Koperasi dan Ketahanan Pangan - Prof.Dr.H.Rully Indrawan

KOPERASI DAN KETAHANAN PANGAN KITA Dunia saat ini tengah dihantui masalah pangan yang amat serius. Disamping itu secara nasional kita pun menghadapi ketakutan turunan sebagai dampak dari ketergantungan pada beras yang sangat tinggi. Ada masalah penting yang sangat menganggu daya tahan pangan kita, yakni sistem produksi, distribusi, dan konsumsi serta keamanan pangan. Koperasi memiliki posisi staregis dalam sistem ketahahan pangan nasional kita. Pengalaman yang kurang baik di masa lalu untuk keperansertaan koperasi dalam program ketahanan pangan, harus dilihat secara cermat dengan memisahkan antara urgensi peran dan sistem tata kelola. Menurut hemat saya, masalah di masa lalu lebih banyak pada sistem tata kelola yang kerap bukan saja menggagalkan tujuan tetapi memberikan stigmatisasi yang luar biasa kepada koperasi secara menyeluruh. Patut diakui bahwa di sektor pertanian, KUD di masa lalu cukup efektif mendorong peningkatan produksi di subsektor pangan, khususnya melalui program penyaluran prasarana dan sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan dan RMU) kepada petani. Demikian pula peran pentingnya KUD dalam sistem distribusi pangan melalui pemasaran gabah atau beras untuk kepentingan para anggota. Patut diakui banyak KUD/koperasi yang bisa menjalankan peran mendasar dalam penguatan ekonomi petani. Misalnya melalui usaha penyediaan pupuk dengan harga terjangkau dan mekanisme pengadaan yang mudah dipahami petani. Selain itu pula, koperasi bisa menjalankan fungsi penanganan dan pengolahan gabah petani -saat surplus ataupun defisit produksi- dengan demikian terjaganya stabilitas pendapatan petani. Dalam banyak kausus berbagai kepastian harga, dikuti pula dengan kepastian pasar melalui penyediaan sistem informasi pasar yang akurat. Kearifan budaya lokal telah mengajarkan kepada kita betapa efektipnya pranata sosial berupa lumbung padi desa untuk keterjaminan pengadaan pangan dimasa lalu. Sehingga tidak harus tergantung pada bangsa lain dalam urusan yang paling dasar dalam kehidupan manusia ini. Pada masyarakat yang lebih modern, peran ini bisa dijalankan oleh koperasi. Perkembangan ekonomi dunia telah bergeser secara signifikan dewasa ini. Penyikapan yang sama seperti masa lalu, terhadap peran koperasi dalam menjalankan fungsi ketahanan pangan, untuk diterapkan saat ini tentulah sangat tidak bijaksana. Tugas koperasi pada tataran mikro, tetap tidak berubah, yakni menggerakan ekonomi akar rumput (grasroots economy). Koperasi hadir untuk memperkuat daya ekonomi anggota sebagai pelaku usaha melalui prinsip mutual simbiosis

dan cooptation. Japan Agricultural Co-operatives organisasi

koperasi pertanian di Jepang, merevitalisasi dirinya dengan memperkuat basis manajemen

dalam sistem yang berubah dengan mengurangi jumlah koperasi primer (koperasi pertanian multi puspose) melalui amalgamasi (merger) menjadi 530 unit pada tahun 2000. Pada tahun 1992 MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries) mengeluarkan kebijakan pertanian baru yg memfokuskan pada pengembangan pertanian skala besar. Yang disusul tahun 1999, MAFF menerbitkan The Basic Law On Food, Agriculture and Rural Communities, dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas pangan, kinerja dan fungsi pangan, pertanian dan pedesaan. Dengan demikian, pertanian Jepang memasuki era baru. Inti dari kebijakan itu adalah merevitalisasi komunitas pedesaan. Dampaknya para petani Jepang, memiliki posisi tawar yang kuat. Bagaimana Jepang saat mengalami krisis ekonomi tahun 2008-2009 yang lalu, sektor partanian umumnya, serta komoditi pangannya sangat terjaga dengan baik, dan kehidupan masyarakat pedesaannya tidak terganggu secara signifikan. Kekuatan luar biasa tersebut bisa terjadi karena koperasi telah menjadi kekuatan yang nyata dalam mengendalikan bisnis pangan mereka. Sehingga tidak ada kekuatan manapun, termasuk pemerintah, yang bisa semena-mena mengatur tata niaga pangan termasuk mengimportnya tanpa persetujuan koperasi mereka. Kekuatan inilah yang menyebabkan sistem ketahanan mereka menjadi kuat. Sekarang masalahnya, arah mana yang harus kita ambil dalam merevitalisasi koperasi untuk menjalankan peranannya dalam sistem ketahanan pangan kita. Berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh Jepang dengan fokus pada pembentukan koperasi pertanian berskala besar, di kita

koperasi pertanian ke depan seyogyanya difokuskan pada basis

penguatan ekonomi untuk mendukung pelayanan pertanian dengan skala kecil. Hal ini disesuaikan oleh kondisi yang banyak hal yang ada di pedesaan kita. Dengan demikian koperasi pegelola pangan ke depan mutlak terkonsentrasi pada koperasi kredit pedesaan. Dengan menekankan pengembangan usaha pada jasa keuangan atau dan simpan pinjam. Jenis koperasi pada dasarnya telah cukup dikenali di pedesaaan kita. Unit simpan pinjam telah menjadi motor untuk menjaga kelangsungan hidup Koperasi. Sementara usaha lain dilakukan secara kasuistis, misalnya kegiatan pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil. Karena skalanya kecil, maka beban-beban birokrasi harus dihapuskan. Saatnyalah kita tidak usah malu untuk memberi daya hidup kembali kepada KUD yang sejauh ini secara sistimatis terlelap akibat kesalahanan penanganan di masa lalu. Karena itu bagaimana memerankan koperasi sebagai lembaga ekonomi petani dan penguatan agribisnis di dalam perekonomian pasar harus menjadi agenda bersama bangsa ini, di luar usaha-usaha lain yang bersifat mengurangi ketergantungan pada beras sebagai pangan inti.

Reformasi daya hidup tidak boleh lepas dari format otonomi daerah yang telah kita tetapkan. Sistem tata kelola koperasi pedesaan kita di masa depan harus diformat dalam struktur yang efisien dan efektip. Bila kita tidak ingin jatuh terperoksok pada jurang yang sama. Termasuk sistem pengorganisasian yang bersifat vertikal harus dipotong, karena senyatanya pengalaman masa lalu mengajarkan kepada bangsa ini, KUD harus rontok dan meninggalkan peran utamanya karena terbelengu oleh rigidnya sistem pengorganisasian yang hanya menciptakan high cost business. Semoga

Prof.DR.H.Rully Indrawan, M.Si lahir di Bogor 26 Maret 1961. Menjadi Guru besar sejak 2001 sebagai dosen PNS dpk di Unpas (golongan IVE). Saat ini menjabat Dosen FKIP dan Asdir I Pasca Sarjana Unpas, dan Staf Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah. Selain tugas fungsional, juga saat ini tercatat sebagai Anggota Komite Perencana Propinsi Jabar, Reviewer Penelitian Dikti Kemendikbud. Pernah menjadi Rektor IKOPIN Bandung (2007-2011). Pembantu Rektor I dan II di Unpas. Selain itu pernah tercatat sebagai profesor assitent di Waseda University Tokyo Jepang (2008-2010). Wakil ketua Forum PT bidang Perumahan Kantor Menpera RI (2008-2010), Pernah pernah menjadi staf ahli Ketua DPD RI (2007-2010). Dan pernah menduduki jabatan Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten (2007-2010). Memulai di dunia koperasi sebagai pendiri Koperasi Mahasiswa IKIP Bandung, BKPK Kodya Bandung, Dewan Pakar Dekopinwil Jabar, Sekarang Ketua Dekopinwil Jabar dan Wakil Ketua Koperasi Sauyunan Jawa Barat, 2007-sekarang. Buku dan tulisan yang dipublikasi antara lain Buku Ajar, Pedoman Penulisan Skripsi, Penerbit Unpas,1994. Buku Ajar, Dasar-dasar Manajemen Koperasi, Penerbit Unpas, 1995 Buku Ajar, Manajemen Koperasi, Penerbit Unpas,1997 Artikelartikel perkoperasian di Mass Media Pikiran Rakyat, Kompas dll., 1984-sekarang. Buku, Ekonomi Kerakyatan Menuju Masyarakat Madani, Penerbit Unpas, 1999. Buku Ekonomi Koperasi, (Ideologi, Teori, dan Praktik), Penerbit Lemlit Unpas. Buku, Manajemen Perguruan Tinggi, 2003, Penerbit Lemlit Unpas. Buku Ajar, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ikopin, 2010. Serta tulisan di www.tripod.co.id serta www.rullyindrawan.wordpress Ditahun 2011 mendapat penghargaan Bakti Koperasi dari Presiden RI sebagai Rektor IKOPIN