan Memerintahkan pelarangan ke luar negeri Meminta keterangan ttg keadaan keuangan tersangka atau terdakwa Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang terkait Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka Menghentikan transaksi perijinan/lisensi/ konsesi
untuk
sementara/
mencabut
sementara
Meminta bantuan pencarian, penyitaan, pencarian barang bukti di luar negeri Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
Segala kewenangan dalam KUHAP (UU No. 8 th. 1981) juga dimiliki oleh KPK
Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan TPK •Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999(pasal 41 dan 42): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk : a.hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b.hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d.hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e.hak untuk memperoleh perlindungan hukum
